Analisis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak. Abstrak

Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan Journal of Government, Social and Politics

, jkp Volume 1, Nomor 2 September 2012

Analisis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak Oleh: Khotami

Abstrak Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tapi merupakan hasil akhir interelasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasayaratnya seperti faktor pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Analisis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai dinilai cukup tercapai. Namun demikian, Kurangnya bimbingan dari pihak pengelola dan kesadaran pemanfaat untuk mengembalikan pinjaman menjadi kendala dari program pemberdayaan desa di Desa Langkai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pencapaian tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa langkai Kecamatan Siak. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah dari tim pelaksana dan juga dari masyarakat sebagai penerima dan pemanfaat program. Adapun besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 58 orang yang terdiri dari 15 orang sampel dari tim pelaksana dan 43 orang sampel dari masyarakat atau pemanfaat. Adapun teknik penarikan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sensus untuk tim pelaksana dan pemanfaat. Alasan pengambilan teknik tersebut adalah untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang Pencapaian Tujuan PPD di Desa Langkai Kecamatan Siak karena seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa pencapaian Tujuan PPD Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak dikatakan cukup tercapai. Hal ini berdasarkan analisis yang penulis lakukan dengan mengangkat 4 macam indikator, yakni mendorong perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas berusaha, menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung. Saran untuk kedepan, tim pelaksana program memberikan bimbingan yang lebih kepada pemanfaat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana pinjaman program. Selain itu, peran dan partisipasi masyarakat sebagai pemanfaat program sangat diharapkan agar pengelolaan dana pinjaman dapat terealisasi dengan baik sehingga usaha yang dikembangkan melalui dana program dapat ditingkatkan. Key Words: Analisis Pelaksanaan, Pencapaian & Program Pemberdayaan Desa.

Pendahuluan

dalam melaksanakan roda pemerintahan, Negara Republik Indonesia telah memiliki UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku, namun dalam masa peralihan tidak dapat menghindarkan diri dari pada keluarnya produk hukum lama dengan pengertian selama tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945, pasal II aturan peralihan.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum atau Rechstaat tidak saja mengutamakan kesejahtraan rakyat sebagai mana dimaksudkan dalam Welfare State, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun

149


Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dalam pasal 200 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya), sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pasal 209 adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Pendapatan asli desa (PAD) meliputi: hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di kawasan pedesaan adalah terdapatnya


ketidakseimbangan hubungan dengan kawasan perkotaan yang cendrung merugikan pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya memandirikan masyarakat desa dalam pengelolaan proses pembangunan yang profesional dengan menitikberatkan pada pembangunan yang berlandaskan swadaya dan gotong royong masyarakat desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan aspirasi kebutuhan masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut diperlukan pemikiran lebih jauh, yaitu tentang cara-cara untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Schumacher (dalam Wasistiono, 2006:42) telah mengingatkan bahwa persoalan pokok yang dihadapi negara-negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Schumacher berpendapat bahwa ”selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak akan dapat diselesaikan dan mau tidak mau pasti akan lebih memburuk. Dari pandangan Schumacher sebagaimana dikemukakan diatas, dapat diketahui adanya tiga sebab utama kemiskinan dipedesaan yang ternyata berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia serta wadah kerjasama antar mereka. Pengembangan keorganisasian Pemerintah Desa di sini dalam arti lebih memperkuat dan memperluas kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya (pemberdayaan). Dengan prinsip ”membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri”, berarti akan lebih banyak pemberian kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bersama yang mereka hadapi menurut caracara setempat (Wasistiono, 2006:44). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 212 ditegaskan bahwa sumber keuangan desa terdiri pendapatan asli desa, bantuan baik dari pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi. Salah satu wujud dari

150


bantuan tersebut adalah melalui Program Pemberdayaan Desa yang dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau. Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi (dalam buku Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa: 1), yaitu: 1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. 2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahtraan mereka sendiri. 3. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam mengembangkan desa-desa yang ada di Riau, Pemerintah Provinsi Riau menjalankan Program pemberdayaan Desa (PPD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 tahun 2006 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan usaha pemerintah untuk melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Program Pemberdayaan Desa ini menyalurkan bantuan senilai Rp. 500 juta dalam bentuk bantuan permodalan kepada kelompok usaha masyarakat yang ada di desa tersebut. Bantuan modal yang diberikan wajib dikembalikan dalam jangka waktu maksimal 18 bulan. Bentuk usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman berupa Dana Usaha Desa kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam


mengelola Dana Usaha Desa, yang mana penyediaan dana usaha desa tersebut dilakukan dengan pola ”cost sharing” melalui APBD Provinsi dan Kabupaten. Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Adapun tujuan dilaksanakannya PPD di Provinsi Riau secara khusus sesuai dengan buku petunjuk teknis program pemberdayaan desa adalah untuk: 1. Mendorong kegiatan perekonomian desa 2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah 3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa 4. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon 5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa (DUD) 6. Meningkatkan kebiasaan gotongroyong dan gemar menabung secara tertib. 7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa. 8. Memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Program Pemberdayaan Desa (PPD) dilaksanakan di Kabupaten Siak, pada tahun 2006 Yang ditangani oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Siak. Untuk menanggulangi kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, maka pemerintah Kecamatan Siak merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa

151



(PPD) pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Siak. Adapun kecamatan Siak terdiri dari 6 Desa dan 2 Kelurahan yakni: 1. Kampung Rempak 2. Kampung Dalam 3. Langkai 4. Merempan Hulu 5. Tumang 6. Suak Lanjut 7. Buantan Besar 8. Rawang Air Putih Dari 8 buah desa yang ada di Kecamatan Siak, hanya 5 buah desa yang mendapat bantuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini. Diantara desa-desa tersebut adalah yakni: desa Suak Lanjut, Langkai , kelurahan Kampung Rempak, kelurahan Kampung Dalam dan desa Merempan Hulu. Salah satu desa di Kecamatan Siak yang melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yakni desa Langkai. Berdasarkan data yang ditemui dilapangan menunjukkan bahwasanya distribusi penduduk desa Langkai menurut tingkat pendidikan yang lebih mendominasi adalah masyarakat yang tamat SD dan tidak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dana usaha desa yang direalisasikan melalui Program Pemberdayaan Desa layak untuk dikucurkan pada masyarakat desa Langkai. Selain itu, data menunjukkan bahwasanya penduduk Desa Langkai yang dikelompokkan menurut jenis pekerjaan, angka yang lebih dominan ditunjukkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai mata pencaharian yang mana dana usaha desa melalui PPD tersebut memang sudah sepantasnya diperuntukkan bagi desadesa yang perlu untuk diberdayakan. Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam Desa Langkai berdiri melalui forum Musyawarah Desa (MD I) Langkai pada tanggal 24 Juli 2006 yang pada pembentukannya dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Masyarakat Desa Langkai. Dalam keputusan musyawarah desa I tersebut juga ditetapkan Keputusan Desa No 043/DSL/03/2006 tentang pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP).

Berdasarkan pra survey di lapangan, maka ditemui permasalahan yakni pemanfaat, dalam hal ini adalah masyarakat yang diberi pinjaman tidak dapat mengembalikan angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ada sebagian masyarakat dibidang jenis usaha tertentu yang mengalami penunggakan dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan permasalahanpermasalahan seperti: 1. Pemanfaat dibidang perdagangan mengalami permasalahan dikarenakan daya beli masyarakat menurun, yang berakibat pada pendapatan mereka yang juga menurun. 2. Kurang/rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan pinjaman. 3. Belum maksimalnya kinerja pengelola UED-SP dalam membimbing masyarakat, kerena masih tergantung dengan pendamping desa. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada tersebut dengan mengetengahkan judul yaitu: ”Analisis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak”.

Kerangka Teori

Menurut Taliziduhu (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya. dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya. Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “ swadeshi ” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas, menurut Soetarjo dan Yuliati (dalam Wasistiono dan Irwan Tahir, 2006 : 7).

152



Menurut Widjaja (2005:169) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Menurut Edwards III dalam Subarsono (2008: 90) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi

3. Masyarakat desa Langkai yang meminjam dana usaha, lebih mempunyai keanekaragaman (variasi) dalam mengembangkan jenis usaha bila dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Siak. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua BPD, Pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Kader Pembangunan Masyarakat, Pendamping Desa, Tim Verifikasi dan Masyarakat sebagai penerima program yang dicantumkan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan.

Metode Penelitian

Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan dan mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan tipe penilitian survey deskriptif, yakni memaparkan hasil pengamatan dilapangan apa adanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Adapun pertimbangan penulis mengambil Desa Langkai Kecamatan Siak sebagai lokasi penelitian, karena adanya pertimbangan tertentu (teknik Purposive Sampling) yakni sebagai berikut: 1. Masyarakat desa Langkai yang diberi pinjaman dana Program tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam siklus waktu yang telah ditetapkan (maksimal 18 bulan). 2. Desa Langkai merupakan salah satu desa di Kecamatan Siak yang paling tertua dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini, bila dibandingkan dengan 4 buah Desa di Kecamatan Siak yang mendapatkan bantuan yang sama.

Desa Langkai merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan luas desa ± 4835,8 ha. Desa Langkai merupakan desa pemekaran dari Desa Buantan Besar dengan komposisi penduduk mayoritas jawa dan melayu. Adapun batas-batas desa Langkai Kecamatan Siak ini digambarkan sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buantan Besar - Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kampung Dalam dan Kampung Rempak - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rawang Air Putih dan Merempan Hulu - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mendorong Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden tim pelaksana dan masyarakat terhadap indikator mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

153



Tabel 1.1: Rekapitukasi Penilaian Responden Terhadap Indikator Mendorong Kegiatan Perekonomoian Masyarakat Desa Kategori Penilaian Tanggapan No Jumlah Responden Baik Cukup Baik Tidak Baik 22 2 6 30 1 Tim Pelaksana (73 %) (7 %) (20 %) (100 %) 66 16 4 86 2 Masyarakat (77 %) (18 %) (5 %) (100 %) Jumlah 88 18 10 116 Persentase (%)

76 %

15 %

9%

100 %

Sumber: Data Olahan 2009 Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya berdasarkan tanggapan responden tim pelaksana terhadap indikator mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa, sebanyak 22 orang atau 73 % yang jawaban mereka terkategori baik. Ini menunjukkan bahwa dana bantuan yang berupa dana usaha desa memang diberikan pihak pelaksana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan usaha masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pelaksana diperoleh informasi bahwa adanya dana yang digulirkan kepada masyarakat dan mendapat sambutan baik dari masyarakat yang ditandai dengan keseriusan masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman program untuk keperluan usaha. Selanjutnya sebanyak 2 orang atau 7 % yang jawaban mereka terkategori cukup baik, dimana mereka menyatakan pernah memberikan dana bantuan kepada masyarakat, namun tidak mengetahui dan tidak memberikan masukan kepada pemanfaat mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan program yang berkaitan dengan penggunaan dana program. Sedangkan sebanyak 6 orang atau 20 % yang jawabannya terkategori tidak baik. Ini ditunjukkan dengan jawaban mereka yang menyatakan belum sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik, masih kurang dalam memberikan pengertian kepada masyarakat akan penggunaan dana program sehingga masyarakat menyalah artikan tentang penggunaan dana program yang seharusnya digunakan untuk keperluan usaha.

Selanjutnya tanggapan responden masyarakat terhadap indikator mendorong kegiatan masyarakat desa, ada sebanyak 66 orang atau 77 % yang jawaban mereka terkategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwasanya pemanfaat atau nasabah mendapatkan dana pinjaman berupa dana usaha desa yang digunakan sebagai modal usaha. Dengan kata lain dana yang disalurkan kepada mereka, telah mereka gunakan dan mereka merasakan manfaat dari dana pinjaman tersebut. Selain itu, ditandai dengan keseriusan masyarakat Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam mengelola dan memanfaatkan dana pinjaman, dimana dana tersebut digunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha. Kemudian sebanyak 16 orang atau 18 % dari jawaban responden terkategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dikucurkan pada masyarakat sebagai modal usaha kurang dapat mereka manfaatkan, karena berkurangnya transaksi jual beli dari usaha mereka. Mereka menyatakan bahwa dana pinjaman program kurang dapat mengembangkan usaha mereka dikarenakan terbatasnya jumlah pinjaman sehingga dana tersebut belum dapat untuk mengembangkan berbagai jenis usaha lainnya. Sementara itu, sebanyak 4 orang responden atau 5 % dari jawaban responden terkategori tidak baik. Hal ini berarti bahwa sebagian kecil masyarakat tidak menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha, melainkan untuk keperluan konsumtif. Selain itu, responden

154



menyatakan bahwa dana yang dipinjamkan kepada mereka pas-pasan sehingga dana tersebut tidak dapat mereka kembangkan untuk keperluan usaha. Minimnya jumlah pinjaman tersebut membuat masyarakat merasa tidak termotivasi untuk mengembangkan usaha sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat belum meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pelaksana diperoleh informasi bahwa adanya dana yang digulirkan kepada masyarakat dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Namun bagi sebagian masyarakat, dana yang dikucurkan tersebut tidak digunakan menurut semestinya karena masyarakat cendrung beranggapan bahwa dana yang mereka terima merupakan dana bantuan untuk mereka dan penggunaannya diserahkan pada mereka. Selain itu, sebagian masyarakat menilai bahwa dana yang mereka terima terbatas sehingga kurang membantu mereka untuk meningkatkan taraf ekonominya sehingga duplikasi usaha mereka belum mencapai hasil yang memuaskan. Sementara itu, berdasarkan jawaban responden melalui kuisioner dan hasil wawancara dengan tim pelaksana bahwasanya pinjaman dana program yang berupa dana usaha desa sudah dikucurkan kepada masyarakat dan mendapat sambutan baik dari

masyarakat. Hal ini ditandai dengan keseriusan masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman program untuk keperluan usaha dan mengelola dana pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan dari pemanfaat itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pelaksana. Walaupun dana program yang digulirkan kepada masyarakat oleh sebagian masyarakat tidak digunakan menurut semestinya karena masyarakat cendrung beranggapan bahwa dana yang mereka terima tersebut merupakan dana bantuan yang penggunaannya diserahkan kepada mereka. Namun demikian, berdasarkan jawaban responden terhadap sub indikator memberikan bantuan dana sebagai modal usaha dan memperluas kesempatan dan pengembangan usaha, maka indikator mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa berada pada kategori baik yakni dengan persentase 76 %. Hal ini berarti dana pinjaman tersebut sudah dikucurkan kepada masyarakat dan masyarakat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha. 2. Meningkatkan Kreativitas Berusaha Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden tim pelaksana dan masyarakat terhadap indikator meningkatkan kreativitas berusaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Penilaian Responden Tim Pelaksana dan Masyarakat Terhadap Indikator Meningkatkan Kreativitas Berusaha Kategori Penilaian No Tanggapan Responden Jumlah Tidak Baik Cukup Baik Baik 23 1 6 30 1 Tim Pelaksana (77 %) (3 %) (20 %) (100 %) 63 11 12 86 2 Masyarakat (73 %) (13 %) (14 %) (100 %) Jumlah 86 12 18 116 Persentase (%)

74 %

10 %

16 %

100 %

Sumber: Data Olahan 2009 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden tim pelaksana terhadap indikator meningkatkan kreativitas

berusaha, ada sebanyak 23 orang atau 77 % yang jawaban mereka terkategori baik. Ini menunjukkan bahwa tim pelaksana memang

155



pernah memberikan bimbingan dan keterampilan kepada pemanfaat terkait dengan penggunaan dana program. Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya tim pelaksana telah melakukan tugasnya dengan baik yakni memberikan bimbingan dan keterampilan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dana program sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk keperluan pengembangan usaha khususnya di Desa Langkai Kecamatan Siak. Selanjutnya ada 1 orang responden yang jawabannya terkategori cukup baik dengan persentase 3 %. Ini dikarenakan kurangnya pemberian bimbingan dan keterampilan kepada masyarakat serta jarang melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang terkait dengan pengelolaan dana pinjaman program. Sedangkan sebanyak 6 orang atau 20 % yang jawaban mereka terkategori tidak baik, dimana mereka tidak pernah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan program. Selain itu, mereka juga tidak melakukan pengkajian dan memberikan masukan kepada pemanfaat mengenai upayaupaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga motivasi pemanfaat untuk berusaha menjadi berkurang. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat terhadap indikator meningkatkan kreativitas berusaha, sebanyak 63 orang atau 73 % yang jawaban mereka terkategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memang pernah mendapatkan bimbingan dan keterampilan yang berupa penyuluhan dari pihak pelaksana terkait dengan penggunaan dana pinjaman program yang berupa dana usaha desa dan mereka dapat mengembangkan usaha mereka sesuai keinginan dengan memanfaatkan dana pinjaman yang ada di Desa Langkai Kecamatan Siak. Selain itu, mereka diberikan kebebasan untuk memilih sendiri jenis usaha yang ingin mereka kembangkan tanpa ada campur tangan dari pihak pelaksana. Artinya tim pelaksana memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada masyarakat dalam hal ini adalah pemanfaat untuk menentukan sendiri jenis

usaha apa yang ingin mereka kembangkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan usaha mereka. Berdasarkan wawancara dengan pendamping desa diperoleh informasi bahwa tim pelaksana tidak ikut campur dalam penetapan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri jenis usaha apa yang ingin mereka kembangkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya ada sebanyak 11 orang atau dengan persentase 13 % yang jawaban mereka terkategori cukup baik, dimana mereka menyatakan bahwa pernah mendapatkan bimbingan dan keterampilan terkait dengan penggunaan dana program. Selain itu, mereka menyambut baik pinjaman dana yang diberikan berupa dana usaha desa melalui program PPD tersebut, karena dengan pinjaman dana tersebut usaha mereka menjadi meningkat dari sebelumnya. Namun demikian, mereka merasa kurang dapat mengembangkan usaha mereka dengan pinjaman yang ada karena kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana mengelola dana pinjaman dengan baik untuk mengembangkan usaha lebih dari satu. Sedangkan 12 orang responden dengan persentase 14 % menyatakan tidak baik karena mereka menyatakan tidak mendapat bimbingan dari pihak pengelola UED-SP terkait dengan penggunaan dana program. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa dana yang dipinjamkan tersebut terbatas jumlahnya sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usaha mereka lebih dari satu dan meragamkan jenis usaha mereka tersebut. Berdasarkan kuisioner dan hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwasanya pihak pelaksana program sudah memberikan bimbingan dan keterampilan dalam bentuk penyuluhan kepada pemanfaat/ nasabah terkait dengan penggunaan dana pinjaman program. Selain itu, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih sendiri jenis usaha yang akan mereka kembangkan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Sebagian masyarakat kurang dapat mengembangkan usaha mereka dikarenakan minimnya jumlah

156



pinjaman dan juga kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana mengelola dana pinjaman dengan baik. Dengan demikian, penilaian terhadap sub indikator memberikan bimbingan dan keterampilan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih jenis usaha sesuai potensi, tercapai apabila semua kriteria item penilaian telah berjalan atau dengan rata-rata ≥ 67 %, maka indikator meningkatkan kreativitas berusaha

berada pada kategori baik yakni dengan persentase 74 %. 3. Menghindarkan Masyarakat dari Praktek Ijon Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden tim pelaksana dan masyarakat terhadap indikator menghindarkan masyarakat dari praktek ijon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Rekapitulasi Penilaian Responden Tim Pelaksana dan Masyarakat Terhadap Indikator Menghindarkan Masyarakat dari Praktek Ijon Kategori Penilaian No Tanggapan Responden Jumlah Tidak Baik Cukup Baik Baik 25 2 3 30 1 Tim Pelaksana (83 %) (7 %) (10 %) (100 %) 37 42 7 86 2 Masyarakat (43 %) (49 %) (8 %) (100 %) Jumlah 62 44 10 116 Persentase (%)

53 %

38 %

9%

100 %

Sumber: Data Olahan 2009 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 25 orang atau 83 % responden tim pelaksana yang jawaban mereka terkategori baik. Dimana tim pelaksana sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yakni dengan memberikan pinjaman yang berupa dana usaha desa kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga yang rendah dan syarat pinjaman yang relatif mudah dan waktu yang relatif singkat seperti yang terdapat dalam buku petunjuk teknis program pemberdayaan desa. Hal ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang menyatakan bahwa dengan bunga yang relatif rendah tidak mempersulitkan bagi mereka untuk membayar angsuran perbulannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan tim pelaksana bahwa dana pinjaman program ini mempunyai tingkat suku bunga yang rendah dan dapat membantu masyarakat untuk keperluan pengembangan usaha sehingga masyarakat tidak lagi meminjam uang kepada pelepas uang dengan bunga yang tinggi seperti bank keliling,

rentenir dan sebagainya. Selanjutnya sebanyak 2 orang responden atau 7 % yang jawabannya terkategori cukup baik dimana karena keterbatasan dana pinjaman membuat masyarakat masih mau meminjam uang kepada kredit non formal dengan alasan lebih cepat dalam mendapatkan dana pinjaman, yakni transaksi dapat langsung dilakukan dirumah yang bersangkutan. Ini karena kurangnya bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana akan pengelolaan dana program sehingga masyarakat masih mau meminjam kepada rentenir dan sebagainya. Sedangkan 3 orang responden dengan persentase 10 % yang jawaban mereka terkategori tidak baik. Dimana pihak pelaksana memang tidak pernah melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemanfaat terkait dengan pengelolaan dana pinjaman yang berupa dana usaha desa sehingga pemanfaat masih tertarik untuk meminjam uang kepada pelepas uang dengan

157



bunga tinggi seperti usaha kredit non formal, bank keliling, rentenir dan sebagainya. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat terhadap indikator menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, ada sebanyak 43 orang responden yang jawaban mereka terkategori baik atau dengan persentase 72 %. Dimana responden menyatakan bahwa dana pinjaman program tersebut memudahkan mereka didalam mengembangkan usaha dan tidak mempersulitkan bagi mereka untuk membayar angusuran per bulannya karena dana pinjaman tersebut mempunyai tingkat suku bunga yang rendah. Selain itu, responden menyatakan dengan adanya pinjaman dana program dapat menghindari mereka dari meminjam kepada rentenir/ tengkulak. Persyaratan yang diberikan mudah dan tidak terlalu sulit juga membuat masyarakat dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut dan membantu mereka mendapatkan modal untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 42 orang responden dengan persentase 49 %. Dimana responden menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemanfaat/ nasabah bersifat sederhana karena tidak mempersulit mereka dalam memperoleh pinjaman dana tersebut dan dalam jasa pengembaliannya juga mempunyai tingkat suku bunga yang rendah. Walaupun ada sebagian pemanfaat yang masih tergiur dengan pelepas uang dengan bunga tinggi seperti rentenir, bank keliling dan sebagainya. Sedangkan ada 7 orang responden yang menyatakan tidak baik dengan persentase 8 %. Responden menyatakan bahwa dana pinjaman yang diberikan tidak dapat mereka manfaatkan dengan baik untuk keperluan usaha mereka sehingga mereka masih tetap meminjamkan uang kepada pihak lain sebagai modal untuk keperluan usaha mereka. Selain itu, responden menyatakan bahwa harus menunggu waktu yang lama untuk

mendapatkan pinjaman dana tersebut. Hasil wawancara dengan tim pelaksana menunjukkan bahwa syarat pinjaman dana bersifat sederhana dan tidak mempersulit masyarakat walaupun sebagian masyarakat menyatakan bahwa syarat pinjaman yang diberikan menunggu proses yang lama karena harus membuat proposal permohonan pinjaman dana sampai dana tersebut diberikan kepada mereka untuk mereka gunakan. Selanjutnya jawaban responden melalui kuisioner dan hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator menghindarkan masyarakat dari praktek ijon diperoleh penilaian dengan kategori cukup baik atau dengan persentase 53 %. Dimana masyarakat menilai bahwa dana pinjaman program mempunyai tingkat suku bunga yang rendah dan dapat membantu masyarakat untuk keperluan pengembangan usaha sehingga masyarakat tidak lagi meminjam uang kepada pelepas uang dengan bunga yang tinggi seperti bank keliling dan rentenir. Namun demikian, sebagian masyarakat menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemanfaat/ nasabah bersifat sederhana karena tidak mempersulit mereka dalam memperoleh pinjaman dana tersebut dan dalam jasa pengembaliannya juga mempunyai tingkat suku bunga yang rendah. Hal ini berdasarkan penilaian terhadap sub indikator memberikan modal dengan tingkat suku bunga yang rendah dan syarat pinjaman yang mudah dan relatif singkat. 4. Meningkatkan Kebiasan Gotong Royong dan Gemar Menabung Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden tim pelaksana dan masyarakat terhadap indikator meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

158



Tabel 4.1: Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Indikator Meningkatkan Kebiasaan Gotong Royong dan Gemar Menabung Kategori Penilaian No Tanggapan Responden Jumlah Tidak Baik Cukup Baik Baik 22 2 6 30 1 Tim Pelaksana (73 %) (7 %) (20 %) (100 %) 46 28 12 86 2 Masyarakat (53 %) (33 %) (14 %) (100 %) Jumlah 68 30 18 116 Persentase (%)

59 %

26 %

15 %

100 %

Sumber: Data Olahan 2009 Berdasarkan keterangan tabel diatas, dapat dilihat tanggapan responden tim pelaksana terhadap indikator meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung, ada sebanyak 22 orang atau 73 % yang jawaban mereka terkategori baik. Dimana tim pelaksana memang sudah memberikan bantuan dana yang berupa dana usaha desa bertujuan untuk meningkatkan semangat gotong royong antara sesama, baik hubungan antara sesama pemanfaat, maupun antara pemanfaat dengan masyarakat yang belum mendapatkan pinjaman yang sama. Sementara itu sebanyak 2 orang responden atau 7 % yang jawabannya cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping desa bahwa dana pinjaman yang digulirkan kepada masyarakat telah dapat dimanfaatkan oleh mereka walaupun setelah adanya program tersebut hubungan kekerabatan diantara sesama masyarakat bersifat biasa-biasa saja, namun disisi lain dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat khususnya Desa Langkai Kecamatan Siak. Sedangkan 6 orang responden atau 20 % jawaban mereka menyatakan tidak baik. Dimana tim pelaksana menyatakan tidak melakukan pemeriksaan secara langsung dari pelaksanaan program, sehingga mereka tidak dapat mengetahui apakah pemanfaat mempunyai keinginan untuk menabung dan melanjutkan pinjaman pada tahap berikutnya. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat terhadap indikator meningkatkan

kebiasaan gotong royong dan gemar menabung, sebanyak 46 orang yang jawaban mereka terkategori baik dengan persentase 53 %. Dimana masyarakat menyatakan dengan adanya program pemberdayaan desa, dapat membuat mereka bersaing secara sehat dalam mengelola dana pinjaman dengan sebaikbaiknya untuk mencapai keberhasilan didalam usaha mereka. Selain itu, responden menyatakan bahwa keinginan untuk menabung menjadi lebih meningkat dengan adanya dana pinjaman program karena responden dapat memanfaatkan dana pinjaman dengan baik sehingga keinginan mereka untuk menabung menjadi lebih meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya ada 28 orang responden dengan persentase 33 % menyatakan cukup baik. Hal ini ditandai dengan jawaban mereka yang menyatakan bahwa dengan adanya program pemberdayaan desa hubungan kekerabatan diantara sesama masyarakat bersifat tetap dan biasa-biasa saja dan belum menunjukkan perubahan dalam kekerabatan, sehingga belum mencerminkan sikap gotong-royong. Kemudian responden menyatakan kurang semangat untuk menabung dan kurang termotivasi untuk mengembangkan usahanya sehingga keinginan mereka untuk menabung belum mengalami peningkatan. Sedangkan 12 orang responden dengan persentase 14 % menyatakan tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa dengan adanya program pemberdayaan desa hubungan antara sesama masyarakat tidak

159



berubah dan tidak menunjukkan adanya pemecahan masalah bersama-sama yang mencerminkan sikap gotong royong, karena responden merasa sanggup mangatasi masalah tanpa campur tangan dari pihak lain maupun dari pihak pelaksana itu sendiri. Selanjutnya responden menyatakan tidak bisa menabung dari hasil penggunaan dana tersebut karena mereka menyatakan keterbatasan jumlah pinjaman dana sehingga mereka merasa sulit untuk menyicilkan sedikit uang untuk keperluan menabung. Selain itu juga responden menyatakan ragu-ragu untuk melanjutkan meminjam dana pinjaman program pemberdayaan desa. Hasil wawancara dengan tim pelaksana dan jawaban responden melalui kuisioner terhadap kedua sub indikator meningkatkan kerjasama dan adanya keinginan untuk menabung menunjukkan bahwa dengan adanya program hubungan kekerabatan diantara masyarakat bersifat tetap dan biasabiasa saja dan belum menunjukkan perubahan dalam kekerabatan sehingga belum

mencerminkan sikap gotong-royong. Selain itu, sebagian masyarakat menyatakan hubungan diantara sesama masyarakat tidak berubah dan tidak menunjukkan adanya pemecahan masalah secara bersama-sama karena responden merasa sanggup mengatasi masalah tanpa campur tangan dari pihak lain. Berdasarkan penilaian tersebut, maka indikator meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung berada pada kategori cukup baik dengan persentase 59 %. Sebagian masyarakat atau pemanfaat menyatakan keinginan untuk menabung menjadi lebih meningkat dengan adanya dana pinjaman program karena responden dapat memanfaatkan dana pinjaman dengan baik sehingga keinginan mereka untuk menabung menjadi lebih meningkat dari sebelumnya. Berdasarkan uraian dari keempat indikator diatas, Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden tentang Analisis Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Tabel 4.2: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Pencapain Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak. Kriteria Penilaian No Indikator Jumlah Baik Cukup Baik Tidak Baik Mendorong Kegiatan 44 9 5 58 1. Perekonomian ( 76 %) ( 15 %) ( 9 %) (100 %) Masyarakat Desa Meningkatkan 43 6 9 58 2. Kreativitas Berusaha ( 74 %) (10 %) ( 16 %) (100 %) Menghindarkan 31 22 5 58 3. Masyarakat Dari (53 %) (38 %) (9 %) (100 %) Praktek Ijon Meningkatkan 34 15 9 58 Kebiasaan Gotong4. (59 %) (26 %) (15 %) (100 %) royong dan Gemar Menabung Jumlah 152 52 28 232 Rata-rata Persentase (%) Sumber: Data Olahan 2009

38

13

7

58

65,5

22,4

12,06

100

160



Berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban responden terhadapAnalisis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak diatas, dapat dilihat bahwa dari rata-rata indikator berada pada kategori penilaian baik (tercapai) berjumlah 38 orang dengan persentase 65,5 %, ini dapat dinilai dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang layak untuk dilaksanakan di desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan tentunya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat yang ada di Desa Langkai Kecamatan Siak tersebut. Adapun yang mempunyai penilaian berkategori cukup baik (cukup tercapai) berjumlah sebanyak 13 orang dengan persentase 22,4 %. Hal ini ditandai dengan adanya program pemberdayaan desa, hubungan diantara sesama masyarakat belum mencerminkan sikap gotong royong sehingga hubungan kekerabatan dan kerjasama diantara masyarakat, belum menunjukkan perubahan dan masih bersifat biasa-biasa saja. Sementara itu, sebanyak 7 orang responden dengan persentase 12,06 % menyatakan tidak baik (tidak tercapai). Ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang meminjam dana sebagai modal usaha kepada kredit non formal seperti bank keliling, rentenir dan sebagainya sehingga keberadaan program pemberdayaan desa dirasakan tidak membawa perubahan terhadap perekonomian masyarakat oleh para pemanfaat. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan tim pelaksana terhadap keempat indikator diatas, bahwasanya tim pelaksana mengatakan secara keseluruhan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa di Desa Langkai Kecamatan Siak ini berjalan dengan baik dan sudah tepat sasaran. Program pemberdayaan desa ini juga mendapat sambutan yang baik dari masyarakat desa langkai. Apalagi pinjaman dana dengan sistem dana bergulir yang mana angsuran yang dikembalikan oleh pemanfaat tersebut digulirkan kepada masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman yang sama dengan melengkapi persyaratan yang telah disepakati

dan tidak ada penetapan jenis usaha yang ingin mereka kembangkan serta tanpa campur tangan dari pihak pelaksana untuk memilih jenis usaha, hal ini disesuaikan dengan potensi yang mereka miliki. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang mengalami permasalahan dalam mengembangkan usaha mereka. Seperti pada usaha sektor perdagangan yang menyatakan adanya berbagai permasalahan seperti turunnya daya beli masyarakat, permasalahan krisis global, persaingan dengan pedagang lain yang dapat menyebabkan menurunnya penghasilan mereka. Selain itu juga, ada sebagian masyarakat yang menggunakan dana pinjaman untuk keperluan sehari-hari dengan memanfaatkan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, padahal dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan usaha yang menghasilkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran terhadap variabel penelitian ini,dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berada pada jawaban “Cukup Tercapai ” dengan persentase 65,5 %. Dengan predikat cukup tercapai ini menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Desa (PPD) memang sudah dilaksanakan di desa langkai Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Namun, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang meminjamkan uang kepada pelepas uang dengan bunga tinggi seperti bank keliling, rentenir dan kredit non formal yang menawarkan alternatif yang mudah meskipun dengan tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga masyarakat belum termotivasi untuk meningkatkan jumlah pendapatan mereka melalui dana yang disalurkan melalui program. Selain itu, kurangnya bimbingan dari pihak pengelola UED-SP, sehingga pemanfaat belum sepenuhnya dapat mengelola dana pinjaman dengan baik. Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) demi tercapainya tujuan yang diinginkan, hendaknya tim

161



pelaksana memberikan bimbingan dan pendampingan yang lebih kepada masyarakat dalam hal pengelolaan usaha. Sebaiknya pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan melalui UED-SP, perlu diiringi keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha sehingga dana pinjaman yang diperuntukkan sebagai modal usaha dapat dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta, Jakarta. Subarsono, AG. 2008. Kebijakan Publik. Pustaka Yogyakarta.

Analisis Pelajar,

Wasistiono, Sadu dan Irwan tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Fokusmedia, Bandung. Widjaja, HAW, 2005. Otonomi Desa. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dokumentasi Buku Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD), 2006. Pekanbaru. Buku Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD), 2006. Pekanbaru. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

162

Analisis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau di Desa Langkai Kecamatan Siak. Abstrak

Recommend Documents