ANALISIS PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA KREDIT BERMASALAH

ANALISIS PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA KREDIT BERMASALAH (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013) Devy Aprilianawati Zahroh Z. A. Nila Firdausi Nuzula Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Email: [email protected] ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Tulungagung dan mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang seharusnya dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengambil lokasi penelitian di Bank Jatim Cabang Tulungagung. Fokus penelitian ini difokuskan pada: 1) Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2) Pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung dengan cara preventive control of credit dan repressive control of credit. Hasil penelitian adalah pengawasan kredit secara preventif dan represif pada Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah baik, namun terdapat kekurangan dalam pengawasan preventif antara lain, pada tahap permohonan kredit masih terdapat kelemahan di dalam penentuan plafon kredit yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya jumlah personil staff kredit. Selain itu, pada pengawasan represif juga terdapat kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah antara lain belum dilakukan secara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Kata kunci: Kredit, Pengawasan Kredit, NPL ABSTRACT This research is aimed to evaluate the supervision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Tulungagung and to determine the proper supervision procedures that must be performed to minimize the risk of non performing loans. This research applies descriptive method to examine the case of credit supervision in Bank Jatim Cabang Tulungagung. Focuses in the study are: 1) Non Performing Loans on Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2) The supervision of Kredit Usaha Rakyat in Bank Jatim Cabang Tulungagung by preventive and repressive control of credit. The findings showed that preventive and repressive control of credit in Bank Jatim Cabang Tulungagung have performed properly. However, the implementation of preventive control need to be improved because the time allocated to apply the control tend to be limited. Beside, in the repressive control of credit, the bank directly implements liquidation method. The method is supposedly implemented after rescheduling, reconditioning, an restructuring have been applied. Keywords: Credit, Supervision Credit, NPL PENDAHULUAN Perbankan di Jatim terus berperan aktif dalam meningkatkan peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan penyaluran

kredit kepada sektor UMKM. Pada dewasa ini kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

1

persyaratan perbankan. KUR adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable (kurang dalam penyediaan agunan) (www.bankjatim.co.id). Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tugas bank tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktik masalah ini disebut sebagai kredit bermasalah dan telah menjadi bahan kajian beberapa peneliti terdahulu (Misal: Kurniawan, 2008; Widhiyantari, 2011; Syafudin, 2013). Hal yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai peringatan dini (early warning) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakatai antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibitas kredit yang bersangkutan (Firdaus dan Ariyanti, 2009:52). Kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan dibidang perkreditan dimana hal ini dilihat dari penerapan pengawasan kredit sebelum dan sesudah kredit tersebut dikucurkan. Kegiatan ini menjadi lebih penting lagi jika diingat bahwa kredit merupakan harta bank yang mengandung risiko bagi bank, karena harta bank tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu oleh nasabah. Proses pemberian kredit membutuhkan berbagai pertimbangan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan. Selain dipengaruhi oleh ketentuanketentuan dari Bank Indonesia, kebijakan yang diberikan dan ditetapkan oleh bank juga berpengaruh pada pertimbangan serta analisis dalam pemberian kredit. Bank dalam menerapkan

kebijakan pemberian kredit sampai dengan pengawasan setelah kredit diberikan kepada nasabah merupakan hal penting bagi usaha perbankan. Tujuan utama pengawasan tersebut adalah untuk menjaga, mengamankan dan mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Bank Jatim cabang Tulungagung selaku penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki risiko kemacetan kredit yang tinggi, hal ini dikarenakan pemberian kredit tersebut tidak meningkatkan pendapatan debitur. Selain itu adanya itikad yang kurang baik dari debitur dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Dengan terhambatnya usaha pengembalian kredit akan mengakibatkan pada kelangsungan hidup perbankan yang bersangkutan dan adanya kemacetan kredit yang mengakibatkan aktivitas bank menjadi terganggu. Dengan demikian dalam melakukan pemberian kredit, pihak bank harus melakukan penilaian berdasarkan syarat-syarat teknis bank yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan penilaian 7P yaitu Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection (Kasmir, 2002:91). Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2009:108), menambahkan prinsip 3R yaitu Return, Repayment capacity, dan Risk bearing ability. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah maupun meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Dalam aktivitas memberikan kredit, Bank Jatim Cabang Tulungagung juga mengalami kendala seperti adanya kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah tersebut dapat mengganggu aktivitas penerimaan bank dalam menghasilkan pendapatan maupun pengembalian dana bank. Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi usaha rakyat nampaknya direspon baik oleh masyarakat. Jumlah debitur yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami kenaikan sebesar 97,37% yaitu dari 152 orang pada tahun 2010 menjadi 300 orang tahun 2011. Demikian pula terdapat kenaikan jumlah debitur pada tahun 2012 sebesar 15,33% dari jumlah debitur tahun 2011 yang berjumlah 300 orang menjadi 346 orang. Serta pada tahun 2013 terdapat kenaikan jumlah debitur sebesar 41,62% dari jumlah debitur tahun 2012 yang berjumlah 346 orang menjadi 490 orang. Selama tahun 2010 s/d 2013 Bank Jatim Cabang Tulungagung mampu meningkatkan Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

2

pemberian kredit. Terlihat bahwa tahun 2010-2011 pemberian kredit di Bank jatim Cabang Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 37,14% yaitu dari total kredit Rp 16.914.371.350,-, menjadi Rp 23.197.008.030,-. Tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebesar 3,54% dari total kredit Rp 23.197.008.030,- menjadi Rp 24.019.118.520,-. Sedangkan di tahun 2013 pemberian kredit meningkat sebesar 13,98% dari total kredit pada tahun 2012 yang berjumlah Rp 24.019.118.520,menjadi Rp 27.376.481.020,-. Namun peningkatan jumlah kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit bermasalah selama tahun 2010 s/d 2013. Klasifikasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung dibedakan menjadi Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Tingkat kolektibilitas kredit Kurang Lancar (KL) menunjukkan bahwa jumlah kredit yang bermasalah menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2012-2013 yaitu sebesar 17,59% yaitu dari Rp 182.949.280,- menjadi Rp 215.123.840,-. Sedangkan tingkat kolektibilitas kredit yang Diragukan (D) juga menunjukkan bahwa adanya kenaikan pada tahun 2012-2013 sebesar 40,65% yaitu dari Rp 38.625.810,- menjadi Rp 54.329.070,-. Namun dari klasifikasi Macet (M) menunjukkan penurunan pada tahun 2011 ke tahun 2013 yaitu dari Rp 226.324.090,- menjadi Rp 12.066.040,- atau turun sebesar 94,67%. Dengan adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya kinerja perusahaan, sehingga diperlukan suatu pelaksanaan pemberian kredit yang baik pada Bank Jatim Cabang Tulungagung agar kredit bermasalah yang terjadi dapat diminimalisir atau dicegah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir terjadinya Kredit bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 2010-2013)”. KAJIAN PUSTAKA Perkreditan Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati bersama serta saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Jenis-Jenis Kredit Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2007:99) : a. Dilihat dari segi kegunaan 1) Kredit Investasi 2) Kredit Modal Kerja b. Dilihat dari segi tujuan kredit 1) Kredit Produktif 2) Kredit Konsumtif 3) Kredit Perdagangan c. Dilihat dari segi jangka waktu 1) Kredit Jangka Pendek 2) Kredit jangka Menengah 3) Kredit Jangka Panjang d. Dilihat dari segi jaminan 1) Kredit dengan jaminan 2) Kredit tanpa jaminan e. Dilihat dari sektor usaha 1) Kredit pertanian 2) Kredit peternakan 3) Kredit industri 4) Kredit pertambangan 5) Kredit pendidikan 6) Kredit profesi 7) Kredit perumahan 8) Dan sektor-sektor lainnya. Prinsip Penilaian Kredit Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002:91) : a. Kepribadian (character) b. Kemampuan (capacity) c. Modal (capital) d. Jaminan (collateral) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

3

e. Kondisi (condition) Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002:93): a. Kepribadian (personality) b. Penggolongan (party) c. Tujuan (purpose) d. Harapan (prospect) e. Pembayaran (payment) f. Keuntungan (profitability) g. Perlindungan (protection) Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2009:108), menambahkan prinsip 3R yaitu: a. Pengembalian (return) b. Kemampuan pengembalian (repayment capacity) c. Kemampuan menghadapi risiko (risk bearing ability) Kolektibilitas Kredit Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, membagi tingkat kualitas kredit menjadi 5 (lima) kategori yaitu sebagai berikut: a. Lancar b. Dalam Perhatian Khusus c. Kurang Lancar d. Diragukan e. Macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable (kurang dalam penyediaan agunan) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (automatic cover) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR (www.komite-kur.com).

Berdasarkan (www.komite-kur.com), tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah: a. Untuk mempercepat perkembangan usaha produktif Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) c. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pengawasan Kredit Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:133) pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Pengawasan kredit yang dilakukan bank tidak hanya saat kredit tersebut diberikan kepada debitur saja, tetapi dimulai dari sebelum kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dikembalikan oleh debitur. Dalam tahapan pengawasan kredit pada umumnya dimulai dari pencairan kredit dan sampai pelunasan suatu kredit itu berakhir. Pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan setiap usaha nasabah. Dengan demikian bank akan mengetahui nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Kredit Bermasalah Menurut Mahmoeddin (2002:3) kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambalian pokok pinjaman, peningakatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

4

Non Performing Loan (NPL) Bank Indonesia menetapkan besarnya standar maksimum NPL yaitu sebesar 5%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) dapat dihitung dengan rumus : NPL =

x 100%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Menurut Almilia (2005:137) rasio Non Performing Loan (NPL) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield dalam Nazir, 2003:57). Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara khusus suatu objek pada Bank Jatim Cabang Tulungagung, terutama dalam pelaksanaan pengawasan kredit. Langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Menganalisis perkembangan Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Tulungagung. - NPL = x 100% 2. Menganalisis pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung.

a. Preventive Control of Credit 1) Penentuan plafon kredit 2) Pemantauan debitur 3) Pembinaan debitur b. Repressive Control of Credit 1) Rescheduling 2) Reconditioning 3) Restructuring 4) Liquidation HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Tulungagung Perbandingan kredit dilakukan untuk mengetahui berapa prosentase KUR bermasalah terhadap total KUR yang disalurkan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung selama 4 (empat) periode yaitu periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013. Tabel 1. Laporan Hasil Prosentase NPL KUR terhadap Kredit yang Disalurkan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013

Tahun 2010

Jenis Kolektibilitas Kredit Kurang Diragukan Macet Lancar (Rp) (Rp) (Rp) -

Total KUR Disalurkan

NPL (%)

(Rp) 16.914.371,35

0

2011

-

-

226.324,09

23.197.008,03

0,98

2012

182.949,28

38.625,81

-

24.019.118,52

0,92

2013

215.123,84

54.329,07

12.066,04

27.376.481,02

1,03

Sumber: Data Diolah

Pada tahun 2010 total KUR yang disalurkan sebesar Rp 16.914.371.350,- dengan total KUR bermasalah Rp 0,-. Pada tahun 2011 terdapat kenaikan yaitu total KUR yang disalurkan sebesar Rp 23.197.008.030,- diikuti dengan pertumbuhan KUR bermasalah sebesar Rp 226.324.090,- serta NPL sebesar 0,98%. Kenaikan NPL 0,98% dari tahun 2010 ke tahun 2011 bukan berarti kurangnya pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung tetapi awal munculnya KUR Bank Jatim Cabang Tulungagung yaitu pada bulan April tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu total KUR yang disalurkan sebesar Rp 24.019.118.520,- dan diikuti dengan penurunan KUR bermasalah sebesar Rp 221.575.090,- serta


5

penurunan NPL sebesar 0,92%. Penurunan NPL sebesar 0,06% dari tahun 2011 ke tahun 2012 berarti menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah optimal. Akan tetapi, pada tahun 2013 NPL KUR mengalami kenaikan 0,12% yaitu dapat dilihat bahwa total KUR yang disalurkan sebesar Rp 27.376.481.020,- dan total KUR bermasalah sebesar Rp 281.518.950,serta kenaikan NPL menjadi 1,03%. Kenaikan NPL dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung mengalami penurunan. Berdasarkan analisis di atas besarnya NPL KUR pada Bank Jatim Cabang Tulungagung tiap tahunnya masih berada di bawah batas aman atau tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Namun apabila diamati dari tahun 2010 sampai dengan 2013 besarnya NPL KUR terus naik meskipun ada penurunan di tahun 2012. Pengawasan kredit yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam menyalurkan kredit sudah baik, akan tetapi harus ditingkatkan lagi untuk meminimalisir besarnya NPL agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Preventif Pelaksanaan pengawasan dalam bidang perkreditan secara preventif sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat secara preventif tersebut bertujuan untuk memberikan arah agar Kredit Usaha Rakyat yang diberikan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi serta mencari solusi atas kelemahan tersebut. Berikut ini adalah analisis tentang pengawasan preventif Kredit Usaha Rakyat: 1. Penentuan Plafon Kredit Dalam melakukan penentuan plafon kredit tersebut, Bank Jatim Cabang Tulungagung telah menggunakan tiga pilar dimana ketiga pilar tersebut telah mencakup semua nilai 5C, 7P, dan 3R. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam praktik penilaian kelayakan kredit. Pak Hadi Pramono selaku Penyelia Operasional Kredit di Bank Jatim Cabang Tulungagung mengatakan bahwa: “Kelemahan di dalam tahap permohonan

kredit adalah keterbatasan waktu dan minimnya jumlah personil staff kredit yang bertentangan dengan banyaknya jumlah calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit. Jumlah staff kredit yang menangani KUR hanya ada 2 (dua) staff dan rata-rata setiap harinya terdapat 58 calon debitur yang akan mengajukan kredit, sedangkan proses pemberian kredit harus cepat agar realisasi kredit juga cepat terlaksana”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2014 pukul 14.30 WIB di Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung). Keterbatasan waktu dan kurangnya personil staff kredit yang menangani pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan menghambat proses pencairan kredit menjadi lama. Hal ini apabila diabaikan akan menyebabkan masyarakat menjadi kecewa dengan pelayanan Bank Jatim Cabang Tulungagung dan secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Bank Jatim Cabang Tulungagung, sehingga dalam mengatasi permasalahan ini perlu penambahan personil agar bisa menghemat waktu. 2. Pemantauan Debitur Pemantauan debitur yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung adalah dengan cara melihat pembayaran angsuran dari debitur secara rutin setiap bulannya. Dalam pemantauan debitur Pak Dodo yang menjelaskan bahwa,” Pemantauan debitur yang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mengamati laporan keuangan. Akan tetapi, tidak semua debitur menyusun laporan keuangan terutama debitur yang memiliki usaha perorangan dan skala usahanya masih kecil. Sehingga pemantauan debitur dapat juga dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan usaha debitur melalui laporan-laporan yang disampaikan melalui rekan usaha ataupun tetangga debitur”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung). Dari gambaran tersebut tampak bahwa masih terdapat kekurangan dalam tahap pemantauan debitur. Idealnya pelaksanaan pemantauan debitur dapat dilakukan secara rutin melalui laporan keuangan, karena laporan keuangan dapat menunjukkan perkembangan usaha, profitabilitas dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Sehingga dalam hal ini pihak bank Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

6

seharusnya mewajibkan kepada debitur dalam menyusun laporan keuangan meskipun debitur memiliki usaha perorangan dan usaha yang masih dalam skala kecil. 3. Pembinaan terhadap debitur Mengenai pembinaan terhadap debitur Pak Dodo juga mengatakan bahwa,“Pembinaan debitur dilakukan jika debitur sudah melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah memasuki kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah)”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung). Pembinaan terhadap debitur seharusnya dilakukan secara lebih terprogram dan terstruktur agar jika terjadi penunggakan kredit maka dapat segera diatasi, mengingat kelancaran pembayaran debitur tergantung pada usaha debitur yang dijalankan. Dengan demikian pihak bank dapat mengikuti secara dini permasalahan yang mungkin timbul dan membantu jalan keluarnya apabila debitur mengalami masalah didalam usahanya. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Represif Guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, diperlukan upaya pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara represif. Menurut buku pedoman pelaksanaan restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah Bank Jatim, metode penyelematan kredit dapat ditempuh dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, sedangkan menurut Hasibuan (2009:106) terdapat empat bentuk pengawasan secara represif dalam penyelesaian kredit macet yakni meliputi rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation. Selama ini Bank Jatim Cabang Tulungagung telah berupaya meningkatkan pengawasannya dengan baik mulai dari memberikan surat peringatan, surat penagihan 1, 2, dan 3 kepada debitur yang sudah masuk dalam golongan kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah). Namun ada beberapa kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang selama ini telah dilakukan. Tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung langsung

menggunakan bentuk pengawasan Likuidasi yaitu dilakukan dengan cara penyitaan agunan oleh pengadilan negeri lalu dilelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar hutang debitur. Seharusnya sebelum melakukan penyelamatan menggunakan Likuidasi, pihak bank juga menggunakan tiga bentuk pengawasan lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Rescheduling atau penjadwalan ulang Penjadwalan ulang merupakan tindakan yang sangat penting karena dengan penjadwalan ulang pihak bank dapat memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Selain dengan memperpanjang jangka waktu kredit dapat juga dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Debitur yang dapat diberikan fasilitas ini adalah debitur yang menunjukkan iktikad baik, karakter yang jujur dan mempunyai keinginan untuk membayar. b. Reconditioning atau persyaratan ulang Reconditioning dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: 1) Penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 2) Penurunan suku bunga agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. 3) Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

7

tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. c. Restructuring Restructuring dapat dilakukan dengan cara pihak bank menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Jika ketiga bentuk pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara represif tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung, maka diharapkan mampu meringankan beban angsuran debitur dan angsuran debitur menjadi lancar sehingga dalam hal ini dapat mengurangi besar prosentase NPL. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah (studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 2010-2013), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Besarnya NPL KUR pada Bank Jatim Cabang Tulungagung tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%, terlihat bahwa NPL KUR pada tahun 2010 sebesar 0%, pada tahun 2011 sebesar 0,98%, pada tahun 2012 sebesar 0,92% dan pada tahun 2013 sebesar 1,03%. Hal ini terlihat tidak melebihi ketetapan BI berarti menunjukkan bahwa kinerja Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam menyalurkan kredit sudah baik. 2. Selama ini pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara preventif dan represif pada Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah baik. Namun terdapat kekurangan di dalam pengawasan preventif yang selama ini telah dilakukan antara lain, pada tahap permohonan kredit masih terdapat kelemahan di dalam penentuan plafon kredit yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya jumlah personil staff kredit, kegiatan pemantauan debitur belum dilakukan secara rutin melalui laporan keuangan serta kegiatan pembinaan terhadap debitur dilakukan jika debitur sudah melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah memasuki kolektibilitas 2

(kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah). Selain itu, pada pengawasan represif juga terdapat kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah antara lain belum dilakukan secara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 3. Faktor-faktor penyebab debitur menunggak antara lain adalah pihak debitur mengalami kebangkrutan, adanya penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur, unsur kesengajaan debitur dalam membayar kewajibannya, terjadinya bencana alam yang menimpa debitur dan debitur meninggal dunia. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yang membangun untuk peningkatan pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung, sebagai berikut : 1. Mengingat pentingnya fungsi staff kredit dalam perkreditan maka perlu diadakan penambahan jumlah personil staff kredit pada Bank Jatim Cabang Tulungagung agar kegiatan perkreditan berjalan maksimal dan efisiensi waktu. 2. Pelaksanaan pemantauan debitur hendaknya dilakukan secara rutin terutama pada laporan keuangan, karena dari laporan keuangan dapat menunjukkan perkembangan usaha, profitabilitas dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. 3. Pembinaan terhadap debitur seharusnya dilakukan secara lebih terprogram dan terstruktur agar jika terjadi penunggakan kredit maka dapat segera diatasi, mengingat kelancaran pembayaran debitur tergantung pada usaha debitur yang dijalankan. DAFTAR PUSTAKA Almilia, L.S dan Winny H. 2005. Analisis Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Perioda 2000-2002. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No.2, pp.131-147 Bank Indonesia. 2010. “Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP”, diakses pada Tanggal 10 Desember 2013 dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbanka n/se_121110.htm Bank Indonesia. 2013. “Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP”, diakses pada Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 10 No. 1 Mei 2014| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

8

Tanggal 20 November 2013 dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbanka n/se_152813.h Firdaus, Rachmad dan Maya Ariyanti. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung: Alfabeta. Hasibuan, H. Malayu. 2009. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Kasmir. 2002. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. . 2007. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mahmoeddin, As. 2002. Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta: PT. Sinar Multi Press. Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK. 2010. “Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat”, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2013 dari http://komitekur.com/files/kumpulan_peraturan_terbaru_ku r.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.


9

ANALISIS PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA KREDIT BERMASALAH

Recommend Documents