ANALISIS MULTI KRITERIA UNTUK EVALUASI DAN PERBAIKAN SISTEM JARINGAN JALAN DI KOTA JAKARTA

ANALISIS MULTI KRITERIA UNTUK EVALUASI DAN PERBAIKAN SISTEM JARINGAN JALAN DI KOTA JAKARTA Oleh : Najid Mahasiswa S3 Jurusan Teknik Sipil ITB Gd.Lab.Tek I Lantai 2 Jl.Ganesha 10 Bandung –40132 Telp./Fax : (022) 2502350 e-mail : [email protected]

Prof.Ir.Ofyar Z.Tamin, MSc. Ph.D. Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil ITB Gd.Lab.Tek.I Lantai 2 Jl.Ganesha 10 Bandung –40132 Telp./Fax : (022) 2502350 e-mail : [email protected]

Ir. Russ Bona Frazila, MT. Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil ITB Gd.Lab.Tek.I Lantai 2 Jl.Ganesha 10 Bandung –40132 Telp./Fax : (022) 2502350 e-mail : [email protected]

Abstrak Masalah ketersediaan jaringan jalan yang mencukupi terkait dengan masalah kemacetan lalu lintas dan masalah aksesibilitas wilayah. Hingga saat ini, usulan program penanganan masalah kemacetan lalu lintas dan masalah aksesibilitas yang diajukan oleh masing-masing wilayah cenderung pada pelaksanaan program secara sektoral, dalam pengertian program program usulan masih bersifat umum dan bersifat kepada program-program jangka pendek, yang belum mengarah kepada pencapaian sasaran pembangunan secara komprehensif. Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya sasaran yang cukup memuaskan pada setiap penanganan masalah. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat melihat permasalahan secara komprehensif dan dapat digunakan untuk membandingkan permasalahan yang terjadi antar wilayah. Metode yang digunakan untuk menentukan prioritas penanganan masalah adalah metode multi kriteria. Yang pertama kali dilakukan pada metode multi kriteria adalah penentuan bobot masing-masing kriteria baru kemudian hasil akhirnya adalah penyusunan ranking prioritas penanganan masalah pada jaringan jalan dari semua wilayah di dalam kota Jakarta sebagai kota kasus. Kata kunci : analisis multi kriteria, prioritas, penanganan komprehensif.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Hingga saat ini penanganan masalah sistem jaringan jalan saat ini cenderung hanya penanganan masalah secara sektoral yang belum mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan secara komprehensif. Pada dasarnya setiap wilayah di DKI Jakarta memiliki permasalahan berbeda yang terkait dengan transportasi. Untuk itu diperlukan suatu kajian yang paling memiliki relevansi terhadap kebutuhan masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah sehingga penanganan yang diusulkan dapat memenuhi kriteria prioritas utama sesuai dengan kebijakan pembangunan propinsi DKI Jakarta yang berpedoman pada Visi Kota Jakarta yang tertuang pada pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah 2010. Pada makalah ini dilakukan pengembangan metode evaluasi sistem jaringan jalan di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan analisis multi kriteria yang didasarkan pada kriteria pelayanan terhadap kebutuhan perjalanan, keterpaduan antara moda transportasi, biaya penyediaan dan pengoperasian yang murah, efektifitas dalam mendukung kawasan andalan , kelengkapan hirarki sistem dan kendala sosial. Sasaran dari semua analisis dalam pemecahan masalah tidak hanya terfokus pada pemecahan masalah secara sektoral atau wilayah tetapi lebih luas yaitu untuk mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam linkungan kehidupan yang berkelanjutan.

Tiga Misi Utama, adalah : • Membangun Jakarta berbasis pada masyarakat • Mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan • Mengembangkan Jakarta sebagai kota Jasa Nasional dan Internasioanl. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang, adalah : Memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor Timur, Barat, Utara dan membatasi pengembangan ke arah Selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional. Masalah transportasi bertambah karena masing-masing wilayah mempunyai program dan rencana masing-masing yang tidak sama satu sama lain dan tidak ada koordinasi.

1.2. Analisis Setiap Wilayah Sesuai dengan karakter fisik dan perkembangannya, Jakarta terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Pembangunan Utama, yaitu Wilayah Pengembangan Utara, Wilayah Pengembangan Tengah dan Wilayah Pengembangan Selatan. Setiap wilayah memiliki karakter yang merupakan keterpaduan dari kemampuan (kapasitas) yang ada dan masalah yang terjadi. a. Wilayah Jakarta Pusat • Mengembangkan sarana /fasilitas transportasi yang mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal dan menunjang kawasan perdagangan (Tanah Abang & Senen) Tingkat kemacetan lalu-lintas yang tinggi karena kurangnya jalan-jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan terobosan, belum tertatanya sarana angkutan umum, banyaknya pedagang kaki lima dan parkir di badan jalan/trotoar, belum memadainya beberapa simpang di ruas jalan dan belum optimalnya penanganan lalu lintas dengan traffic management, khususnya dalam pemberlakuan sistem satu arah di beberapa ruas jalan. b. Wilayah Jakarta Utara • Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dan laut untuk angkutan penumpang dan angkutan barang secara terpadu dengan sitem transportasi makro Terjadinya kemacetan lalu-lintas di luar pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar kawasan Industri (KBN) karena belum terwujudnya rencana jalan serta belum tersedianya terminal kontainer yang memadai. c. Wilayah Jakarta Barat • Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan sistem jaringan jalan Barat-Timur serta pembangunan terminal angkutan penumpang dan angkutan barang di Rawa Buaya yang berintegrasi dengan pengembangan sistem angkutan kereta api. Tingkat kemacetan lalu-lintas di daerah Daan Mogot, Rawa Buaya dan Cengkareng. d. Wilayah Jakarta Selatan • Mendukung pembangunan jalan lingkar luar ke arah Barat dan mengembangkan sarana/fasilitas transportasi yang mendorong pengembangan sistem angkutan umum massal penataan terminal Blok M, serta jaringan jalan Selatan-Utara.

56

• Makin banyaknya titik kemacetan lalu lintas terutama dipersimpangan jalan, lintas KA dan jalan perbatasan Jabotabek. • Belum ditaatinya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), ditandai dengan berubahnya fungsi daerah Kemang dan Peruntukan Pemukiman menjadi peruntukan jasa. • Belum sinkronnya Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta dengan Pemda Jawa Barat dan Banten. e. Wilayah Jakarta Timur • Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan jaringan jalan Timur-Barat serta pembangunan terminal penumpang dan barang sebagai titik simpul bagian Timur yang menunjang pengembangan pelabuahan dan industri. • Mendukung Pembangunan terminal Pulo Gebang. Sering terjadinya kemacetan lalu-lintas di sekitar lapangan Jendral Urip Sumohardjo, St. KA Jatinegara, Terminal Bis Pulo Gadung, Terminal Bis Kampung Rambutan dan Universitas Kristen Cawang serta persimpangan KA. Jl. Pondok Kopi-Penggilingan kemacetan lalu-lintas juga cenderung kerawanan lalu-lintas.

Dalam tahap ini kegiatan ditekankan pada kajian potensi wilayah untuk menemukenali fungsi kawasan, potensi dan persoalan guna merumuskan arahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan pengembangan sisterri jaringan jalan dan jembatan. Arah kebijakan pada masing-masing wilayah berbeda-beda dan dibedakan atas kebijakan yang diatur secara nasional maupun kebijakan daerah setempat serta pengaruh lingkungan strategis. Analisis ini meliputi: A.

Kajian Sosial Ekonomi Wilayah bertujuan untuk menemukenali persoalan dan potensi sosial ekonomi yang meliputi: 1) Kajian Kependudukan Kajian ini diarahkan untuk memperkirakan pola perkembangan jumiah dan distribusi penduduk dikaltkan dengan rencana pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi wilayah. 2)

B.

Kajian Ekonomi Kajian ini diarahkan untuk memahami karakteristik perkembangan perekonomian wilayah DKI Jakarta yang meliputi pertumbuhan sektor-sektor, ekonomi, kontribusi masing-masing sektor pada produksi daerah dan kesempatan kerja dan perbedaan perkembangan ekonomi antar wilayah.

Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kajian ini didasarkan pada azas kesesuaian yang dibedakan menurut kesesuaian fisik, kesesuaian ekonomi dan kesesuaian teknologi. 1) Kajian Kesesuaian Fisik Wilayah mengemukakan: Kajian kesesualan untuk kawasan budidaya pertanian dan non pertanian akan dapat diketahul bentuk budidaya yang dapat diterapkan pada suatu unit lahan di wilayah kajian. Kajian Neraca air, yang menggambarkan keseimbangan sumber daya keadaan air pada wilayah studi. 2) Kajian Sumber Daya Kajian ini diarahkan untuk memberikan gambaran tentang profil dan potensi, ekonomi, kependudukan dan indikasi fisik. 3) Kajian Kesesuaian Ekonomi, untuk menemukan keungulan komparatif yang

57

4)

dimiliki oleh suatu daerah untuk mengembangkan suatu komoditas dan/atau kegiatan ekonomi tertentu. Kajian Kesesuaian Teknologi, dilakukan secara deskriptif (kualitatif) mengingat kajian kuantitatif tentang kesesuaian teknologis belum dikembangkan secara mendalam.

C. Kajian Struktur Ruang Wilayah Kajian struktur ruang wilayah bertujuan untuk menemukenal permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki dimensi ruang dan prasarana wilayah. Untuk maksud tersebut kajian diarahkan sedemikian rupa agar hasilnya mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan (jenjang hirarki) pusat-pusat pertumbuhan yang ada serta jangkauan pelayanannya dengan hubungan atau interaksi antara pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan yang dimaksud di wilayah studi, dimana Kajian Struktur Ruang Wilayah terdiri dari: 1) Kajian Sistem Kegiatan dan Pola Koleksi-Distribusi Kajian Sistem kegiatan digunakan untuk mellhat keterkaitan di antara kegiatan-kegialan sektoral yang mempunyai akibat atau berimplikasi terhadap pemanfaatan ruang. Adanya keterkaitan dimaksud akan meningkatkan upaya pembangunan dan pengembangan sistem Jaringan Jalan dan jembatan secara terpadu, berdaya guna dan hasil guna. 2) Kajian Pola Perkembangan Kegiatan Perkotaan dan Regional Kajian sumber daya wilayah yang disebutkan sebelumnya menghasilkan informasi yang cukup mengenai unit wilayah yang ada pada daerah studi, tetapi belum memberikan gambaran yang memadai tentang karekteristik satuan pemukiman yang ada, yaitu lokasi penduduk tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan lokal maupun regional. 3) Kajian Tingkat Aksesibilitas Wilayah dan Penggunaan Lahan Tersedianya fasilitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang meliputi prasarana dan sarana perhubungan, sumber daya air (SDA) dan jaringan utilitas umum lainnya pada suatu tempat belum menjamin akses yang efektif antar daerah sekitarnya. Metode yang dapat dipakai untuk mengukur akses tersebut ke tempat pelayanan atau fasilitas adalah ukuran aksesibilitas fisik, dilakukan dengan analisis Jarak dan kondisi Jalan. Pada prinsipnya penggunaan model analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa mudahnya suatu tempat (lokasi) dicapai dari lokasi yang lain. 4) Kajian Tingkat Pelayanan Fasilitas Kawasan Model-model analisis yang akan digunakan dalam analisis tingkat pelayanan fasilitas dan prasarana kawasan adalah metode Skoring. Pada prinsipnya metode skoring ini digunakan untuk menilai tingkat pelayanan kawasan sehingga dapat ditentukan fungsi kawasan yang bersangkutan. Untuk mengetahui keterkaitan beberapa parameter prasarana yang mengisi masing-masing wilayah tersebut di atas dapat dipergunakan teknik super impose peta. Selanjutya pengembangan program pembangunan bidang ke-PU-an, dengan kasus DKI Jakarta, dirumuskan dari beberapa alternatif skenario konsep kebijakan pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang memperhitungkan kemungkinan perkembangan dan pertumbuhan sosioekonomi wilayah. Juga dikaitkan dengan wilayah yang lebih luas, untuk mencapai sasaran dan tujuan pertimbangan potensi yang ada dalam mengerjakan persoalan yang dihadapi serta disusun

58

dengan mempertimbangkan pengelolaan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu dan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang wilayah dengan memperhitungkan kemampuan pembiayaan pemerintah

2.

TUJUAN 1. Mendapatkan ciri khas secara spesifik arah perkembangan pembangunan yang telah berjalan, baik yang terealisasi dari rencana Pemerintah maupun dari Pihak ketiga (swasta) di masing-masing wilayah Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta. 2. Mengetahui tingkat pencapaian pemenuhan kebutuhan dari pembangunan PS-DPU selama ini dilihat dari kebutuhan aktual masing-masing kotamadya (supply and demand effectivity). Mengindentifikasi (prosentase) efektifitas PS-DPU yang terbangun di masing-masing wilayah Kotamadya selama lima tahun terakhir khususnya dalam sektor transportasi jalan. 3. Dengan tujuan agar perencanaan program sesuai dengan ciri khas pengembangan masingmasing wilayah sesuai dengan relevansi kebutuhan dan kebijakan pembangunan Propinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan sektor-sektor berdasarkan Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) 2010. 4. Tersusunnya suatu jaringan transportasi yang efisien dan efektif. 5. Meningkatkan kelancaran, keamanan, ketertiban serta kenyamanan lalu-lintas dan angkutan.

3.

RUANG LINGKUP Studi ini dititikberatkan pada tinjauan permasalahan dan pengembangan jaringan transportasi jalan dan dilakukan melalui tinjauan aspek-aspek yang terdiri dari : - Teknis, yaitu tinjauan terhadap fungsi prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum (PSDPU) yang ada khususnya kondisi lalu lintas pada jaringan jalan DKI Jakarta. - Lingkungan terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal penyediaan PS-DPU bidang jalan dan jembatan. - Ekonomi, yaitu tinjauan terhadap nilai-nilai tambah yang diperoleh masyarakat maupun Pemerintah Kotamadya khususnya dari hasil pembangunan PS-DPU bidang jalan dan jembatan.

4.

DASAR PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN MASALAH

Penentuan prioritas penanganan masalah didasarkan pada bobot penanganan masalah yaitu penanganan masalah yang mempunyai bobot terbesar akan menempati prioritas pertama, bobot kedua terbesar akan menempati prioritas kedua dan seterusnya. Penentuan bobot penanganan masalah ditentukan berdasarkan bobot dari aspek kriteria penanganan masalah yang terdiri dari 7 (tujuh) kriteria (tabel 1). Namun pada perhitungannya, ternyata terdapat kriteria yang tidak dapat secara mudah ditentukan serta kondisinya hampir merata untuk semua usulan penanganan masalah sehingga saling menghilangkan bila diperhitungkannya. Kriteria tersebut adalah kriteria “pemerataan aksesibilitas dan koneksitas antar wilayah”. Atas dasar tersebut kriteria ini untuk selanjutnya tidak lagi diperhitungkan dan besarnya bobot untuk masing-masing kriteria berubah sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.

59

No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 1: Bobot Relatif antar Kriteria (dengan 7 Kriteria) Kriteria Bobot Relatif Pelayanan terhadap Kebutuhan Perjalanan Keterpaduan Antarmoda Transportasi Biaya penyediaan dan pengoperasian yang murah Efektifitas dalam mendukung kawasan andalan/prioritas Kelengkapan Hirarki Sistem Kendala sosial Pemerataan aksesibilitas dan koneksitas antar wilayah

0,246 0,162 0,161 0,150 0,144 0,116 0,041

Tabel 2: Bobot Relatif antar Kriteria (dengan 6 Kriteria) Kriteria Bobot Relatif Pelayanan terhadap Kebutuhan Perjalanan Keterpaduan Antarmoda Transportasi Biaya penyediaan dan pengoperasian yang murah Efektifitas dalam mendukung kawasan andalan/prioritas Kelengkapan Hirarki Sistem Kendala sosial

0,251 0,165 0,164 0,153 0,147 0,118

Selanjutnya kriteria-kriteria tersebut dikembangkan kedalam sub-sub kriteria, untuk dapat dilakukan penilaian secara lebih fair. Juga metoda perhitungan/penilaian atau skoring kemudian ditentukan. Resume dari pengembangan kriteria kedalam sub-sub kriteria serta metoda penilaiannya dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3: Sub Kriteria dan Penilaiannya No. Urut 1.

Kriteria Pelayanan terhadap Kebutuhan Perjalanan

Sub Kriteria 1.1 Volume lalu lintas eksisting 1.2 Perbaikan nilai VCR rata-rata 1.3 Perbaikan kec. Tempuh rata-rata

2. 3.

4.

5. 6.

60

Keterpaduan Antarmoda Transportasi Biaya penyediaan dan pengoperasian yang murah Efektifitas dalam mendukung kawasan andalan/prioritas Kelengkapan Hirarki Sistem Kendala sosial

2.1 Perbaikan Interaksi pd perlintasan kereta api 2.2 Peningkatan/perbaikan alses terminal/pelabuhan/bandara 3.1 Biaya investasi 3.2 Penghematan biaya operasi kendaraan 3.3 Net Present Value (Manfaat-Biaya dalam 10 tahun) Peningkatan aksesibilitas kawasan andalan/prioritas 5.1 Fungsi Jalan 5.2 Penataan Hirarki Jalan Potensi kendala sosial pada tahap implementasi

Penilaian 1.1 Besaran volume (smp/jam) 1.2 Selisih VCR rata-rata tanpa dan dengan usulan 1.3 Selisih kecepatan rata-rata tanpa dan dengan usulan 2.1 Nlai kualitatif (Ya=10, Tidak=5) 2.2 Nlai kualitatif (Ya=10, Tidak=5) 3.1 Biaya implementasi (Rp.) 3.2 Selisih BOK tanpa dan dengan usulan (Rp./tahun) 3.3 Nilai NPV usulan (Rp.) Nilai kualitatif (Langsung=10, Tidak Langsung=5, Tidak=5) 5.1 Nilai kualitatif (AP=10, KP=8, AS=6, KS=4, L=2) 5.2 Nilai kualitatif (Ya=10, Tidak=5) Nilai kualitatif (Dampak negatif rendah=10, Menengah=5, Tinggi=1)

Dalam proses penilainnya, nilai/skoring dari masing-masing sub kriteria dinormalisasi dengan mendasarkan nilai/skor tertinggi untuk sub kriteria dalam kelompok usulan. Pengelompokan usulan dilakukan berdasarkan jenis penanganan, yaitu penanganan ringan/jangka pendek dan jangka menengah/panjang yang mencakup seluruh DKI Jakarta. Setelah seluruh usulan diberi nilai/skor, maka selanjutnya dihitung nilai/skor akhir dengan mengalikan bobot masing-masing kriteria serta dirangking mulai dari usulan dengan besar nilai/skor terbesar ke yang terkecil menurut kelompok jenis penanganan. 5.

PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN MASALAH PADA LIMA WILAYAH DI DKI JAKARTA Dengan membandingkan bobot penanganan masalah dari masing-masing lokasi pada lima wilayah di DKI Jakarta, maka dapat ditentukan prioritas penanganan masalah pada masingmasing lokasi (yang dituliskan berdasarkan kode lokasi) seperti dapat dilihat pada Tabel 4 Dalam tabel tersebut, urutan prioritas tidak memperhitungkan usulan penanganan yang sudah pasti akan dilaksanakan (commited projects). Tabel 4 : Prioritas Penanganan Masalah Masing-masing Lokasi No. Urut

Lokasi

8 9 10 11 12

Penanganan Jangka Pendek Sultan Agung (Pasar Rumput) Jl.Sabang Tanah Abang Cikini Pondok Labu Kenari Pasar Kebayoran Lama - Jalan Raya Cileduk (pasar Cipulir) Pasar Baru Kemang Al-Azhar Pasar Minggu – Ragunan Simpang Melawai Kyai Maja (Pasar Mayestik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Penanganan Jangka Menengah Lenteng Agung Al Kamal - Puri Kencana Jl Kali Malang sisi timur Sudirman - Tanah Abang Jl Bekasi Raya Tb.Angke (sisi Barat) Bundaran Senayan Jl Yos Sudarso Jl.Perniagaan Jl Bulevard Barat Roxy Mas Jl Cacing Tomang - Tol Merak Simpang Pondok Kopi – Bintara ramp Tol Jagorawi – Cikampek S.Parman (depan Ukrida) S.Parman (depan Bisnis Indonesia) Sisingamangaraja – Hang Tuah Roxy (simpang) Arjuna sisi Utara Jembatan Pesanggrahan Gajahmada - Sawah Besar

1 2 3 4 5 6 7

Kode

Usulan Penanganan

Total Skor + Bobot

S13 P17 P15 P18 S11 P11 S5

Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Simpang Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Simpang

61.10 55.16 50.16 42.53 41.12 41.03 39.09

P13 S9 S14 S18 S3

Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Simpang Perbaikan Manajemen Simpang Perbaikan Manajemen Lalu Lintas Perbaikan Manajemen Simpang

39.08 38.54 38.42 37.07 26.60

S15 B18 T16 P12 T14 B13 S2 U4 B4 U5 P4 U3 B32 T5 T18 B6 B5 S19 P7 B19 B11 P8

Pembangunan Fly Over Pembangunan Jalan Baru Pelebaran Peningkatan kapasitas jalan & simp. Pelebaran Pelebaran Jalan Optimalisasi Desain Simpang Pelebaran Perbaikan Jalan Pelebaran Pembangunan Fly Over Pelebaran Pembangunan UnderPass flyover penambahan Ramp Penyempurnaan Jalan Penyempurnaan Jalan Optimalisasi desain simpang Optimalisasi Desain Simpang Pelebaran Jalan Pelebaran Jembatan Optimalisasi Desain Simpang

59.09 54.41 53.05 51.46 50.95 49.92 49.08 48.80 48.75 47.03 45.55 45.49 45.33 44.51 44.51 44.45 43.87 43.12 43.05 42.24 41.97 41.95

61

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

6.

Lenteng Agung Gunung Sahari - Pasar Baru Jl Raya Pelabuhan Brigjen Katamso Tubagus Angke - Daan Mogot Jl I Gusti Ngurah Rai – st Cakung Joglo Raya Fatmawati (H.Nawi) Simpang Lima Tugu Semper Daan Mogot km 6 Sisingamangaraja – Trunojoyo Puri Kembangan Harmoni Peternakan Raya Angkasa – Kemayoran Jl Raya Pulogebang Senen Kemanggisan-Kb.Jeruk-Meruya Ilir Percetakan Negara Kebon Jeruk Raya Sekitar Sta. Tanjung Priuk Kamal Tegal Alur Jl Perintis Kemerdekaan Jembatan orang Mookevart Rawa Buaya Arjuna sisi Selatan Bungur – Kemayoran Jembatan Kali Besar H.Taisir Jl Pahlawan Revolusi Jembatan Genit Utan Jati Jl.Pesanggrahan Jl Kol Sugiono - I Gusti Ngurah Rai Ciputat Raya - Pasar Jum'at Tugu Tani Jl Robusta - Pondok Kopi IX Jembatan Polgar Jl. Pesanggrahan RE Martadinata - Gunung Sahari Simpang Veteran – Bintaro Jembatan Perniagaan (kali Opak) Kapten Tendean – Suryo Jembatan Taman Malaka Selatan Jl Lodan – Krapu Extension Pasar Pagi Jl Penggilingan - DR Rajiman Kemanggisan Raya Jembatan Pintu Kecil (kali Krukut) KH.Syahdan Jl Teluk Gong Jl Raya Penggilingan Mampang Prapatan Rawa Belong - Batu Sari

S20 P10 U7 B21 B31 T3 B2 S12 U1 B9 S1 B10 P6 B14 P2 T6 P3 B29 P14 B24 U8 B17 U6 B3 B20 P1 B1 B27 T11 B15 B22 B28 T7 S10 P16 T4 B16 B12 U9 S6 B7 S4 T10 U10 B30 T2 B25 B8 B26 U11 T12 S8 B23

Pelebaran badan jalan Optimalisasi Desain Simpang Pelebaran Pelebaran Jalan Pembangunan Fly Over Jalan Baru Pelebaran Jalan Pelebaran badan jalan Peningkatan Simpang Peninggian Jalan Optimalisasi Desain Simpang Perbaikan Jalan Optimalisasi Desain Simpang Peninggian Jalan Pembangunan Fly Over Pelebaran Pembangunan Fly Over Pembangunan Fly Over Pelebaran Pelebaran Jalan Pelebaran Pelebaran Jalan Pembangunan Fly Over Jembatan Baru Pelebaran Jalan Pembangunan Fly Over Pelebaran Jembatan Pelebaran Jalan Pelebaran Pelebaran Jembatan Pelebaran Jalan Pembangunan UnderPass Jalan Baru Optimalisasi Desain Simpang Pembangunan Fly Over Jalan Baru Pelebaran Jembatan Pelebaran Jalan Pembangunan Fly Over Simpang tidak sebidang Pelebaran Jembatan Simpang tidak sebidang Pelebaran Pelebaran Pembangunan Fly Over Jalan Baru Pelebaran Jalan Pelebaran Jembatan Pelebaran Jalan Pelebaran Pelebaran Simpang tidak sebidang Pelebaran Jalan

41.67 41.25 40.38 39.92 38.88 38.88 38.83 38.66 38.35 38.35 38.30 37.88 37.69 37.69 37.36 37.30 37.22 37.08 36.58 36.50 36.24 35.76 35.71 35.71 35.31 33.83 33.83 33.75 33.67 33.28 32.94 32.83 32.83 32.74 32.61 32.61 32.56 32.38 32.24 32.00 31.41 31.37 31.20 30.88 30.68 30.68 30.34 29.75 29.75 29.52 28.68 23.69 23.54

PENTAHAPAN PELAKSANAAN USULAN PENANGANAN MASALAH

Usulan penanganan masalah sebagaimana disampaikan pada tabel 4 tentunya tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam satu tahun karena adanya keterbatasan dana. Oleh karena itu usulan penanganan masalah tersebut harus dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas penanganan masalah, durasi masa kontruksi dan kemampuan anggaran yang diperkirakan sekitar Rp. 80 Milyar/tahun untuk total Propinsi DKI Jakarta (lihat tabel 5 untuk indikasi pentahapan pelaksanaan penanganan masalah). Tampak bahwa dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut, tidak semua usulan dapat terlaksanakan sampai tahun 2007 (dalam periode 5 tahun). Diatas lima tahun dari sekarang diprediksikan di DKI Jakarta sudah terlaksanakan suatu

62

penanganan besar terhadap jaringan transportasi, baik berupa pembangunan JORR, LRT maupun lainnya. Jelas bahwa penanganan besar tersebut akan merubah pola pergerakan lalu lintas secara signifikan. Untuk itu perlu dilakukan kajian ulang mengenai penetapan prioritas hasil studi ini. Tabel 5 : Pentahapan Pelaksanaan Usulan Penanganan Masalah di DKI Jakarta Penanganan Jangka Menengah Tahun 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kode Lokasi S7 T1 P5 T13

Pentahapan Proyek II II I I

Biaya (Juta Rp.) 20,000 20,000 20,000 20,000

Penanganan Jangka Pendek Kode Biaya Lokasi (Juta Rp.) S13 200 P17 25 P15 450 P18 25 S11 200 900

Total Biaya (Juta Rp.)

Jumlah Biaya Pertahun

80,000

80,900

P5 II T13 II P9 I P20 I S16 I Jumlah Biaya Pertahun

10,000 20,000 10,000 22,500 20,000 82,500

P11 S5 P13 S9

T15 I S16 II S17 I S15 I Jumlah Biaya Pertahun

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

S14 S18 S3

S17 II S15 II B18 I T16 I P12 Jumlah Biaya Pertahun

20,000 20,000 5,000 7,500 25,000 77,500

77,500

B18 II T14 I B13 S2 U4 I B4 Jumlah Biaya Pertahun

5,000 27,500 1,400 500 31,667 600 66,667

66,667

T14 II U4 II U5 P4 Jumlah Biaya Pertahun

27,500 31,667 900 20,000 80,067

80,067

200 250 450 450 1,350

83,850

200 200 250 650

80,650

7.

TATA CARA PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN MASALAH PADA JALAN LOKAL

7.1.

Penentuan Bobot Relatif Kriteria terhadap Alternatif Usulan 63

Penentuan prioritas penanganan masalah yang dibahas di atas adalah untuk kasus pada jalan arteri dan kolektor, sedangkan untuk jalan lokal memiliki tata cara penanganan masalah yang berbeda terutama pada aspek kriteria yang mempengaruhi prioritas penanganan masalah tersebut. Berdasarkan analisis terhadap kondisi permasalahan yang ada maka ditetapkan kriteria penanganan masalah adalah sebagai berikut : A. Kriteria geometrik dan lapis permukaan atas dari jalan yang terdiri dari : A1. Panjang jalan (meter) A2. Lebar jalan (meter) A3. Jenis lapis permukaan atas yang dikategorikan menjadi campuran aspal (bobot = 3), beton (bobot = 2) dan lainnya (bobot = 1). Bobot masing-masing sub-kriteria A1, A2 dan A3 untuk setiap alternatif usulan adalah meruapakan bobot relatif hasil normalisasi terhadap semua alternatif usulan dan kemudian dijumlahkan menjadi bobot kriteria A (kondisi geometrik dan lapis permukaan atas jalan). B. Kriteria hierarki jalan Yang dimaksud kriteria hierarki jalan adalah aksesibilitas jalan lokal yang bersangkutan terhadap hierarki jalan pada hulu dan hilirnya yang diklasifikasikan atas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Bobot awal untuk masing-masing kombinasi dari hierarki jalan pada hulu dan hilir jalan lokal tersebut yang terdiri dari Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer dan Lokal Sekunder, sehingga kombinasi dari Arteri Primer – Arteri Primer (bobot 25) dan Lokal Sekunder –Lokal Sekunder (bobot 1), kombinasi lainnya mempunyai bobot diantaranya. Bobot akhir kriteria hierarki jalan untuk masing-masing alternatif usulan adalah merupakan bobot relatif hasil normalisasi dari semua alternatif usulan. C. Kriteria tata guna lahan pada sisi jalan Tata guna lahan pada sisi jalan dibedakan atas fasilitas umum / fasilitas sosial (bobot 3), perumahan (bobot 2) dan perkantoran/ retail/ bisnis (bobot 1). Bobot akhir kriteria tata guna lahan pada sisi jalan untuk masing-masing alternatif usulan adalah merupakan bobot relatif hasil normalisasi dari semua alternatif usulan. D. Kriteria kerusakan jalan (biaya perbaikan jalan) Prosentase kerusakan jalan secara langsung ditetapkan sebagai bobot kriteria kerusakan jalan untuk masing-masing alternatif usulan. 7.2. Penentuan Bobot Relatif Antara Kriteria Bobot relatif antara kriteria merupakan hasil input langsung dari masing-masing wilayah karena kemungkinan setiap wilayah mempunyai persepsi yang berbeda mengenai kepentingan dari masing-masing kriteria di wilayahnya. Total hasil kali bobot relatif kriteria terhadap alternatif usulan dengan bobot relatif antara kriteria merupakan nilai bobot akhir dari masing-masing usulan penanganan masalah. Prioritas penanganan masalah didasarkan pada nilai bobot akhir dari yang terbesar sampai terkecil. 7.3. Bagan Alir Prosedur Penentuan Prioritas Penanganan Masalah pada Jalan Lokal

64

Untuk memudahkan penentuan prioritas penanganan masalah pada jalan lokal tersebut maka dibuatkan program dalam bentuk perangkat lunak, algoritma dari perangkat lunak tersebut dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :

Input jumlah alternatif usulan

Input data masing-masing alternatif usulan : - Data kriteria A1, A2, A3 - Data kriteria B - Data kriteria C - Data kriteria D Bobot relatif kriteria masingmasing alternatif usulan terhadap semua alternatif yang ada. (Xa,Xb,Xc,Xd)

Input bobot masing-masing kriteria : - Kriteria A = Ya % - Kriteria B = Yb % - Kriteria C = Yc % - Kriteria D = Yd %

Bobot akhir masing-masing alternatif usulan (n) : Bn = Xa.Ya + Xb.Yb + Xc.Yc + Xd.Yd

Ranking alternatif usulan berdasarkan nilai Bn dari yang terbesar sampai terkecil.

Gambar 1 : Algoritma Prioritas Penanganan Masalah pada Jalan Lokal 8. KESIMPULAN -

-

Permasalahan dari setiap wilayah di DKI Jakarta terutama yang terkait dengan masalah jaringan jalan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Berdasarkan persepsi pemerintah dalam hal ini Dinas Kimpraswil kriteria yang mempunyai bobot relatif terbesar adalah kriteria pelayanan terhadap kebutuhan perjalanan yaitu 0,246 dan terendah adalah pemerataan aksesibilitas dan koneksitas antara wilayah yaitu 0,041. Dengan analisis multi kriteria tersebut diharapkan sasaran dari pembangunan khususnya pengembangan jaringan jalan di DKI Jakarta lebih mengenai sasaran.

9. DAFTAR PUSTAKA - Ditjen.Bina Marga (1993), Kapasitas jalan Indonesia, Jakarta, Ditjen.Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. - Ditjen.Perhubungan Darat (1996), Pedoman teknis perekayasaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum, Jakarta, Ditjen.Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. - Khisty, C.J.& Lall,B.K. (1990), Transportation engineering An introduction, 2nd ed.. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall,Inc. - Mc.Shane W.R.& Roess R.P.(1990), Traffic engineering, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall,Inc. - Stover, V.G.& Koepke,F.J.(1988), Transportation and land development, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall,Inc.

65

- Warpani, S. (1988), Rekayasa lalu lintas, Jakarta, Bhratara. - Webster ,F.V.& Cobbe,B.M (1966)., Traffic signals, London, Charles Griffin & Company Limited. - Wells G. (1979), Traffic engineering An introduction, London, Charles Griffin & Company Limited.

66