ANALISIS PELAPORAN KINERJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR. Miftakhul Huda Ikhsan Budi Riharjo

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 12 (2013)

ANALISIS PELAPORAN KINERJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR Miftakhul Huda Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT The purpose of this research is to find out, to analyze and to evaluate the performance of Department of Culture and Tourism of the East Java Province reviewed from the culture and tourism strategic development which is carried out at the Department of Culture and Tourism of the East Java Province. This research is entitled “The Analysis of Performance Reporting at Department of Culture and Tourism of the East Java Province”. This research is qualitative descriptive research which is required to explain the study units which are the smallest units of research object which is wanted by the researcher as the classification of data collection and it provides description which is in appropriate with the facts which occur at the time when the research is conducted. The result of the research can provide explanation that Department of Culture and Tourism of East Java Province can improve capabilities in managing the value and cultural diversity as well as to carry out revitalization and actualization of the values of local wisdom which is originated from cultural experience and knowledge which is adjusted with the needs of era in order to strengthen and solidify the nation cultural resilience. The Department of Culture and Tourism of East Java Province can improve the management, protection, development and utilization of cultural asset so it can function optimally as the facility of cultural development, education and recreation. The Department of Culture and Tourism of East Java Province can develop a competitive and qualify cultural destination. The Department of Culture and Tourism of East Java Province can improve the tourism image which is competitive and positive. The Department of Culture and Tourism of East Java Province can improve the quality and the quantity of the human resources, and other supportive products. The Department of Culture and Tourism of East Java Province can carry out the cultural value development program, the cultural asset management program, the cultural diversity management program, the tourism destination development program, the tourism marketing development program, the cultural and tourism management program in appropriate with the expectation of The Department of Culture and Tourism of East Java Province. Keywords: Performance Evaluation, Strategic Target, Cultural, Tourism INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ditinjau dari sasaran strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Capaian kinerja berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 yang ditinjau dari Sasaran Strategis Pembangunan Kebudayaan, Pembangunan Pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata mengalami pencapaian target yang sudah di tentukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berdasarkan realisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2012. Sasaran strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata menunjukan bahwa yakni dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta 1


2 melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Meningkatkan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi, dan rekreasi. Mengembangkan destinasi yang berkualitas dan berdaya saing. Meningkatkan citra pariwisata yang positip dan kompetitif. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, serta produk-produk pendukung yang lain. Melaksanakan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program manajemen kebudayaan dan pariwisata sesuai yang diharapkan. Kata-kata kunci : kinerja, sasaran strategis, kebudayaan, pariwisata. PENDAHULUAN Dewasa ini masyarakat menginginkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga semakin meningkat pula. Bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga organisasi sektor publik berusaha memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002: 18). Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Penilaian terhadap suatu pelayanan dalam sebuah organisasi sektor publik merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelangsungan aktivitas organisasi sektor publik di dalamnya. Namun kualitas kerja dari beberapa pekerja tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan.Suatu saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut, sehingga menyebabkan penilaian terhadap prestasi kerja yang dihasilkan (performance) menjadi menurun. Di dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan tugasnya dan wewenang tanggung jawab dalam rangka mencapai keberhasilan. Keberhasilan di dalam perusahaan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang professional agar sesuai dengan standar internasional. Oleh karena itu di dalam mencapai suatu keberhasilan setiap organisasi akan memberikan hal-hal yang dianggap terbaik baik masyarakat karena di dalam organisasi sektor publik ingin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.


3 Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Seiring dengan keperluan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan mampu untuk memberikan kinerja yang baik merupakan komponen yang sangat penting karena manusia memiliki akal dan intelegensi, perasaan, emosi, dan sebagainya merupakan potensi yang dapat terus ditimbangkan sehingga mampu menumbuhkan suatu produktivitas yang memadai. Tingkat keberhasilan instansi pemerintah harus memperhatikan seluruh aktivitas yang di ukur tidak semata-mata kepada input dari program instansi tetapi lebih ditekankan pada output, proses, manfaat, dan dampak dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih di lihat dari kemampuan instansi tersebut berdasar sumber daya yang di kelolanya untuk mencapai hasil sesuai denagn rencana yang telah di tuangkan dalam perencanaan strategis. Akuntanbilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memilki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Untuk melihat seberapa baik kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi sektor publik dibidang Kebudayaan dapat dilakukan dengan hasil pelaporan kinerja dan mengukur kinerja organisasi menurut pedoman kinerja organisasi pemerintah sebagai alternatif pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Menurut Indah Permatasari, Nina Widowati, Aloysius Rengga (UNDIP: 2010) dalam skripsinya dengan hasil penelitian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pantai; Kota Semarang tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari misi belum terlaksana, termasuk dari ketiadaan sumber daya manusia yang professional yang diperlukan, tidak memadai infrastruktur dan ketiadaan kemitraan dengan pihak lain. Untuk itu, perlu ditinjau kembali beban kerja dari setiap karyawan agar visi dan misi dapat diimplementasikan secara optimal. Menurut Andi Melisa Anastasia.B (UNHAS: 2012) dengan hasil penelitian sebagai berikut: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam merealiasasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2008 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2009 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2010 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%. Secara potensial kekurangan dana ataupun defisit anggaran, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki kesempatan untuk memperoleh pinjaman pada tahun 2009-2010. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2009 memilik DSCR sebesar 9,74%, tahun anggaran 2010 memiliki DSCR sebesar 5,57%. Kemudian DSCR pada tahun 2010 sebesar 1,29% dan tidak layak mendapat pinjaman. Dari hasil penelitian diatas dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini, yakni tidak optimalnya kinerja yang disebabkan oleh ketiadaan sumber daya manusia dengan hanya memanfaatkan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya. TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Pengertian Organisasi Sektor Publik Dalam kehidupan kita sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik dapat di lihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, partai politik, ta’mir masjid, sekolah-sekolah, rumah


4 sakit, dan puskesmas termasuk organisasi sektor publik. Menurut Nordiawan (2006: 1) organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Di sebut sebagai entitas ekonomi yang tidak kecil, bahkan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik di kelola tidak untuk mencari laba (nirlaba). Kinerja Menurut Mahsun (2006: 32-33) Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Menurut Mahsun (2006: 34-35) pada organisasi sektor publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja. Dengan kata lain tidaklah mudah melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama yang pure non profit seperti pemerintah, khusus untuk organisasi pemerintah, selama ini pengukuran keberhasilannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit di lakukan secara obyektif. Selama ini pengukuran kinerja instansi pemerintah, lebih di tekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100 % (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil serta dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar (ukuran mutu). Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik menjadi sulit dan kompleks. Suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi sektor publik sudah sangat mendesak untuk disusun. Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi dan perubahan yang operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perusahaan tersebut. Menurut Mahsun (2006: 39-40), pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai: (a) bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan (b) membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan (c) menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatan kinerja (d) menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi (e) membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif (f) mengalokasi sumber daya, dan (g) meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan.


5 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Menurut (Mardiasmo, 2002:121) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publikdi maksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan oleh sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikemnbangkan ukuran kinerja non-finasial. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial. Dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan negara memliki raja, namun dalam Negara yang berbentuk republik yang dimiliki negara adalah rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, rakyat atau masyarakat yang harus dilayani oleh negara. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. (Mahmudi, 2007: 7-8). Pentingnya Pengukuran Kinerja di Sektor Publik Menurut Mahmudi (2007: 12) Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan di gunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pemerintah berperan dalam pembuatan regulasi dan pembuatan kebijakan saja. Namun berbagai konsep tersebut sebenarnya memiliki muara yang tidak jauh berbeda, yaitu berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera, kemakmuran, kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.


6 Mengukur kesuksesan sektor publik tidaklah semudah mengukur kesuksesan suatu perusahaan bisnis. Menurut Mahmudi (2007: 17), untuk bisa mengukur sukses atau tidaknya organisasi sektor publik perlu di ketahui beberapa hal penting berikut: (a) apa yang sebenarnya di ukur? (b) skala atau ukuran apa yang akan di gunakan? (c) berapa toleransi kesalahan (margin of error) yang dapat di terima? (d) siapa yang akan mengukur? (e) untuk siapa informasi kinerja tersebut dan apa yang akan mereka lakukan dengan laporan hasil kinerja itu? Tujuan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Sektor Publik Menurut Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi sektor publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pegukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Menurut Mahmudi (2007: 25), Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah: (a) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi (b) menyediakan sarana pembelajaran pegawai (c) memperbaiki kinerja periode berikutnya (d) memberikan pertimbangan yang sisitematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment (e) memotivasi pegawai (f) menciptakan akuntanbilitas pegawai. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Sektor publik tidak lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik Mahsun (2006: 38): (a) memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja (b) memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati (c) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja (d) memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati (e) menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi (f) mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi (g) membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah (h) memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif (i) menunjukkkan peningkatan yang perlu di lakukan (j) mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Aspek Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian, 2006: 331): (a) Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. (b) Dalam globalisasi perdagangan,peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan (c) Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi


7 organisasi (d) Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi (e) Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para stakeholders (f) Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan. Penilaian Kinerja Value for Money Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Mardiasmo, (2002: 44), value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: (a) Ekonomi merupakan

pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (b) Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (c) Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money mempunnyai kaitan eratdengan pengukuran output dan input. Permasalahan yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap terutama data output. Tidak tersedianya data output yang lengkap tidak berartianalisis value for money tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur output seringkali terdapat kesulitan, organisasi sektor publik (intermediate output) menggunakan output antara (intermediate output) atau indikator kinerja (performance indicator) sebagai alat ukur output. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntanbilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntanbilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. (Mardiasmo, 2002: 4). Pelaporan Hasil Pengukuran Kinerja Peraturan Pemerintah No. 8/2006 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi


8 kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman (b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga (c) Penerimaan daerah (d) Pengeluaran daerah (e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah (f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Peraturan Pemerintah No. 3/2007 Peraturan Pemerintah No. 3/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan : (a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik (b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah tahap pengukuran kinerja setelah analisis data yang berkaitan dengan kinerja selesai dilaksanakan sesuai dengan teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tujuan pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah mennyajikan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi kinerja yang telah berhasil diukur dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan pada periode berikutnya. Bentuk dan format laporan juga tergantung pada teknik dan pendekatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Namun setidaknya item pokok yang harus ada dalam pelaporan hasil pengukkuran kinerja, menurut (Peraturan Pemerintah No. 3/2007) adalah: (a) Target/ rencana (b) Kriteria (ukuran dan indikator kinerja) (c) Realisasi (d) Penyimpangan realisasi terhadap target/rencana yang ditetapkan.


9 METODA PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman tentang pelaporan kinerja dengan menggunakan pedoman Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 dalam meningkatkan kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sehingga dari Pedoman tersebut dapat di ketahui laporan kinerja sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Analisis deskriptif adalah suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:4) adalah sebagai berikut: (a) Penelitian dilakukan pada latar belakang ilmiah atau konteks keseluruhan. Penulis melakukan penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (b) Manusia sebagai alat, maksudnya manusia dikatagorikan sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis data yang dibutuhkan dalam penulisan ilmiah (c) Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti data yang bersifat deskriptif. Profil organisasi dan data berbagai lainnya dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran situasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (d) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama dari pihak penulis dan pihak yang bersangkutan dalam penyusunan penulisan ilmiah ini. Sedangkan metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, dan analisis deskriptif adalah jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti. Satuan Kajian Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian, objek penelitian yang dibutuhkan: Laporan Kinerja Laporan kinerja menurut PP No. 8 Tahun 2006 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang di susun berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN yang diimplementasikan dalam APBD. Laporan kinerja di hasilkan dari suatu sistem akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah yang di selenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan atau entitas ekonomi. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.


10 Langkah-slangkah analisis data untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: (a) Mengumpulkan dan mengidentifikasi data penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kegiatan operasional manajerial dan program kerja maupun target yang hendak dicapai (b) Mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian (c) Analisis dan pembahasan evaluasi pelaporan kinerja dan penilaian kinerja instansi pemerintah deskripsi data dan berlandaskan teori yang relevan (d) Memberikan simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sasaran Strategis Pembangunan Kebudayaan Dalam rangka Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa, maka sasaran strategis pembangunan di bidang kebudayaan meliputi: (a) Teraktualisasinya, pelestarian nilai budaya (b) Teraktualisasinya, pelestarian seni budaya (c) Terlestarikannya sejarah, benda budaya dan cagar budaya Tabel 1 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Strategis Pembangunan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 No 1 2 3

Target Jumlah adat budaya yang diaktualisasi, dan dilestarikan Jumlah seni budaya yang diaktualisasi, dan dilestarikan Jumlah benda budaya dan cagar budaya yang dilestarikan

2012 8* 6 ** 1298

Realisasi 2012 8* 6 ** 1298

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Keterangan: *Seni : Tari, Musik, Film, Sastra, Seni Rupa, Teater **Budaya : Arek, Mataraman, Tengger, Panoragan, Pandalungan, Osing, Madura

Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Sasaran strategis pembangunan pariwisata sebagaimana RPJMD 2012 adalah meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa. Dalam menjabarkan sasaran strategis pembangunan pariwisata sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD tersebut, serta tujuan pembangunan pariwisata, maka sasaran strategis pembangunan pariwisata Jawa Timur adalah: (a) Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (b) Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (c) Meningkatnya jumlah perolehan PDRB sektor pariwisata. Tabel 2 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Strategis Pembangunan PariwisataDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 (Trilyun) No Target 2012 Realisasi 2012 1 Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara rata28.760.000 30.626.000 rata 6,5% per tahun 2 Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara 238.000 253.000 rata-rata 6% pertahun 3 Meningkatnya Jumlah perolehan PDRB sektor pariwisata rata59.633 63.212 rata 6% per tahun Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur


11 Sasaran Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, serta interaksi antar budaya. Tabel 3 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 No Target 2012 1 Jumlah masyarakat peserta sosialisasi nilai 100 budaya

Realisasi 2012 100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Sasaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (a) Terkelolanya dan terlestarinya cagar budaya (b) Terwujudnya perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengadaan koleksi museum (c) Terwujudnya pendataan, pemetaaan dan penulisan sejarah (d) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelestarian kekayaan budaya. Tabel 4 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 No Target 2012 Realisasi 2012 1 Jumlah benda cagar budaya yang dikelola dan 1298 1298 dilestarikan 2 Jumlah Koleksi museum 14.966 14.969 3 Jumlah karya penulisan sejarah dan data benda 114 116 cagar budaya 4 Jumlah pengunjung museum Mpu Tantular 68.044 69.000 5 6

Jumlah masyarakat peserta sosialisasi nilai kesejarahan dan cagar budaya Pengadaan Koleksi

300 orang dan 152 orang +10

400 orang dan 332 orang +3


Sasaran Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlestarikannya adat dan seni budaya Tabel 5 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 No Target 2012 Realisasi 2012 1 Jumlah ragam budaya yang ditampilkan dalam pawai budaya 34 36 2 Jumlah penyelenggaraan Festival Seni Budaya 4 4 3

Jumlah temu dan gelar karya seni budaya

5

7

4

Jumlah kepersertaan pada pameran dan kompetisi seni budaya

3

4

5

Jumlah aktivitas Perfilman

2

2



12 Sasaran Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (a) Meningkatnya dukungan dan fasilitasi pengembangan daya tarik wisata, sarana, jasa dan sumber daya manusia pariwisata (b) Meningkatnya keragaman, daya saing dan sumber daya pariwisata Tabel 6 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa TimurTahun 2012 No Target 2012 Realisasi 2012 1 Jumlah daya tarik wisata 763 765 2 Jumlah usaha sarana wisata (Hotel) 1308 1328 3 Jumlah usaha sarana wisata (Restoran) 1854 1870 4 5

Jumlah usaha jasa wisata Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata

638 46.695

640 51.365

6

Jumlah tenaga kerja terlatih bidang pariwisata

2.512

2.763

7

Jumlah tenaga kerja ber sertifikasi kompetensi bidang pariwisata

410

451


Sasaran Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (a) Meningkatnya pemasaran dan promosi di tingkat nasional dan internasional (b) Meningkatnya ketersediaan informasi pariwisata di dalam dan di luar negeri sebagai sarana promosi (c) Terbangunnya citra pariwisata Jawa Timur sebagai salah satu destinasi

pariwisata unggulan nasional dan internasional Tabel 7 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 (Trilyun) No Target 2012 Realisasi 2012 1 Jumlah penyelenggaraan dan kepesertaan pada event pameran 9 event 15 event dan promosi di tingkat nasional 2 Jumlah penyelenggaraan dan kepesertaan pada event pameran 3 event 8 event dan promosi di tingkat internasional 3 Jumlah daya tarik wisata yang dipromosikan 180 DTW 345 DTW 4 Jumlah media informasi dan publikasi yang dipergunakan 11 jenis 12 jenis 5 Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara rata-rata 28.760.000 30.626.000 6,5 % pertahun 6 Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rata- 238.000 253.000 rata 6% pertahun 7 Meningkatnya perolehan PDRB Pariwisata rata-rata 6% per tahun 59.633 63.212 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Keterangan: (Peta wisata, travel manual, bromo map, kalender wisata, kalender 2 bulanan, dynamically, wisata ziarah, wisata agro, wisata alam, wisata bahari, eastjava.com, disbudparjatim.go.id, yellow pages, lion air magazine, banner , vcd, android, I phone). TVRI, JTV, MHTV, Radio, Bhirawa, Jatim Plus.


13 Sasaran Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata (a) Tersusunnya dokumen Perencanaan (b) Terkoordinasinya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Tabel 8 Capaian kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditinjau dari Sasaran Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 No Target 2012 Realisasi 2012 1 Dokumen Perencanaan & Evaluasi 9 9 2 Rapat Koordinasi 7 7 3 Media informasi publik 6 6 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ditinjau dari Sasaran Strategis Pembangunan Kebudayaan Sasaran Strategis Pembangunan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 terhadap bidang seni dan budaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah adat budaya, seni budaya dan benda budaya dan cagar budaya yang diaktualisasi dan dilestarikan, antara lain: ”...jumlah adat budaya yang diaktualisasi, dan dilestarikan 8 budaya yang terdiri dari Arek, Mataraman, Tengger, Panoragan, Pandalungan, Osing, Madura. Jumlah seni budaya yang diaktualisasi, dan dilestarikan sebanyak 6 kesenian yang terdiri dari tari, musik, film, sastra, seni rupa, teater. Jumlah benda budaya dan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 1298.” Dengan demikian sasaran strategis pembangunan kesenian dan kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2014 selama kurun waktu tersebut tetap mempertahankan kelestarian adat budaya, seni budaya dan benda budaya dan cagar budaya yang perlu dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ditinjau dari Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Sasaran strategis pembangunan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014 terhadap pembangunan pariwisata. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur: ”... Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mentargetkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara rata-rata 6,5% per tahun. Mentargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata 6% per tahun. Serta mentargetkan meningkatnya jumlah perolehan PDRB sektor pariwisata rata-rata 6% per tahun.” Dengan demikian sasaran strategis pembangunan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014 selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan secara signifikan seiring dengan pembangunan dan industri pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ditinjau dari Sasaran Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014 terhadap pembangunan pariwisata. Hal ini


14 sesuai dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur: ”... Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jumlah penyelenggaraan dan kepesertaan pada event pameran dan promosi di tingkat nasional. Jumlah penyelenggaraan dan kepesertaan pada event pameran dan promosi di tingkat internasional, Jumlah daya tarik wisata yang dipromosikan. Jumlah media informasi dan publikasi yang dipergunakan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara rata-rata 6,5 % pertahun. Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata 6% pertahun. Meningkatnya perolehan PDRB Pariwisata rata-rata 6% per tahun.” Dengan demikian sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014 selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dan sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Pengembangan kebudayaan diarahkan untuk penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya melalui: (a) Peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa (b) Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi, dan rekreasi. Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Pembangunan pariwisata Jawa Timur diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, melalui pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah. Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan dalam rangka meningkatkan keunggulan atau daya saing pariwisata melalui: (a) Pengembangan destinasi yang berkualitas dan berdaya saing (b) Peningkatan citra pariwisata yang positip dan kompetitif (c) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta produk-produk pendukung yang lain. SIMPULAN & SARAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ditinjau dari sasaran strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah: (a) dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa (b) dapat meningkatkan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi, dan rekreasi (c) dapat mengembangkan destinasi yang berkualitas dan berdaya saing (d) dapat meningkatkan citra pariwisata yang positip dan kompetitif (e) dapat meningkatkan


15 kuantitas dan kualitas SDM, serta produk-produk pendukung yang lain (f) melaksanakan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program manajemen kebudayaan dan pariwisata sesuai yang diharapkan. SARAN Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata), terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja. Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan. Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik. Pengembangan sistim informasi pariwisata yang efisien dan efektif.

Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata bertaraf nasional maupun internasional, di dalam maupun di luar negeri, baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memiliki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia. Bagi pihak civitas akademika, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih tajam lagi dengan menambahkan permasalahan-permasalahan yang lain supaya dapat berkelanjutan dan menghasilkan masukan yang baik bagi pihak mahasiswa, perguruaqn tinggi dan khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. DAFTAR PUSTAKA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahsun, M. dkk. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Jakarta: Penerbit BPFE. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Yogyakarta: Erlangga Moleong. J. L. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Penerbit PT. Remeja Rosdakarya. Nordiawan. D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntanbilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara Wibisono, D. 2006. Manajemen Kinerja. Bandung: Penerbit Erlangga.

ANALISIS PELAPORAN KINERJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR. Miftakhul Huda Ikhsan Budi Riharjo

Recommend Documents