Volume 1 No. 01 Desember 2014
ANALISIS MULTI DIMENSI PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN JEPARA
oleh : Ulfa Nadra Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Medan
ABSTRACT Economic development aims not only to make the economic growth, but also to minimalize income gap and to reduce unemployment. This research aims to analyze (1) Regional income gap of Jepara Regency (2) The poverty level of Jepara Regency (3) The unemployment level of Jepara Regency,(4) The programs that aims to reduce income gap, reduce poverty level and reduce unemployment level of Jepara Regency. Williamson Index and Gini Ratio has been used in measuring income gap.The descriptive analysis has been used in analyzing the level of poverty and the level of unemployment of Jepara Regency. The result shows that the score of Williamson Index is approximately 0.2. It means that the inequality is on low level. The Gini Ratio is approximately 0.3. It means that the income gap is on the middle level. The poverty has been happened in some district. The unemployment level of Jepara Regency is lower from the other regency of Central Java Province. Keywords: economic development, income gap, poverty level, unemployment.
Pendahuluan Pembangunan merupakan proses mutidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan. Sedangkan pembangunan ekonomi pada hakekatmya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Pembangunan ekonomi bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, distribusi pendapatan yang adil dan merata dan mengatasi masalah pengangguran. Dalam pembangunan ekonomi, pengangguran atau kesempatan kerja menjadi masalah utama. Pokok dari permasalahan ini bermula dari ketimpangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja di satu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja di pihak lain.
29
Volume 1 No. 01 Desember 2014
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran merupakan dimensi-dimensi penting dalam pembangunan ekonomi yang memerlukan strategi-strategi dan program-program khusus untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan
uraian
di
atas
maka
permasalahan
menyangkut
dimensi-dimensi
pembangunan ekonomi di Kabupaten Jepara, yaitu ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Metodologi Penelitian Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Ukuran ketimpangan pendapatan daerah dianalisis dengan menggunakan: 1. Indeks Williamson Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:
Keterangan: IW= Indeks Williamson fi = Jumlah penduduk kecamatan di Kabupaten Jepara ke-i (jiwa) n = Jumlah penduduk Kabupaten Jepara (jiwa) Yi= PDRB per kapita kecamatan di Kabupaten Jepara ke-i (Rupiah) y = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Jepara (Rupiah)
2. Analisis Gini Ratio Gini Ratio atau koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:
30
Volume 1 No. 01 Desember 2014
G = 1 – ∑ୀଵ
ሺொିଵሻ ଵ
G = Gini ratio Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke i Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke i Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke i-1 K = Banyaknya kelas pendapatan Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut: a. Ketimpangan taraf rendah, bila G<0,35 b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara 0,35-0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila G>0,35 Nilai indeks gini antara 0 dan 1. Semakain tinggi nilai indeks gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada ditribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.
Analisis Tingkat Kemiskinan Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut World Bank(2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah mesyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.
31
Volume 1 No. 01 Desember 2014
Analisis Tingkat Pengangguran Menurut
Sakernas
(Survei
Keadaan
Angkatan
Kerja
Nasional),
pengangguran
didefinisikan antara lain sebagai berikut: 1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. 2. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. 3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dalam mendapatka pekerjaan, hal ini disebut dengan penganggur putus asa. 4. Mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.
Data dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer berasal dari wawancara langsung dengan key persons seperti aparatur pemerintah terkait yaitu Bappeda Kabupaten Jepara dan SKPD lainnya. Sedangka data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
Pembahasan Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, analisis ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jepara, seperti terlihat pada Tabel 1. :
Tabel 1. Indeks Williamson Kabupaten Jepara Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2013
IW Kecamatan 2011
2012
2013
Kedung
0.245
0.245
0.245
Pecangaan
0.252
0.252
0.252
Kalinyamatan
0.219
0.219
0.219
Welahan
0.237
0.237
0.237
32
Volume 1 No. 01 Desember 2014
IW Kecamatan 2011
2012
2013
Mayong
0.263
0.264
0.264
Nalumsari
0.240
0.239
0.239
Batealit
0.246
0.247
0.246
Tahunan
0.269
0.272
0.273
Jepara
0.233
0.234
0.233
Mlonggo
0.253
0.251
0.254
Pakis Aji
0.211
0.211
0.212
Bangsri
0.278
0.278
0.277
Kembang
0.232
0.232
0.232
Keling
0.212
0.211
0.210
Donorojo
0.208
0.206
0.206
Karimunjawa
0.083
0.083
0.083
Sumber : Kecamatan dan Kabupaten Jepara Dalam Angka Tahun 2011-2013 (diolah) Nilai Indeks Williamson berada diantara 0 dan 1. Semakin mendekati angka nol (0) berarti pemerataan pendapatan semakin merata. Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai pemerataan pembangunan di masing-masing Kabupaten Jepara untuk periode 2011-2013 berkisar di angka 0,2. Sehingga pemerataan pendapatan di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara berhasil. Dengan nilai yang hampir sama, yaitu di range 0,2. Namun hanya ada 1 Kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu Kecamatan Karimunjawa dimana memiliki indeks Williamson selama 3 tahun terakhir (2011-2013) sebesar 0,083 %. Sehingga Kecamatan Karimunjawa merupakan kecamatan yang paling rendah ketidakmerataan pendapatannya bila dibandingkan dengan wilayah atau Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan perhitungan Gini Ratio, analisis ketimpangan di Kabupaten Jepara dari tahun 2011-2013 di Kabupaten Jepara adalah 0,322 ; 0,355 dan 0,330. Dari angka gini ratio tersebut, bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki ketimpangan pendapatan dalam taraf yang rendah di tahun 2011 dan tahun 2013, karena kurang dari 0,35. Sedangkan kategori di tahun
33
Volume 1 No. 01 Desember 2014
2012, masuk dalam kategori ketimpangan taraf sedang. Kondisi ini bisa menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah, mengingat masih naik-turunnya gini ratio Kabupaten Jepara. Analisis Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di KabupatenJepara, berdasarkan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jepara dapat dilihat bahwa 20 Desa/Kelurahan yang bisa menjadi prioritas pengentasan kemiskinan, dilihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut adalah : 1. DesaTedunan (Kec. Kedung).
12. DesaWanusobo (Kec. Kedung).
2. DesaKarangaji (Kec. Kedung).
13. DesaKepung (Kec. Bangsri).
3. DesaGeneng (Kec. Batealit).
14. DesaSurodadi (Kec. Kedung).
4. DesaKaliombo (Kec. Pecangaan).
15. DesaSukosono (Kec. Kedung).
5. DesaTanggulTlare (Kec. Kedung).
16. DesaPetekeyan (Kec. Tahunan).
6. DesaKedungmalang (Kec. Kedung).
17. Desa Rau (Kec. Kedung).
7. DesaSowanKidul (Kec. Kedung).
18. DesaMindahanKidul Batealit).
8. DesaMuryolobo (Kec. Nalumsari).
(Kec.
19. DesaBugel (Kec. Kedung).
9. DesaBantrung (Kec. Batealit).
20. DesaDonos (Kec. Kedung).
10. DesaKawak (Kec. Pakis Aji). 11. DesaPanggung (Kec. Kedung).
Dari uraian diatas, masalah kemiskinan di Kabupaten Jepara memang menjadi permasalahan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Salah satu prasyarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Analisis Tingkat Pengangguran Angka pengangguran di Kabupaten Jepara selamaperiode 2011-2013, masih naik turun dari 6,82 % tingkat pengangguran di tahun 2011 kemudian menurun 2,62 % menjadi 4,20 % tingkat pengangguran di tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat kembali menjadi 6,28 %. Angka pengangguran tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2.:
34
Volume 1 No. 01 Desember 2014
Tabel2. JumlahPenganggurandan Tingkat Pengangguran Di KabupatenJeparaTahun 2011-2013
Jumlah
Tingkat Pengangguran
Bekerja
(%)
22,597
308,964
6.82
2012
24,085
549,769
4.20
2013
36,308
542,072
6.28
Tahun
Jumlah Pengangguran (orang)
2011
Sumber :ProfilKetenagakerjaanJawa Tengah HasilSakernasTahun 2011-2013
Tingkat pengangguran sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah yang nantinya akan mempengaruhi dalam ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Salah satu upaya bagi Pemerintah Daerah dalam mengatasi besarnya ketimpangan pendapatan adalah dengan menciptakan lapangan usaha yang merata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Jepara. Selama ini penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jepara yang terbesar di sektor industry, yaitu sebesar 45%, sedangkan sector berikutnya yang mampu menyerap tenagakerja terbesar adalah sector perdagangan yaitu sebesar 18 %. Sektor yang penyerapan tenaga kerja terkecil di Kabupaten Jepara adalah sektorl istrik, gas dan air (0,23 %). Tabel3. Tingkat PengangguranKabupatenJepara Dibandingkandengan Wilayah Lain Tahun 2011-2013
Jumlah Pengangguran
Tingkat Pengangguran
Kabupaten/Kota 2011
2012
Kab. Jepara
22,597
24,085
36,308
6.82
4.20
6.28
Kab. Demak
15,009
45,496
37,371
7.42
8.44
7.04
Kab. Kudus
19,538
25,522
35,019
6.25
5.85
8.01
Kab.Pati
15,200
78,177
46,863
7.17
12.2
7.30
6,168
22,657
29,440
6.02
4.88
6.25
504,551
962,141
1,022,728
6.61
5.63
6.02
Kab. Blora Provinsi Jateng
2013
35
2011
2012
2013
Volume 1 No. 01 Desember 2014
Sumber :ProfilKetenagakerjaanJawa Tengah HasilSakernasTahun 2011-2013 Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Jepara tergolong rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun tingkat pengangguran tetap harus diminimalisir. Dalam menciptakan peluang kerja di Kabupaten Jepara, sektor yang belum banyak menyerap tenaga kerja bisa dimaksimalkan peranannya (jika masih bisa dikembangkan), namun bila sector tersebut sudah sulit untuk dikembangkan maka sektor yang dimaksimalkan dalam penyerapan tenaga kerja bisa berdasarkan potensi wilayah yang dimilikinya. Yang menjadi perhatian adalah pembangunan lapangan kerja jangan terpusat pada wilayah-wilayah tertentu, namun harus ada wilayah pertumbuhan baru yang akan dikembangkan. Selain menciptakan lapangan usaha, upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat mampu menjadi pembuka lapangan usaha buat diri sendiri atau orang lain. Program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Jepara Beberapakebijakan yang sudah dan direkomendasikan untukdijalankanterkaitpemerataan pendapatan,pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di Kabupaten Jepara, yang mengacu pada kebijakan di tingkatProvinsi JawaTengah : 1. Menciptakan lapangan usaha pada sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. 2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat mampu menjadi pembuka lapangan usaha buat diri sendiri atau orang lain. 3. Raskin; tujuan diberikannya raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. 4. Bantuan Siswa Miskin (BSM); tujuan dilaksanakannya program BSM ini adalah menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan, mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan dasar Sembilan tahun dan pendidikan menengah universal. 5. Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 6. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM.
36
Volume 1 No. 01 Desember 2014
Kesimpulan Ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Jepara menjadi dimensi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat mutidimensional, oleh karena itu upaya perbaikannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Strategi utama yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah melindungi
masyarakat
miskin
melalui
pemenuhan
kebutuhan
pokok
mereka
dan
memberdayakan mereka untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah perbaikan mutu sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja dan usaha agar tercapai peningkatan kesejahteraan.
Daftar Pustaka Analisis Data Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. 2014. Dinas Sosial Jawa Tengah. Kabupaten Jepara Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Pusdatin. 2014. Statistik Penduduk dan Kemiskinan 2013. Kementrian Pertanian. Statistik Indonesia. 2014. Badan Pusat Statistik Statistik Kemiskinan Kabupaten Jepara 2013. Bappeda Kabupaten Jepara. World Development Report. 2011. World Bank.
37
