ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH SKRIPSI

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh: ANIK MUKHIFAH NIM: 2103072

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH IAIN WALISONGO SEMARANG 2010 1

2

3

4

MOTTO

                   ! #"$ % & ' (-. :)*+) Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. ∗ (QS. An-Nisa': 35)".

∗

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 123.

5

Buat sendiri PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk: o Orang tuaku tercinta dan Mertuaku tercinta yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini. o Suamiku terkasih (Rochmad Rully Rudini), yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini serta mendampingiku dalam suka dan duka. o Kakak dan adikku (Mbak Isih Siti Fatimah S.Pdi, Mas adib Ghozali SHi, Adik Rosita Noor Farida Amd., Dik H. Fachrul Arif, Dik Muh Ulin Nuha, dan Keponakanku Ziyada Mauhiba, Faras Naura Khasanah). Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. o Teman-Temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersamasama dalam meraih cita-cita

Penulis

6

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiranpemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2010

ANIK MUKHIFAH NIM: 2103072

A.

7

ABSTRAK Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Sebagai perumusan masalah yaitu apa pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam? Bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primernya yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yaitu Al-Umm dan (2) Kitab alRisalah sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya. dan dianalisis dengan deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Dalam hubungannya dengan metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan istinbat hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.

8

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG

HAKAM

TIDAK

MEMILIKI

KEWENANGAN

DALAM

MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 2. Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan 5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

9

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ ii HALAMAN PENGESAHAN....................................................................... iii HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. v HALAMAN DEKLARASI........................................................................... vi ABSTRAK ................................................................................................... vii KATA PENGANTAR................................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................. ix BAB I :

BAB II :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

.................................................... 1

B. Perumusan Masalah

.................................................... 5

C. Tujuan Penelitian

.................................................... 5

D. Telaah Pustaka

.................................................... 6

E. Metode Penelitian

.................................................... 9

F. Sistematika Penulisan

.................................................... 11

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAKAM A. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian............................ 13 1. Pengertian Perceraian

.................................................... 13

2. Dasar-Dasar Perceraian .................................................... 18 3. Macam-Macam Perceraian.................................................. 21 B. Hakam 1. Pengertian Hakam

.................................................... 37 .................................................... 37

2. Fungsi atau Tugas Hakam.................................................. 38 3. Orang yang Berhak Jadi Hakam ........................................ 40 BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karya-Karyanya...... 43

10

1. Latar Belakang Kehidupan

..................................... 43

2. Pendidikan dan Karya-Karyanya ..................................... 47 3. Situasi Sosio-Politik yang Mengitarinya............................ 50 B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih

..................................... 52

C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih

..................................... 54

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih

..................................... 63

1. Pendapat Para Ulama tentang Kewenangan Hakam .......... 63 2. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih 3. Analisis Penulis

..................................... 66 ..................................... 69

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih ..................................... 72 BAB V :

PENUTUP A. Kesimpulan

.................................................... 81

B. Saran-saran

.................................................... 82

C. Penutup

.................................................... 82

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.1 Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.2 Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.3 Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Kata talak merupakan isim masdar dari kata tallaqa-yutalliqu-tatliiqan,4 jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan. Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan 1 Hammudah Abd. Al'ati, The Family Structure In Islam, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 69 2 Ibrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17. 3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99. 4 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 32.

1

2

perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.5 Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

!89 2 3 4: 3 096 01 :01 2 3 456 72  2 DED: A  BB  C6)  " =8?+ 3 @' 0 => ; " < (!F> 6

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu', fasakh, li'an dan ila' .7 Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus

5

Abul A'la Maududi, The Laws of Marriage and Divorce in Islam, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41. 6 Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku, hlm. 539.

3

Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak khulu' kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua belah pihak. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua suami istri, ialah talak, khulu', fasakh.8 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.9 Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendisendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.10 Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.11 Allah berfirman:

                   ! #"$ % & ' (-. :)*+) Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".12 7

Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110. 9 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209. 10 Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87. 11 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 329. 12 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1986, hlm. 123. 8

4

Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Adapun Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai.13 Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas dapat dilihat dalam kitabnya alUmm:

MD !F> @' 1 NOP &AL+ I$J6 K (GH+ 01) T+ U2+ T        QRS & 2 &17$S X7 YS & + Z+ (01) 6V1 &'  DWS X7 $H+ [K\ ]' ^ 7P 0  ?S ] _L+ 7 Y ]' S 6 &' 14

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang

13 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74. 14 Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’î, Al-Umm, Juz V, Beirut: Dâr alKutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208

5

suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami".

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Atas dasar inilah peneliti memilih tema ini dengan judul: Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih C. Perumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam? 2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih dan apa yang menjadi alasannya? D. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih 2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih

6

E. Telaah Pustaka Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang kewenangan hakam dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Penelitian yang banyak ditemukan adalah yang membahas perihal talak atau perceraian secara umum. Beberapa penelitian tersebut di antaranya: 1. Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Khasanah (Fakultas Syariah, Tahun 2008) dengan judul: Studi Komperatif terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Taklik Talak Kaitannya dengan Waktu Tertentu (Waktu Yang Akan Datang). Menurut penyusun skripsi ini bahwa ucapan ta'lik talak yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalak atau engkau tertalak pada akhir tahun; dalam hal ini talaknya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talak. Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau tertalak setahun lagi, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik berarti perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi'i dan Ahmad berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu Hazm berkata: Barang siapa berkata: Apabila akhir bulan datang maka engkau tertalak atau ia menyebutkan waktu

7

tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talak baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalak isteri yang sudah dikumpuli atau yang belum dikumpuli. 2. Skripsi yang disusun oleh Nur Kheli (Fakultas Syariah, Tahun 2007) dengan judul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Talak Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus sebagai Talak Sunni. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan talak sunni, sedangkan Imam Syafi'i dan juga menurut Daud al-Zhahiriy memandang yang demikian adalah talak sunni. Alasannya adalah bahwa selama talak yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah talak sunni. Menurut ulama Hanafiyah talak tiga yang termasuk talak sunni itu adalah talak tiga yang setiap talak dilakukan dalam masa suci, dalam arti talak tiga tidak dengan satu ucapan. 3. Skripsi yang disusun oleh Romdhon (Fakultas Syariah, Tahun 2009), dengan judul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Perceraian Akibat Li'an. Pada intinya menurut Imam Syafi'i bahwa saat terjadinya perceraian akibat li'an sebagai berikut: Menurut Imam Syafi'i, perkawinan diputuskan terhitung semenjak selesainya suami mengucapkan li'an. Alasannya ialah bahwa li'an itu adalah perceraian yang terjadi karena ucapan, oleh karena itu terjadi dengan telah diucapkan oleh suami dan tidak memerlukan ucapan yang lainnya. Penulis sependapat dengan alasan

8

Imam Syafi'i karena ucapan li'an dari suami saja sudah menunjukkan bahwa suami tidak lagi menyukai istrinya dan telah merusak harga diri atau kehormatan istri dimata publik. Jika ucapan suami tersebut belum menjadi talak maka hal ini tidak akan mendatangkan kebaikan jika rumah tangga diteruskan. Bagaimanapun suami yang menuduh istrinya telah berzina atau suami yang tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, hal itu sudah menunjukkan bahwa suami tidak lagi ada keinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan istrinya tersebut. Jadi sejak kapan putusnya perkawinan, maka tidak perlu menunggu ucapan istri juga tidak perlu menunggu sampai pengadilan memutuskan. Karena itu pendapat Imam Syafi'i logis dan rasional, dalam arti bisa dimengerti bahwa ucapan li'an suami sudah sama dengan talak. Dalam hubungannya dengan saat terjadinya perceraian akibat li'an, bahwa menurut Imam Syafi'i, jika suami telah menyelesaikan li'an-nya, maka perpisahan pun telah terjadi. Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengetengahkan kewenangan hakam, sedangkan penelitian yang penulis susun hendak mengungkapkan pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih dan metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

9

F. Metode Penelitian Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkahlangkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,15 maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:16 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung17 Dalam studi tokoh ini data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam studi tokoh ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pertama, menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan 15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194. 16 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24. 17 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

10

pola atau tema tertentu. Kedua, mencari hubungan logis antar pemikiran Imam al-Syafi'i dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Ketiga, mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam al-Syafi'i sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.18 2. Sumber Data a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) Al-Umm. (2) Kitab al-Risalah. Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi’i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.19 b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab Fiqh al-Sunnah; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mu'in; Tafsir Ibnu Katsir; al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah; I'anah at-Talibin; Subulus Salam; Nail al-Autar. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian 18 Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 60. 19 Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

11

rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya. 4. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Malik tentang hakam. Dari perbandingan ini hendak dicari persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing pendapat. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan (perceraian) atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili.20 Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.21 G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masingmasing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan 20

Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74. 21 Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’î, Al-Umm, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208

12

yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan. Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian dan hakam yang meliputi pengertian hakam, fungsi atau tugas, siapa yang berhak jadi hakam. Perceraian meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macammacam perceraian, sifat dan kedudukan hukum perceraian. Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki wewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Bab ini meliputi biografi Imam Al-Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, situasi sosial politik yang mengitarinya, pendapat Imam Al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih, metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih. Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki wewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Bab ini meliputi analisis pendapat Imam Al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih, metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih. Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAKAM

A. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian 1. Pengertian Perceraian Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.22 Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan akad pernikahan itu semakin kokoh terpateri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor 22

Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 206.

13

14

psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal -hal yang harus ditampung dan diselesaikan.23 Hikmah dari suatu pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan suatu keluarga harmonis dan berbahagia. Akan tetapi jika ada suatu hal yang dapat mengancam kebahagiaan keluarga itu, maka harus ada upaya yang dapat memisahkan

keduanya.

Tidak

boleh

bagi

keduanya

untuk

tetap

mempertahankan tali ikatan pernikahannya itu dalam kondisi yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membolehkan adanya perceraian pasangan suami-istri 23

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm.

168.

15

meskipun hal tersebut adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci-Nya, karena hal itu akan menyebabkan hancurnya mahligai rumah tangga yang telah sekian lama dibina, terpisahnya antara anak dengan orang tuanya, dan hati yang selalu dirundung kesedihan.24 Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari ً  َ َ –  ُ َُْ –  (bercerai).25 Demikian pula dalam Kamus Al-Munawwir, talak berarti berpisah, bercerai (‫)  اََْْأ ُة‬.26 Kata talak merupakan isim masdar dari kata tallaqa-yutalliqu-tatliiqan, jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.27 Talak menurut istilah adalah: 28

b a  W "O   c a $    d & W e"   `   d+ U + f " egY  ` = ? :  ]  4  Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu. 29

U gA  Lg + U 1 =  + )j e _   Lg + U ? 6 Th  i  7 H g + 4

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

24

Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, Membina Rumah Tangga yang Harmonis, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 169. 25

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973, hlm. 239. 26 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861 27 Zakiah Daradjat, op.cit., hlm. 172. 28 Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216. 29 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

16

B 6  4k  A c l $ +  "  `   d+ V 1 dT D  + !m 9  i  7 H g +n  "  T   + T   i " A  U g* o + p  # +    T :  rq  C 7 S7  # i  7 H g + U g* o + T   I  30

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.31 Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi

30 Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al Akhyar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84 31 Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

17

melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.32 Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakam, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.33 Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undangundang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

32

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73. 33

Ibid., hlm. 73.

18

2. Dasar-Dasar Perceraian Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut, 1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." AlQurthubi dalam kitab Tafsir Ayat-Ayat Hukum mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa. 2. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyus terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya.

19

Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka. 3. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat syiqaq (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.34 4. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benarbenar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali. 5. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masingmasing.35 Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 34

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm.

71-72. 35

Ibid., hlm. 72.

20

(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.36 Dalam penjelasan Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.

36

Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 227

21

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu: a b

suami melanggar taklik talak. peralihan agama atau murtad yang ketidakrukunan dalam rumah tangga.

menyebabkan

terjadinya

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan: 1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131; 132; 133; 134; 135; 136:137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; dan 147. 3. Macam-Macam Perceraian

22

Sebagaimana

telah

dikemukakan

sebelumnya,

macam-macam

perceraian di antaranya bisa berbentuk talak, khulu, fasakh, li'an. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Talak Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua 1). Talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.37 2). Talak bid'i, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-dukhul.38 Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan talak bid'i ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

 u+VR2  2 Ia e  2 s m + Gt Vg  0  1 u+VR2 "  T 29 ' t Vg  0 "96 V  2 4 2 ; m w G   " J 7   M uv " eg " 2 u+ G56 7  2"   37 Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

38

Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

23

4u:   u+ 0 "96 p  u?O  + "  7"  2" 0 Y *   ! u9    2 u+ 4u:   u+ ! u9    2 !u+ 4u:   u+ 0 "96 0   s  +K  2 ! u9    2 u+ & ' !g t 7 " ? J !g t ;  DJ !g t 7 " ? J 4g#  *   "+ !g t  A 7"  C" 7 " 3 j  7  G#+u ^ Vg  + s   # Z g  S & T R1 M uv )q  & ' V"   s  *   )q  (x6OR+ C6) )j * + + M u? J" & 39

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak bid'i. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh. Ditinjau dari berat-ringannya akibat: 1). Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.40 Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada

39

Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 286 40 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

24

istrinya dalam masa ''iddah" tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

({{| :^7R+) &a * \ ym S7*  J  N a "7   zm *  \ & J7g   "= ?u + Artinya: "Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. AlBaqarah : 229).41 2). Talak Ba'in, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali karena talak tiga, talak ini memutuskan ikatan pernikahan, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa ''iddah, seperti talak yang belum dukhul (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak). 42

Talak ba'in terbagi dua: a). Ba'in Shughra Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis ''iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan

41

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55. 42

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqih Wanita”, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

25

(khulu') atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tunggunya (habis 'iddah).43 b). Ba'in Kubra Seperti halnya ba'in shughra, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa 'iddah dengan ruju' atau menikah lagi. Namun, dalam hal ba'in kubra ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah muhallil (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.44 Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt

&\ C" 7 } Af y  J 4g# V"    " + Th D  J =   uv &\  8+ B "V" "S & g~ &' A 7#S &   2 `  A" =   u v ({- :^7R+) Artinya:Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya

43 44

Zakiah Daradjat, op.cit., hlm. 177. Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 81.

26

diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).45 Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak raj'i, talak ba'in sughra dan bain kubra. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118). Sedangkan talak bai'n shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat 1). Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qobla al dukhul; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Sedangkan talak ba'in kubra (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila 45

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit., hlm. 55.

27

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan telah melewati masa 'iddah. Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian; 1). Talak sharih, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".46 Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata firaq yang berarti pisah, dan kata sarah yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan. Imam

Syafi'i

dan

Imam

Malik

berpendapat

bahwa

mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada

46

Zakiah Daradjat, op.cit., hlm. 178.

28

permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, firaq, atau sarah.47 2). Talak kinayah, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami." Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis, pertama, kinayah zhahiriah, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, kinayah muhtamilah, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang zhahir, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang zhahir dan sindiran yang muhtamilah sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.48 Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan katakata, baik sharih apalagi kinayah yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata kinayah apalagi yang zhahir kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada

47 48

Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 82. Ibrahim Muhammad al-Jamal, op.cit., hlm. 411.

29

saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang sharih akan mempunyai akibat hukum. Ditinjau dari masa berlakunya, talak terdiri atas: 1). Talak yang berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga. 2). Talak yang berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang. b. Khulu' Khulu' adalah mashdar dari khala'a seperti khata'a, artinya menanggalkan; 49

2 2Le eV 2 +f % t TA7+ I%

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya. 50

 €  V# K' U+Af ^ 7P ‚+% J 7  TA7+ I%

Artinya:

49 50

Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Abdurrrahmân al-Jazirî, op.cit., hlm. 299.

Ibid.,hlm. 299-230

30

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi Khulu' menurut masing-masing madzhab: 1). Golongan Hanafi mengatakan :

  Iƒ c$ ^ 7P 0R1 42 U$81#P `E+ s U+f Iƒ ^ „ 51

Artinya: Khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz khulu' atau yang semakna dengan itu." 2). Golongan Malikiyah mengatakan: 52

… =?+ 27 Iƒ

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah talak dengan tebus. 3). Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

…† ‡AL†+ ‡ 7$+ 42 0EV+ c$8+27 Iƒ ˆ7EH+  ^78# 53

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. 4). Golongan Hanabilah mengatakan:

†J 7  † _LE + C‰%YS … J 7  _EL+ 7 Iƒ U:WŠ ‹$+YŒ} 54

Artinya: Khulu adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu. 51

Ibid.,hlm. 300 Ibid., hlm. 304. 53 Ibid., hlm. 304. 54 Ibid., hlm. 304. 52

31

Lafaz Khulu' itu terbagi dua, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih misalnya; khala'tu, fasakhtu dan fadaitu. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Khulu' adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami. c. Fasakh Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.55 Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan. 1). Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah 2). Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami. 3). Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. 55

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 197.

32

Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh balig. 4). Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad a). Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. b). Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.56 Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuanketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1. cerai talak; dan 2. cerai gugat.57 Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan

56

Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 333. K. Wancik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 37. 57

33

oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah, Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi, "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu'58 dan li'an59 seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128. d. Li'an Suatu perceraian bisa saja terjadi akibat adanya li'an. Li'an adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata laa-'a-na, yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Cara ini disebut dalam term li'an karena dalam prosesinya tersebut kata "laknat" tersebut. Di antara definisi yang

58

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan. tebusan ('iwad) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum. 59

Li'an adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

34

representatif, yang mudah dipahami adalah: "Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi".60 Dalam definisi yang sederhana tersebut terdapat beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan li'an itu, yaitu sebagai berikut: Pertama: kata "sumpah". Kata ini menunjukkan bahwa li'an itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong. Kedua: kata "suami" yang dihadapkan kepada "istri". Hal ini mengandung arti bahwa li'an berlaku antara suami istri dan tidak berlaku di luar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali pernikahan saling melaknat tidak disebut dengan istilah li'an. Ketiga: kata "menuduh berzina", yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa istrinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya. Bila tuduhan yang dilakukan suami itu tidak ada hubungannya dengan zina atau anak yang dikandung, tidak disebut dengan li'an. Keempat: kata "suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi". Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya itu

60

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 288

35

suarni mampu mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan li'an; tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.61 Dengan demikian li'an merupakan perceraian yang terjadi karena suami menuduh istrinya telah berzina dengan pria lain, atau suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya sebagai anaknya dengan tuduhan bahwa hal itu hasil hubungan dengan pria lain. Dalam kondisi yang demikian maka apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu; padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah li'an terhadap istrinya itu. Caranya adalah: suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkan kepada istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya, istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa, murka Allah akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.62

61

Ibid., hlm. 288. Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 333 62

36

Apabila si suami tidak bersedia melakukan mula'anah (saling bersumpah li'an), maka dia harus dijatuhi had (hukuman). Sebaliknya, bila sang suami melakukan li'an dan istrinya menolak, maka istrinya harus dijatuhi had. Bila mula'anah telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hukuman tidak dijatuhkan kepada mereka berdua. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu.63 Landasan untuk itu adalah firman Allah yang berbunyi:

!  V  ^ B H   ! " * " $ e u+' )V " ! " +u S ! +  ! " A f & " 7 S  S‰+u   2  u+ ‚   + &u U *   O+ {Ž} ‡  1B gW+   + " eg'  u+ € a B I" 6 € a B I 6 V  H  J & p   ‰ + 2 {} 6 V S ‡  K  +   &  F &'   &  F &'  2  u+ ’  “  } &u U *   O+ {‘} ‡  K  +   + " eg'  u+ (|”Ž :6+) ‡  1B gW+ Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atas dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpah empat kali atas nama Allah, bahwasanya suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (QS. an-Nur: 6-9).64

Dengan demikian yang dimaksud li'an yaitu sumpah suami di muka hakim yang menuduh istrinya berzina, sedangkan suami tersebut tidak

63

Ibid., hlm. 333. Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 544. 64

37

mempunyai empat orang saksi. Masalah yang muncul adalah sejak kapan saat terjadinya perceraian akibat li'an tersebut. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat: 1). Menurut Imam Malik, akibat li'an itu, maka perceraian terjadi apabila keduanya (suami dan istri) telah selesai mengucapkan li'an. Hal ini mengandung arti bahwa hakim hanya berada dipihak yang menyaksikan terjadinya perceraian itu. 2). Menurut Abu Hanifah, akibat li'an itu, maka perceraian terjadi bukan setelah selesainya suami dan istri mengucapkan li'an, melainkan perceraian baru terjadi setelah adanya putusan hakim yang menceraikan keduanya. 3). Menurut Imam Syafi'i, akibat li'an itu, maka perceraian terjadi apabila suami telah selesai mengucapkan li'an. Jadi tidak perlu setelah selesai keduanya mengucapkan li'an namun cukup setelah suami mengucapkan li'an. Alasannya: li'an suami itu sudah menjadi talak, sedangkan li'an istri adalah hanya sekedar untuk menghindari hukuman.65 B. Hakam 1. Pengertian Hakam Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat

65

Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 91.

38 perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.66 Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Kasus krisis rumah tangga yang memuncak ini dalam istilah fiqh disebut syiqaq.67 Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah SWT., memberi petunjuk untuk menyelesaikannya.68 Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa (4) ayat 35 yang bunyinya:

                   ! #"$ % & ' (-. :)*+) Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari 66

Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87. 67

Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: CV Toha Putra, 1993 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 194. 68

39

keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".69

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.70 2. Fungsi atau Tugas Hakam Makna syiqaq adalah retak. Jadi syiqaq cenderung sebagai predikat bagi hubungan ikatan perkawinan yang sedang berlangsung. Hubungan itu sudah tidak pada keadaan yang diharapkan dan dapat diberi poin negatif. Dari predikat negatif ini sering mengarah kepada berakhirnya pada putusnya hubungan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, bila syiqaq dibahas dalam bagian dari bab mengenai pemutusan ikatan perkawinan terasa masih tepat. Walaupun sebenarnya dari sisi peristiwa hukum putusnya itu nanti bisa saja dalam bentuk talaq, dalam bentuk khulu', dalam bentuk fasakh, dan bahkan bisa jadi ikatan perkawinannya tidak jadi putus melainkan tetap bcrlangsung. Kerclakan hubungan ini ada yang discbabkan oleh dua pihak, yailu pihak suami dan pihak istri secara bcrsama-sama. Gambarannya ialah apabila terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali, titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketenteramannya dan ketegangan 69 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1986, hlm. 123. 70 Amir Syarifuddin, op.cit., hlm.195.

40

tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri yang melekat di dalam pikirannya sehingga perlu dinasihati tetapi nasihat orang tidak didengar. Suasana rumah tangga demikian tentu menekan istri, dan sampai batas tertentu beban tekanan itu tidak kuat lagi ditanggung pihak istri. Atau sebaliknya, penyebab syiqaq justru datang dari pihak istri yang nusyuz (durhaka) yang sekalipun diupayakan perbaikannya melalui tahapan yang diajarkan al-Qur'an yaitu diberi nasihat, tidak berhasil lalu dipisahkan tempat tidur, tidak berhasil lagi dipukul sebagai pengajaran tidak berhasil juga.71 Firman Allah tentang syiqaq terdapat dalam ayat 35 surat an-Nisa'. Dari ayat ini terdapat satu arahan islah (perdamaian) kepada pihak suami dan istri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang hakam. Memang satu alternatif islah adakalanya harus cerai setelah dua orang hakam melakukan penelitian dan pengkajian permasalahan dua pihak suami dan istri. Tetapi alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah islah yang dipilih dari kesepakatan dua orang hakam.72 Fungsi atau tugas kedua hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak

71

Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 146. 72 Ibid., hlm. 147.

41

mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus syiqaq ini bersifat ba'in, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.73 3. Orang yang Berhak Jadi Hakam Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan istri, yang dalam al-Quran disebut syiqaq. Dalam hal ini, al-Quran memberi petunjuk:

                   ! #"$ % & ' (-. :)*+) Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".74

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan

73 74

Djamaan Nur, op.cit., hlm. 168.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1986, hlm. 123.

42

menunjuk hakam lainnya, Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suamiistri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami istri yang merencanakan perkawinan. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam alSyafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.75 Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya'bi, al-Nakha'iy, Imam Malik, al-Awza'iy, Ishak, dan Ibnu Munzir. Menurut mereka bahwa dua orang hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetuJuan

75

kedua

suami

istri,

baik

Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 196.

untuk

mendamaikannya

atau

43

menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah petunjuk ayat yang disebutkan di atas. Baik atas pendapat golongan yang mengatakan hakam berkedudukan sebagai wakil atau sebagai hakim, keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan syara' yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap adil. Ini adalah syarat umum untuk yang bertindak bagi kepentingan publik. Dalam ayat memang disebutkan dua orang hakam itu satu dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua orang hakam itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya.76

76

Ibid., hlm. 196.

BAB III PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH

A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karya-Karyanya 1. Latar Belakang Kehidupan Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn alAbbas ibn Usman ibn Syafi’i ibn al-Sa’ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.77 Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja’far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.78 Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

77

Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam As-Salaf, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355. 78 Ibid, hlm. 356. 43

44

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal alQur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun sudah hafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik.79 Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.80 Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastera Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan pendudukpenduduk kota. 81 Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal

79

Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28. 80 Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17. 81 Syaikh Ahmad Farid, op.cit, hlm. 357 – 360.

45

dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam alSyafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.82 Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam alSyafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatta', susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatta’. Imam al-Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.83 Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam alSyafi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunnah atau metode istinbat (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu 82

Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28. 83 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

46

yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi istinbat.84 Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (al-Risalah) disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "al-Kitab" (Kitab, atau Buku) atau "Kitabi" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "al-Risalah" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab al-Risalah yang pertama ia susun dikenal dengan ar-Risalah al-Qadimah (Risalah Lama).85 Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan al-Risalah alJadidah (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab ar-Risalah karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan

84 85

Jaih Mubarok, op.cit, hlm. 29. Syaikh Ahmad Farid, op.cit, hlm. 361.

47

sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.86

2. Pendidikan dan Karya-Karyanya Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempattempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulamaulama Yaman.87 Imam al-Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak danYaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim alKaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais. Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin 86 87

Jaih Mubarok, op.cit., hlm. 30. Mahmud Syalthut, op.cit., hlm. 18.

48

Ulaiyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.88 Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya alMuzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam al-Syafi'i.89 Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum’at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak 88

Muhammad Abu Zahrah, Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, “Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 42-45 89 Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

49

orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.90 Karya-karya Imam Asy-Syâfi'i yang berhubungan di antaranya: (1) Al-Umm. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syâfi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al-qadim (pendapat lama) dan al-qaul al-jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Asy-Syâfi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asySya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.91 (2) Kitab al-Risalah. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Asy-Syâfi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.92 (3) Kitab Imla al-Shagir; Amali alKubra; Mukhtasar al-Buwaithi;93 Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar alMuzani; kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastera.94 Siradjuddin Abbas (ulama yang lahir di Sumatera Barat, pengarang buku 40 Masalah

90

Ibid.,hlm. 18. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit, hlm, 488. 92 Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132. 93 Ahmad Asy Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba'ah, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144. 94 Ali Fikri, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110. 91

50

Agama) dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Syafi’i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Syafi’i tersebut.95 Ahmad Nahrawi Abd alSalam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Asy-Syâfi'i adalah Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.96 3. Situasi Sosio-Politik yang Mengitarinya Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.97 Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan 95

Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186. 96 Jaih Mubarok, op.cit., hlm. 28. 97 Muhammad Abu Zahrah, Hayatuhu…, op.cit, hlm. 84.

51

sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.98 Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.99 Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalahmasalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi,

98 99

Ibid., hlm. 84. Ibid., hlm. 85.

52

kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah furu' yang berbeda.100

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm, Juz. V menyatakan:

            ! "#  +,* ( - . %*  ! "#  /0$  %& '(  )%&* '( 1 2 !10 * 3# 3 "# 4 5 /0$ 6&7 (8 ( 9:5 );<#  ( 1 =:0 > ?@ A( );B C%  ( "# D# E6F > G%B > / 6   ( A:0 > ) CH60 M6N# O6PQ /R # O*6S T"I J K*    * L#K U V  +1 0 > *   K5 G%<# 6# T"# WT ( WT 1;X W# +,* K CY ) Z1    % 4_S # AF, K ! "#  [ &F\ ] ^80 * '(  )%&* '(  ` ;0 * )% ?a 2@ b   ,1    a%<0 c6(* "#  # /# &* '(  %&*

100

Ibid, hlm., 86

53

'( : 0 > W# 6(8 > 0*,   60 c6(80 * )# d#  101

YK5 > O*6S (

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah nusyuz wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena nusyuz laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata: 101

hlm. 208.

Imam al-Syafi’î, Al-Umm, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth,

54

"Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai

55

kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam alUmm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-istinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi’i. Menurut Imam al-Syafi'i “ilmu itu bertingkat-tingkat”, sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumbersumber itu sebagai berikut: 1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya. 2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam alQur’an dan sunnah Rasulullah SAW. 3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya. 4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. 5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.102 Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur’an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. 102

hlm. 246.

Imam al-Syafi'i, al-Umm. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th,

56

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatantingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwafatwanya baik yang bersifat qaul qadim (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun qaul jadid (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.103 Dalam hubungannya dengan metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam, maka sebagai istidlal yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur’an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keteranganketerangan dalam al-Qur’an. Sumber-sumber istidlal104 walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. 105 Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, alKitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-

103

Syaikh Ahmad Farid, op.cit, hlm. 362. Istidlal artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214. 105 Ibid., hlm. 239. 104

57

Sunnah semartabat dengan al-Qur’an. Al-Sunnah yang dimaksud yaitu alSunnah yang memiliki derajat sahih. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.106 Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur’an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.107 Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur’an dalam mengeluarkan hukum furu’, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur’an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an.Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.108. Ijma109 menurut Imam al-Syafi'iadalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum

106

Imam al-Syafi'i, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32. Jaih Mubarok, op.cit, hlm. 45. 108 Ibid 109 Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45. 107

58

muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.110 Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:111

eI f 0 *, '( g #  0 *, Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan" Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukumhukum syari’at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya al-Risalah, Imam 110 111

Imam al-Syafi'i, al-Risalah , op. cit, hm. 534. Imam al-Syafi'i, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

59

al-Syafi'i mengatakan, “Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan asSunnah”.112 Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-rayu yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ia membuat kriteria bagi istinbat-istinbat yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbat yang lain selain qiyas.113 Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

)26> ) D% ( 6(8 ) C% h<(gi6(* @ 114

@ /j% k ) (

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum." Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas. Sedangkan terhadap istihsan, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai istihsan ia mengarang kitab yang berjudul Ibtalul Istihsan. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak istihsan, juga disebutkan dalam kitab Jima’ul Ilmi, al-Risalah dan al-Umm. Kesimpulan yang dapat

112

Ibid, hm. 482. Ibid, hlm. 482. 114 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hlm. 257. 113

60

ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, asar, ijma’ atau qiyas dipandang istihsan, dan ijtihad dengan jalan istihsan, adalah ijtihad yang batal.115 Jadi alasan Imam

al-Syafi'i

menolak

istihsan

adalah

karena

kurang

bisa

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah maslahah mursalah. Menurut Imam al-Syafi’i, maslahah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.116 Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan di mana syari’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.117 Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan istihsan.118

115

Ibid, hlm. 146. Imam al-Syafi'i, al-Risalah, op.cit., hlm. 479. 117 Abdul Wahab Khallaf, op. cit., hlm. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, Falsafah al-Tasyri fi al-Islam, Terj. Ahmad Sudjono, “Filsafat Hukum dalam Islam”, Bandung: PT al-Ma’arif, 1976, hlm.184. 118 Imam al-Syafi’î, Al-Umm, Juz. 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272. 116

61

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.119 Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab al-Umm diantaranya adalah : 1

Al-Musnad, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.

2

Khilafu Malik, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.

3

Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.

4

Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.

5

Sair al-Auza'i, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.

119

Ibid., hlm. V.

62

6

Ikhtilaf al-Hadis, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.

7

Jima' al-'llmi, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw. Dalam hubungannya dengan metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i

tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan istinbat hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5.

l %m &n *o 'n p( qol l )m %m &n *o 'n p( qol rs l no l m mn l  l om n tr m r ml {xy} qgm;l qm%l o o2 )l j%# um l t ln l )t j%# ?m v l 0t qoVB n m l10m60t m Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa ayat 35).120

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.

120

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 123.

63

Jadi apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus syiqaq ini bersifat ba'in, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru. Adanya hakam itu adalah karena perceraian secara langsung bisa menimbulkan dampak. Dengan demikian, apabila antara suami istri terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali. Hal ini berarti titik temu benarbenar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketenteramannya dan ketegangan tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak

64

bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri, maka disini pentingnya ada seorang hakam.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih Sebelum menganalisis pendapat Imam al-Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang kewenangan hakam. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan tiga hal: (1) pendapat para ulama tentang kewenangan hakam; (2) Pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki wewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih; (3) Analisis penulis. 1. Pendapat Para Ulama tentang Kewenangan Hakam Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.121 Itulah sebabnya jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa

121 Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

63

64

perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.122 Allah berfirman:

                   ! #"$ % & ' (-. :)*+) Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".123

Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Imam Malik beralasan dengan atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu:

   D  + G 0  1 ’ a + v G   Gg 2 &u " <   ge s+  2 4D  S Gt Vg      •           ! #"$ % & ' ) 4 +J " u+ 0  1  S‰ u+ •2 &  F  u+ &u ' "  " u+ M – "S • :  ' VS7"S & '    •    " *   s  +K  s+ 0  1 i  #A + "  U 1 7 $ +  + ' &u ' ( •ŒR% G  J 7   T A" 7g +   " + 1 f" "—S    D  + &u !   + T    ‚ "   9 122

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 329. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1986, hlm. 123. 123

65

&u !   + T    ‚ "   9  " *   s+K  s+ 0  1 i  #A + U 1 7 $ + C6) i  #A + U 1 7 $ + G  J 7   T A" g7+   " + 1 f" "—S    D  + (s+ 124

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku [hadits] dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa 'Ali ibn Abi Talib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT.: Jika engkau takut akan pemutusan hubungan di antara keduanya (suami-istri), maka tunjuklah seorang penengah dari pihak laki-laki kemudian tunjuklah seorang penengah dari pihak perempuan. Jika mereka menginginkan perbaikan, maka Allah akan mendamaikan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Tahu (Surat 4 ayat 35). Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: "Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan (HR. Malik).

Para pengikut Imam Malik berselisih pendapat dalam hal apabila dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Ibnul Qasim berpendapat yang terjadi satu talak. Sedang Asyhab dan Mughirah berpendapat terjadi tiga talak juga, jika dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Pada dasarnya, talak itu berada di tangan suami, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan ketentuan lain. Dalam hal ini, Malik menyamakan dua juru damai dengan penguasa. Baginya, penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah terjadi hal-hal yang merugikan.125

124

Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al-Muwatta' Malik, Mesir: Tijariyah Kubra, Mesir tth, hlm. 357. 125 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74.

66

2. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm, Juz. V menyatakan:

     !#$% &' TA L2 3 01 GH+ 01 † Y B6 † ˜™ !2 3 GH+ 01 USš    

† V TF G2VS & ‡AL+ ‡ H+ N% &\ USš 7~ 4†57S  )?2\ RW+  V ’?S ] M> I R: 42 & s+K H+ ›+ z7J ] y: ] U17$   I?S ]  TA7+ fH+ p7“+ ^7—œ U+ ^ 7P fHe ž &K TA L2 3  €V#  2 `A = 3 BV S ] & % K\ yW+ 01 Ÿ J  ¡ ‰%YS & _f & _f 0VR#9 _L+ B6 K' 4[ & †2 MD !F> @' 1 NOP &AL+ I$J6 K GH+ $H†+ T+ U2+ T        QRS ]' S6 &' &17$S X7 YS & + Z+ 01 6V1 &'  DWS X7

[K\ ]' ^ 7P 0  ?S ] _L+ 7 Y 126

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata :

126

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’î, Al-Umm, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208

67

"Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah nusyuz wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena nusyuz laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata : "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak

68

memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. 3. Analisis Penulis Ditinjau secara historis, bahwa di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab al-Umm itu ditulis oleh Imam al-Syâfi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, kitab alUmm bukanlah karya langsung dari Imam al-Syâfi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam al-Syâfi'i dengan jalan didiktekan.

69

Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam al-Umm ada tulisan Imam al-Syâfi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya,127 bahkan ada yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam al-Umm terdapat juga tulisan orang ketiga selain Imam al-Syâfi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kitab al-Umm adalah catatan pribadi Imam al-Syâfi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya Imam al-Buwaiti dan Imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.128 Pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam al-Syâfi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum. Imam

al-Syâfi'i

lahir

di

masa

Dinasti

Abbasiyah.

Seluruh

kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa

127

Muhammad Abu Zahrah, Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, “Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 268. 128

Ibid., hlm. 178.

70

India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini.129 Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyunduyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.130 Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.131 Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang

129

Ibid., hlm. 84. Ibid., hlm. 84. 131 Ibid., hlm. 85. 130

71

terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah furu' yang berbeda.132 Melihat problem-problem sosial di masa hidupnya, Imam al-Syafi'i melihat kenyataan adanya pertengkaran suami istri, kemudian dua hakam tidak berusaha mendamaikan melainkan ada kecenderungan secara tidak langsung menggiring pertengkaran suami istri itu ke arah perceraian, padahal suami yang bersangkutan tidak meminta dan mengizinkan tindakan hakam. Perselisihan suami istri itu lebih disebabkan pernikahan yang tidak direstui orang trua kedua belah pihak. Tindakan hakam pun lebih disebabkan kepanjangan tangan dari misi orang tua suami istri tersebut. Hakam muncul bukan sebagai juru penengah melainkan memiliki kepentingan sebagai jembatan yang mewakili kebencian masing-masing orang tua. Kenyataan ini telah membangun kesan bahwa hakam bukan mendamaikan tapi justru meruntuhkan bangunan rumah tangga. Kondisi ini dilihat oleh Imam alSyafi'i akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu adanya hakam justru selalu diakhiri dengan perceraian suami istri. Keadaan ini berlangsung lama dan Imam alSyafi'i menilai bahwa salah satu cara agar hakam tidak sewenang-wenang, maka Imam al-Syafi'i memberi pendapat bahwa hakam tidak memiliki

132

Ibid, hlm., 86

72

wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih manakala suami tidak mengijinkan dan tidak menghendaki perceraian. Setelah mengungkapkan aspek sosio historis, maka menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam al Syafi'i yang menganggap hakam tidak memiliki wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih adalah sejalan syari'at Islam yang membenci perceraian meskipun sebagai perbuatan yang halal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

!8†9 2 3 4: 3 096 01 :01 2 3 456 72  2 DED†: †A † BB  C6)  " =8?+ 3 @' 0 => ; " < (!F> 133

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)."

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih

133

Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku, hlm. 539.

73

Secara bahasa, kata "istinbat" berasal dari kata istanbatha-yastanbithuistinbathan yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Istinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.134 Sejalan dengan itu, kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.135 Dapat disimpulkan, istinbat adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafadziyah) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (maknawiyah). Yang berbentuk bahasa (lafadz) adalah al-Qur'an dan asSunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti istihsan, maslahat, sadduzdzariah dan sebagainya.136 Cara penggalian hukum (thuruq al-istinbat) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (thuruq ma'nawiyyah) dan pendekatan lafaz (thuruq lafziyyah). Pendekatan makna (thuruq ma'nawiyyah) adalah

134

Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, Beirut: Dâr alMasyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, Istinbath Hukum Ibnu Qayyim, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5. 135 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177. 136 Kamal Muchtar, dkk, Ushul Fiqh, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

74

(istidlal) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, zara'i dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (thuruq lafziyyah) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap ma'na (pengertian) dari lafaz-lafaz nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan manthuq lafzy ataukah termasuk dalalah yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (qayyid) yang membatasi ibarat-ibarat nash; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafaz nash apakah berdasarkan ibarat nash ataukah isyarat nash. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab mabahits lafziyyah (pembahasan lafaz-lafaz nash).137 Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti qiyas, istihsan dan istishlah, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-َQur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al137

116

Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-

75

Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf dan sadd az-zari'ah tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,138 yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu istihsan, maslahah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita. Dalam hubungannya dengan metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan istinbat hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5.

                   ! #"$ % & ' {-.} ŒR% 2 &  F  8+ &u ' "  " 8+ M – "S  =:  ' VS7"S &' Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa ayat 35).139

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai. Jadi

138

Satria Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

139

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 123.

76

apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5 yang dijadikan alasan Imam al-Syafi'i di atas jika dihubungkan dengan penafsiran para ahli tafsir, di antaranya Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam Tafsîr al-Qur’an alAzîm, ada keterangan bahwa ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang artiaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.140 Karena itulah disebutkan di dalam firmanNya:

140

Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, Tafsîr al-Qur’an al-Azîm, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003, hlm. 115

77

(-. :)*+) "  " 8+ M – "S  =:  ' VS7"S &' Artinya: Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (QS. An-Nisa: 35).141 Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halanghalangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakam mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat

nafkah.

Jika

kedua

hakam

sepakat

memisahkan

atau

mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya.142 Tetapi jika kedua hakam berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela,

141 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1986, hlm. 123. 142 Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, op.cit., hlm.116.

78

dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.143 Sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, maka Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam Tafsîr al-Marâgî menyatakan dengan ini dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena Allah membencinya dan karena Dia ingin menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa hal itu tidak patut terjadi.144 Menurut riwayat Imam al-Syafi'i di dalam Al-Umm dan al-Baihaqi di dalam As-Sunan, dan beberapa riwayat lain, riwayat itu daripada Ubaidah alSulamani, bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali bin Abu Thalib, dan bersama dengan mereka turut pula segolongan besar orang-orang. Rupanya mereka mengadukan perselisihan atau syiqaq yang telah tumbuh di antara kedua orang suami-istri itu. Maka Ali memerintahkan supaya diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri, kemudian beliau (Ali) berkata kepada kedua hakam itu: "Apakah kamu keduanya tahu apa kewajiban kamu? Kewajiban kamu ialah menyelidiki, kalau menurut pandangan kamu berdua masih dapat suami istri ini dikumpulkan kembali, hendaklah kamu kumpulkan, dan kalau kamu berdua berpendapat lebih baik bercerai saja, maka perceraikan mereka". Mendengar itu berkatalah si perempuan: "Hamba tunduk kepada Kitab Allah dan apa yang tersebut di dalamnya." Tetapi si laki-laki menyanggah: 143

Ibid., hlm. 116. Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, Tafsîr al-Marâgî, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 47. 144

79

"Kalau keputusan bercerai, aku tak mau!" Ali menjawab: "Kalau begitu engkau adalah seorang yang mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada apa yang telah aku tetapkan itu, engkau tidak akan kubiarkan pulang." Demikianlah penetapan dari Ali bin Abu Thalib tatkala beliau jadi Khalifah.145 sejalan dengan itu pula pendapat Ibnu Abbas, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Abbas: "Ayat ini ialah mengenai lakilaki dan perempuan yang telah rusak hubungan rumah tangga.

"Allah

menyuruh supaya di utus seorang laki-laki yang shalih dari keluarga si lakilaki dan seorang laki-laki yang shalih dari keluarga si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka istrinya ditarik dari dia, dan nafkahnya wajib dibayarnya terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah suaminya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua hakam berpendapat mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka berkembalian menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris." Demikian Ibnu Abbas. Dalam kedua pendapat dari dua orang Sahabat Rasulullah s.a.w. yang besar ini, Ali dan Ibnu Abbas, nampak bahwa kedua hakam mempunyai hak penuh, bukan saja untuk mempertemukan kembali, bahkan juga menceraikan, kalau cerai itulah yang ishlah. Tetapi ulama-ulama Mazhab, banyak yang

145

Hamka, Tafsir Al Azhar, Jilid 5, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 54

80

membatasi ishlah itu hanya pada mempertemukan kembali, tidak berhak menceraikan. Berkata al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya: "Telah sependapat para Ulama bahwa kedua Hakam itu berhak mempersatukan kembali di antara suami-isteri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan." Ibrahim anNakha'i berkata: "Jika kedua Hakam itu hendak memisahkan keduanya dengan talak satu atau talak dua atau talak tiga, boleh saja."146 Begitu pula satu riwayat dari pendapat Imam Malik. Tetapi Hasan Bishri berpendapat bahwa kedua hakam hanya berhak mengumpulkan kembali, bukan memisahkan. Demikian juga paham Qatadah dan Zaid bin Aslam dan itu juga perkataan Imam Ahmad dan Abu Tsaur dan Daud azZuhri. Mereka berpendapat demikian karena dalam ayat tersebut bahwa jika kedua hakam itu menginginkan ishlah, niscaya keduanya akan diberi taufik oleh Tuhan. Ishlah, mereka pahamkan ialah perbaikan dengan arti berkumpul kembali, bukan bercerai.147 Ayat di atas sudah cukup menjadi petunjuk tentang pentingnya hakam. Islam melarang perceraian yang bisa menghancurkan masa depan anak dan kedua belah pihak. Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. 146 147

Ibid., hlm. 55. Ibid

81

Dalam

kaitannya

dengan

pendapat

Imam

al-Syafi'i,

bahwa

menurutnya, kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Adapun data atau keterangan yang mendukung pendapat Imam al-Syafi'i yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para pengikut berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan atau perceraian, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan atau perceraian tersebut kepada kedua juru damai.148

148

Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Menurut Imam al-Syafi'i, apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. b. Dalam hubungannya dengan metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan istinbat hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam

81

82 mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai. B. Saran-Saran Meskipun pendapat Imam al-Syafi'i bersifat klasik, namun pemikiran dan konsepnya dapat dijadikan masukan apabila kelak dikemudian hari ada kebijakan atau keputusan untuk merevisi sejumlah peraturan perundangan yang menyangkut masalah pernikahan dan perceraian. Khususnya mengenai peran dan kedudukan serta kompetensi hakam sebagai wasit dalam mendamaikan suami istri yang sedang berselisih. C. Penutup Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Siradjuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004. Al'ati, Hammudah Abd., The Family Structure In Islam, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984. Amini, Ibrahim, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002. Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, al-Muwatta' Malik, Mesir: Tijariyah Kubra, Mesir tth. Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, Bulug al-Marram, Bairut: Ijtimaiyah, tth.

Daar al-Kutub al-

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004. Bukhari, Imam, Sahih al-Bukhari, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M. Dahlan, Abdul Aziz, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqih, jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî, Tafsîr al-Qur’an al-Azîm, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003 Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005. Efendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2007. Farid, Syaikh Ahmad, Min A'lam As-Salaf, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006. Fikri, Ali, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003. Furchan, Arief dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hakim, Rahmat, Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hamid, Zahry, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978. Hamka, Tafsir Al Azhar, Jilid 5, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999. Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, Kifayah Al Akhyar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth. Idris, Abdul Fatah, Istinbath Hukum Ibnu Qayyim, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007. Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqih Wanita”, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986. Jaziri, Abdurrrahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Total Media, Yogyakarta, 2007. Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995. Ma’luf, Louis, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986. Mahmassani, Sobhi, Falsafah al-Tasyri fi al-Islam, Terj. Ahmad Sudjono, “Filsafat Hukum dalam Islam”, Bandung: PT al-Ma’arif, 1976. Maliki, Syekh Muhammad Alwi, Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993. Marâgî, Ahmad Mustafâ, Tafsîr al-Marâgî, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993. Maududi, Abul A'la, The Laws of Marriage and Divorce in Islam, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991. Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001. Mubarok, Jaih, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Muchtar, Kamal, dkk, Ushul Fiqh, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995. Mughniyah, Muhammad Jawad, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991. Nur, Djamaan, Fiqih Munakahat, Semarang: CV Toha Putra, 1993. Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004. Rusyd, Ibnu, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989. Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970. Said, Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994. Saleh, K. Wancik, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. --------, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997. Syafi’î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juz V dan VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth. Syafi'i, Imam, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H. Syalthut, Mahmud, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syurbasyi, Ahmad Asy, Al-Aimmah al-Arba'ah, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986. Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998. Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Surabaya: DEPAG RI, 1978.

Al-Qur’an

dan

Terjemahnya,

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990. ---------, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973.

Yayasan

Penyelenggara

Zahrah, Muhammad Abu, Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, “Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005. Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971. Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Anik Mukhifah

Tempat/Tanggal Lahir

: Jepara, 23 Mei 1985

Alamat Asal

: Desa Sinanggul RT 06 RW 01 Kec. Mlonggo Jepara

Pendidikan

: - SD N Sinanggul Jepara lulus th 1997 - MTs Hasyim As'yari Jepara lulus th 2000 - MA Mathalibul Huda Jepara lulus th 2003 - Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anik Mukhifah

81

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA Nama

: Anik Mukhifah

NIM

: 2103072

Alamat

: Bukit Beringin Selatan 5/F.88 Semarang.

Nama orang tua

: Bapak Sahroni dan Ibu Rif'atun

Alamat

: Desa Sinanggul RT 06 RW 01 Kec. Mlonggo Jepara

Pekerjaan

: Petani