ANALISIS PENERAPAN APLIKASI E-FILING DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PENJARINGAN JAKARTA UTARA Dwi Harnita Suhardi, Fany Inasius Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No 27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Phone (+6221) 53696969
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this research was how to know the difference taxpayer reporting before and after the implementation of e-filing in the personal annual tax report. The method used in this research is secondary data, with data obtained from various existing sources. The objects of research is the taxpayer registered in KPP Pratama Penjaringan, North Jakarta, which amount 48.640 in 2013 and 2014, amount 52.742. The results is performed is to determine whether there is an increase in the manual reporting and e-filing in the personal annual tax report. The results achieved in this research is the e-filing system does not affect the taxpayer in the SPT report. The percentage reporting individual taxpayers in 2013 to manually 28.85% in 2014 amounted to 31.60%, while e-filing in 2013 of 0.10% in 2014 amounted to 2.10%. The conlusion that the taxpayer is still much to SPT report manually rather than e-filing system. ABSTRAK Tujuan penelitian, ialah mengetahui perbedaan pelaporan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Objek penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara Tahun 2013 yang berjumlah 48.640 dan Tahun 2014 yang berjumlah 52.742. Analisis yang dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan dalam pelaporan secara manual dan e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sistem efiling tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Persentase Pelaporan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013 secara manual 28,85% pada tahun 2014 sebesar 31,60%, sedangkan secara e-filing tahun 2013 0,10% pada tahun 2014 sebesar 2,10%. Kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi masih banyak melaporkan SPT Tahunan secara manual daripada sistem e-filing. Kata Kunci : Pelaporan, Wajib Pajak, SPT Tahunan, e-Filing, Manual.
1
2
PENDAHULUAN Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Untuk melaksanakan dan membiayai seluruh pelaksanaan pembagunan serta pengeluaran rutin lainnya, maka negara membutuhkan sumber pendapatan. Dengan melihat dari sudut pandang tersebut, maka peranan pajak menjadi sangat penting bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar. Oleh karena itu, untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembagunan bisa dibiayai. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifaan pengumpulan pajak adalah kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Salah satu kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan adalah pemenuhan kewajiban pembayaran pajak beserta pelaporannya melalui SPT. Kewajiban pembayaran dan pelaporan adalah perwujudan dari sistem self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan, memberikan pelayanaan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Perkembangan era globalisasi sekarang ditandai berbagai macam perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dengan berkembangnya teknologi tersebut didukung juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan di bidang kearsipan yang semakin baik. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi kearsipan tentu saja bersifat praktis dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip teknologi yang telah digunakan oleh berbagai instansi-instansi. Arsip teknologi juga dimanfaatkan oleh Departemen Keuangan untuk mendokumentasikan semua arsip-arsipnya. Arsip elektronik telah dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendokumentasikan arsip-arsipnya. Ini merupakan suatu pembaruan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan ke kepada Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa : “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak”. Untuk menjawab dan menyingkapi meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak di seluruh Indonesia dengan meningkatkan pelayanan yang harus semakin baik dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, efilling adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id ) atau Aplication Service Provider(ASP). “Tax e-filing is one of the e-government services that have been adopted by many developed countries today where the public has to discharge their responsibility to the government via online tax filing” (Azmi, A,C and Bee, N, G,2010). Tujuan dari e-filling yaitu meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada wajib pajak. Hal ini membantu Wajib Pajak dalam menekan biaya dan waktu serta mempercepat proses transaksi dan efisiensi. Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, aplikasi e-filling disediakan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak.Sejak tanggal 1 Februari 2012 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan formulir 1770-S dan 1770-SS melalui website Direktorat Jenderal Pajak secara gratis. Untuk dapat melaksanakan e-filling tersebut, berdasarkan PER-39/PJ/2011 Wajib Pajak harus melakukan terlebih dahulu Permohonan EFIN ( Filling Identification Number ) dan Pendaftaran Kebijakan e-Filling ( E-Filling, 2013, para.10 ). Dengan adanya aplikasi e-filling yang bisa diakses secara gratis dari website Direktorat Jenderal Pajak, berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat. Sistem e-filing menawarkan manfaat bagi wajib pajak, namun tidak demikian tidak semua wajib pajak memanfaatkan sistem ini, hal ini terdapat dalam sebuah jurnal perpajakan yang ditulis oleh Lai, Obid dan Meera (2004), menyatakan: “The e-filing system may offer benefits
3 to improve administrative compliance efficiency, but the benefits gained maybe obstructed by tax user’s unwillingness to accept and use the available electronic services”. Dengan cara efilling ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Sistem efilling juga memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan dan akurasi data, distribusi serta pengarsipan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga dibutuhkan proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika. Berdasarkan penjelasan diatas maka memilih judul “Analisis Penerapan Aplikasi e-filling Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara”
LANDASAN TEORI e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pmeberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).Sedangkan e-FIN adalah nomor identitas yang diberikan KPP tempat WP terdaftar yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filling). Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak (WP) dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-Filling WP tidak perlu lagi menunggu antrian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-Filling adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang dibuat DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang “Tata Cara Penerimaan dam Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi” Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) tanggal 23 Desember 2011 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi” yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
METODA PENELITIAN Jenis data dalam pembuatan skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan sumber data melalui penelitian literature dan penelitian lapangan, seperti observasi (pengamatan) langsung ke KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, dan wawancara dengan pihakpihak yang terkait seperti Seksi PDI dan Seksi Pelayanan.
4
HASIL DAN BAHASAN Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penjaringan Jakarta Utara adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4 Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Penjaringan Jakarta Utara Tahun 2013 - 2014
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2013-2014 Tahun
Wajib Pajak Wajib Pajak Wajib Orang
Orang
Pribadi
Pribadi Non Terdaftar
Aktif
Efektif
2013
47.609
1.031
48.640
2014
51.741
1.001
52.742
Pajak
Orang Pribadi
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi
Dari tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari Tahun 2013 sampai Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 8.43%. Hal ini disebabkan pemahaman wajib pajak mengerti arti pajak itu sendiri. Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan yang menggunakan e-filing harus melakukan permohonan e-FIN terlebih dahulu. Berikut data wajib pajak yang melakukan permohonan e-FIN di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara pada Tahun 2013 – 2014.
Tabel 4.5 Wajib Pajak Orang Pribadi mengajukan permohonan e-FIN pada tahun 2013-2014 di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara Tahun
Permohonan e-FIN diterima
2013
76
2014
1.346
Sumber : Pengolahan Data dan Informasi
Dari tabel 4.5 diatas, menunjukan bahwa wajib pajak yang melakukan permohonan e-FIN pada Tahun 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan wajib pajak memahami tentang penggunaan e-filing. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual karena dianggap masih mudah karena hanya mendatangi langsung ke KPP yang terdaftar dan tidak perlu mengaskses internet. Dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual dan efiling di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara pada Tahun 2013-2014 sebagai berikut:
5
Tabel 4.6 Jumlah WP Orang Pribadi melaporkan secara manual Tahun 2013-2014 Tahun
WP Orang Pribadi
WP Aktif
WP Pengguna
Terdaftar
manual
2013
48.640
47.609
14.035
2014
52.742
51.741
16.666
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi
Tabel 4.7 Jumlah WP Orang Pribadi melaporkan secara e-filing Tahun 2013-2014 Tahun
WP Orang Pribadi
WP Aktif
WP
Terdaftar
Pengguna
e-
filing
2013
48.640
47.609
49
2014
52.742
51.741
1.109
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi
Dari data 4.6 dan 4.7 diatas, Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual lebih banyak daripada wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara e-filing. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pelayanan, bahwa wajib pajak beranggapan melaporkan SPT Tahunan secara manual lebih mudah daripada e-filing. Karena wajib pajak belum mengerti dan memahami tentang pengaplikasian e-filing dan juga tata cara yang dilakukan untuk menggunakan e-filing. Wajib Pajak beranggapan dengan menggunakan e-filing sering terjadi kendala atau kesalahan teknis saat melakukan pengaplikasian e-filing seperti koneksi internet atau jaringan yang bermasalah. Dari tahun 2013 sampai 2014 dapat dilihat persentase pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi secara manual dan e-filing dari tabel berikut:
Tabel 4.8 Persentase Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013-2014 Bentuk Pelaporan
2013
2014
Manual
28,85%
31,60%
e-filing
0,10%
2,10%
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi
Dari tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2013 sampai 2014 lebih banyak manual daripada e-filing. Karena kendala dalam penggunaan e-filing yaitu apabila terjadi humam eror dalam menginput data yang memerlukan tenaga khusus untuk membetulkan atau mengganti data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi e-filing sehingga cukup memakan waktu. Kelebihan sistem e-filling yang diperoleh wajib pajak: 1.
Membantu menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik. Karena sistemnya melalui sarana elektronik, penyampaian SPT dengan aplikasi e-filing dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian barat.
6
2.
Keakuratan dan menghindari kesalahan umum. umumnya aplikasi e-filing yang bagus menyediakan fitur double-checking, yang dimana jika terjadi kesalahan akan menerima pesan eror dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan.
3.
Efisiensi waktu Wajib Pajak cukup duduk di depan computer yang terhubung ke internet untuk melakukan pelaporan, tanpa harus mendatangi KPP.
4.
Mendapatkan realtime acknowledgment (konfirmasi pelaporan pajak) Wajib pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, Nomor konfirmasi langsung diterima Wajib Pajak berupa Nomor Tanda Terima ASP (NTPA), dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) saat itu juga.
5.
Menekan biaya dan mengurangi kertas Wajib pajak dapat mengurangi biaya yaitu wajib pajak tidak perlu datang ke kantor KPP untuk melakukan pelaporan SPT dan mengurangi kertas sehingga DJP dapat mengurangi biaya cetak lembar isian SPT
1.
Kelebihan sistem e-filing yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak : Memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan terbaik sehingga tercipta pelayanan prima Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dicapai karena tidak terlalu banyak bersentuhan antara wajib pajak dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak, sehingga prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih tercapai.
2.
Perekaman Data di KPP dilakukan dengan cepat dan akurat. Perekaman data di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa direkam petugas secara manual karena aplikasi e-SPT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan dan akurat karena penjumlahannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem.
3.
Pengarsipan file Wajib Pajak lebih mudah dan lebih cepat. Pengarsipan file Wajib Pajak lebih mudah dan lebih cepat karena yang diarsip hanya Induk Surat Pemberitahuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-lampirannya sudah tersimpan dalam database Direktorat Jenderal Pajak.
1.
2.
Berdasarkan dari analisis dan wawancara dengan kepala seksi pelayanan di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara, maka kekurangan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Input data sering gagal Pada tahap awal penerapan sistem ini di KPP dibawah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar input data sering gagal. Pengiriman SPT digital melalui internet sering macet, sehingga Wajib Pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk CD langsung ke KPP. Sedikit pengguna sistem e-filing Pada saat di lapangan sedikitnya Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-filing ini dan melaporkan SPT Tahunan secara manual. Karena wajib pajak yang sudah terbiasa dengan penggunaan dokumen, dan jaringan koneksi internet yang sering bermasalah. Sehingga membuat wajib pajak banyak menggunakan sistem manual daripada menggunakan sistem e-filing.
7 Hambatan dan uapaya dalam mengatasi sistem e-filing. Koneksi jaringan internet Dalam strategi perubahan dari sistem manual atau menengah beralih ke sistem yang berbasis teknologi informasi maka harus memperhatikan koneksi internet. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga wajib pajak akan meng-upload data SPT dengan aplikasi e-filing dan kemudian terputus, maka wajib pajak harus mengulangnya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak wajib pajak yang sudah mengaplikasi e-filing. Dalam wawancara yang dilakukan dengan seksi pelayanan maka diharapkan koneksi internet di Indonesia bisa bagus dan baik dikarenakan semuanya akan berbasis pada elektronik, sehingga apabila koneksi tidak stabil akan membuat wajib pajak tidak melaporkan pajaknya dan wajib pajak harus melaporkan pajaknya dengan datang langsung ke KPP. Pengaruh Penerapan e-filingTerhadap Peningkatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Untuk melihat apakah penerapan e-filing berdampak atau tidak secara signifikan terhadap peningkatan pajak penghasilan orang pribadi Tahun 2013 sampai Tahun 2014. Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi: 1. Untuk saat ini e-filing tidak berdampak tehadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dampaknya lebih bersifat jangka panjang yaitu pengumpulan database SPT Tahunan untuk melengkapi analisa potensi pajak di tanah air. 2. Data-data karyawan yang melaporkan e-filing nantinya akan di cross-check denngan SPT yang dilaporkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya termasuk pengolahan data dan fakta yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pratama Penjaringan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5.
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara e-filing terlebih dahulu harus mengajukan permohonan e-FIN, kemudian wajib pajak mendaftarkan diri ke situs Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id, wajib pajak menyampaikan SPT secara e-filing, jika Surat Pemberitahuan dinyatakan lengkap oleh Ditjen Pajak, Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik. Kemudian wajib pajak mencetak Induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberi Bukti Penerimaan, ditandatangani ke Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak terdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi melaporkan secara manual maupun secara e-filing mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 2.631 secara manual dan 1.060 secara e-filing. Penerapan e-filing bagi Kantor Pelayanan Pajak Penjaringan untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) memberikan manfaat dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan, kemudahan dalam pengarsipan file atau data Wajib Pajak, pemrosesan data perpajakan menjadi lebih cepat. Kelemahan yang berkaitan dengan e-filing adalah konektivitas jaringan internet yang terputus saat sedang menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan. Penerapan e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Penjaringan Jakarta Utara untuk saat ini tidak berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu: 1. Direktorat Jenderal Pajak lebih mensosialisasikan tentang pengenalan sistem e-filing, tutorial penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media eletronik, baik melalui e-SPT maupun e-Filing kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mendapatkan pemahaman dan dapat menerpakan e-SPT dan e-Filing.
8 2.
3.
4.
Direktorat Jenderal Pajak membuat pernyataan tertulis yang mengakui transaksi elektronik dapat dianggap sebagai transaksi yang sah, sehingga mempermudah wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui e-filing. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Jakarta Utara dapat memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak guna dapat melaporkan SPT Tahunannya secara online menggunakan fasilitas e-filing. Dengan demikian, akan lebih banyak Wajib Pajak yang mengetahui adanya fasilitas pelaporan SPT secara online, dan dapat meningkatkan jumlah pengguna fasilitas e-filing. Sebaiknya DJP mempermudahkan wajib pajak yang mengakses e-filing dengan NPWP yang dimiliki tanpa perlu menyulitkan wajib pajak untuk membuat e-FIN, dengan kemudahan yang diberikan DJP akan semakin banyak wajib pajak yang menggunakan e-filing.
REFERENSI Azmi,A,C and Bee, N, G. (2010). “The Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayers: a Simplified Model” Electronic Journal of e-Government Volume 8 Issue 1 2010, (pp13 - 22), diakses 20 Januari 2015 dari http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=162 Devano, Soni dan Siti Kurnia Rahayu.(2010). Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana. Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Kementrian Keuangan. 2000. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Lai, Ming. L.,Obid, Siti N.S., & Meera, A.K., 2004. Towards An Electronic Filling System: a Malaysian Survey. eJournal of Tax Research, 2, 100-112. Liebert, Tobe. (2001). Electronic Filing: Is its Time Finally Here?. Vol 18 No 6, diakses pada 20 Januari 2015 dari http://www.americanbar.org/newsletter/publications/gp_solo_magazine_home/gp_solo_magaz ine_index/liebert.html Ling-Ming, Lai. (2005). Tax practitioners and the electronic filing system: an empirical analysi. Vol 9, diakses pada 18 Juni 2015 dari http://www.freepatentsonline.com/article/AcademyAccounting-Financial-Studies-Journal/182468604.html Mardiasmo.(2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: C.V. ANDI. Muljono, Djoko. (2011). Panduan Brevet-Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan.Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Nasucha, Chaizi. (2010). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: PT.Grasindo. Nurmantu, Safri. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta: Universitas Terbuka. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dam Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Cara Penyampaian SPT atau Pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak.Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013
Siti, Resmi. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat Waluyo.(2013). Perpajakan Indonesia. Edisi 11, Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat. Winerungan Oktaviane Lidya. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 1 No. 3, September 2013, diakses 17 Januari 2014 dari http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2301/1855 Wowor, Ricky Alfiando,dkk. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan e-Filling. Jurnal EMBA. Vol 2 No 3 September 2014, diakses pada 18 January 2015 dari http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5840/5373
RIWAYAT PENULIS Dwi Harnita Suhardi lahir di kota Palembang pada 27 Juli 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2015.
