ANALISIS TAX PLANNING SEBAGAI PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PADA PT. BAHANA NUSANTARA
NAMA NPM JURUSAN PEMBIMBING
: : : :
NURSSELLA SIDAURUK 25211377 AKUNTANSI / S1 NOVA ANGGRAINIE, SE, MMSI.
LATAR BELAKANG Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah untuk membiayai Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN).Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengatur tentang pajak Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH 1. 2. 3.
Berapa besar pajak terutang pada PT. Bahana Nusantara? Berapa nilai penghematan pajak apabila diterapkan alternative perencanaan pajak pada PT. Bahana Nusantara? Bagaimana melakukan perencanaan pajak melalui metode gross up?
TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa apakah perencanaan pajak yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah Pajak dan sesuai dengan ketentuan perpajakan
METODE PENELITIAN Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif analitik, yaitu dengan mendiskripsikan (menjabarkan) dan mentranformasikan data yang telah terkumpul kedalam bentuk yang mudah dipahami.
PEMBAHASAN
Evaluasi Perhitungan Pendapatan Penjualan, penjualan barang cetakan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 4.076.988.900 Pendapatan lain-lain, total pendapatan lain-lain sebesar Rp.1.255.000, bagian dari kegiatan usaha perusahaan, yaitu pendapatan dari jasa giro. Evaluasi Atas Perhitungan Harga Pokok Penjualan Harga pokok penjualan pada perusahaan tercatat senilai Rp. 2.819.728.500.
Evaluasi Perhitungan Atas Biaya • Biaya marketing sebesar Rp. 152.122.500 • Biaya transport sebesar Rp. 95.109.000 • Biaya gaji sebesar Rp.455.404.000 Pembayaran gaji Rp. 389.538.000 Tunjangan kesehatan Rp.41.080.000 THR Rp.24.685.000 • Biaya ATK sebesar Rp.67.747.500 • Biaya jamuan makan sebesar Rp.67.750.000 • Biaya sumbangan Rp. 7.200.000 • Biaya listrik dan air sebesar Rp. 14.178.000 • Biaya telepon dan internet Rp.186.475.000
• • • • • • • • •
Biaya perawatan kendaraan sebesar Rp. 15.750.000 Biaya Perlengkapan kantor sebesar Rp.10.345.350 Biaya umum kantor sebesar Rp.83.117.000 Biaya fotocopy sebesar Rp. 53.550.000 Biaya entertainment senilai Rp.6.270.000 Biaya pengurusan dan perizinan sebesar Rp.14.795.000 biaya lain-lain sebesar Rp.40.782.000 Biaya penyusutan sebesar Rp.51.572.000 biaya penyusutan perlrengapan sebesar Rp.9.338.000 biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp.42.233.000
koreksi fiscal positif : • Biaya jamuan makan • Biaya sumbangan • Biaya entertainment • Biaya lain-lain • Biaya penyusutan • Total koreksi fiscal positif
Rp. 67.750.000 Rp. 7.200.000 Rp. 6.270.000 Rp. 40.782.000 Rp. 21.116.000 Rp.143.118.000
Koreksi fiscal negative Koreksi fiscal negative hanya pada pos pendapatan lain-lain, yaitu pada jasa giro, sebesar Rp.1.200.800 secara keseluruhan, karena jasa giro ini merupakan objek pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Setelah dilakukan koreksi-koreksi, terdapat selisih perhitungan Antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal. Dalam laporan keuangan komersial mengakui rugi sebesar Rp.90.052.900 sedangkan menurut laporan keuangan fiscal, terdapat laba kena pajak sebesar Rp.59.709.500 yang setelah pembulatan adalah Rp.59.709.000 Besarnya pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif umum: • 10%*Rp.50.000.000 = Rp.5.000.000 • 15%*Rp. 9.709.000 = Rp 1.456.350 Jumlah PPh terutang = Rp.6.456.350
kesimpulan •
•
•
Menurut laporan keuangan fiscal, terdapat laba kena pajak sebesar Rp.59.709.500 yang setelah pembulatan adalah Rp.59.709.000 Besarnya pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif umum: 10%*Rp.50.000.000 = Rp.5.000.000 15%*Rp. 9.709.000 = Rp1.456.350 Jumlah PPh terutang= Rp.6.456.350 Dengan penerapan perencanaan Pajak akan memberikan penghematan beban pajak. Dengan menggunakan perencanaan Pajak maka dapat disimpulkan bahwa: Pengamatan pajak yang dapat dilakukan: Pajak sebelum perencanaan Rp.6.456.350 Pajak setelah perencanaan Rp. 5.82.000 Penghematan Rp. 5.874.350 Dengan melakukan perencanaan pajak melelui metode gross up pada PPh pasal 23 perusahaan dapat melakukan penghematan pajak karena jumlah biayanya dapat diakui secara pajak sehingga mendapat penghematan pajak.
