JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Analisis Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Markopolo Program Magister Sains Manajemen, Universitas Palangka Raya
ABSTRACTS, The objetive of research are focuses on the problem of participation of the community's politics in the district head's election, in the implementation of the district head's direct election, Palangka Raya is one of the regencies in Central Kalimanantan Province that the level of high participation, the available trend at the moment is the decline in the level of political participation in the district head's election, therefore this research is carry out to know factors what influent Palangka Raya participation of the community 's politics in the district head 's election. This research us the survey method with the intention for the explanation (eksplanatori). The target in this research is the voter in the Palangka Raya regency, the taking technique of the sample is us two stage random sampling, that unit the random system and the random system proportional, as for the number of respondents is 403 people who are spread in 5 sub districts a Palangka Raya regency. The analysis that is us is the qualitative and descriptive analysis quantitative that cover the frequency table, the cross table, the correlation of the torque product with the level of the belief 95 and 99%, and linear regression multiplied. Based on the results of data processing show that from the four variables that is political participation (y), the popularity of the candidate (xl), the social status of economics (x2) and the social condition for politics (x3), the popularity variable of the candidate and the social condition variable for politics show the existence of the correlation with political participation, where as variable the social status of economics show.did not have relations is positive towards political participation, where as results of the analysis of linear regression multiplied show that only popularities of the candidate who had positive relations with political participation, where as the social status variable of economics and the social condition for politics had relations negative with political participation. Results of this research could not be made the reference for the research in the other area, therefore must be held by the research that is same in the other territory to know/to compare results of this research of knowing even more factors that influent political participation in the district head's direct election, it is hope the implementation of the district head's direct election in Palangka Raya could become the reflection for the implementation district head's direct election in the other area, the Palangka Raya success carry out district head's direct election that is conducive as well as is accompanied by the community's tall participation ought to be made one reconciliation, everything from the aspect of the use of the budget is very efficient prevent high cost democracy. The key word : Political participation, the popularity of the candidate, the social status of economics, the correlation, high cost democracy
PENDAHULUAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia telah menjadi kajian menarik terutama para akademisi dan berbagai pihak yang terkait dengan pemilihan langsung tersebut.Semenjak dimulai pemilu langsung tahun 2004 hingga sekarang.Pemilu 2004 merupakan tonggak sejarah baru bagi kehidupan demokrasi prosedural di Indonesia.Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang pertama kali dilakukan tahun 2005. Sejak berlaku UU nomor 22 tahun 2007
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 67
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
tentang penyelenggara pemilihan umum PILKADA dimasukan dalam rezim PEMILU sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA). Pada tahun 2011 terbit UU nomor 15 tahun 2011 mengenai penyelenggara PEMILU.Didalam UU ini istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain sebagai Pemilu ketiga sejak Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 dengan menggunakan sistem multi partai dalam memilih wakil rakyatnya, serta relatif mampu menjamin kebebasan memilih masyarakat, Pemilu ini juga merupakan Pemilu pertama Pemilihan yang secara langsung memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Nilai strategis inilah yang menjadikan Pemilu 2004 memiliki nuansa sejarah yang tidak bisa diabaikan dalam memahami Pemilu dan preferensi pemilih di Indonesia di antara fenomena menarik dalam pilkada langsung ini adalah melihat perilaku pemilih.Berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perilaku pemilih dijelaskan melalui aspek sosiologi, ekonomi (aliran rasional) psikologi.Dalam perkembangannya, sejumlah studi menggunakan pendekatan marketing untuk memahami perilaku pemilih. Afan Gaffar (1992) mencatat bahwa preferensi pemilih di zaman Orde Baru dimobilisir oleh kekuatan-kekuatan tertentu, seperti Golkar yang menjadi partai hegemoni waktu itu.Namun dalam pemilu kepala daerah langsung, hegemoni partai politik seperti yang diungkapkan Gaffar tidak lagi bisa menjadi penentu pilihan pemilih. Pada pemilu 1999, ada perubahan radikal terhadap karakter dan perilaku pemilih.Kacung Marijan (2010) menyebut keikutsertaan pemilih dalam pemilu 1999 sebagai pemilih bercorak sukarela (voluntary). Di mana terjadi keterlibatan yang intens daripemilih selama proses pemilu. Hal ini tidak lepas dari euforia reformasi yang masihd irasakan masyarakat serta harapan yang besar terhadap perubahan. Pemilu 2004 menunjukkan perilaku pemilih yang berbeda.Antusiasme pemilih mulai menurun dan perilakunya sudah mulai bercorak rasional. Bahkan menurut Marijan(2010) sudah tergolong rasional pragmatis dengan melakukan praktik-praktik transaksional (jual beli suara) di mana pemilih mulai menghitung imbalan dari suara yangdiberikan. Perilaku ini tidak lepas dari penilaian bahwa wakil-wakil rakyat hasil pemilu1999 yang mereka harapkan ternyata tak mampu berbuat banyak dan tidak memberikan perubahan berarti.Kalaupun ada, yang memperoleh keuntungan dari perubahan ituadalah wakil rakyat itu sendiri. Pada Pemilu Kada langsung, dalam analisis LSI preferensi pemilih dalammenentukan pilihannya lebih beragam.Selain rasionalitas pragmatis, muncul juga semangat kedaerahan, etnisitas, agama dan kelompok. Survei LSI tahun 2008 yang dilakukan di sejumlah daerah, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung, menyimpulkan bahwa faktor Etnis dan Agama masih menjadi pertimbangan utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Milbrath menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain : Sejauh mana orang menerima perangsang politik Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal. Faktor karakteristik pribadi seseorang Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Karakteristik sosial seseorang Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang.Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter.Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 68
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
S.M Lipset dalam studinya tidaklah teramat sulit mengemukakan tingkah laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya.Dengan mempergunakan sederet studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstrimis. Dalam perspektif marketing, ada hal yang menarik dalam proses pilkada, yaitu berlakunya logika pemasaran dalam dunia politik. Yang bertumpu pada lahan demokrasi, yang merupakan syarat utama adanya kebebasan dalam berkompetisi yang cukup sportif diantara para kandidat/calon.Hermawan Kertajaya (1996) menjelaskan bahwa pada saat belum ada persaingan tidak keras, maka pemasaran belum terlalu dibutuhkan suatu perusahaan/kandidat.Pada situasi yang semakin keras, maka pemasaran menjadi suatu fungsi yang semakin penting.Pada saat persaingan sudah sangat keras, tidak dapat diprediksi, dan kacau maka pemasaran harus menjadi jiwa setiap orang di suatu perusahaan/kandidat.Sehingga political marketing semakin menunjukanurgensi dan relevansinya, ketika dunia politik dituntut untuk lebih terbuka, transparan, dan mampu berkompetisi secara sehat. Political marketing bisa didefinisikan sebagai proses analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol terhadap program politik dan pemilihan umum, yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan membina hubungan yang saling menguntungkan antara partai (institusi politik) dengan pemilih (O’Cass, 1996). Memang terdapat perbedaan antara political marketing dengan teori-teori pemasaran produk konsumsi (Egan, 1999). Tetapi bukan berarti ilmu pemasaran tidak mampu menjawabtantangan dunia politik.Karena memang ilmu pemasaran ditujukan untuk memasarkan produk, agar bisa diterima konsumen. Di saat yang sama para kandidat ditawarkan sebagai konstituen. Pelaksanaan Pilkada Kota Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013, setelah dilakukan perubahan sesuai hasil rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya 2013, di Aula Kantor KPU Kota, Jalan Tangkasiang No.16 A, Palangka Raya, Selasa (16/4/2013) lalu.Perubahan terjadi dari jumlah DPT 142.292 yang ditetapkan dalam rapat pleno tersebut, menjadi 142.238 pemilih, sehingga terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 54 orang. DPT tersebut terdiri dari 71.314 pemilih laki-laki dan 70.924 pemilih perempuan.Sementara untuk jumlah TPS tidak berubah, tetap 540 buah yang tersebar di 5 kecamatan. Divisi Data dan Informasi Pemilu KPU Kota Palangka Raya, Sa’aduddin, Jumat (3/5/2013), mengatakan, perubahan tersebut sesuai dengan masukan dari PPS dan PPK, antara lain, karena ada nama-mana yang masuk dalam DPT ternyata yang bersangkutan ternyata telah pindah, meninggal dunia dan sebagainya. Sekretariat KPU Kota Palangka Raya sibuk menyusun tanda pengenal untuk penyelenggara pemilu di tingkat PPS, PPK dan KPPS di aula Kantor KPU Kota, Jalan Tangkasiang No.16A, Palangka Raya, Jumat, 3 Mei 2013. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 dengan peserta sebanyak 6 pasangan calon menurut data KPU Kota Palangkaraya tahun 2013.(www.KPU.GO.ID). Perubahan ini tidak dilakukan sembarangan karena pihak PPS dan PPK harus bisa menunjukkan dokumen kependudukan yang sah dan telah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kota.Dari jumlah DPT yang telah ditetapkan sebanyak 142.238 tersebut telah disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Palangka Raya, 25 April 2013. Dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2013-2018 akan dilaksanakan pada 5 Juni mendatang. Perumusan Masalah Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentukpernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yangdatang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yangdiharapkan dapat tercapai. Adapun
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 69
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalah:Bagaimana Partisipasi politik pada Pemilihan Kepala DaerahKota Palangka Raya tahun 2013? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh popularitas, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh status social, untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi social terhadap partispasi politik. Kegunaan Penelitian Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memberikankontribusi (kegunaan) dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitanlangsung dengan kegiatan sosial politik masyarakat atau kajian sosiologi politik. Kontribusi penelitian ini tidak hanya dalam memperkaya khasanah teori, tetapihasil temuan yang diolah secara proporsional dan profesional, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakanmengenai proses pemilihan kepala daerah di kota palangkaraya tahun 2013.
TINJAUAN PUSTAKA Popularitas calon yang merupakan pendekatan manajemen sience dapat di asumsikan sebagai badan usaha atau perusahaan.Adanya relevansi kepopuleran seorang calon terhadapakseptansi publik, maka kita mendapatkan kondisi sejauh manakah masyarakat Mengenal dengan baik para calon yang ada. Ketika publik mengenal sosok dankiprah seorang calon dengan baik, maka akan dapat dipastikan setengah darikepercayaan telah terbangun, apalagi diikuti oleh pengalaman serta track recordsang calon sehingga memberikan daya bius tersendiri kepada publik. Popularitasseorang calon selain dipengaruhi oleh track record, maka disana ternyata adasebuah elemen vital yang ikut serta membangun atau mendongkrak kepopuleranseseorang. Faktor tersebut tak lain adalah visi misi yang selanjutnya dianggapsebagai jargon kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejauh manasinergisitas visi misi calon terhadap aspirasi masyarakat.Sang calon dapatmelakukan studi konvergensi dengan menganalisa realita sosial yang berkembangdi masyarakat. Dapat juga dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadaap calon,sampai sejauh mana hubungan antara calon dan masyarakat. Apakah masyarakatmengenal calon jauh sebelum masa kampanye atau hanya pada saat pencalonansaja. Jika calon-calon yang maju dalam pilkada adalah orang-orang yang telahdikenal oleh masyarakat maka akan timbul keinginan dari masyarakat untukmemenangkan calon yang telah dikenalnya yang sesuai dengan yang diharapkan.Selain itu jika pelaksanaan pilkada sesuai dengan apa yang dicita-citakanmasyarakat maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat pula. Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa pengaruh iklan di televisi dalam menentukan perilaku pemilih dalam pemilihan umum lebih kuat daripada berita atau dialog politik (talk show) di media yang sama. Pengaruh pemberitaan terhadap perilaku pemilih sangat terbatas karena sebagian besar warga negara yang mempunyai hak pilih, lebih cenderung menonton acara lain di televisi seperti sinetron (Muhtahdi, 2014 ).Menurut Burhanuddin, iklan bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia pada tayangan apapun, baik itu sinetron, berita, lawak, musik, ataupun dialog politik sehingga pengaruhnya lebih luas. "Itulah yang membuat pemberitaan terhadap partai atau tokoh politik tertentu, pengaruhnya sangat terbatas dibanding iklan.Burhanuddin juga menjelaskan bahwa peran iklan sangat besar dalam mempengaruhi 80 persen pemilih mengambang (swing voters/floating mass) yang menurut dia jumlahnya di Indonesia mencapai 80 persen dari total pemilih. Hart, 1999 (dalam Hayes, 2005) menjelaskan bahwa adanya televisi telah mendorong politisi untuk lebih “Narsis”. Kata narsis digunakan karena menurut konsepsi Hart (1999) politisi dijelaskan lebih intensif untuk memamerkan wajah mereka sebagai cara memikat calon konstituenya. Sehingga dari sikap “narsis” inilah pemilih mengevaluasi kandidat (legislatif dan eksekutif) bukan dari apa yang kandidatnya sampaikan,
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 70
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
melainkan bagaimana bertindak, bergerak, bersikap dan termasuk juga penampilan fisik semata. televisi juga menjadi saluran bagi pemilih untuk mengevaluasi kandidat secara personal dengan sangat fullgar (Druckman, 2003 dalam Hayes, 2005).Hal itu dikarenakan pemilih bisa mengakses tidak hanya verbal kandidat, tetapi lebih dari itu, pemilih bisa mengakses visual yang tergambarkan di televisi.Sehingga dapat disimpulkan bahwa televisi telah menjadi fasilitas dan pendorong pilihan suara berdasarkan kualitas pribadi calon, bukan ideologi atau pembilahan sosial. KPU Kota Palangka Raya dalam mengumumkan LHKPN yang dihadiri 6 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2013-2018 (www.KPU.GO.ID). Keenam pasangan calon peserta Pemilu Kota adalah Faridawaty Darland Atjeh-Sodikul Mubin (FaDi) nomor urut 1, Zons Herry-Aprie Husin Rahu (ZonA) nomor urut 2, M Riban Satia-Mofit Saptono Subagio (RiMo) nomor urut 3, Edison-Hadiansyah (EdiSyah) nomor urut 4, Sudadi-Ida Bagus Suprayatna (DadiBagus) nomor urut 5 dan Tuty Dau-Maryono(DaMar) nomor urut 6. pengumuman LHKPN dibacakan oleh komisioner KPU Kota Palangka Raya, yakni pimpinan rapat Harmain Ibrohim.
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN Kerangka Konseptual sesuai dengan kerangka teori mengenai partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik disusun kerangka konseptual sebagai berikut.
Popularitas Calon Status Sosial Ekonomi
Partisipasi politik
Kondisi Sosial Politik Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2013-2018 akandilaksanakan pada 5 Juni mendatang. Pesertanya ada 6 pasangan calon. Masing-masing, Faridawaty Darland Atjeh-Sodikul Mubin (FaDi) nomor urut 1, Zons Herry-Aprie Husin Rahu (ZonA) nomor urut 2, M Riban Satia-Mofit Saptono Subagio (RiMo) nomor urut 3, Edison-Hadiansyah (EdiSyah) nomor urut 4, Sudadi-Ida Bagus Suprayatna (DadiBagus) nomor urut 5 dan Tuty Dau-Maryono (DaMar) nomor urut 6. PEMILIH TERDAFTAR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 2 3 4 5 1. JEKAN RAYA 36.010 36.600 72.610 2. PAHANDUT 24.545 24.464 49.009 3. SABANGAU 5.216 4.966 10.182 4. BUKIT BATU 4.292 3.868 8.160 5. RAKUMPIT 1.251 1.026 2.277 JUMLAH 71.314 70.924 142.238 Tabel 1: Daftar Pemilih Tetap Kota Palangka Raya tahun 2013 sumber www.KPU.GO.ID NO. URUT
NAMA KECAMATAN
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
JUMLAH TPS 6 274 197 28 30 11 540
| 71
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Hipotesis Penelitian Hipotesis dapat di artikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 4 (empat) pernyataan, yaitu: H1: Terdapat pengaruh signifikan antara popularitas calon dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, yaitu semakin populer calon maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat H2: Terdapat pengaruh signifikan antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik pemilih/masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota, yaitu semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat maka semakin tinggi artisipasi masyarakat. H3: Terdapat pengaruh signifikan antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada kota, yaitu semakin tinggi tingkat sosial politik masyarakat maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. H4: Popularitas calon, status sosial ekonomi masyarakat dan kondisi sosialpolitik secarasimultan berhubungan positif terhadap partisipasi politikmasyarakat,yaitu ketiga variabel yang digunakan secara bersama-sama memberikanhubungan positif terhadap partisipasi masyarakat.
METODE PENELITIAN Pada penelitian ini penulis cenderung untuk menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survai untuk maksud penjelasan (explanatory atau confirmatory).Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner.Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, didukung dengan teknik dokumenter.Teknik pengujian validitas menggunakan korelasiproduct moment (Karl Pearson). Populasi dan Sampel Pelaksanaan penelitian senantiasa akan selalu berhadapan dengan masalah populasi, sebab suatu pengujian masalah selalu berhubungan dengan sekelompok subjek baik manusia, gejala ataupun peristiwa sebagaimana yang dikemukakanoleh Suharsimi Arikuntomengatakan definisi populasi sebagai berikut:“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palangka Raya yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak orang yang terbagi dalam 5(lima) kecamatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk kota Palangka Raya yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya. Dari populasi tersebut ditetapkan sampel di 5 (lima) kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit. Penentuan jumlah sampel untuk dua kecamatan yang disebutkan akan lebih besar karena jumlah pemilih yang lebih besar dibanding dua kecamatan lainnya.
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 72
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Teknik Pengumpulan Data Dalam pengambilan sampel/data untuk survei ini menggunakan teknik multistage random sampling. Teknik ini memungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih dan tidak dipilih menjadi responden, sehingga pengukuran pendapat dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden. Fase pertama yang akan dilakukan adalah populasi Kota Palangka Raya distrata atas dasar populasi di masing-masing kecamatan di kota Palangka Raya sehingga diperoleh sampel dalam jumlah proporsional di masing-masing propinsi. Semua kecamatan akan terjaring dalam survei ini. Strata kedua adalah pembagian atas dasar wilayah tinggal: luar kota/pedesaan atau kota, yang proporsinya antara 40% (kota) berbanding 60% (desa). Di samping itu, strata juga dilakukan atas dasar proporsi populasi menurut perbedaan gender: 50% laki-laki, dan 50% perempuan. Fase kedua adalah menetapkan desa/kelurahan atau yang setara sebagai primary sampling unit (PSU), dan karena itu random sistematik dilakukan tehadap desa/kelurahan di masing-masing propinsi sesuai dengan proporsi populasi.Di masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT) atau yang setara, dan kemudian dipilih sebanyak 5 RT secara random. Di masingmasing RT terpilih kemudian didaftar nama kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK), dan kemudian dipilih 2 keluarga secara random. Di 2 keluarga terpilih, didaftar anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan yang berumur antara 17-60 tahun. Bila dalam keluarga pertama yang terpilih menjadi responden adalah perempuan, maka pada keluarga yang kedua di RT yang sama harus laki-laki yang didaftar. KOTA PALANGKA
RAYA
Kec. 1
Kel. 1 RT1 RT1
RT1
Kec. 2 RT1
RT1
Perempuan
Laki-laki KK1
1. 2. 3. 4.
Kec. 2
KK2
Gambar 2. Skema/ Bagan Proses Pengambilan Sampel Desa/Kelurahan di tingkat Kota dipilih secara random dengan jumlah proporsional RT/lingkungan kampung dipilih secara random sebanyak 5 dari tiap-tiap desa terpilih. Di masing-masing RT/lingkungan kampung dipilih secara random 2 keluarga. Di 2 keluarga terpilih ditetapkan secara random satu orang yang punya hak pilih (lakilaki/perempuan).
Uji Instrumen Penelitian Menurut Aritonang (2007) menyatakan bahwa: uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi data yang diperoleh dari para respoden. Artinya apakah responden telah menjawab pertanyaan secara konsisten atau tidak, sehingga reliabilitas menunjukkan seberapa besar pengukur dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dengan menggunakan koefisien reliabilitas (Cronbach Alpha). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0.60. Berdasarkan hasil uji
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 73
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
reliabilitas kuesioner setelah diuji dengan SPSS versi 15.0 menghasilkan nilai Cronbach Alpha 0,917 > 0.60. Dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan adalah reliabel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Hasil uji Realibilitas dapat dilihat dari nilai cronbach alpa realibilitas yang baik adalah yang makin mendekati 1. Menurut Sekaran (1992), bahwa “realibilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan realibilitas dengan cronbach alpa 0,8 atau diatasnya adalah baik”. Teknik Analisis Data Analisis deskriptif kuantitatif, untuk mengukur tingkat partisipasi politik, popularitas calon, status sosial ekonomi, dan faktor sosial politik dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi dan persentase. Analisa kualitatif yang tidak menggunakan model matematik, statistik atau ekonometrik lainnya. Analisis yang terbatas hanya pada teknik pengolahan datanya seperti pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini hanya sekedar membaca tabel-tabel dan angkaangka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Atas dasar hasil analisis tabel frekuensi, disusun tabel silang untuk melihat kecenderungan hubungan serta arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis hubungan variabel dengan menggunakan statistik korelasi product moment untuk menguji hipotesis I, II, III, dan IV, adanya hubungan antara variabel X1,2,3 (popularitas calon, status sosial ekonomi, dan faktor sosial politik dengan variabel y (partisipasi politik) dengan taraf signifikan 5%. Nilai hitung koefjsien korelasi dijabarkan berdasarkan rumus yxy (Sugiyono 1992 :142) sebagai berikut : rXy = Σ XY √[(ΣX2)(ΣY2)] Dimana : rXy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Σ xy = Jumlah product dari variabel X dan variabel Y. ΣX2 = Jumlah kuadrat variabel X. Σ y2 = Jumlah kuadrat variabel Y. Selain rumus tersebut dapat juga digunakan rumus berikut33 rXY = NΣXY – (ΣX) (ΣY) √[(NΣX² - (ΣX) ²][(NΣY² - (ΣY) ²] Korelasi produk-momen ini dipergunakan untuk menghitung kuatnya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dengan rumus ini dapat dicari koefisien korelasi antara dua variabel. Analisis korelasi ini mempunyai berbagai prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya distribusi normal dari data penelitian serta data bersifat interval. Kedua syarat ini akan dinormalisir melalui program statistik komputer,dimana dari masing-masing indikator yang mewakili variabel yang diuji digabungkan sehingga menghasilkan skor interval. Dari skor inilah perhitungan korelasi dapatdimunculkan. Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisiensi korelasi sebagai berikut: 0,00 – 0,199 = sangat rendah, 0,20 – 0,399 = rendah, 0,40 – 0,599 = sedang , 0,60 – 0,799 = kuat, 0,80 – 1,000 = sangat kuat. Analisis Regresi Linear Berganda Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabelindependen dan variabel dependen apakah masing-masing variabelindependen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai darivariabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupenurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Keterangan :
Y’ = a + b1X1 + b2X2 + …… + bnXn Y’ = variabel dependen (nilai yang diprediksikan) X1,X2,Xn = variabel independen a = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2….Xn = 0) b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 74
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Dalam Pilkada Analisis lanjutan guna mengkaji variabel partisipasi adalah melalui uji hubungan antara variabel-variabel yang dimasukkan dalam variabel independen dengan variabel partisipasi politik dalam pilkada. Analisis yang digunakan adalah tabel silang dan korelasi produkmomen kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Melalui distribusi penyebaran dalam tabel silang ini dan uji hipotesa akan dilihat apakah hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini berlaku di lokasi penelitian. Dari hasil tersebut terdapat hubungan positif antara variabel-variabel popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik dengan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hubungan Popularitas Calon Dengan PartisipasiPolitik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Analisis terhadap variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimulai dengan analisis tabel silang pada masing-masing komponen variabel popularitas calon, yaitu tingkat pengetahuan terhadap calon, kapan saat mengenal calon dan siapa calon yang paling dikenal. Analisis ini dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen terhadap variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk melihat adanya kekuatan hubungan serta signifikan tidaknya hubungan tersebut. Tahap-tahap analisis ini juga dilakukan terhadap variabel independen yang lain, yakni diawali dengan tabel silang dan dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen. Hubungan antara tingkat pengenalan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tingkat pengenalan/pengetahuan masyarakat terhadap pasangan calon menyiratkan bahwa makin kenal/tahu tentang calon maka akan berbeda partisipasinya dengan yang tidak kenal/tidak tahu tentang pasangan calon. Dari jawaban responden diketahui bahwa ada variasi tingkat pengetahuan terhadap pasangan calon sebanyak 197 orang (81,07%) mengenal pasangan calon, 20 orang (8,23%) tidak mengenal pasangan calon dan sebanyak26 orang (10,7) tidak memberikan jawaban. Pada tabel berikut ini akan dilihat apakah ada hubungan positif antara variabel tingkat pengenalan terhadap pasangan calon dengan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Palangka Raya. Tabel Pengenalan/PengetahuanTerhadap Pasangan Calon Dan Partisipasi Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada di Palangka Raya Pengenalan
Rendah Tidak kenal 10 (30%) Kenal 26 (8%) Total 36 (10%) Sumber: Data diolah dari kuesioner
Partisipasi Tinggi 23 (70%) 301 (92%) 324 (90%)
Total 33 (100%) 327 (100%) 360 (100%)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mereka yang kenal calon lebih berpartisipasi (902%:8%) dibanding yang tidak kenal calon (70%;30%) Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calon sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang tidak kenal calon.Dengan demikian pada penelitian ini terdapat hubungan positif antara pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 75
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Crosstab Count
Partisipasi Politik
1 3 5
Total
Pengenalan Tidak Menjawab Tidak Kenal 17 25 33 55 29 52 79 132
Total Kenal 32 89 71 192
74 177 152 403
Chi-Square Tests Value df 14,395a 4 1,380 4
Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square ,005 Likelihood Ratio ,848 Linear-by-Linear ,210 1 ,647 Association N of Valid Cases 403 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,51. Sumber: Analisis Data Dari analisis antara antara tingkat pengenalan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa terdapat hubungan. Hal ini terlihat dari nilai Chi-Square Test>Chi-Square Tabel yaitu 14,395< 5.99 pada df. 4 dengan alpha (tingkat signifikansi 5%). Nilai probabilitas perhitungan dari dua faktor diatas menunjukkan (asymp. sig) 0.005< 0.05 sehingga dapat diambil keputusan Ho diterima yang berarti tada hubungan positif antara tingkat pengenalan calon dan partisipasi politik. Hubungan antara waktu pengenalan terhadap pasangan calon danpartisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah Masih berkaitan dengan pengenalan terhadap pasangan calon, waktupengenalan terhadap pasangan calon diduga mempunyai pengaruh terhadappartisipasi politik dalam pilkada. Tabel Waktu Pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah Partisipasi Waktu Pengenalan
Total Rendah
Tinggi
Saat pencoblosan
20 (35%)
37 (65%)
57 (100%)
Saat kampanye
25 (20%)
100 (80%)
125 (100%)
Sebelum kampanye
30 (17%)
147 (83%)
177 (100%)
Total 75 (20%)
284 (80%)
359 (100%)
Total Sumber: Data diolah dari kuesioner
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 76
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang mengenal calonsebelum masa kampanye lebih berpartisipasi (83%:17%) dibanding yangmengenal calon pada saat pencoblosan (89%:20%). Mereka yangpartisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calonsebelum masa kampanye sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasaldari responden yang mengenal calon pada saat pencoblosan. Dengan demikiandalam penelitian ini terdapat hubungan positif antara waktu pengenalan terhadappasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.Kesimpulan dari analisis di atas adalah bahwa (1) ada hubungan positifantara pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, (2) ada hubungan positif antara waktu pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.
1 3
Partisipasi Politik Total
5
Tidak Menjawab 7 17 21 45
Crosstab Count Waktu Mengenal Sebelum Saat Kampanye Kampanye 21 25 61 52 58 48 140 125
Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 7,987a Likelihood Ratio 8,209 Linear-by-Linear 6,186 Association N of Valid Cases 403 a. 0 cells (0,0%) have expected count less expected count is 8,26.
df
Total Saat nyoblos 21 47 25 93
6 6
Asymp. Sig. (2sided) ,009 ,003
1
,013
74 177 152 403
than 5. The minimum
Dari analisis antara antara tingkat pengenalan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa terdapat hubungan. Hal ini terlihat dari nilai Chi-Square Test>Chi-Square Tabel yaitu 7,987< 5.99 pada df. 6 dengan alpha (tingkat signifikansi 5%). Nilai probabilitas perhitungan dari dua faktor diatas menunjukkan (asymp. sig) 0.009 < 0.05 sehingga dapat diambil keputusan Ho diterima yang berarti ada hubungan positif antara tingkat pengenalan calon dan partisipasi politik. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antarapopularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada.Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dengan menggunakanperhitungan statistik SPSS 20.0 mengenai variabel popularitas calon yangdikaitkan dengan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, menunjukkankoefisien korelasi (r) sebesar 0,371, r hitung pada taraf uji 0,01 dan N= 402 adalah0,203, sedangkan r tabel 0,1650, sehingga r hitung > r tabel atau 0,371> 0,1650.Ini berarti bahwa korelasi antara popularitas calon dan partisipasi politik dalampilkada adalah signifikan pada taraf kepercayaan 99%. Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, maka hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara popularitas calondan partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah diterima.Kedekatan masyarakat terhadap pasangan calon maupun pengetahuan masyarakat
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 77
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
terhadap pasangan calon juga mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah.Masyarakat lebih optimis terhadap pilihan mereka jika pasangan calon yang dipilih adalah tokoh yangmereka ketahui/mereka kenal. Hubungan Status Sosial Ekonomi Dan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam penelitian ini variabel status sosial ekonomi adalah salah satu variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Diduga mereka yang status sosial ekonominya tinggi maka akan mempunyai partisipasi politik yang tinggi pula. Analisis terhadap variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada dimulai dengan komponen variabel status sosial ekonomi yang penting, yaitu pendidikan, dan penghasilan.Analisis ini dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen terhadap variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada. Hubungan pendidikan dan partisipasi politik dalam pemilihan KepalaDaerah Perbedaan tingkat pendidikan seseorang, dalam penelitian ini diduga mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi responden. Pada masyarakat Palangka Raya terdapat variasi tingkat pendidikan yang terwakili oleh respondenyang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ada sebanyak 76 responden berpendidikan tinggi, 310 berpendidikan sedang/menengah, dan 17 responden berpendidikan rendah. Pada tabel berikut akan dilihat apakah ada hubungan yang positif antara variabel pendidikan dan partisipasi politik dalam pilkada. Tabel Pendidikan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Partisipasi Tk. Pendidikan Total Rendah Tinggi Rendah 0 (0%) 17 (100%) 17 (100%) Sedang 15 (5%) 295 (95%) 310 (100%) Tinggi 4 (6%) 72 (94%) 76 (100%) Total 19 (5%) 384 (95%) 403 (100%) Sumber: Data diolah dari kuesioner Dari table diatas terlihat bahwa responden yang berpendidikan rendah lebihberpartisipasi (100%:95%:94%), dibanding yang berpendidikan tinggi (6%:5%:0%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang pendidikannya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang pendidikannya tinggi.Dengan demikian pada penelitian ini terdapat hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington pada bab II tentang polling di India bahwa mereka yang berpendidikan tinggi tidak tertarik ikut kegiatan pemilihan.
Partisipasi Politik Total
Partisipasi Politik * Pendidikan Crosstabulation Count Pendidikan SD SMP SMA AKADEMI 1 25 33 13 3 3 47 87 35 8 5 44 78 28 2 116 198 76 13
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
Total 74 177 152 403
| 78
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
Chi-Square Tests Value df a 4,362 6 4,730 6
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Asymp. Sig. (2-sided) ,028 ,579
Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear ,085 1 ,771 Association N of Valid Cases 403 a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,39. Sumber: Analisis Data Hubungan Tingkat Pendapatan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam penelitian ini diduga ada juga hubungan positif antara pendapatan dan partisipasi politik dalam pilkada., yaitu mereka yang mempunyai pendapatan tinggi cenderung mempunyai tingkat partisipasi tinggi. Seperti yang kita ketahui, kekayaan adalah salah satu sumber kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai dana yang besar cenderung mempunyai ruang partisipasi yang lebih besar dari orang-orang yang kurang mampu. Dalam penelitian ini perbedaan antara kategori pendapatan rendah dantinggi diukur dari jumlah uang/gaji yang diterima responden dalam sebulan.yangtermasuk dalam kategori pendapatan rendah adalah mereka yang berpenghasilan< Rp 800.000, yang berpenghasilan sedang Rp 800.000-1.000.000, dan yang berpenghasilan tinggi > Rp 1.500.000.Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat bagaimana hubungan antara pendapatan dan partisipasi politik dalam pilkada. Tabel Pendapatan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Partisipasi Pendapatan Total Rendah Tinggi Rendah 4 (6%) 61 (94%) 65 (100%) Sedang 7 (5%) 275 (97%) 282 (100%) Tinggi 6 (11%) 50 (89%) 56 (100%) Total 11 (5%) 222 (95%) 403 (100%) Sumber: Data diolah dari kuesioner Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden yang pendapatannya rendah lebih berpartisipasi (94%:93%:89%) dibanding yang pendapatannya tinggi (11%:5%:6%). Dengan kata lain mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang pendapatannya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan analisis tabel silang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pendapatan dan partisipasi politik dalam pilkada.
Partisipasi Politik Total
1 3 5
Crosstab Count Penghasilan kurang dari antara 1 jt antara 2 jt 1 jt - 2 jt 3 jt 29 28 17 50 93 30 42 76 29 121 197 76
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
Total lebih dari 3 juta 0 4 5 9
74 177 152 403
| 79
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
Chi-Square Tests Value df
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Asymp. Sig. (2sided) ,214 ,132
Pearson Chi-Square 8,339a 6 Likelihood Ratio 9,837 6 Linear-by-Linear 1,668 1 ,196 Association N of Valid Cases 403 a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,65. Sumber: Analisis Data Hubungan SSE dan Partisipasi Politik dalam Pilkada Salah satu hipotesa dalam penelitian ini adalah SSE mempunyai hubungan/positif terhadap partisipasi politik dalam pilkada.Status sosial ekonomi tersebut dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan.Sedangkan untukpekerjaan tidak dapat dibuat dalam tabel silang karena peneliti mengalami kesulitan dalam membuat klasifikasi pekerjaan menurut tingkatan tinggi rendah. Demikian pula dalam memberi skor nilai pada jenis pekerjaan tersebut, yaitu apakah pekerjaan petani lebih tinggi skornya daripada wiraswasta atau sebaliknya. Tabel Status Sosial ekonomi dan Partisipasi Politik dalam Pilkada Partisipasi Status Sosial Ekonomi Total Rendah Tinggi Rendah 7 (5%) 298 (98%) 302 (100%) Tinggi 9 (7%) 72 (93%) 83 (100%) Total 13 (5%) (95%) 403 (100%) Sumber: Data diolah dari kuesioner Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang status sosial ekonominya rendah lebih berpartisipasi (95%:93%) dibanding yang status sosial ekonominya tinggi (7%:5%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang status sosial ekonominya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang status sosial ekonominya tinggi.Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif antara SSE dan partisipasi politik dalam pilkada. Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dengan perhitungan SPSS20.0 mengenai variabel SSE dan partisipasi politik dalam pilkada, menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,371, r hitung pada taraf uji 0,01 dan N= 403 adalah 0,371, dan r tabel 0,1259, sehingga r hitung < r tabel atau 0,371<0,1259. Iniberarti bahwa korelasi antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada adalah signifikan pada taraf kepercayaan 99%. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis statistik di atas, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh yang signifikan antara SSE dan partisipasi politik dalam pilkada diterima.Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun tingkat pendapatan tidak mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada. Hubungan Kondisi Sosial Politik Dan Partisipasi PolitikDalam Pemilihan Kepala Daerah Selain variabel popularitas calon dan status sosial ekonomi, yang juga diduga mempunyai hubungan positif terhadap partisipasi politik dalam pilkada adalah kondisi sosial politik.Diduga mereka aktif dalam kegiatan sosial politik mempunyai kesadaran berpartisipasi politik yang lebih tinggi daripada orang yang tidak aktif dalam kegiatan sosial politik.Semakin aktif seseorang dalam kegiatan sosial politik maka semakin tinggi partisipasi politiknya dalam pilkada. Komponen kondisi sosial politik yang dibuat dalam tabel silang ini adalah peran dalam kampanye, keterlibatan dalam rapat dusun/desa/musrenbang, dan tingkat kehadiran dalam rapat-rapat
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 80
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan responden yang terlibat dalam kegiatan kampanye sebagai simpatisan memiliki persentase yang tertinggi sebesar 74,89%.Untuk melihat hubungan antara peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pilkada dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel Peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah Partisipasi Peran dalam kampanye Total Rendah Tinggi Tidak terlibat 34 (23%) 114 (77%) 148 (100%) Simpatisan 5 (3%) 177 (97%) 182 (100%) Pelaksana parpol 2 (2%) 71 (98%) 73 (100%) Total 41 (5%) 362 (90%) 403 (100%) Sumber: Data diolah dari kuesioner Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berperan sebagai simpatisan dan pelaksana parpol lebih berpartisipasi (98%:97%:77%) dibanding yang tidak terlibat kampanye (23%:3%:5%). Simpatisan dan pelaksana partai politik termasuk dalam kategori yang terlibat dalam kampanye. Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang terlibat dalam kampanye (simpatisan dan pelaksana parpol) sebaliknya yang partisipasinya rendah berasal dari responden yang tidak terlibat dalam kampanye dan pelaksana parpol .Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan positif antara peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pilkada. Hasil analisis korelasi produk momen dengan menggunakan program SPSS 20.0 mengenai variabel kondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada, menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,067, r hitung pada tarafuji 0,05 dan N= 403 adalah 0,067 dan r tabel adalah 0,1259, sehingga r hitung
0,1259. Nilai korelasi yang tidak mendekati antara 1 atau -1berarti hubungan antara dua variabel lemah atau kuat. Berdasarkan perhitungan SPSS 20.0 kondisi sosial politik berkorelasi terhadap partisipasi politik meskipun menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,067.Ini berarti bahwa ada antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada tidak signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Tabel Korelasi antara Partisipasi Politik Kondisi Sospol, Dan Status Sosial dengan Popularitas Calon
Correlations Partisipasi Kondisi Sosial Popularitas Politik Politik Calon
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
Partisipasi Politik Kondisi Sosial Politik Popularitas Calon Status Sosial Ekonomi Partisipasi Politik Kondisi Sosial Politik Popularitas Calon
1,000 ,067 ,371 ,077 . ,090 ,000
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
,067 1,000 ,148 ,822 ,090 . ,001
,371 ,148 1,000 ,174 ,000 ,001 .
Status Sosial Ekonomi ,077 ,822 ,174 1,000 ,061 ,000 ,000
| 81
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
Status Sosial Ekonomi Partisipasi Politik Kondisi Sosial Politik N Popularitas Calon Status Sosial Ekonomi Sumber: Analisis Data
,061 403 403 403 403
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
,000 403 403 403 403
,000 403 403 403 403
. 403 403 403 403
Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis statistik di atas, maka hipotesayang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh yang signifikan antarakondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada dapat diterima.Hasil perhitungan SPSS 20.0 ini menunjukkan bahwa kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pilkada. Analisis Regresi Linear Berganda Analisis selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen(X1,X2,X3) dengan variabel dependen (Y) apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai darivariabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupenurunan. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dengan perhitungan SPSS 20.0 adalah sebagai berikut: Tabel Analisis Regresi Ganda Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig. Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 2,046 ,235 8,714 ,000 Popularitas Calon ,375 ,048 ,368 7,804 ,000 Status Sosial Ekonomi ,010 ,086 ,010 ,118 ,906 Kondisi Sosial Politik ,005 ,090 ,004 ,053 ,958 a. Dependent Variable: Partisipasi Politik Sumber : Analisis Data Tabel ANOVA ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 116,096 3 38,699 21,224 ,000b 1 Residual 727,517 399 1,823 Total 843,613 402 a. Dependent Variable: Partisipasi Politik b. Predictors: (Constant), Status Sosial Ekonomi, Popularitas Calon, Kondisi Sosial Politik Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Predicted Value 2,44 4,00 3,39 Residual -2,996 2,564 ,000 Std. Predicted Value -1,770 1,134 ,000 Std. Residual -2,219 1,899 ,000 a. Dependent Variable: Partisipasi Politik Sumber: Analisis Data
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
Std. Deviation ,537 1,345 1,000 ,996
N 403 403 403 403
| 82
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Interpretasi Hasil Penelitian Dependent Variable: partisipasi politik Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Y’ = 2,046 + 0,375 X1+ 0,05 X2+ 0,010X3 = 2,046 + 0,375 + 0,05 + 0,010. Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Konstanta sebesar 2,046; artinya jika popularitas calon (x1), SSE (X2) dan kondisi sosial politik (X3) nilainya adalah 0, maka partisipasi politik nilainya adalah 2,046. Koefisien regresi variabel popularitas calon (X1) sebesar 0,375; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan popularitas calon mengalami kenaikan 1%, maka partisipasi politik (Y’) akan mengalami kenaikan sebesar 0,375. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara popularitas calon dan partisipasi politik, semakin tinggi popularitas calon maka semakin meningkat partisipasi politik. Koefisien regresi variabel SSE (X1) sebesar; artinya jika variabel independen lainnya tetap dan SSE mengalami kenaikan 1%, maka partisipasi politik (Y’) akan mengalami kenaikan sebesar 0,048. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara SSE dan partisipasi politik,semakin naik SSE maka semakin naik partisipasi politik. Koefisien regresi variabel kondisi sosial politik (X3) sebesar 0,05, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan kondisi sosial politik mengalami kenaikan 1%, maka partisipasi politik (Y’) akan mengalami kenaikan sebesar 0,05. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik, semakin naik kondisi sosial politik maka semakin naik partisipasi politik. Nilai partisipasi politik yang diprediksi (Y’) dapat dilihat pada Casewise Diagnostics (kolom Predicted Value) yang terdapat pada halaman lampiran. Sedangkan Residual (unstandardized residual) adalah selisih antara partisipasi politik dengan Predicted Value, Std Residual (standarized residual) adalah nilai residual yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi). Dengan demikian, maka model regresi yang baik dalam melakukan prediksi adalah popularitas calon dan partisipasi politik karena terdapat hubungan positif. Sedangkan variabel SSE dan kondisi sosial politik masing-masing menunjukkan hubungan negatif dengan partisipasi politik. Implikasi Penelitian Pada penelitian ini di rumuskan tiga faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi politik pada pilkada di Palangka Raya yaitu : popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih.Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial,media massa dan aliran politik. Hasil penelitian tentang variabel yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, jika dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab I berdasarkan pendapat Margaret Conway bahwa SSE mempengaruhi partisipasi politik secarapositif ternyata pada penelitiaan ini tidak terbukti. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi pada responden yang berpendidikan rendah, sedangkan partisipasi paling rendah pada responden yang berpendidikan menengah, sedangkan responden yang berpendidikan tinggi partisipasinya dibawah yang berpendidikan rendah. Dengan demikian yang sesuai dengan hasil penelitian di Palangka Raya adalah pendapat Samuel Huntington yang menyatakan bahwa orang-orang yang berpendidikan rendah lebih berminat dalam memberikan suara pada pemilihan-pemilihan sedangkan orang-orang yang berpendidikan lebih baik kurang berminat untuk menyediakan waktu dan upaya untuk mengikuti pemilihan. Orang-orang yang berpendidikan rendah menganggap bahwa haripemilihan adalah sebagai hari pesta sehingga mereka sangat antusias mengikutinya. Variabel popularitas calon terbukti berpengaruh signifikan
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 83
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
terhadap partisipasi politik masyarakat Palangka Raya. Hal ini sejalan dengan pendapat Firmanzah yang menyatakan bahwa adanya relevansi antara kepopulisan seorangcalon terhadap akseptansi publik. Ketika publik mengenal sosok dan kiprah seorang calon dengan baik, maka dapat dipastikan setengah kepercayaan telah terbangun, apalagi diikuti oleh pengalaman serta track record sang calon. Pada penelitian ini ketiga pasangan calon merupakan orang-orang yang telah mempunyai pengalaman dalam politik pemerintahan disamping itu pula sangcalon merupakan figur yang dekat dengan masyarakat. Kemenangan Riban – Mofit juga tidak terlepas dari faktor popularitas. Alasanya antara lain, petahana mengusai akses sosial. Penguasaan terhadap akses sosial ini sangat penting karena akan mendongkrak tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat. Sejak hari pertama petahana dilantik, ia akan memiliki akses untuk bertemu dan berkunjung ke masyarakat. Tentunya dengan menggunakan fasilitasnya sebagai petahana (incumbent).Petahana (incumbent) bisa menghadiri acara atau menciptakan acara untuk bisa selalu bertemu dengan warga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa incumbent selalu menggunakan dana bantuan sosial untuk memupuk modal sosial ini. Kedua, incumbent mengusai akses politik. Bila seseorang sudah menjabat sebagai bupati, walikota atau gubernur, rasanya tidak akan susah untuk menguasi kursi pimpinan partai politik. Bahkan partai politik justru berebut untuk menempatkan incumbent sebagai ketua partai. Demikian juga pada saat pencalonan Pilkada, incumbent tidak akan repot mencari partai. Justru partai politik yang datang berbondong-bondong untuk menjadi meniadi partai pengusung.Dengan kemudahan akses politik ini, incumbent tentunya bisa memilih mesin partai politik mana yang memiliki dukungan luas di daerahnya. Dengan segala kemudahanya yang dimiliki incumbent tersebut, maka tidak heran bila sangat sedikit petahana (incumbent) yang kalah dalam Pilkada.Hanya petahana yang "keterlaluan" yang kalah dalam Pilkada. Ketiga, petahana (incumbent) mengusai akses ekonomi. Dengan kedudukanya sebagai bupati atau walikota atau gubernur yang sedang menjabat, seorang kandidat menjadi punya kesempatan yang lebih besar untuk mengusai akses ekonomi dibanding kadidat lain. Kemudahan akses ekonomi ini tentunya memudahkan seorang kandidat untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan kampanyenya. Sering kali, incumbent justru yang kewalahan dengan para pihak yang datang menawarkan dana pilkada. Dengan dana yang melimpah ini, pihak incumbent bisa melakukan banyak hal. Dalam Pilkada, dana memang bukan segalanya tetapi sangat penting keberadaanya. Kondisi sosial politik juga merupakan variabel yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat.Hal ini sesuai dengan pendapat Milbarth yangmenyebutkan bahwa lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang berpartisipasi dalam kehidupan politik.Lingkungan sosial juga ikutmempengaruhi persepsi dan sikap seseorang dalam bidang politik. Masyarakat Palangka Raya yang dikenal mempunyai kepedulian sosial yang tinggi (ramah dansuka bergaul), dan berjiwa sosial tinggi akan lebih condong melakukan kegiatanpolitik.
KESIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini difokuskan pada partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingginya angka partisipasi politik di Palangka Raya sebesar 81,03% merupakan suatu hal menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui tingginya angka partisipasi tersebut maka perlu di teliti berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hipotesa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat pengaruh/hubungan positif antara popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kesimpulan dari analisis hubungan variabel dapat dilihat bahwa variabel independen yang pertama adalah popularitas calon.Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa antara variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada terdapat hubungan positif. Selanjutnya,melalui analisis korelasi produk momen dan pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan antara variabel popularitas calon dan partisipasipolitik dalam pilkada. Variabel independen yang kedua adalah
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 84
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
status sosial ekonomi.Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada.Setelah dilakukan analisis korelasi produk momen dan pengujian signifikansi menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada.Variabel independen yang ketiga adalah kondisi sosial politik.Hipotesisnya adalah adanya pengaruh/hubungan positif kondisi sosial politik masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pilkada.Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kondisi sosial politik danpartisipasi masyarakat dalam pilkada.Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dan uji signifikansi menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada.Analisis selanjutnya yaitu regresi linear berganda menunjukkan model regresi yang baik dalam melakukan prediksi adalah popularitas calon dan partisipasi politik karena terdapat hubungan positif.Sedangkan variabel SSE dan kondisi sosial politik masingmasing menunjukkan hubungan negatif dengan partisipasi politik.Berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada pada penelitian ini adalah popularitas calon dan kondisi sosial politik.Sedangkan hubungan yang positif berdasarkan analisis regresi hanya pada popularitas calon, sedangkan SSE dan kondisi sosial politik menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi politik. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Palangka Raya disarankan sebagai berikut. Pada penelitian ini popularitas calon dan kondisi sosial politik merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Pada penelitian ini hanya mengungkapkan tiga variabel yang diduga mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada. Masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh sesuai dengan kondisi di daerah penelitian. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada antara lain: visi misi pasangan calon, kampanye, program kerja, afiliasi politik orang tua. Mengingat keterbatasan peneliti, maka perlu kiranya diteliti lebih lanjut faktor-faktor tersebut yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi politik dalam pilkada. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa mendatang. Semoga pelaksanaan pilkada di Palangka Raya bisa menjadi cerminan bagi pelaksanaan pilkada di daerah lainnya. Keberhasilan Palangka Raya melaksanakan pilkada dengan situasi yang kondusif serta dibarengi partisipasi masyarakatnya yang tinggi patut dijadikan sebagai satu rujukan. Berlangsungnya pemilihan dalam satu putaran mencegah pemborosan anggaran biaya pilkada (high-cost democracy). Para pemilih yang akan menyalurkan aspirasinya dibina agar tidak terkontaminasi sampai tempat pemungutan suara nantinya dan untuk meminimalkan kecurangan berikutnya dalam perhitungan suara didalam Pilkada pada lembaran berita acara (BA) seharusnya ditanda tangani masing-masing saksi dan dibuat sebanyak jumlah saksi yang hadir untuk pegangan masing-masing saksi pada saat pleno KPU. Perlu pengkajian ulang oleh pemerintah tentang DPT yang dikeluarkan oleh KPU dimana banyak terjadi identitas ganda seorang pemilih.
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 85
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
DAFTAR RUJUKAN Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006.Pilkada Langsung Problem dan Prospek.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, Suharsimi., 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta: PT. Rineka Cipta. Budiarjo, Miriam., 1998. Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai).Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Budiarjo, Miriam., 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama. Creswell, John. W., 2003.Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: Sage Publications. Conway, M. Margaret., 1985. Political Participation in the United States.Washington DC: Congressional Quarterly Inc. Conway, M. Margaret., 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Conway, M. Margaret., 2004. Perihal Demokrasi. Jakarta: Yayasan OborIndonesia. Eriyanto., 2007. Teknik Sampling: Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKIS. Firmansyah., 2007. Marketing Politik : antara pemahaman dan realitas. Jakarta:Yayasan Obor. Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba., 1984.Budaya Politik: Tingkah LakuPolitik dan Demokrasi di Lima Negara: terjemahan Sahat Simamora.Jakarta: Bina Aksara, Co. Gaffar, Affan., 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. , Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Giddens, Anthony., 1984. The Constitution of Society: Teori Strukturasi untukAnalisis Sosial. University of California. Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. Partisipasi Politik Di NegaraBerkembang. Jakarta: Rineka Cipta. Lasswell, Harold. ,1958. Politics: Who Gets What, When, How. New York:Meridian Books. Lipset, Seymour Martin., 2007. Political Man Basis Sosial Tentang Politik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews., 2006. Perbandingan Sistem Politik.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Michels, Robert., 1968. Political Parties: A Sociological Study of the OligarchicalTendency of Modern Democracy. London: Free Press. Pradhanawati, Ari., 2005. Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal. ,Surakarta: KOMPIP. Prihatmoko, Joko J., 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistemdan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Priyatno, Duwi., 2009. Mandiri Belajar SPSS; Untuk analisis Data dan UjiStatistik. Yogyakarta: Mediakom. Rush, Michael dan Althoff, Philip., 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Said, Gatara, A.A dan Dzulkiah, Said, Moh., 2007. Sosiologi Politik: Konsep danDinamika Perkembangan Kajian. Jakarta: CV. Pustaka Setia. Surbakti, Ramlan., 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo., Bernard Raho.,2007. Teori Sosiologi Modern.Jakarta: Prestasi Pustakarya. Sugiyono., 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta. Tim Dokumentasi KPU Palangka Raya., 2008. Potret Demokrasi Wong Palangka Raya. Palangka Raya: KPU Palangka Raya. Upe, Ambo., 2008. Sosiologi Politik Kontemporer. Jakarta: Prestasi Pustakarya. Achmad, Surandim., 2007. Perilaku Pemilih Masyarakat Pedesaan dalamPilkada langsung di Kabupaten Pati: Studi Kasus Pilkada Langsung diDesa Karaban dan Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati,Tanggal 24 Juli 2006. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu PolitikUniversitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 86
JSM (Jurnal Sains Manajemen) Program Magister Sains Manajemen UNPAR
ISSN : 2302-1411 Volume V, Nomor 1, April 2016
Ridwan, Asep., 2004. ”Memahami Perilaku Pemilih pada Pemilu 2004 diIndonesia”.Jurnal Demokrasi dan HAM, vol.4, No.1. Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.Jakarta: Sekretariat Negara. Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Jakarta:Sekretariat Negara. Mallarangeng, Rizal., 2001. ”Konsensus Elite Dan Politik Kekuatan”. HarianKompas, 25 April 2001. Pradhanawati, Ari., 2006. ”Partisipasi Pemilih dalam Pilkada”. Harian Kompas, 9 Agustus 2006. Pradhanawati, Ari., 2006. ”Golput Pilkada Jateng Dominan”. Harian Suara Merdeka, 23 Juni 2008. Danang, Purwanto., 2008. ”Kesiapan KPU Palangka Raya dalam Pemilu Bupati danWakil Bupati”. Buletin Ayo Milih, Edisi ke 3, Bln November 2008 Danang, Purwanto., 2008. ”Belajar dari 2004, Refleksi Penyelenggaraan”.BuletinAyo Milih, Edisi ke 4 Bln Desember 2008 Lingkaran Survei Indonesia., 2007. ”Preferensi dan Peta Dukungan Pemilih PadaPartai Politik”.Kajian Bulanan, Edisi 06 Oktober 2007.
Markopolo / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 67 – 87
| 87