ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM KEGIATAN TRANSFER DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011

ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM KEGIATAN TRANSFER DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011

Revina Ani Yosepa 0806343052 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak : Transfer Dana merupakan salah satu mekanisme sistem pembayaran untuk mendukung perbankan nasional dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan transfer dana ini merupakan sebuah kegiatan yang berisiko tinggi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia harus dapat menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran khususnya transfer dana yang baik harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai kegiatan transfer dana kini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang sebelumnya diatur secara tersebar dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia antara lain adalah mengenai kliring, RTGS, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dan transfer dana melalui ATM. Bank Indonesia telah menjalankan perannya dengan baik sebagai lembaga pemberi izin, lembaga pengawas dan sebagai lembaga pemberi sanksi. Kata Kunci : Perbankan, Transfer Dana, Bank Indonesia

Abstract : Transfer of funds is one of the mechanism of payment system to support national banking in the activity of mustering and distributing funds from people. The transfer of funds activity is a high-risk activity. According to the Laws No. 23/1999, Bank Indonesia shall be able to maintain the continuity of payment system. The payment system, especially a good transfer of funds shall guarantee that the transfer of money can be conducted efficiently and safe so that people feels more comfortable in doing economy activity. The result of the research is a regulation about transfer of funds activity now regulated in the Laws No. 3/2011 which before was regulated separately in the form of Regulation of Bank Indonesia as well as Surat Edaran Bank Indonesia, and they are: about clearing, about RTGS, money transferring activity, and transfer of funds via ATM. Bank Indonesia has conducted its role as licensing institution, supervising institution, and as an institution that gives sanction. Key words: Banking Law, Transfer of Funds, Bank Indonesia

1

Universitas Indonesia

Analisis Peran...Revina Ani Yosepa, FH-UI, 2013

2

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan sebagai lembaga penyimpan dana dan lembaga penyedia dana, karena dengan adanya lembaga ini maka tentu saja dilakukan mobilitasi dana dari masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Industri perbankan pada saat ini penuh dengan segala macam usaha yang kreatif dan inovatif. Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan perekonomian harus dijaga dengan lembaga keuangan yang sehat supaya dapat menjamin sistem perekonomian yang sehat pula.1 Perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan baik dari jumlah transaksi maupun jenis media yang digunakan. Sistem pembayaran memiliki peran penting dalam perekonomian seperti yang dijelaskan oleh Sheppard (1996) yaitu 2 Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan; Sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien; dan Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dengan lancarnya sistem pembayaran, penyelesaian berbagai transaksi ekonomi dapat lebih cepat dan aman sehingga akan mempercepat perputaran uang, mempermudah perencanaan keuangan usaha, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan sistem pembayaran di Indonesia sebaiknya mampu meminimalkan risiko dan mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia. Jika dilihat dari transaksi pembayaran jelas begitu pentingnya peran sistem pembayaran saat ini. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran

1

Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, cet.1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 3 2 Tim Peneliti, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, cet.1, (Jakarta: PPSK, Bank Indonesia, 2004), hlm. 212-213.



3

nontunai. Pada sistem pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan sistem pembayaran nontunai pada umumnya dalam bentuk giral dan produk perbankan lainnya seperti kliring antar bank, kartu kredit, ATM, kartu debit, kartu prabayar dan kegiatan transfer dana.3 Transfer dana merupakan salah satu bentuk jasa perbankan yang menunjang kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pengertian dari transfer dana adalah jasa layanan perbankan untuk melakukan pengiriman dana antar bank atas instruksi nasabah pengirim untuk berbagai keperluan.4 Transfer dana telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan mengalami peningkatan baik dari nomimal maupun sarana yang digunakan. Pada awalnya transfer dana bermula dari cara yang sederhana, yakni pengiriman uang dengan membawa langsung dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga keamanannya kurang terjamin dan memakan waktu yang lama. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kontribusi langsung terhadap perkembangan metode transfer dana. Pelaksanaan transfer dana melibatkan berbagai pihak dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2011. Salah satu pihak yang dituntut melakukan pengawasan yang baik dalam kegiatan transfer dana adalah Bank Indonesia. Disinilah peran Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas di bidang sistem pembayaran seperti diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia harus dapat menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang baik harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk

3 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, cet.2 (Yogyakarta: C.V Andi Orrest, 2011), hlm 65. 4 Ibid., hlm 202



4

menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran.5 Pada umumnya, Bank Indonesia berkepentingan langsung terhadap kelancaran dan keamanan segala produk perbankan, termasuk pula dalam menjalankan dan mengembangkan sistem transfer dana. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut secara efektif Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan jasa sistem pembayaran, agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman.6 Kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia dalam kegiatan transfer dana adalah sebagai pemberi izin usaha dan sebagai pengawas. Pihak penyelenggara transfer dana dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kewenangan dalam mengatur perizinan usaha ini merupakan proses

pengawasan

paling

awal.

Untuk

memperoleh

perizinan,

pihak

penyelenggara harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pihak penyelenggara juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan transfer dana kepada Bank Indonesia. Disinilah peran Bank Indonesia sebagai pengawas sangat dibutuhkan. Bank Indonesia melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi mengenai transfer dana dan melakukan penilaian yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia diarahkan utuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Selain itu, diharapkan agar sistem transfer dana ini dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Pembahasan mengenai analisis peranan Bank Indonesia dalam kegiatan transfer dana sangat menarik untuk dibahas. 5 Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN. No.3843, Pasal 15 ayat (1). 6 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 5.



5

PEMBAHASAN

I.

Bank Indonesia Visi yang dimiliki Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral

yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.7 Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkeseinambungan. Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia adalah manajemen dan pegawai untuk bertindak dan/ atau berperilaku terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan.8 Ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak boleh dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan pemerintah sangat diperlukan sebagai langkah awal Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas. Salah satu akibat ketidakstabilan nilai Rupiah adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sangat penting. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.9 Kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa dapat diukur dari perkembangan laju inflasi, sementara kestabilan terhadap mata uang negara lain dapat tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Jika nilai mata 7

Tim Peneliti, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, cet.1, (Jakarta: PPSK, Bank Indonesia, 2004), hlm.5. 8 Ibid., hlm.6. 9 Kamir, Dasar-Dasar Perbankan, cet.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 208.



6

uang Rupiah stabil maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 secara tegas telah memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam mencapai target yang ditetapkan. Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas untuk mencapai tujannya. Ketiga bidang tugas ini adalah Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan Mengatur serta mengawasi perbankan di Indonesia.10 Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat bahwa untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar diperlukan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sementara itu, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi sistem perbanknannya yaitu sistem perbankan yang sehat. Dalam hal ini, sistem perbankan yang ehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, juga akan mendukung pesngendalian moneter mengingat mekanisme transmisi kebijakan moneter ke kegiatan ekonomi riil terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan yang saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik. Tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter harus memperhatikan sasaran laju inflasi. Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.11 Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan nilai tukar untuk memelihara stabilitas nilai tukar 10 11

Djoni S. Gazali , Hukum Perbankan.cet.2, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), hlm.108. Kamir, Dasar-Dasar Perbankan, cet.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.

208.



7

rupiah dan mengelola cadangan devisa untuk memfasilitasi perdangangan internasional.

II.

Transfer Dana Transfer dana melalui bank dapat diartikan sebagai pengiriman uang atas

permintaan pihak pengirim (remitter, transferor) dengan menggunakan bank sebagai perantara (remitting bank, transferor bank), di mana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain (paying bank) di tempat keberadaan pihak penerima kiriman (beneficiary transferee), atau kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut (beneficiary) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (beneficiary).12 Transfer dana merupakan salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan mengirimkan uang nasabah kepada pihak lain. Apabila membahas mengenai sistem pembayaran atau transfer dana maka tidak terlepas dari adanya payung hukum, mekanisme, prosedur kebijakan, inovasi infrastruktur pembayaran serta kelembagaan. Seluruh komponen tersebut tak hanya saling berinteraksi namun juga saling melindungi dan melengkapi satu sama lain demi kelancaran sistem pembayaran.13 Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi ruang lingkup sistem pembayaran dan transfer dana menjadi perhatian bagi bank sentral (Bank Indonesia) dalam mengambil kebijakan dan menetapkan suatu ketentuan. Kegiatan transfer dana, yang pada intinya merupakan suatu kegiatan pemindahan dana dari pengirim kepada penerima, merupakan esensi dari kegiatan sistem pembayaran.14 Pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang transfer dana, dasar hukum pelaksanaan kegiatan transfer dana masih bersifat parsial, terpencar dalam berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kesepakatan industri dalam bentuk Bye-Laws, hingga ke perjanjian perdata antara penyelenggara transfer dana dengan nasabahnya. Pengaturan kegiatan transfer

12

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, cet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 84. 13 Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, 2010 (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran,2010), hlm.10. 14 Bank Indonesia, Laporan sistem pembayaran dan pengedaran Uang 2010 (Jakarta: DirektoratAkunting dan Sistem Pembayaran, 2010), hlm.39.



8

dana dalam suatu produk yang komperhensif sudah sangat mendesak. Proses penyusunan RUU Transfer Dana sendiri sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1996 dengan adanya inisiatif dari Bank Indonesia untuk mengkaji penyusunan RUU tentang transfer dana elektronik. Pada tahun 2005, tindak lanjut penanganan RUU Transfer dana disepakati untuk menjadi inisiatif pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM. Pada bulan Juli 2009, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Amanat Presiden (Ampres) tentang RUU Transfer dana kepada ketua DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU Transfer Dana telah ditunjuk Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Karena masa bakti DPR-RI 2004-2009 berakhir, maka RUU transfer dana dikembalikan DPR-RI kepada pemerintah pada tahun 2009. Selanjutnya pada bulan Februari 2010, Presiden menyampaikan kembali RUU Transfer Dana kepada DPR-RI. DPR-RI kemudian membentuk Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Transfer Dana dan telah mengundang beberapa narasumber, termasuk Bank Indonesia yang menyampaikan masukannya terkait materi dalam RUU Transfer Dana.15 Di sisi legal, di bawah payung hukum bernama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia mulai mengemban mandat dan tugas yang salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan landasan hukum inilah bank sentral secara tegas mengatur dan

memperhatikan perkembangan setiap lingkup dari segala sisi sistem

pembayaranSebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, tidak diatur mengenai sanksi pidana apabila ada masalah mengenai kegiatan transfer dana. Pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia hanya mengatur mengenai sanksi administratif yang akan diberikan oleh Bank Indonesia apabila bank melakukan pelanggaran. Pada saat belum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 pihak nasabah terkesan sebagai pihak yang lemah sedangkan bank sebagai penyelenggara terkesan lebih kuat,

15

Ibid., hlm 40.



9

sehingga nasabah kurang terjamin kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang mereka dapat.16 Undang-Undang Transfer Dana mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelum adanya Undang-Undang Transfer Dana yang terkadang hanya mengatur mengenai kewajiban penyelenggara kegiatan transfer dana tanpa menyebutkan hak dan kewajiban pihak lain. Selain itu dalam Undang-Undang Transfer Dana juga diatur mengenai informasi-informasi yang harus dilengkapi oleh nasabah pengirim dalam melakukan perintah transfer dana. Penyelesaian status dana transfer juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 50 yaitu apabila lembaga penyelenggara transfer dana dipailitkan, dicabut izin usahanya, dilikiuidasi atau dibekukan kegiatan usahanya. Sebelum adanya Undang-Undang Transfer Dana tentu saja merugikan nasabah apabila dana mereka tidak jelas setelah penyelenggara transfer dana dipailitkan, dicabut izin usahanya, dilikuidasi atau dibekukan kegiatan usahanya.17 Undang-Undang Transfer Dana mempunyai tujuan perlindungan kepada pengguna jasa kegiatan transfer dana seperti yang diatur pada bab V yaitu bab mengenai keterlambatan dan kekeliruan transfer dana serta tanggung jawab penyelenggara penerima. Pada Pasal 54 ayat 1 dikatakan bahwa penyelenggara transfer dana wajib untuk membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pengirim dana apabila penyelenggara tidak segera melaksanakan transfer dana atau dengan kata lain terlambat dalam proses transfer dana. Pada awalnya, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada semua bank secara umum yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai kualitas modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Bank Indonesia diharuskan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan transfer dana (Pasal 72 ayat 1).

16

Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi. (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm. 127 17 Ibid.,



10

Dengan munculnya Undang-Undang Transfer Dana ini otoritas sistem pembayaran yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih luas. Pada tanggal 26 Desember 2012 lalu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana disahkan. PBI ini berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Transfer Dana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana dikeluarkan untuk mengaplikasikan aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dalam rangka memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kegiatan transfer dana baik oleh pengirim maupun penyelenggara pengiriman dana. Pengaturan tentang Transfer Dana ini diperlukan mengingat volume dan nilai transfer dana yang semakin meningkat setiap harinya. Bank Indonesia mencatat, kegiatan kliring pada Mei 2012 tercatat sebesar Rp7,9 triliun, melalui BI RTGS sebesar Rp215 triliun pada Mei 2012 dan melalui Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) non bank yang sudah berizin sebesar Rp21,4 miliar.18 Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana ini, Bank Indonesia mengatur perizinan penyelenggaraan transfer dana, pelaksanaan transfer dana, transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai, jasa, bunga, atau kompensasi, biaya transfer dana, pemantauan dan sanksi. Persyaratan dalam permohonan izin penyelenggaraan transfer dana yang mencakup persyaratan terkait keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan kesiapan sarana dan prasarana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Hal tambahan yang juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana adalah mengenai pelaksanaan transfer dana dalam keadaan memaksa, mekanisme perbaikan bila terjadi kekeliruan dan mekanisme pengembalian dana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana ini diharapkan dapat melindungi hak dan kewajiban para pelaku kegiatan transfer dana. Selain itu dapat memberikan kepastian hukum dalam kegiatan transfer dana

18

Hasil Wawancara dengan Bank Indonesia, Divisi Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran (PISP) – DASP.



11

agar dapat meningkatkan keamanan, kelancaran serta dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional.

IV. Analisis Peran Bank Indonesia dalam Transfer Dana Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia.19 Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan transfer dana, faktor kepastian dan pelindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam transfer dana. Sebagai suatu transaksi yang bersifat universal, kegiatan transfer dana semakin melibatkan banyak pihak, baik pihak dalam negeri maupun luar negeri. Pihak luar negeri sebagai mitra pelaku usaha dalam negeri perlu mendapat keyakinan terkait dengan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Transfer Dana di Indonesia .Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai tentang kegiatan Transfer Dana sangat diperlukan tidak hanya untuk pihak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana pada 23 Maret 2011, maka semua kegiatan transfer dana diawasi langsung oleh Bank Indonesia.20 Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran kegiatan transfer dana, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan kegiatan transfer dana, mewajibkan penyelenggara kegiatan transfer dana untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan transfer dana dimaksudkan agar penyelenggaraan kegiatan transfer dana oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara kegiatan transfer dana.

19

H. As. Mahmoedin. Etika Bisnis Perbankan, cet.2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm.130 20 Nina Dwiantika, Penyelenggara Transfer Dana Wajib Izin Bank Indonesia, http://keuangan.kontan.co.id/news/penyelenggara-transfer-dana-wajib-izin-bi/2013/01/03 diunduh pada 4 Januari 2013.



12

Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Pasal 69 pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengatakan bahwa “Badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.” Disinilah terlihat peranan Bank Indonesia sebagai lembaga pemberi izin. Semua perizinan kegiatan Transfer Dana harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap setiap penyelenggara transfer dana yang akan melakukan perizinan kegiatan. Selanjutnya Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.” Pada tanggal 26 Desember 2012, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mengesahkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana tersebut. Dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran ini, selain berwenang untuk memberikan izin operasional, Bank Indonesia juga berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran dalam hal ini khususnya Transfer Dana baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain. Dalam mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran khususnya kegiatan Transfer Dana, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara jasa Transfer Dana di Indonesia untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar pihak Penyelenggara dalam transfer dana melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Pemberian sanksi berat juga diperlukan karena kegiatan transfer dana di Indonesia semakin meningkat dan berisiko. Peran Bank Indonesia dalam pengenaan sanksi administratif tersebut mengandung unsur pembinaan agar pihak



13

penyelenggara transfer dana sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

21

Pemberian sanksi tersebut merupakan

tanggung jawab Bank Indonesia terhadap kejahatan perbankan.

21

Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia. (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003), hlm.19



14

PENUTUP

I.

Simpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumya,

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengaturan kegiatan transfer dana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Transfer Dana ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan transfer dana, pembatalan dan perubahan transfer dana, pengembalian dana, keterlambatan dan kekeliruan transfer dana serta tanggung jawab penerima dana, pelaksanaan transfer debit, biaya transfer dana, perizinan penyelenggaran transfer dana oleh orang perseorangan

dan

lembaga

bukan

bank,

pengaturan

kompensasi

berdasarkan prinsip syariah, pengawasan transfer dana, dan ketentuan pidana dalam transfer dana. Peraturan terkait mengenai transfer dana tersebar di dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai kliring, RTGS, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dan transfer dana melalui ATM. Peraturan tersebut antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang terkait transfer dana mengenai kliring adalah PBI No.7/18/PBI/2005 yang sebagaimana telah diubah dengan PBI No.12/5/PBI/2010 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Sebagai aturan pelaksana dari PBI No.12/5/PBI/2010 maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/34/DASP. Peraturan transfer dana dengan Sistem BIRTGS diatur dalam PBI No.10/6/PBI/2008. Selanjutnya ketentuan teknis pelaksanaan dari peraturan ini terdapat Surat Edaran Bank Indonesia yaitu Surat Edaran No.10/9/DASP tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS. Ketentuan teknis lainnya yang mengatur mengenai sistem BI-RTGS adalah Surat Edaran No.10/10/DASP tentang Pelaksanaan

Transaksi

melalui

Sistem

BI-RTGS

dalam

Rangka

Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS. Selanjutnya adalah mengenai transfer dana via ATM yang diatur dalam PBI No.11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.



15

14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan

14/23/PBI/2012

Kartu.

tentang

Peraturan

Transfer

Bank

Dana

Indonesia

Nomor

dikeluarkan

untuk

mengaplikasikan aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dalam rangka memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kegiatan transfer dana baik oleh pengirim maupun penyelenggara pengiriman

dana.

Dalam

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana ini, Bank Indonesia mengatur perizinan penyelenggaraan transfer dana, pelaksanaan transfer dana, transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai, jasa, bunga, atau kompensasi, biaya transfer dana, pemantauan dan sanksi yang berlaku untuk pelanggaran terkait kegiatan transfer dana. 2.

Peran Bank Indonesia dalam Transfer Dana sangatlah penting karena Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keberhasilan dari sistem pembayaran khususnya perpindahan arus uang (transfer dana) akan memperlancar sistem keuangan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Untuk menjalankan kegiatan transfer dana ada beberapa ketentuan yang harus ditaati dan diperlukan peranan Bank Indonesia sebagai lembaga pemberi izin, sebagai lembaga pengawas dan sebagai lembaga pemberi sanksi. Pasal 69 pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengatakan bahwa

“Badan

usaha

bukan

bank

yang

melakukan

kegiatan

penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.” Disinilah terlihat peranan Bank Indonesia sebagai lembaga pemberi izin. Semua perizinan kegiatan Transfer Dana harus melalui Bank Indonesia. Tata cara perizinan penyelenggaraan transfer dana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana. Dalam kegiatan Transfer Dana, Bank Indonesia juga mewajibkan seluruh penyelenggara jasa Transfer Dana di Indonesia untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya. Hal ini dimaksudkan

untuk memperoleh informasi yang

diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia Dalam



16

pelaksanaannya, kegiatan transfer dana sangat rentan terhadap timbulnya kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatannya. Untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan kegiatan transfer dana maka diperlukan suatu pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pihak Penyelenggara Transfer Dana yang tidak memenuhi hal-hal yang telah diatur atau dipersyaratkan. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif

dimiliki oleh Bank Indonesia sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Sejauh ini Bank Indonesia

telah

menjalankan

perannya

dengan

baik

sehingga

penyelenggaraan transfer dana berjalan lancar dan tertib. Dengan peran Bank Indonesia tersebut, diharapkan sistem transfer dana ini dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

II.

Saran Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 sebagai

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ini Bank Indonesia terus mempertahankan untuk terus menjalankan perannya dengan baik dalam kegiatan transfer dana. Supaya Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 ini dapat berlaku secara efektif, sebaiknya syaratsyarat dan dokumen perizinan serta perhitungan dan besarnya pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dimana Surat Edaran ini juga hendaknya dikeluarkan secepatnya agar PBI No. 14/23/PBI/2012 dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu Bank Indonesia juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan transfer dana yang ada mengingat transfer dana merupakan salah satu jasa yang berisiko tinggi.



17

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU Bank Indonesia. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar. Cet.1. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004. _____________. Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi. Jakarta: Bank Indonesia, 2010. _____________. Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas. Jakarta: Bank Indonesia, 2011. _____________. Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2011: Kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang dalam Mendukung Aktivitas Perekonomian, Jakarta: Bank Indonesia, 2012. _____________. Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian. Jakarta: Bank Indonesia, 2012. Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993. Djumhana, Muhammad. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008. Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern. Cet.2. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Gazali, Djoni S. Hukum Perbankan. Cet.2. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012. Guritno, T. Kamus Perbankan dan Bisnis. Cet.2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.



18

Hamid, H.M Arifin. Hukum Ekonomi di Indonesia. Cet.2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Hasibuan, Malayu. Dasar-Dasar Perbankan. Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cet.5. Jakarta: PT. Prenada Media Grup, 2008. Husein, Yunus. Kliring dan Tata Usaha Cek/BG Kosong : Modul, Bahan Bacaan dan Dokumen Hukum Perbankan. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. Judisseno, K. Rimsky. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Cet.1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002. Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan.Cer.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Mahmoedin, H. As. Etika Bisnis Perbankan, Cet.2. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004. Mulyati, Sri. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003. Noor, Tony. Instrumen Pembayaran. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, 2010. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia. 2005. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Cet.1. Jakarta: Rajawali Press, 2001. Simorangkir, O.P. Seluk Beluk Bank Komersial. Cet.4. Jakarta: Askara Persada Press, 1985.



19

Supriyono, Maryanto. Buku Pintar Perbankan. Cet.2. Yogyakarta: CV Andi Orrest, 2011. Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan Suatu Yinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Cet.1. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007. Syahmi, Afika Yumya. Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Perbankan. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008. Tim Penyusun RUU Transfer Dana. Naskah Akademik Rancangan UndangUndangan Transfer Dana. (Jakarta: Sekertariat DPR, 2008) Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Cet.2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. II.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No.7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992, TLN No. 3472. _______, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790. ________. Undang-Undang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999. TLN. No.3843. _________. Undang-Undang Transfer Dana, UU No.3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011. TLN No.524. Bank Indonesia. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005, LN No. DASP Tahun 2005, TLN No. ____________. Sistem Bank Indonesia Real The Gross Settlement. PBI No.10/6/PBI/2008. LN No.32 DASP Tahun 2008. TLN No.4820.



20

_____________.

Perubahan

Atas

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, PBI No.12/5/PBI/2010. LN No.49 DASP Tahun 2010. TLN No.5119. _____________. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275. _____________. Transfer Dana. PBI No.14/23/PBI/2012. LN No.283 DASP Tahun 2012, TLN No.5381 ______________. Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual, SEBI No.2/7/DASP. _____________. Surat Edaran Bank Indonesia Penyelenggaraan Kliring Secara Semi Otomasi, SEBI No.2/8/DASP. _____________. Surat Edaran Bank Indonesia Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi, SEBI No.4/7/DASP. _____________. Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, SEBI No.12/1/DASP. III ARTIKEL Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia. “Transfer Dana Melalui Sistem BI-RTGS.” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (Desember, 2004), hlm.34 Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, “Booklet Perbankan 2011”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), Hlm. 3. V. INTERNET Administrator,

“Sejarah

Bank

Indonesia”,

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesi a/Sejarah+BI/ diunduh 4 Oktober 2012



21

___________,

“Status

dan

Kedudukan

Bank

Indonesia”,

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+d an+Kedudukan/ diunduh 4 Oktober 2012 Agus Marto, “UU OJK Disahkan, Mulai 2013 Bank Indonesia Tidak Lagi Mengawasi Perbankan”, http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/ Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2012 Bank

Indonesia,

“Alat

Pembayaran

dan

Sistem

Transfer.”

http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayar an/ diunduh tanggal 18 Oktober 2012 _____________,

“Peraturan

Sistem

Pembayaran”,

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Sistem+Pembayaran/ , diunduh 6 Oktober 2012. _____________,

“Sistem

Pembayaran

di

Indonesia”,

http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+ Indonesia/Sekilas/ diunduh 8 Oktober 2012 Dwiantika, Nina, Penyelenggara Transfer Dana Wajib Izin Bank Indonesia, http://keuangan.kontan.co.id/news/penyelenggara-transfer-dana-wajibizin-bi/2013/01/03 diunduh pada 4 Januari 2013. Franedya, Roy, UU Transfer Dana Berlaku, Bank Indonesia menyiapkan PBI baru,

http://keuangan.kontan.co.id/news/uu-transfer-dana-berlaku-bi-

menyiapkan-pbi-baru-1/2011/05/06 diunduh pada tanggal 20 Oktober 2012. Roszandi, Dasril, “Bank Sentral Siapkan Sistem Pembayaran Terpadu Nasional.” http://www.tempo.co/read/news/2012/03/14/087390162/Bank-SentralSiapkan-Sistem-Pembayaran-Terpadu-Nasional, Diunduh 12 Oktober 2012 Wimboh Santoso, “Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Keuangan” http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/hpk/article/view/1255/

.

Diunduh

pada

tanggal 10 Oktober 2012.



ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM KEGIATAN TRANSFER DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011

Recommend Documents