Analisis Konsistensi Perencanaan (Gina H.E dkk)

Analisis Konsistensi Perencanaan…(Gina H.E dkk)

Jurnal KBP Volume 3- No. 1, Juli 2015 ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011-2015 DENGAN PREDIKSI KERUGIAN UNTUK TAHUN 2016-2020 Oleh: Anggun Anantha, SE ([email protected]) Gina Havieza Elmizan, SE, ME Dosen Tetap Prodi Akuntansi STIE “KBP” Padang ([email protected])

ABSTRACT This study aims to determine the consistency of the Work Plan and Budget Plan of the SKPD the Regional Disaster Management Agency in Tanah Datar on Fiscal Year 2011-2015. Data collection techniques used in this study were interviews and reviews of documents. In processing the collected data, researchers used quantitative data processing technique and descriptive analysis as sourced from the Work Plan document (working plan) and the Budget Implementation Document (DPA) of BPBD in Tanah Datar. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the level of consistency of planning and budgeting at Tanah Datar BPBD is still very low (inconsistent). To synchronize between Renja and DPA documents, there should be a binding document that does not occur in the preparation of budgets and budget activities proposing shift from one activity to another, which in turn will lead to inconsistencies between the two documents. Keywords: Government Planning, Government Budgeting, Prediction

PENDAHULUAN Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi . Menurut Prof.

Sjafrizal (2009), Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Di dalam perencanaan, terkandung rumusan mengenai tujuantujuan atau sasaran yang ingin dicapai, 129

Jurnal KBP, Vol.3, No. 1, Juli 2015: 129-145

pendayagunaan segenap sumber daya, baik manusia maupun materiil (human and material resources) serta waktu (time). Sebagai fungsi utama, maka seluruh kegiatan manajemen tidak akan terlepas dari perencanaan. Keberhasilan aktivitas organisasi ditentukan oleh bagaimana perencanaan itu disusun. Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Berbeda dengan sektor swasta yang anggarannya merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan (Mardiasmo, 2009). Proses penganggaran dan perencanaan keuangan merupakan satu entitas dalam siklus pembangunan. Konsep demikian telah dituangkan dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 menuntut setiap Pemerintah Daerah untuk siap melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efisien dan efektif. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan tegas mengemukakan bahwa

130

salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah adanya keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budget) oleh Pemerintah Daerah agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa mengabaikan keterkaitan antar dokumen perencanaan yang ada, menyebabkan tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan dan penganggaran. Akibatnya, tidak semua anggaran dalam program peningkatan pelayanan publik bisa diimplementasikan. Sebagai contoh, perencanaan dan penganggaran dalam bidang pendidikan. Tidak semua dana yang sudah dianggarkan untuk peningkatan proses belajar mengajar digunakan secara langsung untuk peningkatan kegiatan tersebut di kelas. Bahkan dibeberapa daerah tertentu ditemukan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, seperti biaya kantor, perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai (Nasri Bachtiar, 2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi serta Rencana Strategis (Restra) Satuan Kerja Perangkat Daerah


( SKPD ). Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD dan Rencana Strategis ( Renstra ), Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja ( Renja ) SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD dan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan SKPD selama 1 ( satu ) tahun. Selanjutnya, Renja SKPD ini nantinya dapat digunakan untuk membantu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD setempat. Proses perencanaan dan penganggaran menjadi penting karena keterbukaan informasi publik menuntut pemerintah untuk melakukan perencanaan yang matang agar lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan dana publik pada program dan kegiatan pemerintah. Dalam penganggarannya diperlukan penghitungan proyeksi, baik satu tahun kedepan maupun tahun-tahun berikutnya dengan memperhitungkan biaya untuk menyelesaikan suatu program atau kegiatan. Dibutuhkan kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia agar dapat mengurangi timbulnya ketidakkonsistenan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran jangka menengah. Salah satu cara untuk menjaga kebijakan, perencanaan dan penganggaran adalah dengan melakukan prakiraan belanja untuk 3-5 tahun kedepan untuk program-program pemerintah yang menjadi prioritas. Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sangat perlu

dijaga karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah. Namun pada kenyataannya perencanaan dan penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar tidak konsisten, contoh dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini : Tabel 1.1 Rencana dan Realiasasi Anggaran pada BPBD Kab. Tanah Datar Tahun 2015 (dalam Rupiah) TAHUN 2015

PERENCANAAN (RENJA)

ANGGARAN (DPA)

SELISIH

6.238.684.340,-

3.197.833.900,-

3.040.850.440,-

Dari contoh pada tabel diatas terlihat adanya Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian yang menyebabkan tujuan dari Pemerintah Daerah tidak tercapai. Menyadari pentingnya penanggulangan bencana dalam rangka meminimalkan kerusakan yang timbul akibat terjadinya bencana dan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu kiranya disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarannya. Dalam rangka perwujudan perencanaan dan penganggaran yang baik ini maka semua dokumen perencanaan dan penganggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini harus dijaga konsistensinya. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian tentang Analisis Konsistensi 131


Perencanaan dan Penganggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2015 dengan Prediksi Kerugian Untuk tahun 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA Teori Perencanaan Literatur ilmiah memberikan pengertian tentang Perencanaan dalam bentuk berbagai definisi. Tjokroamidjojo (1992) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. M.L Jhingan (1984) mendefinsikan perencanaan pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. Menurut Michael Todaro (2000), perencanaan ekonomi adalah suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional. Dari pendapat para ahli diatas, perencanaan dapat didefinisikan sebagai rumusan sistematis tentang langkahlangkah yang akan dilakukan dimasa depan yang didasarkan pada potensi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk

132

mencapai sasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku. Perencanaan pembangunan bertujuan dan berfungsi sebagai alat koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh dinas dan instansi guna dapat mencapai sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam rencana. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan yang didalamnya termasuk unsur perencanaan nasional dan daerah diantaranya bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah tersebut sehingga proses pembangunan nasional secara secara keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh cepat dan efisien. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin agar apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam kaitan dengan hal ini, fungsi pengawasan sangat penting artinya,


yaitu dalam bentuk pengendalian (monitoring dan evaluasi). Sasaran utama disini bukanlah untuk mengetahui penyelewengan keuangan, tetapi adalah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan rencana sesuai dengan pelaksanaannya. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini, yaitu melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Setelah rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Teori Penganggaran Suparmoko (2000), memberikan pengertian anggaran yakni, suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (yang biasanya adalah satu tahun). Menurut Shoulder dan Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber

daya yang dimilikinya pada kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Sedangkan menurut Nordiawan, Deddi, Ayunigtyas Hertianti (2010), pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas dana masyarakat yang dikelolanya. Dari pendapat para ahli diatas, dapat didefinisikan penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya yang dimilikinya pada kebutuhan yang tidak terbatas selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama : a. Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) 1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang di tetapkan. 2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatig sumber pembiayaan. 3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. 4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 133


b. Alat Pengendalian (Control Tool) Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran ,pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan – pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. c. Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) Angaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. d. Alat Politik (Political Tool ) Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan sektor publik. e. Alat Koordinansi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool) Anggaran publik merupakan alat koordiansi antar bagian, terlihat ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi 134

suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. f. Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool) Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Proses penyusunan anggaran mempunyai beberapa tujuan, antara lain (Mardiasmo, 2009): a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas

METODE PENELITIAN Bentuk studi kasus pada penelitian ini adalah studi kasus Instrinsik yaitu studi kasus yang dilakukan untuk memahami secara lebih baik dan mendalam tentang suatu kasus tertentu. Studi kasus dilakukan karena alasan Peneliti ingin mengetahui secara instrinsik suatu fenomena, keteraturan dan kekhususan kasus (Stake, 1995).


Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan survei literatur dan melakukan pencarian data-data pendukung dari berbagai sumber. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, tesis master, publikasi pemerintah, laporan keuangan dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tanah Datar.

sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan.

Teknik Analisa Data Konsistensi perencanaan dan penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 -2015 dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan membandingkan program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan (Renja) BPBD dengan dokumen anggaran (DPA) BPBD. Tahun 2015, yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD dan pelaksanaan Renstra, pada BPBD Kabupaten Tanah Datar terdapat 10 program dan 43 Kegiatan.

Teknik Pengumpulan Data 1)

2)

Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi, oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam Kajian Dokumen a) Peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran, digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku. b) Dokumen Daerah seperti Renja BPBD dan DPA BPBD digunakan sebagai realita yang telah dilaksanakan serta membandingkan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. c) Studi perpustakaan dan referensi yang berhubungan dengan penelitian, digunakan

Konsistensi program dan kegiatan dapat disederhanakan seperti tertera pada tabel 3.5.a dibawah ini: Tabel 3.5.a Konsistensi Antara Renja dengan DPA pada BPBD Kabupaten Tanah Datar PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

RENJA

DPA

Persentase

(Rp)

(Rp)

Kesesuaian

PENILAIAN KONSISTENSI

2011 ...... 2015

Penilaian konsistensi program dan kegiatan diasumsikan konsisten jika persentase kesesuaian ≥ 90%.

Konsistensi Program

∑ Program Konsisten =

∑ Program Keseluruhan

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan 135

X 100%


dan penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2015 dianalisis dengan melakukan wawancara mendalam dengan Kasubag Program BPBD, unsur Bappeda dan DPPKA yang terkait dengan penganggaran, sehingga didapat deskripsi mengenai fakta-fakta yang diteliti untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Prediksi kerugian jika terjadi inkonsistensi perencanaan dan penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020 dilakukan dengan Teknik Exponential Smoothing. Teknik ini didasarkan pada nilai rata-rata beberapa tahun yang lalu yang kemudian digerakkan kemuka untuk melakukan prediksi periode waktu selanjutnya. Formulasi prediksi dengan menggunakan teknik Rata-rata Bergerak didasarkan pada rumus berikut ini:

Ft+1 = w Ai + (1-w) Ft Dimana: Ft+1 = Nilai Prediksi untuk satu periode mendatang At = Data pada periode 1 Ft = Nilai Prediksi pada periode t W = Periode waktu rata-rata

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Data Olahan Penelitian Dokumen perencanaan tahunan pada BPBD adalah Rencana Kerja (Renja). Penyusunan program dan kegiatan tidak lagi mengacu kepada Permendagri, tetapi secara keseluruhan mengacu kepada hasil Musrenbang 136

Kabupaten dan RPJMD. Agar visi dan misi Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Renja haruslah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dokumen Anggaran. Tabel 4.2.1 Perencanaan dan Anggaran Belanja Langsung pada BPBD Kab. Tanah Datar Tahun 2011 – 2015 (dalam Rupiah) TAH UN

PERENCANAAN (RENJA)

ANGGARAN (DPA)

SELISIH

2011

-

1.039.000.000,-

1.039.000.000,-

%

-

2012

2.784.927.000,-

2.455.845.000,-

329.082.000,-

88%

2013

3.368.225.000,-

2.914.158.500,-

454.066.500,-

86%

2014

3.077.179.000,-

2.859.898.452,-

217.280.548,-

92%

2015

6.238.684.340,-

3.197.833.900,-

3.040.850.440,-

51%

BPBD Kabupaten Tanah Datar berdiri Tahun 2011 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010. Karena BPBD berdiri disaat Tahun Anggaran telah berjalan, maka Rencana Kerja (Renja) BPBD tidak dibuat saat itu. Pada DPA Tahun 2011 terdapat 4 program dengan 21 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.039.000.000,-(satu milyar tiga puluh sembilan juta rupiah). Tahun 2012, pada Renja terdapat 7 program dengan 36 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 2.784.927.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada DPA juga terdapat 7 program dengan 36 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.455.845.000,-(Dua milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat


puluh lima rupiah). Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 88%, Artinya pada Tahun 2012 juga terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan selisih sebesar Rp. 329.082.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah). Tahun 2013, pada Renja terdapat 7 program dengan 39 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 3.368.225.000,- (Tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pada DPA terdapat 6 program dengan 38 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.914.158.500,-(Dua milyar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 86%, Artinya pada Tahun 2013 masih terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan selisih sebesar Rp. 454.066.500,(Empat ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Tahun 2014, pada Renja terdapat 7 program dengan 40 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 3.077.179.000,- (Tiga milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan pada DPA juga terdapat 8 program dengan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.859.898.452,-(Dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 92%, Artinya pada Tahun 2014 sudah terjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan selisih sebesar Rp. 217.280.548,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Tahun 2015, pada Renja terdapat 11 program dengan 46 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 6.238.684.340,- (Enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Sedangkan pada DPA juga terdapat 8 program dengan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.040.850.440,-(Tiga milyar empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah). Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 51%, Artinya pada Tahun 2015 terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan selisih sebesar Rp. 3.040.850.440,- (Tiga milyar empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Analisis Deskriptif Rencana Kerja (Renja) Tabel 4.2.2.a memperlihatkan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2012 sampai 2015. Dengan mengasumsikan Tahun 2012 sebagai tahun dasar (basis year) dan jika data Renja dibandingkan dengan dengan data tahun basis, maka diperoleh trend Renja BPBD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: Tabel 4.2.2.a Trend Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2012 – 2015 (Dalam Rupiah) 2012

2013

2014

2015

137


Re nja

2.784.9 27.000

3.368.2 25.000

3.077.1 79.000

6.238.6 84.340

%

100%

121%

111%

224%

Sumber : Renja BPBD Kabupaten Tanah Datar (Data diolah)

Dapat dicermati dari tabel diatas, tidak terdapat pola yang tetap dalam penetapan Rencana Kerja di setiap tahunnya. Apabila terdapat pengurangan Renja dibandingkan tahun sebelumnya berarti di tahun itu ada Program kegiatan yang dihilangkan atau jumlah dana perencanaannya dikurangi. Sebaliknya apabila terdapat kenaikan Renja yang cukup drastis dikarenakan ada rencana penambahan dana untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Namun Renja tidak selalu disetujui dan ditampung dalam DPA SKPD, ada program kegiatan yang sudah direncanakan oleh SKPD dihilangkan atau dikurangi dananya oleh Bappeda karena tidak sesuai dengan program prioritas pemerintah atau tidak sesuai dengan visi misi kepala daerah. Terjadi kenaikan komposisi Renja yang cukup drastis pada total jumlah Renja Tahun 2014 ke Tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya rencana BPBD untuk melaksanakan program baru yaitu Pengadaan alat berat yaitu Beckhoe Holder senilai Rp. 1.350.000.000,-, Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah Manajemen Kebakaran senilai Rp. 100.000.000,serta beberapa kegiatan baru di Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp. 850.500.000,-. Pada tahun 2014 terjadi penurunan total Renja dari Tahun 2013 sebesar Rp. 291.046.000,-, hal ini 138

disebabkan kegiatan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran pada Renja Tahun 2013 dihilangkan pada Renja Tahun 2014. Rata-rata (mean) renja BPBD dari Tahun 2012-2015 adalah sebesar Rp. 3.867.253.835,- atau sebesar 139%. Artinya setiap tahun rata-rata perencanaan dalam Renja BPBD Kabupaten Tanah Datar adalah Rp. 3.867.253.835,-. Kemudian standar deviasi yang berarti tingkat penyimpangan masing-masing data rencana kerja pada BPBD Tahun 20122015 adalah 6,08%.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pagu anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Tabel 4.1.2.b memperlihatkan anggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2011 sampai 2015 yang tertuang dalam DPA. Dengan mengasumsikan Tahun 2011 sebagai tahun dasar (basis year) dan jika data Anggaran dibandingkan dengan dengan data tahun basis, maka diperoleh trend Anggaran BPBD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: Tabel 4.2.2.b Trend Anggaran BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2012 – 2015 (Dalam Rupiah) 2011

2012

2013

Angga ran

1.039. 000.000

2.455. 845.000

2.914. 158.500

Persen tase

100%

236%

280%

2014 2.859. 898.452 275%

2015 3.197. 833.900 308%


Sumber : DPA BPBD Kabupaten Tanah Datar (Data diolah)

Pada tabel diatas juga tidak terdapat pola yang tetap dalam pemberian anggaran setiap tahunnya. Apabila terdapat pengurangan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya berarti ditahun sebelumnya anggaran yang diberikan tidak diserap secara maksimal sehingga mempengaruhi besaran anggaran untuk tahun berikutnya. Sebaliknya apabila terdapat kenaikan anggaran yang cukup drastis dikarenakan terdapat kebijakan pusat/daerah yang dilaksanakan. Terjadi kenaikan komposisi anggaran dari Tahun 2011 ke Tahun 2012, hal ini disebabkan oleh pertambahan program dan kegiatan di BPBD dari 4 program dan 21 kegiatan di Tahun 2012 menjadi 7 Program dan 36 Kegiatan di tahun 2012. Dari Tahun 2012 sampai 2015 terjadi kenaikan anggaran tetapi dalam batas normal. Rata-rata (mean) Anggaran BPBD dari Tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 2.493.347.170,- atau sebesar 240%. Artinya setiap tahun rata-rata Anggaran dalam DPA BPBD Kabupaten Tanah Datar adalah Rp. 2.493.347.170,Kemudian standar deviasi yang berarti tingkat penyimpangan masingmasing data Anggaran yang tertuang dalam DPA pada BPBD Tahun 20112015 adalah 29,63%.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus selalu dijaga, karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari program Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan Kasubag Program BPBD dan Kabid Anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Datar dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada SKPD di Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut: a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dokumen Kapasitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan dari anggota eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dimulai dari penyusunan Renja SKPD, masingmasing SKPD harus mempunyai staf perencana/program yang sekaligus menjadi fasilitator yang membantu segenap struktur organisasi dalam menyusun komponen-komponen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program dan kegiatan dari SKPD selanjutnya diintegrasikan kedalam proses penganggaran daerah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD dan penyusunan lampiran-lampiran Perda. Kebanyakan SKPD telah menyusun renstra dan rencana kerja 1 tahun, akan tetapi banyak ditemukan dokumen renstra dan renja SKPD tersebut masih bersifat formalitas 139


dengan rumusan sasaran, penetapan indikator serta target belum memuaskan. Penyusunan rencana kerja SKPD masih terjebak ke dalam pola lama penyusunan program yaitu mengajukan program sebanyak-banyaknya, dibuat seindah indahnya dan kadang-kadang tidak didasarkan kepada informasi tentang ketersediaan sumberdaya daerah dan arah pembangunan nasional.

ini ditemukan tiga kemungkinan berikut :

Akibat yang ditimbulkan dari tidak sempurnanya penyusunan Renja itu adalah perencanaan tidak matang sehingga apa yang menjadi visi dan misi Kepala Daerah menjadi tidak tercapai dan skala prioritas Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan sempurna.

Hal ini terjadi akibat dari kurangnya kemampuan dalam hal Politik Penganggaran.

b. Unsur Politis Banyak rencana kerja yang tumpang tindih baik antar SKPD maupun antara Propinsi dengan Kabupaten/ Kota dan persoalan tarikmenarik kepentingan sektoral meskipun tidak mendukung pencapaian perumusan strategis (visi, misi dan tujuan) dan perencanaan strategik serta jauh dari skala prioritas daerah. Singkatnya waktu pembahasan RAPBD oleh pihak legislatif sehingga tidak punya waktu cukup untuk melakukan koreksi serta tidak memberi ruang publik untuk memberikan masukan dan partisipasi, padahal proses pembahasan dan penetapan menjadi kebijakan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Akibatnya berimplikasi pada Dokumen Anggaran yaitu DPA SKPD yang telah disahkan tidak sinkron dengan dokumen perencanaan yaitu Renja yang telah disepakati. Dalam hal 140

-

Program dan direncanakan dianggarkan.

kegiatan tapi

yang tidak

-

Program dan Kegiatan yang tidak direncanakan tapi dianggarkan.

-

Program dan Kegiatan yang direncanakan serta dianggarkan.

c. Faktor-faktor lain Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran, yaitu: 1) Terjadi bencana alam dalam rentang waktu setelah penyusunan Dokumen Renja. 2) Adanya dana dari pusat (APBN atau APBD Provinsi) yang hadir dalam rentang daktu setelah penyusunan Renja. Seperti bantuan mobil ambulance untuk BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 yang tidak terdapat pada Renja 2014, tetapi tertampung dalam DPA Tahun Anggaran 2014.

Prediksi Kerugian Jika Terjadi Inkonsistensi Perencanaan dengan Penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran dapat menyebabkan tidak berjalannya proses pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan dan dijabarkan dalam RPJMD dan Restra


SKPD. Dibawah ini digambarkan dalam tabel prediksi perencanaan dan penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 menggunakan metode Exponential Smoothing. Data aktual untuk dijadikan prediksi diambil dari dokumen Renja dan DPA BPBD Tahun 2011-2015 (5 tahun).

Tabel 4.3.l Prediksi Perencanaan dan Penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 Tahun

Dari prediksi menggunakan metode Exponential Smoothing ini dapat dilihat kemungkinan inkonsistensi masih terjadi pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2016-2020. Kerugian yang ditimbulkan adalah visi, misi dari Kepala Daerah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan Kepala Daerah tidak berjalan sempurna. Untuk mengatasi kerugian ini, Pemerintah Daerah harus menigkatkan sumber daya manusia untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran dan pemerintah harus bisa menyikapi faktor politik dengan bijaksana agar tidak terjadi ketimpangan perencanaan dan penganggaran di SKPD.

2011

Kesimpulan Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran pada BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2015 sangat rendah yang mengakibatkan ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. a. Pada Tahun 2011 BPBD Kabupaten Tanah Datar baru Renja

DPA

(Rp)

(Rp)

Prediksi Renja

Prediksi DPA

(Rp)

(Rp)

-

1.039.000. 000,-

-

-

2012

2.784.927. 000,-

2.455.845. 000,-

-

-

2013

3.368.225. 000,-

2.914.158. 500,-

-

-

2104

3.077.179. 000,-

2.859.898. 452,-

-

-

2015

6.238.684. 340,-

3.197.833. 900,-

-

-

2016

-

-

5.609.708. 086,-

2017

2018

2019

2020

KESIMPULAN DAN

IMPLIKASI PENELITIAN

-

-

-

-

-

-

-

-

6.112.889. 089,-

6.213.525. 290,-

6.233.652. 530,-

6.237.677. 978,-

3.056.936. 554,-

3.169.654. 431,-

3.192.198. 006,-

3.196.706. 721,3.197.608. 464,-

141


berdiri, sehingga tidak dibuat renja. Pada DPA Pada DPA Tahun 2011 terdapat 4 program dengan 21 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.039.000.000,-. b. Pada Tahun 2012 pada Renja terdapat 7 program dengan 36 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 2.784.927.000,-. Sedangkan pada DPA juga terdapat 7 program dengan 36 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.455.845.000,-, Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 88% artinya terdapat inkonsistensi perencanaan dan anggaran. c. Tahun 2013, pada Renja terdapat 7 program dengan 39 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 3.368.225.000,-. Sedangkan pada DPA terdapat 6 program dengan 38 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.914.158.500,-. Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 86%, artinya terdapat inkonsistensi perencanaan dan anggaran. d. Tahun 2014, pada Renja terdapat 7 program dengan 40 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 3.077.179.000,-. Sedangkan pada DPA juga terdapat 8 program dengan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.859.898.452,-. Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 92%, Artinya pada Tahun 2014 sudah terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 142

e. Tahun 2015, pada Renja terdapat 11 program dengan 46 kegiatan dengan jumlah dana yang direncanakan sebesar Rp. 6.238.684.340,-. Sedangkan pada DPA juga terdapat 8 program dengan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.040.850.440,-. Persentase kesesuaian antara renja dan DPA 51% Artinya pada Tahun 2015 terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsisten perencanaan dan penganggaran pada BPBD, sebagai berikut: a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penyusunan Dokumen Masing-masing SKPD harus mempunyai staf perencana/program yang sekaligus menjadi fasilitator yang membantu segenap struktur organisasi dalam menyusun komponen-komponen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program dan kegiatan dari SKPD selanjutnya diintegrasikan kedalam proses penganggaran daerah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD dan penyusunan lampiran-lampiran Perda. b. Unsur Politis Singkatnya waktu pembahasan RAPBD oleh pihak legislatif sehingga tidak punya


waktu cukup untuk melakukan koreksi serta tidak memberi ruang publik untuk memberikan masukan dan partisipasi, padahal proses pembahasan dan penetapan menjadi kebijakan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat. c. Faktor-faktor lain 1) Terjadi bencana alam dalam rentang waktu setelah penyusunan Dokumen Renja. 2) Adanya dana dari pusat (APBN atau APBD Provinsi) yang hadir dalam rentang daktu setelah penyusunan Renja. Seperti bantuan mobil ambulance untuk BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 yang tidak terdapat pada Renja 2014, tetapi tertampung dalam DPA Tahun Anggaran 2014. 3. Prediksi kerugian jika terjadi inkonsistensi perencanaan dengan penganggaran di BPBD Kabupaten Tanah Datar antara lain : Dengan menggunakan metode Exponential Smoothing, dapat dilihat kemungkinan inkonsistensi masih terjadi pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2016-2020. Kerugian yang ditimbulkan adalah visi, misi dari Kepala Daerah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan Kepala Daerah tidak berjalan sempurna. Untuk mengatasi kerugian ini, Pemerintah Daerah harus menigkatkan sumber daya manusia untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran dan pemerintah harus bisa menyikapi

faktor politik dengan bijaksana agar tidak terjadi ketimpangan perencanaan dan penganggaran di SKPD

Implikasi Agar konsistensi perencanaan dan penganggran tetap terpelihara, maka penulis menyarankan Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakankebijakan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas SDM fungsional perencana pada setiap SKPD agar dapat melaksanakan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran. 2. Agar terjadi sinkronisasi antara dokumen Renja dan DPA yang sudah disepakati, seharusnya menjadi dokumen yang mengikat sehingga dalam penyusunan RAPBD tidak terjadi pergeseran usulan kegiatan dan anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan inkonsistensi antara kedua dokumen tersebut. 3. Mencari informasi dan data perencanaan dan penganggaran oleh Pusat melalui jaringan informasi dan dokumen perencanaan. 4. Dalam penyusunan APBD diharapkan SKPD mengacu kepada surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

DAFTAR PUSTAKA Anantha, Anggun (2015). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015. Padang: STIE “KBP”.

143


Bachtiar, Nasri (2010), Pembangunan Pedesaan Dan Kemiskinan : Beberapa persoalan terkait ruu desa, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20112015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015 Bastian, Indra (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, Edisi Keempat, Salemba empat, Jakarta. Freeman, RJ & Shoulder, C.D (2003). Governmental Nonprofit accounting : Theory and Practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Maharani, Nadia (2012), Analisis Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan

144

Sipil Provinsi DKI Jakarta, Universitas Indonesia, Jakarta Mardiasmo, (2009), Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Keempat, Andi, Yogyakarta. Nordiawan, Deddi, Ayuningtyas Hertanti (2010). Akuntansi Sektor Publik, Cetakan ketiga, Salemba Empat, Jakarta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, (2010), Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemerintah Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sjafrizal, (2009), Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Cetakan Pertama, Baduose Media, Padang. Suparmoko, M (2000), Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro (1995), Perencanaan Pembangunan, Cetakan Kedua, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.


Yandra,

Febie (2011), Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010, Universitas Andalas, Padang.

145

Analisis Konsistensi Perencanaan (Gina H.E dkk)

Recommend Documents