ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT GORONTALO CEMERLANG Nurlela Mohamad S1 Akuntansi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan PT Gorontalo Cemerlang yang dapat meminimalkan beban pajak terutang sebagai upaya legal dalam penghematan pembayaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan daftar gaji. Data yang yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan dalam hal ini adalah PPh Pasal 21 Karyawan dengan metode gross up dan pembayaran premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan adalah kebijakan yang biayanya dapat diperkurangkan dengan penghasilan bruto sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Kata kunci: tax planning, biaya kesejahteraan karyawan PENDAHULUAN Saat ini, hampir 70 persen sumber pendanaan APBN berasal dari penerimaan perpajakan. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal mendasar dari sifat manusia (manusiawi) “kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar”. Mengacu pada latar belakang sifat dasar manusia tersebut, maka ada kecenderungan setiap wajib pajak untuk berusaha meminimalkan atau membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Karena adanya perbedaan
kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak untuk menentukan keputusan yang akan diambil dalam rangka penghematan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011:6). Sebuah perusahaan didirikan untuk tujuan ekonomi, salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (after tax profit) yang tinggi. Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang ikut andil di dalam kegiatan perusahaan. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Umumnya pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible–non taxable). Upaya menekan biaya tersebut memerlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum tetapi kesejahteraan karyawan tercapai. Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. PT Gorontalo Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penerbitan, juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus meningkat untuk setiap periode, dimana hal
yang dimaksudkan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Hasil wawancara dan data yang diperlihatkan oleh pihak keuangan kepada peneliti ternyata masalah pajak itu begitu sensitive dan begitu rumit diselesaikan
oleh pihak perusahaan karena tidak adanya sumber daya manusia yang menangani masalah perpajakan. Pajak terutang yang dilaporkan perusahaan cukup besar dan memberatkan. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dan celah-celah untuk mensiasati pajak dengan bijak. Dalam hal pemberian natura dan kenikmatan, PT Gorontalo Cemerlang memberikan berbagai biaya kesejahteraan karyawan yang disajikan pada tabel 1 dibawah ini: Tabel 1. Daftar Biaya Kesejahteraan Karyawan Yang Diberikan Oleh Perusahaan Biaya Kesejahteraan 1) PPh Pasal 21 karyawan
Kebijakan Perusahaan Ditanggung Oleh Perusahaan
2) Premi asuransi dan JHT . 2% ditanggung karyawan dan mengikutsertakan dalam sebagian ditanggung oleh asuransi tenaga kerja dalam perusahaan program Jamsostek 3) Transportasi untuk karyawan
Hanya pekerjaan lapangan (menagih dan mengantar)
4) Bonus Akhir Tahun
Bonus akhir tahun akan diberikan pada bulan Desember
Sumber: PT Gorontalo Cemerlang, 2013 Berdasarkan tabel 1 di atas dan hasil wawancara dengan pihak keuangan menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang diambil dalam hal biaya kesejahteraan karyawan ada yang dapat dibebankan namun ada juga yang tidak dapat dibebankan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga laba perusahaan tergerus beban pajak yang tidak seharusnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan PT Gorontalo Cemerlang yang dapat meminimalkan beban pajak terutang sebagai upaya legal dalam penghematan pembayaran pajak. Menurut Adriani, dalam Zain (2008:10), “ Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan “. Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Erly Suandy (2011: 6), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak adalah bagaimana menerapkan peraturan perpajakan secara benar serta terorganisir dengan baik guna untuk usaha efisiensi laba dan likuiditas yang seharusnya. Menurut Hoffman, 1961 dalam Ompusunggu (2011:3) Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah. Berdasarkan
dengan
keputusan
menteri
keuangan
Nomor
466/KMK.04/2000 tanggal 11 maret 2000 (Muljono, 2009:134) bahwa pemberian natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pemberian natura/kenikmatan yang. 1) Merupakan keharusan Pemberian
natura/kenikmatan
yang
merupakan
keharusan
dalam
pelaksanaan tugas berkaitan dengan keamanan atau keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Biaya-biaya tersebut seperti: (a) Pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam. (b) Antar jemput pegawai dan penginapan untuk awak pesawat
(c) Penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai di tempat kerja. 2) Diberikan di daerah terpencil Pemberian natura/kenikmatan di dareah terpencil, sepanjang fasilitas dan sarana tertentu tidak tersedia dan pemberi kerja harus menyediakan fasilitas tersebut maka sarana dan fasilitas di lokasi bekerja tersebut pembiayaannya dapat dikurangkan pada penghasilan bruto. Adapun sasaran dan fasilitas tersebut meliputi. (a) Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya (b) Pelayanan kesehatan dan Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya (c) Pengangkutan dan olahraga bagi pegawai daan keluarganya Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa sebagai berikut. 1.
PPh Pasal 21 karyawan PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas
penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh pasal 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: a.
PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan
b.
Tunjangan PPh
c.
PPh ditanggung oleh perusahaan
2) Pengobatan/kesehatan karyawan Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan kepada karyawannya, yang dapat dilakukan sebagai berikut. a.
Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
b.
Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin, baik sakit maupun tidak.
c.
Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan sehingga jika karyawan sakit klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi.
3) Pembayaran premi asuransi untuk pegawai b. Premi ditanggung perusahaan c. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan d. Premi sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian yang lain ditanggung oleh karyawan
4) Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua a. Iuran ditanggung perusahaan b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian yang lain ditanggung oleh karyawan 5) Rumah dinas karyawan a. Perusahaan menyediakan rumah dinas b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan 6) Transportasi untuk karyawan a. Perusahaan menyediakan mobil dinas b. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi 7) Pakaian kerja karyawan a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja (misalnya, satpam, seragam pegawai hotel, pilot, dan lain-lain) b. Seragam karyawan pada umumnya 8) Makanan dan natura lainnya a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan katering untuk karyawan b. Tunjangan beras atau uang makan 9) Bonus dan jasa produksi a. Dibebankan dalam tahun berjalan b. Dibebankan pada laba yang ditahun. Menurut Mohammad Zain (2008) dalam memaksimalkan pengurangan pajak (maximizing deduction) untuk perencanaan pajak, ialah pengalihan terhadap pemberian natura menjadi bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan, salah satunya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu : PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, PPh Pasal 21 diberi tunjangan pajak dan PPh Pasal 21 di gross-up. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian studi deskriptif. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan pendekatan studi deskriptif karena menurut Sekaran (2006:158) studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi dengan tujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari prespektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data biaya-biaya kesejahteraan yang dapat dilihat dari daftar gaji karyawan dan data tentang beban pajak penghasilan badan yang dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 2012 yang diperoleh dari staf akuntansi pada PT Gorontalo Cemerlang. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumendokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian yang ada pada PT Gorontalo Cemerlang. Tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan mengenai biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. 2. Memahami biaya yang dapat diperkurangkan dalam penghasilan bruto dan tidak bisa diperkurangkan dari penghasilan bruto. 3. Melakukan
perencanaan
pajak
dalam
hal
pemilihan
biaya-biaya
kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak dan melihat dampak Perencanaan terhadap karyawan dan perusahaan. 4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penghitungan yang diperoleh HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Memahami
Ketentuan
Peraturan
Perpajakan
Mengenai
Biaya
Kesejahteraan Karyawan Yang Dapat Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian terkait dengan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan adalah memahami kententuan peraturan perpajakan perpajakan mengenai biaya kesejahteraan
karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan karena dengan memahami peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak perusahaan. Definisi natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bantuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 istilah natura dapat dilihat di pasal – pasal berikut ini :
1. Pasal 4 (3) huruf d Yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 2. Pasal 9 ayat 1 Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan (Huruf e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di Daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.
Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa sebagai berikut. a. PPh Pasal 21 Karyawan Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, salah satu biaya yang dapat diperkurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan yaitu biaya yang berkenaan dengan pekerjaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaj, honorarium, bonus, grafitasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Jika PPh pasal 21 yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. Dalam hal ini, kebijakan PPh pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun, demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh pasal 21 dapat dibiayakan. b. Premi Asuransi Sebagian ditanggung Perusahaan selain Karyawan Untuk premi yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam mengitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
2.
Memahami Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dalam Penghasilan Bruto Dan Tidak Bisa Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Langkah selanjutnya setelah memahami ketentuan peraturan perpajakan dalam hal biaya kesejahteraan karyawan adalah memahami biaya yang dapat diperkurangkan dalam penghasilan bruto dan tidak bisa diperkurangkan dari penghasilan bruto. Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam hal biaya kesejahteraan karyawan ada yang dapat dibebankan namun ada juga yang tidak dapat dibebankan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga laba perusahaan tergerus beban pajak yang tidak seharusnya. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Perusahaan adalah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Premi asuransi yang 2% ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung oleh perusahaan dalam peraturan perpajakan biaya yang dikeluarkan oleh karyawan dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Perusahaan adalah Tunjangan PPh Pasal 21 dan premi asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja.
3. Melakukan Perencanaan Pajak Dalam Hal Pemilihan Biaya-Biaya Kesejahteraan Karyawan Yang Dapat Meminimalkan Beban Pajak Dan Melihat Dampak Perencanaan Terhadap Karyawan Dan Perusahaan Setelah memahami ketentuan peraturan perpajakan dan memahami biaya yang dapat diperkurangkan dalam penghasilan bruto dan biaya tidak bisa diperkurangkan dari penghasilan bruto maka langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan pajak dalam hal pemilihan biaya-biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Gorontalo Cemerlang adalah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan. Biaya-biaya
yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai biaya fiskal diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan diubah kebijakannya menjadi Tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up dan premi asuransi harus dimasukkan dalam slip gaji perusahaan. 1.
Dampak Perencanaan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan dan Perusahaan Beberapa dampak positif baik untuk karyawan maupun perusahaan setelah
dilakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up, yaitu: 1. Adanya penghematan PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp. 10.319.780. Penghematan yang terjadi bukan berarti tidak ada transaksi pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, akan tetapi penghematan atas tidak ada lagi pajak yang dipotong dari penghasilan pokok karyawan karena perusahaan memberikan tunjangan PPh kepada karyawannya sebesar PPh Pasal 21 terutang sehingga penghasilan karyawan akan diterimanya dengan maksimal dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan badan. Besarnya penghematan PPh Pasal 21 di atas didapat dari: PPh Pasal 21 Terutang Tunjangan PPh PPh Pasal 21 yang dipotng
Rp. 10.319.780 (Rp. 10.319.780) -
2. Bertambahnya biaya fiskal perusahaan sebesar Rp 20.149.370 karena dilakukannya pemberian tunjangan kepada karyawan oleh perusahaan. secara sekilas hal ini tidaklah menguntungkan perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. akan tetapi jika dilihat dari segi fiskal hal ini sangat menguntungkan perusahaan karena pada saat pembuatan laporan keuangan fiskal pertambahan biaya ini dapat menambah biaya perusahaan menjadi lebih besar sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih kecil dan pembayaran pajak badan juga dapat lebih optimal. Hal tersebut juga bisa disebut sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi biaya operasi perusahaan, karena terjadi penambahan biaya operasi
perusahaan. penambahan biaya ini boleh mengurangi pendapatan atau penghasilan perusahaan karena sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 (a). Besarnya nominal pertambahan biaya fiskal yang dikeluarkan perusahaan setelah perencanaan pajak didapat dari: Biaya fiskal setelah perencanaan pajak Biaya fiskal sebelum perencanaan pajak Kenaikan biaya fiskal perusahaan
Rp. 557.679.580 Rp. 537.530.210 Rp. 20.149.370
3. Bertambahnya penghasilan yang diterima karyawan sebesar Rp. 9.829.590. Hal ini sangatlah menguntungkan bagi karyawan dan juga berdampak positif bagi perusahaan, karena dengan begitu karyawan merasa lebih dihargai sehingga dapat lebih termotivasi lagi dalam bekerja, dan dampaknya juga pada kinerja operasi perusahaan akan semakin meningkat.
Perhitungan
bertambahnya
penghasilan
yang diterima
karyawan sebesar nominal diatas didapat dari: Take Home Pay After Tax plan Take Home Pay Before Tax plan Keuntungan bagi karyawan 2.
Rp. 547.359.800 Rp. 537.530.210 Rp. 9.829.590
Dampak Perhitungan PPh pasal 21 dalam Laporan Laba Rugi Hasil perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang menggunakan empat metode
yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan, PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan, PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak, dan PPh pasal 21 yang di Gross Up akan terapkan dalam laporan laba rugi PT Gorontalo Cemerlang untuk tahun 2012. Dan keempat metode tersebut akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap laporan laba rugi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 14. Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 dalam Laporan Laba-Rugi Keterangan Pendapatan HPP
PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan/Perusahaan Rp. 8.063.529.088 (Rp. 3.492.596.224)
PPh pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak
PPh pasal 21 yang di Gross Up
Rp. 8.063.529.088
Rp. 8.063.529.088
(Rp. 3.492.596.224)
(Rp. 3.492.596.224)
Laba Kotor Beban Usaha
Rp. 4.570.932.864
Rp. 4.570.932.864
Rp. 4.570.932.864
(Rp. 1.733.096.049)
(Rp. 1.733.096.049)
(Rp. 1.733.096.049)
(Rp. 489.221.527)
(Rp. 489.221.527)
(Rp. 489.221.527)
-
(Rp. 9.829.591)
(Rp. 10.319.780)
Rp. 2.338.785.697
Rp. 2.338.295.508
Rp. 410.669.469 Rp. 1.928.116.228
Rp. 410.583.396 Rp. 1.927.712.112
Beban Lain-lain PPh 21
Laba sebelum Rp. 2.348.615.288 pajak Beban Pajak Rp. 412.395.455 Laba Bersih Rp. 1.936.219.833
Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 4. Menarik Kesimpulan Berdasarkan Hasil Analisis Yang Diperoleh Berdasarkan Laporan Keuangan dapat dilihat perbandingan dari keempat metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan terhadap laporan laba rugi. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dan perusahaan dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp. 412.395.455. Sedangkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp Rp. 410.669.469. Serta PPh pasal 21 yang di Gross Up dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp. 410.583.396. Sehingga metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang dapat lebih meminimalkan beban pajak badan adalah metode perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up. Dengan melakukan tax planning atas Biaya Premi Asuransi maka PT Gorontalo Cemerlang dapat melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 43.137.574 (177.329.640 - 134.192.066). Sedangkan sisi karyawan, premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan akan menambah penghasilan kena pajak karyawan karena merupakan objek PPh. Menanggung premi asuransi karyawan merupakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis biaya kesejahteraan karyawan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak badan pada yang telah diuraikan, bahwa : 1. Kebijakan perusahaan dalam hal PPh 21 karyawan adalah menanggung PPh 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak
dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajak. Dengan penerapan beberapa alternatif perhitungan metode PPh pasal 21 karyawan, penerapan metode gross up memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Dengan menggunakan metode gross up maka perusahaan dapat
menghemat
pembayaran
pajak
sebesar
Rp.
10.319.780
dan
bertambahnya biaya fiskal perusahaan sebesar Rp 20.149.370 karena dilakukannya pemberian tunjangan kepada karyawan oleh perusahaan. Di sisi karyawan, penghasilan yang diterimakaryawan bertambah sebesar Rp. 9.829.590. Hal ini sangatlah menguntungkan bagi karyawan dan juga berdampak positif bagi perusahaan, karena dengan begitu karyawan merasa lebih dihargai sehingga dapat lebih termotivasi lagi dalam bekerja, dan dampaknya juga pada kinerja operasi perusahaan akan semakin meningkat. 2. Dari hasil perhitungan tiga metode PPh pasal 21 karyawan yang diaplikasikan dalam laporan laba rugi perusahaan, yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan
tidak menghasilkan tunjangan pajak yang dapat
mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 412.395.455, metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak dapat menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp 9.829.591 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 410.669.469, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp 10.319.780 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 410.583.396. Sehingga dapat dinilai bahwa dari ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up. 3. Kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran premi asuransi adalah menanggung sebagian premi asuransi untuk karyawan dimana biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang. Dengan melakukan tax
planning maka PT Gorontalo Cemerlang dapat melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 43.137.574. SARAN Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pemberian biaya kesejahteraan karyawan dalam mengefisiensikan beban pajak badan. Saran yang dapat penulis berikan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut : 1. PT Gorontalo Cemerlang sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam penghematan pembayaran pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan karena karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang ikut andil di dalam kegiatan perusahaan. 2. Sesuai prinsip taxable dan deductible yang merupakan prinsip lazim dipakai dalam tax planning, PT Gorontalo Cemerlang sebaiknya mengubah kebijakankebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan (non deductible) sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan (deductible) sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. 3. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya perusahaan merubah kebijakan perusahaan yang selama ini ditanggung oleh perusahaan menjadi tunjangan pajak dengan metode gross up. Karena dengan penerapan metode tersebut, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan yaitu perusahaan akan menerima penghematan PPh Badan, perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal dan perusahaan akan menerima laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.
DAFTAR REFERENSI
Direktorat Jenderal Pajak. 1998. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh yang Dikecualikan. Jakarta. Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Yogyakarta: CV. Andi Ompusunggu, Arles. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. Depok: Puspa Swara anggota IKAPI Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta : Selemba Empat Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak : edisi 5. Jakarta: Salemba Empat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bantuk natura (seri PPh pasal 21-02) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UndangUndangNomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
