Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi E-Filling secara Online Iim Ibrahim Nur

U LT I M A I N F O S Y S

ISSN 2085-4579

Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi E-Filling secara Online Iim Ibrahim Nur

! " # # $" % " & # ' ( #) & * # & + , which an electronic form of the SPT application (e-SPT) submitted via Internet; online and real * , 1" 233 #+ $" 4#$5* #$, " & 3& 435

& " #', , + 1" " 3 * " 3 , & 6 3 , 7 " * + +

" 1"6 &",

" * & 6 " + * 3 " 3 +% & 1" " 6 & & ,

" 3 "

, +

" " " ", 3% +% &* ", " , " + % 6 + & % &"* #% &" 899: <" " + * Key Words: 3 , 3 , Abstrak: Artikel berjudul "Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi E-Filling secara Online" dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan Iim Ibrahim Nur Tingkat pemahaman masyarakat akan internet yang meningkat adalah alasan mengapa Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sistem pelayanan pajak berbasis ICT. Salah satu SPT (e-SPT) yang dikirimkan lewat internet secara online dan real time. Pertama, pembayar pajak harus mengajukan permohonan formal kepada KPP dimana pembayar pajak yang

! # $%!#$& sudah didapatkannya eFIN, pembayar pajak harus mendaftarkannya ke Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan memberikan user ID, password dan digital ' ! adalah memungkinkan pembayar pajak mengirimkan SPT nya dimana saja dan kapan saja, dan juga menerima pemberitahuan dari transaksi SPT mereka secara real-time, dan juga dapat meminimalkan pengeluaran yang berhubungan dengan pelaporan pajak itu sendiri. ' pajak yang lebih cepat. Dan tentu juga pencatatan data yang lebih cepat dan lebih akurat. Ada beberapa kekurangan dari sistem ini. Yaitu sering sekali gagal karena koneksi yang putus atau server mengalami overload, dan juga pembayar pajak harus tetap menyerahkan hardcopy dari form utama SPT secara manual, terutama halaman yang berisi tanda tangan selama belum ada regulasi mengenai keaslian dari tanda tangan digital, serta halangan yang datang dari inkompatibelnya format data digital dari ASP dengan data yang ada * + / negara. Dapat diprediksi bahwa kenaikan pendapatan dari sektor pajak tahun 2008 tidak Kata Kunci: 3 , 3 ,

Universitas Multimedia Nusantara email: [email protected]

34

Ultima InfoSys Vol I No.1 | Des 2009

Ultima InfoSys Vol X No.X | Juni 2010

34


ISSN 2085-4579

PENDAHULUAN Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Setiap tahun, target penerimaan negara dari sektor perpajakan selalu meningkat. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kedepannya sektor perpajakan dapat membiayai seluruh pembiayaan pembangunan. Seperti terlihat pada Tabel 1.1., target penerimaan negara pada tahun 2010 dari sektor perpajakan adalah Rp 743,3 Trilyun atau sekitar 74.9% dari total penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah mengoptimalkan penerimaan negara agar tidak banyak kebocoran dalam proses pemungutan pajaknya. Selain itu, dilakukan dengan mengembangkan sistem perpajakan yang lebih mudah, lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Kemajuan teknologi informasi telah banyak mengubah paradigma dan perilaku manusia modern. Hal ini disadari oleh Direktorat Jenderal Pajak, berbagai terobosan terkait dengan aplikasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan terus dilakukan dalam

adalah guna kemudahan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga akan diperoleh peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

(dalam trilyun rupiah) Tahun 2005

Penerimaan Pajak 347.03

Penerimaan APBN 495.22

% 70.1%

2006

409.20

637.99

64.1%

2007

490.99

707.81

69.4%

2008

698.70

981.61

67.1%

2009

652.12

872.63

74.7%

2010*)

743.30

992.40

74.9%

"= *+6 *6"** >5 3 89?9

Tabel 1.1. Realisasi APBN dan Pendapatan Pajak Tahun 2000 – 2010. Pemahaman masyarakat atas teknologi internet menjadi dasar diadopsinya sistem pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi (via internet) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini hampir semua orang sudah memahami kegunaan internet, memiliki alamat surel (e-mail), bermain game secara online, dan melakukan browsing untuk mencari informasi. Kemudahan ini mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat sedikitnya 3 (tiga) aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2005, meliputi sistem pendaftaran Wajib Pajak dengan aplikasi e-registration, sistem pembayaran pajak dengan aplikasi e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi + . Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya administrasi perpajakan. Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah + , yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online yang real time. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui

Ultima InfoSys Vol I no. 1 | Des 2009

35


perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi ( & 3& atau ASP). Tujuan utama layanan pelaporan dengan aplikasi + adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online yang real time, sehingga Wajib Pajak dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya atau bahkan dari rumah. Aplikasi ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Dan juga merupakan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Pada tahap awal, proyek percontohan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi + telah dilaksanakan sejak tahun 2005 terhadap Wajib Pajak yang diadministrasikan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, yang meliputi KPP PMA, KPP Badora, KPP BUMN, KPP Masuk Bursa, dan KPP Wajib Pajak Besar. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP tersebut diwajibkan menggunakan aplikasi + dalam pelaporan pajaknya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat Wajib Pajak yang terdaftar di luar KPP tersebut, telah mengaplikasikan + dalam sistem pelaporan pajaknya. Apa yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan aplikasi e-system dalam kegiatan perpajakan merupakan upaya memenuhi kebutuhan

36


ISSN 2085-4579

lembaga dan organisasi Direktorat Jenderal Pajak ke masa depan. Ini seirama dengan tuntutan good governance dan pelayanan prima. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan korespondensi antara KPP dengan Wajib Pajak akan dilakukan secara e-system, yaitu melalui surel (e-mail). Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, Wajib Pajak juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Dari tulisan ini, diharapkan akan terjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses pelaporan pajak dengan aplikasi + berjalan? Apa kelebihan penerapan aplikasi + dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apa kelemahan penerapan aplikasi + dalam sistem perpajakan di Indonesia? Apakah dengan penerapan aplikasi + dalam sistem perpajakan di Indonesia sudah dapat meningkatkan = Untuk mempermudah dalam pemahaman mengenai proses + , dalam proses aplikasi + yang mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ./2008 sebagai berikut: Penyedia Jasa Aplikasi ( Service Provider) yang selanjutnya disebut ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT


ISSN 2085-4579

Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. #+ $" (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan . ' )+%+G& yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang Elektronik.

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, UU No. 28 Tahun 2007 secara tegas merinci kewajiban perpajakan sebagai berikut: Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/ atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal pendaftaran NPWP, Wajib Pajak dapat mendaftar dengan menggunakan fasilitas online lewat internet (e-registration) melalui portal website Direktorat Jenderal Pajak. Adapun alamat website yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran NPWP adalah http:// ereg.pajak.go.id.

Langkah-langkah untuk mendaftarkan diri lewat internet adalah sebagai berikut: Buka website: http://ereg.pajak. go.id,maka akan terlihat tampilan seperti terlihat pada gambar 3.1.


37


ISSN 2085-4579

Gambar 3.1. Tampilan Awal Proses Pendaftaran Wajib Pajak Lewat Internet

Setelah melakukan login, akan muncul menu pilihan sesuai jenis wajib pajak, yaitu orang pribadi, badan (perusahaan), atau bendaharawan (pemotong pajak). Setelah memilih jenis wajib pajak, maka akan keluar tampilan formulir isian pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak seperti terlihat pada tabel 3.2. Setelah semua isian diisi lengkap, akan muncul pilihan mencetak Surat Permohonan Pendaftaran NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penerbitan , Surat Permohonan Pendaftaran NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara harus didaftarkan ke KPP untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar tetap dan Kartu NPWP/SPPKP dari KPP. Melaporkan kewajiban perpajakan dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal pelaporan pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak secara online melalui internet. Untuk

38


dapat melakukan pelaporan pajak secara online, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan daftar ke perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi ( & 3& atau ASP). ASP inilah yang kemudian akan mengirim data SPT yang telah dienkripsi ke server Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini, terdapat 4 (empat) ASP yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pelaporan SPT secara online, meliputi: http://www.pajakku.com http://www.laporpajak.com http://www.layananpajak.com http://www.spt.co.id Membayar/menyetor kewajiban perpajakannya dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak secara online dengan aplikasi e-payment lewat internet. Melayani proses Pemeriksaan Pajak, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan juga profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menyelenggarakan Pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang


ISSN 2085-4579

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Gambar 3.2. Formulir Isian Pendaftaran Wajib Pajak Lewat Internet. Sistem Pelaporan Pajak Pelaporan pajak menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Terdapat 2 (dua) macam SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat pada tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan untuk Wajib Pajak Badan harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi berbasis internet saat ini, sistem pelaporan pajak dapat dilakukan on-line via internet. Untuk pelaporan pajak secara online, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan aplikasi e-SPT yang selanjutnya disebut SPT Dijital. Perbedaan mendasar antara SPT Konvensional (dalam bentuk kertas) dengan SPT Dijital adalah terletak pada cara pengisiannya. SPT

konvensional harus diisi dengan cara mengetik setiap data secara manual pada formulir yang bersangkutan. SPT Dijital sedikit lebih maju dibandingkan dengan SPT Konvensional. Yang membedakan adalah SPT Dijital telah disinkronisasi dengan sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak sehingga upload data ke server di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan secara otomatis. Sedangkan isian data dan tampilan SPT Dijital pada layar monitor sama persis dengan SPT Konvensional. Dengan demikian, mereka yang sudah terbiasa dengan SPT Konvensional dapat dengan mudah berpindah ke SPT Dijital. Mereka yang hanya mengenal SPT Konvensional pun cukup belajar keterampilan dasar pengoperasian komputer. SPT Dijital dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dua cara. Pertama, dengan menyerahkan secara langsung e-SPT yang telah dikemas dalam alat penyimpan elektronik (disket atau CD) ke KPP setempat. Upload data akan dilakukan saat itu juga di KPP. Kedua, biasa dikenal dengan + , adalah mengirimkan SPT Dijital secara online real time melalui website milik perusahaan ASP yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat menjalankan kedua cara penyampaian SPT Dijital tersebut, Wajib Pajak perlu menginstall terlebih dahulu aplikasi e-SPT yang dapat diperoleh di KPP setempat atau diunduh dari website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak. go.id). Untuk + , Wajib Pajak harus minta terlebih dahulu #+ $" (e-FIN) kepada KPP tempat terdaftar. Selanjutnya, minta Dijital )+ kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai pelindung


39


ISSN 2085-4579

kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT melalui ASP. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyusunan SPT Dijital dengan Aplikasi e-SPT Z + Jenderal Pajak pada website www.pajak. go.id, Elektronik SPT atau sering disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan e-SPT dibandingkan dengan SPT Konvensional adalah: Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman. Lampiran disampaikan dalam bentuk media CD/disket. Data perpajakan terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. Menghindari pemborosan penggunaan kertas. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

40


Untuk dapat menjalankan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak harus memiliki perangkat sebagai berikut: Pentium III 600 Mhz. Memory 32 Mb RAM. Hardisk berkapasitas 40 Mb. CD-Rom Drive. VGA dengan resolusi layar 1024 x 768. Microsoft Windows 98. Z [\]]^ Installer e-SPT dapat diminta dari KPP tempat kita terdaftar atau diunduh dari website www.pajak.go.id. Aplikasi e-SPT yang berlaku untuk Tahun Pajak 2009 meliputi: e-SPT PPh Pasal 21 (sesuai PER-32/PJ/2009). e-SPT Masa PPh (sesuai PER-53/ PJ/2009) untuk pelaporan SPT Masa November 2009 dan seterusnya yang meliputi. e-SPT PPh pasal 4 e-SPT PPh pasal 15. e-SPT PPh pasal 22. e-SPT PPh pasal 23/26. e-SPT Tahunan PPh Badan (sesuai PER-39/PJ/2009) yang meliputi: e-SPT PPh Tahunan Badan 1771 Rupiah. e-SPT PPh Tahunan Badan 1771 Dollar.

e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (sesuai PER-34/PJ/2009) yang meliputi: e-SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770. e-SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770S. e-SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 SS.


ISSN 2085-4579

e-SPT PPN: e-SPT PPN 1107 PKP yang menggunakan Norma (seperti pedagang perhiasan, mobil bekas, dan lain-lain). e-SPT Masa PPN Setelah aplikasi e-SPT diinstall, maka jalankan e-SPT seperti halnya kita menjalankan aplikasi lainnya yang berbasis windows. Tampilan awal aplikasi e-SPT seperti terlihat pada Gambar 4.1. Setelah e-SPT diisi, Wajib Pajak kemudian mencetak Induk SPT dan menandatanganinya.

Gambar 4.2. Tata Cara Penyampaian e-SPT Secara Manual.

Wajib Pajak dapat juga menyampaikan e-SPT secara online yang real time dengan menggunakan aplikasi + yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tata Cara Pendaftaran Aplikasi e-Filing

Gambar 4.1. Tampilan Depan e-SPT Tahunan PPh Badan 1771 Rupiah. Lampiran SPT disimpan dalam media penyimpanan CD. Lampiran SPT yang disimpan dalam media CD adalah lampiran dengan extensi [*.csv] + . Induk SPT yang sudah ditandatangani disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dilampiri dengan CD yang q{*| lampiran SPT Wajib Pajak. Di KPP, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda bukti bahwa SPT sudah diterima KPP. Sistem penyampaian SPT ini masih bersifat manual seperti terlihat pada Gambar 4.2.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ./2008, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara online dengan menggunakan aplikasi + . Untuk dapat menyampaikan SPT secara online menggunakan + , Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mendapatkan Electronic

#+ $" (e-FIN), yaitu nomor identitas yang diberikan oleh KPP kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan + . Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan e-FIN kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) jika Wajib Pajak adalah PKP. Tata cara dan syarat-syarat permohonan e-FIN oleh Wajib Pajak adalah: Alamat yang tercantum pada permohonan Wajib Pajak harus sama dengan alamat dalam database (master


41


+ ) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, telah menyampaikan: SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan untuk Tahun Pajak terakhir; atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir; atau SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) Masa Pajak terakhir. Kepala KPP menerbitkan e-FIN paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

ISSN 2085-4579

dari satu komputer Wajib Pajak, hanya komputer terakhir yang dapat melakukan transaksi penyampaian SPT secara elektronik. ' + berfungsi sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT melalui ASP dengan langkah-langkah pengamanan berlapis meliputi: Keamanan penyampaian e-SPT dengan cara melakukan pengacakan data e-SPT (encryption). [ Menjamin integritas data e-SPT. Mencegah penyangkalan (non-repudiation) Lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran aplikasi + lihat gambar 4.3.

Dalam hal e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu NPWP atau SKT atau SPPKP. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar + melalui satu atau lebih Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi(ASP) mengirimkan kepada Wajib Pajak tata cara penyampaian SPT secara elektronik (+ ), Aplikasi e-SPT serta petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya. Setelah itu Wajib Pajak melakukan registrasi untuk memperoleh user ID, password dan +. ' + diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada suatu perusahaan ASP. ' + merupakan alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses transaksi penyampaian SPT secara elektronik (+ ). Dalam hal + di-install di lebih

42


Gambar 4.3. Tata Cara Pendaftaran .

Implementasi e-Filing Untuk dapat menjalankan aplikasi + , perangkat lunak yang diperlukan untuk dapat menjalankan + adalah: @ 2000 service pack3/@ B3 3 atau yang lebih baru. Internet Browser (direkomendasikan menggunakan @ # 5.5 keatas). $ 6 versi 1.1.432. Electronic SPT (e-SPT) yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak. ' + yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP. & (WSE) 2.0.


ISSN 2085-4579

digital, e-FIN, tanggal transaksi, dan jam transaksi.

Gambar 4.4. Lampiran Khusus e-SPT. Setelah perangkat lunak lengkap, maka langkah berikutnya adalah instalasi aplikasi e-SPT pada komputer. Aplikasi e-SPT dapat di-install pada satu atau lebih komputer sehingga pengguna dapat mengerja-kan e-SPT dimana saja dan kapan saja. Tampilan muka aplikasi e-SPT (PPh Badan Rupiah) dapat dilihat pada gambar 4.1.

Setelah itu, sistem ASP secara langsung akan berhubungan dengan sistem pada server di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk meneruskan proses penyampaian SPT.

Gambar 4.5. Lampiran e-SPT

Dalam penyusunan e-SPT, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mengisi lampiran yang terdapat dalam e-SPT seperti terlihat pada gambar 4.4. dan 4.5. Setelah e-SPT diisi dengan lengkap, maka Wajib Pajak kemudian mengirimkan database e-SPT ke Direktorat Jenderal Pajak dengan aplikasi + . Untuk masuk ke database e-SPT, klik menu SPT Tools untuk kemudian klik sub menu Lapor SPT ke KPP seperti terlihat pada Gambar 4.6. Setelah semua langkah di atas dipenuhi, Wajib Pajak dapat segera menyampaikan SPT nya secara online. Wajib Pajak dapat mengakses situs ASP dengan menggunakan login, password, dan e-FIN yang telah dimiliki. Setelah itu Wajib Pajak melakukan upload data SPT nya. Segera setelah proses upload selesai, sistem ASP akan mencatat log transaksi Wajib Pajak yang $~

Gambar 4.6. Pembuatan File Lapor Data SPT q{*| .

Jika sistem pada server di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menerima data elektronik SPT dan sistem itu menyatakan bahwa SPT telah diterima secara lengkap, maka sistem ini akan membubuhkan Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah Induk SPT. Bukti penerimaan SPT elektronik ini mengandung informasi: NPWP Tanggal transaksi. Jam transaksi Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS) Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) Nama ASP


43


Setelah bukti penerimaan SPT elektronik diterima, Wajib Pajak dapat segera mencetak formulir induk SPT yang bagian bawahnya telah dibubuhi bukti penerimaan SPT elektronik. Kemudian Wajib Pajak menandatangani induk SPT dan mengirimkannya ke KPP secara manual. Cetakan induk SPT elektronik dan bukti penerimaan elektronik disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT. Lebih lanjut lihat gambar 4.7.

ISSN 2085-4579

* Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Karena sistemnya melalui sarana elektronik, penyampaian SPT dengan aplikasi + dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia menekan biaya dan waktu. / ~ duduk di depan komputer mereka yang terhubung ke internet untuk melakukan pelaporan, tanpa harus mendatangi KPP. Menekan biaya, dengan mengurangi penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya cetak lembar isian SPT. Selain itu akan terjadi penghematan biaya komunikasi dan transportasi.

Gambar 4.7. Alur Dokumen Pada Saat Pelaporan Pajak Dengan Aplikasi .

Kelebihan sistem Aplikasi e-Filing Dengan adanya aplikasi + , baik wajib pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak akan sangat diuntungkan. Beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai kelebihan yang dapat diperoleh bagi Wajib Pajak dengan adanya aplikasi + adalah: Membantu untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menyampaikan SPT dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau tempat kedudukan usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses,

44


Mendapatkan real time acknowledgment % & ~ laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. $ ~ Pajak berupa Nomor Tanda Terima ASP (NTPA) dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) saat itu juga. karena data tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi, terintegritas serta non-repudiation (tak terelakan) Beberapa ASP menambah fasilitas dengan menyediakan kemudahan mengenai informasi perpajakan seperti kalkulator pajak, kurs pajak, peraturan pajak terkini dan informasi lainnya seputar pajak. + jika terjadi kesalahan input data dan


ISSN 2085-4579

sebagainya, aplikasi yang digunakan untuk pengisian laporan (e-SPT) akan melakukan pengecekan secara otomatis dan dapat segera dilakukan perbaikan. Hal ini terjadi karena aplikasi e-SPT berisi formula yang dapat mengurangi kemungkinan terjadi salah pengisian. Selain itu, seandainya terjadi kesalahan input dapat segera direvisi tanpa harus menghapus atau mengganti lembar kertas SPT. Sederhana dan nyaman, tidak perlu antri menyampaikan SPT dan bisa dilakukan dimana saja dan darimana saja selama dapat terhubung ke Internet. Sentralisasi Penyampaian SPT PPN bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan dengan aplikasi + sehingga dapat mempermudah konsilidasi pelaporan PPN antar cabang. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan sistem pelaporan SPT dengan aplikasi + sebagai berikut: Memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak sehingga tercipta pelayanan prima Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dicapai karena tidak terlalu banyak bersentuhan antara Wajib Pajak dengan petugas di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih cepat tercapai. Perekaman Data di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa direkam petugas secara manual karena aplikasi e-SPT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan dan akurat karena penjumlahannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem. Sehingga akan terjadi penghematan sumber daya manusia dalam perekaman data SPT di KPP.

Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada KPP dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Petugas pajak tidak perlu lagi menginput data-data SPT ke dalam sistem karena data-data tersebut telah diinput oleh wajib pajak pada saat menyampaikan SPT melalui + . Hal ini berarti mengurangi beban kerja petugas pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Transformasi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak efektif di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Dengan + , sistem pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak akan terus meningkat. Penelitian data SPT di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan tepat karena dilakukan oleh sistem aplikasi. Dapat dengan mudah memprediksi penerimaan pajak yang dapat menjadi pemasukan bagi kas negara secara cepat. Kelemahan sistem Aplikasi e-Filing Namun demikian dengan begitu banyaknya kelebihan sistem penyampaian SPT dengan aplikasi , masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan diantaranya: Di atas kertas, perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan dijital terlihat mudah. Namun di lapangan bisa terjadi berbagai permasalahan. Pada tahap awal penerapan sistem ini di KPP dibawah Kanwil DJP Khusus dan


45


Kanwil DJP Wajib Pajak Besar upload data sering gagal. Pengiriman SPT dijital melalui internet sering macet, sehingga Wajib Pajak sering menyampaikan SPT dijitalnya dalam bentuk disket langsung ke KPP. Wajib Pajak masih harus mengirimkan Induk SPT secara manual. Hal ini dikarenakan kondisi sistem teknologi informasi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengatur tentang validitas dokumen elektronik. Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur keabsahan tanda tangan dijital. Sehingga baik Wajib Pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak belum sepakat akan keabsahan tanda tangan dijital tersebut.

ISSN 2085-4579

Kondisi riil di lapangan, di luar KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk menggunakan aplikasi + masih sangat rendah. Penulis menemukan data di KPP pada Kanwil DJP Jakarta Utara, hanya terdapat 4 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara + . Dampak E-Filing terhadap Penerimaan Negara Untuk melihat apakah penerapan aplikasi + berdampak secara pada tabel 4.1. Tabel 4.1. Realisasi Penerimaan Pajak dan APBN periode 1994-2010

Akses jalur koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga ketika Wajib Pajak akan men-upload data SPT dengan aplikasi + dan kemudian terputus, maka Wajib Pajak harus mengulangnya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak Wajib Pajak yang sudah mengaplikasikan + .

(dalan trilyun rupiah)

Tahun 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 2000

Penerimaan Pajak 37 42 50 63 88 97 97

Penerimaan APBN 66 71 86 102 156 201 205

% 56.1% 58.7% 58.4% 61.6% 56.1% 48.5% 47.5%

Beda

%Beda

4.62 8.54 12.29 25.01 9.70 0.08

12.4% 20.4% 24.4% 39.9% 11.1% 0.1%

2001

159

301

52.7%

61.09

62.7%

2002

176

305

57.8%

17.75

11.2%

2003

204

336

60.7%

27.83

15.8%

2004

281

408

68.9%

76.65

37.5%

2005

347

495

70.1%

66.23

23.6%

2006

409

638

64.1%

62.17

17.9%

2007

491

708

69.4%

81.79

20.0%

2008

659

982

67.1%

167.71

34.2%

2009

652

873

74.7%

(6.58)

-1.0%

2010*)

743

992

74.9%

91.18

14.0%

RERATA

Terdapatnya perbedaan format data dijital yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan ASP serta Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian oleh pihak ASP agar format data dijital yang ada bisa compatible dengan format yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa ASP yang pada tahun 2005 ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi mediator penyampaian SPT banyak yang kemudian tidak dapat lagi berperan sebagai mediator dalam penyampaian SPT secara + dikarenakan hal tersebut. Dari 7 (tujuh) ASP yang terdaftar tahun 2005, berdasarkan data tahun 2010 hanya tinggal 4 (empat) ASP yang masih jalan.

46


21.5%

VXPEHUZZZ¿VNDOGHSNHXJRLG WDUJHWSHQHULPDDQ

Diperlihatkan trend penerimaan negara periode tahun 1994–2010. Sedangkan gambar 4.8. memperlihatkan diagram tentang penerimaan negara pada periode tersebut. Dari tabel 4.1. dan gambar 4.8. terlihat dengan jelas bahwa pada tahun 2008, saat aplikasi + secara nasional diberlakukan, ternyata kenaikan penerimaan yaitu naik 34.2% dibandingkan dengan penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2007.


ISSN 2085-4579

1,200

[dalam trilyun rupiah]

1,000 800 600 400 200 0

Penerimaan Pajak

Penerimaan APBN

Gambar 4.8. Realisasi Penerimaan Pajak dan APBN Periode 1994-2010.

Namun demikian, pada tahun 2009, penerimaan dari sektor perpajakan menurun -1% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2010 target penerimaan negara dari sektor perpajakan cuma meningkat 14%, peningkatan ini masih di bawah rata-rata peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan selama 17 tahun terakhir, yaitu 21.5%. Secara analisis deskripsi kualitatif dapat dilihat bahwa kenaikan ini ternyata hanya bersifat sementara pada tahun dimana aplikasi + diberlakukan. Ini sangat kontradiktif dengan harapan pemerintah, dimana diharapkan dengan diberlakukannya aplikasi + ini dampak kenaikan penerimaan negara dari sektor perpajakan bersifat jangka panjang. Sehingga dikhawatirkan bahwa peningkatan penerimaan dari sektor tahun 2008 terjadi bukan karena faktor pemberlakukan aplikasi + . Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2008 juga terdapat program lain di bidang perpajakan, yaitu pemberian insentif bidang perpajakan dengan adanya sunset policy. SIMPULAN Dari pembahasan yang dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi + yang online dan real time. Aplikasi ini sangat bagus untuk digunakan oleh Wajib Pajak karena akan membuat pekerjaan pelaporan perpajakan menjadi $ demikian masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan aplikasi + karena sosialisasi yang belum begitu gencar dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Di atas kertas, dijital-isasi SPT tidak akan menimbulkan kerumitan tetapi justru lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak akan terbantu dalam proses komputasi serta menjaga konsistensi dan sinkronisasi data SPT. Kelebihan pelaporan pajak dengan aplikasi + sangat berguna baik bagi Wajib Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Secara gamblang kelebihan tersebut meliputi: Bagi Wajib Pajak, dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan aplikasi + Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Selain itu ~ diterimanya SPT secara real time dari Kantor Pajak. Dengan aplikasi + pekerjaan Wajib Pajak menjadi lebih dengan mudah diperbaiki. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya pemberlakuan aplikasi + akan memberikan pelayanan terbaik sehingga diharapkan penerimaan pajak negara meningkat, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta lebih mudah sehingga akan mempercepat penerimaan negara.Kekurangan pada penerapan aplikasi + yang sering muncul di lapangan adalah upload data SPT ke


47


ASP atau ke server Direktorat Jenderal Pajak yang sering gagal atau macet atau bahkan terputus sehingga Wajib Pajak kemudian melaporkan SPT secara manual. Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi + juga masih diwajibkan menyampaikan Induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan dijital. Selain itu, masih seringnya ditemukan format data dijital di ASP yang tidak kompatibel dengan sistem format data pada server Direktorat Jenderal Pajak, sehingga data SPT yang sudah dienkripsi tidak dapat dibaca oleh server Direktorat Jenderal Pajak.

artinya untuk mengetahui fakta penerapan aplikasi + di lapangan.

Dengan diberlakukannya aplikasi + dalam sistem pelaporan pajak, ternyata tidak membawa pengaruh yang

Saran Untuk Penyempurnaan Aplikasi e-Filing

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun pajak 2008 diperkirakan bukan hanya berasal dari pemberlakuan aplikasi + .Hal ini bisa dilihat pada data penerimaan negara seperti tercantum dalam tabel 4.1. dan gambar 4.8. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Masa Datang Tentu tulisan ini masih banyak keterbatasan-keterbatasan untuk penyempurnaan pada penelitian serupa di masa yang akan datang. Penulis mencoba membuat daftar keterbatasan yang ada adalah sebagai berikut: Karena keterbatasan sumberdaya, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder baik dari berita ataupun dari literatur dan laporan keuangan instansi lain. Pada penelitian ini juga tidak dilengkapi dengan kuisioner yang disebarkan baik Wajib Pajak. Kuisioner sangat penting

48

ISSN 2085-4579


Namun demikian, untuk memperkecil dampak tidak dibuatnya kuisioner tersebut, maka penulis kumpulkan data tentang penerapan aplikasi + di lapangan dari beberapa media masa yang berisi keluhan dan masukan terhadap penerapan aplikasi + . Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya dibuat penelitian pemanfaatan aplikasi +

dengan melihat data secara kuantitatif atas dampaknya terhadap penerimaan negara.

Sebagai persiapan, pertama-tama Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan keandalan infrastruktur sistem dijitalnya. Hal ini meliputi sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak termasuk interkoneksi antar KPP di seluruh Indonesia dan program aplikasi SPT yang dibagikan kepada Wajib Pajak. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga harus menempatkan tenaga-tenaga yang terampil dan betul-betul menguasai sistem baru tersebut. Sebagai pengguna, Wajib Pajak juga perlu dipersiapkan dengan baik. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi dan uji coba secara luas sebelum meluncurkan sistem ini ke seluruh KPP. Uji coba serupa telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebelum dikeluarkan peraturan yang mewajibkan pelaporan pajak secara digital bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada 10 KPP tersebut di atas.


ISSN 2085-4579

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Cara Termudah Dan Efektif Lapor Pajak Menggunakan E-Filing Direktorat Jenderal Pajak, http://www.laporpajak.com/laporpajak/ berita/Berita_241005.htm. Detik Publishing. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. 2006. Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN, Peraturan Dirjen Pajak No. 146/PJ./2006. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Tata Cara Penyampaian SPT dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Secara Elektronik (eFiling). Peraturan Dirjen Pajak No. 47/PJ./2008. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. 2010. e-Filing. http://www.pajak.go.id. Jakarta. Erlinda Kusumahati. Makalah Pajak On-Line (SIM), Universitas Pasundan, Bandung. Fajar Prihatno. 2007. E-Filing: Terobosan Baru Penyampaian Kewajiban Perpajakan,

\]]] bosan-baru-penyampaian.html Fekum Ariesbowo. 2010. Modernisasi Pajak dengan 3e. Warta Ekonomi: 23 Mei 2010. http://www.wartaekonomi.com/index.php?option=com_ content&view=article&id=4947:modernisasi-pajak-dengan-3-e&catid=55:egovumum&Itemid=71. Jakarta. ' ' \]]+ $\]]\]]/// keu.go.id. Jakarta Liberty Pandiangan. 2005. e-Filing permudah pelaporan SPT. Bisnis Indonesia 14 Maret 2005. http://www.pajak2000.com/news_detail. php?id=102. Jakarta. Nofrizal. 2009. Pelaporan SPT via Internet. http://pusatperpajakan.blogspot. com/2009/12 Robertus Winarto. 2006. Menuju digitalisasi laporan pajak. http://www.danny darussalam.com Sarah Mey. 2007. E-Filing Perpajakan Segera Direalisasikan Tahun 2008.

=^ /] &page=tax. Jakarta. Tesa Mustika. 2009. Pengembangan e-SPT dan e-Filling pada KPP Pratama,

\]]] Waluyo, 2010. Perpajakan Indonesia. Buku 1 dan 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.


49

Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi E-Filling secara Online Iim Ibrahim Nur

Recommend Documents