ANALISIS PEMBERDAYAAN PENGELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA KENDARI
EXECUTIVE SUMMARY
Oleh FITRIANI SINAPOY G2 B1 12 049
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
EXECUTIVE SUMMARY ANALISIS PEMBERDAYAAN PENGELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA KENDARI ABSTRAK Fitriani Sinapoy, G2B112049. Analisis Pemberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Kendari, dibawah bimbingan Ayub M. Padangaran sebagai pembimbing pertama dan Lukman Yunus sebagai pembimbing kedua. Berbagai pemasalahan yang senantiasa dihadapi oleh sejumlah lembaga PPI/TPI saat ini antara lain masih lemahnya dukungan kelembagaan terutama dalam hal pola manajemen, sarana prasarana pendukung yang serba terbatas kapasitas atau kompetensi pengelola yang relatif terbatas terutama dalam memahami dan memerankan fungsi manajemen kelembagaan sesuai tugas pokok masing-masing personil. Berdasarkan hal tersebut, sehingga dipandang perlu dilakukan penelitian untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap peran dan kompentensi atau keberdayaan pengelola PPI/TPI. Penelitian ini bertujuan 1) Bagaimana peran kelembagaan PPI/TPI dalam mendukung peningkatan kinerja nelayan binaannya; 2)Bagaimana tingkat keberdayaan pengelola PPI/TPI Sodohoa Kota Kendari;3) Strategi pemberdayaan seperti apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan dan pengelola PPI/TPI. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 1). Peran kelembagaan PPI/TPI dalam mendukung peningkatan kinerja nelayan mitranya umumnya memfokuskan diri pada penyediaan sarana prasarana pendaratan perahu/kapal ikan, penyediaan fasilitas pelelangan dan penyimpan ikan, pelatihan – pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi nelayan, serta menfasilitasi perizinan pelayaran penangkapan ikan; 2).Indeks keberdayaan staf pengelola PPI/TPI Sodohoa umunya masih berada pada kisaran kategori sedang hingga rendah, dimana 43,47% berada pada kisaran rendah, dan 50,43% berada pada kisaran keberdayan sedang, hanya 6,1% yang berada pada kisaran keberdayaan tinggi; 3).Strategi pemberdayaan yang diperlukan menyangkut sisi kelembagaan adalah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengatasi KPLI (kekurangan pembayaran lelang ikan), meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik juragan dan perusahaan perikanan untuk membeli ikan di TPI; melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum,meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung program pembangunan perikanan, mengoptimalkan peran Koperasi, penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang professional. Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, tempat pelelangan ikan,
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sektor perikanan dan kelautan di Indonesia merupakan salah satu sektor
strategis, bukan saja karena kontribusinya yang besar dalam struktur 1
PDRB, tetapi juga terkait dengan ketahanan pangan, keragaman hayati dan penyediaan lapanagan kerja. Potensi sektor perikanan dan kelautan yang begitu besar yang menyimpan berjuta juta kekayaan alam serta sumberdaya hayati selain menjadi kebanggaan juga telah mengokohkan posisi Indonesia sebagai Negara poros maritim terbesar belahan dunia ini. Mencermati berbagai fenomena serta dinamika sosial terkait dengan eksistensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumberdaya hayati strategis bagi peningkatan kesejahteraaan manusia dan keseimbangan ekosistem, sehingga dewasa ini telah dilahirkan berbagai kebijakan pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan, yang dimaksudkan agar prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut benar benar mampu memberikan efek pensejahteraan secara berkelanjutan, tanpa merusak atau mengurangi daya dukung sumberdaya tersebut. Salah satu kebijakan atau instrumen pembangunan pada sektor perikanan dan kelutan tersebut adalah kehadiran tempat pelelangan ikan (TPI) pada setiap pelabuhan perikanan. Kehadiran TPI pada setiap pelabuhan perikanan akan memberikan manfaat yang cukup besar baik bagi Pemerintah Daerah setempat karena menjadi salah satu sumber retribusi, maupun bagi nelayan terutama dalam memasarkan hasil produksinya nelayan yang umumnya merupakan salah satu kelompok sosial yang masih terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik, melalui kelembagaan TPI tersebut diharapkan akan menjadi lebih kuat, mandiri dan berdaya terutama dalam menolong dirinya sendiri, karena salah satu fungsi
dari kelembagaan TPI tersebut adalah melakukan program penguatan atau pemberdayaan baik dalam aspek sosial ekonomi maupun kelembagaan para nelayan mitra kerjanya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Sebagai salah satu realisasi terhadap amanat undang-undang No 31 tahun 2004 tersebut. Pemerintah Kota Kendari telah membangunan tempat pelelangan ikan (TPI) / pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat, dan pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) di Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli. (Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari 2013-2017). Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas dari pelabuhan perikanan (PPI) dimana dalam pembangunan dan pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh koperasi. Pengelola TPI merupakan unsur yang terkait dalam mengatur pemasaran hasil tangkapan nelayan. Mereka adalah bagian dari sistem kelembagaan dalam perikanan yang turut menentukan kesejahteraan nelayan. Efektivitas pelayanan kelembagaan TPI terhadap mitra kerjanya terutama terkait pengelolaan atau pemasaran hasil atau produksi dari para nelayan mitra yang berdampak secara langsung pada tingkat kesejahteraan nelayan, dipengaruhi oleh 2
banyak faktor, yang antara lain adalah sarana prasarana, kebijakan kelembagaan TPI, komitment tim manajemen dan kompetensi personil atau staf pendukung/tim manajemen. Semakin baik sarana prasaran, bentuk kebijakan, komitment personil serta kompetensi pengelola TPI, maka secara teoritis kualitas pelayanan semakin baik sehingga berdampak pada semakin meningkatnya kesejahteraan para nelayan mitra. Olehnya itu untuk mendapatkan kinerja pelayanan yang baik dari PPI/TPI maka diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat, sarana prasaran yang memadai serta kompetensi dan komitmen yang kuat dari para staf pengelola. Berbagai pemasalahan yang senantiasa dihadapi oleh sejumlah lembaga PPI/TPI saat ini antara lain masih lemahnya dukungan kelembagaan terutama dalam hal pola manajemen, sarana prasarana pendukung yang serba terbatas kapasitas atau kompetensi pengelola yang relatif terbatas terutama dalam memahami dan memerankan fungsi manajemen kelembagaan sesuai tugas pokok masing-masing personil. Berbagai Fenomena tersebut dapat menurunkan kinerja PPI/TPI baik secara kelembagaan maupun tingkat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fenomena empirik serta sejumlah permasalahan yang dialami oleh sejumlah PPI/ TPI tersebut patut diduga atau besar kemungkin merupakan salah satu masalah penting yang sedang dihadapi oleh PPI/TPI Sodohoa Kota Kendari. Berdasarkan hal tersebut, sehingga dipandang perlu dilakukan penelitian untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap peran dan kompentensi atau keberdayaan
pengelola PPI/TPI. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan mengeksplorasi berbagai hal serta memberikan justifikasi dalam merumuskan berbagai formula penguatan atau pemberdayaan baik dari sisi kelembagaan maupun personil pengelola PPI/TPI. 1.1. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana peran kelembagaan PPI/TPI dalam mendukung peningkatan kinerja nelayan binaannya; 2. Bagaimana tingkat keberdayaan pengelola PPI/TPI Sodohoa Kota Kendari; 3. Strategi pemberdayaan seperti apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan dan pengelola PPI/TPI. 1.2. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis peran kelembagaan TPI dalam mendukung upaya peningkatan kinerja usaha nelayan binaaan; 2. Menganalisis tingkat keberdayaan pengelola PPI/TPI di Kota Kendari; 3. Menganalisis strategi pemberdayaan kelembagaan dan pengelola PPI/TPI.
3
atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan beesentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), terutama kebebasan dalam mengemukakan pendapat, (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasajasa yang mereka perlukan , dan (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mepengaruhi kehidupannya Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al, 1994:106).
1.3. Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau memberikan manfaat pada hal hal sebagai berikut: 1. Bagi dunia keilmuan, sebagai salah satu media pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan pengelola dan kelembagaan tempat penampungan ikan (TPI). Selain itu diharapkan pula dapat menjadi pembanding dengan penelitian sejenis untuk memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya terkait pengembangan pemberdayaan PPI/TPI. 2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan sumber inspirasi serta dapat menjadi rujukan ilmiah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kemasyarakatan, terutama pada sejumlah program yang terkait dengan pengembangan sektor perikanan dan kelautan. 3. Bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi terutama dalam upaya peningkatan kinerja pengelola PPI/TPI di Kota Kendari. 4. Menghasilkan rekomendasi teknis berupa konsep dan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan pengelola PPI/TPI. II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pemberdayaan Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan 4
Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugastuhas kehidupannya.
bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Berdasarkan serangkaian konseptual tentang keberdayaan sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian proses penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan baik pada tingkat individu maupun kolektivitas, dilaksanakan secara sistematik dan terencana, yang bertujuan agar kelompok sasaran memiliki kesanggupan atau kemampuan untuk menolong dirinya sendiri terutama dalam mengakses segala sumberdaya kunci yang dibutuhkannya.
2.2. Konsep Keberdayaan Secara konseptual keberdayaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses sejumlah sumberdaya yang dibutuhkannya, sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk memberi daya atau memampukan sehingga derajat keberdayaannya meningkat. (Syahadat, 2015). Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Lebih lanjut Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya, sehingga pihak yang diberi daya tersebut memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membangun dirinya. Payne (1997) menjelaskan
2.3. Proses Pemberdayaan Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Masyarakat yang tidak berdaya diberi ilmu pengetahuan, kesempatan bertindak, sehingga mereka merasa mampu dan merasa pantas untuk dilibatkan. Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kedua kecenderungan ini saling terkait 5
kadangkala keduanya bertukar posisi dalam prosesnya (Pranarka dan Vidhyandika, 1996) Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya serta mampu mengakses sejumlah sumberdaya yang diperlukannya (Syahadat, 2015). Menurut Hanna dan Robinson (1994) bahwa terdapat tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Strategi direct-action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.
a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs) b. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya. d. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas. e. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain: (1) meningkatkan suplai kebutuhankebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin), (2) upaya penyadaran untuk memahami diri: potensi, kekuatan, dan kelemahan, serta memahami lingkungannya, (3) pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal, (4) upaya penguatan kebijakan, dan (5) pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.Indikator keberdayaan sangat penting dalam rangka mengetahui dan mengevaluasi derajat keberdayaan individu atau
2.4. Indikator Keberdayaan Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal. Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti dalam Abu Huraerah (2007) dapat digambarkan sebagai berikut:
6
komunitas baik sebelum maupun setelah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
2.7. Dimensi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Prinsip pemberdayaan memberikan alasan bahwa setiap tahap kegiatan perencanaan, dilaksanakan dengan kapasitasi, yaitu memfasilitasi pengembangan pendidikan dan kelembagaan desa. Proses pemberdayaan dan kapasitasi ini tidak lain adalah proses pembelajaran penduduk dan kelembagaan desa agar memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya desa. Proses ini perlu difasilitasi oleh fasilitator (Surochiem, 2001). Pada awal kegiatan, peranan fasilitator masih cukup besar, tetapi peranan tersebut akan berangsur-angsur surut dengan bertambah berdayanya penduduk dan kelembagaan desa. Dan pada akhirnya berperan sebagai fasilitator jarak jauh. Jadi 3 kunci peran serta adalah kesadaran dan kemauan untuk dating, ikut aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Konsepsi pemberdayaan (empowerment) sebagai salah satu efek dari pembangunan hanya menjadikan masyarakat sekedar menjadi obyek semata menuju masyarakat yang benarbenar menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Strategi pembangunan yang sejalan dengan itu adalah pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat (People Centered Development) khususnya masyarakat yang selama ini paling tidak diuntungkan oleh hasilhasil pembangunan. (Surochiem, 2001). Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia (Soetomo, 2006). Dalam kaitan dengan potensi manusia yang perlu diaktualisasikan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai dengan harkat dan
2.5. Prinsip Pemberdayaan Guiterrez (1998:127) menyampaikan 8 prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melakukan praktik pemberdayaan: a. Meeting the client’s immediate needs b. Accepting the client’s definition of the problem c. Shared power/sense of control d. Education regarding resources and skills e. Creating a collaborative working relationship f. Using mutual support groups g. Consciousness raising h. Participation in organization development 2.6. Pemberdayaan Nelayan Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan hal ini menjadi basis membangun fondasi civilsociety di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia (SDM), kapasitas dan fungsi kelembagaan social ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik warga yang tinggi (Kusnadi, 2006). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.
7
martabat manusia, didalamnya terkandung tiga nilai, yaitu kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan (Korten dalam Soetomo, 2006).
dalam melaksanakan pekerjaan/tugasnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Robbins (1991), bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja (organisasi) dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 1. Faktor Individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakangdan Demografi. 2. Faktor Psikologis yang terdiri dari persepsi,attitude,personality, pembelajaran,motivasi. 3. Faktor Organisasi yang terdiri dari sumber daya, kemampuan, penghargaan, struktur, Job Design. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitasmaupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai organisasi apabila didukung oleh atribut individu, upayakerja dan dukungan. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat ditingkatkan bila penggunaan input sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan output yang maksimal, dalam hal ini nilai produksi ikan di TPI. Faktor-faktor atau input itu antara lain jumlah dari bakul, gerobak, timbangan, basket ikan, dan karyawan TPI. 2.10. Kelembagaan Sektor Perikanan Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau koperasi. Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan tersebut berbentuk:
2.8. Tahapan Pemberdayaan Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistyani, 2004) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar adalah : 1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. 2.9. Teori Kinerja Meier (dalam As’ad 1989), memberikan batasan kinerja sebagai kesuksesan seseorang (organisasi) 8
1. KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang dibentuk oleh nelayan 2. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang dibentuk oleh pembudidaya ikan 3. POKLAHSAR (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran) yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan 4. KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) yang dibentuk oleh petambak garam 5. POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Kelembagaan sektor perikanan saat ini belum sempurna, khususnya yang bernuansa bisnis Perikanan dalam suatu sistem, hal ini juga terjadi pada sistem agrobisnis yang terintegrasi antara aspek input, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran luar negeri maupun dalam negeri. Tidak adanya ikatan institusional antar pelaku dalam agrobisnis perikanan tersebut menyebabkan nelayan menjadi lemah dalam menghadapi kelompok seperti pedagang / broker ikan maupun penyuplai faktor produksi pedagang barang-barang untuk keperluan operasional yang sangat kuat yang menyebabkan munculnya masalah transmisi global. 2.11.
pembentukan harga ikan laut tangkapan Nelayan di Kotamadya Menado dan Bitung. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa saluran pemasaran ikan kotamadya Manado dan Bitung ada 2 model/cara dimana masing-masing model/cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Model/cara 1 salurannya lebih panjang, ini selanjutnya akan mempengaruhi harga ikan yang biasanya konsumennya lebih tinggi. Provitabilitas usaha tengkulak desa dan grosir baik di Manado dan Bitung memang ada perbedaan namun tidak terlalu tinggi. Dari perbedaan yang tidak terlalu tinggi, maka kita dapat mengatakan harga ikan di Manado dan Bitung agak stabil. III. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran Keberdayaan baik dari sisi kelembagaan maupun personil pengelola institusi akan berkorelasi positif terhadap kinerja kelembagaan yang bersangkutan. Semakin tinggi indeks keberdayaan kelembagaan maupun staf pengelola sebuah institusi yang bersangkutan, maka secara teoritis akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja serta output dari lembaga yang bersangkutan. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan sebuah lembaga atau institusi, dimana kerja ataupun indikator out putnya sangat terkait dengan indeks keberdayaan kelembagaan dan staf pengelolannya. Semakin baik atau semakin tinggi indeks keberdayaannya baik pada sisi kelembagannyan maupun pengelolanya, maka akan berimplikasi pada semakin tingginya kinerja serta output dari lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian jika menghendaki
Penelitian Terdahulu
Utomo pada tahun 1991 mengadakan penelitian mengenai peranan TPI dalam stabilitas dan 9
sebuah lembaga dengan kinerja serta output yang tinggi, maka perlunya penguatan dan peningkatan indeks keberdayaan personil atau staf pengelolanya. Penelitian menganalisis sejauh mana peran kelembagaan PPI/TPI dalam memberikan pelayanan jasa kepada nelayan mitra sehingga berimplikasi pada upaya peningkatan kinerja usaha para nelayan yang bersangkutan, sejauh mana indeks keberdayaan para staf pengelolanya serta bagaimana atau strategi pemberdayaan kelembagaan dan personil seperti apa yang sesuai dengan kondisi riel yang ada pada PPI/TPI tersebut.
4.2 Populasi dan Sampel 4.2.1 Popilasi Jumlah keseluruhan data yang diambil disebut populasi. Secara ideal, sebaiknya meneliti seluruh anggota populasi. Apabila kita melakukan penelitian pada seluruh populasi, berarti kita melakukan sensus. Akan tetapi, seringkali populasi penelitian cukup besar sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruhnya dengan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia. Dalam keadaan demikian maka penelitian hanya dapat dilakukan terhadap sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akanditeliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf pengelola TPI Sodohoa, baik pada level manajemen strategis maupun staf pendukung sejumlah 23 orang.
IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian berada di UPTD TPI Sodoha yang berada di Kecamatan Kendari Barat Kelurahan Sodoha Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan bahwa TPI di Sodoha merupakan salah satu UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, yang berfungsi sebagai empat berlabuhnya perahu/kapal perikanan, baik untuk mendaratkan hasil tangkapannya maupun mengambil perbekalan Kapal dan awaknya. Selain itu TPI tersebut menjadi basis kegiatan produksi, pemasaran dan pengolahan hasil laut, sebagai sumber retribusi untuk PAD, serta menjadi tempat pembinaan nelayan. Pertimbangan lain bahwa pada TPI Sodohoa tersebut terdapat sejumlah Data yang relefan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan, sejak Oktober 2015 sampai Februari 2016.
4.2.2 Sampel Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel merupakan sebagian individu yang diselidiki (Hadi, 2000:70). Pendapat lain mengatakan bahwa sampel adalah wakil dari populasi yang dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nasir, 1999:325). Berdasarkan hal tersebut diatas maka sampel yang akan diambil harus mewakili populasi, dimana semakin besar populasi semakin besar juga sampelnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dengan semakin sedikit jumlah populasi justru sampel semakin besar agar dapat lebih mewakili. Dalam penelitian ini diambil sejumlah responden dari jumlah populasi yang ada sebagai sampel. Maksud dari 10
pengambilan sampel adalah untuk mereduksi jumlah responden yang akan diambil datanya. Dalam hal ini sampel akan mengefisiensikan waktu, tenaga dan biaya penelitian.
peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan TPI. a. Wawancara Dilakukan dengan mewancarai responden dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara secara mendalam kepada responden yang berkompeten dengan permasalahan kajian ini. b. Observasi Dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi TPI.
4.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 4.3.1 Jenis Data Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah data responden dari kuesioner untuk mengetahui tingkat keberdayaan dan untuk menentukan strategi pemberdayaannya. Data Primer yang terkait dengan analisis pemberdayaan, meliputi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi yang dijalankan responden, tanggapan responden terhadap kemampuan melakukan lobi dalam pengambilan keputusan untuk organisasi, potensi yang merupakan kekuatan dari organisasi, kelemahan, ancaman yang dihadapi organisasi, peluang yang dapat dikembangkan dari organisasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Kota Kendari dan di TPI meliputi : profil PPI/TPI, struktur organisasi, sistim dan prosedur kerja, rencana kerja dan bisnis plan, jumlah anggota binaan, job description serta sejumlah data atau informasi yang terkait dengan tujuan dalam penelitian ini.
4.4 Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: (1) peran lembaga PPI/TPI (2) indeks keberdayaan pengeloa PPI/TPI (3) strategi permberdayaan kelembagaan dan pengelola PPI/TPI. 4.5 Metode Analisa Data Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga digunakan beberapa teknik analisis Data. Peran PPI/TPI dalam mendukung kinerja usaha nelayann binaan yang merupakan tujuan pertama dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini didasarkan pada peran-peran TPI berdasarkan capaian terhadap rencana kerja dari lembaga yang bersangkutan. Hasil telaah tersebut selanjutnya ditabulasi, dievaluasi serta dikolaborasi sehingga ditemukan sebuah kesimpulan tentang peran PPI/TPI dalam mendorong peningkatan kinerja nelayan binaannya. 4.5.1 Menganalisa Keberdayaan Untuk mengukur indikator keberdayaan menggunakan Skala Likert’s Summated Rating (SLR) dimana setiap pilihan jawaban diberi
4.3.2
Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu survey instansional, wawancara dan diskusi, dan pengamatan lapangan. Survei instansional dilakukan untuk memperoleh data sekunder, baik data numerik maupun kebijakan serta 11
skor. Skor nilai yang digunakan dari jawaban tertutup adalah seperti pada tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1. Skor Nilai untuk jawaban yang diberikan Persetujuan terhadap Skor Nilai Pernyataan Sangat Tinggi (ST) 5 Tinggi (T) 4 Cukup (C) 3 Kurang (K) 2 Sangat Kurang (SK) 1
(5) Persepsi tentang eksistensi PPI / TPI (6) Dukungan atau ketersediaan infrastruktur (7) Dukungan regulasi (8) Kepuasan terhadap insentif (9) kemampuan membangun relasi sosial dengan mitra (10) Penguasaan terhadap instrumen kerja/IT. Analisis terhadap strategi pemberdayaan kelembagaan dan pengelola PPI/TPI sebagai tujuan ketiga dalam penelitian ini dianalisis secara dekriptif kualitatif. Analisis ini didasarkan pada sejumlah fenomena atau sejumlah faktor penyebab utama ketidak berdayaan pengelola dalam menjalankan fungsinya sesuai tugas pokok masing-masing staf. Hasil analsis tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan sejumlah teori pemberdayaan terutama pada aspek pemberdayaan kelembagaan, sehingga dihasilkan sejumlah model pemberdayaaan sesuai karakteristik permasalahan dan sumberdaya yang ada pada staf pengelola TPI.
Nilai akhir dari keberdayaan adalah jumlah nilai akhir dari indikator dibanding dengan nilai maksimum dari jumlah nilai skor dari indikator. Nilai akhir yang tertinggi akan diperoleh seandainya semua indikator berada pada kondisi yang sangat sesuai dengan bobot (nilai kepentingan masingmasing indikator). Tingkat keberdayaan dikelompokkan menjadi 5 kategori berdasarkan ketercapaian nilai dengan klasifikasi sebagai berikut : < 20% = keberdayaan sangat rendah 20% - 39% = keberdayaan rendah 40% - 59% = keberdayaan sedang 60% - 79% = keberdayaan sangat tinggi 80% - 100% = keberdayaan sangat tinggi Keberdayaan pengelola PPI/TPI yang merupakan tujuan ke dua dalam penelitian ini, dianalisis berdasarkan skoring. Indikator keberdayaan sebagai pendekatan alat ukur dalam penelitian ini didasarkan pada perpaduan antara fenomena empirik dan teoritik. Indikator tersebut meliputi: (1) kemampuan memahami tugas pokok kelembagaan PPI / TPI (2) Komitmen dalam bekerja (3) Kepuasan terhadap sistim dan prosedur kerja (4) Kesesuaian kompetensi akademik dengan tanggung jawab dalam bekerja
4.6 Definisi Operasional Definisi opersional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan indikator variabel serta alat ukur dan satuan. V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Gambaran Umum PPI Sodoha Pangkalan pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan (PPI/TPI) Kendari yang berada dikelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat dibangun pada tahun 1976/1977 dan tahun 19771978 yang berfungsi sebagai pusat pendaratan ikan (PPI) dan pusat pengembanagan perekonomian masyarakat nelayan. Pusat pendaratan ikan (PPI) tersebut mulai dioperasikan sejak tahun 1979 berdasarkan Perda No. 3 tahun 1964 tentang pelelangan ikan. 12
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan nelayan di PPI sodohoa terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan bahwa disamping adanya fasilitas sarana yang dibutuhkan cukup memadai dan membantu nelayan dalam menjalankan aktivitas usahanya menangkap ikan di laut. Selama kurun waktu Tahun 2013, jumlah pengunjung yang datang di PPI sodohoa setiap harinya mencapai antara 500 sampai dengan 700 orang, yang terdiri dari : Pedagang Baku : 120 sd 250 orang Nelayan penggarap : 210 sd 300 orang Pengusaha Perikanan : 20 sd 40 orang Pengunjung Biasa : 150 sd 300 orang
Pangkalan pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan (PPI/TPI) Kendari saat ini menjadi unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) berdasarkan Perda Kota Kendari No. 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Kendari dan keputusan Walikota Kendari No. 239 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) sampai saat ini kondisi fisik bangunannya pada umumnnya masih baik dan dimanfaatkan oleh nelayan, meskipun terdapat beberapa bagian telah mengalami kerusakan. Beberapa fasilitas yang telah mengalami kerusakan dan memerlukan rehabilitasi antara lain kios nelayan dan fasilitas hanggar. Salah satu unsur penunjang penting dalam mendayagunakan PPI Sodohoa adalah dukungan sejumlah sarana prasarana penunjang yang antara lain kios nelayan, kantin, gedung es balok, ketersediaan BBM, air bersih, gedung pemeliharaan ikan dan ruang pendingin. Kualitas maupun kuantitas sejumlah fasilitas tersebut sangat menunjang kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PPI/TPI. 5.1.1 Fasilitas dan Pembinaan Organisasi/Kelompok Nelayan
5.2 Karakteristik Pengelola PPI/TPI Karakteristik pengelola PPI/TPI Sodohoa responden yang merupakan responden dalam penelitian ini meliputi (1) umur (2) pendidikan formal (3) pengalaman kerja (4) jabatan/tugas pokok sehari hari. 5.2.1 Umur Umur Pengeloa Pangkalan pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan (PPI/TPI) yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki keragaman yang berkisar antara 20 hingga 50 tahun keatas dan setelah diklasifikasikan kedalam beberapa interval , menunjukkan bahwa 43,47 % berada pada kisaran usia antara 31 hingga 40 tahun. 5.2.2 Pendidikan Formal Pendidikan formal pengelola PPI/TPI yang diukur berdasarkan jenjang pendidikan pada sekolah formal yang dilalui oleh responden yang bersangkutan menunjukkan bahwa
Usaha Nelayan di PPI Sodohoa Kota Kendari, dibawah koordinasi langsung kelompok-kelompok Nelayan, sehingga nelayan didalam memenuhi kebutuhan melaut maupun kebutuhan rumah tangganya dapat disuplay melalui kelompok-kelompok Nelayan tersebut dalam upaya meningkatkan usahanya dapat dikatakan cukup lancar. 13
56,52 % berpendidikan SMTA, dan 30,43 % berpendidikan sarjana. 5.2.3 Pengalaman Kerja Pengalaman dalam bekerja para pengelola PPI/TPI Sodohoa yang diukur berdasarkan lama berkecimpung dalam tugas tugasnya sebagai staf atau pengelola PPI/TPI setelah diklasifikasikan kedalam beberapa kategori lama menunjukkan bahwa 34,78 % berpengalaman bekerja selama 6 hingga 10 tahun dan 30,43% telah berpengalaman bekerja selama 11 hingga 15 tahun. 5.2.4 Jabatan/ Posisi Penugasan Jabatan yang ada dalam Organisasi PPI/TPI Sodohoa terdiri dari seorang kepala UPTD dan 3 orang koordinantor, masing masing koordinator sarana dan pelayanan jasa, koordinator pelelangan ikan dan pemungutan hasil dan koordinator pembinaan mutu dan pengawasan. Selain tiga orang koordinantor dan satu orang kepala UPTD, ditunjang pula 19 orang staf pendukung dengan tugas pokok sebagai penagih retribusi, cleaning service, juru parkir serta keamanan. Ke 19 staf tersebut terdiri dari 4 orang PNS dan 15 orang staf yang terdiri dari satu orang tenaga lepas, tiga orang tenaga bantu dan 11 orang tenaga kontrak.
melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi serta penguatan kapasitas kelembagan nelayan. Kegiatan tersebut antara lain: (1) Pembinaan kelompok– kelompok nelayan dan pengusaha kecil secara kontinyu setiap 3 (tiga) bulan sekali, bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. (2) Pembinaan penertiban perizinan kapal perikanan dan kegiatan penyuluhan tentang penempatan alat/navigasi bekerjasama dengan Kantor Syahbandar Kendari dan (3) Pembinaan dalam rangka keselamatan pelayanan, bekerjasama dengan Kantor Metereologi Wilayah Kota kendari. 5.3.1 Pembinaan KelompokKelompok Nelayan dan Pengusaha Kecil Pembinaan Kelompok nelayan yang dilaksanakan petugas PPI Sodohoa, telah berjalan lancar sebagaimana yang direncanakan. Hal ini karena kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama yang baik dengan beberapa instansi terkait, serta adanya dukungan yang positif dari nelayan. Kegiatan - kegiatan pembinaan dimaksud dilaksananakan secara periodik, dimana setiap bulannya petugas PPI Sodohoa menfasilitasi pertemuan dengan para Ketua-ketua dan anggota kelompok nelayan mitra guna membahas berbagai hal terutama yang terkait dengan sejumlah masalah atau kendala yang dirasakan atau dihadapi para nelayan mitra selama melakukan aktivitasnya sebagai nelayan.
5.3 Peran PPI/TPI dalam PEningkatan Kinerja Usaha Nelaya Mitra Secara kelembagaan peran atau fungsi PPI/TPI Sodohoa dalam menunjang aktivitas dan produktivitas para nelayan mitranya selain menyiapkan fasilitas pelabuhan pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan dan pemasaran serta fasilitas pelelangan hasil tanggapan ikan, juga 14
membutuhkan upaya upaya penguatan kapasitas staf agar para pengelola PPI/TPI tersebut memilki tingkat kemampuan yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada mitranya sesuai tugas pokok lembaga ataupun tugas khusus yang diberikan kepadanya. Pengukuran indeks keberdayaan dengan menggunakan indikator sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada fenomena empirik bahwa kemampuan atau tingkat keberdayaan seseorang dalam melaksanakan tugas sangat erat kaitannya dengan kualitas pemahaman terhadap tugas pokoknya baik sebagai staf maupun tugas pokok kelembagaan dimana ia bekerja. Selain itu juga ditunjang oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), persepsi, komitment dalam bekerja, kepuasan terhadap insentif yang diterima, dukungan sarana prasarana serta regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Wilson, (1996 dalam Suharto 2005) bahwa pengukuran keberdayaan pada level organisasi atau kelompok dipengaruhi oleh (1) kebijakan pemberdayaan, (2) strategi dan perencanaan bagi pengembangan budaya pemberdayaan, (3) keuangan dan sumber daya yang tersedia bagi pengenalan dan pengembangan pemberdayaan, (4) struktur dan proses manajemen untuk mengelola pemberdayaan, (5) publisitas dan komunikasi bagi prakarsa dan keberhasilan pemberdayaan, (6) keberhasilan usaha yang langsung mempengaruhi pemberdayaan, dan (7) moril dan kepuasan dalam organisasi. Sedang pada level individu pemberdayaan dapat diukur melalui (1)
5.3.2
Penyediaan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Sodohoa salah satu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Kendari, telah memberikan berbagai kontribusinya terutama bagi perkembangan dan keberdayaan sosial ekonomi para nelayan mitra. 5.4 Keberdayaan Pengelola PPI/TPI Penelitian terhadap indeks keberdayaan pengelola PPI/TPI dengan sepuluh indikator yang meliputi (1) kemampuan memahami tugas pokok kelembagaan PPI/TPI (2) Komitmen dalam bekerja (3) Kepuasan terhadap sistim dan prosedur kerja (4) Kesesuaian kompetensi akademik dengan tanggung jawab dalam bekerja (5) Persepsi tentang eksistensi PPI/TPI (6) Dukungan atau ketersediaan infrastruktur (7) Dukungan regulasi (8) Kepuasan terhadap insentif (9) kemampuan membangun relasi sosial dengan nitra (10) Penguasaan terhadap instrumen kerja. Berdasarkan ke sepuluh indikator keberdayaan pengelola PPI/TPI sebagaimana tersebut di atas, setelah diakumulasi sebagaimana ditunjukan pada lampiran 1, menunjukkan bahwa 26,08% pengelola PPI/TPI berada pada level indeks keberdayaan yang rendah dan 73,91% berada pada level indeks keberdayaan sedang. Hal ini memberikan gambaran bahwa mayoritas staf pengelola PPI/TPI Sodohoa tersebut memiliki kesanggupan dan kecakapan yang memadai untuk menjalankan tugas tugas rutin yang diberikan atasannya kepadanya, meskipun masih 15
semangat yang diungkapkan oleh masyarakat, (2) keinginan individu untuk belajar hal-hal baru, (3) keterbukaan masyarakat terhadap usulan dan konsep baru, (4) derajat pengambilan resiko, (5) jumlah usulan dan perbaikan yang direkomendasikan, (6) tingkat kerjasama antar individu, dan (7) derajat ketergantungan yang diperlihatkan oleh setiap orang.
pada aspek kelembagaan maupun personil pengelola. Hasil analisis tersebut secara umum belum mencerminkan indeks keberdayaan yang tinggi, karena masih terdapat sejumlah indikator yang berindeks rendah. IV. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
5.5 Trategi Pemberdayaan PPI/TPI Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sehingga mampu mengakses sejumlah sumberdaya yang diperlukannya. Menurut Pranarka dan Vidhyandika, (1996) bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni (1) menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya dan (2) menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Hasil analisis terhadap indeks keberdayaan menunjukkan bahwa umumnya indeks keberdayaan pangkalan pendaratan ikan / tempat pelelangan ikan (PPI/TPI) baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek personil pengelola masih berada pada level keberdayaan sedang hingga rendah. Dengan demikian sehingga diperlukan strategi pemberdayaan pangkalan pendaratan ikan / tempat pelelangan ikan (PPI/TPI) Sodohoa baik
1.
2.
3.
16
Peran kelembagaan PPI/TPI dalam mendukung peningkatan kinerja nelayan mitranya umumnya memfokuskan diri pada penyediaan sarana prasarana pendaratan perahu/kapal ikan, penyediaan fasilitas pelelangan dan penyimpan ikan, pelatihan – pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi nelayan, serta menfasilitasi perizinan pelayaran penangkapan ikan. Indeks keberdayaan staf pengelola PPI/TPI Sodohoa umunya masih berada pada kisaran kategori sedang hingga rendah, dimana 43,47% berada pada kisaran rendah, dan 50,43% berada pada kisaran keberdayan sedang, hanya 6,1% yang berada pada kisaran keberdayaan tinggi, hal ini disebabkan nelayan memang masih pada pihak yang lemah, terutama karena sistem pembayaran yang tidak bisa tunai, dan bahkan ketertarikan nelayan pada sistem patront client, yang menyebabkan mereka berada pada lingkaran kemiskinan karena jeratan hutan yang tidak terputus. Strategi pemberdayaan yang diperlukan menyangkut sisi
kelembagaan adalah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengatasi KPLI (kekurangan pembayaran lelang ikan), meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik juragan dan perusahaan perikanan untuk membeli ikan di TPI; melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum, meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung program pembangunan perikanan, mengoptimalkan peran Koperasi, penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang professional 6.2 Saran/Rekomendasi Kebijan Adapun saran yang dapat diberikan adalah: 1. Upaya peningkatan keberdayaan pengelola TPI dan Pengurus Koperasi hendaknya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai sasaran akhir. Oleh karena itu, agar pengelola TPI dan Pengurus Koperasi bisa berdaya, perlu diperhatikan kondisi internal dan eksternal dalam tubuh Tempat Pelelangan Ikan. Kinerja dari TPI dan pengelola harus didukung oleh paying hokum yang jelas, sehingga upaya penetrasi pasar sebagai bentuk strategi yang harus dilakukan dapat terlaksana. 2. TPI tidak efisien, masih memungkinkan dikembangkan dengan memperbaiki fasilitasfasilitas maupun prasarana di TPI. Pada akhirnya hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. 3. Perlunya strategi pemberdayaan yang tepat diharapkan dapat
meningkatkan kinerja TPI, dan tingkat keberdayaan pengelola, sehingga diharapkan keberadaan TPI dapat menarik minat nelayan untuk datang. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Syakir Kurnia.2005. Data Envelopment Analysis Untuk Pengukuran Efisiensi. Modul Workshop Alat Analisis Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. UNDIP Semarang. Akhmad Fauzi.2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Akhmad Fauzi dan Suzy Ana.2005. Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ambar Teguh Sulistyani.2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media. A Budi Risharyanto.2006. Efisiensi dan Peningkatan Kinerja TPI, thesis, MM UNDIP: tidak dipublikasikan As’ad. 1989. Seri Ilmu Manajemen Sumberdaya Manusia, Psikologi Industri. Bandung: Penerbit Alumni. Biro Pusat Statistik Kota Kendari Bustani Mahyuddin.2001. Peranan Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan. Makalah Falsafah Sains, Program S3, IPB ---------Kajian Budaya Maritim, 2004, Pengembangan Perencanaan Kebudayaan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata 17
Budi
Sudaryanto, 2003. Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Studi di Pantura Barat Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.13 No 1 Maret 2003.
Jamasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan. Blantika, Jakarta. Kartasasmita, G. 1996. Power and Empowermant: Sebuah Telaah Mengenal
Chambers, R. 1995. Poverty and livelihoods: Whose reality Counts? Uner kirdar
Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan
Silk (eds) People: From Impoverishment to Empowermen. New York University Press. New York.
Nasional, Jakarta. Kusnadi, 2002. Konflik Sosial Nelayan. Yogyakarta: LkiS 192
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari, Profil dan Laporan Minapolitan, Penelitian tidak dipublikasikan 2015.
Kusnadi.2007. Strategi Masyarakat Yogyakarta: LkiS,
Edi Susilo.2003. Membangun Adaptor Sosial. Laporan Penelitian Proyek Cofish Banyuwangi.
Kusnadi, 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: LKiS Nikijuluw, V.P.H., B. Edi, B. Winarso dan C. Nurasa. 2000. Pemberdayaan Perikanan Rakyat Berdasarkan Analisis BioEkonomi Sumberdaya. Pusat Peneltian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Fauzi, A dan Suzy.2005. Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Freddy Rangkuti. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Nugroho P R, 2004. Efektifitas Kinerja Pelabuhan dengan Data Envelopment
Gargita, I.P. I. Susilowati, T.P. Soeprobowati. 2013. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Hal. 130-135. Http/www. Google.com. didownload 5 April 2013 Ife,
Hidup Nelayan.
Analysis. Usahawan No Th.XXXIII. Mei 2004.
05
Miller and Meiners, 1997, Teori Ekonomi Mikro Intermediate, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Terjemahan: Haris munandar
J.W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice: Longman, Australia.
Mulyadi,
2005. Ekonomi Kelautan.Jakarta: Rajawali Press.
Payne, M. 1997. Social Work and Community Care. McMillan, London. 18
Peraturan Daerah Kota Kendari No.3 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha
Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pesantren. Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Rafika Aditama, Bandung.
Priyono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gaya Media, Yogyakarta.
Pranaka dan Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Centre o Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. R
Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membetuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. IPB Press, Bogor.
Nugroho Purwantoro.2004. Efektifitas Kinerja Pelabuhan dengan Data Envelopment Analysis. Usahawan No 05 Th.XXXIII. Mei 2004.
Surochiem. 2001. Dimensi-dimensi Penting Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Partisipasi pada Masyarakat Pesisir. JurnalNeptunus, Vol8, No 1 Maret 2001,50-56, Surabaya
Rappaport. 1987. “Terms of Empowerment: Toward a theory for Community Psychology”. American Journal of Communitry Psychology. Vol. 15. No.2: hal 15-16. Robinson,
Sumodiningrat, G 2007. Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia. Buku Kompas, Jakarta.
J.R. 1994. Community Development in Perspective. Iowa State
University Press, Ames.
Syahadat, M, 2015. Kinerja dan keberdayaan Nasabah Layanan Keuangan Mikro Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Kendari. Disertasi Doktor PPS Universitas Halu Oleo Kendari.
Sidu, D. 2006 Pemberdayaan Masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Jompi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor Sugiono
Tedy Herlambang et al., 2000, Ekonomi Mikro : Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. , 2002, Ekonomi Mikro : Sebuah Kajian Komprehensif. , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD. CV.Alfabeta,
Bandung. Suhartini, A.Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid.2005. Model-model 19
Indah Susilowati,Agung Sudaryono, Tri Winarni A,2004, Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KoperasiUMKMK) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di kabupaten/Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lemlit UNDIP, Semarang
dan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pembangunan Masyarakat Pantai Syarif Makmur.2007. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi.Rajawali Pers.Jakarta. Wahyono,Ari.dkk.2001.Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta :Media Pressindo.
Soetomo.2006.Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Jakarta :Pustaka Belajar
Wrihatnolo, RR dan N.D Riant, 2007 Managemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyaraakat. Gramedia, Jakarta.
Soedarsono.1983. Pengantar Ekonomi Mikro. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Jakarta.
Wijono, WW 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu pilar sistem Keuangan Nasioanal; Upaya konkrit memutus mata rantai Kemiskinan. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus hal. 86-100.
Soekartawi.1990. Teori Ekonomi Produksi, dengan pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglass. Rajawali Press. Jakarta. Stoner,F.J.1995. Manajemen. Jakarta : PT. Penerbit Hallindo. Sulistyani Dyah P. 2005.Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan Kelas 1,2,dan 3 di Jawa Tengah dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. Thesis MSDP UNDIP : tidak dipublikasikan 193
Wilson,T. 1996, The Empowerment Mannual, Grower Publishing Company, London.
Surochiem,2001. Dimensi-dimensi Penting Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Partisipasi pada Masyarakat Pesisir. Jurnal Neptunus, Vol8, No 1 Maret 2001,50-56, Surabaya Sulaksono, Ari dan Amin Setiawan.2004. Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pembangunan Masyarakat Pantai Dalam Implementasi Proyek Cofish di Jawa Tengah, Makalah Seminar 20
