BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Beradasarkan PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 99 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Tugas Satpol PP adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Adapun Fungsi Satpol PP adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan
program
dan
pelaksanaan
ketenteraman
dan
ketertiban umum, penegakan Perda dan Pergub; 2. Pelaksanaan
kebijakan
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub; 4. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan
dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Perda, Pergub dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya; 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
Perda dan Pergub. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 memiliki personil sebanyak 101 orang dengan rincian sebagai berikut :
1
I. Susunan Organisasi : 1. Berdasar Golongan dan Jenis Kelamin : Golongan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
I
1
-
1
II
33
1
34
III
50
5
55
IV
8
3
11
Jumlah
92
9
101
2. Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu : a. Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin : Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
SD
1
-
1
SLTP
5
-
5
SLTA
44
3
47
Sarmud/DIII
3
2
5
S1/ D IV
31
-
31
Strata 2
8
4
12
92
9
101
Jumlah
b. Pendidikan dan Latihan Diklat
.
Jumlah
Diklat Pimpinan II
1
Diklat Pimpinan III
4
Diklat Pimpinan IV
8
Diklat PPNS
5
Diksar Pol PP
6
2
3. Pegawai Berdasarkan Usia : Usia
Jumlah
< 20 – 35 Tahun
23
35 – 45 Tahun
22
> 45 Tahun
55
Jumlah
100
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 2. Seksi Penindakan.
d. Bidang Ketenteraman Masyarakat, membawahi : 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 2. Seksi Operasional dan Pengendalian.
e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Susunan Organisasi pada halaman terlampir: II. Sarana dan Prasarana : Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimilki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
3
a.
Kendaraan roda 4
: 14 buah
n. Meja kerja struktural
: 21 buah
b.
Kendaraan roda 2
: 9 buah
o. Meja rapat
: 6 buah
c.
Komputer
: 36 buah
p. Hand Metal Detector
:10 buah
d.
Mesin ketik
: 9 buah
q. Foto tustel
: 6 buah
e.
AC
: 38 buah
r.
Faximile
: 3 buah
f.
Laptop
: 26 buah
s.
Scanner
: 3 buah
g.
Rak besi
: 3 buah
t.
TV
: 13 buah
h.
Almari kaca
: 7 buah
u. Mesin absensi
: 3 buah
i.
Almari kayu
: 5 buah
v.
Megaphone
: 8 buah
j.
Podium
: 1 buah
w. White board
: 6 buah
k.
Server
: 1 buah
x.
Kursi kerja staf
: 91 buah
l.
Kursi lipat
:103 buah y.
Kursi rapat/susun
:100 buah
Meja kerja staf
: 69 buah
m. Kursi kerja struktural : 21 buah
z.
B. Isu Strategis Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Dari permasalahan-permasalahan penegakakkan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Tengah maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani Satpol PP Prov. Jateng, meliputi : 1. Masih tingginya pelanggaran Perda dan Pergub; 2. Tingginya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 3. Tingginya angka
kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam
masyarakat; 4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 5. Masih rendahnya kemampuan anggota Satpol PP dan PPNS
termasuk anggota Satpol PP perempuan; 6. Masih kurang sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
aparat Satpol PP.
4
BAB II PERJANJIAN KINERJA
Pada Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu : a. Terwujudnya
penegakkan
hukum
daerah
yang
mendorong
pencapaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; b. Meningkatnya
keamanan,
ketertiban,
ketentraman
dan
kenyamanan lingkungan di 35 kabupaten/kota; c. Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP prov. dan kab/kota; d. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan; f.
Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP yang kompeten dan Profesional. Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka
untuk mendukung tercapainya visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yaitu Terciptanya Masyarakat Tertib Dengan Iklim
Kondusif
Didukung
Aparatur
Polisi
Pamong
Praja
yang
Profesional. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015 telah menetapkan 9 program dan 38 kegiatan. A. Strategi Guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :
5
1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggar Perda dan Peraturan Gubernur; 2. Meningkatkan pengendalian gangguan tibum tranmas; 3. Meningkatkan sinergitas Satpol PP provinsi dan kab/kota serta instansi terkait; 4. Meningkatkan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kriminal melalui sinergi cegah tangkal gangguan tramtibum dan operasi terpadu; 5. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
masyarakat
untuk
memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan; 6. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP Dengan Penguatan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah Tahun 2015, yaitu sebagai berikut : Sasaran Strategis (1) Terwujudnya penegakkan hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Indikator Kinerja (2) Persentase penindakan pelanggaran Perda
Target (3) 100 %
Program/ Kegiatan (4) Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan: 1. Kegiatan Penyusunan/Revi si Perda 2. Kegiatan koordinasi peningkatan efektivitas pelaksanaan Perda 3. Kegiatan Penegakan Perda Provinsi
Anggaran (5) Rp. 2.649.440.000
Rp. 396.000.000
Rp. 224.000.000
Rp. 2.029.440.000
6
(1) Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan Kab/Kota
Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan di 35 kabupaten/kota
(2) Persentase sinergitas Satpol PP Provinsi dan Kab/kota
Kondusivitas daerah provinsi dan Kab/Kota
(3) 80%
(4)
Program Pemerintahan Umum 1. Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Satpol PP 2. Kegiatan Fasilitasi Forum Aparatur Satpol PP 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS 35 Program Kab/Kota Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan: 1. Kegiatan pembinaan Tranmas 2. Kegiatan monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan Tramtib 3. Kegiatan simulasi Dakhura, penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Kegiatan gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum 5. Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib
(5) Rp. 529.900.000
Rp. 149.300.000
Rp. 149.600.000
Rp. 231.000.000
Rp. 1.378.000.000
Rp. 150.000.000
Rp. 200.000.000
Rp. 170.000.000
Rp. 300.000.000
Rp. 558.000.000
7
(1) (2) Tertanganinya 1. Pengendalian konflik antar dan kelompok penanganan masyarakat, suku ketenteraman dan agama dan ketertiban umum 2. Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kab/kota
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Jumlah kader tibum tranmas yang dibentuk
(3) 35 Kab/Kota
(4)
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan: 100 1. Kegiatan Rakor kejadian Satpol PP Kab/ Kota se Jawa Tengah 2. Kegiatan Evaluasi dan Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bidang Penegakan Perda dan Tramtib di Daerah Perbatasan 3. Kegiatan pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Kegiatan Pengendalian Unjuk Rasa di Lingkungan Prov. Jateng 5. Kegiatan Sarasehan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat 1.350 Program orang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan: 1. Kegiatan pembinaan Tramtib bagi Kasie Tramtib Satpol PP Kab/Kota se Jawa Tengah 2. Rakor Regional Tramtib dan Penegakan Perda
(5) Rp. 1.320.000.000
Rp. 69.650.000
Rp. 170.000.000
Rp. 1.125.000.000
Rp. 100.000.000
Rp. 100.000.000
Rp. 1.320.000.000
Rp. 120.000.000
Rp. 80.000.000
8
(1)
Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP yang kompeten dan Profesional
(2)
Jumlah aparat Satpol PP yang meningkat kompetensinya
(3)
270 orang
(4) 3. Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah 4. Kegiatan pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Manusia
(5) Rp. 120.000.000
Rp. 1.000.000.000
Rp. 480.000.000
Rp. 480.000.000
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
pencapian visi dan melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan
akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ada 2
(dua) aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Akuntabilitas Keuangan Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut : -
>
101 = Sangat Baik
-
75 - 100 = Baik
-
55 - 74
= Cukup
-
<
= Kurang
55
10
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Prov. Jateng Tahun 2015, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapian dari target yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari indikator yang telah ditetapkan yaitu : 1. Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah dicapai 100%. 2. Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang beriklim kondusif dicapai 100%. 3. Persentase program 35 Satpol PP kab/kota yang bersinergi dengan program Satpol PP Provinsi dicapai 130,44 %. 4. Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang terkendali di bidang tibum tranmas dicapai 100%. 5. Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kabupaten/kota dicapai 103 % 6. Jumlah kader tibum tranmas yang terbentuk dicapai 384% . 7. Jumlah anggota Satpol PP yang lulus mengikuti pelatihan/diklat dicapai 100 %. Sehingga secara umum pencapian sasaran untuk Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah 145,34 %. Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui
11
bahwa Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2015 dikategorikan Sangat Baik. Sasaran 1 : Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong pencapaian
akuntabilitas
dan
kondusifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sasaran
Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Indikator sasaran
Target
Realisasi
Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah
100 %
100 %
%
% Capaian
capaian
Tahun 2014
100
100
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) 20 %
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa pada Tahun 2014 dapat dicapai 126,64 % dan pada Tahun 2015 mengalami penurunan capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga dikategorikan baik. Walaupun mempunyai kategori baik, terdapat hambatan
dalam
pencapaian sasaran adalah : a. Banyaknya aset pemerintah provinsi yang memerlukan pengawasan b. Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah, jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha. c. Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda.
12
Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota dalam melaksanakan penegakan Perda; b. Mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS. Sasaran 2 : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatnya Jumlah kab/kota di keamanan dan Jawa Tengah yang kenyamanan beriklim kondusif lingkungan
Target
Realisasi
35 Kab/Kota
35 Kab/Kota
%
% Capaian
capaian
Tahun 2014
100
100
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
40
tergambar bahwa pada Tahun 2014 dapat dicapai 100% dan pada Tahun 2015 mampu mempertahankan capaian kinerja yaitu 100%, sehingga dikategorikan baik. Hambatan dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah : a. Dampak bencana alam berupa kekeringan, banjir, erupsi gunung berapi, dan tanah longsor yang mengakibatkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. b. Banyaknya konflik antar desa dan antar warga yang disebabkan oleh ketidakpuasan dan kesalahpahaman sebagian warga terhadap kelompok warga yang lain. c. Masih banyaknya masalah sosial yang terjadi di masyarakat antara lain PGOT, PSK, psykotik, peredaran miras, dan karaoke tanpa izin yang sangat rentan terhadap timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut : a. Dilakukan Koordinasi dan penanganan bersama dengan instansi terkait termasuk dengan Satpol PP kabupaten/kota;
13
b. Dilakukan
Pengendalian
dan
Penanganan
Ketentraman
dan
Ketertiban Umum; Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah. Untuk PGOT, PSK dan psykotik melalui Operasi Terpadu untuk selanjutnya
dilakukan
penanganan
rehabilitasi
medik
dan
rehabilitasi sosial oleh instansi terkait; Sasaran 3 : Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan kab/kota.
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Realisasi
Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan kab/kota
Persentase program 35 Satpol PP kab/kota yang bersinergi dengan program Satpol PP Provinsi
80 %
90,98 %
%
% Capaian
capaian
Tahun 2014
113,73
130,44
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
130,44
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa pada Tahun 2014 dapat dicapai 130,44 % dan pada Tahun 2015 capaian kinerja yaitu 113,73 %, sehingga dikategorikan sangat baik. Dalam pencapaian target Tahun 2015 hampir tidak ada kendala/hambatan.
14
Sasaran 4 : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
Sasaran
Indikator sasaran
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Target
Jumlah kab/kota di 35 Jawa Tengah yang Kab/Kota terkendali di bidang tibum tranmas
Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kabupaten/kota
Realisasi
35
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
%
% Capaian
capaian
Tahun 2014
100
100
40
355
103
91,6
Kab/Kota
100
355
kejadian
kejadian
Tahun 2015 capaian kinerja yaitu 100% pada indikator Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang terkendali di bidang tibum tranmas dan pada indikator Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kabupaten/kota capaian kinerja yaitu 355 % dan pada Tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 103%, Pada sasaran ini capaian kinerjanya dikategorikan sangat baik. Walaupun mempunyai kategori amat baik, terdapat hambatan dalam pencapaian sasaran adalah : a. Dampak bencana alam berupa kekeringan, banjir, erupsi gunung berapi, dan tanah longsor yang mengakibatkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. b. Masih banyaknya masalah sosial yang terjadi di masyarakat antara lain PGOT, PSK, psykotik, peredaran miras, dan karaoke tanpa izin yang sangat rentan terhadap timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut : a. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait;
15
b. Melakukan pengamanan; c. Melakukan patroli wilayah. Sasaran 5 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan.
Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatnya Jumlah kader partisipasi tibum tranmas masyarakat dalam yang terbentuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Target
Realisasi
1.350
1.364
Kader
kader
%
% Capaian
capaian
Tahun 2014
101,03
384
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
107,78
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa kegiatan tersebut dimulai pada Tahun 2014 dengan capaian kinerja yaitu 384%, dan capaian kinerja pada Tahun 2015 yaitu 101,03% sehingga dikategorikan sangat baik. Capaian tersebut jauh melampaui target dikarenakan besarnya dukungan di Kabupaten/Kota terhadap kegiatan provinsi. Dalam pencapaian target Tahun 2015 hampir tidak ada kendala/hambatan.
Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah daerah.
Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatnya Jumlah anggota kapasitas kerja Satpol PP yang
Target
Realisasi
250
250
%
% Capaian
capaian
Tahun 2014
100
100
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) 40
16
aparatur pemerintah daerah
lulus mengikuti pelatihan/diklat
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 6, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa pada Tahun 2013 dapat dicapai 100% dan pada Tahun 2014 mampu mempertahankan
capaian
kinerja
yaitu
100%,
sehingga
dikategorikan baik. Dalam pencapaian target Tahun 2015 hampir tidak ada kendala/hambatan. B. Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Anggaran sebesar Rp 26.943.901.000,namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp.25.402.405.839,- atau (94,27 %) . Anggaran sebesar Rp. 26.943.901.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 13.568.164.000,- (50,36%) dan belanja langsung sebesar Rp. 13.375.737.000,- (49,64%) Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 12.699.622.429,- (93,59 %) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 13.568.164.000,- sedangkan belanja langsung direalisasikan sebesar Rp. 12.702.783.410,(94,97%) dari anggaran yang ada sebesar Rp. 13.375.737.000,-. Selanjutnya
Penggunaan
anggaran
tersebut
apabila
diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
17
Realisasi
% Realisasi
(3) Rp. 2.649.440.000,-
(4) Rp. 2.404.546.408,-
(5) 90,75
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp. 1.378.000.000,-
Rp. 1.357.493.300,-
98,51
Rp. 529.900.000,-
Rp. 510.360.100,-
96,31
Rp. 1.564.650.000,-
Rp. 1.509.993.110,-
96,50
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ktertiban dan Keamanan
Rp. 1.320.000.000,-
Rp. 1.318.091.700,-
99,85
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 480.000.000,-
Rp. 475.396.800,-
99,04
Sasaran
Program
(1) Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
(2) Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan kab/kota Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah daerah
Anggaran
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015, apabila dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan sebesar 2,59%, Tahun 2015 sebesar 94,97 %, Tahun 2014 sebesar 92,38 %.
18
BAB IV PENUTUP
A.
Tinjauan Umum Keberhasilan Laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan
TUPOKSI serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kepala
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Provinsi
Jawa
Tengah
berdasarkan materi sistem akuntabiltas yang memadai. Dengan adanya pengukuran kinerja, akan mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai ukuran kinerja yang diharapkan dan melalui evaluasi kinerja akan diperoleh suatu umpan balik untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : a. Hasil Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS) dicapai (138,53%), dengan rincian per sasaran
1. 100% 2. 100% 3. 113,73%
4. 100 % 5.355% 6. 101,03% 7. 100% b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari
dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi
efisiensi Rp. 1.541.495.161,- (Satu milyar lima ratus empat puluh
19
satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) dari anggaran yang disediakan. B.
Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satpol PP Prov. Jateng di masa mendatang antara lain : 1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait; Melakukan pengamanan; Patroli wilayah;
Forum komunikasi
dan konsultasi (Forkomkon).; 2. Membentuk Kader Siaga Tramtib guna membantu tugas Satpol PP di tingkat bawah dalam merespon gangguan tramtibum dengan cepat; 3. Dilakukan Masyarakat
Pengendalian di
Daerah
dan
Penanganan
perbatasan
Ketentraman
provinsi
dan
35
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah Perbatasan; Kegiatan Fasilitasi
Pembinaan Kasi
Tramtib
Satpol
PP
Kab/Kota se Jawa Tengah; 4. Dilakukan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah. Untuk PGOT, PSK dan psykotik melalui Operasi Terpadu untuk selanjutnya dilakukan penanganan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial oleh instansi terkait; 5. Dilakukan Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi melalui Identifikasi Pelanggar Peraturan Daerah; Penyuluhan Peraturan Daerah Pembinaan
bagi
Masyarakat
Masyarakat dan Badan Usaha; Pelanggar
Peraturan
Daerah;
Penindakan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi melalui penyelesaian pemasalahan pelanggar Peraturan Daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah melalui Rapat
20
Koordinasi Daerah;
Efektifitas Pengawasan
Pelaksanaan dan
Penegakan
Penertiban
Peraturan
Pelanggaran
Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan Pengawasan dan Penertiban Pelanggar Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah di 35 Kabupaten/Kota; Rakor teknis PPNS; 6. Melakukan implementasi perjanjian kerjasama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kegiatan penanganan bersama-sama di daerah perbatasan provinsi. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.
Semarang,
2015
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
M. MASROFI, S.Sos, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19680517 198908 1 002
21
22
