PENGARUH TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN TERHADAP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD RUMBAI ROSYIDA DINI NAULI Wiraswasta Di Duri - Riau HP. 085376886964 e-mail:
[email protected] ABSTRACT In this research uses descriptive qualitative method is simply to provide information , data taken to determine between theory and reality in the field of field results . Types and sources of data are primary data and secondary data obtained through interviews , questionnaires , observation and documentation on Sharia BMT Al Ittihad Cooperative Tassel. The results of this study indicate that after the realization of financing , then the BMT Al Ittihad need to do monitoring and supervision of financing in order to promote efficiency in the management of governance in the field of lending business and the achievement of targets set so that the purpose of the existence of financing can be achieved . Members who experience congestion in meeting obligations should be motivated to start over or fix the cause of bottlenecks and anticipate business or installments . For that need to be explored the potential of the borrower for the funds that have been used more effectively . The risks of borrowing is borrowing occurs delayed or the borrower 's inability to pay obligations that have been imposed , which can be seen from the reserve for doubtful accounts is derived from the member loan repayment standstill . The greater the debt the less good for corporate profits . Therefore BMT Al Ittihad Cooperative Sharia Tassel make handling to anticipate a more selective manner again in providing financing to members . Keyword: Returns, Finance Management, Financing Savings and Loans ABSTRAK Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hanya memberikan informasi, data yang diambil untuk mengetahui antara teori dengan kenyataan dilapangan dari hasil dilapangan. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, angket, observasi dan dokumentasi pada Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Setelah realisasi pembiayaan, maka pihak BMT Al Ittihad perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran.
606
Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif. Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, dimana dapat dilihat dari cadangan piutang ragu-ragu berasal dari pinjaman anggota yang pembayarannya macet. Semakin besar piutang tersebut semakin tidak baik untuk profit perusahaan. Maka dari itu Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai membuat penanganan untuk mengantisipasinya dengan cara lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.
Kata Kunci: Pengembalian, Pembiayaan Manajemen, Pembiayaan Simpan Pinjam A. PENDAHULUAN Setiap muslim diatur oleh ketentuan Syariah (hukum Islam) yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan.1 Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara individual. Ia memerlukan bantuan individu lainnya dalam upaya memenuhi segala kebutuhannya. Untuk itu manusia bergabung dengan manusia lainnya baik secara formal (terorganisir) maupun nonformal (tidak terorganisasikan), mereka berkomunikasi satu sama lainnya didalam memenuhi kebutuhannya, disinilah kemudian terjadi transaksi atau penukaran barang dan jasa, dari sini pula terjadinya bisnis dimulai.2 Prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Lembaga keuangan berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan 1
Moh As’udi dan Triyuwono, Akuntansi Syariah Mempormulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 13. 2 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cetakan I, hlm. 24.
607
kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.3 Selain lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan non bank lainnya seperti BMT. BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil. Secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah harta dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.4 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah yang mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi juga berlandaskan agama yang menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.5 Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S As-shaad:24,
“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."
3
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 51. 4 Ibid..hlm. 126. 5 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 1, ayat 1, hlm. 2.
608
Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” Koperasi sebagai alat sosial dan alat ekonomi haruslah menjalankan usaha (business), dengan demikian modal mempunyai kedudukan vital, tetapi dengan pengertian bahwa modal tersebut tidak boleh diberi “arti” yang lebih penting daripada kepentingan orang-orang yang menjadi anggotanya. Modal yang terbaik yaitu jika modal yang terkumpul itu terdiri dari simpanansimpanan anggota dan cadangan (modal intern). Yang dimaksud dengan modal cadangan ialah sisa hasil usaha yang disisihkan sebagai cadangan. 6 Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk dana cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% dari nilai sertifikat modal koperasi.7 Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.8 Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari adanya proses manajemen. Tanpa manajemen jelas, berbagai aktivitas bisnis perusahaan tidak akan berjalan optimal. Manajemen merupakan proses
yang khas,
yang terdiri
atas
kegiatan-kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain.9 Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan 6
Kartasapoetra, Koperasi Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, Bina Adiaksara, 2003), hlm.
163. 7
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 1, ayat 1, hlm. 2. 8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Cetakan ke5) hlm. 289. 9 Irma Nilasari & Sri Wiludjeng, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 59.
609
yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan. Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha. Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri.10 Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Al Ittihad Rumbai adalah salah satu BMT yang berkembang sesuai syariah. Pembiayaan yang dilakukan mencakup tiga yaitu: Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih di mana
pihak pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama merupakan paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.11 Secara spesifik diaplikasikan dalam pembiayaan ternak sapi.12 Pembiayaan murabahah dengan prinsip jual
10
http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103. 12 Yoza Yulanda (Administrasi Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai) Wawancara, 8 Mei 2013. 11
610
beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan berupa barang konsumtif dan barang produktif. 13 Kemudian pembiayaan musyarakah, transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan asset yang mereka miliki secara bersama-sama. 14 Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih lebih dimana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak BMT berupa dana, barang perdagangan, peralatan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dengan mengangkat tema: “PENGARUH TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN TERHADAP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD RUMBAI.” Pada umumnya masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, mengandung variabel-variabel penelitian yang terkait dan hubungan antara variabel-variabel tersebut.15 Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa definisi dari pembiayaan? Bagaimana pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah terealisasi? Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah di Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai?
B. KONSEP TEORITIS 1. Pengertian BMT
13
M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.
43. 14
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan… hlm. 102. Tim dan Edisi Revisi,Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Malang:Penerbit Universitas Negri Malang dengan Lembaga Penelitian Universitas Negri Malang, 2003), Cet. II, hlm. 17. 15
611
BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil. Secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah harta dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial.16 BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam (keselamatan), berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit.17 Dasar hukum BMT adalah Koperasi Syari’ah, terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan kuat pada BMT sebagai gerakan koperasi antara lain: BMT didirikan dengan semangat koperasi, yaitu semangat kekeluargaan bagi anggota yang membutuhkan. Sejarah BMT ada di Indonesia dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Sebagaimana diuraikan di atas bahwa istilah BMT merupakan penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Sebelum berkembang istilah BMT, kita telah lebih dahulu akrab dengan istilah Baitul Maal (BM). Saat ini kita mengenal istilah BM sebatas 16
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)… Hal. 126. http://faiz2006.wordpress.com/2009/06/09/bmt-baitul-maal-wa-tamwil/
17
612
sebagai lembaga pengelola ZIS. Pengertian ini sebenarnya telah mengalami penyempitan fungsi karena pada masa Nabi SAW dan para khalifah sesudahnya, BM menjalankan fungsi negara bukan hanya pada aspek ekonomi tapi pada semua aspek kehidupan. Adapun istilah Baitut Tamwil (BT) kurang populer. Fungsinya kurang lebih sama dengan praktik perbankan Islam yang menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaannya terletak pada status kelembagaannya sebagai kelompok swadaya masyarakat dan lingkup usaha yang relatif kecil.18 2. Asas dan Landasan BMT Pada tatanan hukum di Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.19 Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat, dan juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut dapat diraih secara bersama. Kemandirian berarti tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional.20
18
http://faiz2006.wordpress.com/2009/06/09/bmt-baitul-maal-wa-tamwil/ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 1, ayat 14, hlm. 3. 20 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)… hlm. 130. 19
613
3. Prinsip Utama BMT Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :21 a. Keimanan
dan
ketaqwaan
kepada
Allah
SWT
dengan
mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan bisnis yang dinamis, proaktif progresif adil dan berakhlak mulia. c. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. d. Kebersamaan, yaitu kesamaan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. e. Kemandirian, yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyakbanyaknya. f. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. g. Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap. 4. Tinjauan Manajemen a. Pengertian Manajemen Manajemen berasal dari kata management (bahasa Inggris), turunan dari kata “to manage” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana 21
Ibid.. hlm. 130.
614
cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.22 b. Fungsi manajemen Fungsi manajemen adalah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.23 Fungsi manajemen tersebut adalah: 1) Perencanaan (Planning) Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok.24 Dalam Al-qur’an surat al-Hasyr: 18, Allah berfirman :
Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa datang.25 2) Pengorganisasian (Organizing) 22
Syafrudin, Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan… hlm. 1. Ibid, hlm. 8. 24 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 78. 25 Ibid.., hlm. 79. 23
615
Pengorganisasian adalah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan suatu institusi, guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan.26 Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, tetapi lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja.27 3) Penggerakan (Actuating) Pengerakan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara mengerakan kerabat kerja (bawahan) agar bekerja dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.28 4) Pengawasan (Controlling) Pengawasan adalah pengendalian suatu proses untuk mengukur atau membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan.29 Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan
yang
tidak
lurus,
mengoreksi
yang
salah
dan
membenarkan yang hak.30 c. Prinsip-prinsip manajemen Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer/pimpinan. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luwes
31
Prinsip-prinsip
manajemen terdiri dari sepuluh macam, yaitu: 1) Pembagian kerja yang berimbang Dalam membagi-bagikan tugas dan jenisnya kepada semua kerabat kerja, seorang manajer hendaknya tidak bersifat pilih kasih atau pilih
26
Syafrudin, Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan… hlm. 8. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik.., hlm. 101. 28 Syafrudin, Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan.., hlm. 8. 29 Ibid.., hlm. 9. 30 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik.., hlm. 156. 31 Syafrudin, Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan.., hlm. 4. 27
616
bulu, melainkaan harus bersikap sama baik dan memberikan beban kerja yang berimbang. 2) Pembagian kewenangan dan rasa tanggung yang tegas dan jelas. Setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan mempertanggung jawabkannya kepada atasan langsung. 3) Disiplin. Disiplin adalah kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata (bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya) berdasarkan rencana, peraturan dan waktu (waktu kerja) yang telah ditetapkan. 4) Kesatuan perintah. Setiap karyawan hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung (mandor/kepala sesi/kepala bagian), bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan/kerabat kerja tersebut. 5) Kesatuan arah. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama. 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Ketika seseorang sedang bekerja sebagai kerabat kerja, maka semua kepentingan pribadi harus dikesampingkan/diabaikan atau disimpan dalam hati.32 7) Penggajian. Pemberian gaji dan cara pembayarannya hendaknya diusahakan sedapat mungkin bisa memuaskan. 8) Pemusatan wewenang (sentralisasi). Wewenang atau kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan umum hendaknya dipegang oleh administrator (sentralisasi/dari pusat). 9) Jenjang jabatan (hirarki). 32
Ibid.., hlm.5.
617
Para karyawan harus tunduk dan taat kepada mandor, para mandor harus tunduk dan taat kepada kepala seksi (manajemen tingkat rendah), para kepala seksi harus tunduk dan taat kepada kepala bagian (manajemen tingkat menengah) dan para kepala bagian harus tunduk dan taat kepada administrator (manajemen tingkat atas). 10)
Tata tertib.
Didalam tata tertib terdapat perintah dan larangan, perizinan dan berbagai peraturan lainya yang menjamin kelancaran pekerjaan segenap kerabat kerja tanpa kecuali.33
5. Manajemen Berdasarkan Syariah Dalam pandangan Islam, segala sesuatu dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.
Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, arah
pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.34 Hal pertama yang dibahas dalam manajemen syariah adalah perilaku, yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai abadi.35 Hal kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sangatlah perlu, adanya struktur dan strasifikasi dalam Islam dijelaskan dalam surat al-An’am: 165,
33
Ibid.., hlm.6. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik.., hlm. 1. 35 Ibid.., hlm.5. 34
618
”Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Dalam ayat di atas dikatakan, “Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat.” Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak sama. Kelebihan yang diberikan itu merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi yang penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain.36 Hal ketiga yang dibahas adalah sistem. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Sistem syariah adalah aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagi manajemen yang rapi.37 6. Manajemen BMT Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara professional, BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya juga harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mengikuti trend perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan. Inovasi produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar. Secara garis besar, fungsi manajemen dibedakan menjadi empat,
36
Ibid, hlm.8-9. Ibid, hlm.9.
37
619
yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan control/pengawasan (controlling).38 Fungsi manajemen tersebut dimaksudkan untuk: a. Mencapai tujuan organisasi b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen berguna untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu organisasi. c. Mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi. Yaitu ukuran kualitatif dan kuantitatif keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut telah efektif dan efisien. Efektif berarti kemampuan untuk menetapkan tujuan yang benar. Sedangkan efisien berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian efisien itu berkaitan dengan perhitungan matematis.
Jika out put (hasil) lebih besar dibanding in put (masukan/biaya), berarti manajemen telah efisien. Fungsi manajemen diatas merupakan manajemen dalam sistem organisasi BMT. Sedangkan dalam sistem operasionalnya, BMT memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau penghimpunan dana dan financing atau pembiayaan. Keterikatan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan
dana
supaya
tidak
menimbulkan
terjadinya
dana
menganggur disatu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (illikuid) saat dibutuhkan disisi lain.39 a. Manajemen Pendanaan (Funding) Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karenanya BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah
38
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)… hlm.135 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)… hlm.149
39
620
(trust), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.40 Prinsip simpanan yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat pada BMT adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 1) Wadiah. Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. 41 Jadi prinsip simpanan wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip menghendakinya. Prinsip wadiah dibagi menjadi dua, yaitu : a) Wadiah amanah, yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. b) Wadiah yad dhamanah, yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut.
2) Prinsip mudharabah. Berbagai
sumber
dana
dalam
dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :
BMT
pada
prinsipnya
42
a) Dana Pihak Pertama Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan yaitu: Simpanan pokok khusus (modal penyertaan), simpanan pokok, simpanan wajib. b) Dana Pihak Kedua Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT 40
Ibid, hlm.149 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonosia, 2003),
41
hlm.57. 42
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)… hlm.153.
621
masing-masing, dalam menanamkan kepercayaannya kepada calon investor. c) Dana Pihak Ketiga Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dibagi menjadi dua yaitu: Tabungan dan deposito. b. Manajemen Pembiayaan (Financing) Pembiayaan merupakan bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yaitu idle money atau illiquid.43 Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit.44 C. METODE Penelitian dilaksanakan di Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai yang berlokasi di Komplek Damar No.610, Camp PT.CPI, Rumbai Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai Juni. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan seluruh anggota di Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai, dan Objek penelitian adalah manajemen pembiayaan pada Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. 45 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan dan anggota 43
Ibid, hlm.165 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.1, hlm. 160. 45 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis (Yogyakarta: UII Press,2005) hlm.101. 44
622
Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai. Jumlah karyawan BMT adalah 16 orang dan jumlah nasabah adalah 3500 orang, jadi jumlah keseluruhan karyawan dan nasabah adalah 3516 orang.46 Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya.
47
Peneliti mennggunakan teknik sampling. Sampling adalah
proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat megeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 48 Untuk menetapkan sampel peneliti menggunakan rumus slovin yaitu :
Ket: n = Sampel yang dicari N = Populasi d = Nilai presisi (dalam hal ini ditentukan 90% atau a=0.1) Maka:
Dari populasi yang ada maka ditarik sampel dari anggota Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai sebanyak 97 orang.
46
Ainul Muftatahati (Customer Service Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai) Wawancara, 9 April 2013. 47 Sugiarto, dkk, Teknik Sampling (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2001) hlm. 2. 48 Sarjono Haryadi, dan Winda Julianta, SPSS vs Lisrel (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm.22.
623
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian deskriptive (Descriptive Research), yaitu kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala sistematis 49 , dengan berpedoman pada sumber tertulis yang didapat dari perpustakaan. Data primer yaitu data informasi yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dan diolah oleh peneliti. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan baik dari sumber buku bacaan maupun dari lembaga pegadaian ataupun dari lembaga yang terkait. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu hanya memberikan informasi, sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh tentang pengaruh tingkat pengembalian pembiayaan terhadap manajemen pembiayaan pada Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai, selanjutnya dianalisa dengan berpedoman kepada landasan teori yang ada sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti. Berdasarkan permasalahan di atas, maka teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data penelitian ini adalah: Observasi yaitu mengamati langsung di lapangan terhadap objek penelitian guna mendapatkan data awal dan gambaran umum. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden guna melengkapi data penelitian. Angket yaitu seperti halnya dengan wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk diberikan pada responden/informan yang umumnya merupakan daftar pertanyaan.
49
Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005),
hlm.28.
624
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang sesuai dengan objek penelitian.
625
D. PEMBAHASAN Dalam penelitian ini peneliti juga menyebarkan angket untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan operasional Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai. Berikut daftar tabel hasil angket yang telah disebarkan kepada anggota Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai yang mengajukan pembiayaan: Tabel 1
Tentang responden yang telah berapa lama menjadi anggota di BMT Al Ittihad No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Kurang dari satu tahun 10 11 % 2. Satu tahun 13 17 % 3. Dua tahun 13 17 % 4. Lebih dari dua tahun 61 55 % Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, responden yang mengajukan pembiayaan telah menjadi anggota BMT Al Itihad yang kurang dari satu tahun berjumlah 10 responden atau 11%, yang telah menjadi anggota satu tahun berjumlah 13 responden atau 17%, yang telah menjadi anggota selama dua tahun berjumlah 13 responden atau 17 %, dan yang telah menjadi nasabah lebih dari dua tahun berjumlah 61 responden atau 55%. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa dari 97 responden, rata-rata telah menjadi anggota Koperasi BMT Al Ittihad selama lebih dari dua tahun. Tabel 2
Tanggapan responden terhadap manajemen pengelolaan dana di BMT No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Sangat baik 49 50 % 2. Baik 48 50 % 3. Tidak baik 4. Sangat tidak baik Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 49 responden atau 50% menjawab sangat baik, yang menyatakan baik sebanyak 48 responden atau 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi manajemen pengelolaan dana di BMT Al Ittihad sudah sangat baik bila dibandingkan dengan kondisi yang lain.
626
Tabel 3
Tanggapan responden terhadap hubungan kerja antara nasabah dan karyawan BMT No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Sangat harmonis 20 21 % 2. Harmonis 77 79 % 3. Tidak harmonis 4. Sangat tidak harmonis Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 responden atau 21% menjawab sangat harmonis, yang menyatakan harmonis sebanyak 77 responden atau 79%. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara nasabah atau anggota dengan karyawan BMT Al Ittihad sudah baik atau harmonis. Tabel 4
Tanggapan responden terhadap sistem jual beli yang ada di BMT No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Sangat setuju 33 34 % 2. Setuju 64 66 % 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 33 responden atau 34% menjawab sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 64 responden atau 66%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli yang ada di BMT Al Ittihad dapat menguntungkan nasabah. Tabel 4.5 Tanggapan responden jika nasabah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha maka pihak BMT membantunya kembali agar usahanya berjalan lancar kembali. No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Sangat setuju 32 33 % 2. Setuju 59 61 % 3. Tidak setuju 6 6% 4. Sangat tidak setuju Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket
627
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 32 responden atau 33% menjawab sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 59 responden atau 61%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa para responden setuju dengan pembinaan dari BMT agar usaha mereka lebih lancar, karena dapat membantu memandirikan ekonomi para nasabah atau anggota. Tabel 6
Tanggapan responden komputerisasi No Alternatif Jawaban 1. Sangat perlu 2. Perlu 3. Tidak perlu 4. Sangat tidak perlu Jumlah Sumber data : Hasil pengolahan angket
terhadap Responden 70 27 97
penggunaan
sistem
Persentase (%) 72 % 28 % 100 %
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 70 responden atau 72% menjawab sangat perlu, yang menyatakan perlu sebanyak 27 responden atau 28%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata para responden menyatakan sangat perlu memakai sistem komputerisasi, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, sehingga tingkat keakuratan ketelitiannya pun menjadi sangat tinggi. Tabel 7
Tanggapan responden tentang pelayanan keluhan anggota
No 1. 2. 3. 4.
Alternatif Jawaban Sangat baik Baik Tidak baik Sangat tidak baik Jumlah Sumber data : Hasil pengolahan angket
Responden 49 48 97
Persentase (%) 51 % 49 % 100 %
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 49 responden atau 51% menjawab sangat baik, yang menyatakan baik sebanyak 48 responden atau 49%. Jadi dapat disimpulkan bahwa para responden merasa nyaman bertransaksi di BMT AL Ittihad, karena pelayanan atas keluhan ataupun saran anggota ditanggapi dengan sangat baik. Tabel 8
Tanggapan responden terhadap Jaminan pembiayaan di BMT
628
No 1. 2. 3. 4.
Alternatif Jawaban Responden Sangat setuju 21 Setuju 70 Tidak setuju 6 Sangat tidak setuju Jumlah 97 Sumber data : Hasil pengolahan angket
Persentase (%) 22 % 72 % 6% 100 %
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 21 responden atau 22% menjawab sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 70 responden atau 72%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 6%. Dapat dianalisa bahwa dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya, BMT meminta agunan sebagai jaminan. Adapun barang yang dijaminkan tidak begitu memberatkan karena sesuai dengan besar pinjaman anggota. Tabel 9
Tanggapan responden terhadap sisa dana dalam pembelian barang No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Selalu 97 100% 2. Kadang-kadang 3. Tidak pernah Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 97 responden atau 100% menjawab selalu. Dapat dianalisa bahwa jika dalam pembelian barang terjadi sisa dana, maka dana tersebut dikembalikan kepada BMT. Tabel 10
Tanggapan Responden Terhadap Jenis Agunan Dalam Murabahah No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Barang yang dibeli 27 28 % 2. Barang lain yang nilainya relative sama 27 28 % 3. Barang lain yang nilainya relative lebih 43 44 % tinggi Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 27 responden atau 28% menjawab barang yang dibeli, yang menyatakan setuju sebanyak 70 responden atau 72%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 6%. Dapat
629
dianalisa bahwa dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya, BMT meminta agunan sebagai jaminan. Adapun barang yang dijaminkan merupakan barang lain yang nilainya relative lebih tinggi. Tabel 11
Tanggapan responden terhadap syarat usaha minimal 3 tahun beroperasi No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Sangat setuju 2. Setuju 27 28 % 3. Tidak setuju 53 55 % 4. Sangat tidak setuju 17 17 % Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 27 responden atau 28% menyatakan setuju, 53 responden atau 55% menyatakan tidak setuju, dan 17 responden atau 17% menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 53 responden menyatakan tidak setuju, dan 17 responden menyatakan sangat tidak setuju, karena itu akan menghambat untuk mengembangkan usaha mereka. Tabel 12
Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Dan Pembinaan Usaha No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Sangat setuju 32 33 % 2. Setuju 59 61 % 3. Tidak setuju 6 6% 4. Sangat tidak setuju Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 32 responden atau 33% menyatakan sangat setuju, 59 responden atau 61% menyatakan tidak setuju, dan 6 responden atau 6% menyatakan tidak setuju. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 59 responden setuju dengan adanya pengawasan langsung serta pembinaan dari pihak BMT untuk usaha mereka. Tabel 13
Tanggapan responden tentang keterlibatan BMT dalam musyarakah No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Terlibat di dalam manajemen 11 11 %
630
2.
Hanya melakukan pengawasan dan pembinaan 3. Menyerahkan sepenuhnya kepada mitra Jumlah Sumber data : Hasil pengolahan angket
49
51 %
37
38 %
97
100 %
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 11 responden atau 11% menyatakan terlibat di dalam manajemen, 49 responden atau 51% menyatakan hanya melakukan pengawasan dan pembinaan usaha, dan 37 responden atau 38% menyatakan sepenuhnya kepada mitra. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 49 responden merasakan bahwa pihak BMT hanya melakukan pengawasan dan pembinaan. BMT Al Ittihad Rumbai memberikan pendampingan kepada anggota (yang mengajukan pembiayaan) untuk memantau sejauh mana perkembangan usaha yang telah dilakukan dan hal ini juga dapat dijadikan sebagai suatu sistem pengukuran kerja. Tabel 14
Tanggapan responden terhadap penyerahan barang dalam akad murabahah No Alternatif Jawaban Responden Persentase (%) 1. Pada saat akad 11 11 % 2. Setelah akad 86 89 % 3. Pada saat pembayaran pertama dilakukan Jumlah 97 100 % Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 11 responden atau 11% menyatakan pada saat akad, dan 86 responden atau 89% menyatakan setelah akad. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerahan barang diserahkan kepada pembeli yaitu setelah akad terjadi. Tabel 15 No 1. 2. 3. 4.
Tanggapan responden pembiayaan di BMT Alternatif Jawaban
Sangat memuaskan Memuaskan Tidak memuaskan Sangat tidak memuaskan Jumlah
terhadap
pelayanan
Responden 32 65 97
administrasi Persentase (%) 33 % 67 % 100 %
631
Sumber data : Hasil pengolahan angket Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 32 responden atau 33% menyatakan sangat memuaskan, 65 responden atau 67% menyatakan memuaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi di BMT Al Ittihad tergolong memuaskan responden. Tabel 16 Temuan Hasil Penelitian No Keterangan 1. Keanggotaan di BMT 2. Manajemen pengelolaan BMT 3. Hub.kerja nasabah dan karyawan 4. Sistem jual beli BMT (menguntungkan) 5. Pembinaan dari BMT 6. Sistem komputerisasi 7. Pelayanan terhadap keluhan 8. Jaminan pembiayaan BMT 9. Pengembalian sisa dana pembelian barang 10. Jenis agunan 11. Syarat usaha minimal 3 tahun 12. Pengawasan dan pembinaan BMT 13. Keterlibatan BMT dlm musyarakah 14. Penyerahan barang 15. Pelayanan adm pembiayaan
Alternative Jawaban Lebih dari dua tahun Sangat baik
Persentase 55 %
Harmonis Setuju Setuju Sangat perlu Sangat baik Setuju Selalu Barang lain yang nilainya relative tinggi Tidak setuju Setuju Hanya melakukan pengawasan dan pembinaan Setelah akad Memuaskan
50 % 79 % 66 % 61 % 72 % 51 % 70 % 100 % 44 % 55 % 61 % 51 % 89 % 67 %
Berdasarkan tabel temuan penelitian dapat dilihat bahwa agunan sebagai jaminan pembiayaan relative lebih tinggi dan dipihak management BMT terlihat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan anggota. Penerapan Analisa SWOT Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keadaan akan manajemen pengelolaan pada Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai, sehingga dapat
632
dirumuskan sasaran dan dapat diterapkan strategi yang akan dilaksanakan. Analisis ini secara rinci dilakukan dengan mengidentifikasi : 1. Kekuatan (Strength) Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan komperatif terhadap pesaing. Analisis dari kekuatan menurut peneliti adalah : a. Sudah berdiri selama lebih kurang 13 tahun. b. Telah menjalin hubungan yang baik dengan beberapa instansi baik swasta maupun pemerintah. c. Telah memiliki badan hukum d. SDM pengelola/karyawan potensial. Koperasi Syariah BMT Al Ittihad memiliki SDM pengelola/karyawan dengan tingkat Pendidikan Tinggi (D3-S3) dan memiliki komitmen dalam pemberdayaan anggota dan calon anggota dari masyarakat sekitar. e. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah. f. Administrasi telah menggunakan sistem komputerisasi sama halnya dengan perbankan pada umumnya. g. Memberikan pinjaman dengan prosedur yang cepat dan mudah. h. Tempat yang strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. 2. Kelemahan (Weakneas) Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja perusahaan. Analisis dari kelemahan menurut peneliti adalah : a. Minimnya minat anggota untuk menabung. b. Belum ada mesin ATM c. Besarnya pembiayaan bermasalah. Walaupun masih dibawah normal atau standar kepatutan lembaga keuangan, namun besarnya pembiayaan bermasalah masih cukup besar nilainya dibandingkan modal sendiri koperasi.
633
3. Peluang (Opportunity) Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Analisis dari peluang menurut peneliti adalah : a. Adanya keinginan masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam. Mayoritas penduduk Rumbai adalah muslim dan memiliki kesadaran keagamaan untuk menjalankan perintah agama dalam bermuamalah. b. Adanya dukungan/kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor. Keberhasilan Koperasi Syariah BMT AL Ittihad Rumbai dalam menjalin jaringan kemitraan dan menjaga kepercayaan lembaga keuangan/donor dalam pengelolaan pembiayaan kepada anggota dan memenuhi kewajibannya membuat semakin besar kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor dalam memperkuat permodalan koperasi. 4. Ancaman (Threath) Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Analisis dari ancaman menurut peneliti adalah : a. Persaingan dengan lembaga keuangan lain. Terdapatnya
lembaga
keuangan
yang
memberikan
layanan
pembiayaan atau kredit mikrodari koperasi lain atau BPR/BPRS di wilayah Rumbai yang membuat pembanding bagi anggota dalam memperoleh layanan terbaik. b. Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis teknologi informasi (TI). Dengan memanfaatkan TI perbankan semakin mempermudah layanan produknya, sehingga transaksi lebih mudah dan cepat.
634
Tabel 17
Analisa SWOT Internal
Internal
Opportunity Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat. Kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi. Adanya investor yang ingin bekerjasama dengan koperasi. Threat Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis TI. Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan.
Strength Keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Untuk mengajukan pembiayaan tidak menggunakan biaya administrasi. Pelayanan yang ramah dan tanggap.
Weakness Minimnya minat anggota untuk menabung. Besarnya pembiayaan bermasalah.
SO WO Peningkatan kualitas Meningkatkan layanan prima dan pencitraan koperasi pengelolaan usaha sesuai melalui peningkatan prinsip syariah. pengawasan internal dan akuntabilitas koperasi Syariah.
ST Mengintensifkan pendidikan / pelatihan pengelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen, dan penerapan prinsipprinsip syariah.
WT Meningkatkan kualitas SDM yang handal dan tangguh. Meningkatkan modal sendiri melalui simpanan anggota dan modal penyertaan anggota.
635
Tabel 18
Analisa SWOT Eksternal
Eksternal
Strength Penerapan prinsip syariah oleh BMT Al Ittihad. Lokasi usaha yang strategik. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan usaha anggota.
Opportunity SO Keinginan masyarakat Menjalin hubungan baik untuk menjalankan dengan pemerintah syariat Islam. dalam pembinaan dan Adanya kepercayaan pengawasan koperasi pihak luar sebagi mitra/ syariah. lembaga donor. Threat Persaingan dengan lembaga keuangan lain. Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan.
ST Optimalisasi pelayanan dan pembinaan usaha anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung anggota.
Weakness Besarnya modal luar mengandung risiko. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / networking. WO Menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses pendanaan yang murah. WT Meningkatkan kualitas SDM yang handal.
E. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 2. Setelah realisasi pembiayaan, maka pihak BMT Al Ittihad perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di
636
dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif. 3. Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, dimana dapat dilihat dari cadangan piutang ragu-ragu berasal dari pinjaman anggota yang pembayarannya macet. Semakin besar piutang tersebut semakin tidak baik untuk profit perusahaan. Maka dari itu Koperasi Syariah
BMT
Al
Ittihad
Rumbai
membuat
penanganan
untuk
mengantisipasinya dengan cara lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Dan untuk menutupi cadangan piutang raguragu dengan cara menyisihkan keuntungan dari laba koperasi yang didapat dari hasil RAT bersama anggota koperasi. Kemudian untuk pembiayaan yang bermasalah yang masih bisa ditagih, penanganannya adalah pihak BMT melakukan tindakan seperti memberikan surat peringatan pertama untuk anggota yang melakukan pembiayaan, selanjutnya surat peringatan kedua untuk pihak penjamin (bagi pegawai PT.CPI), dan yang terakhir dengan cara negosiasi bersifat kekeluargaan.
F. DAFTAR PUSTAKA Antonio, Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet.1. As’udi, Moh dan Triyuwono, Akuntansi Syariah Mempormulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat, Jakarta: Salemba Empat, 2001. Bambang dan Rati, Teknik Menulis Karya Ilmiah, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Brosur Pembiayaan Murabahah Koperasi Syariah BMT Al Ittihad.
637
Hadi Sofyan, Al-Barry, Kamus Ilmiah Kontemporer, Bandung: Pustaka Setia,2000, Cet.I. Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Hasan, Ali, Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Cetakan I. Haryadi, Sarjono, dan Winda Julianta, SPSS vs Lisrel, Jakarta: Salemba Empat, 2011. http://faiz2006.wordpress.com/2009/06/09/bmt-baitul-maal-wa-tamwil/ http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaansyariah/ Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Bina Adiaksara, 2003. Nilasari, Irma & Sri Wiludjeng, Pengantar Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Rianto, M. Nur, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010. Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonosia, 2003. Sugiarto, dkk, Teknik Sampling, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001. Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Cetakan ke-5. Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2005. Suryomurti, Wiku, Super Cerdas Investasi Syariah, Jakarta: Qultum Media, 2011, Cet.Pertama. See more at: http://blogpajak.com/pengertiandefinisi-cadangan-piutang-raguragu-allowance-for-bad-debts/#sthash.pyphIz7X.dpuf
638
Syafrudin, Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media, 2009, Cet. Pertama. Tim dan Edisi Revisi,Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Malang: Penerbit Universitas Negri Malang dengan Lembaga Penelitian Universitas Negri Malang, 2003, Cet. II. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Yasyin, Sulchan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah Surabaya, 1997.
639
