BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM. Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang

BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benarbenar dilaksanakan sesuai dengan hukum materill 54 atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara. 55 Oleh karena itu dalam bab ini diuraikan pengaturan hukum tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam KUHP. Pengaturan tentang tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dilihat dalam Bab V KUHP. Adapun beberapa ketentuan tindak pidana dalam KUHP yang termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1. Ketentuan Tindak Pidana Penodaan terhadap Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Tindak

pidana

penodaan

terhadap

bendera

kebangsaan,

lagu

kebangsaan, dan lambang Negara diatur dalam Pasal 154a KUHP (UU No. 73 Tahun 1958) : 54

Lihat Pengertian hukum materill menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan “Tempat dimana hukum diambil, faktor yang membantu pembentukan hukum”. 55 Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Pustaka Tinta Mas : Surabaya, 2000), hlm. 3.

“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Menodai. Arti kata menodai sama dengan menghina. Perbuatan menodai dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, misalnya : mengencingi, merobek-robek, melumuri dengan kotoran. Agar perbuatan itu dapat dituntut dengan pasal ini, cara menodai itu harus dilakukan secara demonstratif, artinya dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga menimbulkan kesan yang mengakibatkan kemarahan pada orang banyak ; b. Bendera kebangsaan Republik Indonesia yaitu Sang Merah Putih ; c. Lambang Negara Republik Indonesia yaitu lambang Garuda Pancasila. Pasal ini ditambahkan melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan diadakannya pasal 154a, pasal XVI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dicabut. Dalam pasal ini diancam dengan pidana, barangsiapa terhadap bendera Kebangsaan Indonesia, dengan sengaja menjalankan sesuatu perbuatan yang dapat menimbukan perasaan penghinaan Kebangsaan. Jadi di sini yang dipakai adalah penghinaan, hal mana dalam aturan yang baru, diganti dengan menodai. 56

56

Moeljatno, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), (PT. Bina Aksara : Jakarta, 1984), hlm. 40.

2. Ketentuan Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Tak Baik Terhadap Pemerintah Tindak pidana menyatakan perasaan tak baik terhadap pemerintah diatur dalam : a.

Pasal 154 KUHP Pasal 154 KUHP mengatur tindak pidana menyatakan perasaan

permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap Pemerintah di depan umum, yang berbunyi : “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Di depan umum. Artinya tidak hanya dilakukan di tempat umum (tempat yang didatangi oleh setiap orang), tetapi harus dapat didengar oleh publlik. 2. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan merendahkan. Artinya memberitahukan,

menunjukkan,

atau

menjelaskan

perasaan

permusuhannya, kebenciannya, atau yang sifatnya merendahkan tidak hanya terbatas pada perbuatan mengucapkan dengan lisan saja, tetapi juga dapat

dilakukan

dengan

tindakan-tindakan.

Undang-undang

tidak

menjelaskan mengenai perasaan yang dimaksud, dan agaknya telah diberikan kepada para hakim untuk memberikan interpretasi mengenai hal itu secara bebas ; 3. Terhadap pemerintah Indonesia yaitu pemerintah menurut UndangUndang Dasar Tahun 1945, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri Negara.

Logeman

berpendapat,

bahwa

menurut

Undang-Undang

Dasar

Sementara Republik Indonesia (Undang-Undang tanggal 15 Agustus 1950 No. 7, Lembaran Negara No. 50-56), Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri secara bersama-sama merupakan suatu samengesteld orgaan yang disebut pemerintah, dengan beberapa alasan antara lain, yakni : 57 1. bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) UUDS RI telah ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat ; 2. bahwa dalam Pasal 83 ayat (2) UUDS RI telah ditentukan bahwa MenteriMenteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagianbagiannya sendiri-sendiri ; 3. bahwa dalam Pasal 85 UUDS RI telah ditentukan bahwa sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaan atas Angkatan Perang Republik Indonesia ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-Menteri) yang bersangkutan kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat keempat dan Pasal 51 ayat keempat. Kenyataan bahwa yang disebut pemerintah di Indonesia itu adalah Presiden bersama para Menteri, Logeman telah menunjuk pada bunyinya Pasal 68 Konstitusi RIS yang mengatakan bahwa : 58 (1)

Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah ;

(2)Di mana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para Menteri,

57 58

P. A. F. Lamintang, Op. Cit., hlm. 453. Ibid., hlm. 454.

yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu. Seorang pelaku dapat disebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 154 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus terbukti : 1. bahwa pelaku telah menghendaki menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia ; 2. bahwa pelaku mengetahui pernyataan dari perasaannya telah ia lakukan di depan umum ; 3. bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia nyatakan di depan umum merupakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan ; 4. bahwa pelaku mengetahui perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan telah ia tujukan kepada pemerintah Indonesia. Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007. b. Pasal 155 KUHP Pasal 155 KUHP mengatur tentang tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang isinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia, yang berbunyi : “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Unsur subjektif : Dengan maksud agar tulisan atau gambar itu isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak ; b. Unsur objektif : Menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, menempelkan secara terbuka suatu tulisan, atau suatu gambar, atau yang di dalamnya mengandung pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian, merendahkan terhadap pemerintah Indonesia. Yang dapat disiarkan adalah misalnya surat kabah, majalah, buku, surat seleberan atau lainnya, yang dibuat dalam jumlah yang banyak mempertunjukkan berarti memperlihatkan kepada orang banyak. Menempelkan berarti melekatkan di suatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak. Menteri Kehakiman menjelaskan kepada Komisi Pelapor bahwa yang dimaksudkan dengan verspreiden atau menyebarluaskan adalah in omloop brengen van een pluraliteit van exemplaren, artinya mengedarkan lebih dari satu lembar, kerena menurut Menteri : een enkel voorwerp kan men niet verspreiden, op onderscheiden plaatsen tegelijk brengen, artinya : orang tidak dapat menyebarluaskan benda yang jumlahnya hanya satu, atau orang tidak akan dapat membawa benda yang jumlahnya hanya satu buah ke berbagai tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. 59

59

Ibid., hlm. 466.

Ketentuan

pidana

dalam

KUHP

yang

mengatur

tindak

pidana

penyebarluasan adalah Pasal 137, 144, 161, 163, 282, dan Pasal 321 KUHP, yang pada umumnya telah melarang orang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang isinya tidak pantas, seperti menghina, menghasut, dan sebagainya, dan telah menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang terlarang dan membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan orang dengan maksud agar isinya diketahui oleh orang banyak atau isinya menjadi diketahui oleh orang banyak atau isinya menjadi diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak. Pasal ini juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 6/PUUV/2007 tanggal 17 Juli 2007. Apabila ditinjau kembali penjelasan Pasal 154, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Pasal 154 tersebut menuntut delik pers, sedangkan pasal ini menuntut penyebarannya. 3. Ketentuan Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Tak Baik Terhadap Golongan Tertentu Tindak pidana menyatakan perasaan tak baik terhadap golongan tertentu diatur dalam : a. Pasal 156 KUHP Pasal 156 KUHP mengatur tentang tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih golongan penduduk Indonesia di depan umum, yang berbunyi : “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini hampir sama dengan Pasal 154 KUHP, hanya bedanya kalau pasal 154 KUHP rasa kebencian atau penghinaan itu ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada pasal ini rasa kebencian atau penghinaan tersebut ditujukan kepada sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur Pasal ini adalah sebagai berikut : 1.

Di muka umum ;

2.

Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan ;

3. Terhadap golongan. Yang dikatakan golongan dalam Pasal ini ialah tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras (segolongan orang yang terdiri atas individuindividu yang mempunyai ikatan yang erat antara yang satu degan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama), negeri asal, agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu), tempat asal, keturunan, kebangsaan (Eropa, Cina, Jepang, atau Indonesia) atau kedudukan menurut hukum tata negara. Van Hattum berpendapat tentang kesengajaan si pelaku dalam Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP bahwa meskipun kata sengaja tak disebut dalam rumusan pasal-pasal tersebut, tapi di situ harus diisyaratkan bahwa kesengajaannya juga harus ditujukan pada sifat permusuhan dan sebagainya dari pernyataannya. Dengan perkataan lain, terdakwa harus menginsyafi bahwa secara obyektif apa yang dinyatakan dapat dan akan diterima oleh orang yang mendengarnya sebagai bersifat demikian. Hanya jika penginsyafan yang demikian itu ada, maka hubungan kesalahan (schuldverband) yang diperlukan untuk semua kejahatan ada

pula. Dikatakan oleh van Hattum bahwa yurisprudensi juga berpendirian demikan. 60 Penerapan Pasal 156 KUHP dapat dilihat dalam Putusan Landraad Pekalongan tahun 1938 yang dimuat dalam Indisch tijdschrift van het recht jilid 147 halaman 870 oleh Buschkens. Duduknya perkara adalah sebagai berikut : Terdakwa sebagai seorang agen polisi yang bertugas di perempatan jalan umum di Pekalongan memerintahkan kepada seorang Tionghoa A yang ada di trotoar jalan, supaya jalan terus. Menurut A dia lalu didorong dengan tongkaat pendek. Ketika A menanya apa sebabnya, maka Terdakwa lalu bilang “Cina jangan bertingkah ; Cina mau dibikin habis oleh Japan”. Ini terjadi dalam tahun 1937. Selain A, ada 2 (dua) saksi yang menguatkan ucapan tersebut. Maka dari itu meskipun Terdakwa mungkir, landraad memutus bahwa Terdakwa bersalah melanggar pasal 156 KUHP dan menjatuhkan denda f 25,--. 61 b. Pasal 156a KUHP (Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965) Pasal 156a KUHP mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut orang di Indonesia, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : 1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

60 61

Moeljatno, Kejahatan-Kejahatan ..., Op. Cit., hlm. 33-36. Ibid., hlm. 28.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini pada dasarnya melarang orang : 1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ; 2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. c. Pasal 157 KUHP “(1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah hampir sama saja dengan Pasal 155 KUHP, hanya bedanya kalau pasal 155 mengancam hukuman kepada orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, maka pada pasal ini rasa kebencian,

permusuhan atau penghinaan tersebut ditujukan kepada sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. Unsur-unsur Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Unsur subjektif : Dengan maksud agar isinya diketahui orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak ; b. Unsur objektif : Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang di didalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan di antara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia. Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa suatu tulisan itu ialah setiap reproduksi secara mekanis dari pemikiran dalam bentuk kata-kata, dan termasuk pula dalam pengertiannya yakni setiap ungkapan dari pemikiran dalam kata-kata, sehingga ungkapan seperti itu tidak selalu harus dilakukan dengan pensil atau pena, melaikan juga dapat dilakukan misalnya, dengan alat cetak, dengan ukiran, dan sebagainya. Sedangkan mengenai gambar, Noyon dan Langemeijer mengatakan bahwa gambar seperti itu tidak perlu diartikan sebagai gambar seseorang, melainkan cukup jika isinya yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan di antara atau terhadap golongangolongan penduduk di Indonesia tercermin dalam suatu lukisan, misalnya gambar karikatur, plakat, dan sebagainya. 62 4. Ketentuan Tindak Pidana Menyelenggarakan Pemilihan Anggota Untuk Suatu Lembaga Kenegaraan Asing Tindak pidana menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing diatur dalam :

62

P. A. F. Lamintang, Loc. Cit., hlm. 488-489.

a. Pasal 158 KUHP “Barang siapa menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing di Indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.”. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing. Artinya mengadakan pemilihan anggota badan politik di negeri asing, yang dapat merugikan ketertiban dan keamanan umum ; 2. Menyiapkan atau memudahkan pemilihan itu, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri ; Pasal ini bertujuan untuk menjaga adanya kemungkinan berkobarkobarnya nafsu politik dengan segala akibatnya yang merugikan ketertiban dan keamanan umum, maka Negara Republik Indonesia selalu waspada menjaga keamanan umum dalam negeri dan tidak menghendaki pemilihan-pemilihan untuk anggota-anggota badan politik negara asing serta perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan itu, misalnya : persiapan-persiapan, pegajuan calon-calon untuk pemilihan tersebut. b. Pasal 159 KUHP “Barang siapa turut serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 158, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.” Unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah turut serta dalam pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 158 KUHP. Yang dimaksud dengan turut serta pada pemilihan itu ialah yang mengeluarkan suaranya baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri.

Moeljatno berpendapat bahwa Pasal 158 dan Pasal 159 KUHP tidak mempunyai arti lagi dan dapat dipandang dihapus berdasarkan pasal V UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946. Bunyinya pasal ini ialah peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian, sementara tidak berlaku. Meskipun sudah wajar sekali, bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, kiranya tidak mungkin ada orang yang akan melakukan perbuatan tersebut Pasal 158 dan Pasal 159 KUHP di atas, namun pada kenyataannya ada juga penulis yang menyangkal peniadaan pasal-pasal tersebut. 63 5. Ketentuan Tindak Pidana Menghasut di Muka Umum a. Pasal 160 KUHP Pasal 160 KUHP mengatur tentang tindak pidana menghasut dengan lisan atau dengan tulisan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, yang berbunyi : “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Menghasut. Artinya mendorong, mengajak, mebangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut segi hukum ; 63

Molejatno, Kejahatan-Kejahatan ..., Loc. Cit., hlm. 37.

Noyon dan Langemeijer membedakan perbuatan menggerakkan orang lain melakukan kejahatan lainnya dengan perbuatan menggerakkan orang lain melakukan kejahatan yang disebut menghasut itu. Orang perlu melihat pada caracara yang dipakai oleh pelaku untuk menggerakkan orang lin melakukan kejahatan tersebut. Beliau-beliau berpendapat bahwa dwang atau pemaksaan tidak dapat disebut suatu penghasutan. Menurut Noyon dan Langemeijer : “Mengenai penghasutan yang terutama ialah menarik perhatian mengenai sesuatu hal, dan berusaha meyakinkan tentang perlu atau pentingnya hal tersebut, dan berusaha untuk membat hal tersebut menjadi kenyataan ; dengan demikan yang disebut penghasutan ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang ia inginkan.” 64 Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa suatu penghasutan dapat dilakukan orang dalam bentuk pengharapan, dalam bentuk persetujuan, bahkan juga dalam bentuk yang sifatnya imperatif, tetapi tidak mungkin dalam bentuk perintah, karena perintah mempunyai suatu kekuatan yang sifatnya mengharuskan dan tidak dapat dibantah. 65 Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 26 Juni 1916, N. J. 1916 telah memutuskan, bahwa : “Untuk suatu perbuatan menghasut adalah tidak perlu bahwa pelaku telah memakai kata-kata yang sifatnya membakar hati orang. Cukup kiranya jika terdakwa telah menghasut orang-orang yang dipanggil atau akan dipanggil untuk memasuki dinas militer, agar mereka menolak panggilan tersebut, atau dengan sengaja tidak menaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasan mereka.” 66

64

P. A. F. Lamintang, Loc. Cit., hlm. 507. Ibid. 66 Ibid.,, hlm. 508. 65

2. Dengan lisan atau dengan tulisan. Dengan lisan berarti dengan cara berpidato, sedangkan dengan tulisan berarti dengan surat selebaran, pamflet, majalah, surat kabar dan sebagainya ; 3. Di muka umum atau di tempat umum, misalnya di pasar, gedung pertunjukan dan sebagainya ; 4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana ; 5. Untuk melakuan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum. Yang dimaksud dengan kekuasaan umum adalah penguasa, yakni pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah beserta alat-alat perlengkapannya ; 6. Untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya : a) baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil, yakni segala peraturan perundang-undangan, baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di pusat maupun yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di daerah) ; b) maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang (perintah jabatan yang diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu di dalam jabatannya). Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 21 Mei 1918, N. J. 1918 halaman 644, W. 10259 mengenai hubungan antara orang yang memberikan perintah dengan orang yang menerima perintah, telah memutuskan :

“Yang dimaksudkan di sini bukan hanya sifat membawahi sebagai pegawai negeri melainkan setiap kewajiban untuk taat dari warga negara terhadap alat-alat kekuasaan negara jika mereka bertindak memerintah.” 67 Van Hamel berpendapat mengenai kewenangan seorang pejabat mengeluarkan perintah jabatan seperti yang dimaksudkan di atas itu, bahwa kewenangan tersebut ditentukan oleh segi formal dan segi materiil dari kewenangannya itu, yakni oleh pengangkatan dalam jabatan dari orang yang memberikan perintah dan hubungannya dengan orang yang diperintah, oleh wilayah di mana ia mempuyai kekuasaan, dan oleh wilayah di mana ia mempuyai kekuasaan, dan oleh bentuk dan isi dari perintah itu. 68 b. Pasal 161 KUHP Pasal 161 KUHP mengatur tentang tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi hasutan agar orang melakukan sesuatu tindak pidana, melakukan tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan melakukan ketidaktaatan lainnya, yang berbunyi : “(1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam Pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Pasal ini memuat delik penyiaran dari kejahatan dalam Pasal 160 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 67 68

Ibid., hlm. 522. Ibid., hlm. 523.

a. Unsur subjektif : Dengan maksud agar isinya yang bersifat menghasut diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak ; b. Unsur objektif : Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang isinya mengandung hasutan : 1. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana ; 2. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum ; 3. Untuk melakukan ketidaktaatan terhadap suatu peraturan undangundang ; 4. Untuk melakukan ketidaktaatan terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana penyebarluasan yang dimaksudkan dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP adalah penyebarluasan itu harus dilakukan secara terbuka. Menurut Menteri Kehakiman, penyebarluasan artinya memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk membaca satu eksemplar yang sama itu tidak dapat membuat pelakunya dapat dipidana. Simons berpendapat, bahwa yang membuat pelakunya tidak dapat dipidana bukan hanya memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk membaca satu eksemplar yang sama saja, melainkan juga menyebarluaskan suatu tulisan dalam lingkungan yang terbatas atau dalam lingkungan yang tertutup. 69 6. Ketentuan Tindak Pidana Menawarkan Bantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Tindak pidana menawarkan bantuan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam : 69

Ibid., hlm. 526.

a. Pasal 162 KUHP Pasal 162 KUHP mengatur tentang tindak pidana menawarkan pemberian bantuan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, yang berbunyi : “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Menawarkan dengan lisan atau dengan tulisan. Menawarkan dengan lisan, misalnya : menawarkan sesuatu alat dengan harga murah, yang dapat dipakai untuk mengiris kaca, sehingga memudahkan orang untuk memasuki rumah orang lain, guna melakukan pencurian. Menawarkan dengan tulisan, misalnya : menawarkan dengan iklan kepada pria iseng yang ingin bersebadan dengan gadis (perawan), di sebuah rumah yang pasti dapat memberikan pelayanan yang memuaskan ; 2. Memberikan keterangan-keterangan, kesempatan atau sarana-sarana untuk melakukan sesuatu tindak pidana ; 3. Di muka umum. Undang-undang

tidak

mensyaratkan

keharusan

adanya

unsur

kesengajaan pada pelaku tindak pidana pada pasal ini, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 162 KUHP ini harus dilakukan dengan sengaja. Itu juga berarti kesengajaan pelaku harus ditujukan pada semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 162 KUHP. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi semua unsur

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 162 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, harus dapat dibuktikan bahwa : 70 1. Pelaku telah menghendaki melakukan perbuatan menawarkan dengan lisan atau dengan tulisan ; 2. Pelaku mengetahui, bahwa yang ia tawarkan dengan lisan atau dengan tulisan itu ialah suatu pemberian keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana dan ; 3. Pelaku mengetahui, perbuatan menawarkan pemberian keterangan, kesempatan atau sarana dengan lisan atau dengan tulisan itu telah ia lakukan di depan umum. Hakim harus memberikan putusan bebas, jika di sidang pengadilan yang memeriksa perkara ternyata salah satu dari unsur-unsur tindak pidananya tidak dapat dibuktikan. b. Pasal 163 KUHP Pasal 163 KUHP mengatur tentang tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi penawaran tentang pemberian keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan sesuatu tindak pidana, yang berbunyi : “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu 70

Ibid., hlm. 540.

juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.” Pasal ini memuat delik penyiaran dari kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 162 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Unsur subjektif : Dengan maksud agar penawara itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak ; b. Unsur-unsur

objektif

:

Menyebarluaskan,

mempertunjukkan

atau

menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi penawaran untuk memberikan keterangan-keterangan, kesempatan atau sarana-sarana guna melakukan sesuatu tindak pidana. Tindak pidana menyebarluaskan atau mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi penawaran pemberian kesempatan untuk melakukan sesuatu tindak pidana misalnya melalui iklan di dalam sebuah surat kabar yang menyatakan bahwa disewakannya sebuah villa di Cipanas dengan ruang keluarga 20 x 20 meter, dan dengan halaman parkir yang cukup untuk 30 mobil, letak terpencil (1 kilometer dari jalan raya), cocok untuk menyelenggarakan rolet. Iklan seperti itu merupakan tulisan yang berisi penawaran mengenai pemberian kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) KUHP. Noyon, dalam cetakan keempat dari kitab pelajarannya yang berjudul Het Wetboek van Strafrecht I menghendaki agar kegunaan yang bersifat melangaar hukum dari kesempatan yang diberikan oleh pelaku dinyatakan dengan tegas di dalam surat dakwaan dari penuntut umum. Akan tetapi, Langemeijer tidak sependapat dengan kehendak Noyon, dengan alasan bahwa undang-undang tidak mensyaratkan keharusan seperti itu. Belum puas dengan alasan yang

dikemukakan, berkenaan dengan keinginan Noyon agar kegunaan yang bersifat melanggar hukum dari kesempatan yang diberikan harus dinyatakan tegas di dalam surat dakwaan dari penuntut umum seperti yang dikatakan di atas, Langemeijer berpendapat : “Tidak ada alasan apa sebabnya tindak pidana harus dinyatakan dengan tegas, jika hal tersebut sudah cukup jelas bagi pelaku. Berdasarkan hal-hal tersebut, tidak berarti bahwa orang yang menawarkan sarana-sarana, kesempatan atau keterangan-keterangan itu perlu mengetahui tentang sifatnya yang melanggar hukum dari tindakan yang bersangkutan. Jika pada umumnya, pengetahuan pelaku tentang unsur-unsur dari suatu tindak pidana bukan merupakan syarat, maka dengan sendirinya undang-undang pun tidak dapat mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan pada pelaku tentang sifatnya yang terlarang dari tindakan yang bersangkutan.” 71 P. A. F Lamintang berpendapat bahwa walaupun kegunaan dari keterangan, kesempatan atau sarana yang ditawarkan memang benar bukan merupakan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) KUHP, tetapi untuk dapat menyatakan pelaku telah terbukti memenuhi unsur objektif dari tindak pidana tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku ituu memang mengetahui yang ia sebarluaskan atau yang ia pertunjukkan atau tempelkan secara terbuka merupakan suatu tulisan, yang berisi penawaran mengenai pemberian keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Itu juga berarti tindak pidana tersebut mau tidak mau harus disebutkan di dalam surat dakwaan dari penuntut umum, walaupun untuk maksud tersebut tidak perlu dipakai kata-kata seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 72

71 72

Ibid., hlm. 544. Ibid., hlm. 545.

7. Ketentuan Tindak Pidana Pembujukan (Uitlokking) Melakukan suatu Kejahatan yang Gagal Tindak pidana pembujukan (uitlokking) melakukan suatu kejahatan yang ternyata gagal diatur dalam Pasal 163 bis KUHP : “(1)Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke-2 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan ketentuan jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri. (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 163 bis KUHP, dalam doktrin juga sering disebut sebagai mislukte uitlokking, yang artinya ialah usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu kejahatan, yang ternyata gagal. Menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 163 bis KUHP, kegagalan itu disebabkan oleh dua hal, yakni : 73 a. Karena orang yang digerakkan untuk melakukan suatu kejahatan itu, ternyata tidak bergerak untuk melakukan kejahatan tersebut ; b. Karena orang yang digerakkan untuk melakukan suatu kejahatan itu, ternyata tidak melakukan suatu percobaan yang dapat dipidana, artinya telah

mencoba

melakukan

kejahatan

yang

bersangkutan,

tetapi

percobaannya itu ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk membuat dirinya dapat dipidana.

73

Ibid., hlm 548.

Simons

dan

Pompe berpendapat

bahwa perbuatan

membantu

melakukan suatu uitlokking tidak membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana. 74 Adapun menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 24 Januari 1950, N. J. 1950 No. 287 : membantu menggerakkan orang lain melakukan suatu kejahatan itu dapat saja terjadi. Dengan alasan bahwa dengan adanya kata melakukan dalam rumusan Pasal 55 KUHP itu, undang-undang tidak menutup kemungkinan tentang adanya suatu perbuatan membantu melakukan suatu uitlokking. 75 P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa orang yang membantu melakukan suatu uitlokking, yang ternyata gagal seperti itu, tetap dapat dipersalahkan telah membantu melakukan suatu mislukte uitlokking. Dengan kata lain, orang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana karena melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 56 jo. Pasal 163 bis KUHP. 76 Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 163 bis ayat (1) KUHP merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan uitlokking, hingga persyaratan untuk adanya suatu percobaan, yang membuat pelakunya dapat dipidana, tidak berlaku bagi kejahatan ini. 77 8. Ketentuan Tindak Pidana Tidak Melaporkan Akan Adanya Tindak Pidana Tertentu Tindak pidana tidak melaporkan akan adanya tindak pidana tertentu diatur dalam : 74

P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Sinar Baru : Bandung, 1983), hlm. 606. 75 P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus ..., Loc. Cit., hlm. 550. 76 Ibid., hlm. 551. 77 Ibid., hlm. 552.

a. Pasal 164 KUHP Pasal 164 KUHP mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja mengalpakan keharusan memberitahukan kepada pejabat kejaksaan, pejabat kepolisian atau kepada orang yang terancam mengenai pengetahuannya tentang adanya suatu permufakatan untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu, yang berbunyi : “Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Unsur-unsur subjektif : a. Mengetahui tentang adanya suatu permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 104 (mengatur tindak pidana permufakatan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau untuk membuat mereka tidak mampu memerintah), Pasal 106 (mengatur tindak pidana permufakatan untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing), Pasal 107 (mengatur tindak pidana permufakatan untuk merobohkan

pemerintah),

Pasal

108

(mengatur tindak

pidana

pemberontakan), Pasal 113 (mengatur tindak pidana kesengajaan mengumumkan, memberitahukan atau menyampaikan kepada orang lain yang tidak berhak, surat-surat rahasia, peta-peta, dan lain-lainnya

yang berkenaan dengan pertahanan negara atau berkenaan dengan keamanan ke luar Indonesia), Pasal 115 (mengatur tindak pidana membaca, melihat atau menyuruh membuat salinannya dan lain-lain, surat-surat atau alat-alat rahasia yang berkenaan dengan pertahanan negara atau dengan keamanan ke luar Indonesia), Pasal 124 (mengatur tindak pidana memberikan bantuan kepada musuh pada waktu perang, dengan merugikan negara untuk kepentingan musuh), Pasal 187 (mengatur tindak pidana dengan sengaja menyebabkan kebakaran, peledakan atau banjir), atau Pasal 187 bis KUHP (mengatur tindak pidana membuat, menerima, berusaha menerima, mempunyai dalam persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia, bahan-bahan, alat-alat dan lain-lain, yang dimasukkan untuk menimbulkan peledakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa atau bagi barang). Permufakatan yang dimaksud adalah permufakatan yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP yaitu permufaktan jahat itu terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih memperoleh suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan ; b. Dengan sengaja ; 2. Unsur-unsur objektif : Tidak memberitahukan tentang hal tersebut pada waktunya dengan cukup kepada pejabat-pejabat kejaksaan, kepolisian, atau kepada orang yang terancam. Artinya mengalpakan keharusan untuk memberitahukan mengenai suatu permufakatan jahat yang telah ia ketahui kepada para pejabat kejaksaan atau kepolisian, atau kepada orang yang terancam.

Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa kesengajaan mengalpakan keharusan untuk memberitahukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 164 KUHP, dapat terjadi dalam 4 (empat) bentuk kesengajaan, yakni : 78 1. opzettelijk geheel achterwege laten, artinya dengan sengaja bersikap tak acuh mengenai peristiwa yang terjadi ; 2. opzettelijk te laat kennis geven, artinya dengan sengaja membuat pemberitahuain itu terlambat diberian ; 3. opzettelijk in onvoldoende omvang de kennisgeving doen, artinya dengan sengaja memberitahukan masalahnya secara tidak cukup ; 4. opzettelijk haar richten aan iemand aan wie zij niet behoort gericht te worden, artina dengan sengaja memberitahukan masalahnya kepada orang, yang sebenarnya tidak berwenang menerima pemberitahuan seperti itu. b.

Pasal 165 KUHP Pasal 165 KUHP mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja

mengalpakan keharusan memberitahukan kepada pejabat kejaksaan, kepolisian atau kepada orang yang terancam mengenai pengetahuannya tentang adanya maksud untuk melakukan kejahatan tertentu, yang berbunyi : “(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113, dan 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undangundang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 224228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada 78

Ibid., hlm. 561.

pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 165 ayat (1) adalah sebagai berikut : 1. Unsur-unsur subjektif : a) Dengan sengaja ; b) Mengetahui tentang suatu maksud untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 104, 106, 107, 108, 110-113, 115129, dan Pasal 131 KUHP, desersi dalam keadaan perang, pengkhianatan secara militer, pembunuhan dengan direncanakan terlebih dulu, penculikan atau pemerkosaan, salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab VII KUHP, sejauh kejahatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa, salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 224-228, 250 KUHP, dan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 264 dan Pasal 275 KUHP sejauh kejahatan itu berkenaan dengan surat-surat yang dimaksudkan untuk diedarkan ; 2. Unsur-unsur objektif : Tidak memberitahukan tentang hal tersebut pada waktunya dengan cukup kepada pejabat-pejabat kejaksaan atau kepolisian atau kepada orang yang terancam. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 165 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur subjektif : a) Dengan sengaja ; b) Mengetahui tentang telah dilakukannya sesuatu kejahatan yang disebutkan dalam ayat (1) ; 2. Unsur-unsur objektif : Tidak melakukan pemberitahuan yang sama, pada saat di mana akibat-akibatnya masih dapat dicegah. Perbedaan pasal 164 KUHP dengan 165 KUHP adalah bahwa dalam Pasal 164 KUHP, yang akan melakukan kejahatan adalah 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan dalam pasal 165 KUHP, yang akan melakukan kejahatan cukup 1 (satu) orang. Pasal ini memuat kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib sebelum kejahatan itu dilakukan, juga kejadian yang sedang dan sesudah dilakukan, apabila dengan terjadinya kejahatan itu menimbulkan bahaya maut. Pasal 164 KUHP merumuskan pengetahuan pelaku telah ditentukan berupa pengetahuan pelakuk tentang adanya suatu permufakatan jahat atau samaenspannig, maka dalam rumusan Pasal 165 KUHP, pengetahuan pelaku itu telah ditentukan berupa pengetahuan pelaku tentang adanya maksud untuk melakukan

kejahatan-kejahatan

tertentu.

Mengenai

kata

“maksud”

atau

voornemen dalam rumusan Pasal ini menurut Simons anatara lain : “Pasal ini berbicara tentang voornemen dan bukan tentang rencana yang dipikirkan ataupun yang disebut crime projecte dalam Pasal 103 Code Penal, sehingga pengertiannya menjadi lebih luas dari yang dimaksudkan dalam pasal ini, karena suatu voornemen sudah ada pada seseorang, sebelum orang itu memikirkan rencananya.” 79

79

Ibid., hlm. 571.

Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa kata voornemen atau maksud dalam Pasal ini mempunyai arti yang tidak sama dengan kata niat, yang biasanya msih ada dalam hati seseorang. 80 c.

Pasal 166 KUHP Pasal 166 KUHP mengatur tentang ketidakberlakuan Pasal 164 dan 165

KUHP bagi orang-orang tertentu, seperti bunyi pasal ini : “Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.” Pasal ini tidak berlaku bagi diri sendiri, keluarga, suami / bekas suami, dan bagi orang lain yang jika dituntut berhubungan dengan jabatan atau pencariannya untuk menjadi saksi terhadap orang yang memberitahukan tersebut, sebab telah diatur dalam Pasal 274 dan Pasal 277 HIR tentang orang yang tidak dapat menjadi saksi atau hak undur diri dari kesaksian, karena akan mendatangkan bahaya penuntutan hukuman bagi dirinya. Orang-orang tersebut adalah : 1. Menurut Pasal 274 HIR a. Keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam turunan ke atas atau ke bawah dari terdakwa atau dari salah seorang yang turut serta menjadi terdakwa ; b. Suami atau isteri dari terdakwa atau dari salah seorang yang turut menjadi terdakwa ; lagi pula saudara ibu atau saudara bapak baik laki-

80

Ibid., hlm. 572.

laki maupun perempuan, juga yang karena perkawinan dan anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan ; c. Suami atau isteri dari terdakwa atau dari salah seorang yang turut menjadi terdakwa, walaupun telah bercerai. 2. Menurut Pasal 277 HIR Orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya, misalnya : a. Pendeta atau pastur yang harus menyimpan rahasia umat Kristen atau Katolik yang disampaikan kepadanya sebagai pengakuan dosa ; b. Notaris yang harus menyimpan rahasia langganannya yang sengaja diberitahukan kepadanya ; c. Dokter yang wajib menyimpan rahasia penyakit pasiennya, dan sebagainya. 9. Ketentuan Tindak Pidana Merusak Keamanan di Rumah (HuisvredeBreuk) Tindak pidana merusak keamanan di rumah (huisvrede-breuk) diatur dalam Pasal 167 KUHP : “(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melawan hukum. Artinya bertentangan dengan hukum atau undangundang ; b. Memasuki dengan paksa. Artinya orang tersebut memasuki tidak berdasarkan kemauan dari orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan tegas maupun tidak ; c. Ke dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Artinya suatu tempat tinggal, ruangan atau halaman yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak ; d. Berada di sana. Maksudnya adalah di tempat tinggal atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain ; e. Tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak. Orang yang berhak maksudnya adalah pemilik tempat tinggal, ruangan atau halaman tersebut. Perbuatan memasuki dengan paksa harus dilakukan secara melawan hukum. Menurut Simons, barangsiapa memasuki dengan paksa tanpa ia dapat menunjukkan haknya sebagai orang yang lebih berhak, harus disebut telah bertindak secara melawan hukum, karena perbuatannya memasuki dengan paksa sifatnya adalah instrijd met het recht, atau bertentangan dengan hukum. 81

81

Ibid., hlm. 580.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP telah menyebutkan beberapa peristiwa yang dapat disamakan dengan perbuatan memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain, yakni : 82 a. Memasuki dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan ; b. Memasuki dengan memakai kunci-kunci palsu ; c. Memasuki dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu ; d. Ketahuan berada di sana pada malam hari tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari orang yang berhak, dan keberadaannya di sana itu bukan sebagai akibat dari suatu kekeliruan. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) KUHP telah disebut dua keadaan yang memberatkan pidana, yakni jika untuk memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal, ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain itu pelaku telah : a. Mengucapkan ancaman-ancaman ; b. Memakai alat untuk menimbulkan suatu ketakutan. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP telah diatur sebuah keadaan yang memberatkan pidana, yakni jika perbuatan-perbuatan memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal, ruangan atau halaman yang tertutup, yang diapakai oleh orang lain seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (3) KUHP ternyata telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

82

Ibid., hlm. 586.

10. Ketentuan Tindak Pidana Memasuki dengan Paksa suatu Ruangan Dinas Umum (Openbare Dienst) Tindak pidana memasuki ruangan dinas umum (Openbare Dienst) diatur dalam Pasal 168 KUHP : “(1)Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. (3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan. (4)Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 167 KUHP, kecuali : 83 a. Jika dalam Pasal 167 KUHP, yang dilarang untuk dimasuki dengan paksa adalah sebuah tempat tinggal, suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, maka dalam Pasal 168 KUHP, yang dilarang untuk dimasuki dengan paksa itu adalah sebuah ruangan yang diperuntukkan melakukan tugas umum ; b. Jika dalam Pasal 167 KUHP, permintaan untuk meninggalkan tempat tinggal, suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain itu harus dilakukan oleh atau atas nama yang berhak, maka dalam Pasal 168 KUHP, permintaan untuk meninggalkan ruangan yang

83

Ibid., hlm. 589.

diperuntukkan melakukan tugas umum itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan tugas umum ialah tugas dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang bersifat hukum publik, tanpa pembatasan hingga pada tugas-tugas yang harus dilakukan di depan umum saja. 84 Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 17 Desember 1928, N. J. 1929 halaman 639, W. 11939 telah memutuskan bahwa ruang sidang dari suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya merupakan suatu ruangan yang diperuntukkan melakukan tugas umum. Sedangkan dalam arrest-nya tertanggal 26 Mei 1930, N. J. 1930 halaman 1143, W. 12133 bahwa Walikota itu merupakan pejabat yang berwenang memintas seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya segera meninggalkan ruang sidang, jika peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menentukan demikian. 85 11. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta dalam Perkumpulan Terlarang Tindak pidana turut serta dalam perkumpulan terlarang diatur dalam Pasal 169 KUHP : “(1)Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

84 85

Ibid. Ibid., hlm. 590.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP mengatur dua macam tindak pidana yang diancam dengan satu pidana yang sama, masingmasing sebagai berikut : a. Tindak pidana keikutsertaan dalam suatu perkumpulan yang mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan ; b. Tindak pidana keikutsertaan dalam suatu perkumpulan, yang terlarang oleh suatu peraturan umum. Keikutsertaan di dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP menurut Noyon dan Langemeijer dapat diartikan secara terbatas, yakni : 86 a. Masuk sebagai anggota ; b. Memberi sumbangan ; c. Melakukan propaganda ; d. Atas

permintaan

berbicara

dalam

pertemuan,

dimana

perbuatan

menghadiri pertemuan itu saja tidak termasuk dalam pengertiannya. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 169 ayat (2) KUHP mirip dengan tidak pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP. Yang berbeda hanya berkenaan dengan maksud perkumpula. Dalam Pasal 169 ayat (2) KUHP, undangundang menentukan bahwa perkumpulan harus mempunyai maksud untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud bukan hanya jenis tindak pidana yang telah diatur dalam Buku III KUHP saja, melainkan juga semua tindak pidana yang menurut peraturan perundangundangan di luar KUHP telah dinyatakan dengan tegas sebagai pelanggaran.

86

Ibid., hlm. 593.

Yang diatur dalam Pasal 169 ayat (3) KUHP merupakan keaddaankeadaan yang memberatkan pidana yaitu keadaan pribadi pelaku sebagai pendiri dan keadaan pribadi sebagai pengurus perkumpulan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 169 KUHP. Noyon Langemeijer mengajukan, bahwa pertama-tama jangan dikacaukan turut serta perkumpulan dengan turut serta melakukan perbuatan. Turut serta perkumpulan pada pertamanya adalah mengenai mereka yang masuk menjadi anggota perkumpulan tersebut. Ini adalah sewajarnya. Di samping itu juga mengenai peserta lain-lainnya, misalnya mereka yang menjadi penyumbang (donatur) yang menjadi penasehat, penyokong rapat, atau yan dalam rapat itu mengadakan debat, tidaklah masuk golongan tersebut. Sebaliknya di situ msuk orang yang atas permintaan mengadakan ceramah. Jadi turut serta perkumpulan di satu pihak mungkin merupakan perbuatan yang seketika, yaitu hanya satu kali dan tidak menerus, tapi di lain pihak juga mungkin perbuatan yang menerus misalnya menjadi anggota. 87 12. Ketentuan Tindak Pidana Mengganggu ketentraman Tindak pidana mengganggu ketentraman diatur dalam : a.

Pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan dengan

tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang, yang berbunyi : “(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam:

87

Moeljatno, Kejahatan-Kejahatan ..., Loc. Cit., hlm. 90.

1e. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; 2e. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ; 3e. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan.” Bagian inti delik (delicts bestanddelen) dari Pasal ini adalah : 88 1. Melakukan kekerasan ; Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati. Hal ini terjadi di Medan, demonstrasi menuntut provinsi Tapanuli berubah menjadi kerusuhan. 2. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk) ; Kekerasan yang dilakukan di muka umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. 3. Bersama-sama ; Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikit88

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu ..., Op. Cit., hlm. 9.

nya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau

memiliki

tujuan

yang

pasti,

jadi

bukanlah

merupakan

ketidaksengajaan (delik culpa). 4.

Ditujukan kepada orang atau barang. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada : orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain. Simons berpendapat bahwa suatu tindak kekerasan itu terjadi secara

terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum (dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup), selanjutnya juga masih harus diisyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama. 89 Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), di dalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu. Di sini ada vis publica, force ouverte seperti dalam pasal 440 Code Penal. Di sini delik dilakukan untuk mengganggu openbare orde (ketertiban umum). Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadi hakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu

89

http://parismanalush.blogspot.com/2014/08/unsur-pasal-170-kuhp.html

pada tanggal 3 April 2015.

diakses

ketertiban umum yang akan dilindungi itu., jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik. 90 Pasal 170 KUHP merupakan gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP. Perlu ketelitian dalam penerapan Pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat Pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. 91 Objek dari perlakuan para pelaku dalam Pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan Pasal ini dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Penggunaan Pasal 170 KUHP tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam Pasal 170 KUHP pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan

90

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8. 91 http://adikuncahyo.blogspot.com/2012/01/Pasal-170-kuhp-sangsi-hukum-untuk.html diakses pada 5 April 2015.

sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP. 92 Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 170 KUHP ini lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua Pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 KUHP lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Pada Pasal 170 KUHP, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkn pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 93 b.

Pasal 172 KUHP

92 93

Ibid. Ibid.

Pasal 172 KUHP mengatur tentang tindak pidana mengganggu ketenagan dengan mengeluarkan teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Unsur subjektif : Dengan sengaja ; 2. Unsur objektif : Mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakanteriakan. Teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu harus diartikan bahaya atau tanda bahaya yang palsu. Moeljatno berpendapat bahwa kata “alarm” harus dinyatakan baik dengan kata “bahaya”. NL II halaman 192 menulis : sarana-sarana tersebut harus mempunyai alarmerend karekter di mana ditimbulkan perasaan kaget (schrik) dan ketakutan yang mendadak (plotselinge vrees) terhadap keselamatan orang dan barang. Perasaan kaget saja belum cukup. Ini hanya menimbulkan keberisikan tetangga

(burengerucht).

Teriakan-teriakan

dan

tanda-tanda

tadi

harus

menimbulkan perasaan takut akan adanya bahaya, yang memang sudah dikenal lebih dahulu sebagai demikian. Adapun artinya palsu (valsch) ialah bahwa teriakan-teriakan dan tanda-tanda tadi diberikan tanpa adanya alasan yang masuk akal. 13. Ketentuan Tindak Pidana Mengganggu dan Merintangi Rapat Umum Tindak pidana mengganggu dan merintangi rapat umum diatur dalam : a. Pasal 173 KUHP

Pasal 173 KUHP mengatur tentang tindak pidana dengan kekerasan atau ancan kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.” Bagian inti delik (delicts bestanddelen) dalam Pasal ini adalah : 1.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ;

2. Merintangi, artinya menghalang-halangi, sehingga rapat umum itu tidak jadi berlangsung ; 3. Yang dihalang-halangi itu harus suatu rapat umum (rapat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai, bukan rapat tertutup), baik yang diadakan oleh pihak orang partikulir, maupun oleh instansi pemerintah. Rapat itu harus suatu rapat yang adanya tidak terlarang oleh pemerintah. Orang yang menghalang-halangi itu harus orang partikulir. Seorang pegawai pemerintah yang membubarkan rapat tersebut, karena menyangka bahwa rapat itu dilarang oleh pemerintah, tidak dikenakan Pasal ini. Moeljatno berpendapat bahwa sebaiknya kata “menghalang-halangi” dan “merintangi” diartikan sebagai mengadakan rintangan atau penghalang saja, tanpa mengingatkan tentang hal apakah rapat dapat diselesaikan atau tidak. Dengan demikian makna kedua istilah tersebut sangat luas, karena meliputi : 94 1. Rapat belum mulai dirintangi atau dihalang-halangi sehingga tak jadi ada rapat ; 2. Rapat belum mulai, dirintangi atau dihalang-halangi, tapi kemudian tak dapat berlangsung dan selesai ; 3. Rapat sudah mulai, dirintangi atau dihalang-halangi sehingga tak selesai ; 94

Moeljatno, Kejahatan-Kejahatan ..., Loc. Cit., hlm. 145.

4. Rapat sudah dimulai, dirintangi atau dihalang-halangi tapi akhirnya bisa terus dan selesai.

b. Pasal 174 KUHP Pasal 174 KUHP mengatur tentang tindak pidana mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Dengan sengaja. Di sini kesengajaan harus ditujukan baik kepada pengganggu maupun kepada sifatnya rapat bahwa untuk umum dan diizinkan ; 2. Mengganggu rapat umum, berarti membuat tidak aman ; 3. Menimbulkan kekacauan atau suara gaduh. Pasal ini mengancam hukum orang yang mengganggu rapat umum dengan mengadakan huru-hara atau kegaduha, sedangkan Pasal 173 KUHP mengancam hukuman orang yang merintanginya dengan kekerasan aau ancaman kekerasan. 14. Ketentuan Tindak Pidana Mengganggu dan Merintangi Upacara Agama Dan Upacara Penguburan Jenazah Tindak pidana mengganggu dan merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah diatur dalam : a. Pasal 175 KUHP

Pasal 175 KUHP mengatur tentang tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Bagian inti delik (delicts bestanddelen) dalam Pasal ini adalah : 1.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ;

2. Merintangi, artinya menghalang-halangi, sehingga tidak jadi berlangsung ; 3. Yang dirintangi adalah pertemuan umum agama, upacara agama atau upacara penguburan mayat ; 4. Pertemuan umum agama adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama ; 5. Upacara agama adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, mesjid, atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu ; 6. Upacara penguburan mayat adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, waktu sedang berada di perjalanan ke kubur, maupun dimakam tempat mengubur ; 7. Syarat penting ialah, bahwa pertemuan umum agama tersebut tidak dilarang oleh negara. b. Pasal 176 KUHP Pasal 176 KUHP mengatur tentang tindak pidana menggannggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara

gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Dengan sengaja ; 2. Mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum, upacara keagamaan, atau upacara penguburan jenazah ; 3. Menimbulkan kekacauan atau suara gaduh. c. Pasal 177 KUHP Pasal 177 KUHP mengatur tentang tindak pidana menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas dan menghina benda-benda keperluan ibadat, yang berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah: 1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan ; 2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas, misalnya mengejek penghulu, modin, pastor, domine, pedenda, dan sebagainya yang pada waktu itu memimpin atau melakukan suatu upacara kebaktian agama yang patut (yang tidak terlarang) ; b. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan, yaitu benda-benda itu benar-benar sedang digunakan untuk ibadat di tempat ibadat yang tidak dilarang (geoorloofd), misalnya Qur’an, kitab suci Injil, tempat pembakaran dupa, patung-patung atau arcaarca, dan sebagainya. Agar dapat dihukum, penghinaan terhadap benda-

benda untuk keperluan ibadat itu harus dilakukan secara demonstratif, sehingga menusuk perasaan umatnya. 15. Ketentuan Tindak Pidana Mengenai Kuburan atau Mayat Tindak pidana mengenai kuburan atau mayat diatur dalam : a.

Pasal 178 KUHP Pasal 178 KUHP mengatur tentang tindak pidana merintangi atau

menghalang-halangi jalan pengangkutan mayat ke kuburan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Dengan sengaja ; 2. Merintangi atau menghalang-halangi. Artinya mengganggu / menghalangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak bisa berlangsung (verhideren) ; 3. Jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan artinya yang diizinkan oleh pembesar yang berwajib atau jalan yang biasa dipergunakan untuk berlalu lintas, bukan jalan yang melintas melalui pekerangan seseorang ; b.

Pasal 179 KUHP Pasal 179 KUHP mengatur tentang tindak pidana menodai kuburan atau

menghancurkan kuburan tanda peringatan di tempat kuburan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Dengan sengaja ;

2. Menodai ; 3. Kuburan, yaitu liang atau ruang dimana mayat (dengan peti matinya) ditanam dan tanah penutupnya atau segala barang tanda-tanda di atasnya berupa apapun juga seperti : kijing, maesan, dan lain-lain ; 4. Melawan hukum, berarti tiada izin yang berhak. Apabila yang melakukan itu atas izin yang berhak, misalnya untuk melakukan pemugaran, tidak dapat dikatakan melawan hukum ; 5. Menghancurkan atau merusak ; 6. Tanda peringatan di tempat kuburan, yaitu benda yang gunanya untuk menandai atau memperingatkan orang yang mati, misalnya : batu nisan, kijing, maesan, tanda salib, batu-batu yang diatur dan lain-lain. Penodaan kuburan (grafschennis) dapat dilakukan karena kenakalan (baldadigheid) atau dengan maksud untuk melukai kenangan-kenangan baik (nagedachtenis) dari orang yang dikubur di situ atau melukai perasaan hormat (pieteitsgevoel) dari ahli warisnya (NL II halaman 213). 95 c. Pasal 180 KUHP Pasal 180 KUHP mengatur tentang tindak pidana menggali, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

95

Ibid., hlm. 147.

1. Dengan sengaja ; 2. Melawan hukum ; 3. Menggali, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah yang sudah digali. Artinya mengeluarkan jenazah dari kuburan atau mengambil, memindahkan atau membawa jenazah yang sudah dikeluarkan dari kuburan atau yang sudah diambil dengan melawan hukum. Perbuatan ini sebenarnya banyak dilakukan orang di mana-mana dalam rangka pemindahan kerangka para pahlawan kemerdekaan, untuk di pusatkan dalam taman makam pahlawan. Namun karena perbuatan itu tidak melawan hukum, maka pelakunya tidak dapat dihukum. Jadi untuk dapat dituntut dengan pasal ini, unsur terpenting adalah melawan hukum, yang artinya sudah diterangkan dalam penjelasan Pasal 179 KUHP. Orang yang mengambil, memindahkan atau membawa mayat dari rumah sakit disertai surat keterangan dokter, tidak diancam hukuman. d. Pasal 181 KUHP Pasal 181 KUHP mengatur tentang tindak pidana mengubur, menyembunyikan,

membawa

lari,

atau

menghilangkan

mayat

untuk

meyembunyikan kematian dan kelahirannya, yang berbunyi : “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan. Yang disembunyikan itu harus mayat. Mengubur berarti menaruh di sebuah lubang, kemudian menimbunnya dengan tanah. Menyembunyikan berarti

menaruh di suatu tempat yang tak mudah dilihat oleh orang lain dan menutupinya dengan barang-barang apapun, sehingga tak kelihatan oleh orang lain. Membawa dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, misalnya : memikul di atas pundak, menggendong di belakang, mengusung dengan tandu, memboncengkan di belakang sepeda, memuat dengan mobil dan lain sebagainya. Menghilangkan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya : membakar hingga menjadi abu, menghanyutkan di sungai, memasukkan ke dalam lubang bekas perigi kemudian menimbuninya dengan tanah dan lain sebagainya ; 2. Mayat, yaitu badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang ; 3. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Yang diperlakukan demikian biasanya mayatnya orang yang mati karena pembunuhan atau bayi yang baru lahir asal dari perhubungan di luar nikah, kemudian dibunuhnya untuk menghilangkan noda hidup ibunya.