Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta

Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta Penulis : Eliutsar Milla Sepliana Setyowati Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Abstrak Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online yang sudah berjalan dalam usaha perhotelan di Provinsi DKI Jakarta, dimana sistem online merupakan salah satu bentuk pengawasan pemungutan pajak hotel dari Dinas Pelayanan Pajak. Seiring pertumbuhan usaha perhotelan di DKI Jakarta dan minimnya pegawai untuk mengawasi penerimaan pajak hotel, pemerintah melakukan penerapan sistem online sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem online tahap dua sudah diterapkan dengan baik. Dan Dinas Pelayanan Pajak melakukan upaya-upaya agar wajib pajak hotel dapat menikmati sistem ini dengan baik. Kata kunci : Pajak Daerah, Pajak Hotel, Online System Abstract This research talk about the evaluation of the online system which has been running in the business of hospitality in jakarta province, where the online system is one form of surveillance tax collection hotel of tax service department.As business growth hospitality in the city and the lack of employees to oversee tax receipts hotel, the government taking the application of the online system in accordance with the gubernatorial regulation 224 2012 and reporting about the payment transaction taxes, business hotel restaurant tax the entertainment tax and parking tax through online system.This research using a method based on technical research qualitative data the study of literature and field studies undertaken in an interview.The conclusion of this research is an online system phase two already properly applied.And dept. of tax making efforts to taxpayers hotel can enjoy this system well. Keywords: local tax, hotel taxes, online system

1 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Pendahuluan Pajak sebagai sumber penerimaan untuk memenuhi APBN dan APBD yang lebih aman dibandingkan dengan pinjaman, tentu memerlukan berbagai langkah strategi kebijakan hukum anti penghindaran pajak, antara lain penyempurnaan peraturan ataupun sistem monitoring pembayaran pajak. Dimulainya reformasi perpajakan tahun 1983 dilanjutkan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia sebagian berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyusun rencana strategis pembangunan yang terdiri dari sembilan pokok sasaran prioritas. Salah satu sasaran strategisnya adalah mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah karena kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di dalam anggaran Pemerintah DKI Jakarta setiap tahunnya cukup besar. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa Dinas Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pelayanan Pajak Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta berada dibawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggungjawab atas keberhasilan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel memiliki kontribusi yang cukup kecil dibandingkan Pajak Daerah lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tetapi Pajak Hotel turut berperan dalam membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah seharusnya dapat mengoptimalisasikan penerimaan sektor perhotelan karena DKI Jakarta sebagai Ibukota merupakan pusat kegiatan ekonomi. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha merupakan lahan yang baik bagi berkembangnya usaha di bidang jasa atau pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara khususnya di bidang jasa perhotelan yang merupakan potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor hotel. Adapun jumlah Hotel di Jakarta sangat banyak jumlahnya. 2 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi yang baik dalam rangka memaksimalkan penerimaan dari segi Pajak Daerah dengan pengawasan secara online sehingga monitoring pajak dapat lebih cepat dan akurat. Sistem online ini diberlakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Online Sistem atas data transaksi pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Dan diperbaharui mulai awal tahun 2013 sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System, yang dilatarbelakangi: a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam penyampaian data transaksi pembayaran sehingga penerimaan pajak menjadi optimal. b. Dengan perkembangan teknologi, maka sarana penghimpun data yang efektif, cepat, akurat, dan efisien saat ini berupa sarana elektronik yang dapat mengawasi data transaksi pembayaran pajak daerah secara real time sehingga memudahkan Wajib Pajak. c. Adanya tuntutan masyarakat melalui DPRD untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi dalam pemungutan pajak d. Sesuai ketentuan yang berlaku, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak berwenang melaksanakan sistem online. Oleh sebab itu, penulis mengangkat masalah tersebut dan membuat beberapa poin permasalahan, yakni : 1. Bagaimana evaluasi penerapan sistem online pajak hotel di DKI Jakarta? 2. Bagaimana upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menghadapi kendala dalam penerapan sistem online pajak hotel? Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 1. Mengevaluasi penerapan sistem online pajak hotel di DKI Jakarta. 2. Menjelaskan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menghadapi kendala dalam penerapan sistem online pajak hotel. 3 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Tinjauan Teoritis 2.1 Teori Evaluasi Kebijakan Evaluasi menurut Dunn yang dikutip oleh Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik terdapat 6(enam) indikator yaitu efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, resposivitas dan ketepatan serta mendefinisikan evaluasi sebagai : “Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (Ratting) dan penilaian (Assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Nugroho, 2003: 181).

2.2 Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2003, p. 51), Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah yang berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Pajak Daerah dapat disebut juga sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Tengku Ida Fitri, dalam Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012, p.202) Di Indonesia, pengaturan pajak daerah secara garis besar diatur oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk memungut pajak lainnya yang berpotensi untuk

dipungut

tergantung kemampuan daerah masing-masing agar daerah dapat

memaksimalkan penerimaannya dari pajak. Bird mengemukakan beberapa ciri pajak daerah, yaitu : “A “truly local” tax might be defined as one of that is : a. Assessed by a local government. b. At rates dedicated by that government. c. Collected by that government; and d. Whose proceeds accrue to that government.” 4 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Dari definisi ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Bird tersebut, menggambarkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dinilai oleh pemerintah daerah,

tarif ditetapkan oleh

pemerintah daerah, dipungut oleh pemerintah daerah dan penerimaannya digunakan utuk kegiatan pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain kewenangan pajak daerah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah, namun menurut Bird, pajak daerah yang ada hanya memenuhi satu atau dua dari karakteristik yang benar-benar pajak daerah.

2.3 Pajak Hotel Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005, 246). a. Hotel

adalah

bangunan

yang

khusus

disediakan

bagi

orang

untuk

dapat

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran. b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum. c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. e. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.4 Pemungutan Pajak Hotel Keberhasilan suatu daerah dalam rangka otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana daerah tersebut menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatannya. Pajak sendiri memiliki berbagai fungsi (Nurmantu, 2005), yakni : 1. Budgetair (fungsi anggaran) 5 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Yaitu fungsi pajak untuk membiayai pengeluran pemerintah terkait dengan pengeluran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. 2. Regulerend (fungsi mengatur) Yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat, dibidang sosial atau ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah. 3. Redistribusi pendapatan Yaitu pajak yang sudah dipungut digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dalam beberapa literature, terdapat empat sistem pemungutan pajak (Ilyas & Burton, 2007), yakni : a. Official Assessment System b. Semi Self Assessment System c. Self Assessment System d. Withholding System Dari keempat sistem pemungutan pajak tersebut yang sering digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia ialah Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding System.

2.5 Sistem Informasi Manajemen Istilah Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System sebenarnya menunjukkan sistem-sistem informasi fungsional yaitu system-sistem informasi yang diterapkan di fungsi-fungsi organisasi. Sistem Informasi Manajemen terdiri dari Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Produksi dan lain-lain. Sistem Informasi Manajemen ini mulai berkembang di Amerika Serikat awal tahun 1970, yang digunakan untuk memberikan informasi kepada manajer-manajer fungsional (Jogiyanto, 2003: Istilah sistem informasi berbasis komputer mempunyai makna yang sama dengan Sistem Informasi Manajemen, hanya ditambahkan istilah berbasis komputer untuk menekankan bahwa ada penggunaan teknologi komputer pada sistem tersebut. Kenyataannya semua Sistem Informasi Manajemen yang ada sekarang ini sudah berbasis teknologi komputer, dengan menyediakan informasi yang lebih baik dan lebih efisien dan suatu kemampuan untuk berinteraksi dengan lebih cepat. (Edward, 2001: 65) 6 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian, penulis mencari pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian agar mendapatkan informasi yang nantinya dapat dianalisis sehingga dapat mengetahui jawaban atas permasalah yang diangkat, yakni mengevaluasi penerapan sistem online pajak hotel di DKI Jakarta dan menjelaskan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menghadapi kendala dalam penerapan sistem online pajak hotel. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam cross sectional study, karena meneliti satu bagian dari fenomena sosial pada suatu waktu tertentu dan tidak

bermaksud

dibandingkan

dengan

penelitian

sebelumnya.

Berdasarkan

teknik

pengumpulan data, penelitian ini termasuk ke dalam kategori teknik pengumpulan data secara kuantitatif dimana data yang diambil berbentuk angka-angka. Data-data tersebut diambil menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan didapat dari skripsi, tesis, buku-buku, undang-undang, internet, ketentuanketentuan dari instansi pemerintah serta dokumen lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan dua cara, pertama dengan observasi langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data primer dan dokumendokumen lain yang diperlukan. Cara yang kedua dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini.


Hasil dan Pembahasan Sistem online ini sudah disosialisasikan sejak tahun 2008. Wajib pajak yang berpartisipasi masih sangat minim hanya 22 Wajib Pajak dari 1.580 wajib pajak Hotel yang ada di DKI Jakarta atau sekitar 2% Wajib Pajak Hotel yang baru menggunakan sistem online. Setelah adanya perubahan vendor yang digunakan untuk online system sejak 2013, wajib pajak hotel yang berpartisipasi mengalami peningkatan yaitu 191 Wajib Pajak dari 1.671 wajib pajak hotel yang ada di DKI Jakarta atau sekitar 11% wajib pajak hotel yang telah menggunakan sistem online ini. Pada penelitian ini akan dijawab mengenai pertanyaan penelitian pada Bab 1 mengenai evaluasi penerapan sistem online pajak hotel di DKI Jakarta dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menghadapi kendala dalam penerapan sistem online pajak hotel.

4.1.

Evaluasi Online System Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan fasilitas yang

memadai dan mendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik. Fasilitas ini disediakan agar Wajib Pajak Hotel tidak lagi menolak untuk melakukan online system. Sistem ini dipersiapkan sebaik mungkin untuk memfasilitasi dan mamanjakan wajib pajak dalam hal pajak hotel yang dipungut.

4.1.1 Evaluasi Online System dilihat dari Indikator Efektivitas Penerapan sistem online dianggap sudah cukup efektif sebagai faktor peningkatan daerah, karena sistem online ini berfungsi sebagai alat pencegah penggelapan pajak dan pembayaran secara autodebet. Sistem online ini adalah sebagai alat pengawasan omzet saja dan pengawasan administrasi. Memang apabila dilihat secara angka, penerimaan Pajak Hotel semenjak tahun 2012 hingga 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal itu bisa dikaitkan dengan adanya sistem online ini, karena dilapangan sudah ada 191 hotel yang menggunakan sistem online ini dari sekitar 1.671 hotel yang ada di DKI Jakarta. “Dilihat dari segi keefektifannya baru untuk hotel berbintang, karena sistem hotel ini baru bisa dijangkau untuk hotel-hotel kalangan atas saja. Tapi pemerintah sudah membuat sistem juga kok untuk wajib pajak yang belum menggunakan computer. Jadi nanti akan jauh lebih keliatan lagi hasil yang didapat pemerintah daerah. ” (W.P. Purba, Jakarta, 18 Mei 2014) 8 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

Hal ini dikatakan W.P. Purba karena dari 1.671 hotel yang ada di DKI Jakarta, baru hanya hotel-hotel yang kalangan atas saja yang menggunakan sistem online ini karena sistem yang digunakan hotel bisa terkoneksi dengan alat yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan akan dikatakan lebih efektif lagi apabila sistem online ini dapat menjangkau semua kalangan hotel berbintang maupun hotel kelas bawah.

4.1.2 Evaluasi Online System dilihat dari Indikator Efisiensi Jika dibandingkan dengan sistem yang terdahulu, sistem yang sekarang dipergunakan lebih baik karena selain sudah terintegrasi ke Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak sistem ini sudah langsung membayar atau autodebet ke bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah secara otomatis untuk pembayaran pajak hotel yang terhutang. Hal ini diungkapkan oleh “Sistem ini lebih gampang, karena wajib pajak tidak perlu repot-repot lagi untuk bayar ke bank karena sudah di autodebet langsung sama bank-nya. Wajib pajak tinggal mantau aja untuk transaksi mereka dan hitung pajaknya sesuai dengan yang mereka terima. Kalau dulu kan kita hanya liat transaksi mereka aja.” (Suci, Jakarta, 23 Mei 2014)

Pernyataan ini menunjukan cara bagaimana Dinas Pelayanan Pajak mengawasi penerimaan hotel agar tidak ada transaksi yang disembunyikan. Bisa dilihat lagi manfaat dari sistem online ini bahwa tugas Dinas Pelayanan Pajak jadi lebih ringan. Selain itu dengan adanya sistem online diharapkan juga akan memperkecil prasangka buruk yang ditimbulkan Fiskus atau Petugas Dinas Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak mengenai pajak mereka yang disembunyikan maupun sengaja tidak disetorkan dan sebaliknya. Prasangka buruk juga dapat timbul diluar dari pihak lain misalnya pada saat pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai hasil pendapatan daerahnya, Petugas Dinas Pelayanan Pajak akan dengan mudah menunjukkan record atau catatan yang diambil dari sistem online. Hal seperti ini akan menjadi minimal dengan adanya sistem online.


4.1.3 Evaluasi Online System dilihat dari Indikator Perataan Pajak Hotel online ini sudah dilandasi dengan peraturan yang mengikat, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Online Sistem atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, dan Peraturan Gubernur Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem. Ketentuan tersebut jelas memaksa. Artinya mau tidak mau Wajib Pajak Hotel pada akhirnya semua akan menggunakan sistem online ini sebagai media pengawasan fiskus dan pembayaran pajak hotel secara autodebet. “Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak, karena mereka berbisnis di dalam wilayah policy Jakarta dan Jakarta sudah memiliki aturan online ini. Sebenarnya caranya gampang banget kan, setiap ada wajib pajak hotel yang resistant terhadap suatu aturan, dikesampingkan aja kepentingan lainnya dengan alasan “aturan ini tidak bisa kami penuhi dulu, karena belum menjalankan sistem dari kami”. Itu memang tidak efektif yah, tapi memang butuh cara seperti ini. Karena pada dasarnya sifat manusia harus ada yang dipaksa dulu. Tapi pemaksaan demi kebaikan semua, untuk ketertiban.” (Hamilah, Jakarta, 28 Mei 2014)

Dengan adanya peraturan yang mengikat sistem online ini, akan mengikat pula kepada wajib pajak hotel yang belum menggunakan sistem online. Sudah seharusnya sistem pajak online yang di rancang sejak tahun 2006 ini terlaksana dengan baik. Dengan adanya punishment atau sanksi apabila tidak menerapkan sistem online ini akan mempermudah fiskus untuk melakukan pemasangan sistem online ini secara menyeluruh. Yang pada akhirnya suka atau tidak suka seluruh wajib pajak hotel akan menggunakan sistem online ini. Begitu juga dengan yang diungkapkan ”Ya, betul. Kalau wajib pajaknya tidak mau diterapin online sistem, maka ada konsekuensinya dong. Kan itu udah peraturan dari pemerintah. Jadi mau ga mau harus ditaati. Ya toh ini juga untuk masyarakat juga nantinya. Kan itu juga uangnya konsumen yang kita pungut. Jadi wajib pajak harus mau terapin sistem ini. Untuk 10 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

menerapkan sanksinya juga kita meminta bantuan dari pihak-pihak terkait juga.” (Posman Sitorus, Jakarta, 23 Mei 2014)

4.1.4 Evaluasi Online System dilihat dari Indikator Responsivitas Kemudahaan dan kesederhanaan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah mendapat sambutan positive dari wajib pajak, seperti yang diungkapkan Surya staff Accounting salah satu hotel “Sistem online ini kita tidak usah repot-repot perporasi bill. Masalahnya kan perporasi bill itu kan ribet, kita mesti anter billnya ke Sudin Pajak, terus selesainya ga sebentar lagi. Terus dua minggu tiga minggu bill kita udah abis. Bolak balik jadinya. Ribet juga kan kitanya. (Surya, Jakarta, 19 Mei 2014)

4.1.5 Evaluasi Online System dilihat dari Indikator Ketepatan Bila dilihat dari peraturan yang berlaku penerapan sistem online ini sudah berjalan dengan sebagaimana yang telah ditentukan. Sistem online merupakan program yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawasan penerimaan pajak yang menggunakan sistem yang telah disediakan serta dalam rangka mempermudah wajib pajak dalam pengelolaan pajak daerah yang dipungut. Untuk pajak hotel, pemerintah masih mengusahakan agar wajib pajak yang menerapkan sistem online meningkat setiap bulannya. Sehingga penerapannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan “Untuk wilayah selatan memang jumlah wajib pajaknya ga terlalu banyak karena di selatan kebanyakan itu untuk perumahan. Tapi walaupun sedikit wajib pajak hotel yang sudah online itu terbilang banyak. Sampai saat ini sistem yang ada udah berjalan baiklah. Masih blm ada keluhan yang terlalu berat. Paling masalah koneksinya aja.” (W.P. Purba, Jakarta, 18 Mei 2014)

4.1.6 Evaluasi Online System dilihat dari Indikator Kecukupan Kewajiban yang telah dilakukan dengan baik akan menuntut hak, begitu pula sebaliknya kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik akan akan mendapatkan kendala. Inilah mengapa muncul kendala-kendala yang harus dihadapi agar suatu kebijakan itu dapat 11 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi Indonesia kini sedang menuju good governance yang menuntut pelayanan yang lebih mudah namun berkualitas. Ada beberapa kendala yang timbul baik bagi pihak fiskus yang memberikan pelayanan pajak maupun wajib pajak itu sendiri. 1. Anggaran yang besar Penyempurnaan guna kemudahan terus dilakukan Dinas Pelayanan Pajak bersama dengan vendor pihak ketiga pemenang tender. Penyempurnaan dan pembaharuan ini selain disesuaikan dengan sistem yang digunakan oleh wajib pajak hotel, penyempurnaan dan pembaharuan ini dapat juga dilakukan apabila alat sistem online tidak ada dipasaran umum. “Nah, ini termasuk kendala juga. Karena suatu perusahaan kan juga ingin terus meningkat termasuk sistemnya, nah kita juga harus menyesuaikan terus untuk sistem online ini. Atau misalkan kita melakukan perubahan peraturan terkaitnya, otomatis sistemnya juga akan disesuaikan ulang. Tapi kalau untuk permasalahan dari sisi tekhnologi, pasti ada solusinya lah, Cuma masalah dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan.” (Posman Sitorus, Jakarta, 19 Mei 2014) 2. Jaminan kerahasiaan data wajib pajak Kendala lainnya bagi petugas pajak adalah jaminan perlindungan data kerahasiaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Aplikasi sistem pajak hotel online ini berisikan data-data yang dimiliki oleh wajib pajak hotel seperti identitas diri, nama, alamat dan bahkan omzet pendapatan mereka dapat terlihat pada sistem online ini yang sifatnya rahasia. “Mungkin di sini pada saat itu orang belum banyak yang tau mengenai sistem online ini. Dan memang kita harus meyakinkan kepada wajib pajak bahwa ini adalah aman. Tidak bisa dia kalau kita tidak meyakinkan bahwa itu aman, bahaya. Tidak akan mau itu pihak hotelnya pakai sistem online.” (W.P. Purba, Jakarta 18 Mei 2014) 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kendala ini merupakan kendala yang sudah umum. Karena sumber daya manusia yang paham mengenai sistem online ini masih terbatas dipihak Dinas Pelayanan Pajak, pihak wajib pajak maupun pihak Bank BRI. Pegawai Dinas Pelayanan Pajak yang mengerti tentang sistem online hanya sedikit. Dinas Pelayanan Pajak yang menangani sistem online ini adalah Bidang Informasi Pajak Daerah. Seperti yang diungkapkan


“Ini memang udah jadi masalah dari dulu sih. Kita udah berusaha minta ke BKD supaya stafnya ditambah, tapi sampai sekarang kita masih nunggu keputusan. Memang sih udah ada beberapa yang masuk ke dinas kita, tapi kebanyakan yang tidak kompetan sama bidang ini, jadi mereka ga ditempatin disini. Jadi ya agak sulit deh kita untuk mengantisipasi kalo ada masalah.” (Posman Sitorus, Jakarta, 23 Mei 2014) 4. Kendala terhadap jaringan Sistem online iang diterapkan saat ini menggunakan jaringan fiber optic. Jaringan ini masih sangat riskan karena masih berbasis kabel. Kabel yang dipakai pada saat ini adalah kabel tanam. Ini menjadi suatu kendala karena pada umumnya jaringan menggunakan provider yang telah ditentukan masing-masing pihak. Sedangkan hampir semua provider menggunakan kabel tanam yang dimana kabel tersebut ditanam di jalan atau di trotoar. Dan sering kali adanya suatu perbaikan, contohnya perbaikan jalan, perbaikan listrik maupun perbaikan provider itu sendiri. Jadi jaringan itu sering terganggu karena adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. “Masalah jaringan ini sih yang paling repot. Karena kita masi pake fiber optic. Jadi masi suka ada gangguan kalau lagi ada perbaikan atau galian di jalan-jalan. Jadi kadang-kadang terputus, jadi kita ga bisa lihat transaksinya secara langsung deh.” (Posman Sitorus, Jakarta, 23 Mei 2014) 5. Kesiapan wajib pajak itu sendiri Bagi Wajib Pajak Hotel yang belum terpasang sistem online ini perlu memahami dan menguasai maksud dari penerapan online sistem tersebut. Pengetahuan ini untuk melihat sejauh mana sistem online berperan penting dalam mensukseskan pengawasan pajak hotel. Bagi beberapa wajib pajak terlihat takut untuk menerapkan sistem ini. “Sudah direncanakan, tapi belum tau kapan akan direalisasiin. Tunggu aja kabarnya. Kita masi nyelesain untuk usaha yang lain dulu karena skupnya lebih kecil dari hotel ini. Ya kira-kira 5 bulan lagi lah.” (Arifin, Jakarta, 16 mei 2014)

4.2

Upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta Menghadapi Kendala dalam Penerapan

Sistem Online Pajak Hotel Kebijakan yang disertai dengan kewajiban sudah pasti disertai pula dengan adanya hak dan sanksi. Kewajiban yang telah dilakukan dengan baik tetap menemui kendala dalam 13 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

pelaksanaannya. Inilah mengapa muncul upaya-upaya yang harus dilakukan agar suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Indonesia kini sedang menuju good governance yang menuntut pelayanan yang lebih mudah namun berkualitas. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan baik dari pihak fiskus yang memberikan pelayanan pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri. 1. Sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan Salah satu cara yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak adalah sosialisasi secara terus menerus. Tidak semua Wajib Pajak Hotel mau membuka sistem administrasinya, memperlihatkan omzet dan yang lainnya. Jadi penting bagi Dinas Pelayanan Pajak untuk melakukan sosialisasi agar Wajib Pajak Hotel mengerti dan paham mengenai pentingnya pemberlakuan secara keseluruhan sistem online ini kepada seluruh Wajib Pajak Hotel. Sosialisasi tidak cukup hanya dengan pemaparan saja, tapi dapat juga dilakukan uji coba langsung kedalam laboratorium yang disediakan oleh Dinas Pelayanan Pajak agar Wajib Pajak Hotel mengetahui seberapa jauh data yang akan diambil oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam pemenuhan pengawasan mereka melalui sistem online tersebut. Tingkat pemahaman Wajib Pajak Hotel mengenai sistem online yang beragam ini merupakan konsekuensi bagi pihak fiskus atau petugas Dinas Pelayanan Pajak bersama dengan vendor pihak ketiga untuk selalu memberikan sosialisasi sepenuhnya untuk mendapatkan kesatuan persepsi dan kepercayaan Wajib Pajak Hotel tersebut untuk mau menggunakan sistem online ini secara sukarela. “Untuk mengatasi kendala yang terjadi, maka kita harus sosialisasi dengan baik. Setelah sosialisasi berjalan dengan baik, maka dilakukan pelatihan mengenai sistem online kepada wajib pajak. Selanjutnya, mengenai masalah knowledge yaitu knowledge dibangun dari kedua belah pihak dengan sosialisasi. Kompetensi mengenai sistem online harus dibangun, yang berisi antara lain knowledge kedua belah pihak antara fiskus dan wajib pajak, values atau nilainilai yang dibangun mengenai keuntungan atau benefit dari sistem online. Cara lainnya adalah harus ditingkatkan empati dari fiskus sehingga wajib pajak yang ragu menjalankan sistem online bisa menjadi suka dan mau menjalankan sistem online tanpa merasa terbebani. Cara lainnya adalah pemerintah daerah harus membangun konsep benefit received sehingga waib pajak mau untuk melaksanakan sistem online karena ada manfaat yang diterimanya. Dan yang utama adalah Dinas Pelayanan Pajak harus membangun kepercayaan dari wajib pajak hotel 14 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

mengenai keamanan data dalam pelaksanaan sistem online.” (W.P. Purba, Jakarta, 18 Mei 2014) Pertama kali sosialisasi dilakukan dikalangan intern Dinas Pelayanan Pajak dengan vendor pihak ketiga, disini Dinas Pelayanan Pajak diberikan pengetahuan oleh vendor pihak ketiga mengenai prosedur sistem online itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi lebih dulu kepada petugas pajak ini diharapkan akan membekali fiskus mengenai tekhnologi yang berkaitan dengan sistem online ini. Apabila fiskus sudah dibekali pengetahuan yang matang, maka secara otomatis fiskus akan dapat melakukan sosialisasi dengan Wajib Pajak Hotel bersama dengan vendor pihak ketiga pembuat sistem online ini. Sasaran utama sosialisasi ini adalah Wajib Pajak Hotel yang sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi oleh Dinas Pelayanan Pajak. 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap Penyediaan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap juga merupakan konsekuensi bagi pihak fiskus terkait dengan sistem pengawasan pajak hotel online ini. Penyediaan alat untuk menjalankan sistem online ini sudah selayaknya disediakan oleh fiskus. Akan menjadi kontroversi apabila alat yang digunakan untuk menjalankan sistem online ini menjadi biaya Wajib Pajak Hotel, karena pemahaman Wajib Pajak hotel adalah sistem ini lebih condong untuk kepentingan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus bukan untuk kepentingan Pihak Hotel itu sendiri. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pada saat ini jaringan yang dipergunakan untuk menerapkan sistem online ini masih menggunakan wireless dimana wireless ini masi sering terjadi trouble. Dinas Pelayanan Pajak sedang mengupayakan agar jaringan tersebut menggunakan fiber optic yang dilihat dari segi keamanan dan kenyamanannya lebih bagus daripada wireless. Rencana ini sesuai dengan wawancara “Untuk jaringan yang ada, kita lagi mengupayakan pakai fiber optic sih. Karena masalah yang tadi itu, jalanan sering digali. Kalau pakai fiber optic kan berbasis kabel yah. Jadi ga perlu lagi pakai satelit yang lebih merepotkan. Ya memang sih jatohnya lebih mahal. Tapi kan demi tercapainya hasil yang maksimal ya gapapalah.” (Posman Sitorus, Jakarta, 19 Mei 2014) 3. Penerapan aturan yang berlaku


Taat asas dalam hal ini bagi Wajib Pajak Hotel yang menggunakan sistem online adalah mereka sudah berkomitmen kepada Dinas Pelayanan Pajak untuk tidak menyembunyikan data pajak daerah nya. Karena dengan mempersilahkan fiskus masuk ke dalam data sistem merekasecara langsung menunjukkan bahwa mereka memang sudah taat asas. Pajak Hotel online ini sudah dilandasi dengan peraturan yang mengikat, yaitu PERDA Provinsi DKI Jakarta No 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, PERDA No 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Online Sistem atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, dan Peraturan Gubernur Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem. Ketentuan tersebut jelas memaksa. Artinya mau tidak mau Wajib Pajak Hotel pada akhirnya semua akan menggunakan sistem online ini sebagai media pengawasan fiskus. Bila wajib pajak sudah dihimbau dan tidak mau menerapkan sistem online maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin dari dinas-dinas terkait seperti izin dari Dinas Pariswisata. “Jadi kalau wajib pajak sudah kita undang tapi ga hadir, kita tetap melakukan panggilan ke-2 dulu biasanya. Kalau ga dating juga, ya sesuai dengan peraturan yang ada kita akan bersurat ke dinas pariwisata untuk mencabut izin mereka. Ya itu udah jalan keluar terakhirlah supaya wajib pajak itu kapok jadi mau untuk nerapin online system ini. Ya walaupun sampai sekarang belum ada sih yang dicabut izinnya. Karena kita pasti mengusahakan agar wajib pajak itu mau untuk online.” (W.P. Purba, Jakarta, 18 Mei 2014)

Dengan adanya peraturan yang mengikat sistem online ini, akan mengikat pula kepada Wajib Pajak Hotel yang belum menggunakan sistem online. Sudah seharusnya sistem pajak online yang di rancang sejak tahun 2006 ini sudah menyeluruh. Dengan adanya sanksi apabila tidak menerapkan sistem online ini akan mempermudah fiskus untuk melakukan pemasangan sistem online ini secara menyeluruh. Yaitu berupa pencabutan izin dari dinas yang terkait. Dan pada akhirnya suka atau tidak suka seluruh Wajib Pajak Hotel akan menggunakan sistem pengawasan pajak hotel seacara online ini.


Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang dilakukan mengenai penerapan sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel dapat disimpulkan bahwa : 1. Evaluasi penerapan sistem online tahap dua dapat dilihat dari 6(enam) indikator. Pertama indikator efektivitas hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang sudah menggunakan sistem online sudah berjalan dengan baik dan minimnya gangguan yang terjadi. Kedua indikator efisiensi dapat dilihat dari yaitu untuk memberikan kemudahan yang akan dirasakan fiskus untuk pengawasan setiap transaksi yang terjadi dalam hotel tersebut dan kesederhanaan bagi wajib pajak hotel. Ketiga indikator perataan dapat dilihat dari wajib pajak yang akan diterapkan sistem online itu sendiri tanpa dibatasi kriteria apapun walaupun sistem online baru diterapkan baru sebagian kecil dari hotel yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Keempat indikator responsivitas dari wajib pajak sangat terbuka karena dianggap lebih meringankan pekerjaan wajib pajak. Kelima indikator ketepatan dapat dilihat dari pemaparan tersebut dirasakan sistem online ini belum memberikan kontribusi yang besar bagi kenaikan penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta ini tapi untuk pencapaian penerimaan pajak hotel sudah cukup signifikan melihat perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keenam indikator kecukupan dapat dilihat dari diberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan-nya, adanya kendala sistem online ini sendiri bagi kedua belah pihak. 2. Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan beberapa upaya untuk menangani kendalakendala yang terjadi dalam penerapan sistem online seperti sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, dan penerapan aturan yang berlaku.

Saran Adapun saran yang diberikan dalam penelitian mengenai penerapan online system ini adalah : 1. Dinas Pelayanan Pajak melakukan pengawasan yang lebih baik bagi wajib pajak yang telah menerapkan sistem online karena sistem online ini masih mempunyai kendala dalam penerapannya. Jadi Dinas Pelayanan Pajak bekerjasama dengan pihak Bank BRI 17 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

untuk mengawasi sistem yang berjalan agar pada saat terjadi masalah setiap pihak mengetahui dan dapat langsung ditangani. Dan wajib pajak dapat lebih bekerjasama lagi dalam hal mensukseskan sistem online ini. 2. Untuk menghadapi kendala dari penerapan sistem online: a) Sosialisasi online system harus lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak hotel bisa benar-benar memahami maksud dari diterapkannya sistem ini. b) Perawatan alat secara rutin agar sistem yang dipakai tidak ada permasalahan yang mengganggu sistem yang ada. c) Dinas Pelayanan Pajak bertindak lebih tegas lagi terhadap wajib pajak hotel yang belum menerapkan sistem online. Apabila wajib pajak hotel menolak untuk menerapkan sistem online ini maka maka Dinas Pelayanan Pajak dapat memberikan teguran maupun sanksi agar pelaksanaan sistem online tidak hanya dijalankan sebagian wajib pajak hotel.

Kepustakaan 1. Bird, Richard M. Taxation in Developing Countries Fourth Edition, Baltimore and London : The John Hopkins University Press. 2. Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 3. Ilyas, Wirawan B dan Richard Burto. 2007. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat 4. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta : Penerbit Erlangga. 5. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : ANDI. 6. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit 7. Moekijat, 1996. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Mandar Maju. 8. Samudra, A.A. 1996. Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Gramedia. 9. Sulastiyono, A. 1999. Manajemen Penyelengaraan Hotel. Bandung: Alfabeta. 10. Jogiyanto, H.M. 2003. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi. 11. Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 12. Creswell, J.W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. California: Sage Publication. Peraturan Terkait : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. 3. Republik Indonesia, 2010.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.Jakarta 18 Evaluasi penerapan..., Eliutsar, FISIP, 2014

4. Republik Indonesia, 2010.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel 5. Republik Indonesia.2011.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir 6. Republik Indonesia.2012.Pergub No. 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System


Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta

Recommend Documents