TUGAS AKHIR PROSEDUR PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MURRABAHAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI KARANGANYAR
DISUSUN OLEH: VETIE KUSUMANINGSARI F3609069
DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKANFAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Koperasi atau Lembaga keuangan non bank ini digunakan sebagai perantara, yaitu antara penghimpunan dari masyarakat yang berkelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dapat di produktifkan untuk suatu usaha atau konsumsi dari masyarakat tersebut dan bergerak atas dasar kekeluargaan. Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangundangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut “USP Koperasi” adalah unit usaha koperasi yang
2
bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Uang merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu diperlukan sebuah pengelolalan yang baik agar uang tersebut bisa digunakan secara baik dan benar karena kebutuhan manusia itu beraneka ragam dan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengelolaan uang perlu adanya kepercayaan. Maka dari itu sekarang sudah ada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang didalam kegiatannya menggunakan prinsip kekeluargaan. Selain berdasarkan kekeluargaan, koperasi memberikan fasilitas syariah yang artinya koperasi itu bergeraknya berdasarkan prinsip syariah yaitu yang menggunakan dasar hukum syariah. Hal ini dimaksudkan agar keberjalanan kegiatan pengelolaan dana tidak riba, sedangkan riba adalah dosa dan tidak diperbolehkan oleh umat islam. Dasarnya adalah “…Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba… QS.Al-Baqarah:275”. Riba itu sendiri berarti tambahan uang yang berlipat ganda atau barang untuk suatu transaksi yang disyaratkan sejak awal. Sedangkan Masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam dan mereka menyukai sesuatu yang berlandaskan syariah, perjanjianperjanjiannya jelas. Koperasi Syariah di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, beragam dan bermacam-macam namanya. Persaingan merupakan hal yang wajar dalam suatu usaha, persaingan ini dimanfaatkan sebagai penyemangat
3
dan evaluasi bersama untuk menciptakan kekreatifan dan inovasi-inovasi dalam menarik minat masyarakat dalam penghimpunan dan pembiayaan dana di koperasi tersebut. Perbedaan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah adalah hukum koperasi syariah menggunakan hukum islam yang disana menggunakan perjanjian-perjanjian (akad) yang diijab-qobulkan, didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak USP dengan pihak penghimpun atau peminjam dana). Tanpa ada suatu paksaan, jadi akan lebih jelas karena koperasi syariah juga ada persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yaitu tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan justru merugikan, contohnya: untuk membeli miras, rokok, narkoba. Penjelasan diatas menjadikan alasan utama untuk melakukan penyusunan Tugas Akhir yang diambil dari Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar dengan mengambil judul “PROSEDUR PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MURRABAHAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI KARANGANYAR”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan di atas maka pokok permasalahan dalam penyusunan Tugas Akhir yang penulis laukan adalah:
4
1. Bagaimanakah prosedur menjadi anggota pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari? 2. Bagaimanakah Prosedur Pembiayaan/Pinjaman Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari ketika ada seseorang yang ingin meminjam? 3. Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari? 4. Apa kendala dari produk pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari dan solusinya?
C. Tujuan Penyusunan Tugas Akhir 1. Untuk mengetahui Prosedur menjadi anggota pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari 2. Untuk mengetahui Prosedur Pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari 3. Untuk mengetahui Pengelolaan Produk Pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari 4. Untuk mengetahui kendala Produk Pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari
D. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir Manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Tugas Akhir ini antara lain:
5
1. Bagi Penyusun Menambah wawasan mengenai koperasi syariah khususnya di produk pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam KSU sinar Mentari Karanganyar dan sebagai salah satu syarat kelulusan. 2. Bagi pihak lain Hasil dari penyusunan Tugas Akhir penyusun, semoga bermanfaat dan membantu bagi semua pihak yang membaca untuk mengetahui prosedur Pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam KSU Sinar Mentari Karanganyar. Sehingga memudahkan semua pihak tersebut untuk terjun langsung ke koperasi syariah.
E. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir Dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MURRABAHAH UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI KARANGANYAR” penulis menggunakan metode penyusunan Tugas Akhir sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Penyusunan Tugas Akhir Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk mengetahui tentang prosedur pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari yang berlokasi di Jalan Lawu Timur No.177 Bejen Karanganyar.
6
1.1 Jenis Penyusunan Tugas Akhir Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan wawancara, diawali dengan penyusunan pertanyaan yang dipikirkan oleh penulis yang kemudian diajukan kepada manajer USP Syariah Sinar Mentari 1.2 Objek Penyusunan Tugas Akhir Nama Perusahaan: Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari Lokasi: Jalan Lawu Timur No.177 Bejen Karanganyar Telepon: (0271) 7958987 Bidang Penyusunan Tugas Akhir: Produk Pembiayaan Murrabahah Waktu Penyusunan Tugas Akhir: Bulan Februari-Maret 2012 2.
Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data Proses pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penyusunan Tugas Akhir, begitu pula dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun menggunakan jenis data penyusunan Tugas Akhir kualitatif. Beberapa teknik yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu: 2.1 Tehnik Observasi Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di perusahaan Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Karanganyar 2.2 Tehnik Wawancara Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan
7
dan orang yang akan diwawancarai yang akau memberikan jawabaan atas pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang dimaksud adalah penyusun dengan Manajer Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari 3.
Sumber Data Untuk memperoleh data dan informasi yang valid, akurat, dan meyakinkan yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari, maka sumber data dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah orangorang yang dapat memberikan informasi di lokasi penyusunan Tugas Akhir yaitu manajer USP, Staff marketing, Staff Accounting, dan Teller. 3.1 Sumber Data Primer Sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dari objek penyusunan Tugas Akhir yang beralokasi pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar. 3.2 Sumber Data Sekunder Data yang diperoleh dari literature serta media publikasi yang relevan. Data ini meliputi studi pustaka yang berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir yang diambil.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Lembaga Keuangan Bank
A.1 Pengertian Bank Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” A.2 Jenis-jenis Bank A.2.1
Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 1.
Bank Umum
2.
Bank Pembangunan
3.
Bank Tabungan
4.
Bank Pasar
5.
Bank Desa
6.
Lumbung Desa
7.
Bank pegawai
9
Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :
A.2.2
1.
Bank Umum
2.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Dilihat dari Segi Kepemilikannya 1.
Bank Milik Pemerintah Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimilik oleh pemerintah. Contoh Bank Milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) Sedang bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan.
2.
Bank milik swasta Nasional Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pun pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi
10
Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia 3.
Bank milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hokum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.
4.
Bank milik asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh : ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, Americcan Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank
5.
Bank milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh : Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, bank Sakura swadama, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pasifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI
11
A.2.3
Dilihat dari segi statusnya Status yang dimaksud adalah: 1.
Bank Devisa Merupakan Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveler chuque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
2.
Bank non devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.
A.2.4
Dilihat dari segi cara menentukan Harga 1.
Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Menggunakan dua metode: a.
Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito
b.
Untuk jasa-jasa lain menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal at au persentase tertentu.
2.
Bank yang berdasarkan prinsip syariah
12
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Cara menentukan Harga: a.
Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
b.
Pembiayaan
berdasarkan
prinsip
penyertaan
modal
(Musyarakah) c.
Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntunagan (murabahah)
d.
Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
e.
Pemindahan atas barang yang disewakan (Ijarah wa iqtina)
A.3 Penilaian Kesehatan Bank Penilaian
untuk
menentukan
kondisi
suatu
bank
biasanya
menggunakan analisis CAMELS. 1.
Aspek Pemodalan (Capital) Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediadaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut
13
Risiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8% 2.
Aspek Kualitas Asset Yaitu untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan
memperbandingkan
antara
aktiva
produktif
yang
diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan rasio produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia 3.
Aspek Kualitas manajemen (Management) Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.
4.
Aspek Likuiditas Yang dianalisis dalam rasio ini adalah: a.
Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva
b.
Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain
5.
Aspek Rentabilitas (Earning) Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi
14
usaha profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan:
6.
a.
Rasio laba terhadap Total Aset (ROA)
b.
Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO)
Aspek Sensitivitas (Sensitivity) Dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsure, yaitu tingkat perolehan laba yang dicapai dan rasio yang akan dicapai. Tujuannya adalah memperoleh laba dan kesehatan bank dapat terjamin.
A.4 Bank Syariah Produk Bank Syariah A.4.1 Al-Wadiah (Simpanan): titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hokum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Produk dengan prinsip Giro, Deposito Berjangka, dan Tabungan. A.4.2 Pembiayaan dengan Bagi Hasil, dilakukan dengan empat prinsip. Yaitu: Al-Musyarakah (akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu), Al-Mudharabah (akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, Al-Muza’arah (kerjasama pengolahan pertanian antara
15
pemilik lahan dengan penggarap), Al-Musaqah (bagian dari muza’arah, penggarap hanya bertanggung jawab terhadap penyiraman) A.4.3 Ba’I Al-Murabahah, adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. A.4.4 Bai’ As-Salam, adalah Anggota atau calon anggota barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui lebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hokum awal pembayaran dalam bentuk uang. A.4.5 Bai’ Al-Istishna’
adalah Kontrak penjualan atara anggota atau calon
anggota dengan produsen (pembuat Barang) A.4.6 Al-Ijarah (Leasing) adalah Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. A.4.7 Al-Wakalah (Amanat) adalah Penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak lain A.4.8 Al-Kafalah (Garansi) adalah Jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
16
B. Lembaga Keuangan Bukan Bank B.1
Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga keuangan bukan bank didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972 yaitu suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, hanya bedanya tidak menghimpun dana secara langsung berupa
simpanan
tabungan,
Giro,
dan
Deposito.
LKBB
hanya
menghimpun dana secara tidak langsung terutama melalui kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam bentuk pinjaman/kredit, dan penyertaan. LKBB dalam penyaluran dananya tidak terbatas hanya untuk tujuan investasi atau untuk perusahaan saja atau untuk jangka menengah dan panjang saja. LKBB dalam dalam kenyataannya juga menyalurkan dananya untuk tujuan konsumsi dan modal kerja, untuk perorangan, dan juga untuk jangka menengah.
B.2
Perbedaan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank: Tabel II.1 Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dengan Bukan Bank Kegiatan Lemabaga Keuangan Bank Penghimpunan Dana
Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito)
Bukan Bank Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga)
17
Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, dan pinjaman) Penyaluran Dana
Untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi
Terutama untuk tujuan investasi
Kepada badan usaha dan individu
Terutama kepada badan usaha
Untuk Jangka pendek, menengah, dan panjang
Terutama untuk jangka menengah dan panjang
Sumber: Susilo, dkk ; 2003 :3 B.3 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank B.3.1
Perum Pegadaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990, status hokum dari Perjan (Perusahaan Jawatan) Pegadaian berubah menjadi Perum Pegadaian (lembaran Negara Tahun 1990 No. 14). Karena perubahan status hokum tersebut, amka Perum Pegadaian dikelola layaknya PT (Perseroan Terbatas), hanya saja modalnya tidak terdiri dari saham, tetapi berbentuk PMP (Penyertaan Modal Pemerintah). Jargonnya yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” Misi Perum Pegadaian adalah memupuk keuantungan dan membantu pemerintah dalam pembangunan dan ekonomi, melalui pemberian kredit skala kecil atas dasar hokum gadai kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tugas Perum Pegadaian adalah mencegah terjadinya praktek riba, rentenir, dan gadai gelap di masyarakat
18
Sedangkan arti dari usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali dengan perjanjian antara anggota atau calon anggota dengan lembaga gadai. B.3.2 B.3.2.1
Koperasi Pengertian Koperasi Menurut Undang-undang nomor 12 Tahun 1967 pasal 3 mengenai pkok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hokum koperasi yang merupakan tatasusunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam
19
selanjutnya disebut “USP Koperasi” adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. B.3.2.2
Ciri-ciri Koperasi 1.
Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingankepentingan
ekonomi
mereka
dan
kepentingan
masyarakat.Sebagai badan usaha ang berjuan untuk memenuhi kepentingan
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan hidup, koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan 2.
Koperasi sehubungan dengan usahanya tentu akan melakukan usaha dengan pihak ketiga yang jelas bukan termasuk anggota koperasi yang bersangkutan, hal ini pen wajar, seperti misalnya
20
berhubungan dengan produsen untuk membeli produk-produk yang diperlakukan para anggotanya, berhubungan dengan pemborong/anggota
atau
calon
anggota
untuk
menjual/memasarkan produk-produk yang dibuat oleh para anggotanya, berhubungan dengan Bank untuk memperoleh kredit usaha 3.
Koperasi indonesia merupakan wadah demokrasi dan social, karena para anggotanya (termasuk mereka yang duduk dalam kepengurusan) selalu melakukan kerja sama, kegotong-royongan, berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan derajat. Koperasi adalah milik para anggotanya, karena itu diatur serta diurus sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya, kebijakankebijakan koperasi harus tunduk kepada keputusan-keputusan rapat anggota sebagai pemegang Hak Kekuasaan tertinggi dalam koperasi
4. Kesadaran para anggota untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat 5. Koperasi Indonesia, tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari semua anggotanya dan dalam hal mencapainya masing-masing anggota menyumbang karya dan jasanya, dimana peran serta para anggota tersebut akan memperoleh imbalan yang adil berupa pembagian keuntungan
21
yang diperoleh koperasi, yang besar-kecilnya disesuaikan dengan besar-kecilnya peran-serta mereka. B.3.2.3
Fungsi Koperasi Dalam Undang no. 12 Tahun 1967, bagian 2, pasal 4, tentang fungsi koperasi Indonesia telah diperinci sebagai berikut: 1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat 2. Bukan untuk mengejar keuntungan semata, tetapi yang utama adalah memberikan jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatan 3. Memberikan
bimbingan
dan
usaha
pembnaan
kerja
para
anggotanya agar mereka masing-masing dapat memeperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja, dan jumlah hasil kerja, sehingga dalam wadah koperasi secara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan besar, baik terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, regional dan nasional. 4. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional Dalam Demokrasi Ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekelurgaan, sehingga koperasi Indonesia mempunyai peran serta dalam mewujudkan cita-cita
22
perekonomian Bangsa Indonesia yaitu hidup sejahtera, adil dan makmur. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Dilihat dari perkembangan KUD, dengan alasan: a.
KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang berada di perkotaan
b.
KUD mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produkproduk dan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan rakyat yang ekonominya relatif lemah yang tinggal di pedesaan.
c.
KUD dan koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktivitas pemasaran, memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara tmbal balik yaitu produk yang diperlukan dan dihasilkan oleh pengusaha tersebut
d.
Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia
serta
bersatu
dalam
mengatur
tata
laksana
perekonomian rakyat. e.
Menimbulkan
semangat
dan
gairah
kerja
para
anggotanyakarena mereka telah merasakan manfaat koperasi
23
f.
Terdorong untuk hidup secara teratur dan berhemat serta terpupuk rasa tanggungjawabnya
g.
Dalam iklim demokrasi, menganggap suatu badan hokum atau anggotanya adalah partner untuk secara bersama-sama, senafas dan sehaluan, berjuang mengusahakan tercapainya Masyarakat Adiil Makmur yang berdasarkan Pancasila.
h. B.3.2.4
Menunjang pembangunan masyarakat
Azas dan Sendi Dasar Koperasi Indonesia Menurut pasal 5, bagian 3 UU no 12 Tahun 1967, maka Azas Koperasi Indonesia adalah Kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sendi dasar koperasi indonesia ditentukan dalam pasal 6, bagian 4 UU no 12 Tahun 1967 adalah sebagai berikut: 1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia 2. Rapat
Anggota
merupakan
kekuasaan
tertinggi
sebagai
pemcerminan demokrasi dalam Koperasi 3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota 4. Adanya pembbatasan bunga atas modal 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
24
7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri. B.3.2.5
Peranan dan Tugas Koperasi Indonesia 1. Meningkatkan Produksi, mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata (Pasal 7 ayat (1) UU no.12 Tahun 1967) 2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat (Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1967 3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi Ekonomi (Pasal 7 ayat (3) UU No 12 Tahun 1967)
B.3.2.6
Produk-Produk Koperasi 1. Penghimpunan Dana a.
Simpanan pokok : simpanan yang diterima dari seseorang yang akan menjadi anggota koperasi
dan simpanan ini yang
diterima koperasi yang berlangsung satu kali sebagai suatu syarat masuknya seseorang untuk menjadi anggota koperasi b.
Simpanan Wajib: simpanan yang dibebankan kepada semua anggota koperasi selama berulang-ulang dengan jangka waktu tertentu
c.
Simpanan sukarela: simpanan dari anggota koperasi yang bersifat sukarela, dalamm artian tidak ada paksaaan untuk melakukan simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan sendiri
25
2. Penyaluran Dana (Produk Pembiayaan) a.
Pengertian Pembiayaan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” Menurut M. Syafi’i Antonio (2001,160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.
b. b.1
Produk Pembiayaan dengan Prinsip Syariah Murabahah (Jual Beli)
b.1.1 Pengertian Murabahah Murabahah
adalah
jual
beli
barang
ditambah
keuntungan yang disepakati. Jual beli secara murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan
oleh
shahib
al-mal
dengan
pihak
yang
26
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
b.1.2 Dasar Hukum Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis), (QS. Al-Baqarah : 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”) b.1.3 Syarat dan rukun Murabahah Syarat
yang
harus
dipenuhi
dalam
transaksi
murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh anggota atau calon anggota saat transaksi. c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh
27
anggota atau calon anggota sebagai salah satu syarat sah murabahah d. Penjual boleh menetapkan syarat pada anggota atau calon anggota untuk menjamin kerusakan yng tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaikbaiknya.
No
Tabel II.2 Persyaratan minimum akad murabahah menurut Fiqh Kategori Persyaratan
1.1
Syarat
Menggunakan judul dengan mencantumkan akad ‘Murabahah’
1.2
Syarat
Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3
Syarat
Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
1.4
Rukun
Menetapkan bank sebagai penjual dan anggota atau calon anggota sebagai anggota atau calon anggota
1.5
Rukun
Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan
1.6
Rukun
Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh anggota atau calon anggota
1.7
Syarat
Menetapkan jangka waktu dan cara bayar
1.8
Syarat
Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli
28
Menetapkan bahwa anggota atau calon anggota adalah pihak yang berutang apabila pembayaran tidak tunai
1.9
Syarat
1.10
Kesepakatan Menetapkan sanksi bagi anggota atau calon anggota apabila lalai membayar pada waktunya
1.11
Kesepakatan Menetapkan tindakan yang dilakukan apabila terjadi force majeur
1.12
jaminan Kesepakatan Menetapkan apabila diperlukan
1.13
Kesepakatan Menetapkan diperlukan
1.14
Kesepakatan Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa
1.15
Rukun
(tambahan)
sanksi-sanksi
apabila
Ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi
Sumber: Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah: Mardani,2012
b.2 Mudharabah b.2.1 Pengertian Mudharabah Mudharabah
adalah
kontrak
(perjanjian)
antara
pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) yang digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana atau mudharib dalam menjalankan usahanya.
29
Menurut pasal 20 ayat (4) kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. b.2.2 Dasar Hukum Mudharabah Dasar kebolehan praktik mudharabah adalah QS AlBaqarah 2:198: “tidak ada dosa bagimu untuk mencri karunia dari Tuhanmu”. Dan hadits “dari Shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, member modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah) b.2.3 Rukun Mudharabah Menurut ulama Syafi’iyah, rukun Mudharabah ada enam yaitu: 1.
Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2.
Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3.
Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4.
Maal, yaitu harga pokok atau modal
30
5.
Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harga sehingga menghasilkan harga
6.
Keuntungan Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu: 1.
Shahib al-mal/pemilik modal
2.
Mudharib/pelaku usaha
3.
Akad Menurut Sayid Sabiq, Rukun Mudharabah adalah ijab
dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. b.2.4 Syarat Mudharabah 1.
Modal atau barang yang diserahkan itu berbentukuang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah dianggap batal
2.
Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan
31
dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat 5.
Melafazkan ijab dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan yang akan dibagi dua-dan Kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan Menurut pasal 231 Kompilasi hokum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu: 1.
Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha
2.
Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
32
3.
Kesepakatan
bidang
usaha
yang
akan
dilakukan
ditetapkan dalam akad
Tabel II.3 Persyaratan minimum akad mudharabah menurut fiqh No
Kategori
Persyaratan
1.1
Syarat
Menggunakan judul dengan mencantumkan kata Mudharabah
1.2
Syarat
Menyebutkan hari dan tanggal dilakukan
1.3
Rukun
Menyebutkan pihak yang dan/atau yang mewakilinya
1.4
Rukun
Menetapkan bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan anggota atau calon anggota sebagai pengelola atau mudharib
1.5
Rukun
Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak
1.6
Syarat
Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan oleh anggota atau calon anggota
1.7
Syarat
Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas
1.8
Kesepakatan Menetapkan sanksi bagi anggota atau calon anggota apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.9
Kesepakatan Menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeur
1.10
Kesepakatan Menetapkan jaminan pada pihak ketiga apabila diperlukan
1.11
Kesepakatan Menetapkan diperlukan
sanksi-sanksi
bertransaksi
apabila
33
1.12
Kesepakatan Menetapkan badan arbitrase syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa
Sumber: Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah: Dr.Mardani,2012 b.3
Musyarokah
b.3.1 Pengertian Musyarakah Menurut
kompilasi
Hukum
Ekonomi
Syariah,
Musyarakah adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. b.3.2 Rukun dan Syarat Musyarakah Hanafiyah berpendapat bahwa rukun musyarokah hanya ada satu (ijab dan qabul). Mayoritas
ulama
berpendapat
bahwa
rukun
musyarakah ada tiga: shighat (ijab dan qabul), dua orang yang melakukan transaksi, objek yang ditransaksikan. Syarat musyarakah menurut ulama,yaitu: 1. Dua
pihak
yang
melakukan
transaksi
mempunyai
kecakapan/keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. 2. Modal musyarakah diketahui 3. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya
34
b.3.3 Dasar Hukum Musyarakah Dasar hukum musyarakah adalah QS Shad:24 “sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebaian mereka yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka itu. “dan firman Allah QS Annisa:12 “Mereka bersekutu dalam sepertiga”
C. Prosedur C.1
Pengertian Prosedur Prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada suatu fungsi tertentu. Kemudian prosedur juga dapat diartikan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulangulang Drs Moekijat dalam buku Kamus Manajemen (1980) menjelaskan bahwa prosedur adalah suatu tata cara yang berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah dan tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam bukunya Asas-asas manajemen Moekijat (1989) prosedur adalah serangkaian tugas yang saling
35
berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ciri-ciri prosedur yang baik menurut Moekijat (1989) dalam Asasasas Manajemen : 1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup tinggi mengenai situasi, tidak berdasarkan dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan 2. Suatu prosedur harus meiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki fleksibilitas 3. Prosedur harus mengikuti zaman Sifat (hakekat) prosedur adalah: Prossedur terdapat dalam tiga bagian perusahaan, prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting 1. Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekrjaan yang sifatnya berulang 2. Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang di inginkan
C.2
Fungsi Prosedur Prosedur memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan informasi yang lebih baik dalam hal: 1.1 Kualitas (isi sesuai dengan tujuan) 1.2 Ketetapan waktu
36
1.3 Struktur informasi 2. Memperbaiki pengendalian internal sehingga data/informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit kerja lebih lengkap, lebih benar, dan lebih dapat dipercaya 3. Mengurangi biaya tata usaha dan administrasi Dengan menggunakan system dan prosedur yang lebih baik maka dapat dicegah pemborosan waktu, tenaga, dan biaya C.3
Manfaat Prosedur 1. Semakin meningkatnya tuntutan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi 2. Meningkatnya kompleksitas sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan 3 Meningkatnya koordinasi dan persyaratan pelaporan dengan group/unit lain 4. Semakin meningkatnya persyaratan legal dan peraturan (keselamatan pelaksanaan kerja, hak masyarakat, dan pegawai untuk mengetahui persamaan ras, jenis kelamin, usia, cacat, standar kinerja, hubungan pegawai, dll.
D.
Riba dan Bagi Hasil Menurut Heri (2008) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, riba secara umum ekonom muslim adalah pengambilan tambahan,
37
yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. D.1. Dasar Hukum Riba: a.
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS. Al-Baqarah : 276)
b.
Dari jubair ra, Rasulullah saw mecela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Belia bersabda, “mereka sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmizi, dan ahmad)
D.2. Perbedaan Bunga atau Riba dengan Bagi Hasil Tabel II.4 Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah Bunga
Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan 3. Jumlah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak anggota atau calon anggota untung atau rugi 4. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi 2. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak 4. Jumlah pembagian laba
38
meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Antonio, Syafi’i, 2001.
39
BAB III PEMBAHASAN
A. Sejarah Perusahaan Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karanganyar dengan latar belakang bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang bergerak di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Salah
satu
kegiatan
yang
dilakukan
di
bidang
ekonomi
adalah
mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan koperasi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan perekonomian umat. Keinginan tersebut juga sejalan dengan isi piagam kesepakatan bersama tentang pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang telah disepakati dan ditandatangani antara BALITBANG DepKop, PPK, Bupati Karanganyar dan PP Muhammadiyah pada tanggal 14 November 1996 sehingga pada tanggal 20 Januari 1997 didirikan Kopersai Serba Usaha PDM Karanganyar, dengan beralamatkan Jl. Kapten Mulyadi No 1 Karanganyar (0271) 495244 sebagai Kantor Pusatnya. Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari memiliki beberapa Unit usaha, diantaranya adalah Unit Simpan Pinjam Syariah Syariah Sinar Mentari Jl. Lawu No 177 Karanganyar (0271) 7958987 yang tergabung dengan Mini
40
Market yang didirikan pada bulan Juli 2005, Sentral Kulakan Koperasi Senkuko Bejen Jl. Lawu Karanganyar Telp (0271) 494394, Toko yang berada di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Mentari Auto Care (Cuci Mobil) Jl. Lawu Papahan Tasikmadu Telp (0271) 495889.
B. Visi, Misi, dan Moto Perusahaan Visi: Sebagai badan usaha koperasi KSU Sinar Mentari melandasi segala aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi umat dengan visi “TERPERCAYA, MAJU, BERKEMBANG DAN SUKSES BERSAMA UMAT” Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari memiliki langkah: 1. Mengajak umat dengan seluruh potensi yang ada untuk ikut membangun ekonomi secara bersama bersatu padu bergotong royong dalam membentuk koperasi. 2. Membantu anggota masyarakat di bidang ekonomi dan bekerja sama dengan BUMN Swasta, Perbankan maupun gerakan koperasi lainnya. 3. Turut membantu pelaksanaan kegiatan usaha perekonomian secara aktif
41
4. Meningkatkan
permodalan
sendiri
dan
mengutamakan
mobilisasi
pendanaan dari seluruh umat Moto: Keberuntungan Anda, Kepuasan Kami C. Manajemen Perusahaan Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari sejak mulai berdiri telah menerapkan Managerial System. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi untuk memilih Pengurus dan Pengawas dengan masa jabatan 5 tahun. Susunan Manajemen KSU Sinar Mentari
1. Pembina
: Drs.H.Sugiarso HS,SH,M.Ag
2. Pengawas Ketua
: Drs.H.Pardjono,MM
Wakil Ketua
: Drs.H.Chuzaini,MPd
Sekretaris
: Drs.H.Mulyono,MM
Anggota
: H. Soenardi,BSc
Anggota
: Dra.Tayem Yuniasih
3. Pengurus Ketua
: Drs.H.Abdul Muid,MM
Sekretaris
: Drs.H.Soemarno,Sa
Wakil Sekretaris : Muzayin Arifin,SE
42
Bendahara
: Drs.H.Amin Asrori
Wakil bendahara : Agus Haryanto,S.E,MM
Rapat Anggota
Pengurus
BadanPengawas / Dewan Syariah
Manajer
Staff Marketing
Staff Administrasi/ Accounting
Staf Kasir/ Teller
Gambar III.1 Struktur Organisasi Sumber : Data KSU Sinar Mentar (2012)
Tugas dan tanggung Jawab masing-masing personal pada unit/bagian, namun secara garis besar tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut: 1. Manajer Memimpin organisasi dan mengelola keuangan KSU/KJKS/UJKS Koperasi: a. Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan melalui mekanisme/forum komite pembiyaan b. Melakukan pengendalian/pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan
43
c. Menandatangani
berbagai
berkas/dokumen
transaksi
keuangan
KSU/KJKS/UJKS Koperasi d. Menyiapkan laporan keuangan koperasi secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) 2. Staf Marketing a. Sosialisasi keberadaan KSU Sinar Mentari b. Melakukan analisis/survey permohonan pembiayaan anggota c. Melakukan pembinaan kepada anggota d. Melakukan layanan jemput simpanan 3. Staf Administrasi/accounting a. Melakukan pencatatan transaksi keuangan KSU kedalam format-format pembukuan yang telah ditetapkan b. Memberikan pelayanan kepada komunitas dalam hubungannya dengan kegiatan KSU c. Membuat perhitungan kebutuhan/likuiditas kas harian dan perhitungan lainya seperti : perhitungan bagi hasil simpanan Tabungan/ Berjangka; Perhitungan Gaji dan Biaya Operasional KSU. Mencatat, menyimpan, dan memelihara bukti-bukti kas yang ada untuk keperluan dokumentasi; mengerjakan laporan-laporan lain yang diperlukan oleh KSU.
4. Kasir/Teller
44
a. Menerima dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah b. Mengelola uang kas 5. Keanggotaan Anggota KSU Sinar mentari diperuntukkan untuk umum dengan persyaratan mengisi formulir menjadi anggota, menaati ketentuan, serta telah lunas membayar Simpanan pokok dan Simpanan Wajib. Keanggotaan Sinar Mentari terdiri dari: a. Anggota penuh, yaitu anggota yang mempunyai hak suara, hak meminjam dan hak yang lain b. Calon anggota, yaitu anggota yang belum mempunyai hak suara tetapi memiliki hak menabung dan meminjam 6. Permodalan 6.1 Permodalan KSU Sinar Mentari Tabel III.1 Tahun
Anggota
Modal
Modal Luar
Asset
SHU
Sendiri 2003
686
1,057,668
9,246,100
10,303,769
250,306
2004
742
1,428,053
12,826,689
14,254,702
306,439
2005
733
1,826,499
13,804,337
15,630,837
517,440
2006
795
2,135,454
18,463,913
20,599,367
520,159
2007
895
2,513,200
22,187,190
24,700,405
594,476
2008
1143
2,902,842
25,658,459
28,561,301
663,694
45
2009
1210
n.a
n.a
n.a
n.a
2010
1260
n.a
n.a
n.a
n.a
2011
1268
n.a
n.a
n.a
n.a
Sumber: data permodalan: KSU Sinar Mentari
6.1 Permodalan USP Syariah KSU Sinar Mentari Tabel III.2 Keterangan 2009 Modal
2010
2011
Rp 275.000.000 Rp 400.000.000 Rp
400.000.000
Laba/Rugi
Rp 128.113.493 Rp 150.029.581 Rp
168.052.423
Cadangan
Rp
penyertaan
17.831.846 Rp
25.245.846 Rp
28.625.846
SHU Simpanan
Rp 874.333.128 Rp1.218.900.322 Rp 1.637.725.255
Total Asset Rp1.315.999.468 Rp1.794.227.297 Rp 2.234.455.070 Sumber: data permodalan: USP Syariah KSU Sinar Mentari 7. Perkembangan Usaha Pihak Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari memberikan fasilitas layanan jemput bola. Hal tersebut yang menjadikan mudah berkomunikasi antara anggota dengan Pihak Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari. Maksudnya ketika ada tunggakan atau kemacetan angsuran maka KSU akan
46
mendatangi pihak anggota atau calon anggota untuk mengadakan klarifikasi terkait kemacetan angota dalam angsuran tersebut. Keunggulan dari Koperasi syariah ini adalah dapat mentolerir anggota ketika belum bisa
mengangsur
dikarenakan
suatu
hal
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, hal ini pastinya berdasar atas azas koperasi, yaitu kekeluargaan dan hal ini pula yang menjadikan USP berkembang dengan baik dalam operasionalnya. Perkembangan Usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan asset yang dikelola, dahkan kalau kita perbandingkan pada awal operasional dengan modal simpanan sebesar asset Rp 16.000.000,00 pada tahun buku ke dua belas(selama dua belas tahun) mencapai asset Rp 31.787.460.209,00. Perkembangan yang dominan adalah Unit Simpan Pinjam, sehingga melalui keputusan pengawas dan pengurus dan atas himbauan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar telah dibuka kantor kas kebakkramat pada tahun 2009 di proyeksikan memperoleh Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 65.000.172,00 ditambah penyisihan bagi hasil atau biaya simpanan anggota
dan
calon
anggota
yang
telah
disisihkan
sebesar
Rp
656.466.968,00 sehingga jumlah Sisa Hasil Usaha Keseluruhan sebesar Rp 722.137.140,00. Perolehan tersebut telah melampaui dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 711.042.025,00 D. Produk-Produk USP Syariah KSP Sinar Mentari
47
Produk Simpanan 1. Simpanan Umah, Karakteristiknya: a. Prinsip Wadiah yad Adhomanah (Titipan yang dapat diproduktifkan) b. Dapat disetor dan diambil setiap saat c. Setoran awal minimum Rp 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,00 d. Bonus diberikan tiap bulannya antara Rp 4.000,00 – Rp 8.000,00 2. Simpanan Tarbiyah, Karakteristiknya: a. Prinsip Wadiah yad Adhomanah (titipan yang dapat diproduktifkan) b. Simpanan untuk biaya pendidikan (TK s/d Perguruan Tinggi) c. Dapat disetor setiap saat d. Penarikan dapat dilakukan sebulan sekali (layanan bias dilakukan di sekolah yang bersangkutan) e. Bonus diberikiian sieitiap bulannya antara Rp 4.000,00 s/d Rp 8.000,00 bersih tanpa potongan 3. Simpanan Pasar, karakteristiknya: a. Prinsip Wadiah yad Adhomanah (titipan yang dapat diproduktifkan) b. Simpanan untuk usaha pedagang pasar c. Dapat disetor dan diambil setiap saat (Layanan dapat dilakukan di pasar) d. Setoran awal minimal Rp 10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp 5.000,00
48
e. Bonus yang diberikan setiap bulannya antara Rp 4.000,00 s/d Rp 8.000,00 bersih tanpa potongan 4. Simpanan Hari Raya a. Prinsip Wadiah yad Adhomanah (titpan yang dapat diproduktifkan) b. Dapat disetor setiap saat c. Penarikan dapat dilakukan menjelang Hari Raya d. Setoran awal Minimal Rp 50.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00 e. Bonus yang diberikan setiap bulannya antara Rp 4.000,00 s/d Rp 8.000,00 bersih tanpa potongan 5. Simpanan Haji, karakteristiknya a. Prinsip Wadiah yad Adhomanah (titipan yang dapat diproduktifkan) b. Dapat disetor setiap saat c. Penarikan dapat dilakukan menjelang pendaftaran / pemberangkatan haji/umroh d. Setoran awal minimal Rp 200.000,00 dan setoran selanjutnya minmal Rp 100.000,00 e. Bonus yang diberikan setiap bulannya antara Rp 4.000,00 s/d Rp 8.000,00 *belum terlaksana, yang terlaksana adalah dana talangan haji 6. Simpanan Berjangka a. Prinsip wadiah yad Adhomanah (titipan yang dapat diproduktifkan)
49
b. Penarikan telah ditentukan waktunya (3, 6, 12 atau lebih) c. Setoran minimal Rp 1.000.000,00 d. Bonus diberikan setiap bulannya antara Rp 10.000,00 s/d Rp 14.000,00 Produk Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah 3. Murrabahah, karakteristiknya: a. Prinsip Murrabahah bil Wakallah (jual beli yang dapat diwakilkan) b. Pembiayaan produktif/konsumtif untuk anggota atau calon anggotaan barang. (pihak USP Syariah memberikan pinjaman dana untuk membeli barang untuk usaha/konsumsi sesuai kebutuhan pihak anggota0 c. Pengembalian dapat diangsur setiap bulan d. Keuntungan (margin) yang diberikan ke USP Syariah relative rendah e. Pengadaan barang dapat diusahakan sendiri/diusahakan pihak USP Syariah E. Pembahasan Masalah 1. Prosedur menjadi anggota pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari 1.1 Calon Anggota pergi ke Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari 1.2 Teller akan bertanya tentang keperluan orang tersebut datang ke Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari
50
1.3 Teller mengetahui keperluan calon anggota setelah bertanya lalu teller menjelaskan apa yang dibutuhkan calon anggota tersebut yaitu terkait pembiayaan jual beli, maka langkah awal adalah menjadi anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari dengan cara: 1.3.1 Mengisi Formulir permohonan menjadi anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari 1.3.2 MenunjukkanKartu identitas diri yaitu KTP atau SIM 1.3.3 Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp 10.000,00 dan membayar simpanan sukarela yang besarnya tidak ditentukan oleh Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari 1.4 Data diserahkan kepada teller dan melakukan transaksi 1.5 Data akan di input oleh teller 1.6 Orang tersebut resmi menjadi Anggota Unit Simpan Pinjam
2.
Prosedur Pembiayaan dengan prinsip Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari 2.1 Anggota atau calon anggota datang ke Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar 2.2 Anggota atau calon anggota menjelaskan keperluannya datang ke Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari
51
Karanganyar kepada pihak USP, yaitu ingin meminjam dana / modal Usaha untuk membiayai sesuatu hal 2.3 Teller akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Pembiayaan yang bersangkutan dengan system syariah yang digunakan dalam USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar yaitu Pembiayaan
dengan
Prinsip
Murrabahah,
Mudharabah,
dan
Musyarokah dengan persyaratan sebagai berikut: 1.
Terdaftar sebagai Anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari
2.
Prioritas sudah memiliki usaha produktif
3.
Amanah / jujur
4.
Me`ngisi formulir permohonan pembiayaan
5.
Mempersiapkan, melengkapi dan menyerahan beberapa hal ke USP Syariah: a. Fotokopi identitas diri yaitu KTP atau SIM Suami/Istri b. 2 Fotokopi Surat Nikah c. 2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) d. 1 Rekening Listrik/PDAM e. 2 Fotokopi Jaminan (Sertifikat / BPKB dan STNK) f. 1 Stopmap Warna Merah : semua berkas dimasukkan kedalam stopmap warna merah
52
2.4 Manajer Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari akan mengurus kelanjutan dari program pembiayaan yang diinginkan oleh anggota atau calon anggota dengan meminta kelengkapan administrasi dari anggota atau calon anggota tersebut. 2.5 Pihak USP Syariah KSU Sinar Mentari akan menjelaskan Produk Pembiayaan yang cocok untuk anggota atau calon anggota sesuai dengan yang diajukan yaitu untuk pengadaan barang dagangan berupa jilbab, diantaranya: 2.5.1 Produk Pembiayaan yang menggunakan Prinsip Murrabahah bil Wakallah (Jual Beli yang dapat diwakilkan) 2.5.2 Pembiayaan Produktif / Konsumtif untuk anggota atau calon anggota (pihak USP Syariah memberikan pinjaman dana untuk membeli barang untuk usaha/konsumtif sesuai kebutuhan pihak anggota atau calon anggota) 2.5.3 Pengembalian dapat diangsur setiap Bulan 2.5.4 Keuntungan (margin) yang akan diberikan ke USP Syariah relative lebih rendah 2.5.5 Pengadaan barang dapat diusahakan sendiri/ diusahakan pihak USP Syariah (tergantung kesepakatan dengan Anggota) 2.5.6 Manajer atau pihak marketing KSU Sinar Mentari Unit Simpan Pinjam Syariah akan melakukan Survey dan Wawancara terhadap usaha yang dijalankan di sekitar tempat usaha, di
53
tempat anggota atau calon anggota, atau bisa juga di kantor USP Syariah Sinar Mentari dengan beberapa aspek: 1. Survey dan Wawancara dilakukan kepada pihak yang bersangkutan a. Uji kelayakan bisnis Dilihat dari layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi disekitar tempat usaha. Memperkirakan hasil usaha dengan mengacu pada: Pay Back Periode dan BEP nya b. Melihat kondisi keluarganya Kondisi keluarga yang ditanyakan adalah berapa jumlah tanggungan keluarga, siapa saja yang mencari nafkah di keluarga, berapa anak yang sekolah atau kerja, bagaimana kekeluargaannya, surat-surat berharga yang dimiliki keluarga c. Karakter Anggota atau calon anggota Survey karakter pribadi ini akan ditanyakan pada masyarakat setempat (lebih dari 2 orang) dan juga pada anggota atau calon anggota tersebut, poin-poin yang ditanyakan adalah ibadahnya, hubungannya dengan
masyarakat
setempat,
social
kemasyarakatannya bagaimana, kondisi keuangannya.
54
Pihak USP ketika sudah mengetahui kondisi maka akan ditanyakan “kira-kira satu bulan bisa mengangsur berapa”. Pertanyaan ini sebagai referensi penghitungan angsuran. d. Analisis Usaha Poin-poin yang
ditanyakan adalah perkiraan
hasil usaha dan usaha itu digunakan untuk apa saja. 2. Survey dan Wawancara dilakukan kepada pihak lain Pihak yang lain maksudnya adalah pihak keluarga atau bisa juga tetangganya. Terkait dengan karakter dari anggota atau calon anggota, baik buruknya dimata masyarakat sekitar. 2.5.7 Pihak USP Syariah akan membuatkan akad yang berisi kesepakatan-kesepakatan dan aturan yang berlaku yang juga di ketahui oleh pihak hokum/notaris. 2.5.8 Dana yang akan digunakan untuk membeli atau pengadaan barang dagangan berupa jilbab sebanyak 33 pcs oleh anggota atau calon anggota akan diserahkan langsung kepada anggota atau calon anggota untuk membeli sendiri, hal ini disebut dengan jual beli yang dapat diwakilkan. Dalam hal ini disebut juga sebagai realisasi dana
55
2.5.9 Peminjam sah menjadi anggota peminjam dana. Peminjam dalam hal ini dikatakan sebagai anggota atau calon anggota dan pihak USP dikatakan sebagai penjual.
3.
Pengelolaan Pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari Contoh kasus: Anggota atau calon anggota ingin membeli barang dagangan berupa jilbab yang harganya sebesar Rp 1.000.000,00, karena anggota atau calon anggota memiliki keterbatasan modal maka anggota atau calon anggota pergi ke USP Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan murrabahah atau jual beli pengadaan barang dagangan yang anggota atau calon anggota inginkan. Anggota atau calon anggota membicarakan hal tersebut dengan pihak USP Syariah KSU Sinar Mentari sehingga didapatkan satu solusi, USP Syariah KSU Sinar Mentari awalnya membeli jilbab seharga Rp 1.000.000,00 dan akan menjual barang tersebut kepada anggota atau calon anggota dengan harga sebesar Rp 1.300.000,00 dan cara pembayaran barang dagangan bisa dilakukan dengan angsuran. Hal tersebut akan ditawarkan kepada anggota atau calon anggota yang akan membeli barang dagangan tersebut
56
Pihak USP Syariah KSU Sinar Mentari memberikan tawaran kepada anggota atau calon anggota yaitu menjual harga grosiran jilbab 33 pcs dengan harga Rp 1.300.000,00 dan boleh diangsur selama 12 bulan, hal itu akan ditawarkan kembali kepada anggota atau calon anggota yang akan kulakan jilbab tersebut. Ketika anggota belum sepakat boleh menawar, misalkan RP 1.250.000,00 diangsur selama 12 bulan dan apabila pihak USP Syariah KSU Sinar Mentari menyepakati maka pihak USP Syariah Sinar Mentari membuatkan rinciannya. Kesepakatan harus benarbenar disepakati kedua belah pihak dan harus jelas peraturan dan persyaratannya, karena USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar tidak mau ada gharar atau ketidakjelasan, kesepakatannya adalah harga jual jilbab 33 pcs Rp 1.250.000,00 diangsur selama 12 bulan berturut-turut (Januari- Desember) dengan rincian harga pokok perbulan Rp 83.300,00 dan margin Rp 20.900,00 totalnya Rp 104.200,00 per bulannya dan anggota atau calon anggotaan barang diwakilkan kepada anggota atau calon anggota tersebut. Pada akhirnya dana akan direalisasikan dengan dibuatkan akad perjanjian. Jadi untuk pengadaan barang dagangan yang tertera di akad sesuai dengan kesepakatan ini adalah pengadaan barang dagangan Jilbab sebanyak 33 pcs oleh USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar dengan rincian seperti: a.
Harga jual barang dagangan jilbab Rp 1.250.000,00
57
b.
Anggota atau calon anggota mengangsur selama 12 bulan dengan rincian per bulannya yaitu angsuran pokok Rp 83.300,00 dan margin Rp 20.900,00 dengan total angsuran Rp 104.200,00
c.
Anggota atau calon anggota dikenakan kifarat sebesar 5% apabila telat dalan mengangsur
4.
Kendala produk pembiayaan Murrabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah KSU Sinar Mentari dan solusinya Kendala yang dihadapi oleh Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Sinar Mentari dalam Produk Pembiayaan dengan prinsip Murabahah adalah adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa macam keterlambatan mengangsur dan berikut solusinya. Kasus 1: Angota atau calon anggota akan dikenakan denda sebesar 5% dari angsuran disetiap bulannya jika tidak membayar angsuran tepat pada waktunya. Tetapi ada juga keringanan yang diberikan oleh pihak USP agar pihak anggota atau calon anggota tidak terkena denda atau kifarat, yaitu dengan cara membayar marginnya saja di bulan tersebut dan angsuran pokok bisa di bayarkan di bulan berikutnya. Keringanan pembayaran angsuran tidak diberikan secara langsung oleh USP Syariah KSU Sinar Mentari, ada aturan dalam memberikan keringanan yaitu diawal anggota
58
atau calon anggota akan ditanya alasan kenapa tidak bisa mengangsur keseluruhan, pertanyaan ini disampaikan oleh Pihak USP Syariah Sinar mentari kepada anggota atau calon anggota ketika mendatangi rumahnya atau disebut menagih dan atau ketika anggota atau calon anggota datang ke USP Syariah KSU Sinar Mentari dengan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa mengangsur bulan ini. Keringanan akan diberikan ketika alasan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh : karena keluarganya sakit dan atau ketika keluarga membutuhkan banyak dana atau hasil usahanya digunakan untuk membiayai pendidikan anaknya bulan tersebut. Pihak USP Syariah KSU Sinar Mentari akan selalu mengingatkan anggota atau calon anggota barang dengan cara yang baik. “Sesama saudara harus saling mengingatkan” itu salah satu prinsip yang dijalankan oleh Pihak USP Syariah KSU Sinar Mentari. Termasuk dalam hal perjanjian Jual Beli. Contoh kasus: anggota atau calon anggota selama bulan JanuariAgustus lancar dalam membayar angsuran, September-November (selama 3 Bulan)
tidak membayar angsuran, Desember angsurannya lancar.
Perhitungannya dikenakan pada bulan desember yaitu Rp 104.200,00 *3: Rp 312.600,00*5% = Rp 328.200,00 ditambah yang harus dibayar bulan desember Rp 104.200,00 jadi pada bulan Desember anggota atau calon anggota melunasi anggota atau calon anggotaannya dengan total Rp 432.400,00. Contoh kasus yang kedua yaitu pada bulan September-
59
November angsuran yang dibayarkan hanya marginnya saja, maka diberikan keringanan sehingga anggota atau calon anggota tidak dikenakan denda, perhitungannya sama dibayarkan pada bulan Desember yaitu Rp 83.300,00 *3= Rp 249.900,00 ditambah bulan Desember Rp 104.200,00 jadi total pembayaran Rp 354.100,00
Kasus 2: Ketika Anggota atau calon anggota tidak bisa melunasi sesuai dengan kesepakatan diawal (angsuran selama 12 bulan) maka USP Syariah akan menyita agunan dengan memberikan 2 penawaran kepada anggota atau calon anggota yaitu Perpanjangan (Pembiayaan ulang) dari sisa tunggakan yang belum terselesaikan atau denda 5% dari sisa tunggakan tersebut. Selain itu ada juga Anggota atau calon anggota pembiayaan yang mengangsur lunas sebelum jatuh tempo. Misalnya di perjanjian dituliskan mengangsur selama 12 bulan, tetapi anggota atau calon anggota bisa mengangsur lunas selama 6 bulan (pada kenyataannya) maka pihak USP Syariah Sinar Mentari akan memberikan bonus penghargaan buat anggota yang bersangkutan yaitu dengan tidak mengambil semua jasa yang telah diperjanjikan. Contoh : yang harus di angsur anggota atau calon anggota selama 12 bulan dengan total Rp 1.250.000,00. anggota atau calon anggota
60
bisa mengangsur 6 bulan, awalnya anggota atau calon anggota menyerahkan uang ke USP Rp 1.250.000,00 totalnya dari bulan ke 1-6. pihak USP akan memberikan bonusnya yaitu mengembalikan uang tersebut kepada anggota atau calon anggota adalah Rp 100.000,00. Hal ini penyusun Tugas Akhir sampaikan sebagai kendala karena kasus ini lah yang menjadikan USP Syariah Koperasi Usaha Sinar Mentari berkurang pendapatannya.
61
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan Berdasarkan uraian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur untuk menjadi anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganganyar cukup mudah dan akan dipandu oleh Pihak USP dalam pengisian data serta persyaratan yang mudah yaitu membayar iuran Rp 10.000,00 dan menunjukkan identitas diri (SIM dan KTP) 2. Prosedur pembiayaan dengan prinsip Murabahah pada USP Syariah KSU Sinar
Mentari
Karanganyar
relatif
komplex,
banyak
hal
yang
dipertimbangkan dalam membiayai suatu usaha dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) yaitu Pihak USP harus benar-benar mengetahui latar belakangnya anggota atau calon anggota koperasi tersebut. Sistem Syariah memberikan persyaratan tentang kejelasan dalam sebuah usaha dari awal karena menghindari gharar atau ketidakjelasan. Dan dibuat akad perjanjian Jual Beli yang fungsinya adalan untuk mengingatkan satu dengan yang lain dan utamnya adalah untuk kejelasan hukum. Karena akad tersebut juga harus ditandatangani oleh notaris.
62
3. Pengelolaan Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah pada USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar relatif mudah dan menggunakan cara syariah yaitu: a.
Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihak yaitu proses tawar menawar.
b.
Sudah ada kejelasan tentang harga dalam jual beli barangnya di awal.
c.
Sudah ada kejelasan tentang Kifarat yang diberikan ketika anggota atau calon anggota telat dalam menganggsur yaitu 5%
d.
Sudah ada kejelasan tentang perhitungan pengangsuran, yaitu diangsur selama 12 bulan dengan rincian per bulan Rp 104.200,00
4. Kendala yang dihadapi oleh USP Syariah KSU Sinar Mentari saat ini adalah adanya keterlambatan pembayaran yang lebih dari jatuh tempo dan kecepatan pengangsuran jauh sebelum jatuh tempo , hal inilah yang menjadikan USP harus menggunakan barang jaminan dalam proses pembiayaan. Hal ini juga yang ada di sistem islam karena kita tidak bisa memprediksikan apa yang akan dialami kedepannya.
B.
Saran Mengingat adanya kelemahan yang Penyusun Tugas Akhir temukan selama mengikuti Kuliah Magang Kerja di USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar, Penyusun Tugas Akhir akan memberikan masukan demi
63
meningkatkan Kinerja USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar adalah sebagai berikut: 1
USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar ini hanya membiayai anggota atau calon anggota tertentu saja contohnya kondisi keuangan anggota yang kurang baik, ada sedikit pesimis dari pihak USP Syariah bahwa anggota atau calon anggota tidak bisa mengangsur. Karena tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, jadi lebih baik semua anggota bisa di fasilitasi pembiayaan seperti anggota yang lainnya walaupun
dengan
porsi
yang
berbeda.
“Dari
Abu
Hurairah
Radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu;min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitankesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya....” (HR. Muslim dari hadits Arbain ke 36) 2
USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar sebaiknya menyediakan jasa dalam pengecekan usaha yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota dalam keberjalanan usahanya minimal 1 atau satu bulan sekali agar USP juga mengetahui medan usaha, jadi tidak hanya mengecek saat anggota atau calon anggota pembiayaan tadi mengalami kemacetan dalam
64
mengangsur dan saat ini pengecekan usaha ketika survey jadi belum ada realisasi usahanya akan lebih maksimal ketika dilakukan pengecekan per bulan setelah realisasi dana pembiayaan. Ada prinsip islam “kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok” 3
USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar mempunyai peraturan yang terikat yaitu setiap peminjam harus menjadi anggota, tetapi pada kenyataannya tidak harus menjadi anggota atau bisa dikatakan sebagai calon anggota. Sebaiknya USP Syariah KSU Sinar Mentari melaksanakan peraturan yang telah dibuat tersebut biar tetap terjaga namanya dan keprofesionalan kerja dari USP tersebut maksudnya adalah supaya tidak digampangkan oleh orang lain.
4
USP Syariah KSU Sinar Mentari sebaiknya membuat peraturan terkait pembayaran
angsuran
terlalu
cepat
agar
tidak
bingung
dalam
operasionalnya. Peraturan yang jelas. Misal perjanjian 12 bulan mengembalikan 6 bulan itu mendapatkan apa saja, untung dan ruginya disampaikan.
65
DAFTAR PUSTAKA
Adhi Nugroho, Ariyanto. 2009. Praktik Koperasi Jasa dan Keuangan Mikro. Surakarta Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 275 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 198 Al-Qur’an Surat An-Nisa: 12 Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Ekawarna, M.Si. 2010. Manajemen Badan Usaha dan Koperasi. Jakarta: GP Press Jakarta G.Kartasapoetra dkk. 2007. Koperasi Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta Hennie van Greuning dan Sonja Bracovic Bratanovic. 2009. Analisis Risiko Perbankan. Jakarta: Salemba Empat HR. Ibnu Majah HR. Muslim, Tirmizi, dan Ahmad HR. Muslim dari hadits Arbain ke 36 Istiqomah, Nurul, S.E, M.Si. 2009. Praktik Lembaga Keuangan Mikro. Surakarta: Program D-III Keuangan dan Perbankan UNS Kasmir,S.E,M.M.2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972
66
Machmud, Amir dan Rukmana.2010. Bank Syariah. Jakarta: Erlangga Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Moekijat. 1989. Asas-asas Manajemen. Bandung: Bandar Maju Moekijat. 1980. Kamus Manajemen. Bandung: Alumni Muhammad, M.Ag. 2011. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Nugroho, Joko. Lembaga Keuangan Syariah. Surakarta: DIII FE UNS Republik Indonesia. 2008. Peboman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil
dan
Menengah
Republik
Indonesia
nomor
19/Per/M.UMKM/XI/2008 Saputro, Nugroho. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Surakarta: Program D-III Keuangan dan Perbankan UNS Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia Susilo, Sri, dkk. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan
67
Undang no. 12 Tahun 1967, bagian 2, pasal 4, tentang fungsi koperasi Indonesia UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Undang-undang nomor 12 Tahun 1967 pasal 3 mengenai pkok-pokok perkoperasian UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 butir 12
68
LAMPIRAN
69
