ANALISIS PELAKSANAAN TUPOKSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD KOTA PALEMBANG LIES NUR INTAN AKHMAD AFANDI

Lies Nur Intan Akhmad Afandi

ANALISIS PELAKSANAAN TUPOKSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD KOTA PALEMBANG

LIES NUR INTAN AKHMAD AFANDI

Abstract "Analyze Implementation Auth Parliament Secretariat in supporting the function of Palembang Palembang City Council 1) The research objective is: To identify and describe the implementation Auth Parliament Secretariat in supporting the function of Palembang city parliament Palembang. 2) To know and describe the factors that inhibit Auth DPRD Secretariat Palembang. Desain study is a qualitative approach, which is a process of research and understanding based on a methodology that investigates social phenomena and human issues. The result obtained from the whole set of management processes, implementation (actuating) is the most important management function. In planning and organizing functions associated with the more abstract aspects of the management process, while the actuating function even more emphasis on activities that relate directly to the people in the organization. In this case, an attempt to move the group members such that they desire and strive to achieve company goals and objectives of the company members because the members also want to achieve these goals. From the definition above, the implementation (actuating) is nothing but an attempt to make the plan a reality, the through direction and motivating so that every employee can perform optimally in accordance with the activities of the role, duties and responsibilities. Keywords: Analysis, Main Duties and Functions of the Parliament Secretariat


PENDAHULUAN Pemberian otonomi daerah dirasakan sebagai suatu yang sangat mendesak berkaitan dengan pemberdayaan, terlebih lagi pada pemerintahan yang mengedepankan demokrasi. Hal ini berarti terjadinya pendelegasian kewenangan kepada daerah agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemandirian serta potensi yang dimiliki daerah (selfstandigheed). Pemerintah daerah merupakan suatu lembaga politik yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagaimana Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sala satu sasaran diberlakukanya undang-undang tersebut bertujuan pemberian dampak nyata terhadap kinerja pegawai pemerintahan.Selain itu dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, dan juga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakkan disiplin PNS sehingga dapat menjamin terpeliharannya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong pegawai lebih produktif berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Jalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintahnya. Suatu pemerintahan daerah yang baik berhubungan dengan sumber daya aparatur yang dimiliki. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana kinerja pegawai atau aparatur pemerintahnya. Saat ini dibutuhkan aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, yang memiliki disiplin tinggi dan tentunya memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pembinaan, bimbingan dan motivasi terhadap pegawai. Tetapi tidak akan cukup apabila tidak didukung dengan pemberian contoh keteladanan oleh atasan atau senior tentang cara berorganisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, penjabarannya lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak (pasal 19, 20 dan 21), wewenang (pasal 18) dan kewajiban (pasal 22) didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Selanjutnya menurut Marbun (1994:129) DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan. Di samping hal tersebut yang juga turut mempengaruhi kinerja DPRD adalah keberadaan organisasi Sekretariat Dewan (SETWAN) yang merupakan bagian


integral dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila kita membicarakan kinerja DPRD. Karena di organisasi Sekretariat Dewan inilah, kebanyakan formulasi dan evaluasi maupun implementasi dari fungsi dan keberadaan dewan tersebut dilaksanakan dan dikerjakan, atau dalam bahasa yang sederhana “dapur” kerja dewan itu ada di Sekretariat Dewan. Organisasi Sekretariat Dewan sendiri dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dengan beberapa bagian yang merupakan alat kelengkapan organisasi. Pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD kota Palembang dalam rencana kerja DPRD kota Palembang didukung oleh sejumlah aparat sebanyak 45 orang berstatus PNS dan 29 orang tenaga honorer sesuai dengan tugas fungsi terbagi lagi menjadi : Bagian Umum : 32 pegawai, Bagian Informasi dan Protokol : 9 pegawai, Bagian Persidangan dan Risalah : 20 pegawai dan Bagian keuangan : 13 pegawai Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat. Pelayanan yang profesional dan berkualitas sangat erat kaitannya dengan kinerja dari sekretariat DPRD itu sendiri. Dan kalau melihat kinerja Setwan DPRD Kota Palembang sendiri sudah baik, tetapi masih ada permasalahan yang sering terjadi seperti rapat seringkali mundur dan tidak tepat waktu dikarenakan rendahnya tingkat kehadiran. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan disiplin dan motivasi pada anggota dari Pimpinan/Ketua dan dapat membawa dampak negatif terhadap lembaga DPRD seperti tidak tercapainya target, berakibat terjadinya penumpukkan pekerjaan dan fungsi serta tugas tidak terlaksana secara maksimal. Dengan demikian, logis saja rakyat memiliki pertanyaan tentang sejauh mana relevansi antar tugas, wewenang dan hak yang telah diberikan kepada DPRD dengan kinerja DPRD secara menyeluruh atau dengan kata lain : a. Dipertanyakan apakah para anggota DPRD telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak diberikan seperlunya pada mereka. b. Dipertanyakan, apakah mereka telah menjalankan fungsi representatif dengan baik, sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat pada pemilu lalu. Di pihak lain, cenderung terkonsentrasinya pengimplementasian hak-hak DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan (oversight function) dan mengkritisi penyusunan serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (budget function) oleh pemerintah, melahirkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pengimplementasian hak-hak DPRD yang terkait dengan fungsi pembuatan UU (legislation function). Hal ini juga membuktikan bahwa peran dari Sekretariat Dewan juga sangat penting dan sangat membantu dalam pelaksanaan kinerja DPRD.Hal ini tentu membutuhkan pemikiran baru yang bersifat terobosan dan progresif, agar dapat


memberikan solusi yang tuntas dan tidak berlarut-larut sehingga tidak memberikan implikasi buruk yang lebih luas terhadap eksistensi negara seperti sekarang ini dan juga pada masa mendatang. RUMUSAN MASALAH Dari indentifikasi permasalahan yang muncul maka didapat perumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Palembang? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Palembang ? REFERENSI Manajemen dan Organisasi Manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu : Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Kinerja Organisasi Istilah kinerja atau penampilan kerja seringkali disamakan dengan istilah yang lain yaitu job performance. Teori tentang job performance adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Menurut Prawirosentono (1992:2) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Analisis kinerja merupakan suatu metode untuk memahami sejauhmana kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Untuk melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung


dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sekretariat DPRD Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari negara yang demokrasi, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah saat ini sangat besar ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, Johnson dan Livin (ibid) mengatakan ada 2 (dua) macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu : a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel personal lainnya b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial Menurut Effendy(dalam Apriyanto 2006 : 18) Kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketepatan waktu disiplin, kekuatan hidup peraturan yang ada dalam organisasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan akan memperlancar pelaksanaan tugas yang akan meningkatkan kinerja, rendahnya disiplin kerja mempengaruhi pada pelaksana tugas, ketidaktaatan peraturan dan bekerja tidak sesuai dengan aturan yang akan berakibat pada tidak terselesaikannya pekerjaan, tertundanya pekerjaan sehingga kinerja akan sangat rendah. Jadi, indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi Sekretariat DPRD dalam penelitian ini adalah sejauhmana pelaksanaan TUPOKSI Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi DPRD tersebut dilakukan, dikaitkan dengan aspek produktifitas dan kualitas, adanya produktifitas maksudnya seberapa jauh pencapaian tujuan yang berupa produk dari setiap orang dalam organisasi adanya kualitas, maksudnya seberapa jauh pencapaian tujuan yang berupaya kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan sumber informasi, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1994: 15).


Jenis dan Sumber Data Dalam Penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan ada 2 (dua) macam. Menurut klasifikasi didasarkan pada jenis dan sumber yaitu: 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam menunjang fungsi DPRD kota Palembang. Selain itu sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam bentuk : tulisan dan dokumen Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Mendalam (in depth interview) Pada penelitian ini akan dilaksanakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan dari Informan. Menurut Mulyana (2002: 183) wawancara mendalam adalah metode yang selaras dengan perspektif interaksionisme simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan. 2. Studi Dokumentasi Data yang dihasilkan dari wawancara terkadang tidak cukup, maka peneliti perlu melakukan studi dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data melalui dokumen tertulis yang ada, berupa: catatan, laporan-laporan, surat-surat keputusan dan sebagainya. Data hasil dokumentasi digunakan untuk mengecek kebenaran hasil wawancara. Teknik Analisis Data Data dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif, data yang sudah terkumpul kemudian direduksi menjadi pokok-pokok temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya disajikan secara naratif. Data yang disajikan bersifat deskriptif, faktual dan sistemik. Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Analisis data ini merupakan uraian logis di mana data disajikan dengan saling melengkapi. Komponen analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian interaktif yang dilakukan terus menerus sampai diperoleh kesimpulan yang benar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1992: 20). Terdapat tiga komponen analisis, yaitu: (1) reduksi data; (2) sajian data;


dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Palembang 1. Pelaksanaan Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, Terry (1986:24) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika : (1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, (4) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan (5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis. 2. Perencanaan Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Robbins dan Coulter (1985;13) mengemukakan empat tujuan perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang


efesien.Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya.Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam perusahaan.Tujuan keempat, yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevalusasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, tidak akan dapat menilai kinerja. Dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di DPRD Kota Palembang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 tentang kegiatan persidangan, sudah menunjukan hasil yang cukup baik, dimana setiap kegiatan telah dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan organisasi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame. 3. Pengorganisasian Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan penataan dari karyawan. Hal pokok yang perlu diperhatikan dari pengorganisasian: a. Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi, b. Menganalisa beban kerja masing – masing satuan organisasi c. Membuat job description ( uraian pekerjaan ) d. Menentukan seseorang yang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja, dan urian kerja dari masing – masing satuan organisasi. Pengorganisasian yang selama ini berlaku di lingkungan bagian persidangan dan risalah Sekretariat DPRD Kota Palembang sudah sesuai dengan juklak dan


juknis, walaupun disana-sini masih ada kekurangan yang sifatnya insidetil. Masalah penempatan petugas tentunya sangat penting, dimana berhasil tidaknya suatu persidangan perlu kesiapan dan kedisiplinan petugas dalam pelaksanaan kerja. 4. Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Pengawasan yang selama ini dilakukan sudah cukup baik,karena telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan bagian persidangan dan risalah.Hal ini tergambar dari penempatan petugas sudah disesuaikan dengan bidang kealiannya masing-masing 5. Pelayanan Publik Manajemen Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga Manajemen Pelayanan Publik adalah suatu cara/tata cara yang dilakukan oleh pemberi pelayanan, biasanya negara atau pihak swasta yang diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan pelayanan pubik (konsep privatisasi), dimana dalam melakukan pelayanan harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama, seperti Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisien, Ekonomis, Keadilan, dan Kepatutan waktu. Agar persyaratan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi. Pasal 1 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan


rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD di samping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. DPRD Kabupaten/Kota berada di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 20-45 orang. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPRD Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja bupati/walikota (eksekutif). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Adapun tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah:  Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kotayang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama  Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD Kabupaten/Kota, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah  Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan DPRD Kabupaten/Kota juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Dari uraian hak, tugas dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dirumuskan ke dalam 3 ketagori, yakni :


a. Fungsi Legislasi Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah dibidang legislatif. Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep“Trias Politica” yang ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 ; 44),dengan memisahkan kekuasaan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama. fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional. Di samping itu,kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya. b. Fungsi Pengawasan Pengawasan legislatif adalah salah satu pencerminan demokrasi Pancasila dan karena itu perlu dilaksanakan agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. c. Fungsi Anggaran Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh bertanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahanperubahan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dimilikinya, sehingga pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi dibandingkan dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD adalah sejauhmana pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi DPRD tersebut


dilaksanakan dikaitkan dengan aspek responsivitas, produktivitas dan kualitas layanan. Faktor-faktor Yang menghambat Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Palembang Kinerja lembaga legislatif di dalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Thaib (2000, 65) mengemukakan bahwa paling tidak faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah : a. Faktor Internal 1) Peraturan Tata Tertib Mekanisme kerja intern lembaga legislatif diatur oleh sebuah peraturan Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib ini dipandang terlalu rumit sehingga mengakibatkan para anggota legislatif sukar untuk melaksanakan tugasnya serta berperan lebih besar. Sebagai ilustrasi, penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD baru dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang berasal paling tidak dari 2 (dua) fraksi. Masalah yang muncul kemudian adalah Pertama jumlah minimal anggota legislatif untuk melaksanakan hak tersebut adalah terlalu besar, sebab cukup sulit untuk menghimpun pendukung sejumlah 20 orang. Kedua adalah keharusan terlibatnya paling tidak 2 (dua) fraksi. Ketentuan ini dapat menggagalkan pelaksanaan hak-hak DPRD jika hanya ada satu fraksi yang menginginkan penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD. Penolakan fraksi lain adalah suatu hal yang wajar karena setiap fraksi ingin agar penggunaan hak-hak tersebut berasal dari fraksinya sendiri. Kompetisi yang tidak sehat seperti ini, menurut Maswadi Rauf (ibid, 66) akan menghambat penggunaan hak-hak DPRD. 2) Kualitas Anggota Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif. Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak akan mungkin dicapai bila para anggota lembaga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama ini berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas dalam konteks ini ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan segi pendidikan formal.


3) Sarana dan Anggaran Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD dapat menghambat pengembangan sarana penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja institusi ini. Sarana penunjang yang dimaksud adalah ruang kerja bagi setiap anggota dan staff ahli yang berkemampuan. Sarana lain yang juga diperlukan adalah pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para anggota, sehingga tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh, maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya. 4) Faktor penghambat lain yang dapat dimasukkan dalam faktor internal Adalah tradisi dan kejadian dalam sejarah lembaga legislatif selama ini terutama setelah kembali ke UUD 1945 yang menempatkan DPRD pada posisi lemah apabila berhadapan dengan pemerintah. b. Faktor Eksternal 1) Sistem Pemilihan Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem politik Indonesia, para calon anggota legislatif adalah calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik mereka masing-masing. Mekanisme semacam ini, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan, sehingga kadangkala pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan. Dengan demikian sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan berkualitas. Selanjutnya dominasi pimpinan organisasi sosial politik yang mempunyai anggota di lembaga legislatif melalui fraksinya membuat anggota legislatif kurang bebas melaksanakan tugasnya. Kondisi ini mengakibatkan para anggota legislatif merasa lebih dekat dengan pimpinan organisasi sosial politiknya dibandingkan dengan rakyat pemilih. 2) Latar Belakang Sejarah dan Iklim Politik yang Berlaku Dalam sistem politik Indonesia, dominasi eksekutif terhadap legislative sangat kuat. Hal ini dapat dilihat sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga Jaman Orde Baru, puncaknya terjadi pada saat dibubarkannya konstituante hasil Pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Di samping itu, sistem ketatanegaraan kita memang menghendaki hal semacam itu, sebagaimana ditunjukan pada pasal 4 (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan”, sehingga dengan demikian, Presiden (eksekutif) memegang peranan yang sentral penyelenggaraan kehidupan negara. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai hasil yang masksimal maka faktor pendudukung dan penghambat Tupoksi DPRD


Kota Palembang adalah sebagai pandangan informen tentang indikator yang ditanyakan menunjukan bahwa sudah terencana dengan baik. Namun disisi lain masih ditemukan kendala seperti masih adanya perubahan waktu dan sarana penunjang kerja yang perlu disesuaikan dengan kemajuan IPTEK, yang akibatnya menimbulkan tidak hemat waktu dan menmbah beban biaya. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam penelitian ini dideskripsikanpada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam implementasinya menunjukkan prestasi atau hasil kerja (kinerja) yang variatif, sebagaimana ditegaskan bahwa fungsi legislasi secara umumpada DPRD Kota Palembang termasuk dalam kategori cukup baik, pelaksanaan TUPOKSI Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi DPRD tersebut dilakukan, dikaitkan dengan aspek produktifitas dan kualitas, adanya produktifitas maksudnya seberapa jauh pencapaian tujuan yang berupa produk dari setiap orang dalam organisasi adanya kualitas, maksudnya seberapa jauh pencapaian tujuan yang berupaya kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota Palembang meliputi: Kualitas SDM anggota DPRD, rendahnya disiplin anggota DPRD dan perlu penerapan sanksi (punishmant) bagi anggota DPRD, karena berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini, menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Saran-Saran 1. Secara kelambagaan DPRD Kota Palembang dalam mengakhiri masa jabatan tiga tahun ke depan, maka perlu penegasan komitmen dan konsistensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan dinamika pembangunan, pemerintahan serta kemasyarakatan di Kota Palembang; 2. Dalam perspektif peningkatan kinerja kelembagaan DPRD Kota Palembang, dipandang perlu melakukan rekrutmen staf ahli untuk masing masing Komisi, disamping masih perlu peningkatan kapasitas anggota DPRD Kota Palembang melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Kecakapan Skills lainnya yang relevan dengan tugas-tugas keanggotaan DPRD Kota Palembang;


3. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan, maka dipandang perlu DPRD Kota Palembang selalu bermitra yang saling bersinergi dengan Perguruan Tinggi di daerah, khususnya dalam rangka melahirkan produkproduk kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. 4. Dalam dimensi peningkatan disiplin anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan DPRD Kota Palembang, maka dipandang perlu penegasan aturan terhadap sanksi bagi anggota DPRD yang lalai dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan DPRD Kota Palembang, sampai pada akhir masa jabatan tahun 2014.


DAFTAR PUSTAKA Curtis, Michael, 1980, Comparative Government and Politics, Harper & Row, New York. Dewey, John, 2002, Pengalaman dan Pendidikan, Kepel Press, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta. Effendi, Sofian, 1989, Makalah Beberapa Hambatan Struktural Pelaksanaan Pengawasan Legislatif, Prisma Volume 6 LP3ES, Jakarta. Fanggidae. AM., 1975, Kepemimpinan Pendidikan, FIP Undana Kupang, Kupang. Fried, Robert, 1966, Comparative Political Institutions, The MacMillan, New York. Hartato, Bambang, 1986, Sistem dan Pelayanan Informasi, Arga Kencana Abadi, Jakarta. Imawan, Riswandha, 1993, Faktor-faktor yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Koesoemahatmadja, 1979, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung. Koswara, E. (Editor), 1998, Dinamika Informasi Dalam Era Global, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. Lenvine, Charles H., 1990, Public Administration : Challenges, Choices, Consequences, Scott Foreman/Litle Brown Higher Education : Glenview, Illianos. Marbun, B.N., 2006, DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya, Penerbit Erlangga, Jakarta. Mc. Gregor, 1966, Ledership and Motivation, MIT Press, Cambridge, Mass. Moleong, Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung.

ANALISIS PELAKSANAAN TUPOKSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD KOTA PALEMBANG LIES NUR INTAN AKHMAD AFANDI

Recommend Documents