ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO DAN SHARE GROWTH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA KENDARI (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN KOTA KENDARI) SKRIPSI

ix

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO DAN ​SHARE GROWTH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA KENDARI (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN KOTA KENDARI)

SKRIPSI

OLEH :

ANOM RUBIT YASUDI NIM. B1C1 10 150

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016

ix

ix

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh : ​Anom Rubit Yasudi ​ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Kendari,

2016

ix

Pembimbing I,

Dr. H. Andi Basru Wawo, SE.,M.Si.,AK.CA NIP. 19570312 198703 1 003

Kendari,

2016

Pembimbing II,

Nur Asni, SE.,M.Si NIP. 19700128 199702 2 001

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirobbil’alamin Puji dan syukur penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “​ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO DAN ​SHARE GROWTH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA KENDARI” ​dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, motivasi, bantuan, bimbingan dan arahan, serta adanya kerja sama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bpak ​Dr. H. Andi Basru Wawo, SE.,M.Si.,Ak.,CA ​selaku pembimbing I dan Ibu ​Nur Asni, SE.,M.Si ​selaku pembimbing II, yang penuh keikhlasan dan kesungguhan telah meluangkan waktunya, memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan sejak awal penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda La Ali ​dan Ibunda tersayang ​Nurhayati,S.Pd ​yang tidak pernah berhenti meberikan

ix

segala bentuk cinta, restu, dan motivasi kepada penulis serta doa yang tulus kehadirat Allah SWT, demi kesuksesan penulis.

Ucapan terimakasih pula kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini, diantaranya: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, M.Agr selaku Rektor Universitas Halu Oleo. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Syarif, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. 3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo. 4.

Bapak H. Arifudin Mas’ud, SE.,M.Si., AK.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

5. Ibu Nur Asni, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 6. Dosen-dosen penguji, Bapak Christian Rimporok, SE., M.Si, Ibu Wa Ode Aswati,SE., M.Si, dan Ibu Sitti Nurnaluri, SE., M.Si. 7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah membagikan ilmunya kepada penulis. 8. Seluruh Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada

ix

penulis selama studi khususnya Bapak Fariah Saleh, Bapak Halifah, SE, dan Ibu Yunita Abas, SH. 9. Ibu Hj. Nahwa Umar, SE.,MM selaku Kepala dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi. 10. Adik-adikku tercinta Yuni Zuhrah dan Ade Ervina Fatiamah, atas doa dan dukungannya yang tidak pernah putus dan memberikan keceriaan ditengah kejenuhan penulis. 11. Sepupu-sepuku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan serta bantuannya ddalam proses penyelesaian skripsi ini. 12. Sahabat-sahabatq, Ld. Abd. Hamid, Junaedin, Andri, Danuh, Sarkun, Sadam, dan lain-lain yang tidak sempat disebutkan, terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian. 13. Rekan-rekan KKN Desa Tondasi Kec. Tiworo Utara, terima kasih atas kebersamaan dan kebaikan kalian selama ini. Skripsi ini merupakan usaha maksimal dari penulis dan mungkin masih banyak keterbatasan dan kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya kelak. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat berguna bagi peningkatan IPTEK khususnya bidang Akuntansi.

ix

Kendari,

Anom Rubit Yasudi

2016

ix

ABSTRAK ANOM RUBIT YASUDI (B1C1 10 150) “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Rasio Dan ​Share Growth Pada Dinas Pendapatan Kota Kendari”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Program Sarjana. Universitas Halu Oleo. Pembimbing : (1) Dr. H. Andi Basru Wawo SE., M.Si. (2) Nur Asni, SE.,M.Si Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah kinerja keuangan dengan rasio dan ​Share Growth pada realisasi anggaran pada daerah di Kota Kendari sudah efektif dan tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (​interview) dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2011-2014 ditinjau dari : a) Rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong instruktif. b) Rasio desentralisasi fiscal tergolong sangat baik. c) Rasio efektifitas sangat efektif. d) rasio efisiensi tergolong sangat efisien. e) Rasio keserasian belanja yang menunjukan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari masih diprioritaskan untuk belanja tidak langsung. f) Analisis kemampuan keuangan daerah berdasarkan perhitungan ​Share and Growth Pemerintah Daerah Kota Kendari berada pada kuadran I, yakni kondisi idieal dimana PAD mengambil peran besar dalam total belanja daerah. Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, ​Share and Growth

ix

ABSTRACT ANOM RUBIT YASUDI (B1C1 10 150) "​Analysis of the Financial Performance Ratios and Share Growth In Revenue Service Kendari". ​Mini Thesis. Accounting major. Economics and Business Faculty. Degree program. Haluoleo university. Advisor: (1) Dr. H. Andi Basru Wawo SE., M.Sc. (2) Nur Asni, SE., M.Si The research was conducted at the Regional Revenue Office Kendari. The purpose of this study was to determine Is the financial performance ratios and Share Growth on the budget realization in the region in Kendari been effective and high. Data collected by interview (interview) and documentation. The data used is the qualitative and quantitative data. The analytical methods used are descriptive statistical methods. The results of this study indicate financial performance Kendari municipal government in 2011-2014 in terms of: a) The ratio of local financial independence is still quite instructive. b) The ratio of fiscal decentralization is in excellent condition. c) the effectiveness ratio is very effective. d) The efficiency ratio is considered to be very efficient. e) ratio shows the harmony spending most of the funds owned by the City of Kendari be prioritized for indirect expenditures. f) Analysis of local financial capacity based on calculation of the Local Government Share and Growth of Kendari are in quadrant I, ie, the condition where the PAD idieal take a large role in the total shoppingareas. Keywords: Financial Performance, Financial Ratio, Share and Growth

ix

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN KATA PENGANTAR ABSTRAK DAFTAR ISI DAFTAR SKEMA DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Halaman i ii iii iv v vii viii ix

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1 6 6 6 7

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu 2.2 Pengertian Kinerja Keuangan 2.3 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 2.3.1 Pengertian Pengukuran kinerja 2.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 2.4 Analisis Rasio Keuangan Terhadap APBD 2.4.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2.5 Kerangka Pemikiran

9 7 9 10 16 16 17 17 27

METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian 3.2 Jenis Dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data 3.3.2 Sumber Data 3.4 Teknik Pengumpulan Data 3.5 Metode Analisis Data 3.6 Definisi Operasional

30 30 30 30 31 31 37

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran umum perusahaan

39

ix

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari 39 4.1.3 Struktur Organisasi 41 4.2 Hasil Penelitian 43 4.2.1 Rasio kemandirian 43 4.2.2 Rasio Desentralisasi Fiskal 46 4.2.3 Rasio Efektifitasi 47 4.2.4 Rasio Efisiensi 49 4.2.5 Rasio Keserasian Belanja 50 4.2.6 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah..................... 55 4.3 Pembahasan 57 4.3.1 Kemampuan Dan Kemandriran Keuangan Pemerintah Kota Kendari Ditinjau Dari Analisis Rasio Keuangan Dan Share Growth 49 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan .......................................................................... 63 5.2 Saran .................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA

ix

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 4.1

Halaman Kerangka Pikir Penelitian Struktur Organisasi dinas Pendapatan Daerah kota Kendari

29 35

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Halaman Data dan Realisasi APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-204… Contoh Perhitungan Rasio Kemandirian Contoh Perhitungan Derajat Desentralisasi fiskal Contoh Perhitungan Rasio Efektivitas Contoh Perhitungan Rasio Efisiensi Contoh Perhitungan Rasio Belanja Langsung Contoh Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Kriteria Tingkat Kemandirian Daerah Kriteria Derajat Desentralisasi fiskal Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.............................................. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah........................... Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah kota Kendari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Kendari Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Kendari Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Kendari Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Kendari Rasio Belanja Langsung Pemerintah Kota Kendari Share APBD Pemerintah Kota Kendari Growth APBD Pemerintah Kota Kendari Presentase Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja,. Dan ​Share Growth APBD Pemerintah Kota Kendari

3 18 20 22 23 24 24 26 32 33 34 34 36 43 45 47 49 51 53 55 56 49

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sector riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan

ix

ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Menurut Mahmudi (2010:2) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapat dua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yang pertama dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan

ix

bentuk

pertanggungjawaban

internal

(​internal

accountability),

yaitu

pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Kepala Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai pemda-pemda dan DPRD, dan yang kedua dilihat dari sisi pemakaian eksternal,

laporan

keuangan

Pemerintah

Daerah

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban eksternal (​external eccountability), yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pe ngambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengembalian keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Dilihat dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah kota Kendari, tingkat pendapatan daerah kota Kendari meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya pendapatan kota Kendari maka dibutuhkan kinerja pemerintahan yang baik dalam melakukan pengelolaan keuanagan agar kinerja keuangan dapat tercapai dengan apa yang diharapkan. Untuk melihat tingkat kinerja keuangan, dapat dilihat atau diukur dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan APBD.

ix

Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung ​Share dan Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis Rasio Keuangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah. Berikut ini adalah tabel data pendapatan daerah kota kendari dari tahun 2011-2014.

ix

Tabel 1.1 Data dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 Tahun Anggara n 2011

Pendapatan asli Daerah (Rp) 31.455.971.730,00

Dana Perimbangan (Rp) 1.590.250.335,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rp) 7.289.592.291,00

Total Pendapatan (Rp)

2012

37.028.059.758,00

2.508.479.673,00

5.616.997.023.00

45.153.538.454,00

2013

46.818.749.957,00

2.264.077.845,00

10.259.680.469,46

59.342.508.271,46

2014

74.924.455.590,58

1.981.574.371,00

36.004.565.662,67

112.910.595.570,25

Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014

Total Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Dan Jasa (Rp) 16.262.375.392,00 16.585.887.418,00 18.950.505.036,00 24.461.248.132,00

40.344.814.356,00

Total Belanja Modal (Rp) 1.199.221.500,00 4.625.458.500,00 2.889.654.450,00 2.584.390.800,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari

ix

Berdasarkan latar belakang diatas dan ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ​“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN RASIO DAN SHARE GROWTH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2011-2014”.

ix

1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan

masalah sebagai berikut : “Apakah kinerja keuangan dengan rasio dan ​Share Growth pada realisasi anggaran pada daerah di Kota Kendari sudah efektif dan tinggi?”

1.3

Tujuan Penelitian Sehubungan dengan rumusan maslah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dengan rasio dan ​Share Growth pada realisasi anggaran pada daerah di Kota Kendari sudah efektif dan tinggi.

1. 4

Manfaat Penelitian Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Manfaat Praktis a.

Bagi Pemerintah

ix

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kota Kedari dari waktu ke waktu selama periode 4 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode – periode berikutnya. b. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari. c. Bagi Akademika Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik. d. Bagi Penulis Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

1.5

Ruang Lingkup Penelitian

ix

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari Realisasi Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Kota Kendari pada tahun anggaran 2011-2014. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentrali Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja, sedangkan pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari dilihat dari hasil perhitungan ​Share dan Growth Angggaran Pendapatan dan Belanja Daeerah, dan Peta Kemampuan Keuangan.

ix

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina

(2011) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah: a. Kemandirian Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan sosial masyarakat masih berada pada kemampuan keuangan yang rendah. b. Dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, Pemerintah Kota Bandung sudah dapat dikategorikan efektif dan efisien. c. Berdasarkan perhitungan pada rasio aktivitas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memprioritaskan anggarannya untuk mencukupi Belanja Rutin dibandingkan Belanja Pembangunan. d. Menurut hasil perhitungan DSCR yang memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman adalah Tahun Anggaran 2006, dengan maksimal angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 32.394.659.049,60. Sedangkan untuk Tahun Anggaran yang lain, tidak boleh meminjam lagi karena DSCR di bawah 2,5.

ix

e. Rasio Pertumbuhan PAD menunujukkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Kota Bandung selama Tahun Anggaran 2005-2009 yang mengalami kenaikkan, yang kemudian akan mempengaruhi Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2006 sempat terjadi penurunan, namun pada 3 (tiga) Tahun Anggaran berikutnya mengalami peningkatan jumlah nominal belanja pembangunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) terletak pada: a. Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. b. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) terletak pada: a. Penggunaan Rasio Pertumbuhan, ​Debt Service Coverage Ratio, dan Rasio Aktivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan pada penelitian Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011), tidak digunakan pada

ix

penelitian ini. b. Penambahan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Keserasian Belanja, metode yang ditambahkan untuk mengukur Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah, yaitu diukur melalui ​Share dan ​Growth APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) c. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kota Kendari dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung. d. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2005-2009 dengan 2011-2014.

Penelitian

yang dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto

(2010) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah: a. Berdasarkan Analisis Kinerja Keuangan Daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah sangat kurang. Desentralisasi Fiskal cukup. Efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

ix

b. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (​share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (​growth) PAD tinggi. c. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Provinsi NTB berada pada skala indeks 0,54 selanjutnya diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah Provinsi dengan kemampuan keuangan Tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto (2010) terletak pada: a. Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektivitas dan Efisiensi. b. Perhitungan Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah yang diukur melalui ​Share dan ​Growth APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). c. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto (2010) terletak pada: a. Penggunaan Rasio Keserasian Belanja yang digunakan pada penelitian ini, tidak digunakan dalam penelitian I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto

ix

(2010). b. Penggunaan

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang

digunakan pada penelitian I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010), tidak digunakan pada penelitian ini. c. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kota Kendari dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. d. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2003-2007 dengan2011-2014.

2.2

Pengertian Kinerja Keuangan Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator

keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posis keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 108/2000, pihak-pihak yang

ix

berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah: 1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah. 2. Badan Eksekutif Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pemimpin unit Pemerintahan Daerah lainnya. 3. Badan Pengawas Keuangan Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan badan Pemerikasa Keuangan. 4. Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupunluar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. 5. Analisi Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah yaitu pihak-pihak yang

ix

menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain. 6. Rakyat Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

2.3

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1

Pengertian Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas

organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggung jawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi bebagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan – pelayan tersebut.

ix

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk mambantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. ​Pertama pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantupemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatakn efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. ​Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga,

ukuran

kinerja

sektor

publik

dimaksudkan

untuk

mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009: 29-21).

2.3.2

Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain

adalah sebagai berikut: a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

ix

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai ​goal congcruence. d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan koletif yang rasional.

2.3.3

Manfaat Pengukuran Kinerja Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain:

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja dan membandingkan dengan target kinerja sertya melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman ​(reward & punishment) secara Objektif atas pencapaian prestasiyang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5) Sebagai alat komunikasi antara bahawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7) Membantu memahami proses kegiatan instasi pemerintah.

ix

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.4

Analisis Rasio Keuangan Terhadap APBD

2.4.1

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu : a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

ix

Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi ×100%

Untuk lebih jelasnya, perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada contoh berikut: Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Rasio Kemandirian

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, Rasio Kemandirian Kota XXX Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2008 realisasi PAD sebesar Rp 38.213.264.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman

sebesar

Rp 301.534.993.000, sehingga

Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi

dan Pinjaman sebesar 12,673%. Tahun 2009 Realisasi PAD

sebesar Rp 45.195.808.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 309.163.953.000, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman

ix

sebesar 14,619%. Tahun 2010 Realisasi PAD sebesar Rp 53.469.958.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 301.092.726.000, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 17,759%. Tahun 2011 Realisasi PAD sebesar Rp 62.100.129.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 336.725.718.000, sehingga Rasio Kemandirian realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 18,422%. Tahun 2012 Realisasi PAD sebesar Rp 82.457.388.000 dan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar Rp 396.310.513.000, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 20,806%. Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Kota XXX selama periode 5 tahun sebesar 16,860%. Dengan jumlah tersebut, menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2001), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kota XXX dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah. b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

ix

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Derajat Desentralisasi Fiskal =

Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah

×100%

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah contoh hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Tabel 2.2 Contoh Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2007

PAD

TPD

(Rp)

(Rp)

136.619.097.085,59

%

Kemampuan Keuangan

941.668.824.309,59

14,51%

Kurang

2008

154.911.891.959,39

1.141.051.558.673,86

13,58%

Kurang

2009

170.698.725.818,79

1.215.717.720.899,79

14,04%

Kurang

2010

210.136.331.090,64

1.449.662.649.590,85

14,50%

Kurang

2011

351.692.552.587,60

1.728.570.515.122,97

20,35%

Cukup

15,39%

Kurang

Rata-rata

ix

Kemampuan keuangan daerah Kota XXX berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan masih kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3, kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentraslisasi fiskal pada tahun 2007-2010 masih kurang, karena msih berada pada interval 10,01% 20,00%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan persentase menjadi 20,35% yang menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah dianggap cukup. Berdasarkan jumlah rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Kota XXX masih berada pada tingkat kemampuan yang kurang, yaitu sebesar 15,39% dan berada pada kisaran 10,01% - 20,00%.

c) Rasio Efektivitas Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

ix

Rasio efektifitas =

Realisai Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil Daerah 100%

Agar dapat lebih memahami cara menghitung rasio efektifitas keuangan daerah berikut dapat dilihat pada tabel: Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Target PAD

Realisasi PAD

RasioEfektivitas

(Rp)

(Rp)

(%)

2010

120.183.277.000

113.946.007.542

94,81

2011

176.176060.000

181.096.816.152

102,79

Tahun

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa terjadi peningkatan rasio efektifitas dari 94,81% menjadi 102,79% pada tahun 2011, sehingga kriteria efektifitas meningkat dari “efektif” menjadi “sangat efektif” . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota XXX pada tahun 2011 telah sangat efektif dalam mengelola PAD nya.

d) Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

ix

Rasio Efisiensi =

Biaya Pemungutan PAD Realisasi Penerimaan PAD ×100%

Untuk lebih jelasnya lagi, pengukuran rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Contoh Perhitungan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Tahun

2010 2011

Realiasasi Penerimaan PAD (Rp) 113,946,007,542 181,096,816,152

Biaya Pemungutan PAD (Rp) 31,848,558,675 25,617,156,298

Rasio Efisiensi ( %) 27.95 14.15

Tabel diatas diketahui bahwa rasio efisiensi mengalami peningkatan dari 27,95% di tahun 2010 menjadi 14,15% di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota XXX dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah “sangat efisien” karena hasil rasio efisiensi kurang dari 60%.

e) Rasio Keserasian Belanja Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin

ix

kecil (Abdul Halim, 2012). Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut : Rasio Belanja Rutin/Operasi =

Rassio Belanja modal =

Belanja Rutin/Operasi Total APBD

Belanja Modal Total APBD

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. (Abdul Halim, 2012).

Sebagai contoh,perhitungan rasio keserasian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.5 Contoh Perhitungan Rasio Belanja Rutin Tahun

Belanja Operasi (Rp)

Total APBD (Rp)

Rasio Belanja Operasi dibanding Total APBD (%)

2010

745.272.527.188

825.858.500.472

90,24

2011

853.958.610.775

982.645.954.738

86,90

Tabel 2.6 Contoh Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun

Belanja Modal (Rp)

Total APBD (Rp)

Rasio Belanja Modal Dibanding Total APBD (%)

2010

79.762.498.284

825.858.500.472

9,65

2011

128.443.148.963

982.645.954.738

13,07

ix

Dari perhitungan rasio keserasian di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota XXX digunakan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan dari 90,24% (2010) menjadi 86,90% (2011). Demikian pula rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil, walaupun sudah terdapat kenaikan dari 9,65% (2010) menjadi 13,07% (2011).

2.4.2

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah a) Perhitungan dan Analisis ​Share dan ​Growth Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran ​Share

dan ​Growth kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran. ​Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa

jauh

kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan​. ​Share dapat dihitung dengan cara membandingkan antar PAD yang terealisasi dengan total belanja daerah. Rasio pertumbuhan ​(growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Perhitungan rasio share and growth dapat dilihat sebagai berikut:

ix

Share

=

Growth

=

PAD Total Belanja ×100% PADi PADi−1 ×100%

Keterangan: PADi

= Pendapatan Asli Daerah periode i

PADi-1 = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

b) Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran Yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai ​growth dan ​share. Dengan nilai ​growth dan ​share

maka masing-masing

provinsi dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). Kondisi di masingmasing kuadran dijelaskan pada tabel 2.7

Tabel 2.7 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran KUADRAN

I

KONDISI Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan ​growth yang tinggi.

ix

2.5

Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pegembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total II Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (​growth) PAD tinggi. Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. III Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD IV terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah. Sumber : Bappenas, 2003 Kerangka Pemikiran Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun kota Kendari melakukan

ix

perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dijadikan pembuktian apakah kinerja Pemerintah Daerah sudah sesuai atau belum, dilihat dari perkembangan daerah tersebut. Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolok ukur apakah kinerja Pemerintah Daerah meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 dan akan dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja​, Share dan ​Growth

ix

APBD,serta Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Di mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Kendari. Yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat grafik perbandingan rasio-rasio dari setiap periode selama 4 (empat) tahun.

Skema 2.1 Kerangka Pikir

ix

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Objek dan Lokasi Penelitian Objek dari penelitian ini adalah tentang rasio keuangan dalam menilai kinerja

keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari yang beralamat di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8.

3.2

Jenis dan Sumber Data

3.2.1

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a.

Data kuantitatif yakni data yang berbentuk angka-angka yang berupa laporan anggaran dan realisasi pencapaian pendapatan pada periode tahun anggaran 2011-2014.

b.

Data kualitatif yakni data yang berbentuk informasi dari pihak Dinas Pendapatan Kota Kendari.

ix

3.2.2

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kota Kendari tahun Anggaran 2011-2014 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011- 2014. 3.3

Metode Pengumpulan Data Metode pungumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut : a.

Dokumentasi, yakni mengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip yang telah didokumentasikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.

b.

Wawancara, yaitu melakukan proses tanya jawab langsung dengan pihak Dinas Pendapatan Kota Kendari.

3.4

Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik

deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan (Jonathan Sarwono, 2006: 138).

ix

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain : a) Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel. b) Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode. c) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan atau dengan melihat grafiknya. Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kota Kendari tahun Anggaran 2011-2014, rumus-rumus yang digunakan antara lain: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Kemandirian antara lain: a) Membuat tabel perkembangan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014. b) Menghitung Rasio Kemandirian dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan persamaan:

Rasio Kemandirian =

Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman ×100%

Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kemampuan Kemandirian (%) Pola Hubungan Keuangan Rendah Sekali 0%-25% Instruktif Rendah 25%-50% Konsultatif Sedang 50%-75% Partisipasif Tinggi 75%-100% Delegatif

ix

Sumber: Abdul Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu: a) Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah. b) Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan persamaan: Rasio Derajat Desentrali Fiskal =

Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah

×100%

Tabel 3.2 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal Persentase PAD Kriteria Derajat Terhadap TPD Desentralisasi Fiskal (%) 0,00-10,0 Sangat Kurang 0 10,01-20,0 Kurang 0 20,01-30,0 Sedang 0 30,01-40,0 Cukup 0 40,01-50,0 Baik 0 >50,0 Sangat Baik 0 Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

ix

3. Rasio Efektivitas Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efektivitas yaitu: a. Membuat tabel biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dan realisasi penerimaan PAD. b. Menghitung Rasio Efektivitas dengan menggunakan persamaan:

Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD

​x 100%

Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kriteria Kinerja Keuangan (%) Di atas Sangat Efektif 100 100 Efekti f 90 – 99 Cukup Efektif 75 – 89 Kurang Efektif Di bawah 75 Tidak Efektif Sumber: Mahmudi, 2010.

4. Rasio Efisiensi Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efisiensi yaitu: a. Membuat tabel realisasi Penerimaan PAD dan target Penerimaan PAD. b. Menghitung Rasio Efisiensi dengan menggunakan persamaan:

ix

Rasio Efisiensi =

Biaya Y ang Dikeluarkan untuk Memungut PAD Realisasi Penerimaan PAD

Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Kriteria Keuangan(%) Di atas 40 Tidak Efisien 31 – 40 Kurang Efisien 21 – 30 Cukup Efisien 10 – 20 Efisien Di bawah 10 Sangat Efisien Sumber: Mahmudi, 2010.

5. Rasio Keserasian Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Keserasian Belanja antara lain: a. Membuat tabel Total Belanja Operasi, Total Belanja Modal, dan APBD b. Menghitung Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung dengan persamaan:

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja=

Rasio Belanja Langsung terhadap APBD =

Total Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah

Total Belanja Langsung Total Belanja Daerah

6. Perhitungan ​Share dan ​Growth Langkah-langkah dalam menganalisis ​Share dan ​Growth sebagai berikut: a. Membuat tabel Indeks Elastisitas Belanja Langsung terhadap PAD,

ix

Indeks Pertumbuhan PAD, dan Indeks Peran PAD. b. Menghitung ​Share dan ​Growth dengan persamaan: Share =

PAD Total Belanja × 100%

Growth =

PADi−PADi−1 × 100% PADi−1

Keterangan: PADi

=

Pendapatan Asli Daerah periode i

PADi-1

=

Pendapatan Asli Daerah periode i-1

7. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah Langkah-langkah dalam menganalisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: a. Mengklasifikasikan hasil perhitungan ​Share dan ​Growth kuadran daerah tersebut dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran. b. Mendeskripsikan

kemampuan keuangan

daerah berdasarkan tabel

klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

Tabel 3.5 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan

ix

Metode Kuadran KUADRAN

I

II

III

IV

KONDISI Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar Dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai ​share dan ​growth yang tinggi. Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pegembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (​growth) PAD tinggi. Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas, 2003

3.5

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. 2. Rasio Kemandirian adalah rasio yang menunjukan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah

ix

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Daerah yang berasal dari sumber lain, missalnya bantuan Pemerintah Pusat atau pinjaman. 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. 4. Rasio Efektifitas

adalah rasio yang menggambarkan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kinerja keuangan pemetintah daerah dikategorikan efektif apabila rasio lebih dari 1 atau 100%. 5. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio kurang dari 1 atau 100%. 6. Rasio Keserasian adalah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

ix

7. Indeks ​Share dan ​Growth a) Indeks ​share kemampuan

merupakan suatu metode perhitungan untuk melihat keuangan

daerah

dengan

melihat proporsi

dari

Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja. b) Indeks ​growth adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah antara tahun i dengan Pendapatan Asli Daerah tahu i-1. 8. Indeks Kemampuan Keuangan merupakan metode untuk melihat seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhanya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.

ix

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari

4.1.1

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan penata usahaan keuangan daerah mencakup pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam wilayah kota Kendari. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari memiliki berbagai macam asset tetap diantaranya tanah, gedung, jalan, irigasi, jaringan, peralatan, dan mesin, serta aktiva tetap lainnya. Kelembagaan Dinas

Pendapatan dan

Pengelolaan Asset Daerah

Kota

Kendariyang dibentuksesuai PeraturanDaerah No.3 tahun 2000 tentang kewenangan Kota Kendari sebagai daerah otonom, Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota serta Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan

ix

dan Pengelolaan Asset Kota Kendari dengan kedudukan sebagai berikut: a.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Kendari.

b.

Dinas Pendapatandan Pengelolaan Aset Daerah KotaKendari dipimpin seorang Kepalayang beradadibawahdan bertanggungjawab kepada Walikota Kendari. Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kendari, maka visi organisasi Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari juga tidak terlepas dari Visi Kota Kendari seperti yang dirumuskan pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2008-2012 yakni “MewujudkanKota Kendari Tahun 2020 sebagai Kota Dalam Taman yang Bertakwa, Maju, Demokratis, dan Sejahtera”. Oleh karena itu, visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari adalah: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Asset Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel. Berkaitan dengan hal

diatas, maka misi yang diemban oleh

Dinas

Pendapatandan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari dalam pencapaian visi Dinas Pendapatandan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari masa depan adalah sebagai berikut: a.

Menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

ix

b.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan PAD

c.

Meningkatkan kualitas SDM aparatpetugas pengelola pendapatan daerah

d.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait

e.

Mewujudkan penataandan penyempurnaan regulasi, sistem dan prosedur pengelolaan aset/investasi daerah.

f.

Pemberian pelayanan primada

g.

Profesional.

4.1.2

Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan pengejawantahan mekanisme kerja secara

visual sehingga tugas pokok dan fungsi setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi menjadi jelas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Kendari adalah Sebagai berikut :

ix

ix

Skema 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari

ix

4. 2

Hasil Penelitian Pada hasil penelitian ini akan diuraikan tentang kemampuan dan kemandirian

keuangan APBD Pemerintah Kota kendari, dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kota Kendari yang didasarkan pada data-data arsip dan dokumen yang telah diperoleh dari Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah, maka akan diketahui bagaimana kinerja keuangan Kota Kendari.

4.2.1

Rasio Kemandirian Rasio kemandirian merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan kontribusi sebagai sumber pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah. rasio kemandirian pemerintahan kota kendari adalah sebagai berikut: Rasio kemandirian =

Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi/Pinjaman ×100%

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Pendapatan Asli Tahu Bantuan Pola Daerah (PAD) % n (Rp) Hubungan (Rp) 2011 40.344.814.356,00 632.344.814.356,00 6,37 instruktif 2012 2013

43.593.083.896,00 57.559.630.388,46

667.130181.690,00

6,53

instruktif

817.751.030.440,00

7,03

instruktif

ix

2014

111.030.685.688,2 998.590.791.093,00 5 Rata-rata Rasio Kemandirian

11,11

instruktif

22,70

instruktif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada 4.1 diatas, rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari sebagai berikut: Tahun 2011 :

40.344.814.356,00 632.344.814.356,00

​×​ 100% = 6,37%

Tahun 2012 :

43.593.083.896,00 667.130181.690,00

​×​ 100% = 6,57%

Tahun 2013 :

57.559.630.388,46 817.751.030.440,00

​×​ 100% = 7,03%

Tahun 2014 :

111.030.685.688.25 998.590.791.093,00

× ​100%​ = ​11,11%

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa selama kurun waktu empat tahun (2011-2014), rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari mengalami peningkatan. Meskipun secara kuantitas PAD Pemerintah Kota Kendari tiap tahunnya meningkat, akan tetapi secara kualitas menurun.hal ini disebabkan oleh bantuan pemerintah pusat yang tiap tahunnya semakin besar yang tidak diimbangi dengan peningkatan PAD secara lebih proporsional. Rata-rata dari rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari adalah sebesar 22,70%. Rasio tersebut menunjukkan pola hubungan Pemeritah Kota Kendari adalah pola hubungan instruktif.

Artinya bahwa peranan pemerintah pusat dalam

memberikan bantuan kepada pemerintah daerah masih dominan. Hal ini dapat dilihat

ix

dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih berkisar antara 0-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan pemerintah pusat. Sehingga hal ini, akan memberikan penggambaran bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerahnya masih rendah, dengat kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah masih sangat tergantung pada transfer atau bantuan pemerintah pusat.

4.2.2

Rasio Derajat Desentrali Fiskal Derajat desentrali fiskal digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah

daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Perhitungan derajat desentrali fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Rasio Derajat Desentrali Fiskal =

Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah

×100%

ix

Tabel 4.2 Rasio Derajat Desentrali Fiskal Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Pendapatan Asli Total Pendapatan Pola Tahu Daerah Daerah Hubungan % n (PAD) (TPD) (Rp) (Rp) 2011 40.344.814.356,00 40.344.814.356,00 100 Sangat baik 2012 43.593.083.896,00 45.033.606.956,00 96,72 Sangat baik 2013 57.559.630.388,46 59.342.508.271,46 97,38 Sangat baik 111,030,685,688.2 112,910,595,570.2 2014 5 5 98,33 Sangat baik 218.6 Rata-rata Rasio Derajat Desentrali Fiskal 8 Sangat baik Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada 4.2 diatas, rasio derajat desentrali fiskal Pemerintah Kota Kendari sebagai berikut: ​×​ 100% = 100%

Tahun 2011 :

40.344.814.356,00 40.344.814.356,00

Tahun 2012 :

43.593.083.896,00 45.033.606.956,00

​×​ 100% = 96,72%

Tahun 2013 :

57.559.630.388,46 59.342.508.271,46

​×​ 100% = 97,38%

Tahun 2014 :

111.030.685.688.25 112,910,595,570.25

× ​100%​ = ​98,33%

Berdasarkan data dan hasil perhitungan diatas, rasio derajat desentrali fiskal Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 mengalami peningakatan setiap tahunnya dan tergolong sangat baik. Tahun 2011 rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 100%, kemudian pada tahun 2012 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.

ix

43.593.083.896,00 dan total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 45.033.606.956,00 sehingga rasio derajat desentrali fiskal sebesar 96,72%, pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 57.559.630.388,46 dan total Pendapatan Daerah Rp. 59.342.508.271,46 sehingga rasio derajat desentrali fiskal sebesar 97,38. Tahun 2014 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 111,030,685,688.25 dan Total Pendapatan Rp. 112,910,595,570.25, sehingga rasio derajat desentrali fiskal sebesar 98,33%. Jadi rata-rata rasio derajat desentrali fiskal Kota Kendari selama periode 4 tahun sebesar 218.6825%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria desentrali fiskal, tingkat derajat desentrali fiskal Pemerintah Kota Kendari dikatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan banwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung sangat besar.

4.2.3

Rasio Efektivitas Rasio efektifitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi reel daerah dan untuk mengetahui perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang ditertima. Rasio efektifitas Pemerintah Kota Kendari adalah sebagai berikut:

ix

Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang ditetapkan

2011

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Realisasi PAD PAD Dianggarkan Pola % (Rp) (Rp) Hubungan 40.344.814.356,00 57,91 Tidak efektif 69.659.150.085,00

2012

43.593.083.896,00

55.655.877.737,00

78,32

Kurang efektif

2013

57.559.630.388,46

59.104.189.222,00

97,38

Cukup efektif

2014

111.030.685.688,2 194.982.700.000,00

56,97

Tahun

5

Rata-rata Rasio Efektivitas

Tidak efektif

247,8

Sangat efektif 5

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas, Rasio Efektifitas pemerintah Kota Kendari sebagai berikut:

Tahun 2011:

40.344.814.356,00 69.659.150.085,00

​× ​100% = 57,91%

Tahun 2012 :

43.593.083.896,00 55.655.877.737,00

× ​100%​ = ​78,32%

Tahun 2013 :

57.559.630.388,46 59.104.189.222,00

× ​100% = 97,38%

Tahun 2014 :

111.030.685.688,25 194.982.700.000,00

× ​100% = 56,97%

ix

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dalam kurun waktu empat tahun rasio efektivitas pemerintah kota kendari mengalami fluktuasi. Rasio terendah adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 57,91%, hal ini disebabkan anggaran PAD lebih besar daripada PAD yang terealisasi dan rasio tertinggi pada tahun 2013 sebesar 97,38%, meskipun total PAD yang terealisasi masih lebih rendah dibanding dengan total PAD yang dianggarkan. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2014, kemampuan keuangan Pemerintah Kota Kendari dalam merealisasikan PAD yang direncanakan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kendari. Pada dasarnya didalam analisis rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Melalui perhitungan diatas dapat

digambarkan

kemampuan pemerintah daerah kota

kendari didalam

menjalankan tugasnya kurang stabil karena mengalami rasio yang naik turun. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas diatas, kinerja Pemerintah Kota Kendari dari tahun 2011-2014 belum efektif karena rasio efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen.

4.2.4

Rasio Efisiensi

ix

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yangdikeluarkan untuk memungut PAD yang diterima.

Kinerja pemerintah daerah

dalam melakukan pemungutan PAD

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kutan 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari adalah sebagai berikut:

Rasio Efisiensi =

Biaya Y ang Dikeluarkan untuk Memungut PAD Realisasi Penerimaan PAD

2011

Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Pendapatan Asli Daerah Biaya Pola % (PAD) (Rp) Hubungan (Rp) 40.344.814.356,00 88.677.887,00 0,21 Sangat efisien

2012

43.593.083.896,00

1.060.752.000,00

2,43

Sangat efisien

2013

57.559.630.388,46

2.087.445.903,00

3,62

Sangat efisien

5.895.592.325,00

5.30

Sangat efisien

7,585

Sangat efisien

Tahun

2014

111.030.685.688,2 5

Rata-Rata Rasio Efisiensi Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas, Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Kendari Sebagai berikut:

ix

Tahun 2011:

88.677.887,00 40.344.814.356,00

× 100% = 0,21%

Tahun 2012:

1.060.752.000,00 43.593.083.896,00

× 100% = 2,43%

Tahun 2013:

2.087.445.903,00 57.559.630.388,46

× 100% = 3,62%

Tahun 2014:

5.895.592.325,00 111.030.685.688,25

× 100% = 5,30%

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa presentase rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasio pendapatan yang diterima tahun anggaran 2011-2014 adalah kurang dari 1 (satu) atau 100%. Pada tahun 2011 rasio efisiensi pendapatan daerah kota kendari adalah 0,21%, tahun 2012 sebesar 2,43%, tahun 2013 sebesar 3,62%, dan pada tahun 2014 rasio efisiensi pemerintah kota kendari sebesar 5,30%. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah kota kendari di dalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien karena efisiensinya kurang dari 10 atau 100%. Artinya dengan mengeluarkan biaya yang relative sedikit, pemerintah dapat menghasilkan output yang optimal. Ini memberikan penggambaran kinerja daerah yang baik.

4.2.5

Rasio Keserasian Belanja Rasio ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang

ix

dialokasikan agar fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. 1. Rasio belanja tidak langsung Belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Rasio belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Kota Kendari dapat dilihat sebagai berikut: Rasio belanja tidak langsung = total belanja tidak langsung total belanja daerah

​x 100%

Tabel 4.5 Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Tahu Total Belanja Total Belanja Rasio Belanja n Tidak Langsung Daerah Tidak (Rp) (Rp) Langsung (%) 2011

6.003.531.906,00

17.461.596.892,00

34,38%

2012

2.918.855.048,00

21.211.346.118,00

13,76%

2013

7.133.009.894,00

21.840.159.486,00

32,56%

2014

9.974.289.393,00

27.046.638.932,00

36,87%

Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung

89,91%

Sumber:Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas, rasio belanja tidak langsung Pemerintah Kota Kendari Sebagai berikut:

ix

Tahun 2011 :

6.003.531.906,00 17.461.596.892,00

× ​100% = 34,38%

Tahun​ 2​ 012 :

2.918.855.048,00 21.211.346.118,00

× ​100%= 13,76%

Tahun 2013 :

7.133.009.894,00 21.840.159.486,00

​× 100% = 32,56%

Tahun 2014 :

9.974.289.393,00 27.045.638.932,00

× ​100% =​ ​36,87%

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan hasil perhitungan diatas, rasio belanja tidak langsung Kota Kendari dari tahun 2011 sampai 2014. Secara rinci pada awal periode yaitu tahun 2011 total belanja tidak langsung Rp. 6.003.531.906,00 dan total belanja daerah Rp. 17.461.596.892,00 sehingga presentase Rasio Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 34,38%, Sedangkan pada tahun 2012 rasio belanja tidak langsung mengalami penurunan

sebesar

20,62%.

Total

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp.

2.918.855.048,00 dan total belanja daerah Rp. 21.211.346.118,00 sehingga presentase rasio belanja tidak langsung adalah sebesar 13,76%. Pada tahun anggaran 2013 rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 18,80%. Total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah kembali naik dengan presentase 32,56% dari tahun sebelumnya dengan presentase 13,76%. Hal ini dapat dilihat dari total belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.133.009.894,00 dan total belanja daerah Rp. 21.840.159.486,00. Pada tahun 2014 rasio belanja tidak langsung kembali mengalami kenaikan

ix

sebesar 4,31%. Total belanja tidak langsung Rp. 9.974.289.393,00 dan total belanja daerah Rp. 27.046.638.932,00 sehingga presentase rasio belanja tidak langsung sebesar 36,87%. Rata-rata rasio belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Kota Kendari selama periode 4 tahun sebesar 89,91%.

2. Rasio Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintahan. Rasio belanja langsung pemerintah daerah Kota kendari dapat dilihat sebagai berikut :

Belanja langsung =

total belanja langsung total belanja daerah

​

× ​100

Tabel 4.6 Rasio Belanja Langsung APBD Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Rasio Total Belanja Total Belanja Tahu Belanja Langsung Daerah n Langsung (Rp) (Rp) (%) 2011

13.979.118.000,00

17.461.596.892,00

80,05%

2012

16.639.545.967,78

21.211.346.118,00

78,44%

2013

15.803.611.514,00

21.840.159.486,00

72,36%

2014

21.710.364.177,00

27.045.638.932,00

80,27%

Rata-rata Rasio Belanja Langsung

65,28%

ix

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas, rasio belanja langsung Pemerintah Kota Kendari Sebagai berikut:

​× 100% = 80,05%

Tahun 2011 :

13.979.118.000,00 17.461.596.892,00

Tahun 2012 :

16.639.545.967,78 21.211.346.118,00

× ​100% = 78,44%

Tahun 2013 :

15.803.611.514,00 21.840.159.486,00

× ​100% = 72,36%

Tahun 2014 :

21.710.364.177,00 27.045.638.932,00

× ​100% = 80,27%

Dari tabel dan hasil perhitungan di atas rasio belanja langsung APBD Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2011-2014, dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 total belanja langsung sebesar Rp. 13.979.118.000,00 dan total belanja daerah sebesar Rp. 17.461.596.892,00 sehingga presentase rasio belanja langsung adalah 80,05%. Pada tahun anggaran 2012 rasio belanja langsung terhadap belanja daerah mengalami penurunan sebesar 1,61%. Total belanja langsung Rp. 16.639.545.967,78 dan total belanja daerah Rp. 21.211.346.118,00 sehingga rasio belanja langsung terhadap belanja daerah adalah 78,44%. Tahun 2013 rasio belanja langsung kembali mengalamai penurunan sebesar

ix

6,08%. Total belanja langsung Rp. 15.803.611.514,00 dan total belanja daerah 21.840.159.486,00 sehingga rasio belanja langsung terhadap belanja daerah sebesar 72,36%. Pada tahun 2014 rasio belanja langsung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,91%. Total belanja langsung Rp. 21.710.364.177,00 dan total belanja daerah Rp. 27.045.638.932,00 sehingga rasio belanja langsung terhadap belanja daerah sebesar 80,27%. Rata-rata rasio belanja langsung Kota Kendari adalah sebesar 65,28% Jika dilihat dari perhitungan rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, Pemerintah Daerah Kota Kendari lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibanding belanja tidak langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Selisih antara kedua rasio tersebut adalah 24,63%, berarti bahwa pemerintah daerah kota kendari seharusnya bisa meningkatkan belanja langsung agar kualitas outputnya meningkat, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.

4.2.6

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a. Perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran ​Share dan ​Growth 1. Share

ix

Share merupakan ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah. Ukuran ini dapat dihitung dari rasio PAD terhadap total belanja daerah. Share =

PAD Total Belanaja

Tahu n

× 100%

Tabel 4.7 Share APBD Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Pendapatan Asli Daerah Total Belanja (PAD)

Nilai

2011

40.344.814.356,00

17.461.596.892,00

231,04%

2012

43.593.083.896,00

21.211.346.118,00

205,51%

2013

57.559.630.388,46

21.840.159.486,00

263,54%

2014

111.030.685.688,25

27.045.638.932,00

410,52%

Rata-rata ​Share

802,73%

Sumber: Data Diolah

2. Growth Growth merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya. Ukuran nilai ​growth dapat diukur sebagai berikut: Growth =

PADn PADn−1

​x​ ​100%

ix

Tabel 4.8 Growth APBD Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 Realisasi PAD Growth Tahun (Rp) (%) 2011

40.344.814.356,00

2012

43.593.083.896,00

108,051%

2013

57.559.630.388,46

132,038%

2014

111.030.685.688,25

192,896%

Rata-rata ​Growth

144,328%

Sumber: Data Diolah

b. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah Dari perhitungan ​Share dan ​Growth terhadap ringkasan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari tahun 2011-2012, maka diperoleh ​Share sebesar 802,73% dan ​Growth sebesar 144,32%, kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode Kuadran, Kota Kendari berada pada Kuadran I, yaitu kondisi ideal dimana PAD mengambil peran besar dalam total belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Ini berarti Pemerintah Kota Kendari telah menggali dan memanfaatkan

potensi daerah secara maksimal sehingga PAD

ix

mempunyai peran yang besar dalam APBD. 4.3

Pembahasan Pembahasan hasil penelitian ini menjelaskan mengenai analisis kinerja

keuangan dengan rasio dan ​share growth pada realisasi anggaran dan belanja daerah di Kota Kendari, dengan melihat tingkat kemandirian dan kemampuan Pemerintah Kota Kendari. 4.3.1

Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari

Ditinjau dari Analisis Rasio Keuangan dan ​Share Growth Pada APBD Dari hasil analisis data maka diperoleh presentase rasio keuangan dan ​Share Growth Pemerintah Kota Kendari dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: Tabel 4.9 Presentase Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desntralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, dan ​Share Growth Rata-R Rasio 2011 2012 2013 2014 ata Rasio 6,37 6,57 7,03 11,11 22,70 Kemandirian Raiso Derajat 100 96,72 97,38 98,33 218,68 Desentrali Fiskal Rasio 57,91 78,82 97,38 56,97 247,85 Efektifitas Rasio 0,21 2,43 3,62 5,30 7,58 Efisiensi BelanjaTida 34,38 13,76 32,56 36,87 89,91 Rasio k Langsung Keserasian Belana Belanja 80,05 78,44 72,36 80,27 65,28 Langsung

ix

231,0 4

Share Growth

205,5 1 108,0 5

263,54

410,52

802,73

132,03

192,896

144,32

Berdasarkan tingkat presentase rasio keuangan diatas diketahui bahwa kemampuan Pemerintah pemerintahan,

Kota Kendari dalam membiayai sendiri kegiatan

pembangunan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat

semakin

menunjukkan ​trend yang positif. Hal ini dapat dilihat pada presentase rasio kemandirian yang meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan pada tahun anggaran 2011 hingga tahun 2014 disebabkan karena adanya peningkatan pada pos-pos pendapatan asli daerah yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Walau tingkat presentase kemandirian Pemerintah Kota Kendari menunjukkan trend yang positif akan tetapi rata-rata rasio kemandirian dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2011-2014 yang mencapai 22,70% menginterpretasikan pola kemandirian yang masih instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian

Pemerintah

Daerah.

Pola

instruktif

tersebut

yang

membuat

ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Kendari dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

ix

Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer Pemerintah Kota Kendari yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat, pendapatan hasil pajak/non pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, transfer pemerintah propinsi, pendapatan bagi hasil pajak, dan pendapatan bagi hasil lainnya yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2011-2014. Pada dasarnya pendapatan transfer Daerah Pemerintah Kota Kendari didominasi oleh perolehan transfer Pemerintah Pusat. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Kendari memperoleh bantuan sebesar Rp. 632.344.814.356,00, kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp. 667.130181.690,00 pada tahun 2012, pada tahun 2013 mencapai Rp. 667.130181.690,00, dan pada tahun 2014 mencapai Rp. 998.590.791.093,00. Dengan jumlah tersebut, menurut kategori pola hubungan tingkat kemandirian daerah yang dituliskan oleh Halim (2001), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Kendari dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah. Rasio kemandirian yang rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah yaitu rendahnya pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan

ix

asli daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan umtuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang didalam pemungutannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima dalam bentuk dana perimbangan. Berdasarkan data pada tabel diatas, rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Kendari Tahun Anggaran 2011-2014 mengalami peningakatan setiap tahunnya dan tergolong sangat baik. Tahun 2011 rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 100%, kemudian pada tahun 2012 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 43.593.083.896,00 dan total pendapatan daerah sebesar Rp. 45.033.606.956,00 sehingga rasio derajat desentrali fiskal sebesar 96,72%, pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 57.559.630.388,46 dan total Pendapatan Daerah Rp. 59.342.508.271,46 sehingga rasio derajat desentrali FISKAL sebesar 97,38. Tahun 2014 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 111,030,685,688.25 dan total pendapatan Rp. 112,910,595,570.25, sehingga rasio derajat desentrali fiskal sebesar 98,33%. Jadi rata-rata rasio derajat desentrali fiskal Kota Kendari suelama periode 4 tahun sebesar 218.6825%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria desentrali fiskal yang dituliskan oleh Halim (2007), tingkat derajat desentrali fiskal Pemerintah Kota Kendari dikatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan banwa, tingkat kewenangan dan

ix

tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung sangat besar. Dapat dilihat pula, dalam kurun waktu empat tahun rasio efektivitas pemerintah kota kendari mengalami fluktuasi. Rasio terendah adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 57,91%, hal ini disebabkan anggaran PAD lebih besar daripada PAD yang terealisasi dan rasio tertinggi pada tahun 2013 sebesar 97,38%, meskipun total PAD yang terealisasi masih lebih rendah dibanding dengan total PAD yang dianggarkan. Sedangkan pada tahu 2014 rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar menjadi 56,97%. Hal ini disebabkan kerena adanya sumber-sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak tercapai. Jika dirata-ratakan, rata-rata rasio efektifvitas Pemerintah Kota Kendari selama periode 4 tahun adalah sebesar 247,85%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria efektivitas kinerja keuangan yang dituliskan oleh Abdul Halim (2002, Hal. 128), tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari sangat efektif karena rata-rata rasio efektifitasnya diatas 100%. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu atau 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Presentase rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun 2011-2014 adalah sebesar 0,21% untuk tahun 2011, tahun 2012 sebesar 2,43%, tahum 2013

ix

sebesar 3,62%,dan tahun 2014 sebesar5,30%. Rata-rata presentse rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari selama periode tahun 2011-2014 adalah sebesar 7,58%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria efisiensi kinerja keuangan yang dituliskan oleh Mahmudi (2010:166), tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari sangat efisiensi karena rata-rata rasio efisiensinya kurang dari 10 atau 100%. Artinya dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, Pemerintah Daerah Kota Kendari dapat menghasilkan output yang optimal. Dari tabel hasil penelitian di atas, kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tergolong cukup baik. Jika dilihat dari perhitungan rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, Pemerintah Daerah Kota Kendari lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibanding belanja tidak langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Selisih antara kedua rasio tersebut adalah 24,63%, berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Kendari seharusnya bisa meningkatkan belanja langsung agar kualitas outputnya meningkat, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik. Dari perhitungan ​Share dan ​Growth terhadap ringkasan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Kendari tahun 2011-2012, maka diperoleh Share sebesar 802,73% dan ​Growth sebesar 144,32%, kemudian dengan pemetaan

ix

kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode Kuadran, Kota Kendari berada pada Kuadran I, yaitu kondisi ideal dimana PAD mengambil peran besar dalam total belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Ini berarti Pemerintah Kota Kendari telah menggali dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal sehingga PAD mempunyai peran yang besar dalam APBD.

ix

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa, rata-rata kinerja keuangan daerah yang belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan setiap tahun mengalami ​trend yang positif dan trend yang negatif. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Kendari masih kurang mampu dalam menciptakan kemandirian dan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini dapat dijelaskan dari hasil penelitian yang mengguanakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio kemandirian, rasio derajat desentrali fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, serta dengan analisis kemampuan keuangan daerah.

5.2

Saran Adapun saran yang diajukan oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan

tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Kendari seharusnya mengurangi tingkat ketergantungan daerah, terutama untuk bantuan dari pemerintah pusat dengan cara lebih

ix

meningkatkan pengelolaan terhadap potensi daerah karena tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat. 2. Pemerintah Kota Kendari lebih memprioritaskan pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja langsung sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyrakat. 3. Pemerintah Kota Kendari seharusnya dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih lengkap dan lebih terinci sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat mudah dipahami dan dapat lebih memudahkan pengambilan data bagi penelitian selanjutnya.

ix

DAFTAR PUSTAKA Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). “​Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009”. ​Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung. BAPPENAS. 2003. ​Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Bisma, I Dewa Gede & Hery Susanto. (2010). ​“Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007”. ​Jurnal. Gane Ç Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram. Bastian, Indra.2006. ​Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halim, Abdul. (2007). ​Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). ​Akuntansi Keuangan Daerah- Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Harahap, Sofyan Syafri. (2011). ​Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). ​Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Kuncoro, Mudrajad. (2009). ​Metode Riset Untuk Bisnis da Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Mahmudi. (2010). ​Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik,Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha.

ix

(2011).​Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE. Martani, Dwi. (2011). PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Revisi 2013. Departemen Akuntansi FE UI. Diakses dari http://staff.blog.ui.ac.id/martani p​ada 8 September 2014 jam 10.30 WIB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang ​Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Sarwono, Jonathan. (2006). ​Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Ulum, Ihyahul. (2009). ​Audit Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 30 ​Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik.