ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KOTA TANGERANG SELATAN

ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KOTA TANGERANG SELATAN

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh Fadilah Rahmi Karim NIM. 1113082000005

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/2017 M

ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KOTA TANGERANG SELATAN

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh Fadilah Rahmi Karim NIM: 1113082000005

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing

Dr. Rini, Ak, CA. NIP. 19760315 200501 2 002

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/2017 M

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Selasa, 07 Maret 2017 telah dilakukan Ujian Komprehesif atas mahasiswa: 1. 2. 3. 4.

Nama NIM Jurusan Judul Skripsi

: Fadilah Rahmi Karim : 1113082000005 : Akuntansi : Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 07 Maret 2017.

1. Reskino, SE., M.Si., Ak., CA NIP. 19740928 200801 2 004

(

2. Ismawati Haribowo, SE NIP.19800909 201411 2 003

(

) Penguji I

) Penguji II

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Selasa, 25 Juli 2017 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa: 1. 2. 3. 4.

Nama NIM Jurusan Judul Skripsi

: Fadilah Rahmi Karim : 1113082000005 : Akuntansi : “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan”

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 25 Juli 2017

1. Hepi Prayudiawan, S.E., MM., Ak., CA NIP. 19720516 200901 1 006

(

2. Reskino., SE., M.Si., Ak., CA NIP. 19740928 200801 2 004

(

3. Dr. Rini., Ak., CA NIP. 19760315 200501 2 002

(

) Ketua Penguji

) Penguji Ahli

) Pembimbing

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama

: Fadilah Rahmi Karim

No. Induk Mahasiswa : 1113082000005 Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain. 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya. 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data. 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Jikalau dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Jakarta, 17 Juli 2017 Yang Menyatakan,

(Fadilah Rahmi Karim)

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI 1.

Nama

:

Fadhilah Rahmi Karim

2.

Tempat, Tanggal Lahir

:

Guntung, 22 Agustus 1995

3.

Alamat

:

Jl. Legoso Raya No. 44 RT 03/07, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan 15419

II.

4.

No.Telp

:

0878-1884-4323

5.

Alamat e-mail

:

[email protected]

LATAR BELAKANG KELUARGA 1.

Ayah

:

Abdul Karim Hasba, A.Ma.Pd

2.

Ibu

:

Zuraidah, A.Ma.Pd

3.

Anak ke

:

3

dari 3 bersaudara

III. PENDIDIKAN Tahun 2001 – 2007

:

SD Negeri 014721 Empat Negeri, Batu Bara, Sumatera Utara

Tahun 2007 – 2010

:

MTs Negeri Lima Puluh, Batu Bara, Sumatera Utara

Tahun 2010 – 2013

:

SMA Negeri 1 Lima Puluh, Batu Bara, Sumatera Utara

Tahun 2013 – 2017

IV.

:

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI DAN KERELAWANAN 1. Bendahara Umum, OSIS MTs Negeri Lima Puluh (2008-2010). 2. Ketua Umum Pentas Seni, OSIS SMA Negeri 1 Lima Puluh (2012). 3. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi bidang Ekonomi Kreatif (2014-2015).

vi

4. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2015-2016). 5. Anggota LDK KOMDA Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2014-2015). 6. Bendahara di Gerakan Banten Mengajar (2015-2016). 7. Volunteer di Program AKSI 2.0 Sayap Dewantara (SADEWA) Indonesia, Pameungpeuk, Garut, Januari 2014. 8. Volunteer di acara JURNALISTEEN Komunitas Untuk Negeri, Oktober 2015.

V.

PENGHARGAAN 1. Juara 2, Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Bidang Ekonomi Tingkat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (2011) 2. Juara 1, Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Bidang Ekonomi Tingkat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (2012) 3. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)

VI. KEPANITIAAAN DAN KEPESERTAAN 1. Panitia Acara pada acara SEMILOKA NASIONAL “Implementasi PSAK dalam Transaksi Perbankan Syariah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 September 2013. 2. Panitia pada acara Dialog Jurusan dan Seminar Konsentrasi “Right Way , Bright Future with Accounting”, HMJ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 9 Oktober 2014. 3. Panitia pada acara Company Visit – Indonesia Stock Exchange (IDX), LDK KOMDA FEB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 14 Desember 2014. 4. Peserta dalam kegiatan Visit Company BPK RI, HMJ Akuntansi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 Mei 2014. 5. Panitia Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 – 28 Agustus 2015.

vii

6. Peserta pada kegiatan “Sosialisasi Perkembangan Terkini Profesi Di Bidang Akuntansi dan Ujian Sertifikasi Akuntan (CA) dan Akuntan Publik (CPA), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 29 September 2015. 7. Koordinator Konsumsi Economy Expo 2015, Dewan Eksekutif Mahasiswa FEB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 Oktober – 1 November 2015. 8. Peserta pada kegiatan Company Visit Goes to PT. Deloitte Consulting, HMJ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 14 September 2016. 9. Peserta pada kegiatan ATV ke-16 “Forensic Audit to Enhance Accountability in the Public Sector”, FEB Universitas Indonesia, 17-18 November 2016. 10. Master of Ceremony (MC) pada kegiatan Compliance Integrity Leadership Program (CLEAR) – Seri Pelatihan Bisnis Bersih Tanpa Korupsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 26 April 2017.

viii

ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KOTA TANGERANG SELATAN

ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the health level of Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) in South Tangerang City during 2015. This research uses descriptive method with health assessment analysis refers to Regulation of Supervision Deputy of Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Republic Indonesia 07 / Per / Dep.6 / IV / 2016 on Guidelines for the Health Assessment of Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing. This research uses purposive sampling method in conducting sample selection. There are 8 of 12 Shariah cooperatives / Baitul Maal Wat Tamwil recorded in the Office of Cooperatives and SMEs South Tangerang City that can be used as sample in this research. This research analyzes the aspects of the assessment that can be analyzed from the financial statements of Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS), such as capital aspects, productive asset quality aspects, management aspects, efficiency aspects, liquidity aspects, cooperative identity aspects, aspects of independence and growth, and aspects of Sharia Compliance. The results of this research indicate that from 8 samples used as the object of research, 1 KSPPS / BMT is on the health level of healthy, 6 KSPPS / BMT is on the health level of quite healthy and 1 KSPPS / BMT is on the health level in supervision. Key words

: Sharia Cooperative, Health Assessment, Capitalization, Productive Assets Quality, Management, Efficiency, Liquidity, Cooperative Identity, Independence and Growth, Sharia Compliance.

ix

ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KOTA TANGERANG SELATAN ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis penilaian kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam melakukan pemilihan sampel. Sebanyak 8 dari 12 koperasi syariah / Baitul Maal Wat Tamwil yang terdata pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek penilaian yang dapat dianalisis dari laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 8 sampel yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini, sebanyak 1 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan sehat, 6 KSPPS / BMT berada pada predikat tingkat kesehatan cukup sehat dan 1 KSPPS / BMT berada pada predikat tingkat kesehatan dalam pengawasan. Kata Kunci

: Koperasi Syariah, Penilaian Kesehatan, Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati Diri Koperasi, Kemandirian dan Pertumbuhan, Kepatuhan Syariah.

x

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum, Wr.Wb Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan tak lupa pula, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallah ‘Alayhi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KOTA TANGERANG SELATAN”. Penulis begitu sangat bersyukur atas selesainya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 1.

Kedua orang tua tercinta, Papa Abdul Karim Hasbah dan Mama Zuraidah, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do’a yang tiada hentihentinya kepada penulis. Thank you for your love, your pray, your support for me, thank you for everything. Penulis sulit untuk membalas seluruh apa yang telah diberikan kepada penulis, semoga penulis bisa menjadi kebanggaan kalian.

2.

Seluruh keluarga yang telah menyemangati, memberikan banyak dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus untuk Abang dan Kakakku tersayang, Abang Fazrul Rahman Karim dan Ayuk Anggia Puspita Sari, Kakak Fauziah Rahmah Karim dan Abang Irwansyah, semoga adikmu ini bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.

3.

Ibu Dr. Rini., Ak., C.A selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan memberikan dukungan kepada

xi

penulis selama menjadi mahasiswi di Jurusan Akuntansi hingga membimbing penulis sampai penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis. 4.

Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.

Ibu Yessi Fitri, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6.

Bapak Hepi Prayudiawan, S.E., Ak., M.M selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7.

Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu pengetahuan yang telah diajarkan kepada penulis. Semoga kedepannya ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis.

8.

Seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kemudahan kepada penulis disetiap urusan yang penulis butuhkan.

9.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, yang telah mengizinkan penulis untuk menggunakan data untuk keperluan penelitian ini.

10.

Teman-teman terbaikku, Astriana, Sapta, Laksmita, Dyah Reza, Lia, Meli, Agias dan Dinda. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih juga telah memberikan pengalaman pertemanan yang penuh lika-liku yang indah. Semoga kita sukses bersama ya.

11.

Teman-teman Akuntansi angkatan 2013, kalian yang terbaik. See you on top.

12.

Teman-teman di HMJ Akuntansi dan DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas pengalaman organisasi yang diberikan kepada penulis.

13.

Adik-adik di Tax Center, Ratu, Fifi, Tammi, Nola, Ben, Ami, Siska dan semua yang tidak bisa dituliskan satu per satu, pengalaman kalian juga merupakan pembelajaran bagi penulis, jadi pioneer pajak yang membanggakan!!

14.

Teman-teman diseluruh komunitas yang penulis ikuti, Abangda Fauzan, Bang Angger, Bang Muammar, Kak Hasna dan teman-teman lainnya di Gerakan

xii

Banten Mengajar, Komunitas Untuk Negeri, Turun Tangan Banten, Kaki Langit, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang tak ternilai harganya, semoga penulis dapat terus aktif pada dunia kerelawanan. 15.

Teman-teman VAIRA NEFA, Adam, Al, Ihsan, Ridion, Andre, Neza, Ema, Alen, Hani, Dimas Satria, terima kasih untuk selalu menghibur penulis dan memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan dikala penulis telah lelah selama masa perkuliahan ini hehehe, ngetrip lagi yuk!!!

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.

Jakarta, Juli 2017

Fadilah Rahmi Karim

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ....................................... iii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ....................................................... iv LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ................................ v DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................... vi ABSTRACT ............................................................................................................. ix ABSTRAK .............................................................................................................. x KATA PENGANTAR ........................................................................................... xi DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv DAFTAR TABEL ................................................................................................ xvi DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xviii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 A. Latar Belakang Penelitian ........................................................................... 1 B. Perumusan Masalah .................................................................................. 10 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 12 A. Tinjauan Literatur...................................................................................... 12 1. Koperasi Secara Umum....................................................................... 12 a. Landasan dan Asas Koperasi Indonesia ........................................ 13 b. Tujuan Koperasi Indonesia ........................................................... 14 c. Prinsip Koperasi Indonesia ........................................................... 15 2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ............................ 17 a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .... 17 b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ....... 19 c. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .. 20 3. Penilaian Kesehatan Koperasi ............................................................. 22 a. Aspek Permodalan .............................................................................. 23 b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif ........................................................ 28 c. Aspek Manajemen ............................................................................... 42

xiv

d. Aspek Efisiensi ................................................................................... 49 e. Aspek Likuiditas ................................................................................. 51 f. Aspek Jati Diri Koperasi ..................................................................... 53 g. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan................................................ 55 h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah ....................................................... 58 B. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 59 C. Kerangka Penelitian .................................................................................. 64 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 65 A. Ruang Lingkup Penelitian ......................................................................... 65 B. Metode Penentuan Sampel ........................................................................ 66 C. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 67 D. Metode Analisis Data ................................................................................ 68 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 72 A. Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................................... 72 B. Hasil dan Pembahasan............................................................................... 74 1. Analisis Aspek Permodalan ................................................................ 74 2. Analisis Aspek Kualitas Aktiva Produktif .......................................... 83 3. Analisis Aspek Manajemen................................................................. 92 4. Analisis Aspek Efisiensi ..................................................................... 95 5. Analisis Aspek Likuiditas ................................................................. 104 6. Analisis Aspek Jati Diri Koperasi ..................................................... 113 7. Analisis Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan ............................... 118 8. Analisis Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah ...................................... 123 9. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kota Tangerang Selatan .................................. 125 BAB V PENUTUP .............................................................................................. 131 A. Kesimpulan ............................................................................................. 131 B. Implikasi dan Saran ................................................................................. 134 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 136 LAMPIRAN ........................................................................................................ 139

xv

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2013 – 2016......................3 Tabel 2.1 Perhitungan Kriteria Rasio Permodalan .................................................25 Tabel 2.2 Modal inti dan modal pelengkap KSPPS ...............................................27 Tabel 2.3 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ...................27 Tabel 2.4 Perhitungan Kriteria Rasio CAR............................................................28 Tabel 2.5 Pehitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan ..........................................................39 Tabel 2.6 Perhitungan Rasio PAR .........................................................................40 Tabel 2.7 Perhitungan Rasio PPAP........................................................................42 Tabel 2.8 Perhitungan Kriteria Manajemen Umum ...............................................44 Tabel 2.9 Perhitungan Kriteria Manajemen Kelembagaan ....................................46 Tabel 2.10 Perhitungan Kriteria Manajemen Permodalan .....................................47 Tabel 2.11 Perhitungan Kriteria Manajemen Aktiva .............................................48 Tabel 2.12 Perhitungan Kriteria Manajemen Likuiditas ........................................49 Tabel 2.13 Perhitungan Kriteria Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan ....50 Tabel 2.14 Perhitungan Kriteria Rasio Aktiva Tetap terhadao Total Modal .........51 Tabel 2.15 Perhitungan Kriteria Rasio Efisiensi Staf ............................................51 Tabel 2.16 Perhitungan Kriteria Rasio Kas............................................................52 Tabel 2.17 Perhitungan Kriteria Rasio Pembiayaan ..............................................53 Tabel 2.18 Perhitungan Kriteria Rasio PEA ..........................................................54 Tabel 2.19 Pehitungan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto ........................................54 Tabel 2.20 Perhitungan Kriteria Rasio Rentabilitas ...............................................55 Tabel 2.21 Perhitungan Kriteria Rasio Rentabilitas Ekuitas ..................................56 Tabel 2.22 Perhitungan Kriteria Rasio Kemandirian Operasional.........................56 Tabel 2.23 Perhitungan Kriteria Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah ......................58 Tabel 2.24 Predikat Tingkat Kesehatan .................................................................58 Tabel 2.25 Penelitian Terdahulu ............................................................................60 Tabel 3.1 Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ...................................................................................68

xvi

Tabel 3.2 Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS Koperasi .......................................71 Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria ..................................................73 Tabel 4.2 Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kota Tangerang Selatan ...................................................................................................74 Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dan Rasio CAR .......................................................................................................75 Tabel 4.4 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Permodalan ..................77 Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan, Rasio Portofolio Berisiko dan Rasio PPAP ...........................................................................................84 Tabel 4.6 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Kualitas Aktiva Produktif ................................................................................................86 Tabel 4.7 Hasil Perhitungan dan Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Manajemen ............................................................................................93 Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Efisiensi ...................................96 Tabel 4.9 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Efisiensi .......................97 Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Rasio Kas dan Rasio Pembiayaan ........................105 Tabel 4.11 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Likuiditas .................106 Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dan Rasio Partisipasi Bruto ................................................................................113 Tabel 4.13 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Jati Diri Koperasi ....115 Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset, Rasio Rentabilitas Ekuitas dan Rasio Kemandirian Operasional ...................................................118 Tabel 4.15 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS – Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan ........................................................................................120 Tabel 4.16 Hasil Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah.........................................124 Tabel 4.17 Peringkat Kesehatan KSPPS Kota Tangerang Selatan ......................126

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ..........................................................64

xviii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Penelitian Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan

usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya (Fathimah, 2016). Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Hatta, 2015). Dalam penjelasan UUD 1945 tersebut dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran ini lah yang sering dikemukakan oleh Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Dr. H. Mohammad Hatta yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai

1

prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Perintah untuk bekerja sama dalam usaha yang baik ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an pada potongan surat Al Maidah ayat 2, yang artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al Maidah:2) Dewasa ini, perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah cukup berkembang, dapat dilihat dari banyaknya koperasi syariah yang muncul yang mampu membantu usaha dari pengusaha kelas mikro, kecil dan menengah. Dikutip dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (www.depkop.go.id), koperasi syariah berkembang baik di Indonesia (UKM, 2016). Sesuai data yang didapat dari laman Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2016 pertumbuhan koperasi di Indonesia sebesar 1,26% dengan jumlah koperasi hingga tahun 2016 sebanyak 212.135 unit. Jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 37.783.160 orang dan volume usaha sebanyak Rp. 266.134.619.000.000. Dimana dari 150.223 unit usaha yang aktif, sebanyak 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan angggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun.dengan volume usaha Rp 5,2 triliun (UKM, Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik, 2016).

2

Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2013 – 2016 No

Indikator

Satuan

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

Jumlah Koperasi

Unit

203.701

209.488

212.135

2

Pertumbuhan Koperasi Jumlah Koperasi Aktif Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Anggota Koperasi Aktif Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif Permodalan

%

4,84

2,84

1,26

Unit

143.007

147.249

150.223

%

70,20

70,29

70,81

%

2,65

2,97

2,02

Orang

35.258.176

36.443.953

37.783.160

%

4,10

3,36

3,67

Rp.Juta

170.376.863

200.662.817

%

65,69

17,78

242.445.39 6 20,82

Rp.Juta

125.584.976

189.858.672

%

5,37

51,18

266.134.61 9 40,18

Rp.Juta

8.110.180

14.898.647

17.320.664

%

21,74

83,70

16,26

3 4

5

6 7

8 9 10 11 12 13

Pertumbuhan Permodalan Volume Usaha Pertumbuhan Volume Usaha Selisih Hasil Usaha (SHU) Pertumbuhan SHU

Sumber: Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321)

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia agar lebih produktif diantaranya dengan meningkatkan dan memajukan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), 3

pemberdayaan sektor koperasi dan UMKM sesuai dengan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan berlandaskan ideologi ekonomi kerakyatan, menurut Puan Maharani, UMKM merupakan soko guru ekonomi kerakyatan Indonesia, yang dibuktikan dengan ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada krisis ekonomi Indonesia (Taufiqurrohman, 2016). Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu ada reformasi koperasi untuk mewujudkan ekonomi berdikasi. Hal itu mengingat masih ada koperasi yang kesulitan permodalan dan persoalan organisasi (Melani, 2016). Sudah sejak lama, koperasi Indonesia sudah dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun, seiring perkembangan waktu saat ini peran koperasi terhadap perekonomian Indonesia justru makin tergerus. Kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional kurang dari 2% (Nurmayanti, 2016). Sejak dulu, koperasi telah menjadi salah satu dari tiga pilar perekonomian di Indonesia, selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Namun peran koperasi semakin mengecil dalam perekonomian Indonesia. Hal ini lah yang mendorong perlu adanya transparansi mengenai data tingkat kesehatan Koperasi di seluruh Indonesia. Agar fungsi Koperasi sebagai salah satu dari tiga pilar perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik. Dinas Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintahan yang mengawasi kegiatan dan perizinan koperasi serta membantu mengelola dan pembinaan koperasi dan UKM pada daerah-daerah di seluruh Indonesia (Fathimah, 2016). Sudah sewajarnya jika setiap Dinas Koperasi dan UKM di seluruh daerah-daerah di Indonesia telah memiliki data mengenai tingkat kesehatan koperasi, baik 4

koperasi simpan pinjam konvensional maupuan koperasi yang berlandaskan prinsip syariah. Karena penilaian tingkat kesehatan ini dapat membantu dinas setempat untuk mengetahui seberapa sehatnya setiap koperasi yang beroperasi di daerah tersebut, dan tentu akan mempermudah Dinas Koperasi dan UKM dalam menentukan dan memantau koperasi yang berada di tingkatan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, serta dalam pengawasan khusus yang ada di daerahnya masingmasing. Kesiapan koperasi untuk meningkatkan pembangunan manusia harus sejalan dengan tingkat kesehatan dari sebuah koperasi itu sendiri. Dengan demikian diperlukannya sebuah data mengenai kesehatan-kesehatan koperasi di Indonesia. Dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai suatu lembaga keuangan harus melaksanakan fungsi intermediasi yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri, harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya.

5

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Aturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah diperbaharui kedalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu objek penelitian untuk mengetahui kualitas dari koperasi itu sendiri. Hingga saat ini penelitian mengenai tingkat kesehatan koperasi syariah terbatas hanya pada sebuah entitas saja. Untuk melihat perkembangan dan kemampuan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, harus dapat diketahui melalui tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri. Lucky Megalia Nornita (2012) melakukan penelitian mengenai tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah yang langsung mengambil BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan standar pedoman penilaian tingkat kesehatan BMT dari PINBUK, menganalisis prediksi kondisi kinerja keuangan BMT Bina Ihsanul Fikri dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penilaian tingkat kesehatan BMT Bina Ihsanul Fikri berdasarkan standar pedoman penilaian tingkat kesehatan BMT dari PINBUK dan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan dari pihak BMT. Temuan dari penelitian ini terdapat perbedaan antara penilaian kesehatan BMT Bina Ihsanul Fikri berdasarkan standar pedoman 6

penilaian tingkat kesehatan dari PINBUK dan penilaian kesehatan dari pihak BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Dalam hasil penelitian ini juga diketahui bahwa tingkat kesehatan BMT Bina Ihsanul Fikri aspek jasadiyah dari segi kinerja keuangannya menurut standar pedoman penilaian kesehatan BMT dari PINBUK tahun 2000 – 2011 mendapatkan predikat kurang sehat. Berdasarkan aspek ruhiyah dengan menggunakan indikator visi dan misi serta pelaksanaan prinsip-prinsip syariah mendapatkan predikat sehat, sedangkan penilaian tingkat kesehatan berdasarkan aspek ruhiyah dengan menggunakan indikator kepekaan sosial dan rasa memiliki mendapatkan predikat cukup sehat (Norita, 2012). Penelitian lainnya mengenai penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah dilakukan dengan metode yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Burhanuddin Yusuf (2016) melakukan penelitian mengenai penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS. Objek pada penelitian ini adalah BMT Al Munawwarah Tangerang Selatan dengan hasil temuan bahwa BMT tersebut dikategorikan sebagai koperasi yang cukup sehat dengan skor sebesar 73,65 (Yusuf, 2016). Studi lainnya yang dilakukan Muhammad Ridwan Arif (2014) menunjukkan keadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berada di Kota Bandar Lampung dalam predikat cukup sehat. Penelitian ini masih menggunakan Peraturan Menteri Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Yusuf (2016). Penelitian mengenai analisis penilaian kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Bandar Lampung ini 7

menggunakan tiga sampel, yaitu KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah, KJKS BMT El-Hanif dan KJKS BMT Syariah Makmur yang ketiganya memperoleh predikat cukup sehat selama periode 2010-2012 (Afif, 2014). Seiring dengan pembaharuan terhadap suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintahan menyebabkan Peraturan Nomor:35.3/Per/M/KUKM/X/2007 sudah tidak digunakan lagi karena adanya sebuah peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peraturan terbaru mengenai pedoman penilaian kesehatan ini dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Perbedaan peraturan ini dengan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2007 adalah adanya perubahan nama entitas koperasi yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Selain itu, dalam peraturan baru yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini terdapat perbedaan penamaan dalam penggolongan predikat tingkat kesehatan. Pada peraturan tahun 2007 predikat tingkat kesehatan suatu koperasi dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Sementara dalam peraturan pedoman penilaian kesehatan terbaru, predikat tingkat kesehatan koperasi dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

8

Karena adanya peraturuan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, maka penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggunakan peraturan baru yang dikeluarkan yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi ini dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan prinsip syariah. Hasil dari penilaian tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawsan dan dalam pengawasan khusus. Dalam

upaya

pendukungan

terhadap

perkembangan

perekonomian

Indonesia, tingkat kesehatan koperasi di setiap wilayah Indonesia seharusnya dapat diketahui secara terpusat, agar Kementerian Koperasi dan UKM yang dibantu oleh setiap Dinas Koperasi dan UKM di daerah-daerah Indonesia dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan secara tepat. Tangerang Selatan sebagai kota yang masih terbilang muda telah menunjukkan prestasi yang tidak bisa diremehkan (Jamaludin, 2015). Kota Tangerang selatan sebagai kota strategis yang memiliki akses yang dekat ke Pemerintahan Pusat, memiliki kesempatan untuk meningkatkan potensi perekonomian khususnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk membantu perkembangan perekonomian di Indonesia. 9

Dimulai dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, agar Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dapat memfokuskan pengawasan dan pemantauan kepada Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berada di tingkat kesehatan yang berada dalam pengawasan hingga dalam pengawasan khusus. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Tangerang Selatan”. Fokus pada penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Tangerang Selatan. Perbedaan pada penelitian ini adalah telah menggunakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Pada penelitian ini, objek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memberikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari tahun 2014-2015.

B.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka

permasalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.

Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Tangerang Selatan tahun 2015?

10

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah: a. Untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah: a. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan informasi mengenai perkembangan pedoman penilaian kesehatan dan keadaan mengenai kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. b. Bagi Praktisi Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing koperasi, dan bagi koperasi diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu evaluasi terhadap kinerja koperasi sehingga dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki kinerja masing-masing koperasi.

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Tinjauan Literatur

1. Koperasi Secara Umum Ko-operasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya “bersama” dan “operasi” yaitu “bekerja”. Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama (Hatta, 2015). Menurut International Co-operative Alliance (ICA) menyebutkan bahwa: “A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically-controlled enterprise” (Alliance, 2005-2015). Dari kalimat diatas dapat di defenisikan bahwa: “Sebuah koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya bersama dan aspirasi melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis”.

Pengertian atau defenisi tentang Koperasi di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dijelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan segala kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

12

Menurut Jochen Ropke (dalam Tyas, 2014:9) menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu koperasi adalah para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama (Tyas, 2014). a. Landasan dan Asas Koperasi Indonesia Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas Koperasi. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya (Tyas, 2014). Dinyatakan dalam UU No. 17 Tahun 2012 pada Pasal 2 bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasar idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat (Tyas, 2014). UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan strukturil Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan strukturil ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita

13

moral bangsa, benar-benar dihayati (Tyas, 2014). Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal 3 disebutkan Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan Pasar 33 UUD 1945 yang merupakan salah satu

undang-undang

yang

mengatur

tentang

pengertian

perekonomian,

pemanfaatan SDA, dan Prinsip perekonomian Nasional. Pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 disebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Artinya semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945 (Tyas, 2014).

b. Tujuan Koperasi Indonesia Menurut UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 menyatakan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dengan tujuan ini, koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Karena perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan hanyalah koperasi (Hatta, 2015). Dan hanya koperasilah yang dapat merintis jalan yang aman dan sehat untuk mencapai kemakmuran rakyat, rohani dan jasmani, yang pasa gilirannya menjadi sendi kesejahteraan sosial. Koperasi menghidupkan semangat demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi politik dan ekonomi dan sosial (Hatta, 2015).

14

c. Prinsip Koperasi Indonesia Menurut Baswir (Dalam Tyas, 2014:12), “Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Menurut Intenational Co-operative Alliance, prinsip-prinsip koperasi adalah panduan koperasi yang menempatkan nilai-nilai ke dalam praktek, diantaranya: 1) Voluntary and Open Membership Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka bagi semua orang dapat menggunakan layanan tersebut dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, ras, politik atau agama. 2) Democratic Member Control Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikendalikan oleh anggota koperasi, yang secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pengurus koperasi melayani sebagai wakil-wakil terpilih yang bertanggung jawab untuk keanggotaan. Dalam koperasi primer anggota memiliki hak suara yang sama (Satu anggota, satu suara) dan koperasi di tingkat lain juga diatur secara demokratis. 3) Member Economic Participation Anggota menyumbang secara adil dan kontrol demokratis, modal dari koperasi. Setidaknya sebagian dari modal yang biasanya merupakan milik

15

bersama dari koperasi. Anggota koperasi biasanya menerima kompensasi yang terbatas, jika jasa, terhadap modal sebagai syarat keanggotaan. Anggota mengalokasikan surplus untuk salah satu atau semua tujuan berikut: mengembangkan koperasi, menyiapkan cadangan, manfaat

anggota

sebanding dengan transaksi dengan koperasi dan mendukung kegiatan lain yang disetujui oleh anggota. 4) Autonomy and Independence Koperasi yang otonom, adalah self-help organisasi yang dikendalikan oleh anggota koperasi. Jika masuk ke dalam perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memperoleh modal dari sumber eksternal, anggota koperasi akan melakukkannya dengan adanya jaminan pengendalian oleh anggota koperasi dan mempertahankan otonomi koperasi. 5) Education, Training and Information Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, wakil yang dipilih, manajer, dan karyawan sehingga dapat berkontribusi secara efektif untuk pengembangan koperasi. Koperasi menginformasikan kepada masyarakat umum tentang sifat dan manfaat dari kerjasama. 6) Co-operation among Co-operatives Koperasi melayani anggota koperasi yang paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan berkerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional. 7) Concern for Community

16

Koperasi berkerja untuk pembangunan berkelanjutan dari komunitas koperasi melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota koperasi. Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 dalam Pasal 5. Dalam Pasal 5 disebutkan Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e) Kemandirian. f) Pendidikan perkoperasian; g) Kerja sama antar koperasi.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang

17

selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi tidak terlepas dari unit operasi yang dimilikinya. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi syariah sering juga disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT adalah salah satu institusi keuangan mikro islam yang menghimpun dan mendistribusikan dana untuk pengusaha mikro. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berkembang dari kegiatan Baitul Maal yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari muzzaki untuk diberikan kepada para mustahik dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial (Mulyaningrum, 2009).

18

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu (1) Baitul Maal untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana amal seperti Infaq dan Sedekah (2) Baitul Tamwil untuk memanajemen dana amal untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil (Hosen & Sa'roni, Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), 2012). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro islam merupakan program yang memberikan pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin sebagai modal mereka untuk membuat sebuah usaha yang mandiri untuk menghasilkan pendapatan sehingga memungkinkan mereka untuk mengurus diri mereka dan keluarga mereka (Microcredit Summit dalam (Rahman, 2010). World Bank telah mengakui program keuangan mikro ini sebagai sebuah pendekatan untuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan (Rahman, 2010).

b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi: 1.

Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;

2.

Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qard dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudhrabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik,

19

wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; 3.

Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah. Selain itu kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasaran prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.

c. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 9/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, dijelaskan bahwa: “Pengawasan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah upaya

20

yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan”. Sedangkan pemeriksaan adalah “proses dan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan”. Tujuan dari pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Pengawas koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ula yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syaraiah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Dalam sebuah KSPPS, jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.

21

Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas Syariah KSPPS dan USPPS bertugas untuk: a. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah; b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS; c. Mengawasi pengembangan produk baru; d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

3. Penilaian Kesehatan Koperasi Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat KSPPS dan USPPS Koperasi serta setiap kantor cabang. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/I/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bahwa kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

22

Untuk mewujudkan KSPPS dan USPPS yang dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga diperlukannya penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah demi meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan Sebagai organisasi ekonomi, koperasi dalam menjalankan usahanya memerlukan modal usaha. Peranan modal didalam operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup, koperasi tidak akan berjalan lancar (Ganitri, Suwendra, & Yulianthini, 2014). Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin berkembang dengan kekuatan sendiri. (Sari & Susanti, 2012). Faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal, suatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya (Ganitri, Suwendra, & Yulianthini, 2014). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya

23

akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya (Tyas, 2014). Sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang (Hendar, 2010). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam pasal 66 menyatakan bahwa: 1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. 2) Selain modal tersebut, modal Koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS/USPPS koperasi adalah permodalan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Dalam Peraturan Menteri KUKM No.16 Tahun 2015 menjelaskan bahwa modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

24

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS koperasi. Rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dirumuskan sebagai berikut: 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑥 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0. b. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan Tabel 2.1 Perhitungan Kriteria Rasio Permodalan Rasio Permodalan (%) 0 5 10 15 20

Nilai Kredit 0 25 50 75 100

Bobot Skor (%) 5 5 5 5 5

Skor 0 1,25 1,50 3,75 5,0

Kriteria 0 – 1,25 1,26–2,50 2,51–3,75 3,76–50

Tidak Sehat Kurang sehat Cukup sehat Sehat

25

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya.

Penggunaan

rasio

ini

dimaksudkan

agar

para

pengelola

KSPPS/USPPS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS koperasi semakin sehat. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

26

Tabel 2.2 Modal inti dan modal pelengkap KSPPS

No

Komponen Modal

(1) (2) MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP: 1. Modal anggota a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib 2. Modal Penyetaraan 3. Modal Penyertaan 4. Cadangan Umum 5. Cadangantujuan risiko 6. Modal sumbangan 7. SHU belum dibagi JUMLAH

Nilai (Rp) (3)

Bobot Pengakuan (%) (4)

Modal Yang diakui (Rp) (3) x (4)

100 100 100 50 100 50 100 50

b. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Tabel 2.3 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No

Komponen Aktiva

(1) 1. 2. 3. 4. 5.

(2) Kas Simpanan/rekening di bank syariah Simpanan/rekening di KJKS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain JUMLAH

6. 7.

Nilai (Rp) (3)

Bobot Risiko (%) (4) 0 20 50 100 50

Modal tertimbang (Rp) (3) x (4)

70 70

27

c. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR. d. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100. e. Nilai kredit dikalikan dengan 5%, diperoleh skor CAR Tabel 2.4 Perhitungan Kriteria Rasio CAR Rasio CAR (%) <6 6-<7 7-<8 ≥8

b.

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 5 5 5 5

Skor 1,25 2,50 3,75 5,00

Kriteria Tidak sehat Kurang sehat Cukup sehat Sehat

Aspek Kualitas Aktiva Produktif Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang

dimiliki dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan earning asset (aktiva yang menghasilkan), karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas (Rosyada, 2015). Aktiva

produktif

adalah

kekayaan

KSPPS/USPPS

Koperasi

yang

mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tiga rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan

28

pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). Kolektabilitas pembiayaan terdiri dari: 1. Pembiayaan Lancar 1) Akad Mudharabah dan Musyarakah Akad pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok dan pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP). 2) Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo. 2. Pembiayaan Kurang Lancar 1) Akad Mudharabah dan Musyarakah a) Akad dengan pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyrakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tungggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan

29

atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP < RP ≤ 80% PP). b) Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP < RP ≤ 80% PP). c) Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP diatas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP < RP ≤ 80% PP). 2) Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah murahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa. a) Akad dengan pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

30

b) Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad tersebut dikatan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari. c) Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jstuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu minggu). 3. Pembiayaan Diragukan 1. Akad Mudharabah dan Musyarakah a. Akad dengan pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarkah dikatakan diragunan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

31

b. Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil). c. Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil). 2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa. a. Akad dengan pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu bulan) sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokoko dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan

32

6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan. b. Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari. c. Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

33

4. Pembiayaan Macet 1. Akad Mudharabah dan Musyarakah a. Akad dengan pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran. b. Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran. c. Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran. 2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa. a. Akad dengan pembayaran bulanan

34

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan. b. Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari. c. Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan

35

angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu. Kolektabilitas Piutang terdiri dari: a.

Lancar Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin harian, mingguan maupun

bulanan digolongkan lancar apabila memenuhi syarat dibawah ini, yaitu: a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat. c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. b.

Kurang Lancar 1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewwati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.

36

2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. 3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari. Selain itu, akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian, mingguan, maupun bulanan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi syarat dibawah ini, yaitu: a. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan. b. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. c. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang. d. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. c.

Diragukan 1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragunakan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

37

2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (seratus lima puluh) hari sampai 210 (dua ratus sepuluh) hari. Selain itu akad murabahah digolongkan diragukan apabila: 1. Terdapat informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya. 2. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 3. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang. d.

Macet 1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari dan tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan. 2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari dan tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

38

3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari dan tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25 dan untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100 dan nilai kredit dikalikan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%) >12

Nilai Bobot Kredit (%)

Skor

Kriteria

25

10

2,50

0 - < 2,5

9 – 12

50

10

5,00

2,5 - < 5,00

5 -8 <5

75 100

10 10

7,50 5,00 - < 7,50 10,00 7,50 – 10,00

Tidak Lancar Kurang Lancar Cukup Lancar Lancar

Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan beberapa cara berikut ini: a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok

39

1) Lambat 1 – 30 hari (portofilio berisiko 1) 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2) 3) Lambar 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3) 4) Lambar > 90 hari (portofolio berisiko 4) b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut: Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko) = (1) + (2) + (3) + (4) = .......% d. Cara menentukan skor Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100 dan nilai kredit dikalikan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut: Tabel 2.6 Perhitungan Rasio PAR Rasio PAR (%) >30 26 – 30 21 - < 26 < 21

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 5 5 5 5

Skor 1,25 2,50 3,75 5,00

Kriteria 0 -< 1,25 1,25 - < 2,50 2,50 - < 3,75 3,75 – 5,0

Sangat berisiko Kurang Berisiko Cukup Berisiko Tidak Berisiko 40

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut: a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. b. Menghitung nilai PPAP dari nerasa pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan. c. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen presentase pembentukan PPAPWD dengan kolektabilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD 1. 0,5% dari aktiva profuktif lancar. 2. 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya. 3. 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya. 4. 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debet. d. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%/

41

e. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100. f. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP. Contoh perhitungan sebagai berikut: Tabel 2.7 Perhitungan Rasio PPAP Rasio PPAP (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nilai Kredit 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bobot (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Skor 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Kriteria

0 - < 1,25 1,25 - < 2,5 2,5 - < 3,75 3,75 – 5

Macet Diragukan Kurang Lancar Lancar

c. Aspek Manajemen Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu: a) Manajemen umum b) Kelembagaan c) Manajemen permodalan d) Manajemen aktiva e) Manajemen likuiditas

42

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut: a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut: 1. Apakah KSPPS/ USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas? 2. Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS / USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya? 3. Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun? 4. Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang? 5. Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan? 6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya? 7. Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan?

43

8. KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan? 9. Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri

kegiatan

operasional

sehari-hari

yang

cenderung

menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi? 10. Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/ USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 11. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi? 12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif? Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 Perhitungan Kriteria Manajemen Umum Positif 1 2 3 4 5 6

Nilai Kredit Bobot 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Kriteria 0 – 0,75 0,76 – 1,60 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

Tidak baik Kurang baik Cukup Baik Baik

44

7 8 9 10 11 12

1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut: 1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan? 2.

KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masingmasing karyawannya?

3.

Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah?

4. KSPPS /USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)? 5. KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi? 6. KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

45

Tabel 2.9 Perhitungan Kriteria Manajemen Kelembagaan Positif 1 2 3 4 5 6

Nilai Kredit Bobot 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Kriteria 0 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik

c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). Adapun daftar pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut: 1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset? 2. Țingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya? 3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan? 4. Simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya? 5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

46

Tabel 2.10 Perhitungan Kriteria Manajemen Permodalan Positif 1 2 3 4 5

Nilai Kredit Bobot 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00

Kriteria 0 – 07,5 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik

d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban positif). Adapun daftar pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut: 1. Pembiąyaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan? 2. Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah? 3. Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan? 4. Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya? 5. KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif? 6. Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah? 7. Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/ USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian?

47

8. Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite? 9. Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya? 10. KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya? Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.11 Perhitungan Kriteria Manajemen Aktiva Positif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Kredit Bobot 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,30

Kriteria

0 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik

e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). Adapun daftar pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas? 2. Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya?

48

3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo? 4. Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi? 5. Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas? Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.12 Perhitungan Kriteria Manajemen Likuiditas Positif 1 2 3 4 5

d.

Nilai Kredit Bobot 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00

Kriteria 0 – 0,75 0,76 - 1,50 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik

Aspek Efisiensi Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio

yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total asset, rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi

49

penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan unutk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian Contoh perhitungan sebagai berikut: Tabel 2.13 Perhitugan Kriteria Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan Rasio Biaya Nilai Bobot Operasional terhadap Kredit (%) Pelayanan (%) >100 25 4 85 – 100 50 4 69 – 84 75 4 0 – 68 100 4

Skor

Kriteria

1 2 3 4

Tidak efisien Kurang efisien Cukup efisien Efisien

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

50

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perhitungan Kriteria Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Modal Rasio aktiva tetap terhadap Total Modal (%) 76 – 100 51 – 75 26 – 50 0 – 25

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 4 4 4 4

Skor

Kriteria

1 2 3 4

Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik

Rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai berikut: a. Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian: Contoh perhitungan sebagai berikut: Tabel 2.15 Perhitungan Kriteria Rasio Efisiensi Pelayanan Rasio Efisiensi Pelayanan < 50 50 – 74 75 – 99 >90

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 2 2 2 2

Skor

Kriteria

0,5 1 1,5 2

Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik

e. Aspek Likuiditas Dalam usaha simpan pinjam, pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, baik untuk membayar penarikan dana simpanan anggota koperasi maupun kewajiban jangka pendek lainnya (Sudarma &

51

Yasa, 2013). Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan. Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih bedar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100. b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian Contoh perhitungan adalah sebagai berikut: Tabel 2.16 Perhitungan Kriteria Rasio Kas Rasio kas (%) < 14 dan > 56 (14 – 20) dan (46 – 56) (21 – 25) dan (35 – 45) (26 – 34)

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 10 10 10 10

Skor

Kriteria

2,5 5 7,5 10

Tidak likuid Kurang likuid Cukup likuid Likuid

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut: a.

Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.

52

b.

Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Perhitungan Kriteria Rasio Pembiayaan Rasio pembiayaan (%) < 50 51 – 75 76 – 100 >100

f.

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 5 5 5 5

Skor 1,25 2,50 3,75 5

Kriteria Tidak likuid Kurang likuid Cukup likuid Likuid

Aspek Jati Diri Koperasi Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan

koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: a.

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

b.

Rasio Partisipasi Bruto. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

53

a.

Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.

b.

Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.18 Perhitungan Kriteria Rasio PEA Rasio PEA (%) <5 5 – 7,99 8 – 11,99 >12

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 5 5 5 5

Skor

Kriteria

1,25 2,50 3,75 5

Tidak bermanfaat Kurang bermanfaat Cukup bermanfaat Bermanfaat

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut: a.

Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.

b.

Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut: Tabel 2.19 Perhitungan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto Rasio Partisipasi Bruto < 25 25 – 49 50 – 75 >75

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%)

Skor

Kriteria

5 5 5 5

1,25 2,50 3,75 5

Rendah Kurang Cukup Tinggi

54

g. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut: a.

Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

b.

Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Tabel 2.20 Perhitungan Kriteria Rasio Rentabilitas Rasio Rentabilitas Aset (%) <5 5 – 7,4 7,5 – 10 >10

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 3 3 3 3

Skor

Kriteria

0,75 1,50 2,25 3,00

Rendah Kurang Cukup Tinggi

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut: a.

Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

b.

Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

55

Tabel 2.21 Perhitungan Kriteria Rasio Rentabilitas Ekuitas Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) <5 5 – 7,4 7,5 – 10 >10

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 3 3 3 3

Skor

Kriteria

0,75 1,50 2,25 3,00

Rendah Kurang Cukup Tinggi

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut: a.

Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

b.

Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. Tabel 2.22 Perhitungan Kriteria Rasio Kemandirian Operasional Rasio Kemandirian Operasional (%) <100 100- 125 126 – 150 >150

Nilai Kredit 25 50 75 100

Bobot (%) 4 4 4 4

Skor

Kriteria

1 2 3 4

Rendah Kurang Cukup Tinggi

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada

56

hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 buah dengan bobot 10% berarti untuk setiap jawaban positif 1 memperoleh nilai kredit bobot 1. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dianalisa dalam aspek kepatuhan prinsip syariah ini adalah sebagai berikut: 1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah? 2. Penempatan dana pada bank syariah? 3. Adanya Dewan Pengawas Syariah? 4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangn syariah? 5. Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan Anggota yag diselenggarakan secara berkala? 6. Manajemen

KSPPS/USPPS

Koperasi

memiliki

sertifikat

pendidikan

pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten? 7. Frekuansi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun? 8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah? 9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota? 10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu?

57

Dari pertanyaan-pertanyaan diatas, pembobotan penilaian pada aspek kepatuhan prinsip syariah ini dapat dilihat pada tabel contoh perhitungan di bawah ini: Tabel 2.23 Perhitungan Kriteria Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah Positif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Kredit Bobot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kriteria

0 – 2,50 2,51 – 5,00 5,01 – 7,50 7,51 – 10,00

Tidak patuh Kurang patuh Cukup patuh Patuh

Penetapan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) komponen diatas diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.24 Predikat Tingkat Kesehatan SKOR 80,00 ≤ x ≤ 100 66,00 ≤ x ≤ 80,00 51,00 ≤ x ≤ 66,00 0 < x < 51,00

PREDIKAT Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus

58

B.

Penelitian Terdahulu Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai penilaian kesehatan ini hanya

terbatas pada studi kasus pada sebuah KSPPS atau BMT saja dengan aturan yang sudah tidak berlaku lagi. Penelitian sebelumnya juga belum ada ditemukan untuk menganalisis penilaian kesehatan koperasi pada suatu wilayah pemerintahan dengan peraturan yang terbaru.

59

Tabel 2.25 Penelitian Terdahulu Penelitian (Tahun) Abdul Rahim Abdul Rahman

Judul Penelitian Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty allevation

Journal Humanomics Vol.26 No.4, 2010 Pp.284-295

M. Nadratuzzaman Hosen & Lia Syukriyah Sa’roni International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences (2012)

Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Hasil Penelitian (Kesimpulan) 1. Jenis Penelitian: Kualitatif Keuangan Islam menawarkan berbagai skema 2. Sumber Data: dan instrumen etika yang dapat dikembangkan 3. Sampel: dan disesuaikan dengan tujuan keuangan 4. Metode Analisis: Penelitian ini mikro. Skema qardhul hasan, murabahah, tidak melakukan pengujian dan ijarah relatif relatif mudah dikelola dan secara empiris, hanya berupa akan menjamin kebutuhan modal (qardhul penelitian konsepttual yang hasan), peralatan (murabahah) dan peralatan melihat potensi skema sewaan untuk calon pengusaha mikro dan pembiayaan syariah untuk masyarakat miskin. Skema partisipatif seperti tujuan pembiayaan mikro. mudharabah dan musyarakah, di sisi lain, memiliki potensi besar untuk tujuan keuangan mikro karena skema ini dapat memenuhi kebutuhan berbagi risiko bagi para pengusaha mikro. 1. Jenis Penelitian: Kualitatif Hasil penelitian ini menunjukan faktor 2. Sumber Data: Interview dan penentu dari kesuksesan Baitul Maal wat Kuesioner, dan Laporan Tamwil adalah kemampuan manajemen Keuangan BMT Berkah keuangan, karakteristik pembiayaan nasabah, Madani Cimanggis kemampuan manajemen risiko, keakraban 3. Sampel: 80 Orang nasabah antara nasabah dengan tim manajemen BMT, BMT Berkah Madani teknologi informasi dan jaringan. Cimanggis Metode Penelitian

60

Penelitian (Tahun)

Judul Penelitian

Alif Rohmaning Tyas (2014)

Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011 – 2013

Fauzia Ratih Ismaya, Hari Susanta dan Rodhiyah

Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Motode CAMEL Pada

Metode Penelitian 4. Metode Analisis: Metode ini menggunakan analisis laporan keuangan, analisis karakteristik, analisis risiko, analisis nilai dan sikap dari pelanggan dan analisis dukungan sistem bisnis BMT. 1. Jenis Penelitian: Evaluatif Deskriptif 2. Sumber Data: Wawancara dan Laporan Keuangan KSP Mukti Bina Usaha. 3. Sampel: KSP Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat. 4. Metode Analisis: Analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 1. Jenis Penelitian: Kuantitatif 2. Sumber Data: Laporan Keuangan. 3. Sampel: BMT Tamzis Wonosobo

Hasil Penelitian (Kesimpulan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011 – 2013 berada dalam kategori cukup sehat dengan mendapatkan skor sebesar 68,02

Hasil penelitian ini menemukan bahwa BMT Tamzis Wonosobo pada semua faktor CAMEL dalam kategori sehat kecuali pada faktor rentabilitas, karena pertumbuhan aktiva yang terlalu tinggi yang menunnjukkan banyaknya dana yang digunakan untuk

61

Penelitian Judul Penelitian (Tahun) Jurnal Ilmu Baituttamwil Tamzis Administrasi Bisnis, Wonosobo Volume 3, No 1, 2014

Muhammad Akhyar Adnan dan Shochrul Rohmatul Ajija Humanomics Vol.31 No. 2, 2015 Pp. 160182

Hasmayati

The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution

Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Metode Penelitian 4. Metode Analisis: Metode analisis menggunakan CAMEL yang menganalisis 5 aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek rentabilitas dan aspek likuiditas yang berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.96/Kep/M.KUKM/IX/2004. 1. Jenis Penelitian: Kuantitatif 2. Sumber Data: Interview 3. Sampel: 200 nasabah BMT MMU Sidogiri 4. Metode Analisis: Analisis deskriptif statistik dengan beberapa pengukuran yaitu headcount ratio (HC), Kesenjangan Kemiskinan, Sen Indeks dan Foster, Greer dan Thorbecke (FGT) Indeks 1. Jenis Penelitian: Deskriptif Kuantitatif

Hasil Penelitian (Kesimpulan) menambah aktiva dari tahun ke tahun dibandingkan dengan dana yang disalurkan ke masyarakat untuk pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa BMT secara efektif dapat mengurangi kemiskinan, karena pembiayaan yang diberikan oleh BMT dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga pelanggan. Tingkat kemiskinan yang diukur dengan beberapa indeks, yaitu headcount ratio (HC), Kesenjangan Kemiskinan, Sen Indeks dan Foster, Greer dan Thorbecke (FGT) Indeks juga menemukan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BMT dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KJKJ BMT At Taqwa melalui perhitungan delapan aspek

62

Penelitian (Tahun) Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol.1, No.2, Oktober 2016: 163:170

Judul Penelitian

Metode Penelitian

Syariah Berbasis 2. Sumber Data: Kuesioner dan Masjid (Studi Kasus wawancara dan Laporan Koperasi Jasa Keuangan KJKS BMT AtKeuangan Syariah Taqwa Baitul Mal Tamwil 3. Sampel: BMT At Taqwa At-Taqwa – Masjid 4. Metode Analisis: Analisis At-Taqwa dalam penelitian ini Kemanggisan Jakarta) menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis penilaian kesehatan dan deskriptif kualitatif melalui survey kepuasan konsumen.

Hasil Penelitian (Kesimpulan) menunjukkan KJKS BMT At Taqwa berada pada level cukup segat dan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari tujuh rasio keuangan yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan koperasi tersebut yaitu rasio NPF, rasio portofolio pembiayaan berisiko, rasio kelembagaan, rasio aktiva tetap terhadap total asset, rasio ROE, rasio partisipasi bruto dan rasio partisipas anggota.

63

C.

Kerangka Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis

dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kota Tangerang Selatan

Analisis Tingkat Kesehatan dengan Berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan K. KUKM No. 07/Per/Dep/6/IV/2016

Permodalan

Kualitas Aktiva Produktif

Kemandirian dan Pertumbuhan

Manajemen

Jati Diri Koperasi

Efisiensi

Likuiditas

Prinsip Syariah

Hasil Analisis

Sehat

Cukup Sehat

Dalam Pengawasan

Dalam Pengawasan Khusus

64

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.

Ruang Lingkup Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2014). Pada penelitian ini, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan aspek-aspek kesehatan yang diteliti. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Dalam penilaian kesehatan, penelitian ini mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan pengawasan kepada koperasi-koperasi yang telah dinilai. Berdasarkan data hasil penelitian ini, pengambil kebijakan dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dapat memperbaiki pengawasan yang harus dilakukan terhadap koperasi-koperasi yang berada di wilayahnya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan jenis data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat

65

Anggota Tahunan (RAT) dan laporan keuangan KSPPS tahun 2015. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data sekunder umumnya digunakan dalam penelitian arsip (archival research) yang memuat kejadian masa lalu (historis) (Indrianto, Nur, & Supomo, 2002). Data sekunder dapat diperoleh melalui sumber yang ada dan data tidak perlu dikumpulan sendiri oleh peneliti.

B.

Metode Penentuan Sampel Koperasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Dalam studi kualitatif (Qualitative study) dapat menggunakan sampel yang kecil. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti untuk tujuan tertentu dengan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sekaran, 2014). Adapun kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain: 1.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Baitul Maal wat Tamwil yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

66

2.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Baitul Maal wat Tamwil yang menyerahkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

3.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Baitul Maal wat Tamwil yang menyajikan data laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 pada Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015. Pertimbangan-pertimbangan ini dibuat untuk menghasilkan sampel yang

dapat mewakili populasi yang sebenarnya.

C.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode studi dokumentasi, karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Kajian atau studi dokumentasi ini membantu penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca suratsurat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya (Sarwono, 2006). Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan pertanggungawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Laporan Keuangan KSPPS Tahun 2015. Data diperoleh melalui perizinan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

67

D.

Metode Analisis Data Teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif

dengan analisis penilaian kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan rincian sebagai berikut: 1.

Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSPPS Penilaian kesehatan KSPPS/USPPS koperasi meliputi penilaian terhadap

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dnegan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

No.

Aspek yang dinilai

Komponen

Bobot Penilaian dalam (%)

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

1.

Permodalan

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 b.Rasio kecukupan modal (CAR)

5 10 5

68

No.

Aspek yang dinilai

Komponen

Bobot Penilaian dalam (%)

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 × 100% 𝐴𝑇𝑀𝑅 a.Rasio tingkat pembiayaan dan putang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

10

b.Rasio portofolio pembiayaan berisiko 2.

Kualitas Aktiva Produktif

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

5

20

c.Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 𝑃𝑃𝐴𝑃 × 100% 𝑃𝑃𝐴𝑃𝑊𝐷

3.

Manajemen

a.Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas a.Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 100% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

5

3 3 3 3 3

15

4

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset 4.

Efisiensi

10 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

4

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

5.

Likuiditas

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑎𝑗𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 a.Cash rasio

2

10

69

15

No.

Aspek yang dinilai

Komponen

Bobot Penilaian dalam (%)

𝐾𝑎𝑠 + 𝐵𝑎𝑛𝑘 × 100% 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 b.Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 × 100% 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 a.Rasio partisipasi bruto 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑁𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 × 100%

6.

Jatidiri Koperasi

5

5

b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) 𝑀𝐸𝑃 + 𝑆𝐻𝑈 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 + 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏 × 100%

10 5

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Partisipasi Ekonomi Anggota a. Rentabilitas Aset 𝑆𝐻𝑈 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ, 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑥 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 7.

Kemandirian b. Rentabilitas Ekuitas 𝑆𝐻𝑈 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 dan 𝑥 100% Pertumbuhan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

Kepatuhan Prinsip Syariah TOTAL 8.

3

10

3

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑥 100% 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛

4

Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

10

10 100

70

2.

Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS Penetapan tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan berdasarkan

perhitungan pada 8 (delapan) aspek, sehingga diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS Koperasi SKOR PREDIKAT 80,00 ≤ x ≤ 100 Sehat 66,00 ≤ x ≤ 80,00 Cukup Sehat 51,00 ≤ x ≤ 66,00 Dalam Pengawasan 0 ≤ x ≤ 51,00 Dalam Pengawasan Khusus Sumber: (Permen KUKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016)

71

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.

Gambaran Umum Objek Penelitian Dalam menganalisis tingkat kesehatan KSPPS Koperasi, penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif seperti yang dilakukan oleh beberapa penelitianpenelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam penelitian ini, salah satunya dengan menggunakan peraturan terbaru yang di keluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini hanya dibatasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Baitul Maal wat Tamwil yang menyerahkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 yang juga mencantumkan posisi keuangan pada tahun 2014. Objek penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) / Baitul Maal wat Tamwil yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

2.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Baitul Maal Wat Tamwil yang menyerahkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

72

3.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Baitul Maal wat Tamwil yang menyajikan data laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 pada Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015. Adapun proses seleksi sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria Kriteria Total koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) / Baitul Maal wat Tamwil yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Koperasi yang tidak menyerahkan laporan rapat anggota tahunan tahun buku 2015 Koperasi yang tidak mencantumkan laporan keuangan tahun 2014 pada laporan rapat anggota tahunan tahun buku 2015 Jumlah koperasi yang digunakan untuk penelitian Jumlah keseluruhan sampel (hanya 1 tahun) Sumber: Data diolah sendiri

Jumlah 13

(3) (2) 8 8

Adapun KSPPS Koperasi / BMT yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu BMT Syahida IKALUIN, BMT Al Jibaal, BMT Al Fath IKMI, BMT Al Bayan, BMT Al Ittihad, BMT Al Munawwarah, dan BMT Bumi Syariah. Informasi mengenai profil dari koperasi yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

73

Tabel 4.2 Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kota Tangerang Selatan No

Nama KSPPS

Akta Pendirian

1.

BMT Syahida Ikaluin

518/163/BH/XI.08/Kop.UKM

2.

BMT Al Jibaal

243/BH/KDK.10.4/XII/1998

3. 4. 5.

650/BH/KWK.10/VI/1998 2/BH/KDK.10.4/I/1999 518/23/BH/Koperasi 518/26/BH/DisKUK

-

7.

BMT Al Fath IKMI BMT Al Bayan BMT Al Ittihad BMT Al Munawwarah BMT Bumi Syariah

Tahun Pendirian 13 Mei 2014 9 Desember 1998 29 Juni 1998 4 Januari 1999 2 Mei 2006

8.

BMT Mekar Da’wah

6.

B.

518/119/BH/XI.08/KOP.UKM 12 Februari 01/KSU-SMD/II/2004 2004

Hasil dan Pembahasan 1. Analisis Aspek Permodalan Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS Koperasi adalah aspek

permodalan. Penilaian aspek permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu rasio perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio perbandingan modal sendiri terhadap total aset bertujuan untuk mengukur kemampuan KSPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Sedangkan Rasio Kecukupan Modal atau capital adequacy ratio (CAR) diliakukan agar KSPPS Koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu. Dari data-data sekunder yang telah didapatkan, maka dapat dilihat hasil dari rasio-rasio pada aspek permodalan KSPPS Koperasi / BMT Kota Tangerang Selatan pada tabel di bawah ini: 74

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dan Rasio CAR

No.

Nama KSPPS/BMT

1. BMT Syahida Ikaluin 2. BMT Al Jibaal 3. BMT Al Fath IKMI 4. BMT Al Bayan 5. BMT Al Ittihad 6. BMT Al Munawwarah 7. BMT Bumi Syariah 8. BMT Mekar Da’wah Sumber: Data sekunder yang diolah

Rasio (%) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 34,07 21,13 9,77 24,14 15,78 11,54 29,54 7,86

CAR 36,37 32,58 8,53 25,98 14,75 10,39 30,76 8,02

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan rasio yang terjadi pada setiap KSPPS/BMT. Pada KSPPS Koperasi, rasio modal sendiri terhadap total asset dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20% yang artinya koperasi tersebut telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan di koperasi tersebut. Selain itu sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih yang artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri sebesar 8%, dan apabila sebuah koperasi memiliki nilai CAR di atas 8% maka menunjukkan koperasi tersebut semakin sehat. Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat BMT Syahida IKALUIN pada Rasio modal sendiri terhadap total asset memiliki nilai rasio sebesar 34,07% dan pada rasio kecukupan modal (CAR) memiliki rasio 36,37%. Lalu, BMT Al Jibaal pada rasio modal sendiri terhadap total aset memiliki nilai sebesar 21,13% dan pada rasio kecukupan modal memiliki nilai rasio sebesar 32,58%. Kemudian, BMT Al Fath IKMI memiliki nilai 9,77% pada rasio modal sendiri terhadap total aset dan memiliki nilai sebesar 8,53%. Selanjutnya, BMT Al Bayan memiliki nilai 24,14%

75

pada rasio modal sendiri terhadap total aset dan memiliki nilai 25,98% pada rasio kecukupan modal. Selanjutnya, BMT Al Ittihad memiliki nilai rasio sebesar 15,78% pada rasio modal sendiri terhadap total aset dan pada rasio kecukupan modal (CAR) memiliki nilai 14,57%. Kemudian, BMT Al Munawwarah pada rasio sendiri terhadap total aset memiliki nilai rasio sebesar 11,54% dan pada rasio kecukupan modal (CAR) memiliki nilai 10,39%. Selanjutnya, BMT Bumi Syariah memiliki nilai sebesar 29,54% pada rasio modal sendiri terhadap total aset dan sebesar 30,76% pada rasio kecukupan modal. Terakhir, BMT Mekar Da’wah memiliki nilai 7,86% pada rasio modal sendiri terhadap total aset dan 8,02% pada rasio kecukupan modal. Dari 8 koperasi yang menjadi objek pada penelitian ini, terdapat 4 koperasi yang memiliki nilai rasio modal sendiri terhadap total aset lebih dari 20% yang berarti koperasi-koperasi ini telah dipercaya oleh nasabah dalam menyimpan dana di koperasi tersebut, dan pada rasio kecukupan modal (CAR) seluruh koperasi yang menjadi objek dalam penelitian ini memiliki nilai di atas 8% yang artinya koperasi tersebut semakin sehat. Perhitungan ini menjadi langkah awal dalam melakukan penilaian kesehatan terhadap setiap koperasi. Penilaian kesehatan atas setiap rasio pada aspek permodalan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

76

Tabel 4.4 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS - Aspek Permodalan No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nama KSPPS

Rasio (%)

Nilai Kredit

BMT Syahida IKALUIN a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

34,07 36,37

100 100

BMT Al Jibaal a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

21,13 32,58

BMT Al Fath IKMI a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

Bobot

Skor

Predikat

5% 5% Total

5 5 10

Sehat Sehat

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Sehat Sehat

9,77 8,53

25 100

5% 5% Total

1,25 5 6,25

Tidak Sehat Sehat

BMT Al Bayan a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

24,14 25,98

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Sehat Sehat

BMT Al Ittihad a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

15,78 14,75

75 100

5% 5% Total

3,75 5 8,75

Cukup Sehat Sehat

BMT Al Munawwarah a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

11,54 10,39

50 100

5% 5%

2,5 5

Kurang Sehat Sehat 77

No. 7.

8.

Nama KSPPS

Rasio (%)

BMT Bumi Syariah a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

29,54 30,76

BMT Mekar Da’wah a. Rasio Modal Sendiri : Total Aset b. CAR

7,86 8,02

Nilai Kredit

Bobot

Skor

Predikat

Total

7,5

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Sehat Sehat

50 100

5% 5% Total

2,5 5 7,5

Kurang Sehat Sehat

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

78

Analisis pada tabel 4.4 menunjukkan penilaian kesehatan KSPPS Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015 pada Aspek Permodalan. Pada aspek permodalan ini, skor maksimal yang mampu didapatkan oleh setiap KSPPS/BMT adalah 10. Dari 8 KSPPS/BMT, 4 diantaranya mendapatkan skor maksimal, yaitu BMT Syahida Ikaluin, BMT Al Jibaal, BMT Al Bayan, dan BMT Bumi Syariah. BMT Syahida Ikaluin mendapatkan skor sebesar 5 pada rasio modal sendiri terhadap total aset yang berarti mendapatkan predikat sehat, dan pada rasio CAR mendapatkan skor 5 yang berarti mendapatkan predikat sehat. Sehingga pada aspek permodalan ini BMT Syahida Ikaluin mendapatkan skor sebesar 10. Berdasarkan laporan keuangan dan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang selatan, BMT Syahida Ikaluin mengalami peningkatan pada sisi modal sendiri yaitu dari Rp. 117.500.000 pada tahun 2014, menjadi Rp. 153.706.288 pada tahun 2015. Peningkatan modal ini berasal dari naiknya simpanan pokok dan simpanan wajib yang juga mempengaruhi rasio kecukupan modal. BMT Al Jibaal mendapatkan skor sebesar 5 untuk rasio modal sendiri terhadap total aset dan skor 5 untuk rasio CAR, yang berarti mendapatkan predikat sehat untuk kedua rasio Sehingga pada aspek permodalan ini BMT Al Jibaal mendapatkan total skor sebesar 10. Berdasarkan laporan keuangan dan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, BMT Al Jibaal mengalami kenaikan yang signifikan pada sisi modal sendiri. Modal BMT Al Jibaal pada tahun 2014 sebesar Rp. 168.213.848 dan pada tahun 2015 naik hingga senilai Rp. 396.674.298. Kenaikan modal dari BMT Al Jibaal ini karena adanya modal penyertaan sebesar Rp. 154.130.000 yang diterima BMT Al Jibaal dari Program

79

Dompetku Indosat. Modal penyertaan ini adalah salah satu komponen penting jika KSPPS/BMT tidak mampu mengembangkan modal dari anggota koperasi itu sendiri, karena modal penyertaan ini didapatkan dari pemodal diluar anggota koperasi. Selain itu sisi simpanan wajib juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 59.880.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 115.180.000 pada tahun 2015, hal ini dikarenakan BMT Al Jibaal mengambil kebijakan untuk menaikkan dana simpanan wajib anggota dari Rp 15.000/bulan menjadi Rp. 25.000/bulan. Pada aspek ini BMT Al Fath IKMI mendapatkan skor sebesar 1,25 pada rasio modal sendiri terhadap total aset yang berarti memiliki predikat tidak sehat dan pada rasio kecukupan modal (CAR) mendapatkan skor sebesar 5 yang berarti sehat, sehingga pada aspek permodalan ini BMT Al Fath IKMI mendapatkan skor sebesar 6,25. Dilihat dari Laporan Keuangan BMT Al Fath yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, permodalan BMT Al Fath IKMI mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 2.279.520.445 pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.622.030.013 pada tahun 2015, begitu pula pada sisi aset juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 21.875.834.074 pada tahun 2014 menjadi Rp. 26.833.342.866 pada tahun 2015. Namun peningkatan aset ini tidak sebanding dengan peningkatan modal, sehingga nilai rasio permodalan pada BMT ini masih berada pada predikat cukup baik. BMT Al Bayan mendapatkan skor sebesar 5 untuk kedua rasio pada aspek permodalan ini, yang berarti mendapatkan predikat sehat untuk kedua rasio tersebut. Sehingga pada aspek permodalan ini mendapatkan total skor sebesar 10. Dari Laporan Keuangan yang diperoleh, dapat dilihat sisi permodalan BMT Al

80

Bayan mengalami peningkatan, khususnya di komponen simpanan wajib, cadangan umum dan SHU tahun berjalan. Simpanan wajib naik sebesar Rp. 3.000.000, cadangan umum naik sebesar Rp. 26.446.702, dan SHU tahun berjalan naik sebesar Rp. 24.146.039. BMT Al Ittihad mendapatkan skor sebesar 3,75 pada rasio modal sendiri terhadap total aset yang berarti memiliki predikat cukup sehat dan pada rasio kecukupan modal mendapatkan skor sebesar 5 yang berarti mendapatkan predikat sehat. Meskipun belum mampu mendapatkan skor maksimal pada rasio modal sendiri terhadap total aset, namun secara umum pada aspek permodalan ini BMT Al Ittihad mendapatkan predikat sehat. Dilihat dari laporan keuangan yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, pertumbuhan modal BMT Al Ittihad baik, dapat dilihat dari kenaikan modal sendiri yang dimiliki, yaitu dari Rp. 694.154.613 pada tahun 2014 menjadi Rp. 717.804.353 pada tahun 2015. Namun pada sisi aset, BMT Al Ittihad mengalami penurunan yaitu dari Rp. 5.294.190.920 pada tahun 2014, menjadi Rp. 4.548.595.969. BMT Al Munawwarah mendapatkan skor 2,5 pada rasio modal sendiri terhadap total aset, yang berarti pada rasio ini mendapatkan predikat kurang sehat dan pada rasio kecukupan modal mendapatkan skor sebesar 5, yang berarti mendapatkan predikat sehat, sehingga secara umum BMT Al Munawwarah mendapatkan predikat cukup sehat pada aspek permodalan. Dari Laporan Keuangan yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, modal BMT Al Munawwarah mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2014. Hal ini terjadi dikarenakan menurunnya saldo modal penyertaan. Modal penyertaan

81

ini merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam permodalan BMT. Pada BMT Al Munawwarah ini, modal penyertaan turun hingga 47% dari Rp. 573.000.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 302.500.001 pada tahun 2015. BMT Bumi Syariah, mendapatkan skor sebesar 5 untuk kedua rasio pada aspek ini, yang berarti mendapatkan predikat sehat untuk kedua rasio tersebut. Sehingga pada aspek permodalan ini BMT Bumi Syariah mendapatkan skor sebesar 10. Dari laporan keuangan yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, permodalan BMT Bumi Syariah mengalami penurunan. Pada tahun 2014 modal BMT Bumi Syariah sebesar Rp. 139.912.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 79.633.800. Meskipun modal yang dimiliki turun, namun sisi permodalan BMT Bumi Syariah ini masih baik karena modal yang dimiliki memiliki nilai yang lebih besar dari piutang macet yang diberikan. BMT Mekar Da’wah mendapatkan skor sebesar 2,5 pada rasio modal sendiri terhadap total aset, yang berarti mendapatkan predikat kurang sehat dan mendapatkan skor sebesar 5 pada rasio kecukupan modal, yang berarti mendapatkan predikat sehat, sehingga secara umum pada aspek permodalan ini BMT Mekar Da’wah mendapatkan predikat cukup sehat. Dari data laporan keuangan yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, dapat dilihat sisi permodalan BMT Mekar Da’wah cukup memiliki risiko, karena aktiva produktif yang dimiliki lebih besar bersumber dari kewajiban yang dimiliki, yaitu simpanan-simpanan yang mungkin berasal dari anggota maupun diluar anggota koperasi. Meskipun pertumbuhan modal dari tahun 2014 ke tahun 2015

82

cukup baik yaitu naik 17,23%, namun tingkat modal ini harus terus dinaikkan agar permodalan koperasi ini semakin meningkat. Hal yang perlu menjadi perhatian pada aspek permodalan ini adalah terdapat beberapa koperasi yang belum mampu mendapatkan predikat sehat pada rasio modal sendiri terhadap total aset. Aset yang dimiliki oleh KSPPS/BMT lebih banyak disokong dari sisi kewajiban dimana dalam hal ini adalah simpanan diluar simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini tentunya menjadi sebuah hal yang memiliki risiko tinggi ketika dana simpanan (kewajiban bagi KSPPS) ditarik oleh pemilik dana atau nasabah. Pada saat yang sama pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS koperasi sulit untuk ditagih. Dengan demikian disarankan kepada KSPPS Koperasi/BMT yang memiliki rasio modal sendiri terhadap total aset yang kecil untuk dapat menambahkan modal sendiri KSPPS Koperasi/BMT untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Peningkatan modal sendiri ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan jumlah simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib anggota koperasi ataupun menyisihkan sebagian besar Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebagai dana cadangan umum koperasi. Selain dari menaikkan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, modal sendiri juga dapat dinaikkan dengan pencarian modal penyetaraan dari pemodal. Hal ini dapat dilakukan agar struktur modal dari koperasi semakin kuat sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha koperasi. 2. Analisis Aspek Kualitas Aktiva Produktif Penilaian pada aspek kualitas aktiva produktif berdasarkan pada tiga rasio, yaitu Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang

83

dan Pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap Piutang dan Pembiayaan Berisiko, dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). Hasil perhitungan rasio-rasio pada kualitas aktiva produktif ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan, Rasio Portofolio Berisiko dan Rasio PPAP

No

Entitas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BMT Syahida Ikaluin BMT Al Jibaal BMT Al Fath IKMI BMT Al Bayan BMT Al Ittihad BMT Al Munawwarah BMT Bumi Syariah BMT Mekar Da’wah

Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah 20,00 4,00 7,23 3,83 10,00 20,00 23,60 4,00

Rasio Portofolio Berisiko 8,13 0,66 1,86 4,50 4,25 8,13 8,13 12,00

Rasio PPAP 5,98 1,10 74,21 75,00 144,53 16,17 9,73 7,02

Dari tabel 4.5 di atas, dapat dilihat hasil perhitungan yang didapatkan oleh setiap KSPPS Koperasi pada aspek kualitas aktiva produktif. BMT Syahida Ikaluin mendapatkan nilai sebesar 20% pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 8,13% pada rasio portofolio berisiko dan 5,98% pada rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Selanjutnya, BMT Al Jibaal mendapatkan hasil 4% untuk rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 0,66% untuk rasio portofolio berisiko, dan 1,10% untuk rasio PPAP. Kemudian, BMT Al Fath IKMI mendapatkan hasil 7,23% untuk rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 1,86% untuk rasio aktiva produktif, dan 74,21% untuk rasio PPAP.

84

Selanjutnya, BMT Al Bayan mendapatkan hasil 3,83% pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 4,5% pada rasio portofolio berisiko dan 75% pada rasio PPAP. Selanjutnya, BMT Al Ittihad mendapatkan hasil 10% pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 4,25% pada rasio portofolio berisiko, dan 144,53% pada rasio PPAP. Lalu, BMT Al Munawwarah mendapatkan hasil 20% pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 8,13% pada rasio portofolio berisiko, dan 16,17% untuk rasio PPAP. Selanjutnya, BMT Bumi Syariah mendapatkan hasil 23,60% pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, 8,13% pada rasio portofolio berisiko dan 9,73% pada rasio PPAP. Terakhir, BMT Mekar Da’wah memperoleh

hasil 4% pada rasio tingkat

pembiayaan dan piutang bermasalah, 12% pada rasio portofolio berisiko dan 7,02% untuk rasio PPAP. Hasil perhitungan atas setiap rasio dalam aspek kualitas aktiva produktif ini dilakukan perhitungan kembali untuk dapat diketahui kesehatan KSPPS Koperasi pada aspek kualitas aktiva produktif. Perhitungan terhadap aspek ini dapat dilihat pada tabel berikut:

85

Tabel 4.6 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS - Aspek Kualitas Aktiva Produktif No 1.

2.

3.

4.

5.

Hasil Perhitungan

Nilai Kredit

BMT Syahida Ikaluin a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP

20,00 8,13 5,98

25 100 0

BMT Al Jibaal a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP

4,00 0,66 1,10

BMT Al Fath IKMI a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP

Nama Entitas

Bobot

Skor

Predikat

10% 5% 5% Total

2,5 5 0 7,5

Tidak Lancar Tidak Berisiko Macet

100 100 0

10% 5% 5% Total

10 5 0 15

Lancar Tidak Berisiko Macet

7,23 1,86 74,21

75 100 70

10% 5% 5% Total

7,5 5 3,5 16

Lancar Tidak Berisiko Kurang Lancar

BMT Al Bayan a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP

3,83 4,50 75,00

100 100 70

10% 5% 5% Total

10 5 3,5 18,5

Lancar Tidak Berisiko Kurang Lancar

BMT Al Ittihad a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko

10,00 4,25

50 100

10% 5%

5 5

Cukup Lancar Tidak Berisiko

86

Hasil Perhitungan 144,53

Nilai Kredit 100

BMT Al Munawwarah a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP

20,00 8,13 16,17

BMT Bumi Syariah a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP BMT Mekar Da’wah a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah b. Rasio portofolio berisiko c. Rasio PPAP

No

Nama Entitas c. Rasio PPAP

6.

7.

8.

Bobot

Skor

Predikat

5% Total

5 15

Lancar

25 100 10

10% 5% 5% Total

2,5 5 0,5 8

Kurang Lancar Tidak Berisiko Macet

23,60 8,13 9,73

25 100 0

10% 5% 5% Total

2,5 5 0 7,5

Kurang Lancar Tidak Berisiko Macet

4,00 12,00 7,02

50 100 0

10% 5% 5% Total

10 5 0 15

Lancar Tidak Berisiko Macet

Sumber: Data sekunder yang diolah

87

Dari tabel 4.6 dapat dilihat hasil penilaian kesehatan pada hasil perhitungan setiap rasio dalam aspek kualitas aktiva produktif. Hasil yang didapatkan oleh setiap KSPPS Koperasi sangat bervariasi. Pada aspek kualitas aktiva produktif ini, maksimal skor yang bisa diperoleh adalah 20. BMT Syahida Ikaluin mendapatkan skor 2,5 pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah yang berarti tidak lancar, pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor 5, yang berarti tidak berisiko dan pada rasio PPAP mendapatkan skor 0, yang berarti macet, sehingga secara keseluruhan pada aspek ini BMT Syahida Ikaluin memperoleh skor sebesar 7,5. Nilai PPAP BMT Syahida Ikaluin mengalami peningkatan menjadi Rp. 11.000.000 pada tahun 2015, dimana pada tahun 2014 belum terdapat nilai PPAP dikarenakan BMT Syahida Ikaluin ini baru terbentuk. Nilai PPAP ini wajib dibentuk oleh setiap BMT/Koperasi agar dapat menghindari risiko terjadinya aktiva produktif yang sulit ditagih. BMT Al Jibaal, pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 10 yang berarti lancar, pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko, dan pada rasio PPAP mendapatkan skor senilai 0 yang berarti macet. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Jibaal memperoleh skor 15. BMT Al Jibaal memiliki kekurangan pada rasio PPAP, karena nilai PPAP yang dibentuk oleh BMT Al Jibaal hanya sebesar Rp. 4.169.161. Nilai ini tentunya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan, yaitu sebesari Rp. 759.845.091 pada tahun 2015. Untuk itu disarankan kepada BMT Al Jibaal untuk meningkatkan nilai PPAPnya.

88

BMT Al Fath IKMI pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 7,5 yang berarti lancar, lalu pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko, dan pada rasio PPAP mendapatkan skor 3,5 yang berarti kurang lancar. Sehingga total skor yang dapat diperoleh BMT Al Fath IKMI adalah 16. Kekurangan BMT Al Fath IKMI pada aspek kualitas aktiva produktif ini terletak pada rasio PPAP. Dana yang dicadangkan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif ini hanya 3,32%, yaitu Rp. 610.677.358 dari keseluruhan piutang dan pembiayaan yang disalurkan yaitu Rp. 18.363.206.259. Untuk itu disarankan kepada BMT Al Fath IKMI untuk meningkatkan nilai PPAPnya. BMT Al Bayan, pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 10 yang berarti lancar, kemudian pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko dan pada rasio PPAP mendapatkan skor senilai 3,5 yang berarti kurang lancar. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Bayan mendapatkan skor sebesar 18,5. Dari 8 koperasi yang diteliti, BMT Al Bayan memiliki skor paling tinggi diantara semua koperasi pada aspek kualitas aktiva produktif ini. BMT Al Ittihad, pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 5 yang berarti cukup lancar, kemudian pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko, dan pada rasio PPAP mendapatkan skor senilai 5 yang berarti lancar. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Ittihad mendapatkan skor sebesar 15. BMT Al Ittihad memiliki rasio yang baik pada rasio PPAP. Nilai penyisihan penghapusan aktiva

89

produktif ini dicadangkan dari distribusi SHU setiap tahunnya sebesar 25%. Sehingga BMT Al Ittihad memiliki cadangan PPAP yang baik. Saldo penyisihan aktiva produktif BMT Al Ittihad juga meningkat dari tahun 2014. Pada tahun 2014 saldo PPAP sebesar Rp. 161.143.018 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 204.229.449. BMT Al Munawwarah, pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 2,5 yang berarti kurang lancar, pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko dan pada rasio PPAP mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti macet. Sehingga secara keseluruhan mendapatkan skor sebesar 8. Dilihat dari Laporan Keuangan BMT Al Munawwarah yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, piutang dan pembiayaan bermasalah BMT Al Munawwarah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 3.227.950.505 pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.356.214.174 pada tahun 2015. BMT Bumi Syariah, pada rasio piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 2,5 yang berarti kurang lancar, kemudian pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko dan pada rasio PPAP mendapatkan skor senilai 0 yang berarti macet. Sehingga secara keseluruhan BMT Bumi Syariah mendapatkan skor sebesar 7,5. Dilihat dari laporan keuangan BMT Bumi Syariah yang diperoleh, piutang dan pembiayaan macet meningkat yaitu Rp. 32.050.500 pada tahun 2014 menjadi Rp. 57.044.250 pada tahun 2015, sementara itu nilai penyisihan piutang tak tertagih (PPAP) memiliki

90

nilai yang tetap dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yaitu Rp. 5.553.000. Sehingga pada rasio tingkat piutang bermasalah dan rasio PPAP masih sangat kecil. BMT Mekar Da’wah, pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah mendapatkan skor senilai 10 yang berarti lancar, kemudian pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor senilai 5 yang berarti tidak berisiko dan pada rasio PPAP mendapatkan skor senilai 0 yang berati macet. Sehingga secara keseluruhan BMT Mekar Da’wah mendapatkan skor sebesar 15. Kekurangan BMT Mekar Da’wah pada aspek ini terletak pada rasio PPAP. Meskipun masih memperoleh skor yang tidak baik, namun dilihar dari Laporan Keuangan BMT Mekar Da’wah, nilai PPAP sudah meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 70.000.000 menjadi Rp. 73.000.000 pada tahun 2015. Kualitas aktiva produktif merupakan salah satu laporan keuangan yang memiliki peran sentral dalam keberlangsungan usaha bank. Selain itu, kualitas aktiva produktif juga merupakan suatu langkah antisipasi bank dalam mengurangi kerugian yang akan terjadi dengan cara melakukan penyisihan kerugian aktiva dengan menggunakan dana yang diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak bank dan tidak diperkenankan dijadikan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi hasil usaha (Hernanto, Fauziyah, & Senjiati, 2016). Hal yang serupa juga berlaku dalam kegiatan koperasi, koperasi yang ada hendaknya menjaga aktiva produktifnya agar menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Secara umum KSPPS Koperasi/BMT Kota Tangerang Selatan memiliki perbedaan pada setiap kualitas aktiva produktifnya, mulai dari kurang lancar, cukup lancar hingga lancar. Namun yang perlu menjadi fokus perhatian adalah pada Rasio

91

PPAP di mana kebanyakan KSPPS Koperasi mendapatkan predikat macet, yang berarti nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah disisihkan oleh setiap koperasi masih kecil jika dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Jika nilai PPAP yang dicadangkan oleh KSPPS Koperasi terlampau kecil, maka kemungkinan kerugian akan muncul jika pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Koperasi sulit untuk ditagih. Untuk itu disarankan kepada KSPPS Koperasi yang memiliki skor yang kecil pada rasio PPAP untuk dapat meningkatkan nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif, yang bisa didapatkan dari penyihan atas sisa hasil usaha yang didapatkan oleh koperasi tersebut. Persentase untuk cadangan penghapusan piutang lebih ditingkatkan lagi, sehingga menaikkan nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif, yang dapat meminimalisir kerugian yang akan muncul. 3. Analisis Aspek Manajemen Koperasi mempunyai ciri ganda, yaitu merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang berarti koperasi harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Dengan demikian dapat dipahami bagaimana beratnya tugas dan tanggung jawab dari manajemen terhadap keberhasilan pengelolaan koperasi dan usahanya karena manajemen harus bekerja dengan mendasarkan pada prinsip ekonomi dan prinsip koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya (Hendrojogi, 2004). Pada aspek manajemen ini, penilaian dilakukan meliputi beberapa komponen manajemen, yaitu 1) Manajemen Umum, 2) Kelembagaan, 3) Manajemen

92

Permodalan, 4) Manajemen Aset dan 5) Manajemen Likuiditas. Penilaian pada aspek manajemen ini berdasarkan hasil analisis atas poin-poin yang telah disusun oleh Kementerian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7: Hasil Perhitungan dan Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS Aspek Manajemen Hasil Nilai Perhitungan Kredit

No

Nama KSPPS

1

BMT Syahida Ikaluin a. Manajamen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

10 5 4 8 3

BMT Al Jibaal a. Manajamen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

2

3

4

5

Skor

Predikat

2,50 2,50 2,40 2,40 1,80 Total

2,50 2,50 2,40 2,40 1,80 11,6

Baik Baik Baik Baik Cukup baik

11 5 4 9 4

2,75 2,50 2,40 2,70 2,40 Total

2,75 2,50 2,40 2,70 2,40 12,8

Baik Baik Baik Baik Baik

BMT Al Fath IKMI a. Manajamen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

11 5 4 9 4

2,75 2,50 2,40 2,70 2,40 Total

2,75 2,50 2,40 2,70 2,40 12,8

Baik Baik Baik Baik Baik

BMT Al Bayan a. Manajamen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

10 5 4 8 4

2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 Total

2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 12,2

Baik Baik Baik Baik Baik

BMT Al Ittihad a. Manajamen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan

11 5 4

2,75 2,50 2,40

2,75 2,50 2,40

Baik Baik Baik 93

No

Nama KSPPS d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

6

7

8

Hasil Nilai Perhitungan Kredit 9 2,70 4 2,40 Total

Skor

Predikat

2,70 2,40 12,75

Baik Baik

BMT Al Munawwarah a. Manajamen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

11 5 3 9 5

2,75 2,50 1,80 2,70 3,00 Total

2,75 2,50 1,80 2,70 3,00 12,75

Baik Baik Baik Baik Baik

BMT Bumi Syariah a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuditias

11 5 3 8 4

2,75 2,50 1,80 2,40 2,40 Total

2,75 2,50 1,80 2,40 2,40 11,85

Baik Baik CukupBaik Baik Baik

BMT Mekar Da’wah a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aset e. Manajemen Likuiditas

9 4 2 8 3

2,25 2,25 Cukup Baik 2,00 2,00 Cukup Baik 1,80 1,80 Cukup Baik 2,40 2,40 Baik 1,80 1,80 Cukup Baik Total 10,25 Sumber: Data dari Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan dan Data Sekunder yang di analisa. Pada aspek manajemen ini, koperasi/BMT dapat memperoleh skor maksimal sebesar 15. Secara umum KSPPS Koperasi / BMT Kota Tangerang Selatan berada pada predikat baik, dengan perolehan skor tertinggi sebesar 12,8. Dari 8 KSPPS Koperasi, hanya 1 KSPPS yang berada pada predikat cukup baik, yaitu BMT Mekar Da’wah yang memperoleh skor sebesar 10,25. BMT Mekar Da’wah mendapatkan predikat cukup baik pada aspek manajemen ini karena terdapat kekurangan pada beberapa komponen, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan dan manajemen likuiditas. Tentunya ini

94

menjadi tugas yang banyak bagi tim manajemen BMT Mekar Da’wah dalam memperbaiki kinerja manajemennya baik itu secara umum hingga manajemen keuangannya. Untuk meningkatkan manajemen secara umum BMT Mekar Da’wah harus memiliki perencanaan yang matang sehingga mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Dari segi manajemen keuangan dalam hal ini manajemen permodalan, BMT Mekar Da’wah dapat meningkatkan permodalannya baik itu yang langsung dari anggota koperasi maupun dengan mencari pemodal untuk melakukan modal penyertaan dan dari segi manajemen likuditas, hendaknya mampu memiliki hubungan dengan lembaga syariah sehingga dapat menerima pembiayaan dari lembaga syariah agar semakin memperkuat sisi likuiditas keuangan BMT Mekar Da’wah. 4. Analisis Aspek Efisiensi Penilaian efisiensi KSPPS Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan, Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset, Rasio Efisiensi Pelayanan. Rasio-rasio ini menggambarkan seberapa besar KSPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan para pelanggan dan kenyataan yang ada atas pelayanan yang mereka terima (Guspul & Ahmad, 2014). Dalam hal ini pelanggan yang dimaksud adalah anggota koperasi. Dari data-data sekunder yang telah diolah, maka didapatkan hasil dari rasio-rasio penilaian aspek efisiensi KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan pada tabel berikut:

95

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Efisiensi Hasil Perhitungan Rasio

No.

Nama KSPPS/BMT

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

1. BMT Syahida Ikaluin 2. BMT Al Jibaal 3. BMT Al Fath IKMI 4. BMT Al Bayan 5. BMT Al Ittihad 6. BMT Al Munawwarah 7. BMT Bumi Syariah 8. BMT Mekar Da’wah Sumber: Data sekunder yang diolah.

24,45 88,15 84,15 83,47 98,41 84,44 96,87 146,95

Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Rasio Efisiensi Pelayanan

3,82 2,27 11,73 1,81 1,52 8,76 1,94 12,53

18,55 21,71 17,07 16,51 8,80 11,98 30,52 10,51

Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat hasil dari perhitungan atas setiap rasio pada aspek efisiensi ini. Dari hasil perhitungan yang telah didapat, maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan penilaian kesehatan KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan. Hasil penilaian kesehatan pada aspek efisiensi, dapat dilihat pada tabel berikut:

96

Tabel 4.9 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS - Aspek Efisiensi No. 1.

2.

3.

4.

5.

Nama KSPPS/BMT

Rasio (%)

Nilai Kredit

Bobot

Skor

Predikat

24,45 3,82 18,55

100 100 25

4% 4% 2%

4 4 0,5 8,5

Efisien Baik Tidak Baik

88,15 2,27 21,71

50 100 25

4% 4% 2% Total

2 4 0,5 6,5

Kurang Efisien Baik Tidak Baik

BMT Al Fath IKMI a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio efisiensi pelayanan

84,15 11,73 17,07

75 100 25

4% 4% 2% Total

3 4 0,5 7,5

Cukup Efisien Baik Tidak Baik

BMT Al Bayan a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio efisiensi pelayanan

83,46 1,81 16,51

75 100 25

4% 4% 2% Total

3 4 0,5 7,5

Cukup Efisien Baik Tidak Baik

BMT Al Ittihad a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

98,41 1,52

50 100

4% 4%

2 4

Kurang Baik Baik

BMT Syahida Ikaluin a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio Efisiensi pelayanan Total BMT Al Jibaal a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio Efisiensi pelayanan

97

No.

6.

7.

8.

Nama KSPPS/BMT

Rasio (%)

Nilai Kredit

Bobot

Skor

Predikat

c. Rasio efisiensi pelayanan

8,80

25

2% Total

0,5 6,5

Tidak Baik

BMT Al Munawwarah a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio efisiensi pelayanan

84,44 8,76 11,98

75 100 25

4% 4% 2% Total

3 4 0,5 7,5

Cukup Baik Baik Tidak Baik

BMT Al Bumi Syariah a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio efisiensi pelayanan

96,87 1,94 30,52

50 100 25

4% 4% 2% Total

2 4 0,5 6,5

Kurang Efisien Baik Tidak Baik

BMT Mekar Da’wah a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio efisiensi pelayanan

146,95 12,53 10,51

25 100 25

4% 4% 2% Total

1 4 0,5 5,5

Tidak Efisien Baik Tidak Baik

Sumber: Data sekuder yang diolah.

98

Analisa dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat tingkat kesehatan KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan pada aspek efisiensi. Pada aspek efisiensi ini, koperasi/BMT dapat memperoleh skor maksimal sebesar 10. BMT Syahida Ikaluin mendapatkan predikat efisien, sedangkan 7 KSPPS Koperasi / BMT lainnya mendapatkan predikat cukup efisien. BMT Syahida Ikaluin pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan mendapatkan skor senilai 4 yang mendapatkan predikat efisien, untuk rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4 yang mendapatkan predikat baik, dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 sehingga mendapatkan predikat tidak baik. Sehingga total keseluruhan skor yang didapatkan BMT Syahida Ikaluin adalah 8,5. Kekurangan BMT Syahida Ikaluin ini terdapat pada rasio efisiensi pelayanan, dimana untuk menjalankan operasionalnya, BMT Syahida Ikaluin memiliki 5 orang untuk pengelolaan operasional, sehingga dengan jumlah SDM yang ada dinilai kurang mampu memberikan pelayanan yang efisien. BMT Al Jibaal, pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan mendapatkan skor senilai 2, sehingga mendapatkan predikat kurang efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4, sehingga mendapatkan predikat baik dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti mendapatkan predikat tidak baik.Sehingga total keseluruhan skor yang didaparkan BMT Al Jibaal adalah 6,5. Kekurangan BMT Al Jibaal ini terdapat pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan dan rasio efisiensi pelayanan. Dalam menjalankan operasional pelayanannya, BMT Al Jibaal memiliki

99

5 orang untuk pengelolaan operasional, sehingga dengan jumlah SDM yang ada dinilai kurang mampu memberikan pelayanan yang efisien. BMT Al Fath IKMI, pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan mendapatkan skor senilai 3, yang berarti mendapatkan predikat cukup efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4 yang berarti mendapatkan predikat baik dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti mendapatkan predikat tidak baik. Sehingga total keseluruhan skor yang didapatkan BMT Al Fath IKMI sebesar 7,5. Dilihat dari laporan rapat anggota tahunan (RAT) BMT Al Fath IKMI, BMT ini telah menambah sumber daya manusia (SDM) menjadi 51 orang yang tersebar di BMT utama dan 3 cabang lainnya. Meskipun sudah memiliki SDM yang terbilang cukup banyak, namun jumlah SDM ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan piutang dan pembiayaan yang disalurkan yaitu senilai Rp. 18.363.206.259. Sehingga dengan jumlah SDM yang telah ada, dinilai kurang mampu memberikan pelayanan dengan efisien. BMT Al Bayan, pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan mendapatkan skor senilai 3 yang berarti mendapatkan predikat cukup efisien, kemudian pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4 yang berarti mendapatkan skor baik, dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti tidak baik. Sehingga total keseluruhan skor yang diperoleh BMT Al Bayan adalah 7,5. Kekurangan BMT Al Bayan pada aspek ini terdapat pada rasio efisiensi pelayanan. Dilihat dari laporan RAT BMT Al Bayan, BMT ini memiliki SDM untuk mengelola operasionalnya sebanyak 4

100

orang. Dengan SDM yang ada ini, BMT Al Bayan dinilai kurang mampu memberikan pelayanan yang efisien, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah SDM pada bagian pengelolaan dan operasionalnya. BMT Al Ittihad, pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan mendapatkan skor senilai 2 yang berarti mendapatkan predikat kurang efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4 yang berarti mendapatkan predikat baik, dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti mendapatkan predikat tidak baik. Sehingga total keseluruhan skor yang diperoleh BMT Al Ittihad adalah 6,5. Dilihat dari Laporan Keuangan yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, BMT Al Ittihad mengalami penurunan pendapatan dari Rp. 985.227.345 pada tahun 2014 menjadi Rp. 759.319.574 pada tahun 2015. Namun juga mengalami penurunan pada biaya operasional pelayanan yaitu Rp. 778.163.752 pada tahun 2014 menjadi 747247607 pada tahun 2015. Namun penurunan biaya operasional tidak sebanding dengan penurunan pendapatan yang diperoleh, sehingga pelayanan yang diberikan dinilai kurang efisien. BMT Al Munawwarah mendapatkan skor senilai 3 pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan, yang berarti mendapatkan predikat cukup efisien. Kemudian pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4 yang berarti mendapatkan predikat baik dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti mendapatkan predikat tidak baik. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Munawwarah mendapatkan skor sebesar 7,5. Kekurangan BMT Al Munawwarah terdapat pada rasio efisiensi pelayanan. Hingga

101

akhir tahun 2015, karyawan BMT Al Munawwarah sebanyak 33 orang dimana pada tahun 2015 ini terdapat 1 karyawan yang keluar. Jumlah karyawan ini tersebar di BMT Pusat dan 3 Cabang BMT Al Munawwarah. Dengan ukuran koperasi yang terbilang sudah cukup besar, karena telah memiliki karyawan yang cukup banyak, dinilai BMT Al Munawwarah belum mampu memberikan pelayanan dengan efisien, sehingga disarankan BMT Al Munawwarah untuk dapat memperbanyak jumla karyawan agar pelayanan yang diberikan kepada anggota dan bukan anggota koperasi semakin efisien. BMT Bumi Syariah mendapatkan skor senilai 2 untuk rasio biaya operasional terhadap pelayanan sehingga mendapatkan predikat kurang efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor senilai 4 yang berarti mendapatkan predikat baik dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti mendapatkan predikat tidak baik. Sehingga total keseluruhan skor yang didapatkan BMT Bumi Syariah sebesar 6,5. BMT Bumi Syariah memiliki kekurangan di rasio biaya operasional terhadap pelayanan dan rasio efisiensi pelayanan. Dilihat dari laporan RAT BMT Bumi Syariah, BMT ini memiliki SDM sebanyak 5 orang, dimana terdapat beberapa orang yang memiliki double job. Selain itu pendapatan BMT Bumi Syariah mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp. 111.071.000 menjadi Rp. 110.852.500 pada tahun 2015, namun pada sisi biaya yang dikeluarkan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 78.973.000 menjadi Rp. 107.384.000 pada tahun 2015. Dapat dilihat ketika pendapatan BMT Bumi Syariah ini menurun, namun sisi pembiayaannya

102

meningkat, sehingga dinilai biaya operasional yang cukup besar ini kurang mampu memberikan pelayanan yang efisien. BMT Mekar Da’wah, pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan mendapatkan nilai skor 1, yang berarti mendapatkan predikat tidak efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset, mendapatkan skor senilai 4 yang berarti mendapatkan predikat baik dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor senilai 0,5 yang berarti mendapatkan predikat tidak baik. Sehingga secara keseluruhan BMT Mekar Da’wah mendapatkan skor sebesar 5,5. Kekurangan BMT Mekar Da’wah pada aspek ini, terdapat pada rasio biaya operasional dan rasio efisiensi pelayanan. Dilihat dari laporan RAT, BMT Mekar Da’wah memiliki SDM dalam mengelola operasionalnya sebanyak 6 orang. Dari laporan keuangan BMT Mekar Da’wah yang diperoleh, dapat dilihat pendapatan atas partisipasi bruto naik, yaitu dari Rp. 288.979.724 pada tahun 2014 menjadi Rp. 316.619.993 pada tahun 2015. Namun dengan beban operasional yang dikeluarkan lebih dari pendapatan partisipasi bruto yang diperoleh, sehingga pelayanan yang diberikan BMT Mekar Da’wah belum efisien. Pada penilaian aspek efisiensi ini, dari 8 KSPPS Kota Tangerang Selatan, BMT Syahida Ikaluin merupakan KSPPS Koperasi yang memiliki predikat efisien. Namun dapat dilihat pada Rasio Efisiensi Pelayanan seluruh KSPPS Koperasi / BMT mendapatkan predikat tidak baik, hal ini dikarenakan seluruh KSPPS Koperasi / BMT Kota Tangerang Selatan memiliki Rasio Efisiensi Pelayanan di bawah 50%. Berbeda dari peraturan sebelumnya, salah satu rasio perhitungan pada aspek efisiensi adalah rasio efieinsi staf yang membandingkan jumlah mitra

103

pembiayaan dengan jumlah staf. Pada peraturan baru, rasio ini diubah menjadi rasio efisiensi pelayanan yang membandingkan biaya gaji dan honor karyawan dengan jumlah piutang dan pembiayaan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa KSPPS Koperasi / BMT di Kota Tangerang Selatan memiliki SDM yang masih sedikit sehingga pelayanan yang diberikan kepada nasabah kurang efisien karena minimnya SDM tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi KSPPS Koperasi / BMT Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan jumlah SDM yang dimiliki karena ini akan mempengaruhi pelayanan kepada nasabah dalam hal ini anggota koperasi maupun mitra koperasi, karena apabila kualitas pelayanan kepada nasabah semakin baik maka akan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada suatu KSPPS / BMT. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Guspul dan Awaludin Ahmad (2014) mengenai kualitas pelayanan, kepuasan dan kepercayaan nasabah pada koperasi jasa keuangan syariah di Wonosobo yang menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah terhadap koperasi. 5. Analisis Aspek Likuiditas Likuiditas adalah kemampuan KSPPS Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban yang dimiliki oleh KSPPS Koperasi berasal dari simpanan para nasabah, di antarnya simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, hutang salam, hutang istishna, pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan syariah dan kewajiban lainnya.

104

Analisis aspek likuiditas KSPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 rasio, yaitu Rasio Kas dan Rasio Pembiayaan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio pada Aspek Likuiditas ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Rasio Kas dan Rasio Pembiayaan Rasio (%) No.

Nama KSPPS/BMT

1. BMT Syahida Ikaluin 2. BMT Al Jibaal 3. BMT Al Fath IKMI 4. BMT Al Bayan 5. BMT Al Ittihad 6. BMT Al Munawwarah 7. BMT Bumi Syariah 8. BMT Mekar Da’wah Sumber: Data sekunder yang diolah.

Rasio Kas 33,94 42,24 24,60 20,28 17,24 15,27 6,55 30,84

Rasio Pembiayaan 125,01 69,89 79,63 116,23 102,52 112,68 97,22 77,48

Dari tabel 4.10 di atas, dapat dilihat hasil dari perhitungan atas rasio-rasio yang terdapat pada aspek likuiditas. Hasil perhitungan ini menjadi awal penilaian kesehatan KSPPS Koperasi. Untuk mengetahui predikat yang didapat oleh setiap KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan pada aspek likuiditas ini, dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

105

Tabel 4.11 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS - Aspek Likuiditas No 1

2

3

4

5

6

Hasil Perhitungan (%)

Nilai Kredit

BMT Syahida Ikaluin a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

33,94 125,01

100 100

BMT Al Jibaal a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

42,24 69,89

BMT Al Fath IKMI a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

Nama KSPPS

Bobot

Skor

Predikat

10% 5% Total

10 5 15

Likuid Likuid

75 50

10% 5%

7,5 2,5 10

Cukup Likuid Kurang Likuid

24,60 79,63

75 75

10% 5% Total

7,5 3,75 11,3

Cukup Likuid Cukup Likuid

BMT Al Bayan a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

20,28 116,23

50 100

10% 5% Total

5 5 10

Kurang Likuid Likuid

BMT Al Ittihad a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

17,24 102,52

50 100

10% 5% Total

5 5 10

Kurang Likuid Likuid

BMT Al Munawwarah a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

15,27 112,68

50 100

10% 5%

5 5

Kurang Likuid Likuid 106

No 7

8

Nama KSPPS

Hasil Perhitungan (%)

BMT Bumi Syariah a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

6,55 97,22

BMT Mekar Da’wah a. Rasio Kas b. Rasio Pembiayaan

30,84 77,48

Nilai Kredit

Bobot

Skor

Predikat

Total

10

25 75

10% 5% Total

2,5 3,75 6,25

Tidak Likuid Cukup Likuid

100 75

10% 5% Total

10 3,75 13,75

Likuid Cukup Likuid

Sumber: Data sekunder yang diolah.

107

Dari tabel 4.11, dapat dilihat hasil dari penilaian yang dilakukan pada aspek likuiditas pada setiap KSPPS Koperasi di Kota Tangerang Selatan. Total maksimal skor yang dapat diperoleh oleh koperasi/BMT pada askep likuiditas ini adalah 15. BMT Syahida Ikaluin mendapatkan predikat likuid untuk kedua rasio, sehingga BMT Syahida Ikaluin mendapatkan predikat likuid pada aspek likuiditas ini. Dilihat dari Laporan Keuangan BMT Syahida Ikaluin yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, saldo kas dan bank BMT Syahida Ikaluin mengalami penurunan yaitu Rp. 92.572.756 pada tahun 2014 menjadi Rp. 45.733.300 pada tahun 2015, sementara itu disisi kewajiban lancar mengalami peningkatan yaitu Rp. 46.716.250 pada tahun 2014 menjadi Rp. 134.732.550. Namun likuiditas BMT Syahida Ikaluin masih terjaga dengan baik. Begitu juga pada pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan dari Rp. 189.109.056 pada tahun 2014 menjadi Rp. 368.024.499 pada tahun 2015, dan dana yang diterima juga mengalami peningkatan dari Rp, 185.162.900 pada tahun 2014 menjadi Rpm 294.400.216 pada tahun 2015. BMT Al Jibaal mendapatkan skor senilai 7,5 yang berarti cukup likuid pada rasio kas dan skor 2,5 yang berarti kurang likuid pada rasio pembiayaan. Sehingga secara keseluruhan total skor yang diperoleh oleh BMT Al Jibaal adalah 10. Kekurangan BMT Al Jibaal pada aspek likuiditas ini terdapat pada rasio pembiayaan, dimana total pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan sementara ini dana yang diterima meningkat. Total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2014 sebesari Rp. 851.601.559 menurun menjadi Rp. 759.845.091 pada

108

tahun 2015 dan dana yang diterima pada tahun 2014 sebesar Rp. 849.079.673 meningkat menjadi Rp. 1.087.158.288 pada tahun 2015. BMT Al Fath IKMI, pada rasio kas mendapatkan skor senilai 7,5 yang berarti mendapatkan predikat cukup likuid dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor 3,75 yang berarti mendapatkan skor cukup likuid juga. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Fath IKMI memperoleh skor sebesar 11,3. Dari laporan keuangan BMT Al Fath IKMI, dapar dilihat bahwa nilai saldo kas, bank, kewajiban lancar, total pembiayaan dan dana yang diterima mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Namun peningkatan yang ada belum mampu meningkatkan aspek likuiditas BMT Al Fath IKMI. BMT AL Bayan mendapatkan skor senilai 5 pada rasio kas, sehingga mendapatkan predikat kurang likuid dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor senilai 5 yang berarti mendapatkan predikat likuid. Sehingga keseluruhan BMT Al Bayan mendapatkan skor sebesar 10. Kekurangan BMT Al Bayan terdapat pada rasio kas, dimana saldo dana BMT Al Bayan yang ditempatkan di bank mengalami penurunan dari Rp. 757.900.803 pada tahun 2014 menjadi Rp. 291.106.820 pada tahun 2015, dan kewajiban lancar BMT Al Bayan mengalami penurunan dari Rp 1.855.247.213 pada tahun 2014 menjadi Rp. 1.764.406.907 pada tahun 2015. BMT Al Ittihad, pada rasio kas mendapatkan skor senilai 5 yang berarti mendapatkan predikat kurang likuid dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor senilai 5 yang berarti mendapatkan predikat likuid. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Ittihad mendapatkan skor sebesar 10. Kekurangan BMT Al Ittihad terdapat pada rasio kas, dimana saldo kas yang dimiliki oleh BMT Al Ittihad menurun dari

109

Rp. 1.520.042.878 pada tahun 2014 menjadi Rp. 214.613.600 pada tahun 2015. Namun kewajiban lancar yang dimiliki BMT Al Ittihad juga mengalami penurunan dari Rp. 4.169.930.368 pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.651.481.040, yang berarti bahwa kas yang dimiliki oleh BMT Al Ittihad ini digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya. BMT Al Munawwarah mendapatkan skor senilai 5 pada rasio kas sehingga mendapatkan predikat kurang likuid dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor senilai 5 yang berarti mendapatkan predikat likuid. Sehingga secara keseluruhan BMT Al Munawwarah mendapatkan skor sebesar 10. Kekurangan BMT Al Munawwarah pada aspek ini terdapat pada rasio kas, dimana dana BMT Al Munawwarah yang terdapat pada bank mengalami penurunan dari Rp. 2.418.690.275 pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.091.620.882 pada tahun 2015. Namun disisi lain kewajiban mengalami peningkatan dari Rp. 15.872.208.845 pada tahun 2014 menjadi Rp. 17.362.642.650 pada tahun 2015. BMT Bumi Syariah, mendapatkan skor senilai 2,5 pada rasio kas yang berarti mendapatkan predikat tidak likuid dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor senilai 3,75 yang berarti cukup likuid. Sehingga secara keseluruhan BMT Bumi Syariah mendapatkan skor sebesar 6,25. Kekurangan BMT Bumi Syariah terdapat pada kedua rasio. Dilihat dari laporan keuangan BMT Bumi Syariah, saldo dana BMT Bumi Syariah mengalami penurunan dari Rp. 33.620.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 0 pada tahun 2015, namun disisi lain kewajiban lancar BMT Bumi Syariah meningkat, yaitu dari Rp. 110.095.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 189.977.500 pada tahun 2015.

110

BMT Mekar Da’wah mendapatkan skor senilai 10 untuk rasio kas yang berarti mendapatkan predikat likuid dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor senilai 3,75 yang berarti mendapatkan predikat cukup likuid. Sehingga secara keseluruhan BMT Mekar Da’wah mendapatkan skor sebesar 13,75. Dilihat dari laporan keuangan BMT Mekar Da’wah, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Mekar Da’wah mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 1.944.965.554 pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.080.806.478 pada tahun 2015, namun jumlah dana yang diterima mengalami penurunan dari Rp. 2.723.077.529 pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.685.537.254 pada tahun 2015. Likuiditas sebuah koperasi mempengaruhi kesehatan koperasi tersebut. Sebuah koperasi secara tidak langsung dituntut untuk selalu menjaga tingkat likuiditasnya agar terus mempertahankan eksistensi koperasi tersebut ditengah pertumbuhan koperasi lainnya dan tentunya persaingan yang sangat ketat. Ketika sebuah koperasi memiliki nilai likuiditas yang baik, maka dapat dipastikan bahwa koperasi tersebut dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, baik itu penarikan dana simpanan oleh para nasabah atau kewajiban jangka pendek lainnya. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti oleh I Wayan Sudarma dan IGW Murjana Yasa (2013) menemukan bahwa likuiditas menjadi salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Secara umum KSPPS Koperasi / Baitul Maal wat Tamwil Kota Tangerang Selatan berada pada predikat cukup likuid. Dari 8 koperasi, terdapat 3 KSPSS Koperasi / BMT yang mendapatkan predikat likuid, yaitu BMT Syahida Ikaluin,

111

BMT Al Fath IKMI dan BMT Mekar Da’wah. Sementara itu terdapat 1 KSPPS Koperasi / BMT yang mendapatkan predikat kurang likuid, yaitu BMT Bumi Syariah. KSPPS Koperasi/BMT Kota Tangerang Selatan dianjurkan untuk meminimalisir kewajiban jangka pendek yang dimiliki agar likuiditas KSPPS Koperasi tetap terjaga dengan baik. Selain itu, peningkatan likuiditas sangat ditentukan oleh kinerja sistem yang diterapkan dalam koperasi. Seperti yang ditemukan oleh Muhammad Arif Dani (2015) pada penelitian “Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa” menemukan bahwa rangkaian sistem yang optimal, mampu membuat BMT UGT Sidogiri Capem Bulak dapat memproyeksikan dan mengendalikan tren pertumbuhan likuiditas yang positif. Seperti pada sistem pengoperasian jasa, upaya yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Bulak adalah dengan melakukan inovasi produk, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan mematuhi prosedur yang dijalankan. Sedangakan pada Sistem Penyampaian Jasa, BMT mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada anggota, menjalin komunikasi dengan anggota dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi anggota. Dengan demikian disarankan juga kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan untuk dapat mengaplikasikan suatu sistem yang tepat guna, agar mampu membantu koperasi dalam menjaga tingkat likuiditasnya.

112

6. Analisis Aspek Jati Diri Koperasi Penilaian pada aspek jati diri koperasi ini menggunakan dua rasio, yaitu Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dan Rasio Partisipasi Bruto. Penilaian ini untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Hasil perhitungan dari rasio-rasio ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dan Rasio Partisipasi Bruto

No

Nama KSPPS

1. BMT Syahida Ikaluin 2. BMT Al Jibaal 3. BMT Al Fath IKMI 4. BMT Al Bayan 5. BMT Al Ittihad 6. BMT Al Munawwarah 7. BMT Bumi Syariah 8. BMT Mekar Da’wah Sumber: Data sekunder yang diolah.

Rasio (%) Rasio Rasio Promosi Partisipasi Ekonomi Anggota Bruto (PEA) 62,60 1,27 98,78 16,72 96,78 72,68 98,64 30,85 92,97 9,16 89,03 28,76 100,00 8,80 47,62 14,56

Dari tabel 4.12 di atas, dapat dilihat hasil perhitungan atas rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Rasio partisipasi bruto digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya. Semakin besar/tinggi presentasi yang dihasilkan, maka semakin baik. Secara umum persentase rasio partisipasi bruto KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan terlihat baik, karena nilai yang dihasilkan lebih dari 75%. Namun dari 8 KSPPS Koperasi, 2 di antaranya memiliki nilai persentase di bawah 75%, yaitu BMT Syahida Ikaluin dan BMT Mekar Da’wah. 113

Rasio Promosi Ekonomi anggota digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin baik. Secara umum, KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan memiliki nilai persentase yang tinggi yaitu di atas 12%, namun dari 8 koperasi yang ada, terdapat 3 koperasi yang memiliki persentase di bawah 12%, yaitu BMT Syahida Ikaluin, BMT Al Ittihad, dan BMT Bumi Syariah. Hasil perhitungan rasio-rasio ini digunakan untuk memberikan penilaian kepada KSPPS Koperasi atas kesehatannya pada aspek jati diri koperasi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

114

Tabel 4.13 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS - Aspek Jati Diri Koperasi No. Nama KSPPS 1. BMT Syahida Ikaluin a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA 2.

3.

4.

5.

6.

Hasil Perhitungan (%)

Nilai Kredit

62,60 1,27

75 25

BMT Al Jibaal a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA

98,78 16,72

BMT Al Fath IKMI a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA

Bobot

Skor

Predikat

5% 5% Total

3,75 1,25 5

Cukup Tidak Bermanfaat

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Tinggi Bermanfaat

96,78 72,68

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Tinggi Bermanfaat

BMT Al Bayan a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA

98,64 30,85

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Tinggi Bermanfaat

BMT Al Ittihad a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA

92,97 9,16

100 75

5% 5% Total

5 3,75 8,75

Tinggi Cukup Bermanfaat

BMT Al Munawwarah a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA

89,03 28,76

100 100

5% 5% Total

5 5 10

Tingii Bermanfaat

115

No. Nama KSPPS 7. BMT Bumi Syariah a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA 8.

BMT Mekar Da’wah a. Rastio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA

Hasil Perhitungan (%)

Nilai Kredit

100 8,80

100 50

47,62 14,56

50 100

Bobot

Skor

Predikat

5% 5% Total

5 2,5 7,5

Tinggi Kurang Berhasil

5% 5% Total

2,5 5 7,5

Kurang Bermanfaat

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

116

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat koperasi yang berhasil mencapai tujuannya dalam mempromosikan ekonomi anggota. Skor maksimal yang dapat diperoleh oleh koperasi/BMT dari Aspek Jati Diri Koperasi ini adalah 10. Dari 8 KSPPS Koperasi, 5 di antaranya berhasil dalam mencapai tujuannya dalam mempromosikan ekonomi anggotanya yaitu, BMT Al Jibaal, BMT Al Fath IKMI, BMT Al Bayan, BMT Al Ittihad, dan BMT Al Munawwarah. 2 KSPPS Koperasi dinilai cukup berhasil dalam mempromosikan ekonomi anggota yaitu BMT Bumi Syariah dan BMT Mekar Da’wah. Sementara itu, BMT Syahida Ikaluin dinilai kurang berhasil dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Kurang berhasilnya BMT Syahida Ikaluin dalam mempromosikan ekonomi anggotanya dapat dilihat dari nilai SHU bagian anggota yang terbilang masih kecil jika dibandingkan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib yang diberikan oleh anggota koperasi. SHU yang diperoleh oleh BMT Syahida Ikaluin pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.936.388. Hal ini tentunya dapat dikatakan baik, karena pada tahun 2014, nilai SHU BMT Syahida Ikaluin memperoleh nilai minus, yaitu minus Rp. 3.351.474). Terbilang sebagai koperasi yang masih muda, dapat menjadi salah satu faktor yang membuat kurang berhasilnya koperasi ini dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Untuk itu, disarankan kepada BMT Syahida Ikaluin untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya dan menekan biaya-biaya operasional, agar Selisih Hasil Usaha (SHU) yang dimiliki semakin tinggi dan Selisih Hasil Usaha (SHU) bagian anggota semakin meningkat.

117

7. Analisis Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio yaitu Rasio Rentabilitas Aset, Rasio Rentabilitas Ekuitas dan Rasio Kemandirian Operasional. Hasil dari perhitungan atas ketiga rasio tersebut dari KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset, Rasio Rentabilitas Ekuitas dan Rasio Kemandirian Operasional Rasio (%) No

Nama KSPPS/BMT

Rentabilitas Aset

1. BMT Syahida Ikaluin 2. BMT Al Jibaal 3. BMT Al Fath IKMI 4. BMT Al Bayan 5. BMT Al Ittihad 6. BMT Al Munawwarah 7. BMT Bumi Syariah 8. BMT Mekar Da’wah Sumber: Data sekunder yang diolah.

4,20 2,91 2,62 3,14 1,53 3,04 1,29 4,37

Rentabilita s Ekuitas

Kemandirian Operasional

1,12 5,66 4,60 3,25 1,64 12,52 1,29 5,29

408,97 113,45 118,83 119,80 123,46 175,07 103,23 142,92

Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat hasil perhitungan atas rasio-rasio pada aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi. Pada rasio rentabilitas aset, semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan maka semakin baik. Jika persentase yang dihasilkan di atas 10% maka kemampuan koperasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan SHU semakin baik. Namun KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan pada rasio ini belum menunjukkan nilai yang tinggi/baik, dikarenakan nilai persentase pada rasio ini masih di bawah 10%.

118

Rasio rentabilitas ekuitas untuk melihat kemampuan koperasi dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan SHU. Sama seperti rasio rentabilitas aset, semakin tinggi persentase yang dihasilkan, maka akan semakin baik. Jika persentase yang dihasilkan diatas 10%, maka kemampuan koperasi dalam memanfaatkan modal untuk mencapai SHU dinilai tinggi. Dari 8 KSPPS Koperasi, hanya 1 koperasi yang memiliki persentase diatas 10%, yaitu BMT Al Munawwarah. Rasio kemandirian operasional dinilai dengan membandingkan pendapatan usaha dengan biaya usaha. Semakin besar persentase yang dihasilkan,

maka

semakin tinggi. Jika persentase yang dihasilkan diatas 150% maka koperasi tersebut memiliki kemandirian operasional yang tinggi. Dari 8 KSPPS Koperasi, 2 di antarnya memiliki persentase di atas 150%, yaitu BMT Syahida Ikaluin dan BMT Al Munawwarah. Hasil perhitungan rasio-rasio ini, digunakan dalam melakukan penilaian atas aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

119

Tabel 4.15 Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS - Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan No.

Nama KSPPS

Hasil Perhitungan (%)

Nilai Kredit

1.

BMT Syahida Ikaluin a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional

4,20 1,12 408,97

25 25 100

BMT Al Jibaal a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional

2,91 5,66 113,45

BMT Al Fath IKMI a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional BMT Al Bayan a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional

2.

3.

4.

5.

BMT Al Ittihad a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Bobot

Skor

Predikat

3% 3% 4% Total

0,75 0,75 4 5,5

Rendah Rendah Tinggi

25 50 50

3% 3% 4% Total

0,75 1,5 2 4,25

Rendah Kurang Kurang

2,62 4,60 118,83

25 25 50

3% 3% 4% Total

0,75 0,75 2 3,5

Rendah Rendah Kurang

3,14 3,25 119,80

25 25 50

3% 3% 4% Total

0,75 0,75 2 3,5

Rendah Rendah Kurang

1,53 1,64

25 25

3% 3%

0,75 0,75

Rendah Rendah

120

No.

6.

7.

8.

Nama KSPPS

Hasil Perhitungan (%)

Nilai Kredit

c. Rasio Kemandirian Operasional

123,46

50

BMT Al Munawwarah a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional

3,04 12,52 175,07

BMT Bumi Syariah a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional BMT Mekar Da’wah a. Rasio Rentabilitas Aset b. Rasio Rentabilitas Ekuitas c. Rasio Kemandirian Operasional

Bobot

Skor

Predikat

4% Total

2 3,5

Kurang

25 100 100

3% 3% 4% Total

0,75 3 4 7,75

Rendah Tinggi Tinggi

1,29 1,29 103,23

25 25 50

3% 3% 4% Total

0,75 0,75 2 3,5

Rendah Rendah Kurang

4,37 5,19 142,92

25 50 75

3% 3% 4% Total

0,75 1,5 3 5,25

Rendah Kurang Cukup

Sumber: Data sekunder yang diolah.

121

Dari tabel 4.15 dapat dilihat hasil yang didapatkan oleh setiap koperasi pada aspek kemandirian dan operasional ini. Dari 8 KSPPS Koperasi yang dinilai, hanya 1 koperasi yang mendapatkan predikat kemandirian dan pertumbuhan yang tinggi, yaitu BMT Al Munawwarah. Kekurangan BMT Al Munawwarah pada aspek kemandirian ini terdapat pada rasio rentabilitas aset. Dilihat dari laporan keuangan BMT Al Munawwarah, SHU bruto yang diperoleh mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 560.784.615 pada tahun 2014 menjadi Rp. 645.096.438 pada tahun 2015. Namun disisi aset juga mengalami peningkatan sebesar 1,62%, yaitu dari Rp. 20.856.636.413 pada tahun 2014 menjadi Rp. 21.192.857.868 pada tahun 2015. Peningkatan aset BMT Al Munawwarah tidak sebanding dengan peningkatan SHU brutonya, sehingga dinilai BMT Al Munawwah kurang mampu untuk meningkatkan SHUnya dengan aset yang dimiliki. Selain itu, terdapat 2 koperasi yang mendapatkan predikat cukup pada kemandirian dan pertumbuhan koperasi, yaitu BMT Syahida Ikaluin dan BMT Mekar Da’wah. Pertumbuhan koperasi BMT Syahida Ikaluin cukup baik, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT Syahida Ikaluin, yang menunjukkan adanya peningkatan SHU yang diperoleh dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015 BMT Syahida Ikaluin memperoleh SHU sebesar Rp. 18.936.388, sementara itu pada tahun 2014, SHU BMT Syahida Ikaluin mengalami kondisi minus, yaitu Rp. 3.351.474. Begitu juga pertumbuhan BMT Mekar Da’wah, dengan aset yang dimilikinya, BMT Mekar Da’wah mampu meningkatkan SHU bruto yang diperoleh, yaitu dari Rp. 108.170.128 pada tahun 2014, menjadi Rp. 151.716.783 pada tahun 2015. Namun hal ini masih terbilang cukup rendah, oleh karena itu

122

diharapkan BMT Syahida Ikaluin dan BMT Mekar Da’wah untuk dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk memperoleh SHU yang akan diterima nantinya. Selebihnya, KSPPS Koperasi mendapatkan predikat kurang dalam kemandirian dan pertumbuhan koperasinya, yang berarti kemampuan koperasi tersebut dalam memanfaatkan aset atau modal yang dimiliki kurang optimal. Selain itu juga, tingginya beban operasional yang dimiliki dianggap menghalangi kemandirian operasional koperasi tersebut. Untuk itu, diharapkan KSPPS Koperasi yang mendapatkan predikat kurang dalam aspek ini untuk dapat lebih mengoptimalkan aset dan ekuitas yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan SHU yang akan dibagikan ke anggotnya. Sehingga juga akan meningkatkan promosi ekonomi anggotanya (aspek jati diri koperasi).

8. Analisis Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah Penilaian pada aspek kepatuhan syariah ini dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasari pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 buah pertanyaan dengan masing-masing bobot 10% perpertanyaan yang berarti untuk setiap jawaban positif 1 memperoleh nilai kredit bobot 1. Dari pertanyaanpertanyaan pada aspek kepatuhan syariah ini, didapat nilai dari setiap KSPPS Koperasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

123

Tabel 4.16 Hasil Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah No. Nama KSPPS 1. BMT Syahida Ikaluin 2. BMT Al Jibaal 3. BMT Al Fath IKMI 4. BMT Al Bayan 5. BMT Al Ittihad 6. BMT Al Munawwarah 7. BMT Bumi Syariah 8. BMT Mekar Da’wah Sumber: Analisis data sekunder

Tahun 8 10 10 10 10 10 10 10

Nilai Kredit Bobot 8 10 10 10 10 10 10 10

Kriteria Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh

Secara umum KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan telah mematuhi seluruh aspek kepatuhan syariah. Namun BMT Syahida Ikaluin belum dapat memberikan nilai positif atas seluruh poin pertanyaan. BMT Syahida Ikaluin belum memiliki modal penyertaan dan pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan syariah dan juga manajemen koperasi belum memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan dari pihak yang kompeten. Untuk itu disarankan kepada BMT Syahida Ikaluin untuk dapat mencari lembaga keuangan syariah untuk dapat mencari modal penyertaan, agar dapat meningkatkan permodalan yang dimiliki dan juga dapat menjadi likuiditas koperasi. Selain itu, SDM BMT Syahida Ikaluin dapat mengikuti pendidikan dalan pengelolaan lembaga keuangan syariah agar manajemen pengelolaan koperasi semakin baik.

124

9. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kota Tangerang Selatan Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi syariah / baitul maal wat tamwil Kota Tangerang Selatan tahun 2015, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah, maka diperoleh skor secara keseluruhan mengenai tingkat kesehatan KSPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Dapat disimpulkan peringkat kesehatan koperasi-koperasi syariah Kota Tangerang Selatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

125

Tabel 4.17 Peringkat Kesehatan KSPPS Kota Tangerang Selatan No

Nama KSPPS

MDL 1 BMT Syahida Ikaluin 10 2 BMT Al Jibaal 10 3 BMT Al Fath IKMI 6,25 4 BMT Al Bayan 10 5 BMT Al Ittihad 8,75 6 BMT Al Munawwarah 7,5 7 BMT Bumi Syariah 10 8 BMT Mekar Da’wah 7,5 Sumber: Data sekunder yang diolah.

KAP 7,5 15 16 18,5 15 8 7,5 15

Aspek Penilaian MNJ EFI LIK 11,6 8,5 15 12,8 6,5 10 12,8 7,5 11,3 12,2 7,5 10 12,75 6,5 10 12,75 7,5 10 11,85 6,5 6,25 10,25 5,5 13,75

JDK 5 10 10 10 8,75 10 7,5 7,5

KP 5,5 4,25 3,5 3,5 3,5 7,75 3,5 5,25

KPS 8 10 10 10 10 10 10 10

Total 71,1 78,5 77,3 81,7 75,25 73,5 63,1 74,75

Predikat Cukup Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Cukup Sehat

126

Setelah melakukan perhitungan terhadap 8 aspek penilaian, didapatkan hasil mengenai tingkat kesehatan KSPPS Koperasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. Dari 8 KSPPS yang dinilai, 1 diantaranya berada pada golongan sehat yaitu BMT Al Bayan, 6 KSPPS/BMT berada pada golongan cukup sehat, yaitu BMT Syahida Ikaluin, BMT Al Jibaal, BMT Al Fath IKMI, BMT Al Iittihad, BMT Al Munawwarah, dan BMT Mekar Da’wah. BMT Bumi Syariah berada pada golongan dalam pengawasan. Dapat dilihat pada tabel 4.17, BMT Al Bayan berada pada golongan sehat memiliki nilai yang cukup tinggi pada aspek kualitas aktiva produktif. Selain dari aspek kualitas aktiva produktif, pada aspek permodalan juga BMT Al Bayan memiliki nilai maksimal. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang tersedia bahwa permodalan BMT Al Bayan tumbuh sebesar 8,15% dimana pertumbuhan ini meningkat dari sisi simpanan wajib anggota. Pertumuhan modal ini dikarenakan banyaknya jumlah anggota baru yang masuk pada BMT Al Bayan, yaitu 196 orang, sehingga total anggota BMT Al Bayan hingga tahun 2015 adalah 1.353 orang. Dari sisi lain, perkembangan dana cadangan yang ditahan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimiliki oleh BMT Al Bayan meningkat sebesar Rp. 26.446.702, sehingga dengan adanya peningkatan dana cadangan ini, memungkinkan BMT Al Bayan untuk dapat menghindari kerugian yang diperoleh dari kolektabilitas pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet. Dapat dilihat dari tabel 4.17, BMT Bumi Syariah berada pada golongan kesehatan dalam pengawasan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa aspek penilaian BMT Bumi Syariah memiliki nilai yang kurang baik. Sebagai salah satu BMT yang

127

baru didirikan, yaitu pada tahun 2013, kemandirian dan pertumbuhan BMT Bumi Syariah kurang baik, hal ini dapat dilihat pada hasil akhir nilai pada aspek penilaian kemandirian

dan

pertumbuhan.

BMT

Bumi

Syariah

belum

mampu

mengoptimalkan ekuitas yang mereka miliki dan hanya mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) yang cukup kecil. Selain itu biaya atau beban yang dikeluarkan oleh BMT Bumi Syariah cukup besar, yaitu 97% dari pendapatan yang mereka miliki. Di mana dilain sisi, permodalan yang BMT Bumi Syariah miliki sangat menurun, yaitu menurun sebesar 57% atau senilai Rp. 60.278.200. Penurunan dari segi permodalan ini diakibatkan menurunnya jumlah simpanan pokok yang dimiliki oleh BMT Bumi Syariah, yaitu turun sebesar Rp. 32.575.000, hal ini dapat terjadi dikarenakan anggota dari sebuah koperasi keluar dari koperasi tersebut, sehingga mengakibatkan jumlah simpanan pokok menurun. Selain itu pada sisi permodalan, BMT Bumi Syariah belum memiliki dana cadangan dan nilai penyisihan untuk piutang tak tertagih terbilang kecil dari piutang macet yang dimiliki BMT Bumi Syariah. BMT Bumi Syariah memiliki nilai penyisihan piutang tak tertagih (PPAP) sebesar Rp. 5.553.000, sementara piutang macet yang dimiliki BMT Bumi Syariah sebesar Rp. 57.044.250 sehingga BMT Bumi Syariah akan sulit menghindari risiko yang terjadi dari piutang macet yang sulit ditagih tersebut dengan nilai penyisihan yang cukup kecil. Sementara itu, koperasi-koperasi yang berada pada golongan kesehatan cukup sehat, secara umum memiliki nilai yang kurang baik pada aspek kualitas aktiva produktif, aspek likuditas dan aspek kemandirian dan pertumbuhan. Pada perhitungan yang telah dilakukan dan dilihat dari laporan keuangan, secara umum

128

koperasi-koperasi di Kota Tangerang Selatan ini belum mencadangkan dana yang cukup besar untuk pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) untuk menghindari risiko yang akan terjadi atas pembiayaan atau piutang yang sulit tertagih. Untuk itu disarankan kepada koperasi-koperasi yang masih mencadangkan dana yang cukup kecil untuk PPAP, agar meningkatkan dana untuk penyisihan penghapusan piutang aktiva produktif dalam kisaran 60-80% dari total piutang atau pembiayaan kurang lancar atau macet, agar mampu menghindari risiko yang tidak diinginkan saat piutang atau pembiayaan yang sulit tertagih. Pada aspek likuiditas menunjukkan nilai yang kurang baik dikarenakan dana yang diterima oleh koperasikoperasi ini masih terbilang kecil untuk dapat memberikan pembiayaan kepada anggota atau kepada masyarakat umum. Sehingga disarankan untuk dapat meningkatkan dana yang diterima oleh koperasi dengan cara melakukan promosi agar anggota koperasi bertambah sehingga dana yang diterima oleh koperasi juga meningkat. Sedangkan pada aspek kemandirian dan pertumbuhan, secara umum koperasi-koperasi yang berada pada predikat cukup sehat belum mampu mengoptimalkan aset dan ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan SHU yang cukup besar. Karena ketika sebuah koperasi memiliki SHU yang cukup besar, sehingga koperasi tersebut mampu untuk menyisihkan dana dari SHU untuk membentuk cadangan-cadangan yang lebih besar atau menyisihkan untuk biaya pertumbuhan dari koperasi, agar koperasi semakin baik. Penilaian kesehatan ini penting dilakukan agar dapat mengetahui posisi kesehatan setiap koperasi atas kegiatan operasional, kinerja kuangan, dan kinerja manajemennya. Atas hasil penilaian kesehatan ini diharapkan Dinas Koperasi dan

129

UKM Kota Tangerang Selatan untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk meningkatkan kesehatan koperasi-koperasi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kebijakan yang dilakukan diantaranya dapat memberikan pelatihan akuntansi kepada para pengurus koperasi agar dapat membuat laporan keuangan BMT/Koperasi Syariah sesuai dengan pedoman Permen KUKM Nomor 14 tahun 2015, dimana item laporan keuangan yang disajikan oleh BMT/Koperasi Syariah dalam laporan RAT tahun buku 2015 belum sesuai dan masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, untuk koperasi/BMT yang telah dilakukan penilaian kesehatan agar dapat membuat program-program dan kebijakan internal yang baik untuk dapat meningkatkan tingkat kesehatan koperasinya, baik itu dari segi kinerja keuangan maupun kinerja manajemennya. Karena ketika sebuah koperasi tersebut sehat, maka akan meningkatkan brand koperasi tersebut dimata masyarakat luas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk dapat menyimpan dananya pada koperasi yang telah memiliki predikat kesehatan yang tinggi. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan perkembangan koperasi itu sendiri, dan membuat koperasi terus going concern untuk dapat mensejahterakan anggota koperasi tersebut pada khususnya dan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari adanya koperasi tersebut secara umum.

130

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu kalangan Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan untuk mengetahui keadaan kesehatan koperasi di wilayah Kota Tangerang Selatan maupun pihak KSPPS Koperasi / Baitul Maal wat Tamwil untuk mengetahui kesehatan koperasi yang dikelola. Jumlah KSPPS Koperasi / Baitul Maal wat Tamwil yang menjadi objek penelitian adalah sebanyak 8 KSPPS Koperasi, yaitu BMT Syahida Ikaluin, BMT Al Jibaal, BMT Al Fath IKMI, BMT Al Bayan, BMT Al Ittihad, BMT Al Munawwarah, BMT Bumi Syariah dan BMT Mekar Da’wah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada aspek permodalan, yang dihitung menggunakan rasio modal sendiri terhadap total aset dan rasio kecukupan modal, dari 8 KSPPS Koperasi terdapat 2 KSPPS Koperasi / BMT yang berada pada prediakt cukup sehat, yaitu BMT Al Fath IKMI dan BMT Mekar Da’wah. Selebihnya KSPPS Koperasi / BMT berada pada predikat sehat. 2. Pada aspek kualitas aktiva produktif, yang dihitung menggunakan 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap

131

Jumlah Piutang dan Pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap Piutang dan Pembiayaan Berisiko, dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD), dari 8 KSPPS Koperasi / BMT terdapat 2 koperasi yang berada pada predikat lancar yaitu BMT Al Fath IKMI dan BMT Al Bayan. 3 koperasi /BMT berada pada prediakt cukup lancar, yaitu BMT Al Jibaal, BMT Al Ittihad, dan BMT Mekar Da’wah, dan 3 koperasi / BMT yang berada pada prediakt kurang lancar, yaitu BMT Syahida Ikaluin, BMT Al Munawwarah dan BMT Bumi Syariah 3. Pada aspek manajemen yang dinilai dari beberapa komponen, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aset dan manajemen likuiditas terdapat 1 KSPPS / BMT yang mendapatkan predikat cukup baik, yaitu BMT Mekar Da’wah. Selebihnya KSPPS Koperasi / BMT berada pada predikat baik. 4. Pada aspek efisiensi yang dihitung menggunakan 3 rasio, yaitu Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan, Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset, Rasio Efisiensi Pelayanan. Dari 8 KSPPS Koperasi / BMT, 1 di antarnya mendapatkan predikat efisien yaitu BMT Syahida Ikaluin dan selebihnya mendapatkan predikat cukup efisien. 5. Pada aspek likuiditas dihitung dengan menggunakan 2 rasio yaitu rasi kas dan rasio pembiayaan. Dari 8 KSPPS Koperasi / BMT, 3 koperasi berada pada predikat likuid, yaitu BMT Syahida Ikaluin, BMT Al Fath IKMI, dan BMT

132

Mekar Da’wah. 1 koperasi berada pada predikat kurang likuid, yaitu BMT Bumi Syariah. 4 koperasi lainnya berada pada predikat cukup likuid. 6. Pada aspek jati diri koperasi dihitung dengan menggunakan 2 rasio, yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA). Dari 8 KSPPS Koperasi / BMT, 1 koperasi berada pada predikat kurang berhasil yaitu BMT Syahida Ikaluin, 2 koperasi berada pada predikat cukup berhasil yaitu BMT Bumi Syariah dan BMT Mekar Da’wah, dan 5 koperasi lainnya berada pada predikat berhasil dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. 7. Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan, dihitung dengan menggunakan 3 rasio, yaitu rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas ekuitas, dan rasio kemandirian operasional. Dari 8 KSPPS koperasi / BMT, 1 koperasi berada pada predikat tinggi, yaitu BMT Al Munawwarah, 2 BMT berada pada predikat cukup yaitu BMT Syahida Ikaluin dan BMT Mekar Da’wah, dan 5 koperasi berada pada predikat kurang baik. 8. Pada aspek kepatuhan syariah yang dinilai berdasarkan analisa pada 10 poin penyataan, keseluruhan koperasi di Kota Tangerang Selatan berada pada predikat patuh pada prinsip syariah. 9. Setelah dilakukan perhitungan terhadap 8 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah didapatkan hasil kesehatan koperasi syariah Kota Tangerang Selatan. Dari 8 KSPPS Koperasi, 1 koperasi berada pada golongan “sehat” yaitu BMT Al Bayan, 6

133

diantaranya berada pada golongan “cukup sehat” dan 1 koperasi berada pada golongan “dalam pengawasan” yaitu BMT Bumi Syariah.

B.

Implikasi dan Saran Disamping cakupan periode waktu yang dianalisis hanya 1 tahun,

keterbatasan dari penelitian ini adalah karena hanya terbatas pada analisis deskriptif saja, sehingga tidak dapat diketahui fakto-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan KSPPS Koperasi / Baitul Maal wat Tamwil Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 1. Memperpanjang periode analisis terhadap koperasi di Kota Tangerang Selatan, sehingga mampu dapat mengetahui tren perubahan tingkat kesehatan koperasi. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan koperasi syariah, agar dapat diketahui faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan koperasi tersebut. 3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan komparasi atau perbandingan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, baik di wilayah Kota Tangerang Selatan maupun di wilayah lainnya, agar dapat dilihat perbedaan kesehatan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional di wiliayah tersebut. 4. Melakukan komparasi kesehatan koperasi antar wilayah, agar dapat mengetahui tingkat kesehatan koperasi disuatu wilayah, hingga dapat menjadi role model dalam pembinaan koperasi di wilayah lain jika terdapat koperasi yang masih dalam golongan kesehatan yang kurang baik.

134

Selain itu, disarankan juga kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan untuk dapat melakukan pembinaan dan pelatihan kepada SDM pengelola koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan, karena kebanyakan komponen laporan keuangan yang disajikan belum sesuai peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah No 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntasi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

135

DAFTAR PUSTAKA Afif, M. R. (2014). Analisis Penilaian Kesehatan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Bandar Lampung Tahun 2010 - 2012. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Alliance, I. C.-o. (2005-2015). What is a co-operative? Dipetik Desember 12, 2016, dari International Co-operative Alliance - Cooperative enterprises build a better world: http://ica.coop/en/what-co-operative Dani, Muhammad Arif. (2015). Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyamoaian Jasa (Studi Kasus Pada BMT Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Bulak Surabaya). El-Qist: Journal of Islamic Economic and Business. Vol 4, No 01, 2015 P. 283-308 Fathimah, S. (2016). Sistem Informasi Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru. Indonesian Journal on Networking and Security, 65-75. Ganitri, P. T., Suwendra, I. W., & Yulianthini, N. N. (2014). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2). Guspul, Ahmad dan Awaludin Ahmad. (2014). Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Kepercayaan Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Wonosobo. Jurnal PPKM III, 156-170. Hatta, D. M. (2015). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hendrojogi. (2004). Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hernanto, A., Fauziyah, N., & Senjiati, I. H. (2016). Analisis Perbandingan Kualit as Aktiva Produktif Sebelum dan Sesudah Pemberlakukan Peraturan Otorit as Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 (Studi pada Laporan Keuangan Kuartal Bank Umum Syariah Periode 2013-2106). (pp. 717-724). Bandung:

136

Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Hosen, M. N., & Sa'roni, L. S. (2012). Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 36 - 55. Jamaludin, N. (2015, April 23). Koperasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tangsel. Retrieved from Kompasiana: http://www.kompasiana.com/bangjamal/koperasi-dan-pertumbuhan-ekonomi tangsel_5538599e6ea834ec60da 42ce Melani, A. (2016). Liputan6.com.

Pemerintah

Dorong

Reformasi

Koperasi.

Brebes:

Mulyaningrum. (2009). Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Seminar on Islamic Finance: Opportunity and Challenge on Islamic Finance. Jakarta: Bakrie School of Management. Norita, L. M. (2012). Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah: Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri Tahun 200 - 2011. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Nurmayanti. (2016). Membawa Koperasi RI Kembali Jadi Soko Guru Ekonomi. Jakarta: Liputan6.com. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Qomarudin, A. M., & Barlinti, Y. S. (2015). Struktur Permodalan Koperasi Syariah: Analisis Penggunaan Zakat, Infak, Sedekah Sebagai Modal Koperasi Syariah. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Rahman, A.R. (2010). Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation. Humanomics, Vol 6 284-295. Rosyada, A. (2015). Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

137

Sari, A. R., & Susanti, B. (2012). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil kembali dari eprints.unisbank.ac.id/169/1/artikel-9.pdf Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyak arta: Graha Ilmu Sekaran, U. (2014). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sudarma, I. W., & Yasa, I. M. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Suharsimi, A. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Supardi. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press. Taufiqurrohman. (2016). Menko Puan: Pemerintah Mendorong Masyarakat Lebih Produktif. Jakarta: Liputan6.com. Tyas, A. R. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Ekonomi UNY. UKM, H. K. (2016, Oktober 29). Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik. Retrieved from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasisyariah-di-indonesia-sangat-baik/ Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. ESENSI, 101-112.

138

LAMPIRAN

139

Lampiran I. Perhitungan atas setiap rasio-rasio dalam aspek penilaian 1. Perhitungan Aspek Permodalan

No

1 2 3 4 5 6 7 8

Entitas

BMT Syahida BMT Al-Jibaal BMT Al Fath IKMI BMT Al Bayan BMT Al Ittihad BMT Al Munawwarah BMT Bumi Syariah BMT Mekar Da’wah

Aspek Penilaian Permodalan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Rasio Kecukupan Modal (Car) Modal Sendiri Total Aset Hasil Modal Tertimbang ATMR Rp. 153.706.388 Rp. 451.111.195 34,07 Rp. 144.238.194 Rp. 396.589.010 Rp. 396.674.298 Rp. 1.877.378.972 21,13 Rp. 292.262.573 Rp. 897.166.903 Rp. 2.622.030.014 Rp. 26.833.342.866 9,77 Rp. 1.867.908.841 Rp. 21.889.414.687 Rp. 657.529.173 Rp. 2.723.698.494 24,14 Rp. 602.828.053 Rp. 2.320.484.873 Rp. 717.804.353 Rp. 4.548.595.969 15,78 Rp. 585.573.959 Rp. 3.970.620.577 Rp. 2.446.323.612 Rp. 21.192.857.868 11,54 Rp. 1.994.429.469 Rp. 19.188.424.432 Rp. 79.633.800 Rp. 269.611.300 29,54 Rp. 77.916.900 Rp. 253.275.675 Rp. 272.724.621 Rp. 3.470.088.899 7,86 Rp. 207.618.258 Rp. 2.589.065.715

Hasil 36,37 32,58 8,53 25,98 14,75 10,39 30,76 8,02

140

a. Perhitungan modal tertimbang

BMT Syahida

BMT Al Jibaal

Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Modal Yang Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan diakui (Rp) (%) Modal anggota a. Simpanan Pokok 125.200.000 100% 125.200.000 b. Simpanan Wajib 9.570.000 100% 9.570.000 Modal penyetaraan 100% Modal penyertaan 50% Cadangan Umum 100% Cadangan Tujuan risiko 50% Modal Sumbangan 100% SHU belum dibagi 18.936.388 50% 9.468.194 JUMLAH 144.238.194 Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan (%) Modal anggota 19.050.000 100% a. Simpanan Pokok 115.180.000 100% b. Simpanan Wajib 100% Modal penyetaraan 154.130.000 50% Modal penyertaan 40.620.848 100% Cadangan Umum 50% Cadangan Tujuan risiko 13.000.000 100% Modal Sumbangan 54.693.450 50% SHU belum dibagi JUMLAH

Modal Yang diakui (Rp) 19.050.000 115.180.000 77.065.000 40.620.848 13.000.000 27.346.725 292.262.573

Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Modal Yang Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan diakui (Rp) (%) Modal anggota 122.125.000 100% 122.125.000 BMT Al Fath a. Simpanan Pokok IKMI 43.790.000 100% 43.790.000 b. Simpanan Wajib 100% Modal penyetaraan 50% Modal penyertaan 1.185.722.668 100% 1.185.722.668 Cadangan Umum 205.816.641 50% 102.908.321 Cadangan Tujuan risiko

141

Modal Sumbangan SHU belum dibagi

BMT Al Bayan

BMT Al Ittihad

BMT Al Munawwarah

104.150.000 618.425.705

100% 104.150.000 50% 309.212.852 1.867.908.841 JUMLAH

Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan (%) Modal anggota 20.000.000 100% a. Simpanan Pokok 49.289.000 100% b. Simpanan Wajib 100% Modal penyetaraan 50% Modal penyertaan 465.837.932 100% Cadangan Umum 50% Cadangan Tujuan risiko 13.000.000 100% Modal Sumbangan 109.402.241 50% SHU belum dibagi JUMLAH Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan (%) Modal anggota 100% a. Simpanan Pokok 71.780.000 100% b. Simpanan Wajib 56.447.300 100% Modal penyetaraan 50% Modal penyertaan 100% Cadangan Umum 325.116.264 50% Cadangan Tujuan risiko 204.229.449 100% Modal Sumbangan 50% SHU belum dibagi 60.231.341 JUMLAH

Modal Yang diakui (Rp) 20.000.000 49.289.000 465.837.932 13.000.000 54.701.121 602.828.053

Modal Yang diakui (Rp) 71.780.000 56.447.300 325.116.264 102.114.725 30.115.671 585.573.959

Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Modal Yang Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan diakui (Rp) (%) Modal anggota 100% a. Simpanan Pokok 1.027.525.385 1.027.525.385 100% b. Simpanan Wajib 37.388.257 37.388.257 100% Modal penyetaraan -

142

Modal penyertaan Cadangan Umum Cadangan Tujuan risiko Modal Sumbangan SHU belum dibagi

BMT Bumi Syariah

BMT Mekar Da'wah

302.500.001 402.247.583 75.374.100 601.288.286

50% 100% 50% 100% 50% JUMLAH

151.250.001 402.247.583 75.374.100 300.644.143 1.994.429.469

Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Modal Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan Yang diakui (%) (Rp) Modal anggota 8.770.000 100% 8.770.000 a. Simpanan Pokok 2.930.000 100% 2.930.000 b. Simpanan Wajib 100 Modal penyetaraan 50% Modal penyertaan 100 Cadangan Umum Cadangan Tujuan 50% risiko 64.500.000 100% 64.500.000 Modal Sumbangan 3.433.800 50% 1.716.900 SHU belum dibagi JUMLAH 77.916.900 Modal Inti dan modal pelengkap Bobot Komponen Modal Nilai (Rp) Pengakuan (%) Modal anggota 100% a. Simpanan Pokok 90.000.000 100% b. Simpanan Wajib 7.200.000 100% Modal penyetaraan 50% Modal penyertaan 12.800.000 100% Cadangan Umum 13.879.660 Cadangan Tujuan 50% risiko 100% Modal Sumbangan 17.552.576 50% SHU belum dibagi 145.172.044 JUMLAH

Modal Yang diakui (Rp) 90.000.000 7.200.000 6.400.000 13.879.660 17.552.576 72.586.022 207.618.258

143

b. Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Komponen Aktiva

BMT Syahida

Kas Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

Komponen Aktiva

BMT Al Jibaal

Kas Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

Komponen Aktiva BMT Al Fath Kas IKMI Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain

Bobot Risiko (%)

Nilai (Rp) 4.164.506 12.085.666 368.024.499

Modal tertimbang (Rp) -

0% 20% 50% 100%

2.417.133 368.024.499

-

50%

17.249.987 20.103.409

70% 70% Jumlah Bobot Risiko (%)

Nilai (Rp) 43.474.560 383.756.479 67.400.000 756.825.091

12.074.991 14.072.386 396.589.010 Modal tertimbang (Rp) -

0% 20% 50% 100%

76.751.296 33.700.000 756.825.091

-

50%

42.700.738 -

Nilai (Rp) 382.344.600 5.269.148.736 4.802.172

70% 70% Jumlah

Bobot Risiko (%)

29.890.517 897.166.903

Modal tertimbang (Rp) -

0% 20% 50%

1.053.829.747 2.401.086

144

Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

Komponen Aktiva

BMT Al Bayan

BMT Al Ittihad

Kas Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

Komponen Aktiva Kas Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

18.363.206.259

100%

14.717.354

18.363.206.259 7.358.677

50% 3.147.917.628 370.109.397

2.203.542.340 70% 259.076.578 70% Jumlah 21.889.414.687 Bobot Risiko (%)

Nilai (Rp) 66.790.900 291.106.820

Modal tertimbang (Rp)

0% 20%

58.221.364

2.052.840.170

50% 100%

2.052.840.170

-

50%

49.176.198 250.000.000

70% 70% Jumlah

34.423.339 175.000.000 2.320.484.873

Modal Bobot tertimbang Nilai (Rp) Risiko (%) (Rp) 214.613.600 0%

-

415.063.321

20%

83.012.664

-

50%

3.814.548.598

100%

3.814.548.598

-

50%

-

68.937.129

70%

48.255.990

35.433.320

70% 24.803.324 Jumlah 3.970.620.577

145

Komponen Aktiva

BMT Al Munawwarah

BMT Bumi Syariah

559.632.750

Kas Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

16.781.070.871

Komponen Aktiva

Nilai (Rp)

Kas Simpanan / rekening di bank syariah Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

Komponen Aktiva BMT Mekar Da'wah

Bobot Risiko (%)

Nilai (Rp)

Kas Simpanan / rekening di bank syariah

866.199.684

Modal tertimbang (Rp)

0% 20%

496.069.592

173.239.937 248.034.796

50% 100%

496.069.592

16.781.070.871 248.034.796

50% 1.856.433.756 626.486.290

1.299.503.629 70% 438.540.403 70% Jumlah 19.188.424.432 Bobot Risiko (%)

12.440.500 -

-

0%

-

20%

15.762.300 241.738.250

Modal tertimbang (Rp)

7.881.150 50% 100%

241.738.250

50% 5.223.250

Nilai (Rp)

70% 70% Jumlah

Bobot Risiko (%)

3.656.275 253.275.675

Modal tertimbang (Rp)

79.925.919

0%

-

734.458.534

20%

146.891.707

146

Simpanan / rekening di KSPPS/USPPS lain Pembiayaan Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Aktiva tetap dan inventaris Aktiva lain-lain

114.225.062

50%

57.112.531

2.080.806.478

100%

2.080.806.478

-

50%

-

434.650.000

70%

304.255.000

-

70% Jumlah 2.589.065.715

147

2. Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

No

Nama KSPPS

1 2

BMT Syahida BMT Al Jibaal

3 4 5 6 7 8

BMT Al Fath IKMI BMT Al Bayan BMT Al Ittihad BMT Al Munawwarah BMT Bumi Syariah BMT Mekar Da'wah

Rasio Tkt Pembiayaan & Piutang Bermasalah Trhdp Jlh Piutan & Pembiayaan Jlh Pembiayaan Jumlah Piutang Dan Piutang Dan Hasil Bermasalah Pembiayaan (a) (b) (a/b) x 100 73.604.900 368.024.499 20,00 30.393.804 759.845.091 4,00 1.327.525.420

18.363.206.259

7,23

78.690.000 381.454.860 3.356.214.174 57.044.250 83.232.259

2.052.840.170 3.814.548.598 16.781.070.871 241.738.250 2.080.806.478

3,83 10,00 20,00 23,60 4,00

b. Rasio Portofolio Berisiko

No

Nama KSPPS

1 2 3 4 5 6

BMT Syahida BMT Al Jibaal BMT Al Fath IKMI BMT Al Bayan BMT Al Ittihad BMT AlMunawwarah

7

Bmt Bumi Syariah

8

Bmt Mekar Da'wah

Rasio Portofolio Berisiko Jumlah Jumlah Piutang Portofolio Hasil dan Pembiayaan Berisiko (a) (b) (a/b) x 100 29.920.392 368.024.499 8,13 5.043.997 759.845.091 0,66 342.000.000 18.363.206.259 1,86 92.377.808 2.052.840.170 4,50 162.299.092 3.814.548.598 4,25 1.364.301.062 16.781.070.871 8,13 Rp 19.653.320 241.738.250 8,13 Rp Rp 249.696.777 2.080.806.478 12,00

148

c. Rasio PPAP RASIO PPAP No

1 2 3 4 5 6 7 8

Nama KSPPS

BMT Syahida BMT Al Jibaal BMT Al Fath IKMI BMT Al Bayan BMT Al Ittihad BMT AlMunawwarah BMT Bumi Syariah BMT Mekar Da'wah

PPAP

PPAPWD

TOTAL

(a)

(b)

(a/b)x100

11.000.000 4.169.161 718.903.280 60.000.000 204.229.449 1.356.939.656 5.553.000 73.000.000

184.012.250 379.922.546 968.765.069 80.000.000 141.309.167 8.390.535.436 57.044.250 1.040.403.239

5,98 1,10 74,21 75,00 144,53 16,17 9,73 7,02

149

3. Perhitungan Aspek Manajemen DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN

No

1

2

1

3 4 5

6

Aspek/Pertanyaan

MANAJEMEN UMUM Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangkapanjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS / USPPS Koperasi dalam menjalan usahanya Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya

BMT Syahida Ikaluin

BMT Al Jibaal

BMT Al Fath IKMI

BMT Al Bayan

BMT BMT BMT BMT Al Al Bumi Mekar Munaw Ittihad Syariah Da'wah warah

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

150

Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani 7 permasalah yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta 8 didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung 9 menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kernampuan untuk 10 meningkatkan perModalan KSPPS/ USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalarn melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal 11 yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan 12 terhadap pelaksanaan tugas bengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif Jumlah MANAGEMEN UMUM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

10

11

11

10

11

11

11

9

151

1

2 3

4

5

6 2 1 2

KELEMBAGAAN Bagan Organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah KSPPS / USPPS Koperasi terbukti mempunyai standar Operasional dan Manejemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting Jumlah KELEMBAGAAN PERMODALAN Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

5

5

5

5

5

5

5

4

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

152

3

4

5

1

2

3 4 5 6

Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan Simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri Jumlah PERMODALAN AKTIVA Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

4

4

4

4

4

3

3

3

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

153

Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian Keputusan pemberian pembiayaan dan atau 8 penempatan dana dilakukan melalui komite Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap 9 penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, 10 penilaian dan pengikatan terhadap agunannya Jumlah AKTIVA LIKUIDITAS Memiliki kebijakan tertulis mengenai 1 pengendalian likuiditas Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan 2 diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya Memiliki pedoman administrasi yang efektif 3 untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang 4 sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi Memiliki sistem informasi manajemen yang 5 memadai untuk pemantauan likuiditas Jumlah LIKUIDITAS 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

9

9

8

9

9

8

8

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

3

4

4

4

4

5

4

3

154

4. Perhitungan Aspek Efisiensi a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto No.

Nama KSPPS

1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Bmt Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Biaya Operasional Pelayanan 26.733.500 368.316.722 4.516.407.774 454.864.621 747.247.607 2.730.009.274 107.384.000 465.281.434

Partisipasi Hasil Bruto 109.331.950 24,45 417.846.996 88,15 5.366.838.371 84,15 544.932.163 83,47 759.319.574 98,41 3.233.229.235 84,44 110.852.500 96,87 316.619.993 146,95

b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset No.

Nama KSPPS

1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Bmt Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Aktiva Tetap

Total Aset

17.249.987 451.111.195 42.700.738 1.877.378.972 3.147.917.628 26.833.342.866 49.176.198 2.723.698.494 68.937.129 4.548.595.969 1.856.433.756 21.192.857.868 5.223.250 269.611.300 434.650.000 3.470.088.899

Jumlah 3,82 2,27 11,73 1,81 1,52 8,76 1,94 12,53

c. Rasio Efisiensi Pelayanan No.

Entitas

1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Bmt Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Biaya Gaji Dan Honor Karyawan 68.264.000 164.947.410 3.135.465.129 338.844.450 335.615.200 1.841.496.128 73.785.500 218.620.000

Jumlah Piutang Dan Jumlah Pembiayaan 368.024.499 18,55 759.845.091 21,71 18.363.206.259 17,07 2.052.840.170 16,51 3.814.548.598 8,80 15.370.593.782 11,98 241.738.250 30,52 2.080.806.478 10,51

155

5. Perhitungan Aspek Likuiditas a. Rasio Kas No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama KSPPS Bmt Syahida Bmt Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Kas 4.164.506 43.474.560 382.344.600 66.790.900 214.613.600 559.632.750 12.440.500 79.925.919

Cash Ratio Kewajiban Bank Lancar 41.568.794 134.732.550 383.756.479 1.011.360.439 5.269.148.736 22.978.104.035 291.106.820 1.764.406.907 415.063.321 3.651.481.040 2.091.620.882 17.362.642.650 189.977.500 747.949.480 2.684.850.500

Jumlah 33,94 42,24 24,60 20,28 17,24 15,27 6,55 30,84

b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima No.

Nama KSPPS

1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Bmt Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Total Pembiayaan 368.024.499 759.845.091 18.363.206.259 2.052.840.170 3.814.548.598 16.781.070.871 184.694.000 2.080.806.478

Dana Yang Diterima 294.400.216 1.087.158.288 23.060.366.022 1.766.169.321 3.720.872.252 14.892.062.390 189.977.500 2.685.537.254

Jumlah 125,01 69,89 79,63 116,23 102,52 112,68 97,22 77,48

6. Perhitungan Aspek Jati Diri Koperasi a. Rasio Partisipasi Bruto No Nama KSPPS 1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Jumlah Jumlah Transaksi Partisipasi Partisipasi Non Jumlah Bruto Bruto Anggota 109.331.950 109.331.950 65.317.382 62,60 417.846.996 417.846.996 5.163.176 98,78 5.366.838.371 5.366.838.371 178.734.154 96,78 544.932.163 544.932.163 7.493.399 98,64 759.319.574 759.319.574 57.385.070 92,97 3.233.229.235 3.233.229.235 398.589.389 89,03 110.852.500 110.852.500 0 100,00 316.619.993 316.619.993 348.337.717 47,62

156

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggita (PEA) No Nama KSPPS 1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Shu Bagian Anggota 1.716.900 22.437.000 120.580.000 21.375.560 11.745.112 306.288.286 1.030.140 14.154.000

Total Simpanan Simpanan Wajib Pokok 125.200.000 9.570.000 19.050.000 115.180.000 122.125.000 43.790.000 20.000.000 49.289.000 71.780.000 56.447.300 1.027.525.385 37.388.257 8.770.000 2.930.000 90.000.000 7.200.000

Jumlah 1,27 16,72 72,68 30,85 9,16 28,76 8,80 14,56

7. Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan a. Rasio Rentabilitas Aset

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama KSPPS Bmt Syahida Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Shu Sebelum Nisbah, Zakat Dan Pajak 18.936.388 54.693.450 703.482.197 85.502.241 69.457.037 645.096.438 3.468.500 151.716.783

Total Aset 451.111.195 1.877.378.972 26.833.342.866 2.723.698.494 4.548.595.969 21.192.857.868 269.611.300 3.470.088.899

Jumlah 4,20 2,91 2,62 3,14 1,53 3,04 1,29 4,37

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama KSPPS Bmt Syahida Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Shu Bagian Anggota 1.716.900 22.437.000 120.580.000 21.375.560 11.745.112 306.288.286 1.030.140 14.154.000

Total Ekuitas 153.706.388 396.674.298 2.622.030.014 657.529.173 717.804.353 2.446.323.612 79.633.800 272.724.621

Jumlah 1,12 5,66 4,60 3,25 1,64 12,52 1,29 5,19

157

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan No,

Nama KSPPS

1 2 3 4 5 6 7 8

Bmt Syahida Al Jibaal Bmt Al Fath Ikmi Bmt Al Bayan Bmt Al Ittihad Bmt Al Munawwarah Bmt Bumi Syariah Bmt Mekar Da'wah

Pendapatan Usaha 109.331.950 417.846.996 5.366.838.371 544.932.163 922.569.574 4.779.404.565 110.852.500 664.957.710

Biaya Operasional Pelayanan 26.733.500 368.316.722 4.516.407.774 454.864.621 747.247.607 2.730.009.274 107.384.000 465.281.434

Jumlah 408,97 113,45 118,83 119,80 123,46 175,07 103,23 142,92

158

8. Perhitungan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah ENTITAS No .

1 2 3 4

5

6

7

Pertanyaan

Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah Penempatan dana pada bank syariah Adanya Dewan Pengawas Syariah Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan Anggota yang diselenggarakan secara berkala Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan

Bmt Syahida

Bmt Al Jibaal

Bmt Al Fath Ikmi

Bmt Al Bayan

Bmt Al Ittihad

Bmt Al Munaw warah

Bmt Bumi Syariah

Bmt Mekar Da'wah

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

159

8 9 10

pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah Meningkatnya titipan ZIS dari anggota Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

10

10

10

10

10

10

10

160