ISSN: 2407-2680
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN PADA DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR Yuni Purwadi Retno Murni Sari STIE Kesuma Negara Blitar Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar ditinjau dari Value For Money. Adapun pengukuran Value For Money terdiri dari 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Dalam penelitian ini, pengukuran nilai ekonomi, menggunakan perbandingan realisasi biaya dengan anggaran biaya dan melalui wawancara, nilai efisiensi menggunakan perbandingan output dan input dari data LAKIP Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai outcome dan output. Adapun data yang dianalisis adalah program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi mulai tahun 2007 sampai dengan 2012. Hasil penelitian ini dapat dikatakan ekonomis jika hasil dari perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, untuk rasio efisien dapat dikatakan efisien jika hasilnya menunjukkan nilai lebih dari 100%, sedangkan rasio efektivitas dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya menunjukkan nilai mendekati 100%. Adapun perhitungan rasio ekonomi pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 adalah sebesar 99,45%, 97,97%, 98,29%, 98,25%, 98,64% dan 97,99%. Perhitungan rasio efisiensi pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 masing-masing sebesar 100,55%, 102,07%, 101,74%, 101,78%, 101,38% dan 102,05%. Sedangkan untuk rasio efektivitas berdasarkan LAKIP pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 adalah masingmasing sebesar 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar terhadap program dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sudah ekonomis dan efisien, tetapi masih belum efektif. Adapun saran yang diberikan penulis agar kinerja dinas bernilai efektif adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Kata Kunci : Kinerja Anggaran, Value For Money PENDAHULUAN Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya dalam persoalan pembelanjaan anggaran sering terjadi pemborosan dana, sarang inefisiensi, dan tidak memihak masyarakat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik menimbulkan gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep manajemen publik modern atau lebih dikenal dengan New 259
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) Public Management. Tujuan New Public Management adalah menjadikan sektor publik sebagai organisasi penyedia layanan publik yang efisien dan efektif. Konsep New public management mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik, yaitu melalui anggaran berbasis kinerja yang menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja tesebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan adalah salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di bidang jalan, jembatan dan irigasi yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan yang ada di dinas. Untuk melaksanakan program/ kegiatan dinas tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program/ kegiatan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Terwujudnya prasarana jalan, jembatan dan irigasi yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Terciptanya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi sehingga dapat merata dan dinikmati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh peran serta pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan tersebut. Namun dikhawatirkan, dengan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya dapat memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat, dikarenakan tidak efisien dalam penggunaan dana serta terjadi pemborosan anggaran yang sia-sia, sehingga hasil pembangunan kurang maksimal dari segi kualitas. Sekarang ini, berbagai tuntutan masyarakat tentang pembangunan dan perbaikan jalan/ jembatan yang rusak serta pembangunan saluran irigasi untuk petani, diharapkan mampu direalisasikan pemerintah melalui program-program kerjanya. Maka dengan ini tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan Pemerintah, dalam hal ini Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar semakin banyak, termasuk kesiapan dalam menghadapi evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja anggaran melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari anggaran terhadap program-program kerja dinas yang dibiayai melalui anggaran APBD, baik dari sisi input, output, impact, dan benefit-nya. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Blitar yang banyak menyerap anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan program-program dinas, tetapi masih belum efektif, sehingga diperlukan adanya pengukuran kinerja anggaran untuk mengetahui sejauh mana anggaran dari rakyat tersebut digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu pentingnya penilaian kinerja anggaran untuk mengetahui apakah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, terlebih pelaksanaan program-program yang langsung berhubungan dengan pembangunan infrastruktur karena secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh 260
ISSN: 2407-2680
masyarakat. Rumusan Masalah Berdasarkan program-program kerja di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang menelan anggaran biaya yang cukup besar, maka perlu adanya pengukuran yang tepat mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Pengukuran Kinerja Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar ditinjau dari Value For Money agar bernilai efektif ? Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja anggaran pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Kegunaan Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu : 1. Bagi penulis Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar dan sebagai penerapan dari mata kuliah yang pernah dipelajari sebelumnya serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis. 2. Bagi instansi pemerintahan Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar untuk mewujudkan good governance. 3. Bagi pihak lain Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan akan menjadi input guna menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis berikutnya, khususnya dalam bidang kajian akuntansi sektor publik. LANDASAN TEORI Penelitian Terdahulu Dian Annisa (2011) dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan Value For Money”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar, melalui pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Dalam penelitian ini, pengukuran nilai ekonomi, menggunakan teknik wawancara, nilai efisiensi menggunakan perbandingan output dan input dari data LAKIP Dinas Kesehatan Kota Makassar, sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai outcome dan output, dimana nilai outcome berisi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat Kota Makassar. Sampel pada kuesioner ini berjumlah 100, yang kemudian dilakukan uji validitas dan reabilitas untuk mengukur keandalan data. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi, Dinas Kesehatan Kota Makasar mampu mencapai hasil yang cukup baik. Namun, untuk tingkat efektivitasnya masih kurang, karena didasari tingkat kepuasan masyarakat yang 261
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) belum maksimal. Angel Yuanda (2007) dengan judul “Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan Value For Money (studi kasus pada Pemerintahan Kota Blitar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Blitar jika dinilai menggunakan pendekatan Value For Money apakah kinerja di Pemerintah Kota Blitar sudah ekonomis, efisien dan efektif. Teknik analisis data yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar adalah dengan menggunakan metode Value For Money yaitu dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisien dan rasio efektivitas. Selain tiga rasio diatas juga ada rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan DSCR, dimana rasio ini digunakan sebagai pelengkap atas metode Value For Money. Hasil penelitian ini dapat dikatakan ekonomis jika hasil dari perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, untuk rasio efisien dapat dikatakan efisien jika hasilnya menunjukkan nilai kurang dari standar (anggaran) pada tahun tersebut, sedangkan rasio efektivitas dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya menunjukkan nilai lebih dari 100%. Adapun perhitungan rasio ekonomi pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 adalah sebesar 96,76%, 95,16% dan 94,62%. Perhitungan rasio efisiensi pada tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 masing-masing sebesar 99%,1,01% dan 98%. Sedangkan untuk rasio efektivitas pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 adalah sebesar 115,4%, 149,8% dan 126,9%. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam menghemat biaya sudah tercapai hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya pos-pos yang tidak ekonomis dari tahun ke tahun, selain itu hasil dari rasio ekonomi berada dibawah 100%. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kota Blitar cukup efisien, hal ini bisa dilihat pada tahun 2005 yang mengalami penurunan dari tahun 2004 dan ini berarti kinerja Pemkot dalam memungut pendapatan asli daerah cukup efisien karena pada tahun 2005 tingkat pendapatan asli daerah dalam hal ini pada pos lain-lain pendapatan yang sah menurun dari tahun 2004 sebesar Rp.12.578.790.304,00 menjadi Rp.5.763.870.602,00 pada tahun 2005. Sedangkan hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam merealisasikan PAD sudah efektif, karena rasio efektivitasnya menunjukkan hasil lebih dari 100%. Penelitian yang dilakukan oleh Riswan Yudhi Fahrianta dan Viani Carolina (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, dalam jurnal Manajemen dan Akuntansi volume 13, nomor 1, April 2012) dengan judul “Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis anggaran dan realisasi belanja pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, dengan fokus pada tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas periode 2008 sd 2010, serta menganalisis penyebab naik atau turunnya efisiensi anggaran belanja pada periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dari sudut efisiensi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja, atau dengan kata lain tidak ada realisasi anggaran belanja yang melebihi dari anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ada 2 program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang tingkat efisiensinya dibawah 50 % pada tahun 2010, yaitu Program Peningkatan Kapasitas 262
ISSN: 2407-2680
Sumberdaya Aparatur (32,24 %) dan Program wajib Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (49,11 %). Tingkat sangat efisien ditimbulkan bukan karena efisiensi dari kegiatannya itu sendiri, tetapi lebih kepada karena program yang tidak dapat dilaksanakan dan aspek perencanaan yang perlu lebih dipersiapkan dengan baik serta koordinasi pihak terkait dalam pelaksanaan program. Definisi Organisasi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009:2) dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa : “Dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat diilhami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta Perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta adalah sebagai berikut: 1. Tujuan organisasi a. Sektor publik : Non profit motive b. Sektor swasta : Profit motive 2. Sumber pendanaan a. Sektor publik : Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/ BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. b. Sektor swasta : Pembiayaan internal : modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham. 3. Pertanggungjawaban a. Sektor publik : Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR / DPRD). b. Sektor swasta : Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. 4. Struktur Organisasi a. Sektor publik : Birokratis, kaku dan hirarkis. b. Sektor swasta : Fleksibel : dasar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. 5. Karakteristik anggaran a. Sektor publik : Terbuka untuk publik. b. Sektor swasta : Tertutup untuk publik. 6. Sistem akuntansi/ a. Sektor publik : Cash accounting. b. Sektor swasta : Accrual accounting. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 1. Definisi pengukuran kinerja Menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:121), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sedangkan pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:25) digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 263
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 2. Tujuan sistem pengukuran kinerja Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja ada empat tujuan seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:122) antara lain: a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up). b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manjer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 3. Manfaat pengukuran kinerja Perusahaan yang melakukan pengukuran kinerja yang baik akan mendapatkan manfaat seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:122) antara lain: a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. e. Membantu mengindentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. f. Membantu memahami proses kegiatan intansi pemerintah. g. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 4. Informasi Yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik dikelompokkan ke dalam 2 kategori seperti yang dijelaskan oleh Ihyaul Ulum MD dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2005:278) antara lain : a. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. b. Informasi nonfinansial. Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balanced scorecard. Dengan balanced scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja, akan tetapi juga aspek non finansial. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan empat aspek, yaitu : a) Perspetif finansial 264
ISSN: 2407-2680
b) Perspekti kepuasan pelanggan c) Perspektif efisiensi proses internal d) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Indikator Kinerja 1. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dapat dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan organisasi dan indikator kinerja kunci. Mardiasmo (2009:125) Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. 2. Peran indikator kinerja bagi pemerintah Peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut Mardiasmo (2009:128) antara lain : a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan e. Untuk menunjukkan standar kinerja f. Untuk menunjukkan efektivitas g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. 3. Karakteristik indikator Kinerja Beberapa syarat indikator kinerja yang baik menurut Mahmudi (2005:161) antara lain: a. Konsistensi (Consistency) b. Dapat diperbandingkan (Comparibility) c. Jelas (Clarity) d. Dapat dikontrol (Controllability) e. Kontinjensi (Contingency) f. Komprehensif (Comprehensiveness) g. Fokus (Boundedness) h. Relevan (Relevance) i. Realistis (Feasibility) 4. Langkah-langkah Penyusunan Indikator Kinerja Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat indikator kinerja menurut Mahmudi (2005:169) antara lain adalah: a. Menuliskan tujuan atau outcome yang diharapkan dengan jelas untuk mengembangkan indikator kinerja yang baik. b. Mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara outcome yang diharapkan dengan output yang dihasilkan unit kerja. c. Memastikan bahwa indikator kinerja kunci telah ditentukan dan mendapat persetujuan manajemen. d. Menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada budaya 265
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) berprestasi untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi diri, pelibatan dan partisipasi pegawai serta keterbukaan dalam berkomunikasi. e. Memperkerjakan orang yang memiliki keahlian memadai untuk mengembangkan indikator yang memuaskan. f. Memastikan bahwa tujuan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan outcome yang diharapkan. g. Menggunakan indiaktor kinerja untuk perencanaan kinerja dan manajemen kinerja pada level strategik dan operasional. Anggaran Sektor Publik 1. Konsep Anggaran Sektor Publik Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: a. Aspek perencanaan b. Aspek pengendalian c. Aspek akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:61) 2. Pengertian Anggaran Sektor Publik Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: a. Berapa banyak atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). (Mardiasmo, 2009:62) 3. Pentingnya Anggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu a. Anggaran merupakan alat bagi bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembagalembaga publik yang ada.(Mardiasmo, 2009:63) 4. Fungsi Anggaran Sektor Publik Fungsi anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009 : 63) adalah yaitu : a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool). b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool). c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool). d. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool). e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool). f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool). 266
ISSN: 2407-2680
5.
6.
7.
8.
g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool). h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere). Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik Jenis-jenis anggaran sektor publik meliputi : a. Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan seharihari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan. b. Anggaran Modal/ Investasi Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. (Mardiasmo, 2009:67) Prinsip Anggaran Sektor Publik Prinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:67) meliputi: a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. b. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. c. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. d. Nondiscretionary Appropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. e. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. f. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong- kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran. g. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. h. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.(Mardiasmo, 2009:67) Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu : a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. c. Kemungkinan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. (Mardiasmo, 2009:68) Prinsip-prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran Prisip-prinsip pokok dalam siklus anggaran menurut Mardiasmo (2009:70) meliputi : 267
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) a. Tahap persiapan anggaran (Budget Preparation). Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran. b. Tahap atifikasi Anggaran (Budget Ratification) Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. c. Tahap pelaksanaan anggaran (Budget Implementation). Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. d. Tahap pelaporan dan evaluasi Anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. Pengukuran Value For Money 1. Pengertian Value for Money Pengertian Value for Money menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik (2005:89) adalah : “Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana Value for Money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang”. Sedangkan pengertian Value for Money menurut Ihyaul Ulum MD dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2005:271) adalah: “Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas". 2. Pengembangan indikator Value for Money 3. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator Value for Money dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:131) antara lain : a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Tiga pokok bahasan indikator Value for Money Ada tiga pokok bahasan indikator Value for Money seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:131) antara lain:
268
ISSN: 2407-2680
1. Ekonomi Merupakan perbandingan antara nilai input dengan input itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena keduaduanya terdapat penghapusan atau penurunan biaya-biaya (cost reduction). 2. Efisiensi Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 3. Efektivitas Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely (Mahmudi, 2005:92). Manfaat implementasi konsep Value for Money Manfaat implementasi konsep Value for Money pada organisasi sektor publik antara lain : 1. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 2. Meningkatnya mutu pelayanan publik; 3. Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; 4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik; 5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:7). Langkah-langkah pengukuran Value for Money Langkah-langkah pengukuran Value for Money seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:133) antara lain : 1. Pengukuran Ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah : a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan. c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? 269
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan : 1) program sejenis dengan organisasi lain, dan 2) biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui (Indra Bastian, 2006 : 78). 2. Pengukuran Efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (Mahmudi, 2005:91). Efisiensi = Output Input
3. Pengukuran Efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas = Outcome Output
( Mahmudi,2005 : 92 ) 4. Pengukuran outcome Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampaknya terhadap masyarakat. METODE PENELITIAN Definisi Operasional Variabel 1. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi dikaitkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui kinerja pemerintah akan diukur dengan menggunakan indikator Value For Money, yang meliputi : ekonomi, efisiensi dan efektivitas. a. Ekonomi adalah upaya penghematan terhadap kegiatan yang mengeluarkan biaya sehingga tidak terjadi pemborosan; b. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya atau dana yang serendahrendahnya untuk menghasilkan suatu produk atau kegiatan tertentu; c. Efektivitas adalah hasil dari suatu kegiatan yang bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. 2. Anggaran adalah rencana finansial yang berisi aktivitas/ kegiatan yang berdampak pada pelayanan masyarakat serta bagaimana cara mendapatkan dana untuk membiayai pengeluaran dari kegiatan tersebut. Populasi Penelitian dan Sampel Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi 270
ISSN: 2407-2680
Anggaran dan LAKIP yang ada pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan LAKIP Tahun 2007 s/d 2012. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara yaitu diklasifikasikan dan dianalisis. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Wawancara Merupakan salah satu pengumpulan data dengan meminta keterangan secara lisan kepada subyek penelitian. 2. Dokumentasi Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan kabupaten Blitar Tahun 2007 s/d 2012. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bersifat melukiskan atau menggambarkan secara tepat sesuatu keadaan dan fenomena. Tahapan penganalisaan data adalah sebagai berikut: 1. Menganalisa tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas kinerja anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan kabupaten Blitar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Membandingkan anggaran dengan realisasi pada setiap program/ kegiatan dinas; b. Mengukur tingkat ekonomis anggaran dengan menggunakan rasio ekonomis; c. Mengukur tingkat efisiensi anggaran dengan menggunakan rasio efisiensi; d. Mengukur tingkat efektivitas anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas. 2. Mengevaluasi pengukuran kinerja anggaran, sehingga dapat disimpulkan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas dari kinerja anggaran dalam merealisasikan program dan kegiatan yang ditargetkan. Selain itu evaluasi pengukuran kinerja anggaran bertujuan agar diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Waktu dan Tempat Penelitian Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2013 s/d Februari 2013 bertempat di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi No. 86 Blitar.
271
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar 1. Latar Belakang Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 nomenklatur yang dipergunakan adalah Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Blitar. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka nomenklatur tersebut berubah menjadi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Pengairan serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Bina Marga dan Pengairan; b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan dan pengairan; c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan; d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional di bidang pengairan, jalan dan jembatan; e. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat; f. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas; g. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Visi dan Misi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan menetapkan visi, yaitu : ”Terwujudnya Infrastruktur yang mampu mendukung aktifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Visi diatas memberikan pengertian sebagai berikut : a. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa. b. Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi yang handal untuk medukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. c. Meningkatnya cakupan pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Listrik Perdesaan. 272
ISSN: 2407-2680
d. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi yang hendak dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah : a. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang jalan dan jembatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi b. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang pengairan yang memadai. c. Mewujudkan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum dan Listrik Perdesaan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas PU Bina Marga dan Pengairan b. Tersedianya dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan c. Terlaksananya kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan d. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain e. Terwujudnya hasil-hasil kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Blitar f. Tersusunnya administrasi dinas yang valid guna kelengkapan apabila digunakan sewaktu- waktu. Analisa Data Adapun dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah data program dan kegiatan berupa pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan irigasi. 1. Pengukuran Kinerja Anggaran Menggunakan Metode Value For Money Pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar ini didasarkan pada data anggaran dan realisasi yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran dan LAKIP Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar periode tahun 2007 sampai dengan 2012. a. Mengukur tingkat ekonomi Dari hasil wawancara dengan Kasubbag Penyusunan Program Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang dilakukan penulis, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah melaksanakan program kerjanya sesuai dengan prinsip ekonomis, yaitu setiap biaya untuk belanja program didasarkan pada standar harga satuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga belanja program dikatakan ekonomis karena biaya yang dikeluarkan tidak melebihi atau dibawah standar harga satuan yang telah ditetapkan. Nilai Ekonomi dari program-program yang dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar juga dapat diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan (input) dengan anggaran yang telah disetujui. Hasil penelitian ini dapat dikatakan ekonomis jika hasil dari perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, yang berarti bahwa semakin kecil rasio, maka semakin ekonomis. Adapun formulanya sebagai berikut :
273
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) Rasio ekonomi = Realisasi biaya x 100% Anggaran Adapun perhitungan rasio ekonomi terhadap program Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar mulai tahun 2007 sampai dengan 2012 akan disajikan berikut ini : Tabel 1. Pengukuran kinerja anggaran tahun 2007-2009 dengan rasio ekonomi Program
2007 2008 2009 Rasio ekonomi (%) Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2007 2008 2009 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 26.817.741. 26.549.071. 26.952.731. 25.786.437. 800.000. 777.372. 99,00 95,67 97,17 100 800 700 900 000 000
Program pembangunan jalan dan jembatan Program 491.550. 487.450. 1.468.135. 1.386.369. pembangunan 000 000 000 000 saluran drainase / gorong-gorong Program 491.550. 486.403. 1.457.971. 1.446.679. pembangunan 000 950 000 900 turap/ talud/ bronjong Program 49.828.091. 49.723.223. 42.416.220. 41.216.866. 55.973.819. 55.733.317. rehabilitasi/pemelih 500 150 400 800 000 500 araa n jalan dan jembatan Program tanggap 990.810. 985.125. 1.938.856. 1.922.644. darurat 000 500 600 200 jalan dan jembatan Program 5.884.421. 5.788.218. 4.730.502. 4.719.883. 1.000.000. 956.476. peningkatan 500 000 000 400 000 400 sarana dan prasarana kebinamargaan Program 7.531.000. 7.464.217. 7.054.991. 6.546.862. 7.701.000. 6.947.047. Pengembangan 000 200 600 700 000 900 Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program - 17.461.330. 17.404.739. 14.918.132. 14.721.768. pembangunan 000 000 500 300 infrastruktur perdesaan Program 8.799.132. 8.793.085. 22.874.454. 22.840.359. 5.200.000. 5.074.617. Pengembangan 500 000 000 500 000 000 dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan 525.000. 525.000. 4.108.070. 4.094.762. 15.715.000. 15.366.723. dan 000 000 000 700 000 800 Pengelolaan Air Baku Program 44.790. 44.565. 19.665. 18.290. 140.000. 138.967. Pengembangan, 000 000 000 000 000 000 Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program 49.000. 48.800. 842.150. 834.603. 40.000. 39.425.
274
99,17
94,43
-
98,95
99,23
-
99,79
97,17
99,57
99,43
99,16
-
98,37
99,78
95,65
99,11
92,80
90,21
-
99,68
98,68
99,93
99,85
97,59
100
99,68
97,78
99,50
93,01
99,26
99,59
99,10
98,56
ISSN: 2407-2680
Pengendalian 000 000 000 500 000 500 Banjir Jumlah Total Belanja 101.453.086. 100.895.159. 129.270.085. 126.644.899. 101.487.951. 99.755.715. Program 600 600 700 100 500 400
99,45
97,97
98,29
Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2007-2009 Tabel 2. Pengukuran kinerja anggaran tahun 2010-2012 dengan rasio ekonomi 2010 Program
Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) Program 779.710. 768.425. pembangunan jalan 000 000 Program 49.543.214. 49.039.065. dan jembatan rehabilitasi/pemelih 100 000 araa n jalan dan jembatan Program tanggap 100.000. 97.362. darurat 000 000 jalan dan jembatan Program 434.075. 429.473. peningkatan 500 000 sarana dan prasarana kebinamargaan Program 15.000.000. 14.965.061. Pengembangan 000 500 Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program 16.672.315. 16.585.407. pembangunan 100 100 infrastruktur perdesaan Program 22.749.899. 21.909.972. Pengembangan 400 800 dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan 14.381.846. 13.787.169. dan 000 100 Pengelolaan Air Baku Program 50.000. 39.371. Pengembangan, 000 400 Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program 98.215. 96.904. Pengendalian 000 000 Banjir Jumlah Total Belanja 119.809.275. 117.718.210. 100 900 Program
2011
2012
Rasio ekonomi (%)
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2010 2011 2012 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 12.675.000. 12.675.000. 17,360,00 17,231,635 98,55 100 99,26 000 000 0, , 41.451.567. 40.768.749. 30,815,832, 000 30,202,946 000 98,98 98,35 98,01 , 000 200 600 900 225.000. 000
222.367. 000
500,000, 000
494,185, 97,36 700
98,83
98,84
884.726. 000
868.750. 300
3,050,000, 000
3,004,810, 98,94 700
98,19
98,52
- 10,193,794, 10,156,650, 99,77 600 700
-
99,64
33,687,024 99,48 , 200
98,48
96,63
14.135.379. 13.891.769. 12,548,433, 12,380,631, 96,31 500 600 000 900
98,28
98,66
99,74
98,14
-
15.070.564. 14.841.575. 34,862,161, 500 500 200
4.570.000. 000
4.557.914. 12,053,822, 11,829,328, 95,87 100 600 900
120.000. 000
96.425. 400
75,000, 000
60,700, 78,74 000
80,35
80,93
-
-
400,000, 000
363,202, 98,67 500
-
90,80
89.132.237. 87.922.551. 121.859.044. 119.411.116. 98,25 000 100 000 500
98,64
97,99
Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2012 b. Mengukur tingkat efisiensi Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu
275
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) organisasi. Dimana Nilai output yang digunakan dalam pengukuran ini adalah persentase perbandingan jumlah realisasi fisik yang dianggarkan. Sedangkan nilai input-nya merupakan persentase dari perbandingan input yang terealisasi dengan input yang dianggarkan. Rasio efisiensi dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya menunjukkan nilai lebih dari 100%. Semakin tinggi rasio, maka semakin efisien. Adapun rumus untuk pengukuran Nilai Efisiensi, sebagai berikut : Rasio Efisiensi = Output x 100% Input = Output x 100% (Realisasi Anggaran / Anggaran) Adapun perhitungan rasio efisiensi terhadap program Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar mulai tahun 2007 sampai dengan 2012 akan disajikan berikut ini : Tabel 3. Pengukuran kinerja anggaran tahun 2007-2009 dengan rasio efisiensi
Program Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Program pembangunan turap/ talud/ bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Jumlah Total Belanja Program
2007 2008 2009 Input Output Input Output Input Output (%) (%) (%) (%) (%) (%) 99,00 100 95,67 100 97,17 100
Rasio efisiensi (%) 2007
2008
2009
101,01
104,53
102,91
99,17
100
94,43
100
-
-
100,84
105,90
-
98,95
100
99,23
100
-
-
101,06
100,78
-
99,79
100
97,17
100
99,57
100
100,21
102,91
100,43
99,43
100
99,16
100
-
-
100,57
100,85
-
98,37
100
99,78
100
95,65
100
101,66
100,22
104,55
99,11
100
92,80
100
90,21
100
100,90
107,76
110,85
- 99,68
100
98,68
100
-
100,32
101,34
99,93
100 99,85
100
97,59
100
100,07
100,15
102,46
100
100 99,68
100
97,78
100
100,00
100,32
102,27
99,50
100
93,01
100
99,26
100
100,50
107,52
100,74
99,59
100
99,10
100
98,56
100
100,41
100,91
101,46
99,45
100
97,97
100
98,29
100
100,55
102,07
101,74
-
Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2007-2009
276
ISSN: 2407-2680
Tabel 4. Pengukuran kinerja anggaran tahun 2010-2012 dengan rasio efisiensi Program Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Jumlah Total Belanja Program
2010 Input Output (%) (%) 98,55 100
2011 Input Output (%) (%) 100 100
2012 Input Output (%) (%) 99,26 100
Rasio efisiensi (%) 2010
2011
2012
101,47
100
100,75
98,98
100
98,35
100
98,01
100
101,03
101,68
102,03
97,36
100
98,83
100
98,84
100
102,71
101,18
101,17
98,94
100
98,19
100
98,52
100
101,07
101,84
101,50
99,77
100
-
-
99,64
100
100,23
99,48
100
98,48
100
96,63
100
100,52
101,54
103,49
96,31
100
98,28
100
98,66
100
103,83
101,75
101,36
95,87
100
99,74
100
98,14
100
104,31
100,26
101,90
78,74
100
80,35
100
80,93
100
127,00
124,46
123,56
98,67
100
-
-
90,80
100
101,35
98,25
100
98,64
100
97,00
100
101,78
-
101,38
100,36
110,13 102,05
Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2012 c. Mengukur tingkat efektivitas Efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan LAKIP Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2012, diketahui bahwa dinas telah dapat melaksanakan semua program dan kegiatannya dengan capaian output 100%, atau dengan kata lain, tidak ada program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan oleh dinas. Selanjutnya dalam LAKIP disebutkan bahwa untuk penilaian outcome tercapai 100% terhadap setiap program dan kegiatannya. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dapat dikatakan efektif. Adapun perhitungannya sebagai berikut : Rasio efektivitas = Outcome x 100% Output
277
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) Rasio efektivitas = 100% x 100% 100% = 100% 2. Hasil Pengukuran Kinerja Anggaran Berdasarkan perhitungan pengukuran value for money tahun 2007 sampai dengan 2012 diatas, maka hasil pengukuran secara ringkas dapat ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 5. Hasil pengukuran value for money tahun 2007 – 2012 Rasio Rasio Rasio efektifitas Tahun ekonomi efisiensi berdasarkan LAKIP 2007 99,45% 100,55% 100% 2008 97,97% 102,07% 100% 2009 98,29% 101,74% 100% 2010 98,25% 101,78% 100% 2011 98, 64% 101,38% 100% 2012 97,99% 102,05% 100% Pembahasan 1. Analisa Pengukuran Value for money Dari hasil pengukuran diatas menunjukkan untuk analisis ekonomi terhadap program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2012 berkisar antara 97,97 % sampai 99,45 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah melakukan penghematan biaya, dengan rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 2012 dan terendah terjadi pada tahun 2007. Untuk analisa efisiensi terhadap program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2012 berkisar antara 100,55 % sampai 102,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah efisien dalam pengelolaan anggaran. Untuk analisa efektivitas terhadap program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah efektif. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran Meskipun hasil pengukuran kinerja anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sudah ekonomis dan efisien, tetapi belum bisa dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur masih belum bisa maksimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar dan Tim Audit BPK RI terhadap hasil pekerjaan di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan setiap akhir pekerjaan setiap tahunnya, ternyata masih ditemukan beberapa pekerjaan yang mutunya kurang dari standar. Akibat dari rendahnya kualitas pekerjaan tersebut tentu akan sangat berdampak pada hasil pembangunan infrastruktur yang tentunya langsung dapat dirasakan masyarakat.
278
ISSN: 2407-2680
Seperti berkurangnya masa manfaat dan cepat rusaknya hasil pembangunan, baik jalan, jembatan dan irigasi. Adapun yang menjadi penyebab dari rendahnya kualitas pekerjaan tersebut diantaranya adalah : a. Pihak rekanan/ CV sebagai pelaksana pekerjaan mengabaikan atau tidak memperhatikan standar mutu pekerjaan demi mengejar keuntungan, diantaranya pemakaian bahan material yang murah dan rendah kualitas. b. Pihak rekanan/ CV tidak memperhatikan batas waktu kontrak pekerjaan, sehingga ketika waktu kontrak akan berakhir mereka buru-buru akan mengerjakan. Hal ini disebabkan pihak rekanan/ CV mengerjakan lebih dari satu paket pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya kualitas pekerjaan kurang maksimal. c. PNS yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan telalu overload terhadap jumlah paket pekerjaan yang diawasi, akibatnya pengawasan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah PNS yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi proyek pembangunan di lapangan. d. PNS yang bertugas sebagai pengawas ada yang masih minim pengalaman, sehingga hasil pengawasan kurang maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kualitas output dari setiap pekerjaannya adalah : a. Pengadaan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS untuk meningkatkan kualitas SDMnya sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Pembekalan kepada pengawas lapangan mengenai tugas dan tanggung jawab selaku pengawas lapangan; c. Penambahan jumlah pengawas lapangan sehingga tugas pengawasan proyek pembangunan bisa maksimal; d. Pelaksanaan pengawasan yang maksimal terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan/ CV agar memperhatikan mutu pekerjaan; e. Pemberian sanksi/ denda kepada rekanan/ CV yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar mutu; f. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara berkala mulai tingkat pengawas lapangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengenai perkembangan pekerjaan di lapangan. Dengan menerapkan kebijakan tersebut diatas diharapkan kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar di masa yang akan datang bisa menjadi lebih efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari pembangunan dari pemerintah. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar melalui pendekatan Value For Money. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut : 1. Hasil wawancara dengan Subbagian Penyusunan Program mengenai tingkat ekonomi dari kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah melaksanakan kinerjanya dengan ekonomis. 2. Hasil pengukuran nilai ekonomi pada program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2012 adalah 279
Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015) 99,45%, 97,97%, 98,29%, 98,25%, 98,64% dan 97,99%. Rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 2012 dan rasio ekonomi terendah terjadi pada tahun 2007. 3. Hasil pengukuran nilai efisiensi pada program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2012 adalah 100,55%, 102,07%, 101,74%, 101,78%, 101,38% dan 102,05%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah efisien dalam pengelolaan anggaran. 4. Nilai efektivitas berdasarkan LAKIP tercapai 100%. Nilai ini berasal dari nilai outcome setiap program dan kegiatan yang tercapai 100%. Namun menurut penulis kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar terhadap program dan kegiatan masih belum efektif, Hal ini disebabkan karena kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur masih belum bisa maksimal. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1. Hendaknya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar lebih memperhatikan value for money dalam merealisasikan program dan kegiatannya, yaitu lebih ekonomis dalam penggunaan dana, serta efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran. 2. Adapun langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar kinerja dinas bernilai efektif adalah sebagai berikut : a. Hendaknya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selalu meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutkan program pelatihan dan pendidikan bagi PNS sesuai tugas pokok dan fungsinya. b. Hendaknya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar mengusulkan penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi keseimbangan dalam pembagian tugas dan pekerjaan.
DAFTAR PUSTAKA Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan Value For Money. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makassar. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Erlangga. Efferin, Sujoko, dkk. 2004. Metode Penelitian untuk Akuntansi. Edisi Pertama. Malang: Bayumedia Publishing. Fahrianta, Riswan Yudhi dan Carolina, Viani. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin. volume 13, nomor 1, April 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Laporan Realisasi Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 280
ISSN: 2407-2680
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: STIM YKPN. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Mohammad Mahsun (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, edisi pertama, BPFE,Yogyakarta. Nordiawan, Deddi.2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Ulum, Ihyaul. 2005. Akuntansi Sektor Publik Indonesia, Edisi Pertama.Malang: UMM Press. Yuanda, Angel. 2007. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan Value For Money (studi kasus pada Pemerintahan Kota Blitar). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
281
