ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) BMT RAMA SALATIGA TUGAS AKHIR Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah ( A.Md.E.Sy)
Disusun Oleh: ERLI SUSANTI NIM : 20111023
JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2016 i
ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) BMT RAMA SALATIGA TUGAS AKHIR Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah ( A.Md.E.Sy)
Disusun Oleh: ERLI SUSANTI NIM : 20111023
JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2016 ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING Hal
: Pengajuan Naskah Tugas Akhir
Salatiga, 2 Februari 2016
Kepada Yth. Dekan FEBI IAIN Salatiga Di Tempat Assalamu’aikum Wr. Wb. Setelah diadakan pengarahkan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan, seperlunya, maka tugas akhir saudari: Nama
: Erli Susanti
NIM
: 20111023
Jurusan
: D III Perbankan Syariah
Fakultas
: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul
: ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) BMT RAMA SALATIGA
Dapat diajukan dalam sidang munaqasah. Demikian untuk menjadi periksa. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Pembimbing
Taufikur Rahman, SE, M, Si. NIP.19770506200912 1 007
iii
KEMENTRIAN AGAMA INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA Jl. Tentara Pelajar No. 02 Telp.(0298) 323706 Faks. 323433 Salatiga 50721 http://www.iainsalatiga.ac.id e-mail:
[email protected]
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD BAI’BITSAMAN AJIL (BBA) DI KSPS BMT RAMA SALATIGA DISUSUN OLEH: ERLI SUSANTI NIM 201-11-023 Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Tugas Akhir Jurusan D3 Perbankan Syai’ah, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Salatiga, pada tanggal 4 September 2014 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh sebutan A. Md. E. Sy ( Ahli Madya Ekonomi Syariah). Susunan Panitia Penguji Ketua Penguji
: Dr. Anton Bawono, M.Si
_____________________
Sekretaris Penguji : Taufikur Rahman, M. Si
_____________________
Pembimbing
: Taufikur Rahman, M. Si
_____________________
Penguji I
: Mochlasin, M. Ag
_____________________
Penguji II
: Qi Mangku Bajatullah, Lc., M. Si _____________________
Salatiga, 28 Januari 2016 Ketua IAIN Salatiga
Dr. Rahmat Haryadi, M.Pd. NIP. 196701121992031005 iv
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertandangan di bawah ini saya : Nama
: Erli Susanti
NIM
: 20111023
Alamat
: Dsn. Ngablak, Rt 03 Rw 07, Ds. Ngablak, Kel. Ngablak, Kec. Ngablak, Kab. Magelang Jawa Tengah
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan D III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD BAI’BITSAMAB AJIL (BBA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) RAMADANA SALATIGA adalah betul-betul hasil karya sendiri
dan pendapat orang lain saya kutip dan ada refensi
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan tugas akhir dan gelar yang saya peroleh dari penulisan tugas akhir ini. Salatiga, 2 Februari 2016 Yang membuat pernyataan
Erli Susanti NIM: 2011023
v
Motto JADIKAN KESALAHAN DIMASA LAMPAU PELAJARAN UNTUK MEMPERBAIKI ESOK HARI DALAM KEHIDUPAN PASTI ADA RINTANGANNYA TAPI PERCAYALAH BAHWA KITA BERUSAHA, BERDOA DAN TAWAKAL PASTI KITA AKAN MERAIH KESUKSESAN DI MASA DEPAN
vi
PERSEMBAHAN
Penelitian ini kupersembahkan untuk : 1. Ayah, ibu tercinta, terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, doa, nasehat,materi terima kasih banyak. 2. Suami tercinta (Arifin) yang selalu menemaniku dan memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil. 3. Semua keluargaku terima kasih dukungan dan doanya. 4. Nida Aqtiya Sabila si buah hati kecilku yang selalu memberikan senyuman dan doanya terima kasih anakku tercinta. 5. Bapak Ibu Dosen IAIN Salatiga yang telah pemberika pengarahan, ilmunya terima kasih banyak. 6. Teman – teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah terima kasih atas suport dan motifasinya. 7. Keluarga besar SSC IAIN Salatiga atas dukungan dan doanya. 8. KSPS BMT RAMADANA Salatiga yang membantu semua demi kelancaran magang saya semenjak disana terimakasih. 9. Bapak Faqih Nabhan S.E.M.M. Ibu Ema Nursetiawati S.E. M selaku Manajer KSPS BMTRAMADANA terimakasih atas segalanya. 10. Seluruh karyawan KSPS BMT RAMADANA Salatiga atas bantuanya, dukungannya, penyemangat buat saya terimakasih banyak.
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum wr.wb Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir yang berjudul Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai’ Bitsaman Ajil di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT RAMA Salatiga ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah (A. Md. E. Sy) di IAIN Salatiga. Dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagi pihak sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Rahmat Haryadi, M. Pd. Selaku Rektor IAIN Salatiga. 2. Bapak Dr. Anton Bawono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. 3. Bapak Drs. H.Alfred L. M.Si. selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah IAIN Salatiga yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti. 4. Bapak Taufikur Rahman, SE., M. Si. Selaku dosen pembimbing yang telah dengan ikhlas mencurahkan pikiran dan tenaganya serta pengorbanan waktunya dalam upaya membimbing peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 5. Bapak Ibu Dosen IAIN Salatiga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 6. Karyawan dan karyawati IAIN Salatiga yang telah memberikan pelayanan dan bantuan adminitrasi. 7. Karyawan dan karyawati KSPS BMT RAMA Salatiga yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. viii
8.
Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, pengorbanan, semangat, nasehat, serta yang membiayai, memberikan dukungan moril maupun materiil.
9. Ibu mertu dan semua keluarga yang memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti sehingga dapat selesai dengan baik. 10. Suami aku tercinta yang selalu memberikan seluruh tenaga, waktu, pemgorbanan, menemani peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 11. Si buah hati terlucu yang selalu mengobati rasa capek peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 12. Teman- teman D III Perbankan Syariah, SSC, semua teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini. Peniliti sadar bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya dan memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan. Amin ya rabbal’alamin. Wassalamu’alaikumwr. Wrb Salatiga, 2 Februari 2016
Peneliti
ix
ABSTRAK
Susanti, Erli. 2016. Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ramadana Salatiga. Tugas Akhir Program D III Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan dengan menggunakan akad Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) adalah produk pembiayaan BMT yang diperuntukkan bagi perseorangan atau badan usaha yang bergerak di sektor UMKM. Dalam penelitian ini menyebutkan tentang analisis prosedur pembiayaan menggunakan akad Bai’ Bitsaman Ajil (BBA), serta menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan memakai prinsip syariah yang ada.Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek atau keberadaan kebenaran melalui interaksi sosial, maka penulis dengan mudah mengetahui secara keseluruan aktifitas yang terjadi dalam maupun diluar kantor.Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, didokumentasi. Setelah semua peneliti lakukan dan dijadikan Tugas Akhir ini maka kemudian disimpulkan dan memberikan saran-saran.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad Bai’ Bitsaman Ajil di BMT dapat digunakan untuk semua usaha yang dapat digunakan untuk semua usaha yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan dapat diperpanjang dengan menambah jangka waktu dapat pula menambah jaminan dan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Kata Kunci: BMT, Pembiayaan, Bai’ Bitsaman Ajil.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR................................................................. iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................... iv MOTTO ............................................................................................................................. v PERSEMBAHAN .............................................................................................................. vi KATA PENGANTAR ....................................................................................................... vii ABSTRAK ......................................................................................................................... ix DAFTAR ISI ...................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ............................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 A. Latar belakang masalah ..................................................................................... 1 B. Rumusan masalah .............................................................................................. 4 C. Tujuan dan kegunaan penelitian ........................................................................ 5 D. Metode penelitian .............................................................................................. 6 E. Penegasan istilah ................................................................................................ 8 F. Sistematika penulisan ........................................................................................ 10 BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................................. 13 A. Sejarah berdirinya BMT ................................................................................... 13 B. Pengertian pembiayaan ..................................................................................... 20 C. Jenis - jenis pembiayaan ................................................................................... 24 D. Unsur - unsur pembiayaan ................................................................................ 27 xi
E. Prinsip – prinsip pemberian pembiayaan ......................................................... 28 F. Prosedur pemberian pembiayaan ...................................................................... 31 G. Penyebab pembiayaan bermasalah ................................................................... 35 H. Hal yang tidak baik dalam pemberian pembiayaan .......................................... 37 I. Petugas yang berkepentingan dalam pembiayaan bermasalah ......................... 39 J. Metode penyelamatan pembiayaan bermasalah .............................................. 40 BAB III DESKRIPSI LAPORAN OBJEK ....................................................................... 44 A. Sejarah berdirinya KSPS BMT RAMA Salatiga ............................................. 44 B. Lokasi KSPS BMT RAMA Salatiga ............................................................... 46 C. Landasan pendirian KSPS BMT RAMA Salatiga .......................................... 47 D. Visi misi dan tujuan KSPS BMT RAMA Salatiga .......................................... 48 E. Struktur organisasi KSPS BMT RAMA Salatiga ............................................ 49 F. Produk-produk KSPS BMT RAMA Salatiga .................................................. 55 G. Manajemen dan sumber daya manusia ............................................................ 62 BAB IV ANALISIS DATA ................................................................................................ 64 A. Prosedur pembiayaan di KSPS BMT RAMA Salatiga .................................... 64 B. Inisiasi ............................................................................................................. 65 C. Solisitasi .......................................................................................................... 67 D. Analisis pembiayaan ....................................................................................... 68 E. Struktur organisasi .......................................................................................... 79 F. Penyusun usaha pembiayaan ........................................................................... 80 G. Rapat komite pembiayaan ............................................................................... 82 H. Prinsip pemberian persetujuan pembiayaan .................................................... 84 I.
Akad pembiayaan ............................................................................................ 84
J.
Proses realisasi pembiayaan ............................................................................ 85 xii
K. Pembiayaan bermasalah .................................................................................. 86 L. Pembahasan analisis ........................................................................................ 94
BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 96 A. Kesimpulan ....................................................................................................... 97 B. Saran ................................................................................................................ 98 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Struktur Organisasi KSPS BMT RAMADANA Salatiga ..............
xiv
49
DAFTAR TABEL
Tabel III.1 Komposisi Pendidikan Pengelola KSPS BMT RAMADANA Salatiga ........................................................................................................... 63
xv
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah BMT ( Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang paling sederhana. BMT direkayasa sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga bisnis yang bersaing dipasar bebas (Ridwan, 2006:iv). BMT (Baitul Maal wa Tamwil) berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentassyarufkan dana sosial, dan merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal. Sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi baitultamwil sebagai lembaga sosial. Baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh karena itu baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah. Namun demikian, bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada peraturan perbankan pada dipakai oleh BMT adalah koperasi, baik koperasi serba usaha (KSU) maupun koperasi simpan pinjam (KSP).
2
Dengan demikian sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah dan lainlain ( Ridwan, 2003:126). Kegiatan utama dari BMT adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Penyaluran dana diberikan kepada masyarakat yang kekurangan modal. Salah satunyabentuk penyaluran dana tersebut adalah pembiayaan. Agar pemberian pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan
pinjaman, maka dibuatlah prosedur pembiayaan, kemudian
merealisasikan dengan cara yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, sebaiknya nasabah mengetahui prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT, agar nasabah mengetahui syarat pengajuan pembiayaan, cara mengajukan pembiayaan, pengisian formulir, dan lain sebagainya yang menjadikan nasabah mudah dalam mengambil pembiayaan yang ada dalam BMT. Terkait dengan pembiayaan, maka diperlukan strategi atau cara agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan di BMT, seperti halnya
dengan
lembaga
keuangan
lainnya.
Dalam
memberikan
pembiayaan, BMT mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Cara-cara dan prosedur yang diterapkan BMT dalam mengucurkan dana kepada nasabah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya, dengan berlandaskan langkah-langkah
3
dan prosedur-prosedur dalam pemberian pembiayaan yang disesuaikan pada aturan perbankan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun masalah yang sering dihadapi dalam suatu BMT Syariah saat ini adalah ketika para nasabah tidak dapat mengembalikan atau membayar kewajibannya kepada BMT Syariah ketika para nasabah sudah menerima pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut. Sering kita jumpai dimasyarakat ada nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajiban pada BMT Syariah sehingga akan terjadi kemacetan dalam pembayaran kewajiban, bahkan ada pula nasabah yang sebetulnya mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya akan tetapi untuk sementara waktu tidak mampu membayar kewajibannya tersebut dikarenakan ada kendala dalam usahanya. Hal tersebut dapat dikatakan pembiayaan bermasalah
dikarenakan
nasabah
pembiayaan
tidak
mampu
mengembalikan dana yang dipinjam semula, baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh nasabah, penyebab adanya pembiayaan bermasalah ada 2 faktor utama yaitu pihak perbankan dan pihak nasabah. Produk pembiayaan yang ada di BMT adalah Ba’i Bitsaman Ajil (BBA), pembiayaan murābahah (MBA), pembiayaan musyārakah (MSA), pembiayaan mudhārabah (MDA), dan pembiayaan qard hasan. Dari
4
produk pembiayaan yang ada dalam BMT peneliti tertarik untuk meneliti produk BBA. BBA adalah produk yang paling banyak di minati oleh nasabah khususnya para pengusaha UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Peneliti ingin mengetahui prosedur pembiayaan BBA yang diberikan kepada pengusaha UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, Menengah), serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan hambatan yang di hadapi BMT dalam memberikan pembiayaan BBA untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Dari uraian diatas tersebut maka penulis mengambil judul. “ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT RAMADANA SALATIGA”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah: 1. Bagaimana prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil pada KSPS BMT RAMADANA SALATIGA? 2. Bagaimana
strategi
penanganan
pembiayaan
bermasalah
pada
pembiayaan Bai Bitsaman Ajil pada KSPS BMT RAMADANA SALATIGA?
5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian 1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di KSPS BMT RAMADANA. b. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada
pembiayaan
Bai’
Bitsaman
Ajil
di
KSPS
BMT
RAMADANA. 2. Kegunaan penelitian a. Bagi penulis Menambah wawasan mengenai koperasi syariah khususnya prosedur pembiayaan yang ada di KSPS BMT RAMADANA SALATIGA serta strategi yang digunakan untuk menangani permasalahan yang yang terjadi pada pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil pada KSPS BMT RAMADANA SALATIGA dan sebagai salah satu syarat kelulusan. b. Bagi Pihak Lain Hasil dari penyusunan Tugas Akhir penulis, semoga bermanfaat dan membantu bagi semua pihak yang membaca untuk mengetahui prosedur pembiayaan serta strategi penanganan kredit macet pada pembiayaan dengan akad Bai’ Bitsaman Ajil pada KSPS BMT RAMADANA SALATIGA. Sehingga memudahkan semua pihak tersebut untuk terjun langsung ke koperasi syariah.
6
D. Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek atau keberadaan kebenaran melalui interaksi sosial, maka penulis dengan mudah mengetahui secara keseluruhan aktifitas yang terjadi didalam maupun diluar BMT. Menurut (Sukmadinata,2005) dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).
7
2.
Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi Langsung Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada dalam objek yang diselidiki. b. Metode Interview Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan sistem tanya jawab
(wawancara) dengan pimpinan, karyawan dan nasabah
Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT RAMADANA SALATIGA yang mengalami masalah dalam pembiayaannya. c. Metode Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisi dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen – dokumen tersebut di KSPS BMT RAMADANA SALATIGA.
8
E. Penegasan Istilah 1. Analisis mempunyai beberapa arti para ahli berpendapat sebagai berikut: Menurut McLeod (2007:88) analisis sistem adalah penelitian terhadap suatu sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. Menurut Mardi (2011:124) menjelaskan analisis sistem adalah proses kerja untuk menguji sistem informasi yang sudah ada dengan lingkungannya sehingga diperoleh petunjuk berbagai kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan sistem. 2. Prosedur mempunyai banyak arti para ahli berpendapat sebagai berikut: Menurut Mulyadi (2001:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedurprosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain. Menurut
Baridwan
(1990:3)
Prosedur
merupakan
urutan
pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam
9
terhadap transaksi yang sering terjadi. Menurut Yogiyanto (1996:4) mendefinisikan Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal
( tulis menulis ), biasanya melibatkan beberapa orang di
dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Menurut, Gerald dkk dalam Yogiyanto (1996:5) mendefinisikan Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang
menerangkan
apa
yang
harus
dikerjakan,
siapa
yang
mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Menurut Mulyadi (2001:3) menyebutkan formulir merupakan salah satu unsur sistem akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran sistem lain yang menjadi masukan sistem akuntansi, sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-sub sistem yang diberi nama prosedur. 3. Pembiayaan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Rivai dan Arifin,2010:700). Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk
10
menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad,2006:7). 4. Bai Bitsaman Ajil (BBA) Bai‘ Bitsaman Ajil (BBA) artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang
diberikan oleh bank-bank
konvensional dan karenanya
pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (long run financing) (Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio,1992:27). Bai‘ Bitsaman Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan
yang
telah
disepakati
dan
dibayar
secara
kredit(Muhamad,2000:8).
F. Sistematika Penulisan BAB I
: PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan
kegunaan
penelitian,
metode
penelitian,penegasan istilah, serta sistematika penulisan. BAB II
: LANDASAN TEORI Dalam bab ini berisi Telaah Pustaka tentang pengertian pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, penyebab pembiayaan
bermasalah,
indikator
pembiayaan
11
bermasalah,
petugas
yang
pembiayaan
bermasalah,
berkepentingan
serta
metode
dengan
penanganan
Pembiayaan bermasalah yang kesemuanya diperoleh penulis dari Buku referensi. BAB III
: LAPORAN OBYEK Dalam bab ini maka penulis akan mengisi tentang sejarah berdirinya KSPS
BMT
RAMADANA
didirikannya KSPS
SALATIGA,
tujuan
BMT RAMADANA SALATIGA,
dasar pendirian susunan pengurus, pengawas, pengelola, laporan
bidang
usaha
KSPS
BMT
RAMADANA
SALATIGA, serta produk-produk tabungan dan produkproduk pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT RAMADANA SALATIGA. BAB IV
: ANALISIS Dalam bab ini berisi tentang analisis penulis berkaitan dengan prosedur pembiayaan akad BBA, pembiayaan bermasalah, penyebab terjadinya pembiayan bermasalah dan bagaimana cara yang ditempuh untuk menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut yang terjadi di KSPS BMT RAMADANA SALATIGA.
12
BAB V
: KESIMPULAN Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran.
13
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sejarah Berdirinya BMT Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan proses penerimaan pendapat
(revenue collection) dan pembelanjaan
(expenditure) yang transparan dan bertujuan seperti apa yang sekarang disebut dengan welfare oriented . Hal ini dirasakan asing pada masa itu, karena pajak yang dikumpulkan oleh penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga di jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia, dikumpulkan oleh menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja (Ridwan, 2003:56). Dalam hal kebijakan moneter, sampai dengan masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, boleh dikatakan pemerintahan Islam belum memiliki sejenis Bank Sentral dicetak oleh pemerintah Islam. Ketika itu dinar Romawi dan Dirham Persia yang digunakan sebagai alat bayar. Barulah di masa pemerintahan Khalifah Ali ra, dicetak dinar Islam dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam. Namun karena keadaan politik saat itu mengakibatkan peredarannya sangat terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa baitul mal di jaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin ra, tidak
14
menjalankan fungsi kebijakan moneter dalam arti mengelola jumlah uang yang beredar (Mariyam, 2002:57). Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan baitul mal ini. Sebagian berpendapat, bahwa baitul mal itu semacam bank sentral yang ada pada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa baitul mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara. Kalaupun lembaga baitul mal yang menurut para orientasi bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (zakat, infaq dan shodaqoh) yang dinamis dan berputar cepat merupakan preseden yang sama sekali baru (Ridwan, 2003:56-57). Baitul mal yang didirikan oleh Rasulullah SAW tidak mempunyai bentuk yang formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Keadaan ini bertahan sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar ra, dimana dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan baitul mal. Baru pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan baitul mal juga bertambah besar dan bertambah kompleks. Keadaan ini mendorong khalifah untuk membuat sistem adminitrasi dan pembukuan yang mampu menangani perkembangan ini.
15
Sejak jaman Rasulullah SAW
baitul mal bukanlah sekedar
lembaga sejenis BAZIS yang dikenal sekarang ini. Baitul mal merupakan lembaga pengelola yang dikenal dalam ekonomi sekarang. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh baitul mal dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Ridwan, 2003:59). Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M) Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh lbnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.” (Dahlan, 1999). Penjajahan yang terjadi di negara-negara Islam membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, politik dan ekonomi. Meskipun akhirnya
banyak
negara
Islam
yang
berhasil
mendapatkan
kemerdekaannya, namun kenyataanya mereka hanya merdeka secara politik, karena sisa-sisa penjajahan masih dirasakan terutama dalam
16
bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sistem ekonomi pada umumnya tidak bisa lepas dari sistem politik. Penjajahan telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahan akidah dari para pemimpinnnya. Warisan ekonomi penjajahan membawa masalah seperti pengangguran, inflasi serta terpisahnya agama dan ekonomi serta politik, yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pembangunan ekonomi (Ridwan, 2003:66). Hal ini menimbulkan pemikiran di kalangan negara Islam, bahwa perlu dicari terobosan baru sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang menarik adalah bahwa solusi tersebut dikembalikan dan dikaitkan dengan ideologi. Konsep ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam bahwa sistem ekonomi penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Dalam masalah keuangan, ditemukan terminologi baru bahwa sistem bunga yang ribawi yang dikenalkan oleh penjajah telah menghilangkan baitul mal dalam khasanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan yang bebas riba. Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern didirikan pada tahun 1969 oleh Abdul Hamid An Maghar di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Meskipun akhirnya ditutup karena masalah manajemen, akan tetapi kelahiran Bank ini telah mengilhami diadakanya Konferensi Ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua
17
tahun kemudian lahirlah Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB). Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan juga dari para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam menjadi motor penggerak berdirinya IDB. Mesirlah yang pertama kali mengusulkan berdirinya IDB. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara anggota OKI di Karachi Pakistan tahun 1970, Mesir mengusulkan perlunya pendirian Bank Islam Dunia. Usulan tersebut ditulis dalam bentuk proposal yang berisi tentang studi pendirian Bank Islam Iternasional untuk perdagangan dan pembangunan serta pendirian Federasi Bank Islam (Ridwan, 2003:67). Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-nagara angota dan masyarakat muslim secara sandiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat islam. Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan disamping memberikan bantuan keuangan bagi negara-nagara anggota dalam bentuk lain untuk ekonomi dan sosial (Manan, 1993:191). Di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakarsa mengenai Bank Syariah, diawali adanya loka karya Bunga Bank dan perbankan yang diselengarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil loka karya tersebut dilanjutkan dan di bahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990
18
di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil Munas membentuk Tim Perbangkan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian Bank Syariah di Indonesia. Selanjutnya pada 1 Nopember 1991, tim ini berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak september 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap eksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam undang-undang, serta memacu segera berdirinya bankbank syariah lain baik dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maupun Windows Syariah untuk bank umum (Ridwan,2003:7172). Kehadiran BMI pada awalnya di harapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (graas rooth). Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun dalam realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman
19
bank umum maupun BPRS sama, begitu juga dari segi sisi teknis (Ridwan,2003:72). Dari persoalan di atas, mendorong munculnya Lembaga Keuangan Syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) (Ridwan,2003:73). BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Atau balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.(Djayuli dkk,2000).
20
BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan (Ridwan,2003:126). BMT telah mampu menarik minat mereka yang berpendidikan. Dengan mengetahui fungsi baitul mal di jaman awal islam, maka sebenarnya mereka yang telah terlibat dalam BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan lembaga baitul mal. Menempatkan dominasi peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan atau sebagai lembaga ekonomi sektor riil, dapat menjadi suatu ijtihad umat sebagai reaksi terhadap berbagai persoalan ekonomi, terutama marjin alisasi peran ekonomi umat di Indonesia.
B. Pengertian Pembiayaan Aktifitas yang dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktifitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.
21
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah :“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamaakan dengan itu
berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah :“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.” Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktifitas BMT, juga menganut asas syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering di artikan memperoleh barang dengan cara membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dialakukan dikemudian hari dengan cara mengangsur sesuai perjanjian. Kredit dapat berbentuk barang atau bertentuk uang. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit
22
disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan pinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasakan prinsip syariah (Ridwan, 2004:163). Ada beberapa pengertian pembiayaan akan tetapi penulis hanya menyampaikan sebagian pengertian pembiayaan tersebut yang diantaranya adalah: 1. Menurut Leud dalam Julius (1994:44) adalah reputasi pribadi seseorang yang menyebabkan dia dapat membeli uang atau barang atau tenaga kerja dengan memberi suatu janji pada suatu waktu dikemudian hari (Julius, 1994:44). 2. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2001:10). 3. Menurut UU No. 7 tahun 1992 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak dengan jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berwujud uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya nasabah menginginkan bank memberikan pembiayaan untuk membeli sepeda motor. Kemudian terjadi perjanjian antar bank ( shahibul maal) dengan nasabah yang diberikan pembiayaan
23
(mudharib). Di dalam perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing berserta jangka waktu pembiayaan dan bagi hasilnya. Sedangkan prosedur pembiayaan adalah sesuatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Perbedaannya dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi sesuatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya. Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan diakadi pemohon secara bersama. Kemampuan pemohon terhadap pembiayaan yang diajukan dipengaruhi oleh kualitas perusahaan atau perusahaan yang dijalankan dan karakter pemohon yang terkait dengan pemohon yang sedang dan akan menikmati fasilitas pembiayaan dari bank. Besarnya wewenang tiap pejabat memutuskan atau
24
memberi persetujuan pembiayaan harus dinyatakan secara tertulis dalam keputusan direksi. Pengertian pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah atau BMT kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga tersebut dan masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2001:10). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembiayaan imbalan (Widianto, 2002:62). Dari definisi tersebut bisa disimpulkan pembiayaan mencakup dua pihak yaitu pemberi dana dan penerima dana yang mengadakan kesepakatan yaitu pihak satu (BMT) menyediakan dana dan pihak dua (penerima) mengelola dana untuk digunakan baik untuk suatu usaha ataupun untuk pembelian barang. C. Jenis-Jenis Pembiayaan Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi tiga macam yaitu 1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya a. Pembiayaan Produktif Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk
25
meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi (Antonio, 2003:160). b. Pembiayaan konsumtif Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk kebutuhan sendiri (Antonio, 2003:160). 2. Pembiayaan dilihat dari pengunaanya a. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk kebutuhan seseorang dalam meningkatkan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun kualitatif yaitu meningkatkan kualitas mutu dan hasil produksi, untuk keperluan perdagangan atau
meningkatkan
utility
of
place
dari
suatu
barang
(Antonio,2003:160). b. Pembiayaan Investasi Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal ( Capital Goods) serta fasilitasfasilitas yang erat kaitannya (Antonio,2003:161). 3. Pembiayaan di lihat dari akadnya a. Mudharabah Mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana shahibul maal sebagai pihak pertama dan menyediakan dana atau modal secara keseluruhan (100%), sedangkan mudharib
26
merupakan pihak yang menjalankan usaha. Keuntungannya yang ada dari hasil usaha tersebut dibagi berdasarkan proporsi masingmasing pihak sesuai kesepakatan bersama. b. Musyarakah Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana
berdasarkan atas kesepakatan
bersama. Pembagian keuntungan yang ada berdasarkan atas proporsi masing-masing pihak sesuai kesepakatan. c. Murabahah Murabahah
merupakan
akad
penyediaan
barang
modal
berdasarkan sistem jual beli, dimana bank memberikan keuntungan investasi nasabah dan menjualnya kembali ke nasabah dengan mengambil keuntungan tetentu yang ditetapkan (Profit Margin) sesuai dengan yang telah disepakati. d. Al-Qardhul Hasan Al-Qardhul Hasan merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal peminjam ( Muhammad, 2001:41). e. Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Merupakan pembiayaan untuk pembelian barang atau alat usaha. Pada pembiayaan dengan skema BBA, terjadi kesepakatan bahwa
27
anggota atau calon anggota bersedia membeli barang yang dibeli oleh BMT dengan harga jual berasal dari harga pokok ditambah margin
keuntungan
(mark
up).
Pengembalian
pembiayaan
dilakukan secara angsuran, bisa harian, mingguan atau bulanan. f. Pembiayaan Ijarah Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota untuk menyewa suatu barang atau tempat usaha. Cara melunasinya bisa secara angsuran atau pada saat jatuh tempo.
D. Unsur-unsur Pembiayaan Menurut (Kasmir, 2004:74-76)unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar kembali kemasa yang akan datang. 2. Kesepakatan Kesepakatan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah. 3. Jangka Waktu Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu merupakan masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati.
28
4. Resiko Yaitu resiko tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang sebabkan nasabah sengaja maupun tidak dan resiko ini menjadi tanggungan BMT. 5. Balas Jasa Yaitu keuntungan yang diperoleh BMT atas pemberian suatu pembiayaan dikenal dengan bagi hasil. Balasan jasa dalam bentuk bagi hasil, biaya legalitas dan serta
biaya administrasi pembiayaan ini
merupakan keuntungan utama BMT (Kasmir, 2004:74-76).
E. Prisip-prinsip Pemberian Pembiayaan Prinsip pemberian pembiayaan meliputi lima hal yang disebut dengan analisis 5C kredit yaitu: (Kasmir, 2008:117-118). 1. Character Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Hal ini dilakukan agar BMT yakin bahwa orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar orang yang dapat dipercaya. 2. Capacity Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban yang dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, sehingga
BMT
bisa
mengembalikan pinjamanya.
menilai
kemampuan
nasabah
untuk
29
3. Capital Mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah karena biasanya BMT tidak bersedia memberikan pembiayaan untuk membiayai suatu usaha 100%. 4. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahnya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung BMT dari resiko kerugian. 5. Condition Yaitu kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang, hal ini sehubungan dengan prospek usaha dari nasabah. Selain 5C juga terdapat penilaian dengan 7P pembiayaan meliputi: (Kasmir, 2008:119-120). 1. Personalities Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party Yaitu pengklasifikasian nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu
30
dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari BMT. 3. Purpose Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan. 4. Prospect Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5. Payment Merupakan
ukuran
bagaimana
cara
nasabah
mengembalikan
pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian pembiayaan diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6. Profitabilitis Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan (Kasmir, 2004:93-94).
31
F. Prosedur Pemberian Pembiayaan Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian dari pengajuan proposal pinjaman dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut dicairkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian pembiayaan ini dikenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pinjaman, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penelitian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah langsung ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar BMT yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda.(Mulyadi,2001:3) Prosedur pemberian pembiayaan antara lain: 1. Pengajuan Proposal Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari suatu lembaga keuangan misalkan seperti BMT maka tahap yang pertama pemohon pinjaman mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pinjaman harus dilampiri dengan dokumendokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam
32
setiap pengajuan proposal suatu pinjaman hendaknya yang berisi keterangan tentang: a. Riwayat hidup pemohon b. Tujuan pengambilan pinjaman dalam hal ini harus jelas, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi. c. Besarnya pinjaman dan jangka waktu d. Cara pemohon mengembalikan pinjaman, maksudnya dijelaskan secara detail nasabah. e. Jaminan pinjaman Jaminan pinjaman yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan pinjaman haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, besarnya setiap jaminan peminjam diikat dengan suatu asuransi tertentu. 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan peminjam. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam
penyelidikan
berkas
hal-hal
yang
perlu
diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkasberkas yang ada.
33
3. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Dalam penilaian layak atau tidak suatu pinjaman disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian pinjaman. Penilaian kelayakan suatu pinjaman dapat dilakukan dengan menggunakan 5C dan 7P namun untuk peminjam yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pinjaman adalah: 1. Aspek hukum, Penilaian aspek hukum meliputi: a) Akte Notaris b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) c) Izin Usaha d) Izin Mendirikan Bangunan e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f) Sertifikat yang dimiliki g) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2. Aspek pasar dan pemasaran, dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang 3. Aspek Keuangan 4. Aspek Teknis Koperasi Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk letak gedung dan ruangan.
34
5. Aspek Manajemen 6. Aspek AMDAL 7. Aspek Ekonomi Sosial, untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas. 4. Wawancara Pertama Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam, tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti BMT inginkan. 5. Peninjauan ke Lokasi Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dan hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek peminjam. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal. 6. Wawancara Kedua Hasil peninjauan ke lapangan di cocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara saat dalam wawancara kedua, wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan langsung di lapangan.
35
7. Keputusan Pembiayaan Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pinjaman layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan adminitrasinya, biasanya keputusan pembiayaan akan meliputi: a Akad pembiayaan yang akan ditandatangani b Jumlah uang yang harus dibayar cJangka waktu d Jumlah uang diterima 8. Penandatangan akad, penandatangan dilaksanakan: a Antara BMT dengan peminjam secara langsung b Melalui notaris 9. Realisasi Pembiayaan Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatangan surat-surat yang diperlukan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan.
G. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang
36
dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam (1) faktor internal dan (2) faktor ekternal. (Arifin, 2005) 1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. 2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian danperdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Bila kemacetan disebabkan faktor eksternal tersebut, BMT perlu kembali menganalisis lebih lanjut, yaitu bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Para pakar ekonomi juga berpendapat bahwa penyebab terjadinya kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu: a) Dari pihak perbankkan Dalam hal ini pihak analisa kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan penhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya
37
apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksikan sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. b) Pihak Nasabah Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 unsur yaitu: -
Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
-
Adanya unsur tidak sengaja, kemauan
untuk
dikarenakan
membayar
usaha
dibiayai
artinya nasabah memiliki akan
tetapi
terkena
tidak
musibah
mampu misalkan
kebanjiran atau kebakaran (Kasmir, 2004:102).
H. Hal yang tidak baik dalam Pemberian Pinjaman Menurut (Reed dkk, 1995:307) Suatu lembaga keuangan, misalnya seperti BMT biasanya pada bagian pembiayaan kurang memperhatikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, dan yang sebenarnya pula karena kebiasaan yang kurang baik itu sendiri diantaranya adalah:
Analisa pinjaman yang kurang memuaskan tentang kemampuan manajemen pinjaman.
Analisa laporan keuangan yang tidak memadai.
38
Persyaratan yang tidak baik dalam pemberian pinjaman.
Peninjauan dan pemeriksaan yang kurang baik atas pinjaman yang tanggung-tanggung.
Terlalu menekankan pada laba dan perkembangan BMT.
Kebijakan pembiayaan yang longgar pada teman pribadi atau teman disekitar dan pejabat eksklutis. Sedangkan menurut dari bagian petugas yang memeriksa keuangan tersebut, pembiayaan itu bermasalah biasanya diakibatkan oleh beberapa hal: 1. Informasi pembiayaan yang tidak lengkap. 2. Ketidakmampuan menganalisa laporan. 3. Kerakusan akan laba. 4. Tidak ada perjanjian yang jelas yang mengatur pelunasan pinjaman dan program pelunasan pinjaman secara progresif. 5. Persaingan dan keinginan untuk memiliki parto polio pinjaman yang lebih besar dan BMT saingan. 6. Keenganan untuk menuntut tindakan sesuai dengan perjanjian. 7. Kurangnya pengawasan BMT terhadap usaha nasabah. 8. Memberikan pinjaman yang terlalu besar memberi pinjaman diluar kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi. 9. Pinjaman tanpa jaminan. 10.Pemberian pinjaman pada nasabah yang diragukan.
39
I. Petugas yang Berkepentingan dalam Pembiayaan Bermasalah Disaat BMT atau lembaga keuangan yang lain sedang memiliki masalah pokok dalam pembiayaan bermasalah, maka suatu lembaga keuangan agar tidak mengalami kerugian terlalu banyak maka pihak lembaga keuangan segera bertindak lebih cepat dan tepat. Tindakan yang dilakukan sebaiknya petugas yang menangani pembiayaan bermasalah hendaknya bukanlah petugas yang mencairkan pembiayaan dengan alasan pandangan yang tenang atas keadaan seperti ini. Mungkin juga karena petugas pembiayaan memiliki kedekatan dengan nasabah, sehingga analisis sulit untuk dilakukan dengan baik maka jadi timbulah pembiayaan bermasalah (Edward K, 1995:309). Langkah-langkah untuk menyelamatkan peminjam memulihkan kondisi keuangannya adalah:
Pemberian saran tentang produksi, manajemen, penjualan.
Penambahan modal, artinya BMT memberikan tambahan modal untuk usaha nasabah jika memang diperlukan dan sangat dibutuhkan atau dapat pula memberi saran kepada nasabah untuk menjual sebagian sahamnya.
Mendorong penagihan piutang yang lambat yaitu peningkatan program penagihan atau menambah petugas tagihan.
Meningkatkan pengendalian persediaan barang yang over.
Dapatkan jaminan tambahan.
40
Menstruktur utang dengan memperpanjang jatuh tempo mengurangi pembayaran bulanan, menghapus pokok pinjaman untuk jangka waktu tertentu
Menambah jumlah pinjaman jika memang sangat diperlukan.
Manajerial yang lebih baik lagi.
Penunjangan perluasan usaha.
Mencari peluang mitra usaha sebanyak mungkin.
J. Metode Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Dalam hal pembiayaan bermasalah atau kredit macet pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga sedikit kemungkinan atas timbulnya kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar, kepada pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara antar lain: 1. Reschedulling Adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya:
41
a. Perpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. b. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 2. Reconditioning Reconditioning
maksudnya
adalah
BMT
mengubah
berbagai
persyaratan yang ada seperti: a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. c. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringkan beban nasabah, karena dengan adanya penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diaharapkan dapat membantu meringankan masalah. d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiaban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
42
3. Restructuring a. Dengan menambah jumlah kredit. b. Dengan menambah equity: o Dengan menyetor uang tunai o Tambahan dari pemilik 4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 5. Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Suatu lembaga keuangan atau BMT, untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah sesungguhnya masih memilki dan pilihan yang umum diantaranya adalah membantu atau melikuidasi. Alternatif diartikan dengan proses adanya kerjasama dengan peminjam sampai pinjaman yang dipinjam peminjam dapat kembali walaupun sebagian ataupun sepenuhnya tanpa menggunakan jalan mengembalikan pinjaman, sedangkan likuiditas yaitu secara memaksa peminjam untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dan menggunakan setiap upaya hukum untuk mencapai tujuan ini. Bagi suatu perusahaan yang mengalami pinjaman bermasalah maka BMT sebagai kreditur sebaiknya dapat memberikan sarannya untuk menjual barang konsumsi, proyek perluasan usaha dihentikan. Peninjauan ulang terhadap kebijakan penjualan, pengurangan gaji manajer, penambahan produk baru, pembelian atau penjualan
43
perusahaan
lain,
ini
semua
dimaksudkan
untuk
mengurangi
pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penjualan, sehingga diharapkan dapat melunasi hutangnya (Reed, 1995:313). Untuk alternatif kedua yaitu likuidasi, alternatif kedua ini akan dilakukan, jika benar-benar sudah ada pengaturan kerjasama dengan intern BMT maupun dengan nasabah tidak berhasil serta dengan pertimbangan
adanya
ketidakseriusan
nasabah
dalam
melunasi
pinjaman terlihat jelas sekali, kecurangan dan ketidakjujuran telah diketahui, keadaan keuangan peminjam sudah tidak dapat memberikan harapan atau keinginan untuk melunasi pinjaman tidak ada. Pinjaman bermasalah tidak berarti semua dana yang dipinjamkan tersebut akan hilang, akan tetapi hal tersebut akan manjadi nilai positif bagi BMT apabila dapat, memanajemen dengan baik yaitu dengan caracara diatas. Untuk pinjaman produktif pembayaran pinjaman jangan sampai
mengurangi
kemampuan
peminjam
untuk
memperoleh
pendapatan sedangkan untuk pinjaman konsumtif pembayaran jangan terlalu besar untuk efisiensi produktif peminjam.
44
BAB III DESKRIPSI LAPORAN OBJEK
A. Sejarah Berdirinya KSPS BMT RAMA Salatiga merupakan kota kecil yang memiliki keragaman, baik dari segi keagamaan maupun jenis pekerjaan penduduk. Dari keadaan tersebut, sektor ekonomi pun berjalan dengan kompetitif. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya usaha-usaha, baik dari warga muslim maupun non muslim. Dari sektor ekonomi, kaum nonmuslim di Kota Salatiga sangat memegang peranan, terbukti dengan adanya minimarket sampai supermarket yang mayoritas dipegang oleh kaum nonmuslim. Melihat kondisi tersebut, para cendikiawan dan pengusaha muslim tergugah untuk mengembangkan usaha kaum muslim. KSPS BMT RAMA didirikan dengan tujuan utama untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan umat. Dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik dan menggunakan sistem syariah, maka diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat menciptakan kondisi ekonomi masyarakat yang kuat dandapat diarahkan untuk ikut memikirkan anggota masyarakat lain yang lemah. Berdirinya BMT RAMA kira-kira pada akhir tahun 2001 yang dipimpin oleh Bapak H.Zahroni di bawah naungan Yayasan Al-Muttaqin. Dengan menindak lanjuti terbitnya Akta Notaris tanggal 31 Januari 2007 tentang pengesahan Badan Hukum, No. 518/03/BH/XVI.31/1/2007, yang
45
sebelumnya dengan nama BMT RAMA kemudian menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT RAMA. Maka pada tanggal 1 Oktober 2007 dilakukan serah terima pengelolaan KSPS BMT RAMA yang diwakili oleh Bapak H.Zahroni kepada pengurus KSPS BMT RAMA oleh Drs. Sutrisna, M.Pd. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 1 Oktober 2007, dilakukan pengangkatan manajer dengan surat keputusan pengangkatan manajer No. P.02/RAMA/X/2007. Manajer yang diangkat untuk menjalankan operasional KSPS BMT RAMA adalah Bapak Faqih Nabhan, MM. Berdirinya BMT RAMA diawali dengan kumpulnya kurang lebih 20 orang yang terdiri dari pengurus, calon pengelola, dan masyarakat sekitar pada akhir tahun 2001. Dengan modal awal sebasar Rp 10.000.000,00 berdirilah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) RAMA, sebagai bentuk alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat pengusaha kecil dan mikro serta menengah untuk mengatasi kesulitan dalam pengembangan usaha melalui pemberian pinjaman yang tidak menggunakan sistem bunga. BMT dalam beroperasi menganut sistem bagi hasil sesuai dengan syariah islam. Kegiatan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan usaha kecil maupun menengah serta usaha-usaha lain yang produktif, selain itu BMT juga berhak mengambil keuntungan sebagai haknya sesuai dengan syariah dan amanah. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, KSPS BMT RAMA mempunyai sistem kerja sebagai berikut:
46
1. KSPS dikelola dengan manajemen profesional dan islami 2. Dikelola dengan sisten syariah 3. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan 4. Aktif menjeput bola, beranjangsana dan berprakarsa 5. Pengelola dipilih dari pribadi yang berbudi tinggi, jujur, amanah dan terlatih
B. Lokasi KSPS BMT RAMA Salatiga Secara geografis KSPS BMT RAMA terletak di Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman No. 21 A Salatiga. Letak KSPS BMT RAMA tergolong strategis karena berada di jantung Kota Salatiga. Lokasi bangunan BMT berada di Masjid Al-Muttaqin tepatnyadi lantai 1 menghadap ke timur. Di sebelah selatan BMT ada sebuah tempat perbelanjaan yakni Pasar Raya II Salatiga, sedangkan di sebelah utara KSPS BMT RAMA terdapat Pasar Shopping Center yang memiliki potensi luar biasa untuk dapat mengembangkan dan mengenalkan produk keuangan syariah. Tempat yang strategis tersebut menjadikan keuntungan tersendiri bagi KSPS BMT RAMA, karena tanpa melakukan pemasaran untuk produk pembiayaannya, telah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha mereka.
47
C. Landasan Pendirian Pendirian KSPS BMT RAMA berdasarkan pada dua landasan yaitulandasan idiil dan landasan moril. 1. Landasan Idiil KSPS BMT RAMA adalah sebagai berikut:
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangann tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Q.S. Al-Maidah : 2)
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu”.(Q.S. AnNisa’ : 29)
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Q.S. Ali imran : 130)
Artinya : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ysng dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)
48
2. Landasan Moril a. Riba bersifat menindas dan dapat menyerang atau dapat menggunakan sistem pemerasan. b. Riba memindahkan harta dari si miskin ke si kaya serta menambah jurang pemisah di antara keduanya. c. Riba menciptakan suatu kelas yang menganggur, namun menerima pendapatan dari penumpukan harta kekayaan.
D. Visi, Misi dan Tujuan KSPS BMT RAMA Secara spesifik, KSPS BMT RAMA didirikan dengan visi “ingin menjadi lembaga yang mandiri dalam rangka menghantarkan masyarakat yang di ridhai oleh Allah SWT.” Untuk meraih visi tersebut, KSPS BMT RAMA memiliki misi yaitu “membentuk lembaga yang profesional, amanah, jujur dan adil untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, khususnya dalam sumber daya ekonomi umat”. Selain itu KSPS BMT RAMA juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggapai mardhotillah 2. Menciptakan lembaga keuangan rakyat berdasarkan syariah Islam sebagai sarana peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat. 3. Membebaskan umat khususnya para pengusaha kecil dan mikro dari kejeratan bunga dan rentenir.
49
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung.
E. Struktur Organisasi Kepengurusan dalam sebuah organisasi diperlukan untuk membuat suatu lembaga organisasi lebih terstruktur dan terorganisir, serta untuk mengetahui dengan jelas deskripsi tugas dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, suatu kegiatan usaha akan berjalan sesuai dengan tujuan lembaga atau perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi pada KSPS BMT RAMA adalah sebagai berikut : Rapat Anggota Tahunan
Pembina
Pengurus
Pengawas
Manajer
Account Officer
Pendanaan
Akuntansi
Pembiayaan
Teller
Administrasi
Anggota
GAMBAR III.1 Struktur Organisasi KSPS BMT RAMA
50
Pembina
: Kepala Dinas Koperasi Kota Salatiga H. Hawari
Pengawas
: H. Zahroni H. Mizharudin Thoif H. Rinto Wiguno
Pengurus Ketua
: Drs. Sutrisna, M.Pd
Sekretaris
: Faqih Nabhan, MM
Bendahara
: Tri Hartomo
Manajer
: Faqih Nabhan, MM
Akuntansi
: Winarti, S.Kom
Administrasi
: Ema Nur Setiawati, A.Md
Teller / Kasir
: Winarti, S.Kom Army Wening Pramesti, SE Nur Aeny Rohmah Erli Susanti
Pembiayaan
: Ade Nur Setianto, A.Md
Pemasaran (AO)
: 1. Amalia Wardani, SE 2. Lailatul Hidayah 3. Ardian Widiatmoko 4. Alfana Rohman, A.Md 5. Muhammad Nur Wakhid
51
Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 1. Rapat Anggota Tahunan Rapat anggota merupakanlembaga tertinggi BMT yang wajib dihadiri oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor uang, baik untuk simpanan pokok maupun simpanan wajib). Rapat ini dilakukan minimal setahun sekali yang berfungsi untuk : a. pengesahan atau perubahan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. b. Pemilihan, pengangkatan, dan sekaligus pemberhentian pengurus. c. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT yang disusun oleh pengurus. 2. Pengawas Pengawas bertugas memberikan masukan kepada pengurus untuk kemajuan BMT, baik diminta atau tidak dan sebagai wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Amanah ini nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. 3. Pengurus Pengurus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program pencapaian tujuan BMT. Selain itu pengurus bertanggung jawab
52
melaksanakan keputusan rapat anggota, mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan/belanja BMT, menyelenggarakan rapat anggota, mempertanggung jawabkan laporan keuangan serta memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan BMT. 4. Pengelola Pengelola adalah tenaga profesional yang melaksanakan kegiatan operasional
BMT.
Pengelola
terdiri
dari
manajer,
administrasi
pembukuan, bagian pembiayaan dan penggalangan dana. a. Manajer Bertugas memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus, membuat rencana kerja secara periodik (berkala), meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional,
dan rencana keuangan.
Selain itu manajer juga bertugas membuat laporan perkembangan BMT secara periodik (berkala) yang akan disampaikan kepada pengurus. b. Teller / Kasir Melaksanakan
seluruh
aktivitas
yang
berhubungan
dengan
transaksikas, mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari. Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab teller sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab atas pelayanan anggota dalam transaksi tunai.
53
2) Menerimadan menghitung setoran tunai dari anggota untuk disimpan di chas box, serta membuat bukti penerimaan. 3) Melakukan pembayaran tunai yang telah disetujui oleh manajer dan mengeluarkan uang saat ada transaksi pengambilan tabungan dan pencairan pembiayaan. 4) Bertanggung jawab atas pendapatan, pencatatan, pelayanan informasi kepada anggota. 5) Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran dari anggota. 6) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir laporan harian dengan saldo akhir uang tunai yang ada di BMT atau cash box. 7) Bertanggung jawab atas pembuatan mutasi harian/laporan kas harian 8) Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan kerja teller/ kasir. c. Pendanaan dan Pembiayaan Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian pemasaran penghimpunan dana dan pembiayaan adalah: 1) Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan dan simpanan. 2) Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana yang dapat dihimpun.
54
3) Mencari calon anggota penyimpan baru dan anggota yang mempunyai potensial untuk diberikan pembiayaan. 4) Mengamati
posisi
setiap
pembiayaan
anggota
dan
mengusahakan agar pelunasan sesuai dengan perjanjian (aqad) yang telah disepakati. 5) Melakukan
penagihan
kesetiap
anggota
yang
diberikan
pembiayaan sesuai dengan tanggal yang disepakati. 6) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan anggota terutama dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan. 7) Menilai kelayakan jaminan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. 8) Mengklasifikasikan pembiayaan yang telah diberikan kepada pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. 9) Mengatur masukan kepada manajer dalam rangka memperluar pemasaran d. Akuntansi Mengawasi
dan
bertanggung
jawab
atas
pendokumentasian
(kearsipan) dan kelengkapan data atau bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi. Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian akuntansi adalah sebagai berikut : 1) Mengawasi kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
55
2) Melakukan perhitungan bagi hasil setiap akhir bulan 3) Mengerjakan jurnal dan buku besar 4) Menyusun laporan keuangan secara periodik 5) Mengarsip dan menyimpan semua berkas, surat-surat, dokumendokumen dan lain sebagainya sehingga tidak hilang, berantakan atau tercecer 6) Bertanggungjawab atas pengaturan pemakaian arsip atau data oleh bagian lain serta bertanggungjawab atas kerapian kantor, peralatan dan barang-barang inventarisnya Sehubungan dengan keterbatasan SDM pada KSPS BMT RAMA, maka ada beberapa bagian yang dirangkap oleh masing-masing personal, seperti bagian Teller merangkap Accounting dan bagian penggalangan dana merangkap bagian pemasaran.
F. Produk-produk KSPS BMT RAMA 1. Simpanan a. Sirela (Simpanan Sukarela) Simpanan sukarela yaitu simpanan mudharabah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. BMT berkewajiban memelihara dan memberikan bagi hasil setiap akhir bulan yang langsung menambah simpanan sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad pembukaan simpanan.
56
b. Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Simpanan ini merupakansimpanan yang hanya dapat diambil apabila telah jatuh tempo dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan prinsip mudharabah. Simpanan ini mempunyai jangka waktu antara 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. c. Simpanan Pendidikan Simpanan
pendidikan
adalah
simpanan
yang
khusus
digunakan untuk biaya pendidikan, penyetorannya dapat dilakukan setiap saat tetapi hanya dapat diambil sesuai dengan keperluan sekolah atau satu tahun sekali pada saat kenaikan kelas. d. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (Sahara) Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan Hari Raya Idul
Fitri. Penyetoran simpanan ini bisa
dilakukan setiap saat tetapi hanya bisa diambil saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. e. Simpanan Idul Qurban Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan qurban. Simpanan ini bisa diambil pada saat akan melaksanakan qurban f. Simpanan Amanah Merupakan rekening khusus untuk menerima setoran, shodaqoh, hibah, zakat mal, infaq dan merupakan usaha BMT
57
RAMA dalam hal baitul mal yang pengalokasiannya adalah sebagai berikut: 1)
50% disalurkan dalam Al-Qardul Hasan yaitupembiayaan tanpa bagi hasil. Dalam akad ini penerima pembiayaan hanya berkewajiban mengembalikan sebesar pokok pembiayaan tanpa tambahan apapun.
2)
50% disalurkan untuk kegiatan sosial, misalnya untuk beasiswa yatim piatu, fakir miskin, pembangunan masjid dan bantuan sosial lainnya.
2. Pembiayaan a. Pembiayaan Ijarah Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota untuk menyewa suatu barang atau tempat usaha. Cara melunasinya bisa secara angsuran atau pada saat jatuh tempo. b. Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Merupakan pembiayaan untuk pembelian barang atau alat usaha. Pada pembiayaan dengan skema BBA, terjadi kesepakatan bahwa anggota atau calon anggota bersedia membeli barang yang dibeli oleh BMT dengan harga jual berasal dari harga pokok ditambah margin keuntungan (mark up). Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran, bisa harian, mingguan atau bulanan.
58
c. Pembiayaan Murabahah Murabahah yaitu akad jual beli dengan membayar harga pokok beserta keuntungannya pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan bersama. d. Musyarokah Merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikanBMT sebagai penyedia sebagian dari modal keseluruhan. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah. e. Rahn Yaitu menahan salah satu harta milik debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan BMT berhak menarik biaya perawatan dan penyimpanan atas barang yang dijaminkan tersebut. f. Qardhul Hasan Secara teknis memberikan bentuk pembiayaan kepada nggota yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada tambahan keuntungan dalam pembayaran pinjaman. 3. Prosedur pembiayaan di KSPS BMT RAMA Salatiga a.
Ketentuan umum pembiayaan 1) Sehat jasmani dan rohani 2) Mempunyai rekening simpanan di KSPS BMT RAMA minimal saldo Rp. 20.000,-
59
3) Pengajuan oleh anggota atau calon anggota secata langsung atas nama sendiri 4) Melengkapi adminitrasi pendaftaran meliputi: a) Foto copy KTP satu lembar b) Foto copy KTP pihak ketiga satu lembar c) Foto copy KK satu lembar d) Menyerahkan foto copy jaminan ( untuk BPKB dilengkapi foto copy STNK dan gesekan nomor rangka dan nomor mesin) e) Untuk surat dasaran pasar berlaku sampai dengan jatuh tempo surat dasar tersebut f) Jaminan bukan atas nama sendiri harus disertai surat kuasa bermaterai dan diketahui aparat setempat g) Mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan 5) Angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara: a) Angsuran harian b) Angsuran mingguan c) Angsuran bulanan 6) Baik anggota atau calon anggota baru maupun lama harus bersedia disurvei 7) Jangka waktu pembiayaan paling lama dua tahun 8) Beban realisasi pembiayaan a) Biaya adminitrasi 2,5% - 3%
60
b) Pembiayaan Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- dikenakan biaya legalitas c) Dapat langsung menjadi anggota dengan membayar Rp. 20.000,- sebagai simpanan wajib d) Materai 6000 sesuai dengan kebutuhan e) Biaya lain yang sah menurut syariah dan prinsip-prinsip koperasi 9) Waktu pengajuan serta realisasi pembiayaan a) Berkas pengajuan yang sudah lengkap dan telah disurvei diterima paling lambat satu minggu b) Realisasi pembiayaan dikasanakan 2 hari sesudah disurvei b.
Pelunasan pembiayaan 1) Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan oleh anggota atau calon anggota dengan persyaratan sebagai berikut: a) Periode angsuran dapat dilakukan pada waktu tanggal realisasi b) Pelunasan dapat dilakukan sebelum jangka waktu pembiayaan ketika anggota atau calon anggota memiliki dana untuk pelunasan dan hanya membayar pokoknya saja 2) Cadangan resiko dimasukkan dalam buku angsuran serta setelah melunasi pembiayaan dengan tertib cadangan resiko dapat diambil oleh anggota
61
4.
Karakter calon pembiayaan a. Pedagang kaki lima b. Pedagang kios Shopping Center c. Pedagang kios Pasar Raya d. Masyarakat menengah kebawah
5.
Karakter produk pembiyaan a. Pembiayaan Mundharabah = 10% b. Pebiayaan Ijarah = 15 % c. Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) = 40% d. Murabahah = 20% e. Musyarakah = 158%
6.
Pembiayaan bermasalah a. Semakin bertambahnya BMT yang bermunculan Dalam menghadapi era seperti saat ini masyarakat membutuhkan tatanan sistem ekonomi yang baik, maka banyak BMT-BMT di Salatiga yang bermunculan mengakibatkan persaingan antar BMT b. Keterbatasan karyawan dalam bidang pembiayaan Kurangnya karyawan dalam mengatasi masalah pembiayaan baik yang bertugas sebagai manajer pembiayaan, bagian survei, bagian penagihan pembiayaan,bagian pembinaan terhadap nasabah yang nantinya tidak lancar dalam pembiayaannya. c. Keterbatasan modal
62
Modal awal yang di dapat KSPS BMT RAMA diperoleh dari pengurus yayasan dengan modal awal Rp. 10.000.000,- dan karyawan diharuskan dapat mengatur biaya agar saldo seimbang d. Kredit macet Pembiayaan yang macet dikarenakan nasabah yang sengaja tidak membayar kewajibannya dikarenakan berbagai alasan ada juga yang tidak sengaja membayar kewajibannya tetapi menundanunda pembayaran, hal seperti ini lah yang terkadang sulit bagi karyawan untuk mengatasi nasabah yang sulit diatur agar nasabah dapat tertib membayar kewajibannya.
G. Manajemen dan Sumber Daya Manusia KSPS BMT RAMA dikelola dengan arahan manajemen profesional, yang
secara
periodik
dikembangkan
sesuai
dengan
kebutuhan.
Pengambilan keputusan operasional disesuaikan dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan. Begitu pula dengan pembiayaan dan penggalangan dana. Operasional KSPS BMT RAMA dilakukan dengan sistem komputer, sehingga akan memberikan pelayanan yang lebih akurat baik dari segi kecepatan, performa dan ketelitian dalam penyajian kepada para pengguna. BMT RAMA dikelola oleh 12 karyawan yang bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.
63
Adapun tingkatan pendidikan karyawan yaitu mulai dari SMA sampai S1 yang dapat dilihat pada Tabel 2. TABEL III.1Komposisi Pendidikan Pengelola KSPS BMT RAMA Salatiga No. S
Tingkat Pendidikan
Pria
Wanita
Jumlah
u 1
Sarjana
2
3
5
m2 3 b
Ahli Madya
4
0
4
SMA
1
2
3
7
5
12
e
Jumlah
r data : KSPS BMT RAMA salatiga
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM KSPS BMT RAMA ditinjau dari jenjang pendidikan memiliki karyawan lulusan Sarjana lebih banyak dibandingkan dengan lulusan DIII maupun SLTA ataupun sederajatnya.
64
BAB IV ANALISIS DATA
A. Prosedur Pembiayaan di KSPS BMT RAMA Salatiga 1. Ketentuan umum pembiayaan a. KSPS menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Piutang Murabahah 4. Piutang Salam 5. Piutang Istishna 6. Qardh 7. Ar Rahn b. Ketentuan umum bagi calon pembiayaan 1. Sehat jasmani dan rohani 2. Mempunyai rekening simpanan di KSPS BMT RAMA minimal saldo Rp. 20.000,00 3. Pengajuan oleh anggota atau calon anggota secara langsung atas nama sendiri 4. Melengkapi adminitrasi pendaftaran meliputi: a. Foto copy suami istri b. Foto copy Kartu Keluarga
65
c. Foto copy Surat Nikah d. Foto copy Buku Panduan Kendaraan Bermotor (BPKB) e. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) f. Wajib mengecek nomor rangka dan nomor mesin g. Untuk surat izin berjualan di pasar berlaku sampai dengan sampai jatuh tempo h. Jaminan bukan atas nama sendiri wajib disertai surat kuasa bermaterai dan aparat setempat i. Mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan 5. Angsuran pembiayaan dapat dilakukan dengan cara: a. Angsuran Harian b. Angsuran Mingguan c. Angsuran bulanan 6. Baik anggota lama atau calon anggota pembiayaan harus bersedia untuk disurvei 7. Jangka waktu pembiayaan paling lama dan paling lambat-lambatnya adalah dalam waktu dua tahun masa pembiayaan.
B. Inisiasi 1. Pengumpulan Informasi Calon
mitra
pembiayaan
yang
akan
pembiayaannya terdiri atas dua kategori yaitu:
diproses
pengajuan
66
a. Calon mitra yang datang ke kantor KSPS BMT RAMA atau untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan proses awal yang dilakukan menganalisis pembiayaan kepada calon anggota haruslah ektra hatihati. b. Calon mitra yang kualifikasinya baik haruslah dicari dan ditemukan oleh account officer atau bagian survei dengan kata lain bahwa satuan kerja marketing haruslah proaktif mencairkan dan menemukan mitra potensial agar pembiayaan yang disalurkan aman dan menghasilkan secara optimal. 2. Tehnik mencari Informasi a. Intern : deposan besar, penabung besar, mitra yang mempunyai reputasi bagus, calon mitra itu sendiri. b. Ektern : referensi (surat atau kenalan), pembeli dari eksisting calon mitra, suplier dari produk eksisting calon mitra, jasa seorang terhadap koperasi. 3. Ta’aruf (perkenalan atau wawancara) a. Account officer datang melakukan wawancara. b. Mempersiapkan materi penting dalam wawancara. c. Kelengkapan data pemohon harus dibawa. d. Penjelasan data pendukung. e. Periksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.
67
4. Penentuan Calon Mitra Potensial Dari hasil ta’aruf atau wawancara dapat ditentukan calon mitra yang potensial
menurut
kualifikasi
KSPS
BMT
RAMA,
yang
tidak
membandingkan dengan mitra lain serta kualifikasinya tidak dibawah ratarata.
C. Solisitasi 1. Dasar pelaksanaan solisitasi adalah untuk mengetahui tentang usaha dan membicarakan shal-hal khusus yang menjadi perhatian koperasi. 2. Langkah-langkah solitisi (meminta informasi) meliputi : a. Eksistensi usaha Filosifi usaha, sejarah, sasaran, rencana usaha, kepemilikan, prospek, tenaga kerja, sistem penggajian dan jaminan sosial. b. Kebutuhan calon mitra 1. Pengunaan konsumtif Renofasi rumah, biaya sekolah atau pembelian barang-barang lain seperti sepeda motor, mesin cuci, lemari es dan lain-lain. 2. Pengunaan produktif Bidang usaha, rekan usaha, bantuan tehnologi, bantuan menejemen dan lain-lain. c. Kemampuan membayar Penghasilsn pemohon, pihak kedua, keluarga, kondisi produksi dan hasil produksi, pemasaran dan strategi penjualan, kekuatan atau
68
kelemahan perusahaan (manajemen) sumber bahan baku atau cara pengadaan bahan baku, sistem pencatatan keuangan. d. Resiko Meliputi usaha rumah tangga dan linkungan serta upaya dan cara-cara mengantisipasinya. Termasuk kemungkinan potong gaji demi kelancaran pembayaran angsuran bisa juga dilakukan pemblokiran tabungan dan potong tabungan jika jatuh tempo pembayaran angsuran. e. Jaminan Apakah jaminan mempunyai merket value tidak bermasalah keberadaanya, kemudahan memonitor lokasinya.
D. Analisis Pembiayaan 1. Setiap calon mitra yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen umum permohonan pembiayaan harus dilakukan analisis secara tertulis dengan mengedepankan : a. Analisis penghasilan pemohon dan pihak ke dua dapat berupa gaji atau penghasilan lain. b. Analisis menggambarkan semua informasi yang berkaitan erat dengan usaha dan data pemohon, termasuk (jika diperlukan ) hasil penelitian pada pembiayaan bermasalah. c. Analisis penyajian penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.
69
d. Analisis pembiayaan dilakukan secara konsisten dan profesional serta tidak hanya memenuhi prosedur pembiayaan. 2. Faktor-faktor Analisis Pembiayaan Faktor-faktor yang dianalisis sebagai dasar penilaian kelayakan untuk pemberian pembiayaan meliputi : a. Kemampuan atau niat membayar Analisis ini penting dilakukan oleh account officer atau bagian surfei untuk memperoleh informasi yang benar terhadap calon mitra tentang : 1. Karakter (akhlak) Akhlak calon mitra pembiayaan hendaknya diketahui secara baik oleh account officer atau bagian survei calon mitra tidak termasuk orang yang berperilaku boros, tidak amanah, tidak suka berspekulasi dalam berusaha. 2. Integritas a. Untuk mengetahui apakah calon mitra pembiayaan mempunyai komitmen yang baik terhadap janji, waktu, tata nilai aturan, hutang,
ucapannya
tidak
banyak
menyimpang
dari
perbuatannya. b. Untuk mengetahui karakter dan integritas calon mitra dilakukan melalui teknik wawancara dan cross check pada keluarga, tetangga, sesama pengusaha, dan ustad setempat dan atau karena
70
calon mitra sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat koperasi. 3. Kemampuan Bayar Analisis
ini
dilakukan
untuk
mengetahui
keberadaan
dan
kemampuan usaha clon mitra yang meliputi : a. Tujuan pengunaan pembiayaan Account officer atau bagian survei harus mengetahui secara pasti tentang tujuan pengunaan dana dan calon mitra, apakah untuk modal kerja, investasi atau multi guna. b. Analisis penghasilan Yaitu analisis penghasilan pemohon dan pihak kedua diperbandingkan dengan beban tanggungan keluarga perbulannya ditambah beben angsuran yang harus dia tangung apabila pembiayaannya di realisasikan. c. Analisis Keberadaan Usaha Yaitu analisis keberadaan dan kelangsungan usaha dari calon mitra usaha yang meliputi : 1. Analisis syariah Menilai apakah usaha yang dikelola oleh calon mitra tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Apakah produk, proses produksi, sistem penjualan tidak ada sistem yang melanggar nilai, norma dan syariah.
71
2. Analisis yuridis Identitas calon mitra usahanya harus dinilai aspek legalnya. Apakah (KTP / SIM / KK / Surat Nikah) masih berlaku, dan apakah usaha calon mitra ( perorangan atau badan usaha ) tidak mengangu tetangga, warga setempat dan telah memperoleh ligalitas (perijinan) dari intansi yang berwenang (SIUP, TDP, TDR, NPWP, Akta pendirian dan lain-lain). d. Analisis Kondisi Usaha Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon mitra cukup baik, dalam artian hasilnya hasinya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sabagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh koperasi , maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada koperasi dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar. e. Analisis Kemampuan Usaha dan Manajemen Calon mitra haruslah memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, tangguuh dan ulet. Pengusaha akan memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam usahanya apabila telah memiliki pengalaman sekurangnya dua tahun. Oleh karena itu kebijakan pemberian pembiayaan di KSPS BMT RAMA hanya diberikan apabila calon mitra yang telah memiliki pengalaman dalam bidang
72
usahanya sekurang-kurangnya dua tahun. Selain itu calon mitra harus memiliki kecakapan dalam hal produksi, penjualan, pemasaran dan mengatur keuangan berdasarkan skala dan sektor usahanya. f. Analisa Keuangan dan Modal Dalam mengelola usahanya calon mitra harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, sehingga mampumenyisihkan sebagian keuntungannya dalam bentuk saving yang akan terakumulasi menjadi modal yang akan meningkatkan usahanya. Harus dicermati bagaimana struktur modal usaha calon mitra apakah sumber modal berasal dari diri sendiri (self finance) atau berasal dari pinjaman ( hutang). Satu hal yang harus diwaspadai apabila sumber modal usaha yang sedang dijalankan sebagian besar berasal dari sumber pinjaman. g. Analisa Jaminan Earning assets KSPS BMT RAMA sebagian besar berasal dari liability yaitu berasal dari dana masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan syariah lain untuk dikelola dengan amanah, aman, dan mampu memberikan benefit yang layak. Oleh karena itu Account Officer atau bagian survei harus dapat menganalisis usaha calon mitra dimana sumber utama
(Rapayment Capacity) untuk pelunasan
pembiayaan lainnya dibayar dari hasil keuntungan usahanya (first way out).
73
h. Analisis Jaminan 1. Jamianan
(angunan)
dalam
pembiayaan
adalah
sebagai
komplemen dalam periakatan muamalah setelah diayakini benar atas kelayaan usaha calon mitra. 2. Fungsi jamianan dapat dijadikan sebagai sumber terakhir pengganti pelunasan pembiyaan, apabila mitra sudah nyata-nyata tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar walau sebelumnya pihak koperasi telah berupaya memberikan masa tangguh dan upaya lain agar tidak terjadi pengambilan jaminan sebagai sumber pembayaran pelunasan pembiayaan. Jaminan (agunan) dijadikan sebagai pelunasan pembiayaan apabila mitra nyata-nyata melakukan tindakan ingkar janji dengan indikasi kecurangan dan kesengajaaan. 3. Bentuk jaminan dibagi dua yaitu: a. Jaminan utama 1. Benda tak bergerak ( tanah dan bangunan) Berdasarkan atas hak kepemilikan atas tanah, maka terbagi menjadi : a. Akte jual beli Bukan merupakan tanda kepemilikan hak atas suatu tanah untuk jaminan ini, pemohon wajib melengkapi Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang diketahui oleh Lurah/ kepala Desa dan Camat dimana
74
jaminan tersebut berada. Surat ini menjelaskan sejarah pemindahalian tanah sejak tahun 1961. Akte jual beli yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang berjangka lebih dari 1 tahun kepada pemohon disyaratkan untuk sertifikasi. b. Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Untuk sertifikat selain hak milik, maka kepemilikan tanah mempunyai jangka waktu tertentu. Untuk jaminan tanah berserta bangunan namun tidak disertai dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB), maka yang dinilai oleh petugas penilai (Appraiser) hanya tanahnya saja. 2. Benda bergerak ( kendaraan, mesin, tagihan). Kebijakan KSPS BMT RAMA tentang jaminan berupa kendaraan bermotor adalah : a. Usia kendaraan bermotor (sepeda dan mobil niaga) maksimal 7 tahun dan ( mobil sedan) maksimal 10 tahun terhitung pada saat calon mita mengajukan pembiayaan ke koperasi. b. Apabila kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berasal dari pihak lain yang dibeli oleh calon mitra dan
75
belum
dibalik
nama,
maka
calon
mitra
wajib
menyertakan bukti transaksi asli. c. Mesin
dan
tagihan
hanya
merupakan
jaminan
tambahan. Calon mitra tetap wajib menyertakan jaminan materi. 3. Benda tak berwujud (simpanan berjangka dan tabungan) a. Jaminan simpanan berjangka ini dapat diterima apabila calon mitra menyerahkan bilyet / sertifikat simpanan berjangka asli yang diterbitkan oleh koperasi / bank yang bersangkutan dan telah dikonfirmasikan kepada koperasi / bank penerbit. b. Jaminan tabungan dapat diterima apabila calon mitra adalah penabung aktif yang terlihat dari mutasi rekening tabungannya. c. Jaminan gaji atau ATM dan buku tabungan yang ada ikatan secara legal terhadap keberadaannya dalam memperoleh penghasilan atau tempat dimana debitur bekerja. b. Jaminan tambahan 1. Borgtocht, yaitu garansi atau jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap calon mitra atas pembiayaan yang diajukan kepada koperasi.
76
2. Avalist, yaitu jaminan yang berupa uang giral seperti cek, giro, dan wesel. 4. Penyidik dan Penilaian a. Untuk memproses dan menetapkan penilaian terhadap jaminan yang digunakan dan spesifikasi dat-data dan spesifikasinya, harus dilakukan oleh seksi penyidikan dan penilai (jika telah ada) dan jika belum ada dilakukan oleh Account Officer / Bagian Survei yang bersangkutan. b. Hasil penyidikan dan penilaian memberikan informasi tentang harga dan nilai dari aktiva yang akan diagunkan dan legalitas kepemilikannya yang akan jadi bahan pertimbangan dalam merekomendasikan pembiayaan. c. Penyelidikan dan penilaian dilakukan dengan cara : 1. Meninjau langsung ke lokasi jaminan itu berada. 2. Menilai secara akurat tentang kondisi jaminan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (personal checking). 3. Jika berupa tanah meminta advice planning ke dinas tata kota, masyarakat setempat atau aparat setempat. 4. Melakukan bank checking dan trade checking. 5. Menyampaikan laporan transaksi, personal checing dan trade checking :
77
a. Nilai agunan 125% dan sekurang-kurangnya sebanding dengan nominal pembiayaan yang diajukan oleh calon mitra. b. Kepemilikan jaminan materi (agunan) harus milik keluarga inti (suami/istri, anak, orang tua pemohon atau pemohon itu sendiri). c. Penandatangan pengikatan jaminan materi (agunan) berdasarkan atas hak yaitu dilakukan oleh pemilik sebagaimana tertera dalam bukti kepemilikannya. d. Peringkat jaminan berdasarkan jenis dan tata cara peningkatannya sebagai agunan untuk suatu jumlah pembiayaan akan dibuat ketentuan tersendiri. i. Analisis Resiko 1. Analisis Resiko Makro a. Perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya secara nasional harus dilihat dan diprediksi pengaruhnya baik positif maupun negatif terhadap dunia usaha secara keseluruhan kemungkinan pengaruh langsungnya terhadap usaha calon mitra. Misalnya, apakah pemilu dan atau terjadinya pergantian kepemimpinan nasional akan mempunyai dampak terhadap perkembangan ekonomi dan khususnya usaha calon mitra yang bersangkutan.
78
b. Perusahaan atau instansi yang bersangkutan apakah rentan terhadap PHK, mutasi, atau keluar dari pekerjaan. 2. Analisis Bisnis dan Industri Melakukan analisis kondisi usaha calon mitra dalam hubungannya dengan usaha lain yang mempunyai kaitan secara langsung. Bagaimana hubungan dengan suplier, bahan baku, transportasi, harga, sistem pembayaran, dan calon konsumen. mitra dengan usaha sejenisnya yang ada dipasar (kualitas, harga, tingkat permintaan) sehingga diketahui adakah tingkat kejenuhan terhadap produk sejenis dan prospek usaha calon mitra. Dari analisis bisnis dan industri tersebut dapat diprediksi titik kritis calon mitra. 3. Analisa keuangan Adalah menilai sumber penghasilan calon mitra (gaji atau penghasilan lain ), kelayakan usaha dan mendasar laporan keuangan (neraca dan rugi/laba). Analisis ini dapat dilakukan dengan : a.
Analisis Vertikal, mengetahui porsi pengalokasian dana terhadap basis tertentu.
b.
Analisis Horisontal, membandingkan dua atau lebih pos-pos keuangan sejenis dalam satu laporan keuangan.
c.
Analisis Rasio, melihat penghasilan yang diperoleh calon mitra, perkembangan usaha dengan skala tertentu.
79
4. Analisis Menajemen Adalah melihat kemampuan manajerial calon mitra terhadap usahanya. 5. Analisis Yuridis Menilai kelayakan calon mitra dari aspek legal, baik meliputi identitas nyata maupun usaha. Misalnya apakah identitas diri (KTP/SIM) masih berlaku, apakah ada bukti surat nikah bagi yang telah nikah. Apakah ada bukti persetujuan dari pejabat yang berwenang bila calon mitra terikat hubungan kerja dengan suatu instansi dll. Sedangkan untuk usaha calon mitra apakah tidak ada masalah dengan lingkungan dan telah memperoleh ijin dari lembaga yang berwenang dan lain-lain. 6. Analisis Jaminan Apakah jaminan yang diberikan cukup baik secara fisik dan tidak bermasalah. Jaminan yang baik adalah yang dapat dipasarkan dan dapat di jual, karena tidak semua benda yang dapat dipasarkan dapat dijual akan tetapi semua benda yang dapat dijual pasti dapat dipasarkan.
E. Strukturisasi Dari hasil identifikasi kebutuhan mitra akan pembiayaan dan analisis kelayakan, analisis resiko, analisis jaminan oleh Account Officer atau bagian
80
survey selanjutnya ditentukan strukturisasi pembiayaan yang sesuai. Strukturisasi pembiayaan dilakukan untuk menetapkan : a. Bentuk pengunaan pembiayaan untuk menentukan produk dan akad. b. Jangka waktu pengunaan pembiayaan. c. Besarnya plafon sehingga tepat jumlah. d. Sumber dan cara pelunasan pembiayaan. e. Meminimalkan resiko pembiayaan yang akan menjadi resiko koperasi.
F. Penyusunan Usaha Pembiayaan Setelah proses analisis pembiayaan, Account Officer atau bagian survey membuat usulan pembiayaan diajukan kepada komite atau panitia pembiayaan untuk direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan. Usulan pembiayaan berisi yang penting : a. Tujuan Membuat permohonan ringkas calon mitra. b. Data dan analisis kualitatif 1.
Legalitas usaha mencakup analisis yuridis atas calon mitra usahanya.
2.
Pekerjaan
calon
mitra
dan
pihak
kedua
berkaitan
dengan
penghasilannya apakah mampu untuk menangung beban angsuran apabila pembiayaan direalisasikan. 3.
Riwayat usaha, uraian singkat mengenai kegiatan usaha yang dijalankan calon mitra sejak awal hingga saat ini.
81
4.
Permodalan, menjelaskan tentang struktur dan sumber modal perusahaan, yang nantinya akan mempengaruhi pembagian wewenang dalam menjalankan usaha.
5.
Strategi pemasaran, melihat strategi yang dijalankan oleh calon mitra dalam menghadapi persaingan pasar.
6.
Prospek usaha, menganalisis kemampuan calon mitra untuk menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan perkembangan poleksosbudhankam dan kebutuhan masyrakat di kemudian hari.
c. Data dan Analisis Kuantitatif 1. Slip gaji calon mitra dan pihak kedua 2. Omset (produksi atau penjualan) 3. Laporan keuangan (nareca dan laba atau rugi) 4. Kebutuhan pembiayaan 5. Menguraikan jenis pembiayaan yang sesuai dan menentukan porsi dana koperasi untuk seluruh kebutuhan calon mitra. d. Hubungan perbankan Mengetahui bank koresponden calon mitra baik untuk pendanaan maupun pembiayaan. e. Analisis jaminan Mengetahui kelayakan jaminan baik dari aspek legal maupun materi dihubungkan dengan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon mitra. Penilai atau Appraiser koperasi dilakukan oleh bagian hukum dan remedial.
82
f. Kesimpulan Merupakan kesimpulan dari analisis kualitatif, analisis kuantitatif hubungan perbankan dan analisis jaminan. g. Rekomendasi Merupakan usulan Accoun Officer agian survey yang bersangkutan secara profesional dan rasional atas permohonan pembiayaan calon mitra untuk diajukan kepada komite atau panitia pembiayaan.
G. Rapat Komite Pembiayaan a. Rapat komite pembiayaan diselenggarakan untuk membahas, menganalisis dan memutuskan usulsn pembiayaan yang diajukan oleh Accoun Officer atau bagian survey, yang diikuti oleh Komite Pembiayaan. b. Pelaksanaan Rapat Komite Pembiayaan 1. Komite atau Panitia Pembiayaan Sirkulir : a. Manajer Pembiayaan b. Manajer Operasional c. Account Officer atau bagian survey d. Komite Pembiayaan Sirkulir diberi wewenang oleh manajer KSPS BMT RAMA untuk menganalisis, menilai, dan merekomendasikan persetujuan atau penolakan pembiayaan usulan pembiayaan : 1. Besarnya jumlah plafon ditentukan oleh kebijakan pengurus. 2. Approval persetujuan pembiayaan tetap oleh Manajer KSPS BMT RAMA.
83
2. Rapat Komite Pembiayaan a. Rapat komite pembiayaan beranggotakan : 1. Manajer KSPS BMT RAMA 2. Manajer Pembiayaan 3. Manajer Operasional 4. Account Officer atau bagian survey yang ditunjuk KSPS BMT RAMA b. Rapat komite pembiayaan diselengarakan untuk memutuskan bagi : 1. Pembiayaan bagi pihak terkait 2. Pembiayaan mitra lama yang pengajuannya melebihi plafon pembiayaan sebelumnya. 3. Besarnya jumlah plafon ditentukan oleh kebijakan pengurus. c. Teknis rapat komite 1. Teknis permintaan analisis, penilaian dan persetujuan dari pengurus atas pengajuan pembiayaan jika tidak memungkin kan untuk dilakukan dalam rapat dikirimkan melalui faxsimile. 2. Proses pengambilan keputusan : a. Apabila keputusan (rekomendasi) komite sirkulir bulat dalam hal menolak dan atau menyetujui usulan pembiayaan, maka tinggal memintakan Manajer KSPS BMT RAMA untuk memberikan approval. Apabila rekomendasi keputusan tidak bulat, maka dapat diajukan banding kepada manajer KSPS BMT RAMA.
84
b. Setiap
perbedaan pendapat dari anggota rapat
sehingga
mengakibatkan keputusan rapat komite tidak bulat, maka harus dicatat dalam notulasi rapat komita pembiayaan. c. Keputusan banding yang diajukan oleh rapat komite kepada manajer
KSPS
BMT
RAMA
dapat
berupa
menolak,
menyetujui survey untuk memperbaiki sesuai dengan catatan pemutus banding yang bersangkutan.
H. Prinsip Pemberian Persetujuan Pembiayaan 1. Setiap pemberian persetujuan pembiayaan harus berdasarkan kepada analisis dan rekomendasi tertulis persetujuan usulan pembiayaan. 2. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan tidak sejalan dengan rekomendasi tertulis usulan pembiayaan, harus dijelaskan secara tertulis dan alasan apa yang mempetimbangkan dan meyakinkan pejabat pemutus pembiayaan yang bersangkutan. 3. Keputusan akhir persetujuan pembiayaan berada di komite pembiayaan.
I. Akad pembiayaan 1. Setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati oleh pemohon dengan koperasi, maka wajib dibuatkan akad secara tertulis yang memuat hal-hal :
85
a. Memenuhu keabsahan dan persyratan hukum syariah dah hukum positif yang dapat melindungi kepentingan koperasi (penyebutan komparisi, jenis akad). b. Memuat jumlah, jangka waktu,pengunaan, tata cara pembayaran kembali, serta persyratan lainnya. 2. Setiap akad pembiayaan yang dibuat oleh koperasi harus ditandatangani dikantor koperasi oleh para pihak dan pihak yang memberikan persetujuan kepada pemohon pihak kedua beserta para saksi.
J. Proses Realisasi Pembiayaan 1. Proses realisasi adalah proses pencairan dana atau pembelian barang mitra seteleh di proses dan diputuskan oleh komite atau panitia pembiayaan. 2. Pengunaan dana untuk pembiayaan jual beli dinamakan pembayaran, sedangkan pengunaan dana untuk pembiayaan syirkah dan jasa disebut pencairan. 3. Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern dan ektern yang berlaku menjamin perlindungan bagi koperasi telah dipenuhi dan diselesaikan. 4. Dokumen pendukung pencairan a. Utama 1. Surat Persetujuan Prinsip 2. Perjanjian Pembiayaan 3. Surat Kuasa Menjual 4. Akte Fiducia
86
5. Kartu Angsuran 6. Tanda Terima Jaminan 7. Tanda Terima Uang Mitra (Penarikan Pembiayaan) 8. Tanda Tanggan Mitra pihak kedua dan saksi-saksi b. Tambahan 1. Standart jaminan 2. Kuasa debet (angsuran, biaya administrasi, notaris, asuransi) 3. SPK c. Pengecekan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan pembiayaan dilakukan oleh MO (Seksi Legal dan administrasi Pembiayaan).
K. Pembiayaan bermasalah 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam membayar, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian koperasi. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembiayaan Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh Account Officer yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan adalah : a.
Karakter Mitra
87
b.
Analisis keuangan mitra
c.
Analisis penghasilan
d.
Struktur modal
e.
Kemampuan produksi
f.
Siklus usaha
g.
Beban atau tangungan mitra
h.
Jaminan
i.
Pemantauan pembinaan
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakkan dengan cara : a.
Preventif ( pencegahan ) 1.
Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan ekternal (mitra dan lingkupnya)
2.
Pemantauan dan pembinaan pembiayaan ( on site dan on disk monitoring).
3.
Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.
4.
Kuratif (penyelesaian) Account Officer melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).
88
4. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah a.
Cara penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk : 1. Refitalisasi Dilakukan dengan cara a.
Penataan kembali (restructuring) 1. Ditambah dana (suplesi) Mitra boleh kembali mengambil sisa bagi debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad. 2. Novasi Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadu bagus. Novasi Subjektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk mengantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis brrpindan kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal atau pada saat pengantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut. 3. Pembaruan pembiayaan Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan
89
terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan : a.
Mitra masih belum sangup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula.
b.
Dan tepat dengan jadwal yang baru.bagi debet dari pembiayaan terlebih dahulu. Atas kedua hal diatas, koperasi perlu menilai ulang terhadap
kemampuan
mitra
terutama
dalam
penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang sama. b.
Penjadwalan Kembali (recheduling) Penjadwalan dapat dilakukan ulang dengan mengubah jangka waktu pembiayaan. Penjadwalan ulang (penangalan, tengang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidkcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tenteng jaminan dan sgala bentuk perjanjian yang ada.
c.
Persyaratan kembali (recounditioning)
90
Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat : 1. Perubahan kepemilikan usaha. 2. ini akan mempengaruhi Collateral Coverage Pembiayaan. 3. Perubahan pengurus 4. Perubahan nama dan status perusahaan Keempat
hal
diatas
dapat
menyebabkan
perubahan
penangung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang munkin tidak tepat lagi dengan perjanjian semula. d.
Bantuan Manajemen Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan Manajemen terhadap usaha mitra.
e.
Collection agent Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capale, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.
91
f.
Penyelesain melalui jaminan (eksekusi) Penyelesain melalui jaminan dilakukan dengan cara : 1. Non ligitasi a. Likuidasi usaha b. Parate eksekusi 1. Ambil alih jaminan (Off sets) 2. Menjual jaminan 2. Write Off sementara
g.
Write Off Final 1. Klasifikasi Write Off a. Hapus buku, yaitu penghapusan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan ditagih. b. Hapus tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyatanyata macet. 2. Syarat kondisi a. Penghapus bukuan hanya boleh dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasarkan analisis koperasi secara material masih ada sumber
walau
membayar.
sangat
terbatas
jumlahnya
untuk
92
b. Penghapus tagihan hanyalah dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi, mitra yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. 3. Sumber penghapusan pembiayaan a. Sumber penghapus bukuan adalah dana Penyisian Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukuan akan dimasuk kan kedalam rekening PPAP. b. Sumber penghapus tagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal. 4. Mekanisme pengambilan keputusan Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang
berupa
penghapusbukuan
dan
terlebih
dahulu
penghapus tagihan haruslah diajukan oleh Manajer KSPS BMT RAMA. Kemudian berdasarkan data-data mitra yang diajukan tersebut, Manajer KSPS BMT RAMA akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan dan atau penolakan.
93
5. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah a. Menganalisis atau mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah b. Penentuan alternatif solusi c. Pelaksanaan penanganan atau penyelesaian d. Monitoring dan evaluasi 6. Pembenahan pembiayaan secara preventif ini oleh Account Officer tetap harus diajukan kepada Manajer Pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru. 7. Terhadap pembiayaan yang menunggak satu sampai dua bulan, Account Officer
harus harus memberikan surat
pemberitahuan tungakan. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan mitra tetap tidak menyelesaikan maka Account Officer dapat mengalihkan mitra tersebut KSPS BMT RAMA berhak untuk melekukan sita jaminan atau keurusan atau seksi legal dan remidial. 8. Penanganan mitra pembiayaan bermasalah oleh urusan atau seksi Legal dan Remidial berbeda dari Account Officer. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dialihkan mitra harus terlebih dahulu diberi tahu hal tersebut. 9. Wewenang urusan atau seksi Legal dan Remidial adalah menyelesaikan mitra.
94
10. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali maka dapat diserahkan kembali kepada Account Officer. h.
Sanksi dan denda 1. Mitra yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda atau biaya tagihuntuk setiap keterlambatan. 2. Denda atau biaya tagih tersebut harus disampaikan pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi, dimana besarnya denda atau biaya tagih ditentukan oleh pihak Manajemen KSPS BMT RAMA sesuai dengan asas kepatutan dan toleransi. 3. Dana yang diperoleh dari denda atau biaya tagih tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial kebajikan.
L. Pembahasan Analisis Peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang di dalam BMT tempat peneliti mencari data untuk menyelsaikan tugas akhir ini, ada beberapa perbadaan antara teori dengan yang dilihat dilapangan ketika melakukan penelitian dari prosedur pembiayaan, ketentuan pembiayaan, cara mencari nasabah,
penanganan
pembiayaan
bermasalah.
Dalam
pembiayaan
menggunakan akad Bai’ Bitsaman Ajil ketika mengalami pembiayaan
95
bermasalah yang mengakibatkan kemacetan pembiayaan bermasalah atau kredit macet maka pihak BMT harus tegas dan tepat dalam mengambil keputusan
menyelesaikan
pembiayaan
bermasalah
maka
sebelum
memutuskan memberikan pembiayaan harus banyak analisis yang dilakukan kepada nasabah serta analisis jaminan serta usaha para nasabah.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan
dari
penelitian,
pengamatan
secara
langsung,
observasi dan lain sebagainya kepada semua kalangan baik manajer, karyawan, nasabah, pengusaha, dan lainnya maka peneliti akan menyimpulkan apa yang sudah dibuat dalam penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 1. Prosedur pembiayaan pada akad Ba’i Bitsaman Ajil antara lain: a. Pengajuan proposal adalah isi surat tertulis dari pemohon pembiayaan dipersyaratkan
yang
dilampiri
seperti
(riwayat
dokumen-dokumen hidup
pemohon,
yang tujuan
pengambilan pinjaman, besar pinjaman, jangka waktu pelunasan, jaminan pinjaman. b. Penyelidikan berkas adalah untuk mengetahui apakah berkas – berkas sudah sesuai dengan yang diepersyaratkan dan untuk memastikan kebenaran dan keasliannya. c. Penilaian kelayakan pembiayaan dapat dilakukan mengunakan 5C dan 7P. d. Wawancara pertama adalah penyelidikan kepada calon peminjam yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan calon peminjam. 96
97
e. Peninjauan kelokasi adalah peninjauan kelokasi peminjam untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertulis diproposal. f. Wawancara kedua untuk memperbaiki berkas jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan pada saat peninjauan kelokasi. g. Keputusan
pembiayaan
adalah
untuk
menentukan
apakah
pembiayaan layak diberikan atau tidak. h. Penandatanganan akad dilaksanakan pihak BMT dan peminjam melalui notaris. i. Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad dan pengambilan uang pembiayaan. 2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad Ba’i Bitsaman Ajil a. Reschedulling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. b. Reconditioning Reconditioning maksudnya adalah BMT mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: e. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. f. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. g. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringkan beban nasabah, karena dengan adanya penurunan suku bunga
98
akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diaharapkan dapat membantu meringankan masalah. h. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar membayar pokok pinjamannya sampai lunas. c. Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.
B. SARAN 1. Menambah karyawan baru untuk menangani para nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah 2. Meningkatkan kinerja karyawan dalam mengembangkan pembiayaan di area UMKM Salatiga 3. Memperketat penjagaan di kantor pusat maupun kantor cabang KSPS BMT RAMADANA SALATIGA 4. Meningkatkan ketelitian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah 5. Melakukan penjadwalan guna memberikan pembinaan kepada para nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah 6. Memperbaiki prosedur pembiayaan agar lebih berhati-hati dalam mengambilan keputusan pemberian pembiayaan.
DAFTAR PUSTAKA
Ahcmad, Abror, Elly Santi. Ompusungu dan Frianto Pandia. Lembaga Keuangan. Cet 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta,.2005. Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet 3, 2005. Djayuli dkk, Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan. Raja Grafindo Persada, 2002. Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syaifi’i Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam . Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf. 1992. Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cet 3. 2004. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 8. 2004. M. Abdul Manan. Islamic Economic Theory and Practice. Terjemah M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1993 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah CUPP AMPY 4.PN. Yogyakarta. Edisi Revisi 2005 Muhammad Ridwan. Manajemen Bank Syari’ah . Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2003. Muhammad. Sistem danProsedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta : UII press 2000. Muhammad. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin pada Bank Syari’ah. Yogyakarta: UII Press 2006. Reed . Edward W. dan Edward K. Gill. Bank Umum.Terjemah St. Dianjung.Bumi Aksara. Mei 1995. Siti Mariyam dkk, Sejarah Peradaban Islam .Yogyakarta. Jurusan SPI Fak.Adab IAIN dan LESFI. 2002. Syaifi’i Antonio, Muhammad. Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek. Cet 1. Jakarta: Gema Insani. 2001. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
NAMA
: Erli Susanti
NIM
: 20111023
Tempat Tanggal Lahir
: Magelang, 07 Oktober 1991
Jenis Kelamin
: Perempuan
Alamat Ngablak,
: Dsn. Ngablak, RT 03 RW 07, Ds. Ngablak, Kec.
Kab. Magelang, Jawa Tengah 56194 Agama
: Islam
Kewarganegaraan
: Warga Negara Indonesia
Nomor Telepon
:
Pendidikan
:
1. SD Negeri 1 Ngablak 2. SMP Negeri 1 Ngablak 3. SMK Tarunatama Getasan
Lulus Tahun 2005 Lulus Tahun 2008 Lulus Tahun 2011
