ABSTRAK
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Penghinaan Lambang Negara oleh Zaskia Gotik) Oleh Alicia Teresa, Heni Siswanto, Gunawan Jatmiko Email :
[email protected] Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuantujuan hukum dan ide hukum menjadi kenyataan. Apabila kita membahas mengenai ukuran penegakan hukum di Indonesia hal tersebut sangat sulit karena tidak ada tolak ukur yang pasti. Khususnya pengekan hukum terhadap ketertiban umum.kejahatan terhadap ketertiban umum juga dapat didefinisikan sebagai tindak pidana terhadap segala pernyataan di muka umum tentang perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia atau terhadap golongan penduduk, khususnya kejahatan ketertiban umum yang di atur Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 57 a jo Pasal 68 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara. Permasalah dalam penelitian ini adalah proses penegakan hukum pidana dalam kejahatan ketertiban umum dalam kasus Zaskia Gotik. Berdasarkan uraian di atas perlu di lakukan penelitian dengan rumusan permasalahan (1) bagaimanakan penegakan hukum dalam kejahatan ketertiban umum dalam kasus Zaskia Gotik. (2) apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus Zaskia Gotik. Guna membahas permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Datanya selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di lapangan dapat diketehui penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik yaitu berupa penyidikan terhadap pemeriksaan saksi-saksi, dan hasilnya ditingkatkan ke penyelidikan. Kasus ini diberhentikan (SP3) oleh penyidik Polri karena tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk melakukan tahap penegakan hukum selanjutnya. Zaskia Gotik diangkat menjadi duta Pancasila dikarenakan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maksud dan tujuanyna adalah agar lebih keras lagi dalam mempelajari dan memaknai Pancasila. Ini merupakan tindakan yang cukup modern disepanjang perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya faktor penghambat dalam penyidikan berlangsung, dan para saksi bersikap koperatif dalam pemeriksaan berlangsung. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas didalam undang-undang khususnya pada tindak pidana ketertiban umum. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih. aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Dihimbaukan kepada setiap acara-acara televisi yang disiarkan langsung maupun tidak langsung dapat menyiarkan acara yang sesuai dengan norma-norma serta khususnya tidak menjadikan Pancasila sebagai bahan lelucon. Komisi penyiarian Indonesia juga lebih teliti memeriksa progamprogam yang akan disiarkan di televise. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan, Ketertiban Umum
ABSTRACT
AN ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ONPUBLIC ORDER CRIME (A Case Study on State Symbol Insults Committed by Zaskia Gotik) By Alicia Teresa, Heni Siswanto, Gunawan Jatmiko Email :
[email protected] The law enforcement is essentially a process of establishing legal objectives and legal ideas into reality. The boundaries of law enforcement in Indonesia is difficult to set because there is no definite benchmark, particularly against law suppression of public order. The crimes against public order may also be defined as a criminal offense against any public statements about feelings of hostility, hatred or humiliation towards the Indonesian government or against the population, especially public order crimes set by Law Number 24/2009 in Article 57 a jo Article 68 concerning flags, languages and symbols of the state. The problem in this research is formulatedto determine the criminal law enforcement process on public order crimecommitted by Zaskia Gotik. Based on the above description it is necessary to do a research with the formulation of the problems as follows: (1) how is the law enforcementon public order crime in the case of Zaskia Gotik? (2) what is the inhibiting factors in the implementation of law enforcement in the case of Zaskia Gotik? In order to discuss the problems, the researcher conducted a research with normative-empirical approach. The data collection was done through literature study and field study. The data were analyzed using descriptivequalitativeway. Based on the results and discussion of the research, it can be concluded that the law enforcement conducted by the investigator in the form of investigation of the examination of witnesses, and the results are increased to the inquiry process. This case was dismissed (SP3) by the police investigators because it did not have enough solid evidence to conduct the next law enforcement process.The appointment of Zaskia Gotik as an ambassador of Pancasilaaimed to train her accountability for her actions. She is expected to learn harder ininterpreting the value of Pancasila. This is a fairly modern action along the journey of law enforcement in Indonesia. There was no inhibiting factors during the investigation process, and witnesses were cooperative in the examination. It is expected that there will bea strict regulation in the law especially regarding public order crimes. The law enforcement is expected to be fair and to enforce the law thoroughly and fairly. It is also suggested for television programseither on or off air to broadcast events in accordance with the norms and not to make jokes of Pancasila. The Indonesian Broadcasting Commission is also expected to examine the programs on television more thoroughly. Keywords: Law Enforcement, Crime, Public Order
I. PENDAHULUAN Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ideide hukum menjadi kenyataan.1 Apabila kita membahas mengenai ukuran penegakan hukum di Indonesia hal tersebut sangat sulit karena tidak ada tolak ukur yang pasti. Khususnya pengekan hukum terhadap ketertiban umum. Kita sebagai warga negara adalah calon pemimpin bangsa yang harus menghormati atau memaknai apa arti dari lambang negara atau pancasila. Lambang negara bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara. Melainkan sebagai simbol yang di hormati dan dibanggakan sebagai warga negara Indonesia. Negara sebagai tempat masyarakat agar tidak mengganggu dan saling merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Lambang negara mempunyai arti yang lebih spesifik yaitu bangsa yang besar dan negara yang kuat. Dalam sejarah hukum pada zaman sebelum revormasi menunjukan bahwa sistem pengadilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Namun pengadilan dizaman modern lebih mementingkan keadilan yang prosedural, dimana diharapkan keadilan substantif dapat diwujudkan yang sebenarnya hanya merupakan mitos belaka. Karena itu di zaman modern prosedur pengadilan sangat berbelitbelit, perlindungan tersangka diberikan secara berlebihan, peran advokat 1
Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlmn. 83
dibesar-besarkan yang membuat pengadilan menjadi lamban dalam mencapai sebuah kesimpulan dalam sebuah kasus.2 Manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat.3 Seseorang yang melawan hukum adalah tindakan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman atau oleh adat istiadat atau kebiasaan atau tata kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.4 Seseorang yang melawan hukum adalah tindakan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman atau oleh adat istiadat atau kebiasaan atau tata kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.5 Hukum seharusnya membuat penegasan, ia akan bertentangan dengan realita karena pelanggaran sering dilakukan tanpa dilaksanakan sanksi sebagaimana ditetapkan. Masyarakat Indonesia digemparkan terhadap kejahatan ketertiban umum di Indonesia, ada beberapa kasus yang seharusnya ditindak lanjuti sesuai 2
Munir Fuady, Sejarah Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 11 3 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,2011, hlm. 47. 4 A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab,Ghalia Indonesia,1982,hlm.51 5 A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab,Ghalia Indonesia,1982,hlm.51
dengan Undang-undang bahkan malah menjadi meresahkan masyarakat dan adanya kesenjangan terhadap penegakan hukum. Zaskia Gotik membuat pernyataan mengejutkan dalam suatu acara di sebuah stasiun televisi. Saat itu Zaskia Gotik menyebut hari Proklamasi Indonesia jatuh pada tanggal 32 Agustus usai azan subuh, dan mengatakan bahwa lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging. Akibat leluconnya yang menurut banyak orang dianggap kebablasan tersebut, Zaskia di laporkan oleh sebagian masyarakat, salah satunya oleh anggota DPD dan Ormas ke Polda Metro Jakarta. Dalam kasus ini Zaskia gotik terancam hukuman denda Rp 500 juta atau pidana penjara paling lama 5 tahun seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 57 a jo Pasal 68 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara : Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Larangan untuk menghina negara dan lambangnya juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Polda Metro Jaya mengusut dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan oleh artis Zaskia Gotik. Polisi telah membuat laporan utnuk menyelidik kasus tersebut. Penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) terhadap Zaskia Gotik.
Beradasarkan laporan polisi nomor: LP/210/III/2016/PMJ/Ditreskrimsus.6 Menurut Pakar Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana, polisi seharusnya tidak melupakan prinsip utama hukum pidana ketika memeriksa kasus ini, meskipun Zaskia Gotik memenuhi unsur pidana, tetapi belum tentu penyanyi dangdut ini layak dihukum. Sebab, penyidik harus mampu membuktikan adanya kehendak jahat (mens rea) yang ditujukan Zaskia Gotik saat melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini sekali lagi kita harus melihat konteks untuk bisa menilai apakah Zaskia Gotik melawan hukum dan bisa dipersalahkan atau tidak. Sebab, apa yang dilakukan Zaskia Gotik tidak hanya lebih sebatas hiburan saja. Hukum pidana harus tetap menunjung tinggi prinsip ultimum remedium. Artinya, sanksi pidana harus dijadikan senjata pamungkas dalam menyelesaikan suatu kasus. Zaskia Gotik mendatangi gedung MPR untuk membacakan Pancasila oleh ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kardi Karding, dengan alasan kasus ini tidak perlu diperpanjang lagi dan dibesarbesarkan. Lantas apakah guna dari Undang-undang yang telah dibuat dan tidak dijalankan bahkan dianggap seperti itu saja dan Zaskia Gotik diangkat menjadi duta Pancasila.7 Hal itu menurutnya, Karena mendakwahkan Pancasila bukan hanya kepada satu pihak saja namun semua kalangan termasuk pekerja seni. Penegakan hukum tak boleh tebang 6
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt56ec10de8cb12/ini-kata-pakar-pidana-soalkasus-zaskia-gotik. 7 Zaskia Gotik di Angkat Menjadi Duta Pancasila, Kabar Malam Tv one, Jakarta.
pilih. Apalagi laporan dari pelapor telah masuk ke Polda Metro Jaya. Pengegakan hukum terhadap dugaan penghinaan terhadap lambang negara mesti dilakukan, termasuk terhadap Zaskia Gotik. Dengan memberikan penegakan hukum yang pantas sesuai undang-undang adalah menjadi cara yang paling tepat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KETERTIBAN UMUM” Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum dalam kasus Zaskia Gotik? b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus Zaskia Gotik? Penedekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Datanya selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif. II. PEMBAHASAN A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ketertiban Umum Dalam Kasus Zaskia Gotik Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktifitas negara dan masyarakat. Sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum
yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam mengenai setiap kasus hukum. Hukum terdiri daripada peraturanperaturan tingkah laku.8 Jadi hukum yang berlaku pada kasus ini harus sesuai dengan undang-undang. Hukum akan tetap hidup dan berkembang dengan perkembangan masyarakatnya, tegak atas otoritasnya sendiri yang moral dan kultural.9 Penyidik Polda Metro Jaya semakin kuat mengumpulkan beberapa saksi-saksi dalam kasus penghinaan lambang negara yang dilakukan Zaskia Gotik. Kanit 1 Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya, menegaskan dari kesimpulan yang dilakukan sementara yang dilakukan oleh penyidik adalah terdapatnya unsur penghinaan yang dilakukan oleh Zaskia Gotik, sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut kesimpulannya sementara ini arahnya ada unsur penghinaan. Menurut Informasi yang didengar dan kita lihat di televisi, ternyata spontanitas Zaskia Gotik itu memang sengaja mencoret tanggal 17 agustus sebagai jawaban yang benar dan digantikan dengan jawaban yang salah yaitu 32 agustus. Dari pernyataan tersebut para saksi membenarkan hal yang demikian, dan itu hanya bagian dari lelucon yang dilakukan oleh Zaskia dalam acara tersebut. Pemeriksaan kasus perkara Zaskia Gotik atau Syurkianih atau Zaskia Sinta di periksa oleh Cyber Crime Dit 8
Mr. L.J.Van Apeldoorn,Pengantar Ilmu hukum,PT Pradnya Paramita,Jakarta, 2001.hlm 41 9 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2
Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penegakan Hukum yang dilakukan penyidik dalam kasus Zaskia Gotik telah dilakukan upaya hukum berupa di buatkannya laporan polisi nomor LP/210/III/2016/DitReskrimsus, pada tanggal 17 maret 2016. Sehubung dengan laporan polisi tersebut dilakukan penyidikan dan hasil penyelidikan telah di tingkatkan ke proses penyidikan. Selama penyidikan berlangsung telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saksisaksi tersebut diantaranya Zaskia Gotik, Julia Perez, Deny Wahyudi, Raffi Ahmad, Ayu Ting ting, Syahnaz, Ayu Dewi dan beberapa saksi lainnya. Dari fakta-fakta ini menyatakan bahwa benar adanya acara tersebut di media televisi (RCTI). Telah dilakukan juga pemeriksaan ahli dari Dewan Pers, Kementrian Hukum dan HAM, ahli bahasa, dan saksi ahli pidana. Dalam pemeriksaan tersebut laporan polisi yang dilaporkan tersebut tidak memenuhi unsur dari Pasal 57 A jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00. Mengapa demikian tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut, bentuk-bentuk larangan terhadap lambang negara yang di maksud diatas dapat kita lihat unsurunsur pidananya: - Setiap orang - Mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak
Oleh karena itu, untuk dapat dikenakan sanski pidana, orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur pidananya terutama dengan maksud atau dengan sengaja menghina lambang negara dan unsur-unsur pidana itu diperlukan. Atau lebih jelasnya jika seseorang mencoret, merobek-robek objek tersebut secara langsung dalam artian mempraktekan hal tersebut diatas lambang negara secara langsung. Tetapi dalam kasus ini Zaskia Gotik tidak melakukan hal demikian, yang ia lakukan hanyalah menulis 32 agustus sebagai hari kemerdekaan disebuah kertas lembar saja, dan mengucapkan lelucon yang memang sepantasnya tidak boleh di ucapkan, jadi itu tidak memenuhi unsur yang demikian. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama. Pertama apakah dilakukan dengan melawan hukum. Kedua, apakah orangnya dapat di persalahkan. Dalam hal ini, sekali lagi kita melihat konteks untuk bisa menilai apakah Zaskia Gotik melawan hukum dan bisa dipersalahkan atau tidak. Sebab, apa yang dilakukan Zaskia Gotik lebih hanya sebatas hiburan. Tetapi memang perlu kita tekankan lagi bahwa hiburan seperti itu harus memenuhi batasnya. Agar tidak menjadi hal yang salah di artikan masyarakat. Menurut penyidik KOMPOL Joko Handono pidana yang dimaksud adalah berbeda dengan pasal yang diterapkan yaitu Pasal 57 A jo Pasal 68 Undangundang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam kasus Zaskia Gotik ini yaitu berupa pemeriksaan saksi-saksi, dilakukan penyelidikan dan hasilnya di tingkatkan
ke penyelidikan, keterangan ahli dari Dewan pers, Kementrian hukum dan HAM, ahli bahasa dan ahli pidana di Reskrimsus Polda Metro Jaya Pada tanggal 23 mei 2016 sampai dengan 31 oktober 2016 kasus ini berjalan dan kasus ini diberhentikan (SP3) tepat pada tanggal 31 oktober 2016 terdapat kepastian hukum, dihentikannya penyidikan dengan alasan tidak memenuhi unsur delik dan tidak cukup bukti sehingga kasus ini dihentikan.10 Penghentian penyidikan yang di atur Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Seorang penyidik baik Polri dalam mengeluarkan SP3 atas penyidik suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang di atur dalam Undang-undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas sesuatu perkara. Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: (1)Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (2)Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. (3)Dalam hal ini penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai 10
Hasil wawancara dengan Joko Handono sebagai penyidik cyber crime dit reskrimsus polda metro jaya, pada tanggal 6 maret 2017, pukul 11.18 WIB
hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Penyidik Polri dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, dalam melaksanakan tugasnya harus lah sesuai dengan undang-undang. Melakukan penindakan, tindakantindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik yaitu pemanggilan tersangka atau saksi, untuk memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi, ini adalah rangkaian pertama, yang dilakukan penyidik. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi sudah membatasi kebebasan seseorang selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang di atur dalam KUHP maka pelaksanaan pemanggilan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan juga berdasarkan KUHP dan undang-undang yang berlaku. Penyidik sebagai aparat penegakan hukum sudah melakukan penanganan secara professional dan proposional yang dimaksudkan adalah melakukan sesuai dengan keadaan perkembangan teknologi seperti di lakukan pemeriksaan oleh ahli bahasa dalam pemerikasaan saksi ahli dan sesuai dengan bidangnya dan di tangani oleh Dit Reskrimsus yang dimana kasus ini merupakan pelanggaran diluar KUHP. Surat Keterangan (SK) Penghentian penyidikan no: SK.Tap/ 227/X/2016 Dit Reskrimsus, 31 Oktober 2016 telah dihentikan karena tidak cukup bukti atau tidak sesuai dengan unsur Pasal 57 A jo Pasal 68 Undang-Undang
RI Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara.11 Setelah mendengar berita kabar dari penyidik mengenai pemberhentian penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, apakah upaya hukum yang di lakukan oleh penyidik sudah berlaku adil? Banyaknya cemooh yang dilontarkan kepada Zaskia Gotik mengenai kasus penghinaan lambang negara. Masyarakat saat ini telah mengerti betul apa tujuan adanya hukum.Banyaknya pro dan kontra dan tanggapan dari berbagai pihak mengenai kasus Zaskia Gotik. Dasar hukum kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan bersumber pada Pasal 109 ayat 2 KUHP: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, makan penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Keadilan secara grammatical berasal dari kata adil yang artinya seimbang dan tidak berat sebelah. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh oleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah satu sifat hukum disamping kemanfaatan. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat di artikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiaporang secara proposional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap 11
Hasil wawancara dengan Joko Handono sebagai penyidik cyber crime dit reskrimsus polda metro jaya, pada tanggal 6 maret 2017, pukul 11.18 WIB
orang yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip hukum. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali, karena seperti yang kita ketahui hukum itu bersifat adil. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni: subtansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Dimana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dan konsekuen. Dalam kasus Zaskia Gotik alasan penerbitan SP3 (Surat perintah Penghentian Penyidikan) yaitu: 1. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum 2. Tidak ada ditemukannya bukti yang kuat 3. Tidak ditemukannya unsur-unsur atau delik tindak pidana Alasan lebih dalam mengenai penghentian sebuah kasus(SP3) dapat kita uraikan antara lain: 1. Tidak diperoleh bukti yang cukup. Artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika di ajukan ke depan pengadilan. 2. Peristiwa di sangkakan bukan merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana. 4. Apabila tersangkanya meninggal dunia, maka kasus ini di berhentikan. 5. Karena kadaluarsa. Tenggang waktu itu, menurut KUHP, lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan. Alasan hukum mengapa kasus Zaskia Gotik dihentikan yaitu tidak memenuhi unsur deliknya, unsur deliknya itu bahwa seseorang yang disangkakan oleh aparatur hukum negara dan yang fakta dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada itu bukan lambang negara tapi hanya kotak yang ditulis bebek nungging. Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ayat 3 : Lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang negara adalah garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika Lambang negara itu Garuda Pancasila yang bertuliskan Bhineka Tunggal Ika. Kalau hal itu dirusak, dicoreti, di patahpatah baru itu masuk dalam penghinaan lambang negara seperti apa yang tertulis dalam Pasal 57 a jo Pasal 68 Undangundang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Dalam kasus Zaskia Gotik ini tidak memenuhi unsur tersebut. Zaskia Gotik tidak merusak lambang negara dia hanya menulis bebek nungging saja, dan obyek yang di gunakan itu tidak memenuhi unsur. Sehinggal di Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kasus Zaskia Gotik dihentikan (SP3). Hal lain mengapa kasus ini dihentikan.
Seseorang dapat di hukum sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan,harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.12 Jadi disini kita melihat apakah Zaskia Gotik dapat di hukum sekaligus memenuhi tuntuan keadilan dan kemanusiaan jika ternyata tidak terbukti adanya unsut delik tindak pidana. Namun demikian apabila tidak ditunjuk penanggungjawab atas tiap-tiap progam, maka hanya pimpinana badan hukum lembaga penyiaran yang akan bertanggung jawab. Dalam statusnya menjadi duta Pancasila Zaskia Gotik juga mengikuti berbabagai kegiatan-kegiatan, sebagai contoh kegiatan pembekalan Pancasila kepada pekerja seni di Nusantara V gedung DPR MPR RI.13 Zaskia Gotik sebagai kader kehormatan bela negara di Banten yang diadakan oleh Kementrian Pertahanan. Kegiatan yang dilakukan oleh Zaskia gotik dilakukan untuk pengabdianya sebagai duta Pancasila dan mengoptimalkan sebagai duta Pancasila yang di tunjuk oleh Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kardi Karding. Jadi duta yang melekat itu bukan hanya sekedar simbolisi tapi harus dilaksanakan secara rutin.14
12
Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 85 13 Google.co.id/amp/entertainment.kompas.c om/4738310/Zaskia.Gotik.Dipilih.Duta.Panc asila., diakses pada Jumat 7 april 2016 oleh Andi Muttya Ketteng Pangerang 14 Hasil wawancara dengan Eddy Ribut Harwanto sebagai advokat dari Zaskia Gotik , Senin 12 maret 2017, pukul 10.49 WIB
Di setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengabdiannya sebagai duta Pancasila Zaskia Gotik selalu menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan mengucapkan Pancasila, berlajar kembali mengenai maknamakna dari Pancasila itu sendiri serta menghafal Pancasila. Menurut ahli hukum pidana saat pemeriksaan berlangsung menyatakan bahwa Zaskia Gotik terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, karena dalam teori ilmu hukum ada azas actus reus dan mens rea. Actus reus yaitu perbuatan criminal sebagai syarat pemidanaan dan mens rea pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan.15 Memang di akui adanya perbuatan tapi tidak ada niat (voornemen). Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dari bulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila Pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan masing-masing sila tersebut tidak dapat di tukar tempatnya atau di pindahpindahkan, hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis hierarkis yang berarati bahwa kelima sila dalam Pancasila menunjukan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana setiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat di pindahkan.16 Lambang negara atau Pancasila merupakan salah satu simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta symbol identitas wujud ekstitensi bangsa dan negara. Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak Lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan 15
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakrta, 2008 16 Ronto, Pancasila Sebagai Ideologi Dasar Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 1
kehormatan Lambang negara dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 500.00.000,00. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum pada hakekatnya adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.17 Namun penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Seperti yang tertulis pada Pasal 1 angka 9 undangundang nomor 30 tahun 2014 tentang diskresi. B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kasus Zaskia Gotik Saat pemeriksaan berlangsung tidak adanya faktor penghambat yang terjadi dalam kasus ini, semuanya berjalan sesuai prosedur. Dalam kasus ini Zaskia Gotik dilaporkan oleh Fahira Idris sebagai anggota DPD RI, bahwa Fahira Idris melaporkan Zaskia Gotik dengan menggunakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Pasal 154 KUHP, Pasal 155 KUHP itu sudah dijawab di Pasal 63 ayat 2 KUHP, Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Jadi undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang lambang negara itu sah. Jadi ketika ada peristiwa hukum yang terkait masalah penghinaan lambang 17
Erna Dewi dan Friganeti, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan), Graha Ilmu, Bandar Lampung, 2014, hlm. 39
negara maka di tunjukannya pada Undang-undang lambang negara yaitu Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasan dan lambang negara. Pasal 154 KUHP, Pasal 155 KUHP sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitui (MK), tetapi Pasal 154 a belom di cabut.
Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran: Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi masa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.
Laporan polisi antara Fahira Idris, LSM KPK,Ki kusumo,dan anggota cyber crime sendiri itu tidak ada yang merujuk undang-undang penyiaran, seharusnya polisi tunduk pada undang-undang penyiaran karena itu disiarkan langsung oleh televisi, kecuali kalau dihadapkan langsung di muka umum. Jadi pimpinan badan hukum merujuk pada Undangundang penyiaran yang bertanggung jawab termasuk seluruh progam acara. 18
Jika Polisi atau pelapor merujuk pada Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang penyiaran, yang bertanggung jawab dalam pekara ini adalah penanggung jawab atas tiap-tiap progam yang dilaksanakan lembaga penyiaran dan secara umum pimpinan badan hukum lembaga penyiaran yang 19 bertanggung jawab . Dalam penelitian skripsi ini berlangsung ada faktor penghambat yang terjadi pada umumnya. Walaupun didalam kasus ini menurut wawancara tidak adanya faktor penghambar yang terjadi. Menurut Soerjono Soekanto faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah 1. Faktor hukum. Faktor hukum yang dimaksud adalah praktik penyelenggara di lapangan terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Saat kasus ini pertama kali di laporkan, disini banyak sekali pertenangan kepastian hukum dengan menurut pendapat masing-masing pelapor. Sehingga mengapa Zaskia Gotik dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
18
19
Hanya saja mengapa Zaskia Gotik tidak dapat dijadikan tersangka karena sudah melampaui atau sebelum pencabutan pasal tersebut karena kasus Zaskia Gotik terjadi pada tahun 2016 ini adalah alasan hukumnya. Sehingga polisi di cyber crime tidak memiliki cukup bukti yang kuat makanya dihentikan penyidikan (SP3). Kalaupun Zaskia gotik dijadikan tersangka untuk melakukan unsur delik pidana, tidak bisa menggunakan Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, karena Zaskia Gotik menyampaikan ucapan tersebut di siarkan seacara live langsung oleh televisi maka ia tunduk pada Lex specialis deregot lex generali Undangundang penyiaran.
Hasil wawancara dengan Eddy Ribut Harwanto sebagai advokat dari Zaskia Gotik , Senin 12 maret 2017, pukul 10.49 WIB
Hasil wawancara dengan Eddy Ribut Harwanto sebagai advokat dari Zaskia Gotik , Senin 12 maret 2017, pukul 10.49 WIB
2. Faktor penegakan hukum. Kedudukan atau peranan penegakan hukum sangatlah mempunyai peranan penting dalam proses tindak pidana. Guna menegakan keadilan aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Fakta yang dapat kita lihat aparat penegakan hukum melakukan penyelidikan terhadap kasus Zaskia Gotik baik-baik saja. Walaupun pada teorinya bisa saja adanya penghambar dari penegak hukum kualitas penegak hukum yang kurang baik dan kepribadian penegak hukum menangani kasus ini. 3. Fakor sarana dan fasilits pendukung. Seorang penyidik harus mempunyai pendidikan yang cukup sesuai dengan ketentuan sebagai penyidik dan cukupnya fasilitas atau sarana yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan. Tanpa adanya fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Antar lain mencangkup tenaga manusia, peralatan yang memadai, berpendidikan tinggi, terampil serta jujur. Menurut penyidik, penyidik sudah melakukan hal ini sesuai dengan prosedur dan menggunakan fasilitas dan sarana prasarana dengan baik. 4. Faktor masyarakat masyarakat Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum. Ada yang pro dan kontra terhadap kasus ini. Seperti contoh dalam kasus ini, sebagian masyarakat menginkan Zaskia Gotik dikenakan sanksi pidana karena menurutnya Zaskia Gotik melakukan hal penghinaan lambang negara. Tetapi sebagian masyarakat juga
menilai bahwa aparat penegak hukum juga harus jeli dalam memeriksa kasus ini, harus dilihat dulu apakah kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur penghinaan lambang negara atau tidak. 5. Faktor kebudayaan Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu agar manusia dapat mengerti seharusnya bagaimana bertindak, berbuat, dan menentukan sikap yang baik dan benar kepada masyarakat. Banyaknya perbedaan pendapat mengenai kasus ini, tetapi balik lagi kita harus mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jika terbukti melakukan pidana akan terkena sanksi. Saat pemeriksaan di laksanakan tidak ada terjadinya penghambatan, dari dibuatnya laporan polisi sampai tahap penyidikan dan pemeriksa dari para saksi-saksi semua berjalan lancar dan tidak adanya hambatan. Ada 20 lebih saksi yang di periksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada saksi ahli hukum pidana, saksi ahli bahasa, kementrian hukum dan HAM, dan dari saksi ahli hukum pidana menyatakan perbuatan Zaskia Gotik terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Para saksi bisa koperatif saat pemangilan para saksi, memberikan keterangan dengan baik dan tidak berbelit-belit, memberikan keterangan yang jelas kepada penyidik, sehingga kami sebagai penyidik cyber crime dit krimsus bisa meneliti hasil dari keterangan-keterangan para saksi. III. PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan bahwa:
penelitian dan dapat diperoleh
1. Penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum dalam kasus Zaskia Gotik telah di lakukan tahap penyidikan dan di tingkatkan ke tahap penyelidikan. Dilakukannya pemeriksaan saks-saksi yang terdiri dari 20 saksi, dan telah dilakukan juga pemeriksaan ahli dari Dewan Pers, kementrian hukum dan HAM, Ahli Bahasa, saksi ahli pidana . Dalam pemeriksaan tersebut ternyata laporan polisi yang dilaporkan tersebut tidak memenuhi unsur dari Pasal 57 A jo Pasal 68 Undangundang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Pada tanggal 23 mei sampai dengan 31 oktober kasus ini berjalan dan kasus ini diberhentikan (SP3) tepat pada tanggal 31 oktober 2016 terdapat kekuatan hukum tetap atau keppastian hukum, di hentikannya penyidikan dengan alasan tidak memenuhi unsur delik dan tidak cukup bukti sehingga kasus ini dihentikan. Penghentian penyidikan yang di atur Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat Keterangan (SK) Penghentian penyidikan no: SK.Tap/227/X/2016 Dit Reskrimsus, 31 Oktober 2016 telah dihentikan karena tidak cukup bukti atau tidak sesuai dengan unsur Pasal 57 A jo Pasal 68 Undangundang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Dalam statusnya menjadi duta Pancasila Zaskia Gotik juga mengikuti berbabagai kegiatankegiatan, sebagai contoh kegiatan pembekalan Pancasila kepada pekerja seni di Nusantara V gedung DPR MPR RI. Kegiatan yang dilakukan oleh Zaskia gotik dilakukan untuk pengabdianya sebagai duta Pancasila dan
mengoptimalkan sebagai duta Pancasila yang di tunjuk oleh Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kardi Karding. Jadi duta yang melekat itu bukan hanya sekedar simbolisi tapi harus dilaksanakan secara rutin. 2. Faktor penghambat Saat pemeriksaan di laksanakan tidak ada terjadinya penghambatan, dari di buatnya laporan polisi sampai tahap penyidikan dan pemeriksa dari para saksi-saksi semua berjalan lancar dan tidak adanya hambatan. Ada 20 lebih saksi yang di periksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada saksi ahli hukum pidana, saksi ahli bahasa, kementrian hukum dan HAM, dan dari saksi ahli hukum pidana menyatakan perbuatan Zaskia Gotik terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Serta di waktu senjangnya akan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengannya yaitu sebagai duta Pancasila. Para saksi mendatangi kantor direktorat cyber crime dit krimsus Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi sebagai warga negara yang baik, yang di mana setiap saksi-saksi diberikan 20 sampai 21 pertanyaan yang terkait dengan perkara Zaskia Gotik. Para saksi memberikan jawaban dan keterangan sesuai yang di tanyakan. Menurut Prof. Dr. Sanusi Husesin para saksi mempunyai respon yang baik untuk kasus Zaskia Gotik. Para saksi bersifat koperatif dan memenuhi panggilan dari penyidik polda metro jaya. B. Saran Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam undang-undang khususnya pada tindak pidana ketertiban umum. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih. aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat. 2. Dihimbaukan kepada setiap acaraacara televisi yang disiarkan langsung maupun tidak langsung dapat menyiarkan acara yang sesuai normanorma serta khususnya tidak menjadikan Pancasila sebagai bahan lelucon. Komisi penyiaran Indonesia juga lebih teliti memeriksa dalam progam-progam yang akan di siarkan di televisi 3. Diharapakan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak semenah-menah dalam melontarkan sebuh lelucon apalagi yang menyangkut Pancasila. DAFTAR PUSTAKA Apeldoorn. Van L.J M.r. Pengantar Ilmu Hukum Pradnya Paramita. Jakarta
.
2001. PT
Fuady. Munir. 2009. Sejarah Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor Firganeti. dan Dewi. Erna. 2014. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan). Graha Ilmu. Bandar Lampung Halim. Ridwan. A. 1982. Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia. Jakarta
Hamzah. Andi. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta Kansil. C.S.T dan Kansil. S.T. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta Remmelink. Jan. 2003. Hukum Pidana. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Ronto. 2012. Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Balai Pustaka. Jakarta Warasih. Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama. Semarang Wignjosoebroto. Soetandyo. 2013. Hukum Dalam Masyarakat. Graha Ilmu. Yogyakarta Sumber lain Google.co.id/amp/entertainment.kompas .com/4738310/Zaskia.Gotik.Dipilih. Duta.Pancasila., diakses pada Jumat 7 april 2016 oleh Andi Muttya Ketteng Pangerang http://www.hukumonline.com/berita/bac a/ lt56ec10de8cb12/ini-kata-pakarpidana-soal-kasus-zaskia-gotik. No. HP : 081219696394
