ANALISIS KEMAMPUAN UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN TRAKTAT LISBON SKRIPSI

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS KEMAMPUAN UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN TRAKTAT LISBON

SKRIPSI

DAMIANAGATAYUVENS 0806341671

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL DEPOK JUNI 2012

Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS KEMAMPUAN UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN TRAKTAT LISBON

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

DAMIANAGATAYUVENS 0806341671

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL DEPOK JUNI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah basil karya saya sendiri, lan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

Damianagatayuvens

NPM

0806341§]1

r>r:.. . . . . . . ·

Tanda Tangan

5 Juli 2012

Tanggal

iii


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh Nama

: Damianagatayuvens

NPM

: 0806341671

Program Studi

: Ilrnu Hukum

Judul Skripsi

: Analisis Kemampuan Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional untuk Mengikatkan Diri dengan Pihak Ketiga berdasarkan Trakta.t Lisbon 2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

. DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. Pembimbing : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. Penguji

: Prof. Dr. R.D. Sidik Suraputra, S.H.

Penguji

: Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.

(.....................)

Penguji

: Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

(.....................)

Penguji

: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

(.....................)

Penguji

:AdolfWarouw, S.H., LL.M.

(.....................)

Penguji

: Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M

(.....

PeGguji

:Melda Kamil A.riadno, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditempatkan di

:Depok

Tar.ggal

: 5 Juli 2012

(. . .l"'j"'""/

iv


KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis sembahkan kepada Tuhan untuk segala berkat yang telah diberikan kepada Penulis sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kemampuan

Uni

Eropa

Sebagai

Organisasi

Internasional

Untuk

Mengikatkan Diri Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Traktat Lisbon,” dapat terselesaikan. Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini: 1. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran untuk membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini; 2. Bang Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan suntikan semangat melalui tiap tantangan yang diberikan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini; 3. Bang Abdul Salam, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademis yang selalu mempercayai kemampuan Penulis untuk terus berkembang; 4. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya tim pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional, dan terutama kepada Mbak Tiurma Pitta atas bantuannya untuk menyibak kabut masa depan; 5. Keluarga Penulis, terutama orang tua Penulis yang tidak pernah alpa melantunkan doa bagi Penulis, serta kepada kakak Penulis, yang selalu menjadi panutan bagi Penulis; 6. Keluarga besar ILDS, Najmu Laila, Fadillah Isnan, Kartini Laras Makmur, Rangga Sujud Widigda, Liza Farihah, Della Sri Wahyuni, Agung Sudrajat, dan M. Yahdi Salampessy, yang selalu menjadi inspirator bagi Penulis untuk terus mengembangkan diri. Kepada Mia Mentari, Varida Mega, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Fitri Amelina, yang membantu Penulis dalam mendewasakan pikiran. Sorry for being such a bad mentor;

v Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

7. Teman-teman dekat Penulis selama proses kuliah, yaitu Ferli Aulia Rahman, Supriyanto Ginting, Farah Devi, Gede Aditya, dan Margaretha Quina, yang tidak pernah lari dari kekurang warasan Penulis; 8. Teman-teman seperjuangan PK VI 2008, yang begitu berwarna dan luar biasa; 9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Depok, 22 Juni 2012

Penulis

vi Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

HALAMA.PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang hertanda tangan di bawah ini: Nama

: Damianagatayuvcns

NPM

: 0806341671

Program Studi: llrnu Hukurn Fakultas

: Hukum

J nis

:Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusice Royalty-

Free Right) atas karya ilmiah saya yang beijudul : "Analisis Kemampuan Uni rop Mengikatkan Diri Deng&n Pihak Ketiga Berdasarkan Traktat Lisbon 2007" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universita'i

Indonesia

berhak

menyimpan,

'

mengalihmedia!formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, da.,memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pe:nulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya. Dibuat di

:Depok

Pada tanggal

: 5 Juli 2012

{yJlm,

'.

(Damianagatayuvens)

vii Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

ABSTRAK Nama : Damianagatayuvens Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Analisis Kemampuan Uni Eropa Sebagai Organisasi Internasional Untuk Mengikatkan Diri Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Traktat Lisbon Berdasarkan Traktat Lisbon 2007, Uni Eropa adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum sehingga dapat melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain, misalnya menjadi anggota dalam organisasi internasional. Dalam hubungannya dengan negara anggota, Uni Eropa memiliki tiga jenis kewenangan, yaitu kewenangan eksklusif (pajak, kompetisi dalam pasar internal, kebijakan moneter, konservasi bagi sumber daya hayati kelautan, dan kebijakan iklan bersama), kewenangan bersama (pasar bersama, kebijakan sosial, kohesi ekonomi, sosial, dan teritorial, agrikultur dan perikanan, lingkungan, perlindungan konsumen, transportasi, jaringan transEropa, energi, kebebasan, keamanan, dan keadilan, dan kesehatan publik), dan kewenangan untuk memberikan bantuan (perlindungan dan pengembangan kesehatan manusia, industri, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerja sama administratif). Dalam proses untuk menjadi anggota dari organisasi internasional, maka harus ada kesepakatan dari tiga organ legislatif Uni Eropa, yaitu Council, Commission, dan European Parliament. Council merupakan organ yang memberikan izin untuk memulai negosiasi, melakukan penandatanganan, dan juga untuk menyatakan keterikatan Uni Eropa terhadap pihak ketiga. Commission merupakan organ yang memiliki wewenang untuk membuat proposal untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dan European Parliament merupakan organ yang memberikan masukan terhadap proses pengikatan diri Uni Eropa terhadap pihak ketiga. Kata kunci: Organisasi internasional, Uni Eropa, personalitas hukum, pengikatan diri, Traktat Lisbon 2007

viii Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

ABSTRACT Name : Damianagatayuvens Study Program : Law Title : Analysis of European Union’s Power as an International Organization to Bind Itself Upon the Third Party Based on Lisbon Treaty 2007 Based on Lisbon Treaty 2007, European Union is an international organization that has legal personality which enable European Union to communicate and operate with other subject of international law, including to become a member of international organization. In relation with its member states, European Union has three competences, which are exlusive comptenece (customs union, competition rules of the internal market, monetary policy, conservation of marine biological resources, and common commercial policy), share competence (internal market, social policy economic, social and territorial cohesion, agriculture and fisheries, encivornemt, consumer protection, transport, trans-European networks, enegry, area of freedom, security and justice, and common safety concerns in public health matters), and competence to support (protection and improvement of human health, industry, culture, tourism, education, vocational training, youth and sport, civil protection, and administrative cooperation). To become a member of international organization, there should be an agreement from three legislative bodies of European Union, which are Council, Commission and European Parliament. Council is an organ which authorise the opening of negotiations, authorise the signing of agreements and conclude them. Commission is an organ that submit a recommendations to open a negotiations, and European Parliament is an organ that deliver its opinion regarding a binding process of European Union upon the third party. Key words: International organization, European Union, legal personality, binding process, Lisbon Treaty 2007

ix Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ................................................................................... HALAMAN JUDUL ...................................................................................... HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................ HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....................... ABSTRAK .................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1.2 Pokok Permasalahan ........................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................. 1.4 Kerangka Konsepsional ....................................................................... 1.5 Metode Penelitian ................................................................................ 1.6 Sistematika Penulisan ..........................................................................

i ii iii iv v vii viii x 1 1 5 5 6 7 8

2. UNI EROPA DAN PERKEMBANGANNYA ....................................... 2.1 Pembentukan Uni Eropa ................................................................... 2.2 Perkembangan Uni Eropa ................................................................... 2.3 Kedudukan Uni Eropa Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional ........................................................................... 2.3.1 Ciri-Ciri Organisasi Internasional dan Uni Eropa .................... 2.3.1.1 Perjanjian Internasional Sebagai Dasar Pembentukan 2.3.1.2 Tebentuknya Entitas Hukum Baru dan Memiliki Paling Tidak Satu Organ yang Dapat Bertindak Tanpa Persetujuan dari Entitas Utamanya ................... 2.3.1.3 Organisasi Dibentuk Berdasarkan Hukum Internasional ............................................................... 2.3.2 Bentuk Organisasi Internasional .............................................. 2.3.2.1 Organisasi Internasional Publik dan Organisasi Internasional Privat .................................... 2.3.2.2 Organisasi Internasional Universal dan Organisasi Internasional Tertutup ................................ 2.3.2.3 Organisasi Internasional yang Bersifat Supranasional dan Organisasi Internasional yang Bersifat Tidak Supranasional ............................. 2.3.2.4 Organisasi Internasional yang Bersifat Umum dan Organisasi Internasional yang Bersifat Khusus ..........................................................

10 13 20 26 26 26 27 29 29 30 31 32 33

3. STRUKTUR DAN KEWENANGAN UNI EROPA .............................. 35 3.1 Personalitas Hukum Uni Eropa .......................................................... 35 3.1.1 Personalitas Hukum Uni Eropa Berdasarkan Traktat Lisbon 2007 .............................................. 37 3.1.2 Personalitas Hukum Uni Eropa

x Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

Berdasarkan Hukum Internasional ............................................ 3.1.3 Personalitas Hukum Uni Eropa Berdasarkan Praktek ............... 3.1.3.1 Treaty-making Power ................................................ 3.1.3.2 Active and Passive Right of Legation .......................... 3.2 Struktur Uni Eropa ............................................................................. 3.2.1 European Parliament ............................................................... 3.2.2 European Council ...................................................................... 3.2.3 Council of the European Union ................................................. 3.2.4 European Commission ............................................................... 3.2.5 The Court of Justice of the European Union ............................. 3.2.6 European Central Bank ............................................................. 3.2.7 European Court of Auditors ...................................................... 3.3 Kewenangan Uni Eropa ...................................................................... 3.3.1 Kompetensi Eksklusif Uni Eropa .............................................. 3.3.2 Kompetensi Bersama ............................................................... 3.3.3 Kompetensi Negara Anggota ...................................................

38 40 40 40 41 41 43 44 46 49 51 53 54 57 57 58

4. PENGIKATAN UNI EROPA TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN TRAKTAT LISBON 2007 ....................................... 59 4.1 Cara Uni Eropa Mengikatkan Diri Dengan Pihak Ketiga .................. 67 4.1.1 Tahap Negosiasi ........................................................................ 67 4.1.2 Tahap Pengikatan Diri ............................................................... 68 4.1.3 Tahap Implementasi ................................................................... 69 4.2 Pengikatan Diri Uni Eropa Terhadap Pihak Ketiga ........................... 69 4.2.1 Keanggotaan Uni Eropa Dalam IRENA .................................... 70 4.2.1.1 Tahap Negosiasi Statute of IRENA ........................... 71 4.2.1.2 Tahap Pengikatan Diri Terhadap Statute of IRENA .... 73 4.2.1.3 Tahap Implementasi Statute of IRENA ...................... 74 4.3 Kesimpulan ......................................................................................... 76 5. SIMPULAN ............................................................................................... 77 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 80

xi Analisis kemampuan..., Damianagatayuvens, FH UI, 2012

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Masyarakat membentuk negara untuk memenuhi kebutuhan mereka yang

tidak

dapat

dipenuhi

secara

individual.

1

Kendatipun

demikian,

dalam

perkembangannya, negara pun acap kali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan setiap individu yang ada di dalam wilayahnya karena adanya keterbatasan sumber daya. 2 Hal ini yang kemudian memicu terjadinya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. 3 Pada awalnya, kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara hanyalah bersifat bilateral melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama,4 namun dengan semakin banyaknya hubungan bilateral yang terjadi dan semakin 1

Manusia telah mencapai suatu titik tekanan hambatan yang mengganggu keberadaan mereka dalam keadaan alami, mengalahkan pelbagai kekuatan yang dapat digunakan oleh setiap individu untuk bertahan dalam keadaan itu. Maka, keadaan primitif itu tidak dapat tetap dipertahankan dan makhluk manusia akan hancur seandainya tidak mengubah cara hidupnya. Manusia harus memilih antara tetap bebas, tidak saling bergantung namun mati, dan bersatu untuk bertahan hidup dengan membangun masyarakat politis (societé civile). Lihat, Jean-Jacques Rousseau, Kontrak Sosial [Du Contract Social], diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Cet. Ke-2, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010), halaman 17. 2

Pada dasarnya kebutuhan manusia tidak lah terbatas, mulai dari kebutuhan yang bersifat penting, meliputi sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan yang bersifat kurang penting. Hal ini menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi, distribusi dan konsumsi menjadi begitu penting. Hal yang selanjutnya menjadi perhatian adalah adanya keterbatasan dari jumlah alat-alat pemuas kebutuhan, dimana kondisi ini menjadi semakin diperparah dengan adanya perbedaan sumber daya alam dari setiap negara sehingga kemampuan setiap negara dalam memenuhi kebutuhannya menjadi berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan pilihan yang logis untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Lihat, David C. Colander, Macroeconomics, Ed. Ke-5, (New York: McGrew Hill, 2004), halaman 5. 3

Barry Buzan, “From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School,” International Organization (Volume 47, No. 3, Summer 1993), halaman 331. 4

Sumaryo Suryokusumo (a), Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: Tatanusa, 2007), halaman 1.

Universitas Indonesia


2

berkembangnya kebutuhan, maka negara melakukan perluasan kerja sama, yaitu dengan

membentuk

perkumpulan

antar

negara-negara

guna

memenuhi

kepentingan bersama.5 Kerja sama yang diselenggarakan oleh negara-negara dalam bentuk perkumpulan dengan tujuan yang tertentu ini, kali pertama dibentuk oleh negaranegara Eropa untuk mengatur hubungan pelayaran melalui sungai, yaitu Central Commission fo the Navigation of the Rhine dan Danube Commision, yang kemudian dikembangkan untuk sungai-sungai lain di Eropa Tengah dan Barat.6 Bermula dari pengaturan mengenai penggunaan sungai, bentuk kerja sama secara multilateral ini berkembang mengikuti kebutuhan spesifik dari negara-negara, 7 sehingga kewenangan yang dimiliki oleh tiap perkumpulan yang berbentuk organisasi

menjadi

bervariasi,

bergantung

pada

kesepakatan

dalam

pembentukannya yang dituangkan dalam konstitusinya.8 Konstitusi dari organisasi internasional tidak mengikuti pola yang persis sama dengan konstitusi di negara modern.9 Terdapat kesamaan yang signifikan di dalamnya, yaitu adanya organ-organ di dalam organisasi internasional yang dapat diklasifikasikan menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada negara 5

Ibid., halaman 2.

6

Philippe Sands dan Pierre Klein, Bowett‟s Law of International Institutions, Ed. Ke-5, (London: Sweet & Maxwell, 2001), halaman 6-7. 7

Perkembangan organisasi yang beranggotakan negara secara internasional dipengaruhi oleh perkembangan organisasi non-pemerintah secara internasional, seperti Palang Merah Internasional (dibentuk pada tahun 1863) serta Asosiasi Hukum Internasional (dibentuk pada tahun 1873). Adanya pelbagai organisasi non-pemerintah secara internasional menunjukkan adanya ketertarikan dari masyarakat secara internasional pada isu-isu spesifik dan menunjukkan pula adanya kesadaran bahwa kerja sama harus dilakukan secara internasional agar dapat berjalan dengan efektif. Malcolm N. Shaw, International Law, Ed. Ke-6, (New York: Cambridge University Press, 2008), halaman 1283. 8

J.G. Starke, An Introduction to International Law, Ed. Ke-4, (London: Butterworth & Co., 1958), halaman 408. Konstitusi di dalam tulisan ini diartikan sebagai dokumen yang berisi aturan dalam menjalankan organsasi (...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization). Lihat, Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Ed. Ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997), halaman 3. 9

Isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembagalembaga negara dengan warga negara. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), halaman 23-24.



3

modern, meskipun fungsi eksekutif dalam organisasi internasional tidak memiliki organ eksekutif yang memiliki kewenangan terhadap anggotanya sebagaimana yang dimiliki oleh Pemerintah pada negara modern. Kekuasaan ini dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan pada pelbagai organisasi internasional.10 Ditinjau dari segi keanggotaannya, secara umum organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organisasi internasional yang beranggotakan negara dan organisasi internasional yang anggotanya bukan negara (organisasi

internasional

privat).

Bagi

organisasi

internasional

yang

beranggotakan negara (untuk selanjutnya disebut organisasi internasional), pembedaan biasanya dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip yang dianut oleh masing-masing organisasi untuk menentukan keanggotaannya, yaitu prinsip universalitas,11 prinsip kedekatan wilayah,12 dan prinsip selektivitas.13 Pada kasus Uni Eropa, pembentukannya dapat dikarakterisasikan ke dalam dua elemen, yaitu adanya pasar bersama antar negara anggotanya, dan adanya upaya menuju integrasi secara politik.14 Awal integrasi Eropa diawali lebih dari 50 tahun yang lalu dengan memfokuskan pada pembentukan pasar bersama yang pada awalnya diwujudkan dalam perjanjian bersama Eropa untuk kali pertamanya, yaitu dengan menciptakan European Coal and Steel Community (ECSC)15 pada tahun 1952. 16 Perkembangan Uni Eropa dilanjutkan dengan adanya perjanjian 10

Starke, ... Introduction to International Law, halaman 409.

11

Keanggotaan berdasarkan prinsip universalitas didasarkan pada persamaan kedaulatan negara, tanpa membedakan besar kecilnya negara. Contoh dari organisasi yang menganut prinsip ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lihat, Suryokusumo (a), Pengantar Hukum Organisasi...., halaman 50-51. 12

Berdasarkan prinsip kedekatan wilayah, anggota dari suatu organisasi internasional hanya dibatasi pada negara-negara di wilayah tertentu seperti Asia Tenggara (ASEAN), Afrika (Organization of African Unity) dan sebagainya. Lihat, ibid., halaman 52-53. 13

Keanggotaan bagi organisasi internasional yang menganut prinsip selektivitas dilihat dari latar belakang persamaan agama, budaya, etnis, pengalaman sejarah atau pun kesamaan lainnya. Contoh organisasi internasional yang menganut prinsip ini adalah Uni Eropa. Lihat, ibid, halaman 51-52. 14

Jürgen Schwarze, “The Development of the European Union from a Common Market to a Political Union,” Ritsumeikan Law Review, halaman 91. 15

Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC Treaty), 1951.

16

Perjanjian ini ditandatangani oleh enam negara, yaitu Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda pada tanggal 18 April 1951 di Paris, dan mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1952.



4

untuk mengadakan European Economic Community (EEC) 17 dan European Atomic Energy (EURATOM) 18 pada tahun 1957. 19 Pada tahun 1967, intitusiinstitusi dalam EEC, ECSC, dan EURATOM dileburkan menjadi sebuah kesatuan institusi, 20 yang terdiri dari European Commission, European Council, dan European Parliament. Setelah berselang 19 tahun, tepatnya pada tahun 1986, The Single European Act21 ditandatangani untuk menciptakan pasar bersama dimana orang, barang, modal, dan jasa dapat beredar secara bebas di dalam European Community. 22 Pada tahun 1992, dengan ditandatanganinya Maastricht Treaty 1992,23 maka terciptalah Uni Eropa dan terbentuklah kerja sama jenis baru antar negara anggota, yaitu mengenai pertahanan dan keamanan dalam negeri. Perkembangan Uni Eropa yang seolah semakin menjadi sebuah entitas diteguhkan dengan adanya keinginan dari para pemimpin Uni Eropa untuk membentuk konstitusi bagi Uni Eropa,24 yaitu pada tahun 2004, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyintesiskan perjanjian-perjanjian terkait dengan Uni Eropa sebelumnya ke dalam sebuah perjanjian saja. 25 Sayangnya, dalam proses

ratifikasi

yang

dilakukan,

26

Perancis

dan

Belanda

menolak

17

Treaty establishing the European Economic Community (EEC Treaty), 1957.

18

Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM), 1957.

19

Perjanjian ini ditandatangi oleh 6 (enam) negara, yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxemburg, dan Belanda, pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. 20

Merger Treaty (Brussels Treaty), 1967.

21

The Single European Act (SEA) 1986, merevisi ketentuan di dalam Perjanjian Roma untuk menambahkan momentum bagi integrasi Eropa dan untuk menyempurnakan pasar bersama. 22

The Single European Act 1986, Section II, Subsection I.

23

Treaty on European Union (TEU), 1992.

24

The Treaty Establishing a Constitution for Europe, 2004.

25

“A Constitution for Europe,” http://europa.eu/scadplus/constitution/introduction_en.htm, diunduh 2 Mei 2012. 26

The Treaty Establishing a Constitution for Europe baru dapat berlaku jika telah disetujui oleh seluruh anggota Uni Eropa (pada saat itu adalah 25 negara).



5

diberlakukannya “konstitusi Uni Eropa” melalui mekanisme referendum. 27 Hal ini menyebabkan para pemimpin Uni Eropa merefleksikan apa yang telah terjadi dan mencoba untuk melihat apa yang harus dilakukan demi memajukan Uni Eropa. Akhirnya, pada tahun 2007 ditandatangani lah sebuah perjanjian baru bagi Uni Eropa yang dikenal sebagai Traktat Lisbon 2007. Traktat ini membawa dampak bagi struktur organ dalam Uni Eropa dan juga bagi kewenangan bagi organ-organ di dalam Uni Eropa itu sendiri. Dengan adanya ikatan sejarah yang kuat dan adanya keinginan untuk menyatukan Eropa, Uni Eropa juga memiliki level perkembangan yang berbeda dengan organisasi internasional yang lain; Uni Eropa berkembang dengan sangat cepat. 28 Perkembangan ini menyebabkan kedudukan Uni Eropa di mata hukum internasional menjadi begitu unik. Oleh sebab itu, Penulis memilih judul “Analisis Kemampuan Uni Eropa Sebagai Organisasi Internasional Untuk Mengikatkan Diri Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Traktat Lisbon 2007.” 1.2

POKOK PERMASALAHAN Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah

sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan Uni Eropa sebagai organisasi internasional ditinjau dari hukum internasional? 2. Bagaimanakah struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh Uni Eropa berdasarkan Traktat Lisbon 2007? 3. Bagaimanakah proses untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007? 1.3

TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

27

“EU Constitution: Where Member States Stand,” http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 3954327.stm, diunduh 14 Juni 2012. 28

Faisal Nurdin Idris, “Understanding the Interplay between the European Integration and Political and Policymaking Process,” Jurnal Kajian Wilayah (Volume 1, Nomor 2, 2010), halaman 278.



6

1. Menjelaskan kedudukan Uni Eropa sebagai organisasi internasional ditinjau dari hukum internasional. 2. Menjelaskan struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh Uni Eropa berdasarkan Traktat Lisbon 2007. 3. Menjelaskan proses untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007. 1.4

KERANGKA KONSEPSIONAL

1. Negara Negara adalah subjek hukum internasional yang terpenuh.29 Sebuah subjek hukum baru dapat dikatakan sebagai negara ketika sudah memenuhi empat kualifikasi, yaitu: a) adanya populasi yang permanen; b) adanya wilayah yang jelas; c) pemerintah yang berdaulat; dan d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.30 2. Organisasi Internasional Organisasi internasional 31 merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.32 29

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Ed. Ke-2, (Bandung: Alumni, 2003), halaman 98. 30

Montevideo Convention on Rights and Duties of States, Pasal 1.

31

Organisasi internasional mempunyai pengertian ganda, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Organisasi internasional dalam arti luas digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat, sedangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya merujuk pada setiap organisasi internasional yang bersifat publik. Lihat, J. Pareira Mandalangi, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Buku I: Suatu Modus Pengantar, (Bandung: Binacipta, 1986), halaman 1. Dalam tulisan ini, pengertian organisasi internasional yang dimaksud adalah organisasi internasional dalam arti sempit. 32

Suryokusumo (a), Pengantar Hukum Organisasi...., halaman 1. Bandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Schemers dan Blokker „International organizations are defined as forms of cooperation founded on an international agreement usually creating a newlegal person having at least one organ with a will of its own, established under international law.” Lihat, Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, International Institutional Law, Ed. Ke-4, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), halaman 26.



7

3. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional adalah perjanjian tertulis yang dibentuk antara negara dengan organisasi internasional atau pun antar organisasi internasional, dan diatur oleh hukum internasional.33 1.5

METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kemampuan yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam mengikatkan dirinya terhadap pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007. 2. Tipologi Penelitian Dilihat dari tipologinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dengan sifat penelitiannya adalah kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, memperkuat teori-teori lama, atau untuk menyusun teori-teori baru.

34

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

kemampuan yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam mengikatkan dirinya terhadap pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007. 3. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, yang dalam penelitian ini adalah pelbagai buku, artikel, media massa, makalah serta jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang tengah dibahas.

33

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986. Pasal 1. 34

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), halaman 10.



8

4. Jenis Bahan Hukum Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh diantaranya adalah Traktat Lisbon 2007, Perjanjian Maastricht, serta pelbagai perjanjian internasional lain yang mengatur perihal Uni Eropa. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum, yang dalam hal ini adalah buku, artikel, makalah, serta jurnal hukum dan media internet. 5. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka untuk membantu menganalisis kemampuan yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam mengikatkan dirinya terhadap pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007. 6. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini mencoba untuk membangun atau menghasilkan sebuah teori dari bawah (induktif. Peneliti

mengumpulkan

data/informasi,

kemudian

mengklasifikasi

data

berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas realitas/gejala yang terjadi.35 1.6

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan dipaparkan untuk memberikan suatu gambaran dan

arahan terhadap penulisan untuk mewujudkan suatu pokok pemikiran yang utuh, sistematis, dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistematika

35

John W. Creswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach, (Sage Publication. Inc., 1994), halaman 5.



9

penulisan dibuat secara berurutan sehingga dapat terbentuk korelasi antar bab dalam tulisan ini. Tulisan ini dituangkan dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan dari tulisan ini adalah: BAB 1

membahas pendahuluan yang terdiri dari enam sub-bab yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka

konsepsional,

metode

penelitian,

dan

sistematika

penulisan yang mengarahkan pembaca untuk memahami tulisan ini secara mendalam. BAB 2

membahas mengenai sejarah pembentukan Uni Eropa dan perkembangannya hingga diberlakukannya Traktat Lisbon 2007, serta menjelaskan mengenai kedudukan Uni Eropa di dalam hukum internasional.

BAB 3

membahas mengenai struktur dan kewenangan Uni Eropa setelah diberlakukannya Traktat Lisbon 2007.

BAB 4

menganalisis mengenai proses untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007, khususnya dalam hal menjadi anggota dari sebuah organisasi internasional.

BAB 5

adalah bab penutup dari tulisan ini dimana penulis memberikan simpulan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam mengikatkan dirinya terhadap pihak ketiga berdasarkan Traktat Lisbon 2007.



10

BAB 2 UNI EROPA DAN PERKEMBANGANNYA Perkembangan yang signifikan bagi organisasi internasional terjadi pada tahun 1919 dan pada Perjanjian Versailles36 yang mengakhiri Perang Dunia I.37 Pada tanggal 8 Januari 1918, Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson menyampaikan pidatonya mengenai empat belas poin untuk dapat mencapai perdamaian dunia.38 Poin terakhir dari empat belas poin yang disampaikan oleh Wilson merupakan landasan bagi terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. 36

Perjanjian Versailles mengakhiri peperangan antara Jerman dan Pihak Sekutu. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919, dan didaftarkan di Sekretariat Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 Oktober 1919. 37

Perang Dunia I adalah peperangan yang berpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 dan berakhir pada tanggal 11 November 1918. Perang Dunia I mempertemukan dua alinasi kekuatan militer, yaitu Triple Entente (Inggris, Perancis, dan Russia) dan Triple Alliance (Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia). Perang Dunia I dimulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria dibunuh oleh anggota kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. 38

Keempat belas poin yang disampaikan oleh Woodrow Wilson adalah sebagai berikut: Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. II. Absolute freedom of navigation upon the seas, outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of international covenants. III. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance. IV. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety. V. A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined. VI. The evacuation of all Russian territory and such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the best and freest cooperation of the other nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own choosing; and, more than a welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment I.



11

Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional pertama yang dirancang untuk tidak hanya mengurus kerja sama antar negara yang bidangnya tidak terlalu politis,39 seperti transportasi dan komunikasi, namun juga mengurus masalah yang sarat dengan politik, khususnya mengenai kedamaian dan penciptaan sistem mengenai keamanan bersama. 40 Meskipun demikian, Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan dalam mencegah terjadinya perang.41 accorded Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of their good will, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy. VII. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored, without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single act will serve as this will serve to restore confidence among the nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of international law is forever impaired. VIII.All French territory should be freed and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matter of Alsace-Lorraine, which has unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all. IX. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality. X. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity to autonomous development. XI. Rumania, Serbia, and Montenegro should be evacuated; occupied territories restored; Serbia accorded free and secure access to the sea; and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality; and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into. XII. The turkish portion of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardanelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees. XIII.An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, and whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant. XIV. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike. Lihat, “President Woodrow Wilson‟s Fourteen Points,” http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ wilson14.asp, diunduh 24 Mei 2012. 39

Pada awal pembentukan organisasi internasional, bidang yang ditangani biasanya transportasi dan komunikasi, sebagaimana ditunjukkan dalam pembentukan Rhine Commission dan Danube Commission. Lihat, Jan Klabbers (a), An Introduction to International Institutional Law, (New York: Cambridge University Press, 2002), halaman 18-19. 40

The Convenant of The League of Nations, Pasal 10.

41

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II, yaitu: 1) lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh Liga; 2)



12

Pecahnya Perang Dunia II 42 telah membawa dampak yang sangat luar biasa: matinya puluhan juta orang baik sipil maupun militer, 43 hancurnya perekonomian dunia, dan rusaknya peradaban.44 Di sisi lain, Perang Dunia II telah membawa dunia kepada babak baru dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia, yaitu dengan cara kerja sama. Diawali dengan adanya Inter-Allied Declaration dan dilanjutkan dengan Atlantic Charter dan Declaration by United Nations, gambaran mengenai metode penjagaan perdamaian dunia mulai terlihat, hingga akhirnya pada tanggal 25 April 1945, 50 delegasi negara bertemu di San Francisco untuk menghadiri United Nations Conference on International Organization guna menyusun United Nations Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). Piagam ini ditandatangai pada tanggal 26 Juni 1945 oleh 50 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa baru lahir pada tanggal 24 Oktober 1945

sulitnya proses pengambilan keputusan; 3) tidak dipatuhinya aturan Liga oleh anggotanya sendiri; dan 4) kemudahan untuk keluar dari keanggotaan Liga. Kombinasi dari keempat faktor ini lah yang menyebabkan kegagalan bagi Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II. Lihat, “Leagues of Nations Failures,” http://www.historylearningsite.co.uk/league_nations _failures.htm, diunduh 24 Mei 2012. Lihat juga, “The Failure of the League of Nations and the Beginnings of the UN,” http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb pearsonhighered /samplechapter/1408237660.pdf, diunduh 24 Mei 2012. Lihat juga, A. LeRoy Bennett, International Organizations: Principles and Issues, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977), halaman 26-31. 42

Perang Dunia II adalah konflik milter global yang terjadi mulai dari 1 September 1939, ketika Jerman menginvasi Polandia, dan berakhir pada2 September 1945, ketika Jepang menandatangani dokumen Japanese Instrument of Surrender di atas kapal USS Missouri, yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi militer, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Alasan utama yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II adalah permasalahan ekonomi. Jerman, Italia, dan Jepang percaya bahwa telah terjadi penguasaan kekayaan dunia yang tidak merata, khususnya terkait dengan bahan mentah dan pasar, sehingga menyebabkan mereka untuk mulai melakukan invasi ke negara lain demi mendapatkan bahan mentah dan pasar. Lihat, “World War II,” http://www.u-s-history.com/pages/h1661.html, diunduh 24 Mei 2012. 43

Jumlah orang yang mati saat Perang Dunia II diperkirakan mencapai 63.185.500 orang, yang berasal dari pelbagai negara, dan belum termasuk Indonesia. Lihat, “World War 2 Casuality Statistics,” http://www.secondworldwarhistory.com/world-war-2-statistics.asp, diunduh 24 Mei 2012. 44

Sebagai akibat dari Perang Dunia II, kota-kota di Jerman mengalami kehancuran parah akibat pengeboman. Hal yang sama juga dialami oleh Jepang dan Inggris. Sementara Perancis harus mengembalikan stabilitas akibat pendudukan Nazi. Hal ini menjadikan Inggris dan Perancis tidak lagi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di lain pihak Russia kehilangan banyak sekali warganya dan mengalami kehancuran parah pada bagian barat daerahnya. Lihat, “Effects of World War II,” http://www2.sunysuffolk.edu/westn/ effectww2.html, diunduh 24 Mei 2012.



13

ketika Piagamnya telah diratifikasi oleh Cina, Perancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat dan oleh sebagian besar negara yang turut menandatanganinya.45 2.1

PEMBENTUKAN UNI EROPA Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, ancaman terhadap adanya

Perang Dunia III, antara Barat dan Timur, segera mencuat,46 yang menyebabkan terbelahnya Eropa menjadi dua kubu. Kebuntuan politik dan permasalahan ekonomi 47 menjadi landasan dilakukannya kerja sama 48 antar negara-negara Eropa.49 Pada tanggal 9 Mei 1950, langkah awal dalam pembentukan Uni Eropa50

45

“History of the United Nations,” http://www.un.org/en/aboutun/history/, diunduh 24 Mei

2012. 46

Meskipun selama Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet bekerja sama untuk melawan Blok Poros yang dimotori oleh Jerman, Italia, dan Jepang, namun ada ketegangan di dalam hubungan mereka –hal ini bahkan terlihat saat Konferensi Tehran (1943) dimana terjadi perbenturan antara Stalin dan Chruchill mengenai kendali Stalin terhadap negara-negara Eropa Timur; namun „Big Three‟, khususnya Presiden Roosevelt, tahu bahwa mereka harus tetap bersatu setidaknya sampai perang berakhir, sehingga mereka pada akhirnya menghilangkan perbedaan yang ada. Setelah Perang Dunia II berakhir dan tidak ada lagi musuh bersama, maka mereka akhirnya berubah menjadi musuh. Hal ini dikarenakan Amerika telah lama menyimpan kekhawatirannya terhadap komunisme di Soviet dan juga terhadap pimpinan Rusia, Joseph Stalin, seorang tiran dan kejam dalam memerintah negaranya. Sebaliknya, Uni Soviet membenci Amerika Serikat karena penolakannya selama untuk memperlakukan Uni Soviet sebagai bagian dari komunitas internasional, dan juga karena keterlambatan Amerika Serikat dalam memasuki Perang Dunia II, yang menyebabkan matinya jutaan orang Russia. Setelah perang berakhir, ketegangan ini berkembang menjadi kebencian dan ketidakpercayaan di antara keduanya. Sejak 1947, ketika Presiden Truman mendeklarasikan kebijakan anti-komunis, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet resmi dimulai. “Cold War,” http://www.history.com/topics/cold-war, diunduh 20 Mei 2012. Lihat juga, “Causes of the Cold War,” http://www.johndclare.net/cold_war3.htm, diunduh 20 Mei 2012. Lihat juga, “Cold War 1945-1960,” http://www.funfront.net /hist/europe/coldwar.htm, diunduh 20 Mei 2012. 47

Krisis baja yang terjadi setelah Perang Dunia II menjadi ancaman yang serius karena adanya produksi yang berlebihan pada negara-negara Eropa sementara permintaan berkurang. Hal ini menyebabkan jatuhnya harga, sementara produsen baja berpegang pada tradisi industri baja selama “periode antar-perang,” akan menciptakan ulang kartel untuk membatasi kompetisi. Dengan adanya kebutuhan terhadap rekonstuksi ekonomi pasca-perang, perekonomian Eropa tidak dapat membiarkan dunia industrinya untuk berspekulasi. Lihat, Pascal Fontaine, “A New Idea for Europe: The Schuman Declaration,” http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation /04/txt02_en.htm, diunduh 20 Mei 2012. 48

Kerja sama ini dimulai dengan adanya rekonsiliasi antara Perancis dan Jerman yang dimotori oleh Winston Churchill dan Robert Schuman yang dilanjutkan dengan rencana untuk membentuk sebuah entitas supranasional. Lihat, Miroslav N. Jovanovic, European Economic Integration: Limits and Prospects, (London: Routledge, 1997), halaman 1. 49

“A Peaceful Europe – The Beginings of Cooperation,” http://europa.eu/about-eu/euhistory/1945-1959/index_en.htm, diunduh 20 Mei 2012.



14

diambil oleh Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman melalui Deklarasi Schuman mengenai bentuk baru dalam kerja sama antar negara Eropa. 51 Atas dasar ini, pada tanggal 20 Juni 1950, Perancis mengadakan Konferensi Antar Pemerintah52 di Paris, yang diketuai oleh Jean Monnet.53 Tiga negara Benelux dan Italia merespon undangan dan hadir pada meja negosiasi. Konferensi ini

50

Bagi Schuman, perdamaian dunia baru dapat tercapai ketika terlebih dahulu Eropa menjadi damai, dan dibutuhkan langkah nyata untuk dapat segera merealisasikan hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Schuman di dalam pembukaan Deklarasi Schuman: “It is no longer a question of vain words but of a bold act, a constructive act. France has acted and the consequences of its action can be immense. We hope they will be. France has acted primarily for peace and to give peace a real chance. For this it is necessary that Europe should exist. Five years, almost to the day, after the unconditional surrender of Germany, France is accomplishing the first decisive act for European construction and is associating Germany with this. Conditions in Europe are going to be entirely changed because of it. This transformation will facilitate other action which has been impossible until this day. Europe will be born from this, a Europe which is solidly united and constructed around a strong framework. It will be a Europe where the standard of living will rise by grouping together production and expanding markets, thus encouraging the lowering of prices. In this Europe, the Ruhr, the Saar and the French industrial basins will work together for common goals and their progress will be followed by observers from the United Nations. All Europeans without distinction, whether from east or west, and all the overseas territories, especially Africa, which awaits development and prosperity from this old continent, will gain benefits from their labour of peace.” Lihat, Robert Schuman, “Schuman Declaration,” http://www.schuman. info/9May1950.htm, diunduh 24 Mei 2012. 51

Visi Schuman adalah untuk membentuk sebuah organisasi Eropa yang bersifat supranasional yang akan mengontrol produksi batu bara dan baja bersama, sehingga tidak ada negara yang bisa membuat senjata untuk berperang secara sepihak. Hal ini akan membuat perang di antara negara Eropa menjadi tidak mungkin terjadi. Lebih jauh lagi, yang diinginkan oleh Schuman adalah terciptanya perdamaian dunia, yang menurutnya tidak akan dapat tercapai tanpa adanya aksi yang kreatif dan proporsional dalam menjaga perdamaian. Oleh sebab itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah melalui pencapaian-pencapaian nyata untuk menciptakan solidaritas yang nyata pula di Eropa. Lihat, “Europe Day, 9 May,” http://europa.eu/about-eu/basicinformation/symbols/europe-day/index_en.htm, diunduh 24 Mei 2012. Lihat juga, Schuman, “Schuman Declaration.” 52 Tujuan diadakannya konferensi ini sebagaimana disampaikan oleh Jean Monnet adalah: “We are here to undertake a common task - not to negotiate for our own national advantage, but to seek it to the advantage of all. Only if we eliminate from our debates any particularist feelings shall we reach a solution. In so far as we, gathered here, can change our methods, the attitude of all Europeans will likewise gradually change.” Lihat, Jean Monnet, Memoirs, diterjemahkan oleh Richard Mayne, (London: William Collins and Son Ltd., 1976), halaman 323. 53

Jean Monnet adalah arsitek dari European Economic Community. Ia merupakan orang yang bertanggung jawab atas rencana moderenisasi Perancis, dan ditunjuk oleh Charles de Gaulle pada tahun 1945 untuk mengembalikan keadaan ekonomi Perancis. Selama Perang Dunia I, ia merupakan orang yang mengorganisir struktur pasokan bersama untuk Pasukan Sekutu. Ia juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Liga Bangsa-Bangsa, bankir di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Cina; juga merupakan penasehat dekat dari Presiden Roosevelt dan arsitek dari Victory Program yang memastikan kemenangan Amerika Serikat terhadap Blok Poros.



15

kemudian melahirkan salah satu pilar utama bagi integrasi Eropa,54 yaitu Treaty Establishing The European Coal and Steel Community atau yang lebih dikenal dengan nama Treaty of Paris.55 ECSC membentuk empat institusi di dalam dirinya, yaitu High Authority, Common Assembly (Assembly), Special Council of Ministers (Council), dan Court of Justice (Court).56 High Authority memiliki kewenangan untuk dapat mengambil keputusan yang bersifat supra-nasional

57

tercapainya tujuan dari Treaty of Paris.

dan bertugas untuk memastikan 58

Sementara Assembly memiliki

kewenangan untuk melakukan kontrol. 59 Di sisi lain, Council bertugas untuk melakukan harmonisasi antara tindakan High Authority dengan kebijakan ekonomi pemerintah dari negara anggota. 60 Keberadaan Court adalah untuk memastikan interpretasi dan penerapan dari Treaty of Paris, serta hukum yang menjadi turunannya.61 Keberadaan Treaty of Paris telah menghasilkan pasar bersama untuk batu bara dan baja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan dalam perdagangan internasional. Bahkan pasar bersama yang ada kemudian dikembangkan untuk mineral lain 54

Sebenarnya, gagasan persatuan Eropa secara damai telah dimulai sejak sebelum Perang Dunia I, yang salah seorang pelopornya adalah Victor Hugo melalui ide United States of Europe pada tahun 1949. Lihat, Syahmin A.K, Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, (Bandung: Binacipta, 1985), halaman 93. 55

Treaty of Paris ditandatangani pada tanggal 18 April 1951 oleh Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Luxembourg, dan Belanda. Perjanjian ini membentuk European Coal and Steel Community (ECSC). Keunggulan dari ECSC adalah kedudukannya yang “supranasional.” Dalam ECSC, negara anggota memberikan kewenangan untuk mengambil beberapa kebijakan sehingga keputusan yang diambil, mengikat dan harus diikuti. Lihat, Martin J. Dedman, The Origins and Development of the European Union 1945-95: A History of European Integration, (London: Routledge, 1996), halaman 7. 56

ECSC Treaty, Pasal 7.

57

“What‟s Left of The ECSC‟s Institutions,” http://www.nouvelle-europe.eu/en/what-s-leftecsc-s-institutions, diunduh 24 Mei 2012. 58

ECSC Treaty, Pasal 8.

59

Ibid., Pasal 20.

60

Ibid., Pasal 26.

61

Ibid., Pasal 31.



16

seperti besi. Treaty of Paris juga berhasil menurunkan tingkat pajak bagi batu bara dan baja yang menyebabkan menurunnya harga dan meningkatnya kondisi pekerja. Selain itu, adanya lembaga pengawas memastikan adanya kesamaan akses terhadap barang produksi bagi setiap negara anggota.62 Lembaga pengawas juga melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan batu bara dan baja yang dilakukan oleh negara anggota. Ketatnya pengawasan yang ada ini menjadi faktor yang menyebabkan suksesnya Treaty of Paris.63 Setelah meraih kesuksesan dalam Treaty of Paris, keenam negara kemudian mengembangkan spektrum kerja sama mereka ke bidang ekonomi dan energi atom, melalui Treaty Establishing The European Economic Community (EEC Treaty) dan Treaty Establishing The European Atomic Energy Community (Euratom Treaty) atau yang lebih dikenal dengan nama Treaties of Rome. 64 Keberadaan EEC Treaty membentuk pasar bersama bagi negara anggotanya, memperkirakan kebijakan ekonomi dari negara anggota, dan mempromosikan pengembangan aktivitas ekonomi yang harmonis, ekspansi yang berkelanjutan dan seimbang, meningkatkan stabilitas, mempercepat peningkatan standar kehidupan dan medekatkan hubungan antar negara anggota kepada seluruh negara anggota.65 Dalam mencapai tujuan dari EEC Treaty, maka EEC harus melakukan hal-hal sebagai brikut: a. menghapus pajak dan pembatasan kuantitatif dalam hal impor dan ekspor barang, serta seluruh langkah dengan akibat yang sama; b. mengadakan tarif pajak bersama dan kebijakan iklan bersama terhadap pihak ketiga; c. menghapus halangan terhadap kebebasan bergerak bagi orang, jasa, dan modal di antara seluruh negara anggota; 62

Philip Thody, An Historical Introduction to the European Union, (London: Routledge, 1997), halaman 3. 63

“European Coal and Steel Community,” http://www.europeword.com/blog/europe/ european-coal-and-steel-community/, diunduh 24 Mei 2012. 64

Treaties of Rome ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1957 oleh Belgia, Perancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. 65

Treaty Establishing The European Economi Community, Pasal 2.



17

d. membuka penyatuan kebijakan agrikultur; e. membuka penyatuan kebijakan transportasi; f. mengadakan sistem yang menjamin bahwa tidak ada perubahan kompetisi dalam pasar bersama; g. mengaplikasikan prosedur yang memungkinkan terjadinya koordinasi mengenai kebijakan ekonomi antar negara anggota dan untuk mengobati ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran; h. melakukan penyesuaian dalam hukum internal negara anggota hingga pada batasan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pasar bersama; i. membentuk Economic Social Fund untuk mengembangkan kemungkinan penyerapan tenaga kerja dan untuk berkontribusi dalam meningkatkan standar kehidupannya; j. membentuk

European

Investment

Bank

yang

bertujuan

untuk

memfasilitasi ekspansi ekonomi melalui penciptaan sumber daya baru; dan k. melakukan asosiasi dengan negara dan wilayah lain dengan maksud untuk meningkatkan perdagangan dan untuk mengejar pengembangan ekonomi dan sosial secara bersama-sama.66 Sebagaimana ECSC, EEC juga membentuk empat institusi untuk mencapai tujuannya, yaitu Assembly, Council, Commission, dan Court of Justice.67 Assembly memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan melakukan kontrol. 68 Council diadakan untuk memastikan tercapainya tujuan EEC, dan untuk memastikan koordinasi mengenai kebijakan ekonomi secara umum bagi negara anggota, dan untuk menyampingkan kewenangan pengambilan keputusan. 69 Commission, untuk memastikan pelaksanaan dan pengembangan pasar

bersama,

berkewajiban

untuk

memastikan

pelaksanaan

perjanjian,

memformulasikan rekomendasi atau pendapat terhadap hal yang terkait dengan perjanjian,

memiliki

66

Ibid., Pasal 3.

67

Ibid., Pasal 4.

68

Ibid., Pasal 137.

69

Ibid., Pasal 145.

kewenangan

untuk

menyampingkan

kewenangan



18

pengambilan keputusan dalam beberapa hal serta untuk berpartisipasi dalam persiapan tindakan Council dan Assembly, dan memiliki kewenangan lain yang akan diberikan lebih lanjut oleh Council. 70 Court of Justice bertugas untuk memastikan terlaksananya hukum dan keadilan dalam melakukan implementasi dan aplikasi dari perjanjian.71 Sebagai bagian dari Treaties of Rome, Euratom Treaty bertujuan untuk membantu pengembangan industri energi atom sehingga seluruh negara anggota dapat memperoleh keuntungan dari berkembangnya energi atom, dan juga untuk memastikan keamanan dari pasokan energi nuklir yang ada. Di sisi lain, Euratom Treaty menjamin standar keamanan yang tinggi bagi masyarakat dan mencegah penggunaan materi nuklir oleh sipil dialihkan untuk penggunaan militer. Secara lengkap, tujuan dari Euratom, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 adalah: In order to perform its task, the Community shall, as provided in this Treaty: a. promote research and ensure the dissemination of technical information; b. establish uniform safety standards to protect the health of workers and of the general public and ensure that they are applied; c.

facilitate investment and ensure, particularly by encouraging ventures on the part of undertakings, the establishment of the basic installations necessary for the development of nuclear energy in the Community;

d. ensure that all users in the Community receive a regular and equitable supply of ores and nuclear fuels; e.

make certain, by appropriate supervision, that nuclear materials are not diverted to purposes other than those for which they are intended;

f.

exercise the right of ownership conferred upon it with respect to special fissile materials;

g. ensure wide commercial outlets and access to the best technical facilities by the creation of a common market in specialized materials and equipment, by the free movement of capital for investment in the field of

70

Ibid., Pasal 155.

71

Ibid., Pasal 164.



19

nuclear energy and by freedom of employment for specialists within the Community; h. establish with other countries and international organizations such relations as will foster progress in the peaceful uses of nuclear energy.72 Euratom memiliki lima institusi di dalamnya, yaitu European Parliament, Council, Commission, Court of Justice, dan Court of Auditors. 73 European Parliament memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat dan melakukan pengawasan.74 Council berwenang untuk membuat keputusan yang terkait dengan Euratom Treaty dan dapat mengambil seluruh langkah dalam rentang kewenangannya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh negara anggota. 75 Keberadaan Commission adalah untuk memastikan diaplikasikannya isi dari perjanjian, memformulasikan rekomendasi atau opini terkait dengan pelaksanaan perjanjian, berwenang untuk turut membentuk langkah yang harus ditempuh bersama-sama dengan Council dan European Parliament, dan melaksanakan kewenangan

yang

diberikan

oleh

Council

dalam

mengimplementasikan

perjanjian. 76 Court of Justice berwenang untuk memastikan interpretasi dan aplikasi dari Euratom Treaty. 77 Sementara Court of Auditors berwenang untuk melakukan audit.78 Setelah berlakunya Treaty of Paris dan Treaties of Rome terdapat tiga European Communities. 79 Ketiganya memiliki lembaga eksekutif yang terpisah dalam bentuk High Authority di ECSC, Commission di EEC, dan Commission di 72

Treaty Establishing The European Atomic Energy Community, Pasal 2.

73

Ibid., Pasal 3.

74

Ibid., Pasal 107.

75

Ibid., Pasal 115.

76

Ibid., Pasal 124.

77

Ibid., Pasal 136.

78

Ibid., Pasal 160a.

79

D. Lasok dan J.W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, (London: Butterworths, 1991), halaman 17.



20

Euratom. Namun, setelah Treaties of Rome dinegosiasikan, diputuskan bahwa ketiga komunitas tersebut akan menggunakan satu European Court of Justice (ECJ) dan satu Parliamentary Assembly secara bersama-sama.80 Merger Treaty atau yang lebih dikenal dengan nama Brussels Treaty 81 adalah perjanjian yang menyatukan lembaga-lembaga eksekutif dari ECSC, Euratom, dan EEC menjadi sebuah institusi tunggal. Meskipun setiap komunitas tetap independen secara hukum, namun mereka bersama-sama memiliki institusi bersama yang dikenal dengan nama European Communities. Brussels Treaty adalah langkah awal yang nyata dari Uni Eropa. Pada tahun 1986, Single European Act (SEA) 82 ditandatangani untuk merevisi EEC dan bertujuan untuk menambah momentum baru terhadap proses konstruksi Eropa membentuk pasar bersama. 83 Revisi yang dilakukan terhadap EEC Treaty adalah mengenai prosedur pengambilan keputusan di Council, kewenangan Commission, kewenangan European Parliament, dan perluasan tanggung jawab komunitas. 2.2

PERKEMBANGAN UNI EROPA Integrasi Uni Eropa telah menjadi fenomena yang luar biasa. Berawal dari

Treaty of Paris pada tahun 1951, Uni Eropa telah berkembang menjadi integrasi

80

Finn Laursen, “The Merger Treaty 1965: The First Reform of the Founding European Community Treaties,” (makalah disampaikan pada First Jean Monnet Conference, “From Paris to Lisbon: EU Treaties and their Reforms,” Dalhousie University, Halifax, NS, Canada, 22-23 Maret 2010), halaman 2. 81

Merger Treaty ditandatangani pada tanggal 8 April 1965 di Brussels dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 1967. Mulai berlakunya Merger Treaty mengalamu keterlambatan karena adanya krisis yang disebabkan oleh bentrokan antara Perancis dan kelima negara anggota lainnya mengenai kebijakan agrikultur di EEC. Lasok, Law and Institutions..., halaman 18. 82 Single European Act ditandatangani di Luxembourg pada tanggal 17 Februari 1986 oleh Belgia, Jerman, Perancis, Irlandia, Luxembourg, Belanda, Portugal, Inggris, dan Yunani; dan pada tanggal 28 Februari 1986 di Den Haag oleh Denmark, Italia, dan Spanyol. 83

“The Single European Act,” http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/ treaties/treaties_singleact_en.htm, diunduh 25 Mei 2012.



21

regional paling berhasil di dunia,84 berkembang dari enam negara pada awalnya, menjadi 27 negara,85 saat ini, dengan Traktat Lisbon 2007 sebagai dasarnya. Enam tahun sejak ditandatanganinya SEA, Treaty of the European Union atau yang dikenal dengan nama Maastricht Treaty 1992 ditandatangani. 86 Maastricht Treaty 1992 memodifikasi perjanjian-perjanjian yang sebelumnya, yaitu Treaty of Paris, Treaties of Rome, dan SEA. Maastricht Treaty 1992 menciptakan model baru –untuk beberapa area dibentuk institusi yang bersifat supranasional, sementara di beberapa area lain digunakan kerja sama antar pemerintah– 87 untuk komunitas dengan berdasarkan pada “tiga pilar” 88 yang melingkupi ekonomi (European Community), kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (common foreign and security policy/CFSP), dan peradilan dan masalah dalam negeri (police and judicial cooperation in criminal matters). Perjanjian ini juga menciptakan Uni Eropa 89 dan memulai proses penyatuan ekonomi dan moneter (Economic and Monetary Union/EMU), yang menjadi dasar penciptaan Euro.90 84

Idris, “...European Integration...,” halaman 278.

85

Anggota Uni Eropa pada bulan Maret 2012 adalah Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Polandia, Romania, Belanda, Yunani, Belgia, Portugal, Czech, Hungaria, Swedia, Austria, Belgaria, Denmark, Slovakia, Finlandia, Irlandia, Lithuania, Latvia, Slovenia, Estonia, Cyprus, Luxembourg, dan Malta. 86

Treaty on European Union ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastricht, Belanda oleh Belgia, Denmark, Jerman, Yunani, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Pertugal, dan Inggris. 87

“Treaty of Maastricht,” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSTREAT/TR3.htm, diunduh 25 Mei 2012. 88

Ibid.

89

Treaty on European Union, Preambule.

90

Dalam tahap pertama EMU, The Committee of Governors dari bank sentral negara anggota EEC diberikan tanggung jawab untuk saling berkonsultasi, mempromosikan koordinasi dari kebijakan moneter dari negara anggota, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga. Tahap kedua EMU adalah membuat sebuah badan transisi untuk mengambil pekerjaan persiapan untuk tahap ketiga EMU. Pada bulan Desember 1995, Madrid European Council mengonfirmasi tahap ketiga EMU yang dimulai 1 Januari 1999. Di dalamnya diperkenalkan jenis mata uang tunggal untuk EEC, yaitu euro. Penggunaan istilah “changeover of euro” ketimbang “introduction of the euro” merefleksikan adanya sebuah skenario transisi ke satu jenis mata uang. Skenario ini membutuhkan sebuah periode transisi selama tiga tahun mulai dari 1 Januari 1999 untuk mengakomodasi perbedaan beragamnya agen ekonomi (misal dalam sektor finansial, sektor korporat non-finansial, sektor publik) agar dapat beradaptasi dengan satu jenis mata uang. Terdapat 11 negara anggota yang bergabung dalam persatuan moneter dan European Central Bank



22

Dalam upayanya untuk mewujudkan penyatuan ekonomi dan moneter maka setiap negara anggota harus memiliki perekonomian yang stabil. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini, yaitu: 1. Tingkat inflasi tidak boleh lebih dari 1,5% dibanding dengan 3 negara anggota EMU yang memiliki tingkat inflasi terendah; 2. Defisit yang dialami pemerintah tidak boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto negaranya; 3. Hutang pemerintah dibatasi dan tidak boleh lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto negaranya; 4. Bagi calon negara anggota, maka harus ada stabilitas nilai tukar dengan cara menjadi anggota dari exchange rate mechanism (ERM) untuk setidaknya 2 tahun sebelum bergabung dengan EMU; 5. Suku bunga jangka panjang tidak boleh melewati 3 negara anggota EMU yang memiliki suku bunga terendah lebih dari 2%.91 Uni Eropa tidak menjadi sebuah entitas yang bersifat sentralistik kecuali di bidang yang mana Uni Eropa memiliki kewenangan secara ekslusif; tindakan hanya diambil hanya jika tindakan tersebut akan lebih efektif bila diambil oleh Uni Eropa dibandingkan dengan bila diambil oleh negara anggota; dan tentu saja tindakan yang diambil tidak boleh melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari perjanjian.92 Di sisi lain, ada peningkatan yang signifikan terhadap European Parliament terhadap kekuatan kontrol dan terhadap partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan dengan adanya perlindungan dari warga Uni Eropa. Namun, salah satu kelemahan dari Maastricht Treaty 1992 adalah tidak adanya kejelasan mengenai personalitas hukum (legal personality) dari Uni Eropa yang

(ECB) yang dibentuk atas kesepakatan kepala pemerintahan dari kesebelas negara tersebut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan satu jenis mata uang di area Eropa. Lihat, Hanspeter K. Scheller, The European Central Bank: History, Role and Functions, (Frankfurt: European Central Bank, 2004), halaman 15-27. 91

“Maastricht Treaty,” http://www.unc.edu/depts/europe/euroeconomics/Maastricht%20 Treaty.php, diunduh 25 Mei 2012. 92

Jacques Delors, “The Maastricht Treaty,” publications/full/bsb1-4_delors.pdf, diunduh 26 Mei 2012.

https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/



23

menyebabkan Uni Eropa tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian internasional.93 Pengembangan lebih lanjut dari Uni Eropa bermula dari adanya Treaty of Amsterdam 199794 dan Treaty of Nice 2001.95 Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk melindungi kapasitas Uni Eropa dalam mengambil tindakan ketika terjadi perkembangan jumlah negara anggota dari 15 menjadi 27 atau lebih. Oleh sebab itu, kedua traktat ini memfokuskan dirinya pada pembaruan institusi.96 Treaty of Amsterdam 1997 mengembangkan peran dari pilar kedua Uni Eropa, yaitu CFSP dengan membentuk High Representative untuk mengambil seluruh tanggung jawab terhadap urusan luar negeri Uni Eropa, dan memperluas kewenangan Europol. 97 Kedua institusi ini diatur melalui kerja sama antar pemerintah. Di sisi lain, ada perubahan dalam proses pengambilan keputusan dalam beberapa hal di Uni Eropa sehingga menggunakan Qualified Majority Voting (QMV). 98 Terjadi pula pemindahan kewenangan dalam hal Justice and 93

Sonia Mazey, “The Development of the European Union Idea: From Sectoral Integration to Political Union,” dalam European Union: Power and Policy-making, (London: Routledge,1996), halaman 24. 94

Treaty of Amsterdam Amending The Treaty on European Union, The Treaties Establishing The European Communities and Certain Related Acts, atau yang lebih dikenal dengan nama Treaty of Amsterdam 1997 ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 1997, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 1999. 95

Treaty of Nice Amending The Treaty on European Union, The Treaty Establishing The Europan Communities and Certain Related Acts atau yang lebih dikenal dengan nama Treaty of Nice 2001 ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2001 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2003. 96

Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union Law, (Brussels: European Commission Media Library, 2010), halaman 12. 97

Europol adalah singkatan dari European Police Office, yaitu badan intelijen yang dimiliki oleh Uni Eropa. Keberadaan Europol diatur di dalam Maastricht Treaty 1992 dan baru mulai aktif secara keseluruhan pada tanggal 1 Juli 1999. Kewenangan yang ditambah oleh Treaty of Amsterdam 1997 adalah kewenangan untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh kepolisian yang ada di Uni Eropa agar dapat dengan melakukan pencarian dan pengejaran bagi penjahat yang lintas batas wilayah negara anggota Uni Eropa. “History: Birth of an Idea, 1991-1998,” https://www.europol.europa.eu/content/page/history-149, diunduh 27 Mei 2012. 98

QMV adalah prosedur voting yang ada di Council of Ministers of the European Community dan di European Council. Setiap negara anggota Uni Eropa memiliki nilai voting yang berbedabeda, bergantung besarnya negara, meskipun saat ini formula yang ada sudah diubah sehingga turut pula memperhatikan jumlah warga negara. Jumlah total nilai voting adalah 87, dimana Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris masing-masing memiliki nilai voting 10; Spanyol memiliki 8 poin; Belgia, Yunani, Belanda, dan Pertugal masing-masing memiliki 5 poin; Austria dan Swedia masing-masing memiliki 4 poin; Denmark, Finlandia, Irlandia masing-masing memiliki 3 poin;



24

Home Affairs dari yang seluruhnya diatur oleh European Council menjadi sebagian besar diputuskan oleh Commission.99 Treaty of Nice 2001 pada dasarnya kembali melakukan perubahan dalam proses pengambilan keputusan di Uni Eropa dengan memperluas spektrum pengambilan keputusan yang berdasarkan pada QMV dan menghilangkan hak veto 100 dari 39 area.

101

Traktat ini juga memberikan kewenangan kepada

European Parliament untuk memiliki Presiden dari Commission dan memberikan Presiden kewenangan untuk memberhentikan Komisioner. Selain itu, dilakukan juga revisi mengenai nilai voting dari negara anggota dalam European Council untuk

memberikan

lebih

banyak

poin

kepada

negara

besar,

102

dan

memformulasikan ide mengenai peningkatan kerja sama yang semula diatur di Treaty of Amsterdam 1997. Traktat ini juga memperkuat CFSP dengan menciptakan perwakilan khusus dan ide bahwa Council dapat melakukan negosiasi atas nama seluruh anggota dalam pertemuan internasional. Dengan banyaknya perjanjian yang menjadi dasar bagi Uni Eropa, maka muncul sebuah kebutuhan untuk menyederhanakan seluruh ketentuan yang ada ke dalam sebuah traktat saja –kecuali Euratom dan memberikan Uni Eropa kedudukan hukum yang tunggal baik pada tataran hukum nasional maupun hukum dan Luxembourg memiliki dua poin. Lihat, David Phinnemore dan Lee McGowan, A Dictionary of The European Union, Ed. Ke-2, (London: Europa Publications, 2004), halaman 337-338. 99

“Treaty of Amsterdam,” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSTREAT/TR4.htm, diunduh 25 Mei 2012. 100

Hak veto merupakan hak yang dimiliki oleh setiap negara anggota Uni Eropa dalam Council of the European Union untuk menolak proposal yang diberikan. Penggunaan hak veto sangat dibatasi pada hal-hal tertentu saja, misalnya harmonisasi pajak, syarat bagi calon anggota baru, serta perubahan traktat, dimana suara bulat dalam pengambilan keputusan dibutuhkan. Lihat, Phinnemore, A Dictionary..., halaman 412. 101

“Treaty of Nice,” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSTREAT/TR5.htm, diunduh 25 Mei

2012. 102

Berdasarkan Treaty of Nice 2001, terdapat perubahan formula dalam menentukan qualified voting, dimana harus ada dua kondisi yang terpenuhi, yaitu 1) adanya kesepakatan dari jumlah negara mayoritas; dan 2) jumlah warga negara dari negara mayoritas yang menyepakati setidak-tidaknya 62% dari jumlah seluruh penduduk Uni Eropa. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka kebijakan yang ada tidak jadi diambil. Formula ini kemudian diubah kembali oleh Treaty of Lisbon, dimana untuk dapat mengambil sebuah kebijakan maka harus didukung setidaknya oleh 55% negara anggota Uni Eropa dan 65% dari jumlah penduduk Uni Eropa. Lihat, “Qualified Majority Voting,” http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary /definitions/qualifiedmajorityvoting.htm, diunduh 27 Mei 2012.



25

internasional,103 yang berbentuk konstitusi.104 Namun, upaya ini gagal pada saat proses ratifikasi105 karena ada penolakan dari Perancis106 dan Belanda.107 Kegagalan dalam membentuk konstitusi ini membuat para pemimpin Uni Eropa melakukan refleksi selama hampir dua tahun, dan akhirnya pada tahun 2007 diluncurkanlah sebuah bentuk perubahan yang baru, yaitu Traktat Lisbon 2007.108 Traktat Lisbon 2007 menyatukan Uni Eropa dan European Community menjadi Uni Eropa saja. Akan tetapi, pengaturan mengenai Uni Eropa masih diatur oleh 3 perjanjian, yaitu: Treaty on European Union (TEU),109 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU),110 dan Treaty establishing European 103

“Constitutional Treaty,” http://www.euractiv.com/future-eu/constitutional-treaty-keyelements-archived/Article-128513, diunduh 27 Mei 2012. 104

Treaty establishing a Constitution for Europe (Constitutional Treaty) ditandatangani oleh perwakilan dari 25 negara anggota Uni Eropa pada tanggal 29 Oktober 2004. 105

Untuk dapat berlaku secara efektif, maka Treaty establishing a Constitution for Europe harus diratifikasi oleh 25 negara anggota Uni Eropa dalam waktu dua tahun. Proses ratifikasi bergantung pada masing-masing negara, apakah akan melalui persetujuan parlemen atau melalui referendum. 106

Hampir 55%, dari 70% rakyat Perancis yang menggunakan hak pilihnya, menyatakan penolakannya dalam referendum yang dilakukan. “French Say Firm „No‟ to EU Treaty,” http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4592243.stm, diunduh 28 Mei 2012. 107

Sebanyak 61,6%, dari 62,8% rakyat Belanda yang memilih, menyatakan penolakannya terhadap “Konstitusi Uni Eropa” dalam referendum yang diselenggarakan. “Dutch Say „No‟ to EU Constitution,” http://news.bbc.co.uk/2/hi/4601439.stm, diunduh 28 Mei 2012. 108

Tidak seperti Treaty establishing a Constitution for Europe, Lisbon Treaty berhasil diratifikasi di Perancis dan Belanda, namun sempat gagal di Irlandia pada saat referendum pertama, yaitu 12 Juni 2008 (53,4% menolak, dari 53,1% pemilih). Setelah ada beberapa jaminan hukum yang diberikan (berupa pengecualian-pengecualian), maka referendum kedua, pada bulan Oktober 2009, kembali dilakukan, dimana kali ini terdapat dukungan yang memadai dari rakyat Irlandia (67,1% mendukung, dari 59 pemilih). Lihat, Borchardt, The ABC of European..., halaman 14. Lihat juga, “Ireland Backs EU‟s Lisbon Treaty,” http://news.bbc.co.uk/2/hi/8288181.stm, diunduh 28 Mei 2012. 109

TEU telah direstrukturisasi secara keseluruhan dan saat ini memiliki enam bagian, yaitu: (I) Ketentuan Umum (Common provisions); (II) Ketentuan tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi (Provisions on democratic principles); (III) Ketentuan tentang Institusi (Provisions on institutions); (IV) Ketentuan tentang Peningkatan Kerja Sama (Provisions on enhanced cooperation); (V) Ketentuan Umum tentang Tindakan Eksternal Uni Eropa dan Ketentuan Khusus tentang Kebijakan Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (General provisions on the Union‟s external action and specific provisions on the common foreign and secutiry policy); dan (VI) Ketentuan Penutup (Final provisions). 110

TFEU telah dikembangkan dari Treaty establishing the European Community, yang meskipun memiliki struktur yang mirip, namun ada perbedaan pada tindakan eksternal yang dapat dilakukan oleh Uni Eropa, dan terdapat bab baru mengenai kebijakan energi, kerja sama kepolisian dan yustisi pada bidang kejahatan, ruang angkasa, olah raga, dan pariwisata.



26

Atomic Energy Community. Traktat Lisbon 2007 juga menghilangkan tiga pilar Uni Eropa, karena keseluruhan pilar yang ada diintegrasikan menjadi satu, meskipun prosedur khusus tetap dipertahankan pada bagian kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan.111 2.3 KEDUDUKAN

UNI

EROPA

SEBAGAI

ORGANISASI

INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 2.3.1 Ciri-Ciri Organisasi Internasional dan Uni Eropa Mengacu pada definisi yang diberikan oleh Schemers dan Blokker mengenai organisasi internasional, maka ada tiga elemen yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi internasional, yaitu adanya perjanjian internasional yang mendasari pembentukannya; adanya entitas hukum baru yang terbentuk dan memiliki paling tidak satu organ yang dapat bertindak tanpa persetujuan dari entitas utamanya; dan entitas ini dibentuk berdasarkan hukum internasional.112 2.3.1.1 Perjanjian internasional sebagai dasar pembentukan Bentuk yang paling umum digunakan untuk menciptakan sebuah organisasi internasional adalah perjanjian internasional, 113 yang biasanya berbentuk multilateral. 114 Tujuan dari adanya perjanjian internasional sebagai landasan pembentukan organisasi internasional adalah untuk mendapatkan

pengakuan

mengenai

keberadaannya

111

Borchardt, The ABC of European..., halaman 16.

112

Schemers, International Institutional Law, halaman 26.

dalam

hukum

113

Perjanjian internasional yang merupakan instrumen pokok pembentukan organisasi internasional memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Lihat, Sumaryo Suryokusumo (b), Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Ed. Ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), halaman 132. 114

Persetujuan dapat saja tidak ditunjukkan melalui perjanjian internasional namun cukup dengan kesepakatan dalam sebuah konferensi saja oleh wakil dari negara-negara. Bila pun berbentuk perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak selalu berbentuk multilateral, karena ada perjanjian yang hanya berbentuk bilateral saja, misalnya Belgium-Luxembourg Economic Union dan Nederlandse Taalunie (“Dutch language union”) antara Belanda dan Belgia.



27

internasional dan hukum nasional; 115 untuk menciptakan entitas yang memiliki personalitas hukum yang berbeda dengan anggotanya dan dengan organ dari organisasi yang bersangkutan; 116 untuk menunjukkan adanya persetujuan bersama antara negara anggota serta menunjukkan batasan kerja sama dalam organisasi yang bersangkutan;117 dan untuk memberikan ruang bagi parlemen suatu negara untuk memberikan persetujuannya bagi keikutsertaan negaranya ke dalam suatu organisasi internasional.118 Dalam hal ini, perjanjian internasional yang menjadi dasar terbentuknya Uni Eropa adalah Maastricht Treaty 1992, yang kemudian disesuaikan dengan menggunakan Treaty of Amsterdam 1997 dan Treaty of Nice 2001, yang selanjutnya diamandemen dengan Traktat Lisbon 2007. 2.3.1.2 Terbentuknya entitas hukum baru dan memiliki paling tidak satu organ yang dapat bertindak tanpa persetujuan dari entitas utamanya Ketika

sebuah

organisasi

internasional

dibentuk,

biasanya

terbentuk entitas hukum yang memiliki personalitas hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban hukum.119 Keberadaan dari entitas hukum ini berguna untuk membedakan antara organisasi internasional dan organorgannya,

karena

pada

umumnya,

organ

dari

sebuah

organisasi

internasional dapat bertindak secara mandiri, selayaknya sebuah organisasi. Untuk menentukan apakah sebuah organisasi memiliki personalitas hukum atau tidak, maka menurut Brownlie ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

115

Schemers, International Institutional Law,halaman 30.

116

Ibid.

117

Ibid., halaman 32.

118

Ibid., halaman 33.

119

Tidak semua organisasi internasional yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban, misalnya saja Benelux. Ada pula organisasi yang bukan merupakan entitas hukum meskipun dibentuk oleh perjanjian internasional, misalnya Global Water Partnership Network dan Global Water Partnership Organization.



28

1) a permanent association of states, with lawful objects, equipped with organs; 2) a distinction, in terms of legal powers and purposes, between the organization and its member states; 3) the existence of legal powers exercisable on the international plane and not solely within the national systems of one or more states.120 Terkait dengan personalitas hukum dari Uni Eropa, dapat dilihat bahwa Uni Eropa memiliki pelbagai organ, yaitu The European Parliament, The European Council, The Council, The European Commission, The Court of Justice of the European Union, The European Central Bank, dan The Court of Auditors121 dan asosiasi secara permanen dengan negara anggotanya, serta memiliki kewenangan dan tujuan yang berbeda pula

dengan

negara anggotanya,

122

dan

terkait

dengan

kewenangan yang dapat dijalankan dalam lalu lintas hukum internasional, maka hal ini sudah tergambarkan dengan jelas di dalam Pasal 24123 dan

120

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (London: Oxford University Press, 1966), halaman 520. Syarat tersebut di atas, dapat dilengkapi lagi dengan syarat-syarat yang bersifat khusus sebagai berikut: (1) kemampuan mengadakan perjanjian; (2) adanya hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki aset berupa barang, modal, bangunan, peralatan serta status khusus bagi personalia yang diberi kepercayaan atas nama organisasi; (3) kemampuan mengajukan tuntutan terhadap negara anggota dan juga negara bukan anggota, jika terjadi hal yang merugikan organisasi; (4) locus standi untuk mengajukan perkara ke pengadilan internasional dan berdasarkan jurisdiksi internasional; (5) adanya perlindungan fungsional terhadap staf dan personalia; dan (6) hak organisasi yang disertai pengakuan/penerimaan oleh negara atau organisasi lain untuk mengirim perwakilan dalam menghadiri berbagai [sic!] konferensi internasional yang bersangkutan. Lihat, Teuku May Rudy, Administrasi & Organisasi Internasional, Ed. Ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), halaman 26-27. 121

Consolidated Version of the Treaty of European Union, Pasal 13 Paragraf 1.

122

Hal ini dapat tergambarkan dengan adanya pemisahan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Uni Eropa dengan negara anggotanya sebagaimana termuat di dalam Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union, Pasal 2-6. 123 Pasal 24 Paragraf 1 TEU: “When it is necessary to conclude an agreement with one or more States or international organisations in implementation of this title, the Council may authorise the Presidency, assisted by the Commission as appropriate, to open negotiations to that effect. Such agreements shall be concluded by the Council on a recommendation from the Presidency.”



29

Pasal 38 TEU.

124

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Uni Eropa,

berdasarkan Traktat Lisbon 2007, memiliki personalitas hukum. 2.3.1.3 Organisasi dibentuk berdasarkan hukum internasional Elemen ketiga dari sebuah organisasi internasional adalah bahwa pembentukannya didasarkan pada hukum internasional. Syarat ini biasanya terpenuhi ketika sudah ada perjanjian internasional yang dibuat untuk membentuk sebuah organisasi internasional karena biasanya perjanjian internasional dibuat berdasarkan hukum internasional.125 Dalam kasus Uni Eropa, pelbagai perjanjian yang mendasari pembentukannya, mulai dari Maastricht Treaty 1992 hingga Traktat Lisbon 2007 merupakan perjanjian internasional yang jelas dibentuk berdasarkan hukum internasional. 2.3.2 Bentuk Organisasi Internasional Organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam pelbagai cara, bergantung dari tujuan pembentukan klasifikasi. Menurut Amerasingshe, ada empat jenis klasifikasi utama terhadap organisasi internasional, 126 yaitu: klasifikasi antara organisasi publik dan organisasi privat; klasifikasi antara organisasi yang bersifat universal dan yang bersifat tertutup (closed); klasifikasi antara organisasi yang bersifat supranasional dan tidak

124

Pasal 38 TEU: “Agreements referres to in Article 24 may cover matters falling under this

title.” 125

Pengecualian atas hal ini adalah ketika perjanjian internasional yang dibuat secara jelas menyatakan bahwa organisasi yang bersangkutan dibentuk bukan atas dasar hukum internasional, yang dengan sendirinya menyebabkan organisasi internasional yang bersangkutan bukan bersifat publik. Lihat, Suryokusumo (b), Studi Kasus Hukum..., halaman 134. 126

Menurut Schwarzenberger, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu: (1) berdasarkan durasi (apakah ad-hoc, provisional, atau permanen); (2) berdasarkan kekuasaannya (apakah komprehensif atau tidak komprehensif); (3) berdasarkan tujuannya (apakah bertujuan tunggal atau memiliki banyak tujuan); (4) berdasarkan cakupan yurisdiksinya (apakah personal, geografikal, substantif, atau temporal); dan (5) berdasarkan derajat integrasinya (apakah internasional atau supranasional). Lihat, Georg Schwarzenberger, A Manual of International Law, Ed. Ke-3, (London: Steven & Sons, 1967), halaman 238.



30

supranasional; dan klasifikasi berdasarkan organisasi yang bersifat umum dan bersifat khusus.127 2.3.2.1 Organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat Ada

beberapa

hal

yang

membedakan

antara

organisasi

internasional publik dan organisasi internasional privat, yaitu: 1) adanya perjanjian internasional yang dibentuk antar negara; 2) adanya konstitusi (atau sejenisnya); 3) adanya organ yang terpisah dari negara anggotanya; 4) dibentuk berdasarkan hukum internasional; dan 5) biasanya hanya beranggotakan negara atau pemerintah. Organisasi internasional publik biasanya tidak memiliki perjanjian internasional sebagai dasar, tidak dibentuk berdasarkan hukum internasional, dan tidak beranggota negara atau pemerintah secara eksklusif.128 Secara singkat dapat dikatakan bahwa Uni Eropa dibentuk kali pertama berdasarkan Maastricht Treaty 1992, yang disesuaikan dengan Treaty of Amsterdam 1997 dan Treaty of Nice 2001, yang selanjutnya diamandemen dengan Traktat Lisbon 2007, yang berkedudukan sebagai instrumen pokok bagi Uni Eropa. Traktat Lisbon 2007 juga merupakan dasar bagi pembentukan tujuh organ utama Uni Eropa dan pelbagai organ penunjuang lainnya. 129 Selain itu, yang menjadi anggota dari Uni Eropa 127

C.F. Amerasingshe, Principles of the Intitutional Law of International Organizations, Ed. Ke-2, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), halaman 9. 128

Ibid., halaman 10.

129

Organ-organ penunjang Uni Eropa berdasarkan Traktat Lisbon 2007 adalah The European Economic and Social Committee yang mewakili rakyat sipil, majikan dan pegawai; The Committee of the Region yang mewakili kekuasaan regional dan lokal; The European Investment Bank, yang membiayai proyek investasi Uni Eropa dan membantu usaha kecil melalui European Investment Fund; The European Central Bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter Eropa; The European Ombudsman yang menyelidiki pengaduan tentang maladministrasi yang dilakukan oleh institusi dan badan Uni Eropa; The European Data Protection Supervisor yang memberi perlindungan terhadap rahasia dari data pribadi rakyat; The Publication Office yang mengumumkan informasi tentang Uni Eropa; The European Personnel Selection Office yang menerima staff untuk institusi dan badan Uni Eropa lainnya; The European School of Administration yang menyediakan pelatihan dalam bidang tertentu untuk staf anggota Uni Eropa; Tuan rumah dari lembaga khusus dan badan yang terdesentralisasi dalam menangani sederetan tugas yang bersifat teknis, ilmiah dan pengelolaan; The European External Action Service (EEAS) yang membantu the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy dalam memimpin the Foreign Affairs Council dan mengatur kebijakan asing dan keamanan secara umum, juga menjamin konsistensi dan koordinasi dari aktivitas Uni Eropa secara eksternal. Lihat,



31

adalah negara-negara di Eropa. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa adalah organisasi internasional publik karena telah memenuhi syarat-syarat dari sebuah organisasi internasional publik sebagaimana tersebut di atas. 2.3.2.2 Organisasi internasional universal dan organisasi internasional tertutup Organisasi internasional universal merupakan organisasi yang membuka kesempatan bagi setiap negara untuk bergabung menjadi anggota, sementara organisasi internasional yang tertutup membatasi keanggotaan

berdasarkan

syarat-syarat

tertentu,

yang

dapat

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 1) kedekatan wilayah; 2) kesamaan bahasa atau sistem politik; dan 3) organisasi fungsional tertutup.130 Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa telah ditetapkan di dalam Copenhagen European Council dan Madrid European Council, dimana syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kedekatan wilayah, dalam artian keanggotaan Uni Eropa hanya terbuka bagi negaranegara Eropa saja. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah: 1) adanya jaminan atas demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap minortitas dari negara; 2) adanya kemampuan untuk mengatasi tekanan dan kekuatan pasar dalam Uni; dan 3) adanya kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota, termasuk untuk menaati tujuan politik, ekonomi, dan moneter dari Uni.131 Keseluruhan hal

European Union, “EU Institutions and Other Bodies,” http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm, diunduh 16 Juni 2012. 130

Ibid., halaman 11. Bandingkan dengan pendapat Suryokusumo mengenai pembagian syarat-syarat dalam organisasi internasional tertutup, yaitu: 1) faktor geografis, 2) kenyataan pentingnya negara yang akan menjadi anggota dalam hubungannya dengan masalah yang menjadi sasaran dari organisasi tersebut; 3) kualitatif, dengan melihat sistem ekonomi dan bentuk tertentu pemerintah; 4) faktor kebudayaan, agama, etnis dan pengalaman sejarah; dan 5) penerapan hakhak asasi manusia. Suryokusumo (b), Studi Kasus Hukum..., halaman 154-155. 131

European Commission, “Accession Criteria,” http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement _process/accession_process/criteria/index_en.htm, diunduh 16 Juni 2012.



32

di atas dengan jelas menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang tertutup. 2.3.2.3 Organisasi internasional yang bersifat supranasional dan organisasi internasional yang bersifat tidak supranasional Organisasi internasional yang bersifat supranasional memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat negara anggota; organ pengambil keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada kerja sama dari semua negara anggota; organisasi memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat langsung warga negara dari negara anggota; dan organisasi memiliki kewenangan untuk memastikan keputusannya dijalankan; organisasi memiliki keuangan yang independen; penarikan diri secara sepihak dari negara anggota tidak dimungkinkan.132 Sebaliknya, organisasi internasional yang bersifat tidak supranasional tidak memiliki kualitas-kualitas di atas. Uni Eropa mempunyai banyak karakteristik yang mirip dengan pemerintahan di dalam sebuah negara. Uni Eropa memiliki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya sendiri, dan bahkan juga memiliki sumber keuangan tersendiri –sesuatu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar organisasi internasional. Selain aktivitas internalnya, Uni Eropa juga dapat mengadakan hubungan ke luar dengan negara lain.

133

European

Commission dalam White Paper in European Governance, menyepakati bahwa Uni Eropa tengah berevolusi. Meskipun tidak menyatakan secara tegas mengenai kedudukan Uni Eropa saat ini, namun dinyatakan bahwa “It is time to recognise that the Union has moved from a diplomatic to a democratic process, with policies that reach deep into national societies

132

Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional,(Jakarta: UI-Press, 2004), halaman 34. 133

Stephen C. Sieberson, “Inching Toward EU Supranationalism? Qualifeid Majority Voting and Unanimity Under the Treaty of Lisbon,” Virginia Journal of International Law Association (Volume 50, 2010), halaman 926.



33

and daily life...” 134 Hal ini dengan jelas menunjukkan kedudukan Uni Eropa yang supranasional.135 2.3.2.4 Organisasi internasional yang bersifat umum dan organisasi internasional yang bersifat khusus Sebagian besar organisasi internasional yang dibentuk memiliki tujuan pendirian yang spesifik pula. Hal ini menyebabkan pihak yang dikirim sebagai perwakilan dari negara dalam pertemuan rutin organisasi adalah ahli yang kompeten bukan diplomat karena hal yang biasanya dibahas adalah hal yang bersifat teknis. Sementara ada organisasi yang didirikan tidak dengan tujuan yang spesifik, dan mencakup banyak area sehingga perwakilan yang biasanya dikirimkan adalah diplomat agar negara dapat mencapai tujuan politisnya.136 Setelah berlakunya Traktat Lisbon 2007, bidang yang dapat dikelola oleh Uni Eropa secara eklusif adalah pajak, kompetisi dalam pasar internal, kebijakan moneter, konservasi bagi sumber daya hayati kelautan, dan kebijakan iklan bersama.137 Di sisi lain, ada pula bidang dimana Uni Eropa memiliki kompetensi bersama dengan negara anggotanya, yaitu pasar bersama, kebijakan sosial, kohesi ekonomi, sosial, dan teritorial, agrikultur

dan

perikanan,

lingkungan,

perlindungan

konsumen,

transportasi, jaringan trans-Eropa, energi, kebebasan, keamanan, dan keadilan, dan kesehatan publik.138 Lebih jauh lagi, Uni Eropa juga dapat mendukung dan mengoordinasikan beberapa bidang dengan negara anggota, yaitu perlindungan dan pengembangan kesehatan manusia, industri, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, perlindungan masyarakat, 134

Commission of the European Communities, “A White Paper in European Governance,” http://ec.europa.eu/governance/white_paper/en.pdf, diunduh 16 Juni 2012. 135

Lihat, Ailish Johnson, European Welfare States and Supranational Governance of Social Policy, (New York: Palgrave Macmillan, 2005), halaman 187. 136

Ibid., halaman 49.

137

The Treaty on the Functioning of the European Union, Pasal 3 Paragraf 1.

138

Ibid., Pasal 4 Paragraf 2.



34

dan kerja sama administratif.

139

Keseluruhan bidang yang dapat dikelola

oleh Uni Eropa ini menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang bersifat umum.

139

Ibid. Pasal 6.



35

BAB 3 STRUKTUR DAN KEWENANGAN UNI EROPA 3.1 PERSONALITAS HUKUM UNI EROPA Organisasi internasional merupakan bagian dari subjek hukum

140

internasional, bersama dengan negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional (ICRC), individu, dan belligerent.141 Oleh sebab itu, organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. 142 Tidak ada standar khusus mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sebuah subjek hukum karena bahkan hak dan kewajiban dari subjek hukum dalam kategori yang sama dapat berbeda, begitu pula yang terjadi dengan organisasi internasional.143

140

Organisasi internasional diakui sebagai bagian dari subjek hukum internasional sejak adanya Reparation for Injuries, sebagaimana dinyatakan oleh International Court of Justice di dalam advisory opinion-nya bahwa: “The subject of law in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the extent of their rights, and their nature depends upon the needs of the community...” Lihat, International Court of Justice, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations: Advisory Opinion of April 11th, 1949, halaman 8. 141

Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, halaman 98-112.

142

Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban hukum. Sebelum subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan harus terlebih dulu memiliki personalitas hukum, karena personalitas hukum merupakan kumpulan dari hak dan kewajiban hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Barberis bahwa: “The law cannot prescribe in a legal norm that “X is a subject of the law,” for this would be senseless. Even if a legal order would contain a norm enunciating that “X is a subject of the law,” X will not be a subject if that legal order would not at least attribute to it a right or an obligation.” Lebih jauh lagi, dinyatakan oleh Harris bahwa: “personality as a term is only short-hand for the proposition that an entity is endowed by international law with legal capacity.” Oleh sebab itu, entitas A mungkin memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan X dan Y, namun tidak dapat melakukan tindakan Z, sedangkan entitas B dapat melakukan tindakan Y dan Z, namun tidak X, dan entitas C dapat melakukan ketiganya. Lihat, Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (Cambridge: Harvard University Press, 1949), halaman 93. Lihat juga, Jan Klabbers (b), “The Concept of Legal Personality,” dalam International Legal Personality, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2010), halaman 14. Lihat juga, D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Ed. Ke-5, (London: Sweet & Maxwell, 1998), halaman 101. 143

Klabbers (a), ...International Institutional Law, halaman 43.



36

Permasalahan personalitas hukum dari organisasi internasional mulai dibahas sejak adanya kasus Reparation for injuries. Kasus ini timbul ketika pada tanggal 17 September 1948, Count Bernadotte dari Swedia terbunuh di Israel selagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi PBB. Majelis Umum PBB kemudian meminta advisory opinion kepada ICJ mengenai apakah PBB memiliki legal capacity (kemampuan hukum) untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab. Dalam memberikan pendapatnya, ICJ menguji personalitas hukum PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa PBB memiliki personalitas hukum dan memiliki hak untuk mengajukan klaim baik atas namanya sendiri maupun atas nama pekerjanya, karena tujuan dari PBB tidak akan tercapai bila PBB tidak memiliki personalitas hukum. In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying, functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and capacity to operate upon an international plane. It is at present the supreme type of international organization, and it could not carry out the intentions of its founders if it was devoid of international personality. It must be acknowledged that its Members, by entrusting certain functions to it, with the attendant duties and responsibilities, have clothed it with the competence required to enable those functions to be effectively discharged. Accordingly, the Court has some to the conclusion that the Organization is an international person.144 Dengan diakuinya personalitas hukum bagi organisasi internasional, maka organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum internasional, serta memiliki kapasitas untuk bertindak atas nama dirinya, tentunya dalam porsi yang berbeda dengan negara.145

144

International Court of Justice, Reparation for Injuries..., halaman 9.

145 C.F. Amerasinghe, International Legal Personality Revisited, dalam International Legal Personality, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2010), halaman 249-250.



37

Sebagai sebuah organisasi internasional, Uni Eropa juga menghadapi pertanyaan terkait dengan personalitas hukum yang dimilikinya. Terutama karena pada awal pembentukannya, Uni Eropa tidak dimaksudkan untuk memiliki personalitas hukum. Namun, seiring dengan dilakukannya amandemen terhadap instrumen pokoknya serta adanya pelbagai ketentuan dan tindakan yang justru berkebalikan dengan tujuan awal pembentukannya, maka pertanyaan mengenai personalitas hukum Uni Eropa menjadi harus dijawab. 3.1.1 Personalitas Hukum Uni Eropa Berdasarkan Traktat Lisbon 2007 Pada awal pendiriannya melalui Maastricht Treaty 1992, Uni Eropa tidak memiliki personalitas hukum karena ditakutkan akan mengurangi kedaulatan negara dalam hal hubungan luar negeri. Meskipun untuk mendapatkan tempat di dalam hukum internasional maka dibutuhkan adanya personalitas hukum. Di sisi lain pun, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan luar negeri bersama, maka Uni Eropa harus memiliki kemampuan untuk bertindak, berhubungan, dan masuk ke dalam kontrak dengan subjek hukum internasional lain. Namun, yang menjadi kesepakatan bersama dalam Maastricht Treaty 1992 adalah Uni Eropa tidak memiliki personalitas hukum.146 Pada saat pembahasan Treaty of Amsterdam 1997, kontradiksi yang ada akibat Maastricht Treaty 1992 telah banyak dibahas, sebagaimana disampaikan oleh Reflection Group bahwa ”the fact that the Union does not exist is a source of confusion outside and diminishes its external role.” 147 Meskipun dalam pembahasan telah disarankan oleh European Parliament bahwa Uni Eropa harus memiliki personalitas hukum, namun hal ini ditolak dengan tegas oleh Perancis dan Inggris. Namun, paradox keberadaan Uni Eropa menjadi semakin nampak di dalam Treaty of 146

Jacques H.J. Bourgeois, “External Relations Powers of the European Community,” Fordham International Law Journal (Volume 22, Issue 6, 1998), halaman 149. 147

Philippe de Schoutheete dan Sami Andoura, “Legal Personality of the European Union,” http://aei.pitt.edu/9083/1/Legal.Personality.EU-PDS-SA.pdf, diunduh 5 Juni 2012.



38

Amsterdam 1997 dengan diberikannya kewenangan membentuk perjanjian kepada Uni Eropa.148 Dengan adanya Treaty of Nice 2001, ambiguitas mengenai personalitas

hukum

Uni

Eropa

menjadi

semakin

jelas

dengan

ditambahkannya dua ketentuan baru di dalam Pasal 24. Dalam Paragraf 3 dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, perjanjian yang ada dapat diputuskan berdasarkan QMV, dan dalam Paragraf 6 dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat Uni Eropa. Kedua kewenangan ini tidak dapat dijelaskan kecuali dengan menerima bahwa Uni Eropa memiliki personalitas hukum yang memiliki kewenenangan untuk membentuk perjanjian yang mengikat seluruh negara anggotanya, bahkan yang menentang. Pembahasan mengenai personalitas hukum dari Uni Eropa dimulai pada musim semi 2002 di Brussels, yang hasil akhirnya menyatakan bahwa “that there was a very broad consensus (with one member against) that the Union should in future have its own explicit legal personality. It should be a single legal personality and should replace the existing personalitites.”149 Hal ini kemudian diwujudkan di dalam Constitutional Treaty dan dilanjutkan ke dalam Traktat Lisbon 2007, di dalam Pasal 47, yang secara tegas menyatakan bahwa: “The Union shall have legal personality.” 3.1.2 Personalitas

Hukum

Uni

Eropa

Berdasarkan

Hukum

Internasional Salah satu cara bagi sebuah organisasi internasional untuk mendapatkan personalitas hukum adalah dengan mencantumkannya secara spesifik di dalam perjanjian yang mendasari pembentukannya. Hal ini dilakukan

dalam

semua

perjanjian

yang

membentuk

European

148

Hal ini dapat dilihat di dalam Treaty on European Union Pasal 24 dan 38. Pasal 24 mengatur perihal kemampuan pembentukan perjanjian di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, sementara Pasal 38 mengatur mengenai kerja sama kepolisan dan yudisial. 149

Schoutheete, “Legal Personality of the European Union.”



39

Communities pada tahun „50-an. Namun, pada Maastricht Treaty 1992 hingga Treaty of Nice 2001 tidak melakukan hal ini bagi Uni Eropa. Akan

tetapi,

hukum

internasional

telah

menerima

bahwa

personalitas hukum dapat secara implisit diberikan kepada sebuah organisasi internasional. Hal yang menjadi dasar bagi pemberian ini disampaikan melalui advisory opinion dari ICJ lebih dari 50 tahun yang lalu dalam Reparation for Injuries Case. ICJ mendasarkan pendapatnya pada tujuan dan fungsi dari organisasi internasional yang ada di dalam konstitusinya

serta

berdasarkan

pada

perkembangan

praktek

dari

organisasi yang bersangkutan. Dalam analisis yang dilakukan oleh Brownlie, maka ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan personalitas hukum dari sebuah organisasi internasional, yaitu:150 a.

Adanya organ bagi organisasi internasional, dan memiliki asosiasi permanen negara: dimana hal ini tidak diragukan lagi dari Uni Eropa.

b.

Adanya pemisahan antara kewenangan dan tujuan antara organisasi internasional dan negara anggotanya: penegasan kedudukan Uni Eropa di dunia internasional adalah tujuan yang jelas berbeda dengan negara anggota Uni Eropa.

c.

Keberadaan kewenangan yang dapat dilaksanakan dalam dunia internasional: hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam Pasal 24 dan Pasal 38 TEU.151

150

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (London: Oxford University Press, 1966), halaman 520. 151

Bandingkan dengan Pascu dan Luminosu yang menganggap bahwa negara merupakan pusat dari hukum internasional publik sehingga untuk dapat menjadi aktor dalam hukum internasional yang memiliki personalitas hukum, maka harus pula memenuhi syarat-syarat keberadaan sebuah negara, yaitu adanya warga negara; wilayah; dan kemampuan untuk melakukan tindakan di dalam teritorinya. Lihat, Octavian Gabriel Pascu dan Caius Tudor Luminosu, “The Legal Personality of the European Union – Between the Maastricht Treaty and the Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe – Reality and Perspective,” Romanian Journal of European Affairs (Volume 6, No. 3, 2006), halaman 58-59.



40

3.1.3 Personalitas Hukum Uni Eropa Berdasarkan Praktek Tujuan dari adanya personalitas hukum adalah untuk berhubungan dengan aktor dalam hukum internasional lain secara sederajat. Hal ini menyebabkan praktek menjadi sangat penting, karena dengan adanya pengakuan dari aktor dalam hukum internasional lain terhadap sebuah organisasi internasional akan menunjukkan bahwa organisasi yang bersangkutan memiliki personalitas hukum. Praktek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan untuk menjalin perjanjian dengan aktor dalam hukum internasional (treaty-making power) dan kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan aktor dalam hukum internasional (active and passive right of legation).152 3.1.3.1 Treaty-making power Penanganan krisis yang terjadi di Balkan dan daerah-daerah lain telah menunjukkan adanya penggunaan kewenangan dalam menjalin perjanjian yang diatribusikan kepada Uni Eropa berdasarkan Pasal 24 TEU. Perjanjian ini telah dibuat dengan pelbagai negara, misalnya saja Bosnia dan Herzegovina, Macedonia, Indonesia, atau Kongo dimana Uni Eropa bertindak, atau dengan negara ketiga, seperti Swiss, Chile, Morocco atau New Zealand, untuk berpartisipasi dalam kegiatan menjaga kedamaian yang dipimpin oleh PBB. Lebih dari 60 perjanjian telah disahkan dalam hal ini.153 3.1.3.2 Active and passive right of legation Dalam menjalin dan menjaga hubungan diplomatik dengan pelbagai aktor dalam hukum internasional, Uni Eropa diwakili oleh diplomat-diplomat yang tersebar di seluruh dunia. Diplomat Uni Eropa 152


153

Sebagai contoh, dapat dilihat perjanjian antara European Union Police Mission di Bosnia dan Herzegovina pada tanggal 4 Oktober 2002 yang disepakati oleh Council (OJ L 293/2) pada tanggal 30 September 2002 berdasarkan Pasal 24 TEU. Para pihak dalam perjanjian ini adalah Uni Eropa dengan Bosnia dan Herzegovina, sebagaimana dinyatakan bahwa: “...together hereinafter reffered to as the Participating Parties.”



41

telah banyak melibatkan dirinya dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi, sebagai perwakilan dari Uni Eropa. Dalam banyak kasus, perwakilan dari Uni Eropa ini sangat berpengaruh dan dihormati, meskipun tidak secara serta merta memberikan mereka status diplomatik. Namun, bagaimana pun juga, keberadaaan perwakilan Uni Eropa ini diterima oleh pelbagai negara dan cukup efisien.154 3.2 STRUKTUR UNI EROPA Berdasarkan Pasal 13 Traktat Lisbon 2007 (consolidated version), Uni Eropa memiliki tujuh organ untuk menjalankan apa yang tertuang di dalam Traktat Lisbon 2007, yaitu: The European Parliament; The European Council; The Council; The European Commission; The Court of Justice of the European Union; The European Central Bank; dan The Court of Auditors. 3.2.1 European Parliament Secara langsung dipilih setiap lima tahun, anggota dari European Parliament mewakili rakyatnya.155 European Parliament merupakan salah satu dari organ utama Uni Eropa yang membuat undang-undang, bersama dengan Council of the European Union („Council‟). 156 European Parliament memiliki tiga peran utama, antara lain: 157 1) Mendiskusikan dan mengesahkan undang-undang Eropa, bersama dengan Council.158 Di banyak area, dalam hal seperti perlindungan konsumen dan lingkungan, Parliament bekerja sama dengan Council (mewakili

154


155

“The European Parliament (a),” http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/3/?all=1, diunduh 17 Juni 2012. 156

European Parliament, “Power and Functions,” http://www.europarl.europa.eu/about parliament/en/0076b966cf/Powers-and-functions.html, diunduh 17 Juni 2012. 157

“European Parliament,” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament /index_en.htm, diunduh 30 Mei 2012. 158

“The European Parliament.”



42

pemerintah nasional) untuk menentukan isi dari undang-undang Uni Eropa dan secara resmi mengadopsinya. Proses ini disebut sebagai “ordinary

legislative

procedure

(prosedur

legislatif

biasa).”

Berdasarkan Traktat Lisbon 2007, pelbagai kebijakan yang tercakup dalam prosedur legislatif biasa telah meningkat, memberikan kekuatan bagi Parliament untuk mempengaruhi isi hukum di daerah, termasuk pertanian, kebijakan energi, imigrasi dan dana Uni Eropa. Parliament juga harus memberikan izin bagi keputusan penting lainnya, seperti memungkinkan negara-negara baru untuk bergabung dengan Uni Eropa.159 2) Mengawasi organ lain, terutama Commission, untuk menjamin bahwa mereka bekerja menurut prinsip-prinsip demokrasi.160 Parliament mempengaruhi intitusi Eropa lainnya dalam beberapa cara: a) Ketika Commission baru ditunjuk, 27 negara anggotanya –satu dari setiap negara Uni Eropa– tidak dapat mengambil jabatan sampai Parliament menyetujuinya. Jika anggota dari European Parliament menolak seorang calon, maka mereka dapat menolak seluruh daftar calon. b) Parliament juga dapat meminta Commission untuk mengundurkan diri selama periode jabatan. Hal ini disebut sebagai “motion of censure (tanda dari sensus).” c) Parliament terus memantau Commission dengan memeriksa hasil laporan dan dengan mempertanyakan Komisioner. Komitenya berperan penting dalam hal tersebut. Anggota dari European Parliament melihat petisi dari warga negara dan membentuk komite penyelidikan. Ketika para pemimpin nasional bertemu untuk pertemuan European Council, Parliament memberikan pendapatnya tentang topik dalam agenda.161 159

Kristin Archick, “The European Parliament (b),” http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ crs/rs21998.pdf, diunduh 17 Juni 2012. 160

“The European Parliament (a).”

161

“European Parliament.”



43

3) Mendiskusikan dan menyetujui anggaran Uni Eropa, bersama dengan Council.162 Parliament mengadopsi anggaran tahunan Uni Eropa bersama dengan Council of the European Union. Parliament memiliki komite yang memantau bagaimana anggaran dihabiskan, dan setiap tahun melewati penilaian dalam penanganan pada anggaran Commission tahun lalu.163 3.2.2 European Council Pertemuan European Council pada dasarnya merupakan pertemuan puncak dimana para pemimpin Uni Eropa bertemu untuk memutuskan prioritas politik yang jelas dan inisiatif utama. Biasanya, pertemuan dilakukan empat kali dalam setahun, dipimpin oleh presiden tetap. 164 European Council berperan ganda –menetapkan arahan politik dan prioritas umum dari Uni Eropa, dan berurusan dengan masalah yang rumit atau sensitif yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat yang lebih rendah dari kerjasama antar pemerintah.

165

Meskipun berpengaruh dalam

menetapkan agenda politik Uni Eropa, European Council tidak berhak untuk mengesahkan undang-undang.166 European Council menyatukan kepala negara atau pemerintah dari setiap negara Uni Eropa, presiden Commission dan presiden European Council, yang memimpin pertemuan. Di dalam pertemuan tersebut, dilibatkan pula organ Uni Eropa lainnya, yaitu High Representative for

162

“The European Parliament (a).”

163

“The Role of the European Parliament,” http://cfp-reformwatch.eu/2010/05/the-role-ofthe-european-parliament/, diunduh 17 Juni 2012. 164 “The European Council,” http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/ treaties/lisbon_treaty/ai0007_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 165

“European Council: An Official Institution of the European Union,” http://www.eutrio.be/european-union/institutions/de-europese-raad/european-council-officialinstitution-european-union, diunduh 17 Juni 2012. 166

“European Council (a),” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutions-andbodies/ european-council/european-council-537/index.html, diunduh 17 Juni 2012.



44

Foreign Affairs and Security Policy.

167

Dalam membuat kebijakan,

European Council memutus melalui konsensus, kecuali jika Traktat Lisbon 2007 menetapkan lain.168 Dalam beberapa kasus tertentu, European Council mengadopsi keputusan dengan suara yang bulat atau suara mayoritas, tergantung pada apa yang dibebankan oleh Traktat Lisbon 2007. Presiden

dari

the

European

Council,

Commission,

dan

High

Representative for Foreign Affairs and Security Policy tidak memiliki suara.169 3.2.3 Council of the European Union atau Council170 Sebagai Council bagi Uni Eropa, lembaga ini merupakan tempat dimana para perdana menteri nasional dari masing-masing negara Uni Eropa bertemu untuk mengadopsi hukum dan mengoordinasikan pelbagai kebijakan. 171 Council of the European Union atau Council tidak dapat disamakan dengan: a) European Council –merupakan organ Uni Eropa lainnya, dimana pemimpin

Uni

Eropa

bertemu

empat

tahun

sekali

untuk

mendiskusikan prioritas politik Uni Eropa.172 b) Council of Europe –bukan merupakan badan Uni Eropa.173

167

“European Council (b),” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/ index_en.htm, diunduh 30 Mei 2012. 168

“The Institutions of the Union: The European Council,” scadplus/constitution/europeancouncil_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 169

http://europa.eu/

Ibid.

170

“Council of the European Union (a),” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies /council-eu/index_en.htm, diunduh 30 Mei 2012. 171

“Council of the European Union (b),” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/euinstitutions-and-bodies/council-of-the-european-union/council-of-the-european-union540/index.html, diunduh 17 Juni 2012. 172

“Council of the European Union (c),” http://www.eurofound.europa.eu/areas /industrialrelations/dictionary/definitions/COUNCILOFTHEEUROPEANUNION.htm, diunduh 17 Juni 2012. 173

“The Council of the European Union,” http://europa.eu/legislation_summaries /institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0008_en.htm, diunduh 17 Juni 2012.



45

Tugas dari Council, antara lain:174 1) Mengesahkan undang-undang Uni Eropa 2) Mengoordinasikan kebijakan ekonomi pada negara anggota Uni Eropa yang jelas 3) Menandatangani perjanjian antara Uni Eropa dan negara-negara lainnya 4) Menyetujui anggaran tahunan Uni Eropa 5) Mengembangkan kebijakan asing dan pertahanan Uni Eropa 6) Mengoordinasikan kerjasama antara pengadilan dan kepolisian di negara-negara anggotanya. Di dalam Council, tidak ada anggota yang tetap. Pada setiap pertemuan Council, masing-masing negara mengutus menterinya untuk mendiskusikan kebijakan –misalnya menteri lingkungan yang diutus untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertemuan tersebut dikenal sebagai “Environment Council.” Menteri Luar Negeri dalam Council memiliki ketua yang tetap yang disebut sebagai High Representative for Foreign and Security Policy. Semua pertemuan Council lain dipimpin oleh menteri negara terkait yang memegang jabatan ketua secara bergilir.175 Keputusan yang ditentukan dalam Council diambil oleh mayoritas pemilih yang memenuhi syarat sebagai aturan umum. Semakin besar populasi negaranya, maka semakin besar suaranya, meski sebenarnya angka-angka tersebut ditimbang berpihak kepada negara yang kurang padat populasinya.176 Ketika Council memungut suara, “pemilihan dengan mayoritas yang memenuhi syarat” diterapkan disini. Suatu mayoritas suara yang memenuhi syarat diperoleh ketika: a) Mayoritas (kadang hingga dua per tiga bagian dari ke-27 negara Uni Eropa memilih untuk mendukung). 174

“The Council of the European Union (Council of Ministers),” http://www. civitas.org.uk/eufacts/FSINST/IN3.htm, diunduh 17 Juni 2012. 175

“How Does the EU Work?” http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_4/index_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 176

Ibid.



46

b) Setidaknya 255 dari kemungkinan 345 suara yang diberikan.177 Selanjutnya, negara anggota dapat meminta pemeriksaan untuk melihat apakah mayoritas mewakili minimal 62% dari total populasi. Jika hal ini tidak terjadi, maka usulan tidak dapat disetujui. Pemungutan suara yang berkenaan dengan topik yang sensitif –seperti keamanan dan urusan eksternal dan perpajakan- keputusan oleh Council haruslah suara yang bulat. Hal ini berarti tidak ada satu negarapun yang dapat mem-veto keputusan tersebut. Dimulai tahun 2014 sistem yang dikenal sebagai “double majority voting (pemungutan suara mayoritas ganda)” akan diperkenalkan. 178 Agar suatu usulan dapat disahkan, dibutuhkan adanya dukungan dari dua jenis mayoritas: mayoritas negara-negara (setidaknya 15 negara) dan mayoritas dari total populasi Uni Eropa (negara-negara pendukung harus mewakili setidaknya 65% dari populasi Uni Eropa).179 3.2.4 European Commission180 European Commission merupakan salah satu organ utama dari Uni Eropa.

European

Commission

mewakili

dan

menjunjung

tinggi

kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. European Commission juga membuat konsep usulan untuk undang-undang Eropa yang baru. Selain itu, European Commission juga mengendalikan tugas harian dalam hal pelaksanaan kebijakan Uni Eropa dan pengeluaran dana Uni Eropa.181 Ke-27 Komisioner, satu dari setiap negara Uni Eropa, memimpin Commission selama lima tahun masa jabatan. Setiap Commissioner diberikan tanggung jawab untuk bidang-bidang kebijakan tertentu oleh 177

“... Council of Ministers.”

178

Citizens Information, “Council of the European Union (d),” http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_institution s/council_of_the_european_union.html, diunduh 17 Juni 2012. 179

Ibid.

180

“European Commission (a),” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/europeancommission/index_en.htm, diunduh 30 Mei 2012. 181

“European Commission (b),” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutions-andbodies/european-commission/european-commission-544/index.html, diunduh 17 Juni 2012.



47

Presiden. Presiden dilantik oleh European Council. Council juga menunjuk Komisioner lain dengan kesepakatan bersama Presiden yang dilantik. Penunjukkan seluruh Komisioner, termasuk Presidennya, tunduk kepada persetujuan dari the European Parliament. Di dalam jabatannya, mereka tetap bertanggung jawab kepada Parliament, yang memiliki kekuasaan tunggal untuk membubarkan Commission.182 Sehari-hari pelaksanaan tugas Commission diurus oleh para staf, administrator,

pengacara,

ekonom,

penerjemah,

juru

bahasa,

staf

sekretariat dan sebagainya, diselenggarakan di dalam departemen yang dikenal sebagai Direktorat Jenderal (Dirjen). Istilah „Commission‟ dapat digunakan untuk merujuk kepada 27 orang Komisioner, staf tetap atau organ tersebut secara keseluruhan.183 Commission mewakili dan menjunjung tinggi kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Commission mengawasi dan melaksanakan kebijakan Uni Eropa dengan:184 1) Mengusulkan undang-undang baru kepada Parliament dan Council. Commission memiliki „hak inisiatif‟ dengan mengusulkan undang-undang yang baru untuk melindungi kepentingan Uni Eropa dan warga negaranya. Hal ini dilakukan hanya ketika terdapat suatu masalah yang tidak dapat ditangani secara efektif di tingkat nasional, regional ataupun lokal (prinsip subsidiaritas).185 Ketika Commission mengusulkan suatu undang-undang, Commission mencoba untuk memenuhi kepentingan Uni Eropa seluas mungkin. Untuk mendapatkan rincian teknis yang tepat,

182

“The European Commission: Overview,” http://www.worldlawdirect.com/article/ 456/european-commission-overview.html, diunduh 17 Juni 2012. 183

“The European Commission at Work,” http://ec.europa.eu/atwork/basicfacts/index_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 184

Ibid.

185

“European Commission (b).”



48

maka Commission berkonsultasi kepada ahlinya melalui pelbagai komite dan kelompok, maupun konsultasi publik.186 Departemen dari Commission akan menghasilkan rancangan undang-undang baru yang diusulkan, jika setidaknya 14 dari 27 Commissioners

menyetujuinya,

kemudian

berkas

tersebut

diserahkan kepada Council dan Parliament. Setelah mendiskusikan dan

mengubah

rancangan

tersebut,

mereka

(Council

dan

Parliament) memutuskan apakah akan mengadopsinya sebagai hukum.187 2) Mengelola anggaran Uni Eropa dan mengalokasikan dana. Bersama

dengan

Council

dan

Parliament,

Commission

menetapkan prioritas pengeluaran jangka panjang untuk Uni Eropa dalam

„kerangka keuangan‟ Uni

Eropa.

Commission

juga

menyusun anggaran tahunan untuk disetujui oleh Parliament dan Council, dan mengawasi bagaimana dana Uni Eropa dibelanjakan – misalnya oleh lembaga dan otoritas nasional dan regional. Managemen dana Commission diperiksa dengan teliti oleh the Court of Auditors. Commission mengelola dana untuk kebijakan Uni Eropa (misalnya pertanian dan pembangunan pedesaan) dan program seperti “Erasmus” (pertukaran pelajar).188 3) Menegakkan undang-undang Uni Eropa (bersama dengan the Court of Justice). Sebagai „guardian of the Treaties‟, Commission memeriksa bahwa setiap anggota menerapkan undang-undang Uni Eropa dengan benar. Jika Commission menganggap pemerintah nasional gagal untuk menerapkan undang-undang Uni Eropa, Commission menjadi yang pertama untuk mengirimkan surat resmi meminta untuk memperbaiki masalah tersebut. Sebagai upaya terakhir, 186

“European Commission (a).”

187

Ibid.

188

Ibid.



49

Commission merujuk masalah tersebut kepada Court of Justice. Court dapat memberikan hukuman, dan keputusannya mengikat negara dan organ Uni Eropa.189 4) Mewakili Uni Eropa secara internasional, misalnya dengan melakukan negosiasi terhadap perjanjian antara Uni Eropa dengan negara lainnya. Commission berbicara atas nama semua negara Uni Eropa di badan internasional seperti World Trade Organisation. Commission juga melakukan negosiasi perjanjian untuk Uni Eropa seperti Cotonou Agreement (dalam bantuan dan perdagangan antara Uni Eropa dan negara berkembang di Afrika, Karibia dan Pasifik).190 3.2.5 The Court of Justice of the European Union191 Court of Justice menafsirkan undang-undang Uni Eropa untuk meyakinkan itu diterapkan dengan cara yang sama di semua negara Uni Eropa. Court of Justice juga menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah dan organ Uni Eropa. Individu, perusahaan atau organisasi juga dapat mengajukan kasus di hadapan Court of Justice jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar oleh organ Uni Eropa.192 Court of Justice memiliki satu hakim di setiap negara Uni Eropa. Court of Justice dibantu oleh delapan „advocates-general‟ yang tugasnya adalah untuk menyajikan opini yang objektif tentang kasus-kasus yang diajukan di hadapan Court of Justice. Mereka harus melakukannya secara terbuka dan tidak memihak. Setiap hakim dan advocate-general diangkat dalam jangka waktu enam tahun, yang dapat diperbaharui. Pemerintah negara Uni Eropa menyetujui siapa yang ingin mereka tunjuk. Untuk 189

“The European Commission at Work.”

190

“European Commission (a).”

191

“The Court of Justice”, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index _en.htm, diunduh 30 Mei 2012. 192

“European Court of Justice (a),” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutionsand-bodies/european-court-of-justice/european-court-of-justice-547/index.html, diunduh 17 Juni 2012.



50

membantu Court of Justice mengatasi banyaknya kasus diajukan kepadanya, dan untuk menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik, „General Court‟ mengatasi kasus yang dikemukakan oleh pribadi, perusahaan dan beberapa organisasi, dan kasus yang berkaitan dengan hukum perselisihan. The European Union Civil Service Tribunal mengatur tentang perselisihan antara Uni Eropa dan stafnya. Court of Justice memberikan keputusannya pada kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Lima jenis kasus yang paling umum antara lain:193 1) Permintaan akan keputusan pendahuluan –ketika pengadilan nasional meminta Court of Justice untuk menafsirkan tujuan undang-undang Uni Eropa. 2) Tindakan disebabkan kelalaian untuk memenuhi kewajiban –diajukan terhadap pemerintah Uni Eropa untuk tidak menerapkan undangundang Uni Eropa. 3) Tindakan ditujukan sebagai pembatalan –melawan undang-undang Uni Eropa yang dianggap melanggar Traktat Uni Eropa atau hak-hak dasar. 4) Tindakan disebabkan kegagalan bertindak –melawan organ Uni Eropa karena gagal untuk membuat keputusan yang dibutuhkan oleh mereka. 5) Tindakan langsung –yang dibawa oleh individu, perusahaan atau organisasi melawan keputusan atau tindakan Uni Eropa. Seorang hakim dan advocate general dapat ditugaskan untuk setiap kasus yang muncul sebelum Court of Justice. Kasus yang diajukan ke pengadilan diproses dalam dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan.194 1) Tahap tertulis Pertama, para pihak yang terlibat fisik dalam pernyataan tertulis kepada hakim bertanggung jawab atas kasus ini. Hakim 193

“European Court of Justice (b),” http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrial relations/dictionary/definitions/EUROPEANCOURTOFJUSTICE.htm, diunduh 17 Juni 2012. 194

“The Role and Composition of the EuropeanCourt of Justice,” http://sixthform law.info/01_modules/mod2/2_3_2_eu_sources/01_ecj_234_refs.htm, diunduh 17 Juni 2012.



51

kemudian menulis ringkasan dari pernyataan tersebut dan latar belakang hukum kasus tersebut.195 2) Tahap lisan Tahap kedua adalah persidangan. Hal ini bergantung pada kerumitan kasus a quo, hal ini dapat terjadi di hadapan panel yang terdiri dari tiga, lima atau tiga belas hakim di seluruh pengadilan. Saat persidangan, pengacara dari kedua belah pihak menyampaikan kasus mereka kepada hakim dan advocate general yang dapat menanyai

mereka.

Advocate-general

kemudian

memberikan

opininya. Setelah itu, para hakim akan mendiskusikan kasus bersama dan memberikan penilaian mereka. Advocate general hanya diminta untuk memberikan opininya dalam kasus tersebut jika Court of Justice meyakini bahwa kasus tertentu menimbulkan titik hukum yang baru. Court of Justice tidak selalu harus mengikuti opini advocate general. Penilaian Court of Justice adalah keputusan mayoritas dan dibacakan di persidangan dimuka umum. Prosedur persidangan dalam General Court serupa, kecuali bahwa tidak ada opini yang diberikan oleh advocate general.196 3.2.6 European Central Bank197 European Central Bank (ECB) mengelola Euro – satu-satunya mata uang di Uni Eropa - dan pengamanan stabilitas harga di dalam Uni Eropa. ECB juga bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan

195

“Court of Justice of the European Union (a),” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSINST/ IN5.htm, diunduh 17 Juni 2012. 196

“Court of Justice of the European Union (b),” http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/court-justice/index_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 197

“European Central Bank (a),” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index _en.htm, diunduh 30 Mei 2012.



52

kebijakan ekonomi dan moneter.198 ECB merupakan salah satu organ Uni Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk:199 1) Menjaga kestabilan harga (menjaga kendali inflasi), terutama di negara yang menggunakan mata uang Euro; 2) Menjaga kestabilan sistem keuangan –dengan meyakini bahwa perdagangan uang dan organnya diawasi dengan baik. ECB bekerja dengan bank sentral di ke-27 negara Uni Eropa. Bersama mereka membentuk European System of Central Banks (ESCB). Hal ini juga mengarah kepada kerja sama erat antara bank sentral di zona eropa –ke-17 negara Uni Eropa yang telah mengadopsi Euro, juga dikenal sebagai eurozone. Kerja sama antara sekelompok bank yang erat tersebut disebut sebagai “Eurosystem.” 200 ECB diatur dalam Pasal 105 Traktat Lisbon 2007. Berdasarkan pengaturan tersebut, peran ECB pada dasarnya meliputi beberapa hal, antara lain:201 1) Menetapkan suku bunga acuan untuk eurozone dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. 2) Mengelola mata uang asing pada eurozone dan membeli atau menjual mata uang apabila diperlukan untuk menjaga keseimbangan nilai tukar. 3) Membantu memastikan bahwa perdagangan uang dan organnya secara memadai diawasi oleh otoritas nasional dan sistem pembayaran yang berfungsi secara lancar. 4) Memberikan kuasa kepada bank sentral di negara eurozone untuk menerbitkan uang kertas Euro. 5) Memantau tren harga dan menilai resiko yang dikemukakan untuk menjaga stabilitas harga. 198

“European Central Bank (b),” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutions-andbodies/european-central-bank/european-central-bank-550/index.html, diunduh 17 Juni 2012. 199

European Central Bank, “The Mission of the European Central Bank,” http://www.ecb.int /ecb/html/mission.en.html, diunduh 17 Juni 2012. 200

“The European Central Bank (ECB),” http://europa.eu/legislation_summaries/economic _and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/o10001_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 201

Ibid.



53

ECB memiliki beberapa badan pembuat keputusan sebagai berikut:202 1) Executive Board –mengawasi manajemen harian, dengan 6 orang anggota (1 presiden, 1 wakil presiden dan 4 anggota lainnya) yang ditunjuk selama 8 tahun oleh pemimpin negara eurozone. 2) Governing Council –menentukan kebijakan moneter eurozone dan memperbaiki suku bunga dimana bank-bank komersial dapat memperoleh uang dari ECB, terdiri dari Executive Board ditambah dengan gubernur dari 17 bank sentral nasional di eurozone. 3) General Council –memberikan kontribusi sebagai penasihat ECB, mengoordinasi, dan membantu mempersiapkan negara-negara baru yang bergabung dengan Euro, terdiri dari presiden dan wakil presiden ECB dan gubernur bank sentral nasional di ke-27 negara Uni Eropa. ECB merupakan badan independen. Tidak ada satupun, baik ECB, bank sentral nasional di dalam Eurosystem, maupun anggota dari badan pembuat keputusan dapat meminta atau menerima instruksi dari badan lainnya. Semua organ dan pemerintah Uni Eropa juga harus menghormati prinsip tersebut.203 3.2.7 European Court of Auditors204 Euroepan Court of Auditors melakukan audit terhadap keuangan Uni Eropa. Peranannya adalah untuk mengembangkan manajamen keuangan dan melaporkan penggunaan dana publik. Untuk menjamin bahwa pembayar pajak mendapatkan nilai maksimum dari uang mereka, Court of Auditors memiliki hak untuk memeriksa setiap orang atau organisasi yang menangani dana EU. Court of Auditors secara rutin melakukan pemeriksaan di lokasi, yang penemuannya ditulis dalam 202

European Central Bank, “European Central Bank (c),” http://epp.eurostat.ec. europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/partners/european_union/ecb/tab_whoswho, diunduh 17 Juni 2012. 203

Ibid.

204

“The Court of Auditors,” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors /index_en.htm, diunduh 30 Mei 2012.



54

laporan yang disampaikan kepada Commission dan pemerintah nasional Uni Eropa.205 Court of Auditors tidak memiliki kekuatan hukum tersendiri. Jika auditor menemukan adanya kecurangan atau penyimpangan yang diinformasikan kepada OLAF –European Anti Fraud Office. Salah satu tugas utama dari Court of Auditors adalah untuk memberikan laporan tahunan kepada European Parliament dan Council terkait anggaran sebelumnya (yang disebut „debet tahunan‟). Parliament memeriksa laporan dari Court of Auditors secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk menyetujui apakah Commission dapat menangani anggaran tersebut. Court of Auditors juga dapat memberikan opininya terkait legislasi keuangan Uni Eropa dan bagaimana cara untuk membantu memberantas penipuan di Uni Eropa.206 Auditor secara rutin melakukan inspeksi di organ Uni Eropa, negara anggota dan negara yang menerima bantuan Uni Eropa. Ketika pekerjaan utama Court of Auditors menyangkut uang yang berada dibawah tanggung jawab Commission, dalam praktiknya 80% pendapatan dan pengeluaran dikelola oleh otoritas nasional. 207 Agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, Court of Auditors harus tetap menjadi badan yang independen terhadap organ lainnya namun tetap berhubungan dengan mereka. Court of Auditors memiliki satu anggota dari setiap negara Uni Eropa yang ditunjuk oleh Council selama enam tahun (dapat diperbaharui). Para anggotanya memilih salah satu pilihannya sebagai Presiden selama tiga tahun (dapat juga diperbaharui). Court of Auditors memiliki sekitar 800 orang staf, termasuk penerjemah dan administrator serta auditor. Para

205 “European Court of Auditors (a),” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutionsand-bodies/european-court-of-auditors/european-court-of-auditors-557/index.html, diunduh 17 Juni 2012. 206

“Power of Audit of the European Court of Auditors,” http://www.cvce.eu/content/ publication/1999/1/1/f42b856f-6c9b-4434-8254-69e87a0efa62/publishable_en.pdf, diunduh 17 Juni 2012. 207

“European Court of Auditors (b),” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSINST/IN6.htm, diunduh 17 Juni 2012.



55

auditor terbagi menjadi „kelompok audit‟, yang menyiapkan rancangan laporan yang diputus oleh Court of Auditors.208 3.3

KEWENANGAN UNI EROPA Salah satu hal yang paling membedakan antara Uni Eropa dengan

organisasi internasional yang lain adalah adanya kewenangan secara nyata yang dimiliki oleh Uni Eropa untuk mencapai tujuan yang ada di dalam perjanjian yang menjadi dasarnya. Uni Eropa dapat membentuk hukum yang mengikat langsung kepada individu.209 Meskipun demikian, Uni Eropa hanya memiliki kewenangan pada hal-hal yang oleh negara anggota telah diberikan kompetensinya. Hal ini juga berlaku bagi hubungan keluar, sehingga Uni Eropa dapat menjadi bagian dari perjanjian internasional.210 Berdasarkan Pasal 5 (1) TEU,211 maka kompetensi yang dimiliki oleh Uni Eropa adalah apa yang tertuang di dalam Traktat Lisbon 2007. Tiap tindakan yang diambil oleh organ Uni Eropa harus memiliki landasan hukum di dalam Traktat Lisbon 2007 (express powers)212. Namun, kompetensi ini telah diperluas dengan adanya doktrin implied powers,213 yang dikembangkan oleh European Court of

208

“The Court of Auditors of the European Union,” http://europa.eu/legislation_summaries/ fight_against_fraud/antifraud_offices/o10006_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 209

Jorg Monar, “The European Union‟s Institutional Balance of Power after the Treaty of Lisbon,” http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc/ecsa10/monarb_en.pdf, diunduh 10 Juni 2012. 210

Tamara Capeta, “Powers of the European Union in International Relations,” www.pravo.unizg.hr%2F_download%2Frepository%2FEU_external_powers_EN.pptx&ei=LRjVT -bJGs3KrAedqrH8Dw&usg=AFQjCNFqHytb09FVY7lM25oTQnzLOUmF_g, diunduh 10 Juni 2012. 211

Pasal 5(1) TEU menyatakan bahwa: “The limits of Union competences are governed by the principles of conferral. The use of Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.” 212

“A political power specifically delegated to a governmental branch by a constitution.” Lihat, Brian A. Garner, Black‟s Law Dictionary, Ed. Ke-9, (Saint Paul: Thomson Reuters, 2009), halaman 1288. 213

“A political power that is not enumerated but that nonetheless exists because it is needed to carry out an express power.” Ibid.



56

Justice melalui kasus ERTA (Case 22/70, Commission v. Council), 214 yang menyatakan bahwa Uni Eropa tidak hanya memiliki kewenangan pada apa yang tertulis di dalam Traktat namun juga memiliki kewenangan secara tidak langsung dari ketentuan-ketentuan yang ada. Doktrin ini kemudian dikristalkan menjadi bagian dari Traktat Lisbon 2007.215 Adanya express powers dan implied powers yang dimiliki oleh Uni Eropa menyebabkan berkurangnya kewenangan yang dimiliki oleh negara anggotanya dalam mengurus hal-hal tertentu. Namun hal ini tidak terjadi pada semua area,

214 Pada tahun 1962, lima negara anggota EEC dan negara Eropa lainnya menandatangani European Road Transport Agreement (ERTA), yang mengharmonisasikan ketentuan sosial tertentu terkait dengan transportasi jalan internasional. Pada tahun 1969, atas dasar proposal Commission, Council Regulation 543/69 mulai berlaku. Aturan ini didasarkan pada Pasal 75 dari Treaty terkait dengan implementasi dari EEC Common Transport Policy dan mencakup hal yang cukup mirip dengan ERTA. Pada bulan Maret 1970, Council memutuskan bahwa perlu dilakukan perluasan wilayah secara geografis dan bahwa keenam negara anggota harus mengoordinasikan posisi mereka. Atas dasar ini lah, enam negara anggota melakukan negosiasi dan menyetujui ERTA II. Commission menggugat bahwa resolusi Council pada tanggal 20 Maret 1970 merupakan pelanggaran batas oleh Council terhadap tanggung jawab dan fungsi Commission, sehingga Commission membawa hal ini ke ECJ berdasarkan Pasal 173 (1) untuk membatalkan resolusinya. Dalam putusannya, ECJ menyatakan sebagai berikut: (a) The Commission‟s application for annulment was admissible. Although not within the terms of Article 189, the Council resolution was a reviewable act under Article 173 (see also Chapter 4). It „had definite legal effects both on relations between the Community and the Member States and on the relationship between institutions‟. Not being an act listed in Article 189, it could not be annulled for lack of reasons under Article 190. (b) The adoption by the Community of Regulation 543/69 in October 1969 as an element of the Common Transport Policy gave rise to a transfer of treaty making power from the Member States to the Community: As and when such common rules come into being, the Community alone is in a position to assume and carry out contractual obligations towards third countries affecting the whole sphere of application of the Community legal system. With regard to the implementation of the provisions of the Treaty the system of internal Community measures may not therefore be separated from that of external relations. (c) Most of the work on ERTA I and II having been completed, on a Member State basis, in October 1969, „it was for the two institutions whose powers were directly concerned, namely, the Council and Commission, to reach agreement…on the appropriate methods of co-operation with a view to ensuring most effectively the defence of the interests of the Community‟. (d) The Council had not acted improperly in continuing the ERTA negotiations on a Member State basis, the Commission having failed to exercise its rights as regards the initiation of such co-operation as provided for in the Treaty. 215

Pasal 352 (1) TFEU, “If action by the Union should prove necessary, within the framework of the policies defined in the Treaties, to attain one of the objectives set out in the Treaties, and the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, shall adopt the appropriate measures.”



57

karena hubungan kewenangan antara Uni Eropa dan negara anggotanya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 1. Exclusive EU powers (Pasal 3 TFEU), merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara anggota melalui Traktat pada bidang tertentu. Dalam bidang ini, tindakan nasional secara unilateral tidak dapat dilakukan. 2. Concurrent (shared) power (Pasal 4 TFEU), merupakan bidang kebijakan dimana kewenangan Uni Eropa dan negara anggota berdampingan, sehingga membutuhkan persetujuan bersama dari Uni Eropa dan negara anggota agar dapat berlaku efektif. 3. Exclusive powers (Pasal 6 TFEU), merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara anggota pada bidang-bidang lain.216 3.3.1 Kompetensi Eksklusif Uni Eropa Uni Eropa memiliki kompetensi eksklusif pada beberapa bidang, yaitu: custom union; pengadaan aturan persaingan dalam melaksanakan pasar bersama; kebijakan moneter bagi negara anggota yang menggunakan Euro; konservasi sumber daya hayati kelautan sebagai bagian dari kebijakan perikanan bersama; kebijakan perdagangan bersama; pengadaan perjanjian internasional selama berada dalam kerangka legislasi Uni Eropa atau ketika dibutuhkan untuk membantu Uni Eropa dalam menerapkan kompetensi internal atau jika ada kemungkinan terpengaruhnya aturan bersama.217 Dalam area yang termasuk ke dalam kompetensi ini, asumsi dasarnya adalah tindakan yang diambil pada level Uni Eropa akan lebih efektif ketimbang jika langkahnya diambil oleh negara anggota yang tidak terkoordinasikan. Dalam area-area ini, hanya Uni Eropa yang dapat membentuk dan mengadopsi hukum yang mengikat, sementara negara

216

John Tillotson dan Nigel Foster, Text, Cases and Materials on European Union Law, Ed. Ke-4, (London: Cavendish Publishing Limited, 2003), halaman 54-55. Lihat juga, “Lisbon Treaty: Areas of EU Competence,” http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/ european_government/eu_law/lisbon_treaty/lisbon_treaty_areas_of_eu_competence.html, diunduh 10 Juni 2012. 217

Ibid.



58

anggota dapat melakukan hal ini hanya jika Uni Eropa mengizinkannya atau sebagai bentuk dari implementasi dari hukum Uni Eropa.218 3.3.2 Kompetensi Bersama Uni Eropa dan negara anggota memiliki kompetensi bersama pada bidang-bidang sebagai berikut: pasar bersama; kebijakan sosial; kohesi ekonomi, sosial, dan teritorial; agrikultur dan perikanan kecuali mengenai konservasi sumber daya hayati kelautan; lingkungan; perlindungan konsumen;

transportasi;

jaringan

trans-Eropa;

energi;

kebebasan,

keamanan, dan keadilan; masalah keamanan bersama terkait kesehatan publik; riset, pengembangan teknologi dan ruang angkasa; kerja sama pengembangan dan bantuan kemanusiaan. 219 Pada area ini, Uni Eropa dapat menjalankan kompetensinya sebatas pada hal yang terkait dengan instrumen Uni Eropa dan tidak pada keseluruhan area, sementara negara anggota dapat melaksanakan kompetensinya sampai pada batas dimana Uni

Eropa

tidak

menyentuhnya

atau

memutuskan

untuk

tidak

menyentuhnya.220 3.3.3 Kompetensi Negara Anggota Kompetensi yang khusus dimiliki oleh negara anggota adalah sebagai berikut: perlindungan dan pengembangan kesehatan manusia; industri; budaya; pariwisata; pendidikan, pelatihan profesional, pemuda dan olahraga; perlindungan warga negara; dan kerja sama administratif. 221 Dalam hal ini, yang dapat dilakukan oleh Uni Eropa hanyalah memberikan dukungan yang terbatas untuk mengoordinasikan atau menyediakan tindakan komplementer bagi tindakan yang dilakukan oleh negara anggota. Uni Eropa tidak dapat melakukan harmonisasi hukum nasional pada area 218


219

“Lisbon Treaty: Areas of EU Competence.”

220


221

“Lisbon Treaty: Areas of EU Competence.”



59

ini, sehingga tanggnng jawab untuk menyusun legislasi tetap berada di tangan negara anggota. 222

222




60

BAB 4 PENGIKATAN UNI EROPA TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN TRAKTAT LISBON 2007 Dengan dimilikinya personalitas hukum oleh Uni Eropa, maka Uni Eropa dapat melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lainnya, misalnya mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional dan menjadi anggota dari organisasi internasional. Sejak dimulainya proses integrasi Eropa melalui ECSC hingga adanya Traktat Lisbon 2007 Uni Eropa telah mengadakan 777 perjanjian bilateral 223 dengan pelbagai subjek hukum internasional, dan telah mengikuti 242 perjanjian multilateral.224 Hingga tanggal 7 Juli 2011, Uni Eropa telah bergabung dalam pelbagai organisasi internasional, di pelbagai bidang. 225 Uni Eropa telah menjadi anggota dari 36 organisasi internasional,226 yaitu: 1. Pada bidang

agrikultur

adalah Afrasec,

227

Food and

Agriculture

Organization,228 dan International Olive Oil Council.229

223

European Union External Action, “List of Bilateral,” http://ec.europa.eu/world/agreements /searchByType.do?id=1, diunduh 13 Juni 2012. 224

European Union External Action, “List of Multilateral,” http://ec.europa.eu/world/agree ments/searchByType.do?id=2, diunduh 13 Juni 2012. 225

European Commission External Relations, “European Union Membership at International Organisations,” http://ec.europa.eu/world/agreements/viewCollection.do?fileID=58598, diunduh 12 Juni 2012. 226

Ibid.

227

Afrasec dibentuk berdasarkan International Sugar Agreement 1992, yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 20 November 1992 di Jenewa dan mulai berlaku pada tanggal pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision (92/580/EEC) of 13/11/1992; OJ L379 of 23/12/1992. Lihat, European Union, “92/580/EEC: Council Decision of 13 November 1992 on the Signing and Conclusion of the International Sugar Agreement 1992,” http://eur-law.eu/EN/92-580-EEC-Council-Decision-13-November-1992, 239043,d, diunduh 12 Juni 2012. Lihat juga, European Community, “Summary of International Sugar Agreement 1992,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/ treatiesGeneralPrint.do?step=0&print=true&treatyId=542, diunduh 12 Juni 2012.



61

2. Pada bidang pengembangan adalah International Cocoa Organization, 230 International Coffee Organization, 231 International Jute Studey Group, 232 International Tropical Timbel Organization,233 Nickel Study Group.234

228

FAO dibentuk berdasarkan Constitution of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 26 November 1991 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 25 November 1991; OJ C of 16/12/1991. Lihat, European Community, “Summary of Constitution of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralPrint.do?ste p=0&print=true&treatyId=470, diunduh 12 Juni 2012. 229

IOOC dibentuk berdasarkan International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2005, yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 29 April 2005. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 14 November 2005 concerning the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2005; OJ L302 of 19/11/2005. Lihat, European Community, “Summary of International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2005,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralDat a.do?step=0&redirect=true&treatyId=6961, diunduh 12 Juni 2012. 230

ICCO dibentuk berdasarkan International Cocoa Agreement yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 12 Desember 2002 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada 2002/970/EC: Council Decision of 18 November 2002 concerning the conclusion on behalf of the European Community of the International Cocoa Agreement 2001; OJ L342 of 17/12/2002. Lihat, European Community, “Summary of Treaty International Cocoa Agreement,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreaties Workspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6341, diunduh 12 Juni 2012. 231

ICO dibentuk berdasarkan International Coffee Agreement 2001 yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 25 September 2001 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2001. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 24 September 2001 on the signing and conclusion on behalf of the European Community of the International Coffee Agreement 2001; OJ L326 of 11/12/2001. Lihat, European Community, “Summary of International Coffee Agreement 2001,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treaties GeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6321, diunduh 12 Juni 2012. 232

IJSG dibentuk berdasarkan Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 15 April 2002. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 15 April 2002 concerning the acceptance, on behalf of the European Community, of the Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group, 2001; OJ L112 of 27/04/2002. Lihat, European Community, “Summary of Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/ treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6841, diunduh 12 Juni 2012. 233

ITTO dibentuk berdasarkan The 2006 International Tropical Timber Agreement yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 2 November 2007. Penandatanganan ini didasarkan pada 2007/648/EC: Council Decision of 26 September 2007 on the signing, on behalf of the European Community, and provisional application of the International Tropical Timber Agreement, 2006; OJ L262 of 09/10/2007. Lihat, European Community, “Summary of The 2006 International Tropical Timber Agreement,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=5241, diunduh 12 Juni 2012.



62

3. Pada bidang

pengembangan komoditas adalah

Common Fund for

235

Commodities.

4. Pada bidang ekonomi dan moneter adalah European Bank for Reconstruction and Development.236 5. Pada bidang energi adalah Energy Charter,237 dan International Renewable Energy Agency.238 6. Pada bidang usaha adalah International Lead and Zinc Study Group,239 dan International Rubber Study Group.240 234

NSG dibentuk berdasarkan Terms of Reference of the International Nickel Study Group yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 14 Oktober 1991 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 14 October 1991 on acceptance of the terms of reference of the International Nickel Study Group; OJ L 293 of 24/10/1991. Lihat, European Community, “Summary of Terms of Reference of the International Nickel Study Group,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreaties Workspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=518, diunduh 12 Juni 2012. 235

CFC dibentuk berdasarkan Agreement establishing the Common Fund for Commodities yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 21 Oktober 1981 dan mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1990. Penandatanganan ini didasarkan pada 90/373/EEC: Council Decision of 29 may 1990 concerning the conclusion of the agreement establishing the common fund for commodities; OJ L182 of 14/07/1990. Lihat, European Community, “Summary of Agreement establishing the Common Fund for Commodities,” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&red irect=true&treatyId=502, diunduh 12 Juni 2012. 236

EBRD dibentuk berdasarkan Agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 29 Mei 1990 dan mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1991. Penandatanganan ini didasarkan pada 90/674/EEC: Council Decision of 19 November 1990 on the conclusion of the Agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development; OJ L372 of 31/12/1990. Lihat, European Community, “Summary of Agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=532, diunduh 12 Juni 2012. 237

Energy Charter dibentuk berdasarkan Energy Charter Treaty yang ditandatangani oleh ECSC, European Community, dan EAEC pada tanggal 17 Desember 1994 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada 98/181/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 23 September 1997 on the conclusion, by the European Communities, of the Energy Charter Treaty and the Energy Charter Protocol on energy efficiency and related environmental aspects; OJ L69 of 09/03/1998. Lihat, European Community, “Summary of Energy Charter Treaty,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treaties GeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=591, diunduh 12 Juni 2012. 238

IRENA dibentuk berdasarkan Statute of the International Renewable Energy Agency yang ditandatangani oleh Uni Eropa pada tanggal 5 Juli 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2010. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 24 June 2010 on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union; OJ L178 of 13/07/2010. Lihat, European Community, “Summary of Statute of the International Renewable Energy Agency,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWork space/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=8581, diunduh 12 Juni 2012.



63

7. Pada bidang usaha komoditas adalah International Copper Study Group.241 8. Pada bidang lingkungan adalah Helsinki Commission,

242

International

Commission for the Protection of the Danube River,243 dan Commission for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic.244

239

ILZSG dibentuk berdasarkan Terms of Reference of the International Lead and Zinc Study Group yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 30 Maret 2001 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2001. Penandatanganan ini didasarkan pada 2001/221/EC: Council Decision of 12 March 2001 concerning the participation of the Community in the International Lead and Zinc Study Group - Terms of Reference of the International Lead and Zinc Study Group - Rules of Procedure of the International Lead and Zinc Study Group; OJ L82 of 22/03/2001 . Lihat, European Community, “ Summary of Terms of Reference of the International Lead and Zinc Study Group,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/ treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=476, diunduh 12 Juni 2012. 240

IRSG dibentuk berdasarkan Constitution and Rules of Procedure of the International Rubber Study Group yang ditandatangani oleh European Community dan mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1974. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 22 July 2002 concerning the participation of the Community in the International Rubber Study Group; OJ L215 of 10/08/2002. Lihat, European Community, “Summary of Constitution and Rules of Procedure of the Internationa Rubber Study Group,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6001, diunduh 12 Juni 2012. 241 ICSG dibentuk berdasarkan Terms of Reference of the International Copper Study Group yang ditandangani oleh European Economic Community pada tanggal 6 November 1991 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada 91/179/EEC: Council Decision of 25 March 1991 on acceptance of the terms of reference of the International Copper Study Group; OJ L 89 of 10/04/1991. Lihat, European Community, “Summary of Terms of Reference of the International Copper Study Group,” http://ec.europa.eu/ world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true &treatyId=527, diunduh 12 Juni 2012. 242

HELCOM dibentuk berdasarkan Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 24 September 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 20 September 1994. Penandatanganan ini didasarkan pada 94/157/EC: Council Decision of 21 February 1994 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention as revised in 1992); OJ L73 of 16/03/1994. Lihat, European Community, “Summary of Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?ste p=0&redirect=true&treatyId=543, diunduh 12 Juni 2012. 243

ICPDR dibentuk berdasarkan Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the River Danube yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 29 Juni 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 1998. Penandatanganan ini didasarkan pada 97/825/EC: Council Decision of 24 November 1997 concerning the conclusion of the Convention on cooperation for the protection and sustainable use of the river Danube; OJ L342 of 12/12/1997. Lihat, European Community, “Summary of Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the River Danube,” http://ec.europa.eu/world/agreements/ prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=587, diunduh 12 Juni 2012.



64

9. Pada bidang hubungan keluar adalah International Sea-Bed Authority245 dan International Science and Technology Centre.246 10. Pada bidang perikanan adalah North-East Atlantic Fisheries Commission,247 sementara pada bidang perikanan di tingkat regional adalah Commission for the Conservation of Antartic Marine Living Resources,248 General Fisheries

244

OSPAR dibentuk berdasarkan Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 22 September 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 5 November 1997. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 7 October 1997 on the conclusion of the Convention for the protection of the marine environment of the north-east Atlantic; OJ L104 of 03/04/1998. Lihat, European Community, “Summary of Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/ treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=549, diunduh 12 Juni 2012. 245

ISBA dibentuk berdasarkan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 29 Juli 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1998. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof; OJ L179 of 23/06/1998. Lihat, European Community, “Summary of Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?ste p=0&redirect=true&treatyId=588, diunduh 12 Juni 2012. 246

ISTC dibentuk berdasarkan Agreement Establishing an International Science and Technology Centre yang ditandatangani oleh EAEC dan European Community pada tanggal 27 November 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 1994. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Regulation (EEC) No 3955/92 of 21 December 1992 concerning the conclusion on behalf of the European Economic Community of an Agreement establishing an International Science and Technology Centre between the United States of America, Japan, the Russian Federation and, acting as one Party, the European Atomic Energy Community and the European Economic Community; OJ L409 of 31/12/1992. Lihat, European Community, “Summary of Agreement Establishing an International Science and Technology Centre,” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&red irect=true&treatyId=551, diunduh 12 Juni 2012. 247

NEAFC dibentuk berdasarkan Convention on Future Multilateral Cooperation in NorthEast Atlantic Fisheries yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 18 November 1980 dan mulai berlaku pada tanggal 18 September 1981. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 13 July 1981 concerning the conclusion of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries; OJ L227 of 12/08/1981. Lihat, European Community, “Summary of Convention on Future Multilateral Cooperation in North-East Atlantic Fisheries,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWork space/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=503, diunduh 12 Juni 2012. 248

CCAMLR dibentuk berdasarkan Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 4 September 1981 dan mulai berlaku 21 Mei 1982. Penandatanganan ini didasarkan pada 81/691/EEC: Council Decision of 4 September 1981 on the conclusion of the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources; OJ L 252 of 05/09/1981. Lihat, European Community, “Summary of Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources,”



65

Commission for the Mediterranean, Commission, Tunas,

251

250

249

Inter-American Tropical Tuna

International Commission for Conservation of Atlantic

Indian Ocean Tuna Commission, 253

Conservation Organization,

252

North Atlantic Salmon

South East Atlantic Fisheries Organization,254

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?ste p=0&redirect=true&treatyId=501, diunduh 12 Juni 2012. 249

GFCM dibentuk berdasarkan Agreement establishing the General Fisheries Commission for the Mediterranean yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 25 Juni 1998 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 16 June 1998 - OJ L 190 of 04/07/1998. Lihat, European Community, “Summary of Agreement establishing the General Fisheries Commission for the Mediterranean,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?ste p=0&redirect=true&treatyId=471, diunduh 12 Juni 2012. 250

IATTC dibentuk berdasarkan Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 13 Desember 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2008. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, of the Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention); OJ L15 of 19/01/2005. Lihat, European Community, “Summary of Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treaties GeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2861, diunduh 12 Juni 2012. 251

ICCAT dibentuk berdasarkan International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 14 November 1997 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984; OJ L 162 of 18/06/1986. Lihat, European Community, “Summary of International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas,” http://ec.europa.eu/world/agreements /prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=481, diunduh 12 Juni 2012. 252

IOTC dibentuk berdasarkan Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 27 Oktober 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1996. Penandatanganan ini didasarkan pada 95/399/EC: Council Decision of 18 September 1995 on the accession of the Community to the Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission; OJ L 236 of 05/10/1995. Lihat, European Community, “Summary of Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGen eralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=559, diunduh 12 Juni 2012. 253

NASCO dibentuk berdasarkan Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean yang ditandatangani oleh European Economic Community pada tanggal 2 Maret 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1983. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 13 December 1982 concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean; OJ L 378 of 31/12/1982. Lihat, European Community, “Summary of Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic



66

dan Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean.255 11. Pada bidang hukum laut adalah International Tribunal of The Law of the Sea.256 12. Pada bidang kesehatan publik adalah International Union for the Protection of New Varleties of Plants.257

Ocean,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralDa ta.do?step=0&redirect=true&treatyId=504, diunduh 12 Juni 2012. 254

SEAFO dibentuk berdasarkan Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 8 Agustus 2002 dan mulai berlaku pada tanggal 13 April 2003. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 22 July 2002 on the conclusion by the European Community of the Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean; OJ L 234 of 31/08/2002. Lihat, European Community, “Summary of Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWork space/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=468, diunduh 12 Juni 2012. 255

WCPFC dibentuk berdasarkan Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 26 April 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2004. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 26 April 2004 on the accession of the Community to the Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean; OJ L 32 of 04/02/2005. Lihat, European Community, “Summary of Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean,” http://ec.europa.eu/world/agree ments/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=8 85, diunduh 12 Juni 2012. 256

ITLOS dibentuk berdasarkan Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 29 Juli 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof; OJ L 179 of 23/06/1998. Lihat, European Community, “Summary of Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law o f the Sea of 10 December 1982,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treaties GeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=588, diunduh 12 Juni 2012. 257

UPOV dibentuk berdasarkan International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, as revised at Geneva on 19 March 1991 yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 29 Juli 2005 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 30 May 2005 approving the accession of the European Community to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, as revised at Geneva on 19 March 1991; OJ L192 of 22/07/2005. Lihat, European Community, “Summary of International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, as revised at Geneva on 19 March 1991,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGene ralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6821, diunduh 12 Juni 2012.



67

13. Pada bidang riset dan inovasi adalah ITER International Fusion Energy Organization,258 dan Science and Technology Center in Ukraine.259 14. Pada bidang perdagangan adalah International Grains Council,260 dan World Trade Organisation.261 15. Pada bidang transportasi adalah European Organisation for the Safety of Air Navigation.262

258

ITER dibentuk berdasarkan Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project yang ditandatangani oleh EAEC pada tanggal 17 November 2006. Lihat, European Community, “Summary of Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=4041, diunduh tanggal 12 Juni 2012. 259

STCU dibentuk berdasarkan Agreement to establish a science and technology centre in Ukraine (STCU), as amended by the Protocol of 7 July 1997 yang ditandatangani oleh EAEC dan European Community pada tanggal 26 November 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 6 November 1998. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Regulation (EC) No 1766/98 of 30 July 1998 concerning the accession by the European Community and the European Atomic Energy Community, acting as one party, to the Agreement to establish a science and technology centre in Ukraine, of 25 October 1993, between Canada, Sweden, Ukraine and the United States of America OJ L 225 , 12/08/1998 dan Commission Regulation (Euratom) No 2387/98 of 3 November 1998 concerning the accession by the European Atomic Energy Community, and the European Community, acting as one party, to an Agreement having established in 1993 a Science and Technology Centre in Ukraine between Canada, Sweden, Ukraine and the United States of America; OJ L 297 of 06/11/1998. Lihat, European Community, “Summary of Agreement to establish a science and technology centre in Ukraine (STCU), as amended by the Protocol of 7 July 1997,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneral Data.do?step=0&redirect=true&treatyId=557, diunduh 12 Juni 2012. 260

IGC dibentuk berdasarkan International Grains Agreement 1995, yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1995. Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 19 December 1995 concerning the approval by the European Community of the Grains Trade Convention and the Food Aid Convention, constituting the International Grains Agreement 1995 (96/88/EC). Lihat, European Community, “Summary of International Grains Agreement 1995,” http://ec.europa.eu/ world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true &treatyId=7981, diunduh 12 Juni 2012. 261

WTO dibentuk berdasarkan Agreement establishing the World Trade Organisation oleh European Community, pada tanggal 15 April 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Penandatanganan ini didasarkan pada 94/800/EC: Council Decision (of 22 December 1994) concerning the conclusion on behalf of the European Community, OJ L 336 of 23/12/1994 . Lihat, European Community, “Summary of Agreement establishing the World Trade Organisation,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?ste p=0&redirect=true&treatyId=565, diunduh 12 Juni 2012. 262

EUROCONTROL dibentuk berdasarkan Protocol on the accession of the European Community to the Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960, as variously amended and as consolidated by the Protocol of 27 June 1997, yang ditandatangani oleh European Community pada tanggal 8 Oktober 2002.



68

4.1

CARA UNI EROPA MENGIKATKAN DIRI DENGAN PIHAK KETIGA Uni Eropa memiliki cara untuk mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga

yang sudah ditentukan dengan spesifik di dalam Pasal 218 Treaty on the Functioning of the European Union. Kewenangan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga, khususnya negara dan organisasi internasional, diberikan kepada Council. Untuk menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki Council, maka diberikanlah kewenangan pengawasan kepada European Parliament, Commission, dan Court of Justice. Cara untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga oleh Uni Eropa dapat dibagi menjadi tiga tahap,263 yaitu: 4.1.1 Tahap Negosiasi Izin untuk membuka negosiasi berada pada Council, 264 namun harus berdasarkan rekomendasi dari Commission dan jika subjek dari kesepakatannya terkait dengan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama maka rekomendasi diberikan oleh High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.265 Commission atau High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy – dalam hal tertentu– juga dapat menominasikan negosiator atau kepala tim negosiasi untuk mewakili Uni Eropa di dalam negosiasi.

266

Selama

negosiasi berlangsung, Council dapat memberikan arahan kepada negosiator dan juga dapat membentuk komite khusus sebagai tempat Penandatanganan ini didasarkan pada Council Decision of 29 April 2004 on the conclusion by the European Community of the Protocol on the accession of the European Community to the European Organisation for the Safety of Air Navigation: OJ L 304 of 30/09/2004. Lihat, European Community, “Summary of Protocol on the accession of the European Community to the Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960, as variously amended and as consolidated by the Protocol of 27 June 1997,” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?ste p=0&redirect=true&treatyId=5021, diunduh 12 Juni 2012. 263

Tomas Buchta, “Treaty-Making by EU, Procedures and Institutions ,” (Tesis Master of Law Central European University, Budapest, 2007), halaman 16-33. 264

Consolidated Version of Treaty on the Functioning of the European Union, Pasal 218 Paragraf 2. 265


266

Ibid.



69

berkonsultasi terkait dengan kesepakatan yang tengah dinegosiasikan. 267 Seluruh tindakan yang dilakukan Council harus didasarkan pada keputusan yang dicapai melalui QMV, kecuali pada hal yang diharuskan untuk menggunakan metode suara bulat.268 4.1.2 Tahap Pengikatan Diri Council dapat

memberikan

izin kepada negosiator

untuk

menyetujui perubahan dari kesepakatan untuk dan atas nama Uni Eropa.269 Di sisi lain, negosiator dapat mengajukan proposal kepada Council untuk mengikatkan diri terhadap kesepakatan.270 Sebelum dapat mengikatkan diri dengan sebuah kesepakatan, maka Council harus mendapatkan persetujuan dari European Parliament pada kesepakatan asosiasi; kesepakatan dalam aksesi Uni Eropa terhadap European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; kesepakatan membentuk kerangka institusi spesifik dengan mengatur prosedur kerja sama; kesepakatan yang memiliki implikasi keuangan yang penting bagi Uni Eropa; dan kesepakatan pada bidang-bidang dimana prosedur legislatif biasa digunakan, atau pada prosedur legislatif khusus dimana persetujuan dari European Parliament dibutuhkan. 271 Kesepakatan dari European Parliament tidak dibutuhkan dalam bidang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Setelah berkonsultasi dengan European Parliament pada hal selain tersebut di atas, maka European Parliament harus memberikan pendapatnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Council berdasarkan tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi.

267

Ibid., Pasal 218 paragraf 4.

268


269


270


271

Ibid., Pasal 218 Paragraf 6 huruf a.



70

Bila European Parliament tidak memberikan pendapatnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka Council dapat mengambil langkah sepihak.272 4.1.3 Tahap Implementasi Negara anggota, European Parliament, Council atau Commission dapat meminta pendapat kepada Court of Justice terkait apakah kesepakatan yang bersangkutan bertentangan atau tidak dengan Traktat Lisbon 2007. Jika Court of Justice memutuskan bahwa kesepakatan yang bersangkutan bertentangan dengan Traktat Lisbon 2007, maka kesepakatan ini tidak dapat berlaku, kecuali jika dilakukan penyesuaian terhadap kesepakatan yang ada, atau jika dilakukan penyesuaian terhadap Traktat Lisbon 2007.273 Negosiator dapat mengajukan proposal kepada Council untuk memberikan izin kepadanya dalam menandatangani kesepakatan, dan jika dibutuhkan, aplikasi provisionalnya sebelum mulai berlaku.274 Di sisi lain, Commission atau High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy –dalam hal tertentu– dapat mengajukan penundaan terhadap implementasi dari sebuah kesepakatan kepada Council.275 Dalam setiap tahap yang dilalui, termasuk implementasi, European Parliament harus diberitahukan secara lengkap dan segera mengenai seluruh proses yang dilakukan.276 4.2

PENGIKATAN DIRI UNI EROPA TERHADAP PIHAK KETIGA Sejak berlakunya Traktat Lisbon 2007, Uni Eropa baru satu kali menjadi

anggota dari sebuah organisasi internasional, yaitu International Renewable Energy Agency (IRENA). Sementara pada 35 organisasi internasional lainnya 272

Ibid., Pasal 218 Paragraf 6 huruf b.

273


274


275


276




71

dimana Uni Eropa menjadi anggota di dalamnya, yang pada awalnya menjadi anggota dalam organisasi internasional yang bersangkutan adalah European Community atau European Economic Community atau EAEC atau ECSC. Berdasarkan Traktat Lisbon 2007, terjadi penyatuan dari tiga pilar Uni Eropa menjadi sebuah entitas tunggal, yaitu Uni Eropa, 277 sehingga terjadi suksesi keanggotaan pada Uni Eropa bagi seluruh organisasi dimana European Community atau European Economic Community atau EAEC atau ECSC menjadi anggota. Hal yang sama juga terjadi dalam pengikatan diri Uni Eropa terhadap pihak ketiga. 4.2.1 Keanggotaan Uni Eropa dalam International Renewable Energy Agency (IRENA) IRENA merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan berdasarkan Statute of IRENA. IRENA bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan penggunaan segala bentuk sumber energi yang dapat diperbaharui (renewable energy) dengan memperhatikan pengembangan berkelanjutan (sustainable development).278 Sampai pada tanggal 10 Juni 2012, IRENA telah memiliki 96 anggota (95 negara dan Uni Eropa).279 Dari 27 negara anggota Uni Eropa, hanya Hungaria saja yang tidak merupakan anggota dari IRENA maupun menandatangani Statute of IRENA, sementara negara yang baru menandatangani saja dan belum resmi menjadi anggota adalah Austria, Belgia, Estonia, dan Italia. Sisanya, yaitu Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Finland, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris

277

The Law Society, “A Guide to the Treaty of Lisbon: European Union Insight,” http://www. lawsociety.org.uk/documents/downloads/guide_to_treaty_of_lisbon.pdf, diunduh tanggal 14 Juni 2012. Lihat juga, “The EU in the World,” http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/external_relations /index_en.htm, diunduh 15 Juni 2012. 278

Statute of the International Renewable Energy Agency, Preambule.

279

IRENA, “List of Members, Signatories and Applicants for Membership as of 10.06.2012,” http://www.irena.org/DocumentDownloads/Signatory/IRENA_List_of_Members.pdf, diunduh 17 Juni 2012.



72

adalah anggota dari IRENA. 280 Hal ini dikarenakan hal yang diurus IRENA berada dalam bidang energi, yang merupakan kompetensi bersama antara Uni Eropa dan negara anggota. 281 Dalam hal terjadi keanggotaan baik dari Uni Eropa dan negara anggota, maka harus ada pembagian kewenangan antara Uni Eropa dan negara anggota sebagaimana disyaratkan di dalam Statute of IRENA.282 Pengikatan diri yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Statute of IRENA didasarkan pada Pasal 194283 dan Pasal 218 TFEU. Sebelum Uni Eropa resmi menjadi anggota IRENA, ada beberapa tahapan yang telah dilalui oleh Uni Eropa, yaitu: 4.2.1.1 Tahap negosiasi Statute of IRENA Pembahasan mengenai

Statue of

IRENA

dimulai

dengan

diajukannya proposal Commission pada tanggal 26 Juni 2009 kepada 280

IRENA, “Update on IRENA Membership,” http://www.irena.org/menu/Index.aspx?mnu= Cat&PriMenuID=46&CatID=67, diunduh 17 Juni 2012. 281

Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union, Pasal 4 Paragraf 2 huruf i. 282

Statute of IRENA, Pasal VI.C menyatakan bahwa: “In the case of any regional intergovernmental economic integration organisation, the organisation and its Member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Statute...” 283

Pasal 194 Treaty on the Functioning of the European Union: 1. In the context of the establishment and functioning of the internal market and with regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of solidarity between Member States, to: (a) ensure the functioning of the energy market; (b) ensure security of energy supply in the Union; (c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and renewable forms of energy; and (d) promote the interconnection of energy networks. 2. Without prejudice to the application of other provisions of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures necessary to achieve the objectives in paragraph 1. Such measures shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Such measures shall not affect a Member State's right to determine the conditions for exploiting its energy resources, its choice between different energy sources and the general structure of its energy supply, without prejudice to Article 192(2)(c). 3. By way of derogation from paragraph 2, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament, establish the measures referred to therein when they are primarily of a fiscal nature.



73

Council,284 dan pada hari yang sama didistribusikan kepada Council dan European Parliament. 285 Pada tanggal 8 Oktober 2009 Committe on Industry, Research and Energy memberikan rekomendasi kepada European Parliament untuk mengikatkan diri terhadap Statute of IRENA.

286

European Parliament memberikan persetujuannya untuk

melakukan penandatanganan terhadap Statute of IRENA pada tanggal 20 Oktober 2009.287 Pada tanggal 23 November 2009, European Community diwakili oleh Energy Commissioner, Andris Piebalgs dan Swedish Secretary of State, Ola Altera dalam melakukan penandatanganan Statute of IRENA.

288

Hal ini menjadikan Uni Eropa sebagai organisasi

internasional pertama yang menjadi anggota IRENA dan menjadikan Uni Eropa sebagai anggota IRENA yang ke-137.289 Bersamaan dengan mulai berlakunya Traktat Lisbon 2007, yaitu pada tanggal 1 Desember 2009, Council mengonsultasikan perihal Statute of IRENA kepada European Parliament. 290 Konsultasi ini menyebabkan

284

Council Decision on the Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Community and on the Exercise of Its Rights and Obligations, sebagaimana dapat diunduh dalam http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=COM:2009:0326:FIN:EN:PDF. 285

PreLex, “COM (2009) 326 – 2009/0085/NLE” http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_ real.cfm?CL=en&DosId=198376, diunduh 16 Juni 2012. 286

Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Community and on the exercise of its rights and obligations (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS)), sebagaimana dapat diunduh dalam http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type =REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-26&language=EN. 287

European Parliament legislative resolution of 20 October 2009 on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Community and on the exercise of its rights and obligations (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS)), sebagaimana dapat diunduh dalam http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA2009-30. 288

“EU Joints the International Renewable Energy Agency,” http://www.welcomeurope. com/news-europe/eu-joints-international-renewable-energy-agency-7103+7003.html, diunduh 16 Juni 2012. 289

Ibid.

290

Europan Parliament “International Renewable Energy Agency IRENA: Conclusion of the by the EC; Exercise of Its Rights and Obligations,” http://www.europarl.

Statute



74

harus dilakukannya perubahan dalam proposal Council. Perubahan ini kemudian diselesaikan dan dipublikasikan pada tanggal 12 April 2010.291 Setelah membaca perubahan proposal yang diajukan oleh Council, pada tanggal 3 Juni 2010, Committe on Industry, Research and Energy memberikan

rekomendasi

kepada

European

Parliament

untuk

mengikatkan diri terhadap Statute of IRENA292 dan akhirnya pada tanggal 16 Juni 2010 European Parliament menyetujui untuk dilakukannya pengikatan diri terhadap Statute of IRENA.293 4.2.1.2 Tahap pengikatan diri terhadap Statute of IRENA Pengikatan diri Uni Eropa terhadap Statute of IRENA mendapatkan kejelasan pada tanggal 16 Juni 2010 dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh European Parliament. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2010, Council mengeluarkan keputusannya –Council Decision of 24 June 2010 on the Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency by the European Union (2010/385/EU)– untuk melakukan pengikatan diri terhadap Statute of IRENA. Pengikatan diri ini juga disertai dengan pernyataan adanya suksesi Uni Eropa terhadap European Commission, yang melakukan penandatanganan Statute of IRENA pada tanggal 23 November 2009, sebagai konsekuensi sudah berlakunya Traktat europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2009/0085%28NLE%29, diunduh 17 Juni 2012. 291

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Addendum to COM(2009) 665 final: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Consequences of the entry into force of the Treaty of Lisbon for ongoing interinstitutional decision-making procedures, sebagaimana dapat diunduh dalam http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2010:0147:FIN:EN:PDF. 292

Recommendation on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE)), sebagaimana dapat diunduh dalam http://www.europarl. europa.eu/ sides/get Doc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-176&language =EN. 293

European Parliament legislative resolution of 16 June 2010 on the draft Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE)), sebagaimana dapat diunduh dalam http://www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7TA-2010-215.



75

Lisbon 2007. Sejak tanggal 8 Juni 2010, telah ada 25 negara yang melakukan ratifikasi terhadap Statute of IRENA294 sehingga pada tanggal 8 Juli 2010, Statute of IRENA akan mulai berlaku secara efektif.295 4.2.1.3 Tahap implementasi Statute of IRENA Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa bidang energi merupakan bidang dimana Uni Eropa dan negara anggota Uni Eropa memiliki kompetensi bersama. Agar tidak terjadi perbenturan kewenangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana termaktub di dalam Statute of IRENA maka dilakukan pembagian kewenangan antara Uni Eropa dan negara Uni Eropa yang juga menjadi anggota IRENA. Pembagian ini dinyatakan secara tegas di dalam Declaration of Competences yang menyatakan sebagai berikut: ...... 2. While recognising the European Union‟s status as a member, as a general rule, the Member States of the European Union have competence for agenda items dealing with organisational matters (e.g. legal or budgetary issues) and procedural issues (e.g. election of chairpersons, adoption of the agenda, adoption of reports). 3. In accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union, the Union and the Member States have competences in the field of renewable energy as follows:

̶ the Union has exclusive competence where a provision of the IRENA statute or an act implementing that statute is necessary to enable the Union to exercise its internal competence or in so far as the provisions of a Union act establish common rules that may be

294 “IRENA Statute to Enter Into Force on 8 July 2010,” http://uncsd.iisd.org/news/irenastatute-to-enter-into-force-on-8-july-2010/, diunduh 16 Juni 2012. 295

Statute of IRENA, Pasal XIX. D menyatakan bahwa: “This Statute shall enter into force on the 30th day after the date of deposit of the twenty-fifth instrument of ratification.” Universitas Indonesia


76

affected or altered in scope by provisions of the IRENA Statute or an act adopted in implementation thereof, ̶ insofar as common rules exist but are neither affected nor altered in scope, in particular in cases of Union provisions establishing only minimum standards, the Member States have competence, without prejudice to the competence of the Union, to act in this field, ̶ Member States remain solely competent for matters under the IRENA statute in respect of which the Union has not adopted common rules.296 Dasar

pembagian

kewenangan

yang

dituangkan

di

dalam

Declaration of Competences adalah adanya kompetensi internal yang dimiliki oleh Uni Eropa terhadap hal-hal tersebut di atas. Kompetensi ini dibuktikan dari pelbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Uni Eropa, yaitu: Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (OJ L 283, 27.10.2001, p. 33);297 Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport (OJ L 123, 17.5.2003, p. 42);298 dan Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable

296

Council Decision of 24 June 2010 on the Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (2010/385/EU). 297

Berdasarkan Directive 2001/77/EC, Uni Eropa ingin meningkatkan sumber energi yang dapat diperbaharui hingga dapat memenuhi 21% dari seluruh kebutuhan listrik yang ada. Directive ini juga mengatur perihal langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menenuhi komitmen yang telah dibuat oleh Uni Eropa berdasarkan Protokol Kyoto. Lihat, “Renewable Energy: The Promotion of Electricity from Renewable Energy Sources,” http://europa.eu/legislation _summaries/energy/renewable_energy/l27035_en.htm, diunduh 17 Juni 2012. 298

Directive 2003/30/EC bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan dari biofuel (bahan bakar hayati) untuk transportasi. Hal ini juga bertujuan untuk dapat mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan oleh Uni Eropa secara keseluruhan.



77

sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (OJ L 140, 5.6.2009, p. 16).299 4.3

KESIMPULAN Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional memiliki hak dan

kewajiban di bidang hukum internasional, termasuk kemampuan untuk berhubungan dengan pihak ketiga, dikarenakan Uni Eropa adalah subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum.300 Personalitas hukum Uni Eropa timbul karena adanya pernyataan secara tegas di dalam perjanjian dasarnya, dalam hal ini adalah Traktat Lisbon 2007. Di sisi lain, personalitas hukum Uni Eropa pun dapat terlihat dari pelbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Uni Eropa itu sendiri. Ada tiga organ yang memegang peranan penting dalam mengikatkan diri dengan pihak ketiga, yaitu Council, Commission, dan European Parliament. Commission berwenang membuat proposal untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dengan mempertimbangkan kepentingan dari Uni Eropa. 301 European Parliament merupakan organ yang dapat memberikan masukan-masukan terhadap proses pengikatan diri dengan pihak ketiga yang akan dilakukan oleh Uni Eropa. Bila dibandingkan dengan Commission dan European Parliament, Council memegang kewenangan yang sangat besar dalam mengikatkan diri dengan pihak ketiga karena keputusan untuk dapat memulai negosiasi, menandatangani, maupun untuk menyatakan keterikatan Uni Eropa terhadap pihak ketiga, seluruhnya berada di tangan Council.

299

Di dalam Directive 2009/28/EC, yang ditekankan adalah harus adanya kontrol terhadap kosumsi energi di Eropa dan peningkatan terhadap penggunaan sumber energi yang terbarukan, yang harus dijalankan secara bersamaan dengan penghematan enegri dan peningkatan efisiensi energi, yang pada akhirnya akan dapat berpengaruh pada pegurangan emisi gas rumah kaca. 300

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Georgopolous, bahwa “essential question is not whether EU has legal personality or not, but what it is legally capable of doing.” Lihat, Theodore Georgopoulos, “What kind of Treaty-Making Power for EU? Constitutional Problems Related to the Conclusion of the EU-US Agreements on Extradition and Mutual Legal Assistance,” European Law Review (Volume 30, 2005), halaman 192. 301

Buchta, “Treaty-Making by EU...,” halaman 16-17.



78

BAB 5 SIMPULAN Pertama, Uni Eropa adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Maastricht Treaty 1992, yang kemudian disesuaikan dengan menggunakan Treaty of Amsterdam 1997 dan Treaty of Nice 2001, yang selanjutnya diamandemen dengan Traktat Lisbon 2007. Sebagai sebuah organisasi internasional, Uni Eropa memiliki personalitas hukum yang dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu berdasarkan Traktat Lisbon 2007, berdasarkan hukum internasional, dan berdasarkan praktek. Mengacu pada Pasal 47 Traktat Lisbon 2007, jelas bahwa Uni Eropa memiliki personalitas hukum. Dengan melihat pada Reparation for Injuries Case, maka hukum internasional telah mengakui adanya personalitas hukum bagi sebuah organisasi internasional, agar organisasi internasional yang bersangkutan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan praktek, maka dapat diketahui bahwa Uni Eropa telah diakui oleh pelbagai subjek hukum internasional memiliki personalitas hukum. Dengan adanya personalitas hukum, maka Uni Eropa dapat melakukan hubungan dengan subjek hukum internasional lain, termasuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak ketiga dan menjadi anggota dari sebuah organisasi internasional. Jika Uni Eropa diklasifikasikan, maka Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang tertutup, supranasional, dan bersifat umum. Uni Eropa dikatakan tertutup karena keanggotaan Uni Eropa terbatas bagi negara-negara Eropa saja. Sifat supranasional Uni Eropa dapat dilihat dari adanya kemampuan Uni Eropa untuk membuat hukum yang dapat mengikat secara langsung kepada warga negara dari negara anggotanya, sementara sifat umum dari Uni Eropa dapat terihat dari kompetensi yang dimiliki oleh Uni Eropa baik secara eksklusif maupun secara bersama-sama dengan negara anggotanya yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.



79

Kedua, untuk mencapai tujuannya, Uni Eropa memiliki pelbagai organ, yaitu The European Parliament, yaitu organ yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran; The European Council, yaitu organ yang menentukan arah kebijakan politik dan prioritas dari Uni Eropa; The Council, yaitu organ yang mengesahkan hukum Uni Eropa; The European Commission, yaitu organ yang melindungi kepentingan seluruh warga Uni Eropa secara internal maupun eksternal, melalui pencetusan dan penegakan hukum dan pengelolaan anggaran; The Court of Justice of the European Union, yaitu organ yang melakukan penafsiran terhadap hukum Uni Eropa dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah negara anggota dan organ dari Uni Eropa; The European Central Bank, yaitu organ yang mengelola stabilitas harga dalam Uni Eropa dan juga bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan moneter; dan The Court of Auditors, yaitu organ yang melakukan audit terhadap keuangan Uni Eropa, dan merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengembangan manajamen keuangan dan pelaporan penggunaan dana publik. Kewenangan yang dimiliki oleh Uni Eropa terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan yang secara tegas dinyatakan dalam Traktat Lisbon 2007 (express powers) dan kewenangan yang ditarik secara tidak langsung dari ketentuan-ketentuan yang ada (implied powers). Bila kewenangan Uni Eropa diklasifikasikan menurut bidangnya, maka akan terdapat tiga jenis kewenangan, yaitu: bidang yang dapat dikelola oleh Uni Eropa secara eklusif (pajak, kompetisi dalam pasar internal, kebijakan moneter, konservasi bagi sumber daya hayati kelautan, dan kebijakan iklan bersama); bidang yang dikelola secara bersama antara Uni Eropa dengan negara anggotanya karena adanya kompetensi bersama (pasar bersama, kebijakan sosial, kohesi ekonomi, sosial, dan teritorial, agrikultur dan perikanan, lingkungan, perlindungan konsumen, transportasi, jaringan trans-Eropa, energi, kebebasan, keamanan, dan keadilan, dan kesehatan publik); dan bidang yang memberikan kewenangan kepada Uni Eropa untuk mendukung dan mengoordinasikan tindakan negara anggota

(perlindungan

dan

pengembangan

kesehatan

manusia,

industri,

kebudayaan, pariwisata, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerja sama administratif).



80

Ketiga, sejak berlakunya Traktat Lisbon 2007, Uni Eropa baru satu kali menjadi anggota organisasi internasional, yaitu IRENA. Dalam proses untuk menjadi anggota dari organisasi internasional, maka ada tiga institusi utama yang berperan besar, yaitu Council, Commission, dan European Parliament. Commission berwenang membuat proposal untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dengan mempertimbangkan kepentingan dari Uni Eropa. Sementara European Parliament merupakan organ yang dapat memberikan masukanmasukan terhadap proses pengikatan diri dengan pihak ketiga yang akan dilakukan oleh Uni Eropa. Bila dibandingkan dengan Commission dan European Parliament,

Council

memegang kewenangan

yang sangat

besar

dalam

mengikatkan diri dengan pihak ketiga seperti membuat keputusan untuk dapat memulai negosiasi, menandatangani, maupun untuk menyatakan keterikatan Uni Eropa.



81

DAFTAR PUSTAKA I. BUKU Amerasinghe, C.F. International Legal Personality Revisited. Dalam International Legal Personality. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2010. Halaman 240-260. . Principles of the Intitutional Law of International Organizations. Ed. Ke-2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Bennett, A. LeRoy. International Organizations: Principles and Issues. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977. Borchardt, Klaus-Dieter. The ABC of European Union Law. Brussels: European Commission Media Library, 2010. Bourgeois, Jacques H.J. “External Relations Powers of the European Community.” Fordham International Law Journal (Volume 22, Issue 6, 1998). Halaman 144-170. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. London: Oxford University Press, 1966. Buzan, Barry. “From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School.” International Organization (Volume 47, No. 3, Summer, 1993). Halaman 327-352. Creswell, John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. Sage Publication. Inc., 1994.



82

Colander, David C. Macroeconomics. Ed. Ke-5. New York: McGrew Hill, 2004. Dedman, Martin J. The Origins and Development of the European Union 194595: A History of European Integration. London: Routledge, 1996. Garner, Brian A. Black‟s Law Dictionary. Ed. Ke-9. Saint Paul: Thomson Reuters, 2009. Georgopoulos, Theodore. “What Kind of Treaty-Making Power for EU? Constitutional Problems Related to the Conclusion of the EU-US Agreements on Extradition and Mutual Legal Assistance.” European Law Review (Volume 30, 2005). Halaman 185-220. Harris, D.J. Cases and Materials on International Law. Ed. Ke-5. (London: Sweet & Maxwell, 1998. Idris, Faisal Nurdin. “Understanding the Interplay between the European Integration and Political and Policymaking Process.” Jurnal Kajian Wilayah (Volume 1, Nomor 2, 2010). Halaman 277-292. Johnson, Ailish. European Welfare States and Supranational Governance of Social Policy. New York: Palgrave Macmillan, 2005. Jovanovic, Miroslav N. European Economic Integration: Limit and Prospects. London: Routledge, 1997. K, Syahmin A. Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional. Bandung: Binacipta, 1985. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1949.



83

Klabbers, Jan. An Introduction to International Institutional Law. New York: Cambridge University Press, 2002. . “The Concept of Legal Personality.” Dalam International Legal Personality. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2010. Halaman 3-34. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Ed. Ke-2. Bandung: Alumni, 2003. Lasok, D. dan J.W. Bridge. Law and Institutions of the European Communities. London: Butterworths, 1991. Mandalangi, J. Pareira. Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Buku I: Suatu Modus Pengantar. Bandung: Binacipta, 1986. Mazey, Sonia. “The Development of the European Union Idea: From Sectoral Integration to Political Union.” Dalam European Union: Power and Policymaking. London: Routledge, 1996. Halaman 24-39. Monnet, Jean. Memoirs. Diterjemahkan oleh Richard Mayne. London: William Collins and Son Ltd., 1976. Pascu, Octavian Gabriel dan Caius Tudor Luminosu. “The Legal Personality of the European Union – Between the Maastricht Treaty and the Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe – Reality and Perspective.” Romanian Journal of European Affairs (Volume 6, No. 3, 2006). Halaman 51-78. Phinnemore, David dan Lee McGowan. A Dictionary of The European Union. Ed. Ke-2. London: Europa Publications, 2004.



84

Rousseau, Jean-Jacques. Kontrak Sosial [Du Contract Social]. Diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen. Cet. Ke-2. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010. Rudy, Teuku May. Administrasi & Organisasi Internasional. Ed. Ke-2. Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Sands, Philippe dan Pierre Klein. Bowett‟s Law of International Institutions. Ed. Ke-5. London: Sweet & Maxwell, 2001. Scheller, Hanspeter K. The European Central Bank: History, Role and Functions. Frankfurt: European Central Bank, 2004. Schermers, Henry G. dan Niels M. Blokker. International Institutional Law. Ed. Ke-4. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Schwarze, Jürgen. “The Development of the European Union from a Common Market to a Political Union.” Ritsumeikan Law Review. Halaman 85-112. Schwarzenberger, Georg. A Manual of International Law. Ed. Ke-3. London: Steven & Sons, 1967. Shaw, Malcolm N. International Law. Ed. Ke-6. New York: Cambridge University Press, 2008. Sieberson, Stephen C. “Inching Toward EU Supranationalism? Qualifeid Majority Voting and Unanimity Under the Treaty of Lisbon.” Virginia Journal of International Law Association (Volume 50, 2010). Halaman 921-995. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. Ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.



85

Starke, J.G. An Introduction to International Law. Ed. Ke-4 London: Butterworth & Co., 1958. Suryokusumo, Sumaryo. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Tatanusa, 2007. . Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional. Ed. Ke-2. Bandung: Penerbit Alumni, 1997. Suwardi, Sri Setianingsih Pengantar Hukum Organisasi Internasional.Jakarta: UI-Press, 2004. Thody, Philip. An Historical Introduction to the European Union. London: Routledge, 1997. Thompson, Brian. Textbook on Constitutional and Administrative Law. Ed. Ke-3. London: Blackstone Press Ltd., 1997. Tillotson, John dan Nigel Foster. Text, Cases and Materials on European Union Law. Ed. Ke-4. London: Cavendish Publishing Limited, 2003. II. PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN PUTUSAN Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Addendum to COM(2009) 665 final: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Consequences of the entry into force of the Treaty of Lisbon for ongoing interinstitutional decision-making procedures. Council. Council Decision of 24 June 2010 on the Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (2010/385/EU).



86

European Court of Justice. Commission of the European Communities v Council of the European Communities. - European Agreement on Road Transport. Case 22-70. European Parliament. European Parliament legislative resolution of 16 June 2010 on the draft Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE)). European Parliament. European Parliament legislative resolution of 20 October 2009 on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Community

and

on

the

exercise

of

its

rights

and

obligations

(COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS)). International Court of Justice. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations: Advisory Opinion of April 11th, 1949. Recommendation on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE)). Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Community

and

on

the

exercise

of

its

rights

and

obligations

(COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS)). Uni Eropa, Treaty establishing a Constitution for Europe (2004). Uni Eropa, Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union.



87

Uni Eropa, Consolidated Version of the Treaty of European Union. Uni Eropa, Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts (1997). Uni Eropa, Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts (2001). Merger Treaty (1965). Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933). Single European Act (1986). Statute of the International Renewable Energy Agency. The Convenant of The League of Nations (1919). Treaty Establishing The European Atomic Energy Community (1957). Treaty Establishing The European Coal and Steel Community (1952). Treaty Establishing The European Economi Community (1957). Treaty on European Union (1992). Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (1986).



88

III. MAKALAH Dan TESIS Buchta, Tomas. “Treaty-Making by EU. Procedures and Institutions.” Tesis Master of Law Central European University. Budapest, 2007. Laursen, Finn. “The Merger Treaty 1965: The First Reform of the Founding European Community Treaties.” Makalah disampaikan pada First Jean Monnet Conference. “From Paris to Lisbon: EU Treaties and their Reforms.” Dalhousie University, Halifax, NS, Canada, 22-23 Maret 2010. IV. INTERNET Archick, Kristin. “The European Parliament.” http://www.au.af.mil/au/awc/ awcgate/crs/rs21998.pdf. Diunduh 17 Juni 2012. Capeta, Tamara. “Powers of the European Union in International Relations.” www.pravo.unizg.hr%2F_download%2Frepository%2FEU_external_power s_EN.pptx&ei=LRjVT-bJGs3KrAedqrH8Dw&usg=AFQjCNFqHytb09FV Y7lM25oTQnzLOUmF_g. Diunduh 10 Juni 2012. Citizens

Information.

“Council

of

the

European

Union

(d).”

http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_gov ernment/eu_institutions/council_of_the_european_union.html. Diunduh 17 Juni 2012. Commission of the European Communities. “A White Paper in European Governance.” http://ec.europa.eu/governance/whitepaper/en.pdf. Diunduh 16 Juni 2012. De Schoutheete, Philippe dan Sami Andoura. “Legal Personality of the European Union.”

http://aei.pitt.edu/9083/1/Legal.Personality.EU-PDS-SA.pdf.

Diunduh 5 Juni 2012.



89

Delors, Jacques. “The Maastricht Treaty.” https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/ publications/full/bsb1-4_delors.pdf. Diunduh 26 Mei 2012. European

Central

Bank.

“European

Central

Bank.”

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/partners/europea n_union/ecb/tab_whoswho. Diunduh 17 Juni 2012. European Central Bank. “The Mission of the European Central Bank.” http://www.ecb.int/ ecb/html/mission.en.html. Diunduh 17 Juni 2012. European Commission. “Accession Criteria.” http://ec.europa.eu/enlargement/ enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm. Diunduh 16 Juni 2012. European Commission External Relations. “European Union Membership at International

Organisations.”

http://ec.europa.eu/world/agreements/view

Collection.do?fileID=58598. Diunduh 12 Juni 2012. European Community. “Summary of Agreement Establishing an International Science and Technology Centre.” http://ec.europa.eu/world/agreements/ prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=t rue&treatyId=551. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement Establishing the Common Fund for Commodities.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreaties Workspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=502. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development.” http://ec.europa.eu/world/agreements/ prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=t rue&treatyId=532. Diunduh 12 Juni 2012.



90

.

“Summary of

Agreement Establishing the

General Fisheries

Commission for the Mediterranean.” http://ec.europa.eu/world/agreements /prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect= true&treatyId=471. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement Establishing the World Trade Organisation.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treat iesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=565. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement Establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group.” http://ec.europa.eu/world/agreements/ prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=t rue&treatyId=6841. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna

Commission.”

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreate

TreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId= 559. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER

Project.”


TreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId= 4041. Diunduh tanggal 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea.” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGener alData.do?step=0&redirect=true&treatyId=588. Diunduh 12 Juni 2012.



91

. “Summary of Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treat iesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=588. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Agreement to Establish a Science and Technology Centre in Ukraine (STCU), as Amended by the Protocol of 7 July 1997.” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGener al Data.do?step=0&redirect=true&treatyId=557. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Constitution and Rules of Procedure of the Internationa Rubber Study Group.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreate TreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId= 6001. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Constitution of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreate TreatiesWorkspace/treatiesGeneralPrint.do?step=0&print=true&treatyId=47 0. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the River Danube.” http://ec.europa.eu/world/agreements /prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect= true&treatyId=587. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&tre atyId=549. Diunduh 12 Juni 2012.



92

. “Summary of Convention on Future Multilateral Cooperation in NorthEast

Atlantic

Fisheries.”

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare

CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&tre atyId=503. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Convention on the Conservation of Antartic Marine Living

Resources.”


TreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId= 501. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean.” http://ec.europa. eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData. do?step=0&redirect=true&treatyId=468. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treat iesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=885. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic

Ocean.”


TreatiesWorkspace/treaties GeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=504. Diunduh

12

Juni

2012. . “Summary of Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&tre atyId=543. Diunduh 12 Juni 2012.



93

. “Summary of Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica.” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGener alData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2861. Diunduh 12 Juni 2012. .

“Summary

of

Energy

Charter

Treaty.”

http://ec.europa.eu/

world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do? step=0&redirect=true&treatyId=591. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of International Agreement on Olive Oil and Table Olives. 2005.”

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWork

space/treatiesGeneralDat

a.do?step=0&redirect=true&treatyId=6961.

Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of International Coffee Agreement 2001.” http://ec.europa. eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData. do?step=0&redirect=true&treatyId=6321. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas.”


space/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=481. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. as revised at Geneva on 19 March 1991.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treat iesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6821. Diunduh 12 Juni 2012.



94

. “Summary of International Grains Agreement 1995.” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGener alData.do?step=0&redirect=true&treatyId=7981. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of International Sugar Agreement 1992” http://ec.europa.eu/ world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralPrint.do ?step=0&print=true&treatyId=542. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Protocol on the Accession of the European Community to the Eurocontrol International Convention Relating to Cooperation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960, as Variously Amended and as Consolidated by the Protocol of 27 June 1997.” http://ec.europa. eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData. do?step=0&redirect=true&treatyId=5021. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Statute of the International Renewable Energy Agency.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treat iesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=8581. Diunduh 12 Juni 2012. . “ Summary of Terms of Reference of the International Lead and Zinc Study Group.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreaties Workspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=476. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Terms of Reference of the International Nickel Study Group.”


space/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=518. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of The 2006 International Tropical Timber Agreement.” http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treat



95

iesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=5241. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Treaty International Cocoa Agreement.” http://ec. europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGener alData.do?step=0&redirect=true&treatyId=6341. Diunduh 12 Juni 2012. . “Summary of Terms of Reference of the International Copper Study Group.”


space/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=527. Diunduh 12 Juni 2012. Europan Parliament

“International Renewable Energy

Agency

IRENA:

Conclusion of the Statute by the EC; Exercise of Its Rights and Obligations.” http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&ref erence=2009/0085%28NLE%29. Diunduh 17 Juni 2012. European Parliament. “Power and Functions.” http://www.europarl.europa.eu/ aboutparliament/en/0076b966cf/Powers-and-functions.html.

Diunduh

17

Juni 2012. European Union. “92/580/EEC: Council Decision of 13 November 1992 on the Signing and Conclusion of the International Sugar Agreement 1992.” http://eur-law.eu/EN/92-580-EEC-Council-Decision-13-November-1992. 239043.d. Diunduh 12 Juni 2012. European Union. “EU Institutions and Other Bodies.” http://europa.eu/abouteu/institutions-bodies/index_en.htm. Diunduh 16 Juni 2012. European

Union

External

Action.

“List

of

Bilateral.”

http://ec.

europa.eu/world/agreements /searchByType.do?id=1. Diunduh 13 Juni 2012.



96

European

Union

External

Action.

“List

of

Multilateral.”

http://ec.

europa.eu/world/agree ments/searchByType.do?id=2. Diunduh 13 Juni 2012. Fontaine, Pascal. “A New Idea for Europe: The Schuman Declaration.” http://ec. europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt02_en.htm. Diunduh 20 Mei 2012. IRENA. “List of Members. Signatories and Applicants for Membership as of 10.06.2012.” http://www.irena.org/DocumentDownloads/Signatory/IRENA _List_of_Members.pdf. Diunduh 17 Juni 2012. IRENA.

“Update

on

IRENA

Membership.”

http://www.irena.org/menu

/Index.aspx?mnu=Cat&PriMenuID=46&CatID=67. Diunduh 17 Juni 2012. Monar, Jorg. “The European Union‟s Institutional Balance of Power after the Treaty of Lisbon.” http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc/ecsa10/ monarb_en.pdf. Diunduh 10 Juni 2012. PreLex. “COM (2009) 326 – 2009/0085/NLE” http://ec.europa.eu/prelex/ detail_dossier real.cfm?CL=en&DosId=198376. Diunduh 16 Juni 2012. Schuman,

Robert.

“Schuman

Declaration.”

http://www.

schuman.info/9May1950.htm. Diunduh 24 Mei 2012. The Law Society. “A Guide to the Treaty of Lisbon: European Union Insight.” http://www.lawsociety.org.uk/documents/downloads/guide_to_treaty_of_lis bon.pdf. Diunduh tanggal 14 Juni 2012. “A Constitution for Europe.” http://europa.eu/scadplus/constitution/introduction _en.htm. Diunduh 2 Mei 2012.



97

“A Peaceful Europe – The Beginings of Cooperation.” http://europa.eu/abouteu/eu-history/1945-1959/index_en.htm. Diunduh 20 Mei 2012. “Causes of the Cold War.” http://www.johndclare.net/cold_war3.htm. Diunduh 20 Mei 2012. “Cold War.” http://www.history.com/topics/cold-war. Diunduh 20 Mei 2012. “Cold War

1945-1960.”

http://www.funfront.net

/hist/europe/coldwar.htm.

Diunduh 20 Mei 2012. “Constitutional Treaty.” http://www.euractiv.com/future-eu/constitutional-treatykeyelements -archived/Article-128513. Diunduh 27 Mei 2012.

“Council of the European Union.” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies /council-eu/index_en.htm. Diunduh 30 Mei 2012. “Council of the European Union.” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/euinstitutions-and-bodies/council-of-the-european-union/council-of-theeuropean-union-540/index.html. Diunduh 17 Juni 2012. “Council

of

the

European

Union.”

http://www.eurofound.europa.eu/

areas/industrialrelations/dictionary/definitions/COUNCILOFTHEEUROPE ANUNION.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “Court

of

Justice

of

the

European

Union.”

http://www.civitas.org.

uk/eufacts/FSINST/IN5. htm. diunduh 17 Juni 2012. “Court of Justice of the European Union.” http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/court-justice/index_en.htm. diunduh 17 Juni 2012.



98

“Dutch Say „No‟ to EU Constitution.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/4601439.stm. Diunduh 28 Mei 2012. “Effects of World War II.” http://www2.sunysuffolk.edu/westn/effectww2.html. Diunduh 24 Mei 2012. “EU

Constitution:

Where

Member

States

Stand.”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3954327.stm. Diunduh 14 Juni 2012. “EU Joints the International Renewable Energy Agency.” http://www. welcomeurope.com/news-europe/eu-joints-international-renewable-energyagency-7103+7003.html. Diunduh 16 Juni 2012. “European Central Bank.” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutionsand-bodies/european-central-bank/european-central-bank-550/index.html. Diunduh 17 Juni 2012. “European Central Bank.” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index _en.htm. Diunduh 30 Mei 2012. “European

Coal

and

Steel

Community.”

http://www.europeword.

com/blog/europe/european-coal-and-steel-community/. Diunduh 24 Mei 2012. “European Commission.” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutionsand-bodies/european-commission/european-commission-544/index.html. Diunduh 17 Juni 2012. “European Commission.” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/europeancommission/index_en.htm. Diunduh 30 Mei 2012.



99

“European Council.” http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-institutions-andbodies/european-council/european-council-537/index.html. Diunduh 17 Juni 2012. “European

Council.”

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-

council/index _en.htm. Diunduh 30 Mei 2012. “European Council: An Official Institution of the European Union.” http:// www.eutrio.be/european-union/institutions/de-europese-raad/europeancouncil-official-institution-european-union. Diunduh 17 Juni 2012. “European

Court

of

Auditors.”

http://www.civitas.org.uk/eufacts

/FSINST/IN6.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “European

Court

of

Auditors.”

http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-

institutions-and-bodies/european-court-of-auditors/european-court-ofauditors-557/index.html. Diunduh 17 Juni 2012. “European

Court

of

Justice.”

http://www.eu2009.cz/en/about-the-eu/eu-

institutions-and-bodies/european-court-of-justice/european-court-of-justice547/index.html. Diunduh 17 Juni 2012. “European

Court

of

Justice.”

http://www.eurofound.europa.eu/areas/

industrialrelations/dictionary/definitions/EUROPEANCOURTOFJUSTICE. htm. Diunduh 17 Juni 2012. “Europe Day, 9 May.” http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols /europe-day/index_en.htm. Diunduh 24 Mei 2012. “European Parliament.” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/europeanparliament /index_en.htm. Diunduh 30 Mei 2012.



100

“French

Say

Firm

„No‟

to

EU

Treaty.”

http://news.bbc.co.

uk/2/hi/europe/4592243.stm. Diunduh 28 Mei 2012. “History:

Birth

of

an

Idea.

1991-1998.”

https://www.europol.

europa.eu/content/page/history-149. Diunduh 27 Mei 2012. “History of the United Nations.” http://www.un.org/en/aboutun/history/. Diunduh 24 Mei 2012. “How

Does

the

EU

Work?”

http://europa.eu/abc/12lessons

/lesson_4/index_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “Ireland Backs EU‟s Lisbon Treaty.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/8288181.stm. Diunduh 28 Mei 2012. “IRENA Statute to Enter Into Force on 8 July 2010.” http://uncsd.iisd. org/news/irena-statute-to-enter-into-force-on-8-july-2010/. Diunduh 16 Juni 2012. “Leagues

of

Nations

Failures.”

http://www.historylearningsite.co.uk/

league_nations _failures.htm. Diunduh 24 Mei 2012. “Lisbon Treaty: Areas of EU Competence.” http://www.citizensinformation.ie/en/ government_in_ireland/european_government/eu_law/lisbon_treaty/lisbon_ treaty_areas_of_eu_competence.html. Diunduh 10 Juni 2012. “Maastricht

Treaty.”

http://www.unc.edu/depts/europe/euroeconomics/

Maastricht%20 Treaty.php. Diunduh 25 Mei 2012. “Power of Audit of the European Court of Auditors.” http://www.cvce.eu/content/ publication/1999/1/1/f42b856f-6c9b-4434-8254-69e87a0efa62/publishable _en.pdf. Diunduh 17 Juni 2012.



101

“President Woodrow Wilson‟s Fourteen Points.” http://avalon.law.yale.edu/20th_ century/wilson14.asp. Diunduh 24 Mei 2012. “Qualified

Majority

Voting.”

http://www.eurofound.europa.eu/areas/

industrialrelations/dictionary/definitions/qualifiedmajorityvoting.htm. Diunduh 27 Mei 2012. “Renewable Energy: The Promotion of Electricity from Renewable Energy Sources.” http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/ l27035_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The Council of the European Union.” http://europa.eu/legislation_summaries /institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0008_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The Council of the European Union (Council of Ministers).” http://www. civitas.org.uk/eufacts/FSINST/IN3.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The Court of Auditors.” http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/courtauditors/index _en.htm. Diunduh 30 Mei 2012. “The

Court

of

Auditors

of

the

European

Union.”

http://europa.eu/

legislation_summaries/fight_against_fraud/antifraud_offices/o10006_en.ht m. Diunduh 17 Juni 2012. “The Court of Justice”. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/ index _en.htm. Diunduh 30 Mei 2012. “The

EU

in

the

World.”

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/

external_relations/index en.htm. Diunduh 15 Juni 2012.



102

“The European Central Bank (ECB).” http://europa.eu/legislation_summaries /economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/o 10001_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The

European

Commission:

Overview.”

http://www.worldlawdirect.

com/article/456/european-commission-overview.html. Diunduh 17 Juni 2012. “The

European

Commission

at

Work.”

http://ec.europa.eu/atwork/

basicfacts/index_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The European Council.” http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_ affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0007_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The

European

Parliament.”

http://europedia.moussis.eu/books/Book_

2/2/4/1/3/?all=1. Diunduh 17 Juni 2012. “The Failure of the League of Nations and the Beginnings of the UN.” http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gbpearsonhighered/samp lechapter/1408237660.pdf. Diunduh 24 Mei 2012. “The Institutions of the Union: The European Council.” http://europa.eu/ scadplus/constitution/europeancouncil_en.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The Role and Composition of the EuropeanCourt of Justice.” http://sixthform law.info/01_modules/mod2/2_3_2_eu_sources/01_ecj_234_refs.htm. Diunduh 17 Juni 2012. “The Role of the European Parliament.” http://cfp-reformwatch.eu/2010/05/therole-of-the-european-parliament/. Diunduh 17 Juni 2012.



103

“The

Single

European

Act.”

http://europa.eu/legislation_summaries

/institutional_affairs/ treaties/treaties_singleact_en.htm. Diunduh 25 Mei 2012. “Treaty of Amsterdam.” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSTREAT/TR4.htm. Diunduh 25 Mei 2012. “Treaty of Maastricht.” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSTREAT/TR3.htm. Diunduh 25 Mei 2012. “Treaty of Nice.” http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSTREAT/TR5.htm. Diunduh 25 Mei 2012. “What‟s

Left

of

The

ECSC‟s

Institutions.”

http://www.nouvelle-

europe.eu/en/what-s-left-ecsc-s-institutions. Diunduh 24 Mei 2012. “World War II.” http://www.u-s-history.com/pages/h1661.html. Diunduh 24 Mei 2012. “World

War

2

Casuality

Statistics.”

http://www.secondworldwar

history.com/world-war-2-statistics.asp. Diunduh 24 Mei 2012.



13.7.2010

EN

Official Journal of the European Union

L 178/17

DECISIONS COUNCIL DECISION of 24 June 2010 on the conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) by the European Union (2010/385/EU) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 194(2) and Article 218(6)(a) thereof, Having regard to the proposal from the European Commission, Having regard to the consent of the European Parliament, Whereas: (1)

(2)

In accordance with the Decision of the Council of 19 October 2009, the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (1) (hereinafter referred to as ‘the Statute’) was signed on behalf of the European Community on 23 November 2009. As a consequence of the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009, the European Union has replaced and succeeded the European Community.

(3)

It is appropriate for the Union to conclude the Statute.

(4)

Both the Union and its Member States have competences in the areas covered by the Statute.

(5)

Article VI.C of the Statute foresees that regional intergovernmental economic integration organisations that become members of the International Renewable Energy Agency (hereinafter referred to as ‘IRENA’) declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Statute.

(6)

The Union should therefore adopt such a declaration of competences.

(7)

The Union should pay an annual contribution to IRENA foreseen by the Intelligent Energy-Europe (‘IEE’) Programme,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1 1. The Declaration of competences is hereby adopted on behalf of the Union and the text thereof is annexed to this Decision. 2. The Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (hereinafter referred to as ‘the Statute’), is hereby approved on behalf of the Union and the text thereof is attached to this Decision. Article 2 1. The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to deposit the instrument of ratification, on behalf of the Union, with the Government of the Federal Republic of Germany as depositary of the Statute in accordance with Article XIX and Article XX.A of the Statute in order to express the consent of the Union to be bound. 2. The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to deposit, on behalf of the Union, the Declaration of competences contained in the Annex, in accordance with Article VI.C of the Statute. Article 3 The Union shall pay an annual contribution to the International Renewable Energy Agency. Article 4 This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Done at Luxembourg, 24 June 2010.

(1) The Declaration of the Conference regarding authentic versions of the Statute forms an integral part of the Statute.


For the Council The President J. BLANCO LÓPEZ

L 178/18

EN


ANNEX Declaration of competences 1. Article VI.C. of the Statute provides that the instrument of ratification of accession of a regional intergovernmental economic integration organisation shall contain a declaration of the extent of its competence with respect to the matters governed by the Statute. 2. While recognising the European Union’s status as a member, as a general rule, the Member States of the European Union have competence for agenda items dealing with organisational matters (e.g. legal or budgetary issues) and procedural issues (e.g. election of chairpersons, adoption of the agenda, adoption of reports). 3. In accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union, the Union and the Member States have competences in the field of renewable energy as follows: — the Union has exclusive competence where a provision of the IRENA statute or an act implementing that statute is necessary to enable the Union to exercise its internal competence or in so far as the provisions of a Union act establish common rules that may be affected or altered in scope by provisions of the IRENA Statute or an act adopted in implementation thereof, — insofar as common rules exist but are neither affected nor altered in scope, in particular in cases of Union provisions establishing only minimum standards, the Member States have competence, without prejudice to the competence of the Union, to act in this field, — Member States remain solely competent for matters under the IRENA statute in respect of which the Union has not adopted common rules. The list of Union acts below illustrates the extent to which the Union has exercised its internal competence in this field in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union. The extent of Union competence ensuing from these acts must be assessed by reference to the precise provisions of each measure, and in particular the extent to which these provisions establish common rules, and, for the purpose of determining the existence of exclusive Union competence, the extent to which these common rules are affected or altered in scope by the provisions of the IRENA statute or an act adopted in implementation thereof. — Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (OJ L 283, 27.10.2001, p. 33), — Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport (OJ L 123, 17.5.2003, p. 42), — Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (OJ L 140, 5.6.2009, p. 16). 4. The exercise of competences which Member States of the European Union have transferred to the Union pursuant to the Treaties is, by its nature, liable to continuous change. The Union therefore reserves the right to adjust this Declaration. Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) The PARTIES to this Statute, DESIRING to promote the widespread and increased adoption and use of renewable energy with a view to sustainable development, INSPIRED by their firm belief in the vast opportunities offered by renewable energy for addressing and gradually alleviating problems of energy security and volatile energy prices,


13.7.2010

13.7.2010

EN


CONVINCED of the major role that renewable energy can play in reducing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, thereby contributing to the stabilisation of the climate system, and allowing for a sustainable, secure and gentle transit to a low carbon economy, DESIRING to foster the positive impact that renewable energy technologies can have on stimulating sustainable economic growth and creating employment, MOTIVATED by the huge potential of renewable energy in providing decentralised access to energy, particularly in developing countries, and access to energy for isolated and remote regions and islands, CONCERNED about the serious negative implications that the use of fossil fuels and the inefficient use of traditional biomass can have on health, CONVINCED that renewable energy, combined with enhanced energy efficiency, can increasingly cover the anticipated steep increase in global energy needs in the coming decades, AFFIRMING their desire to establish an international organisation for renewable energy, that facilitates the cooperation between its Members, while also establishing a close collaboration with existing organisations that promote the use of renewable energy, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article I Establishment of the Agency A. The Parties to this Statute hereby establish the International Renewable Energy Agency (hereinafter referred to as ‘the Agency’) in accordance with the following terms and conditions. B. The Agency is based on the principle of the equality of all its Members and shall pay due respect to the sovereign rights and competencies of its Members in performing its activities. Article II Objectives The Agency shall promote the widespread and increased adoption and the sustainable use of all forms of renewable energy, taking into account: (a) national and domestic priorities and benefits derived from a combined approach of renewable energy and energy efficiency measures; and (b) the contribution of renewable energy to environmental preservation, through limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable development; to access to and security of energy supply; to regional development and to inter-generational responsibility. Article III Definition In this Statute the term ‘renewable energy’ means all forms of energy produced from renewable sources in a sustainable manner, which include, inter alia: 1. bioenergy; 2. geothermal energy; 3. hydropower; 4. ocean energy, including, inter alia tidal, wave and ocean thermal energy; 5. solar energy; and 6. wind energy.


L 178/19

L 178/20

EN


Article IV Activities A. As a centre of excellence for renewable energy technology and acting as a facilitator and catalyst, providing experience for practical applications and policies, offering support on all matters relating to renewable energy and helping countries to benefit from the efficient development and transfer of knowledge and technology, the Agency performs the following activities:

1. In particular for the benefit of its Members the Agency shall:

(a) analyse, monitor and, without obligations on Members’ policies, systematise current renewable energy practices, including policy instruments, incentives, investment mechanisms, best practices, available technologies, integrated systems and equipment, and success-failure factors;

(b) initiate discussion and ensure interaction with other governmental and non-governmental organisations and networks in this and other relevant fields;

(c) provide relevant policy advice and assistance to its Members upon their request, taking into account their respective needs, and stimulate international discussions on renewable energy policy and its framework conditions;

(d) improve pertinent knowledge and technology transfer and promote the development of local capacity and competence in Member States including necessary interconnections;

(e) offer capacity building including training and education to its Members;

(f) provide to its Members upon their request advice on the financing for renewable energy and support the application of related mechanisms;

(g) stimulate and encourage research, including on socioeconomic issues, and foster research networks, joint research, development and deployment of technologies; and

(h) provide information about the development and deployment of national and international technical standards in relation to renewable energy, based on a sound understanding through active presence in the relevant fora.

2. Furthermore, the Agency shall disseminate information and increase public awareness on the benefits and potential offered by renewable energy.

B. In the performance of its activities, the Agency shall:

1. act in accordance with the purposes and principles of the United Nations to promote peace and international cooperation, and in conformity with policies of the United Nations furthering sustainable development;

2. allocate its resources in such a way as to ensure their efficient utilisation with a view to appropriately address all its objectives and perform its activities for achieving the greatest possible benefit for its Members and in all areas of the world, bearing in mind the special needs of the developing countries, and remote and isolated regions and islands;

3. cooperate closely and strive for establishing mutually beneficial relationships with existing institutions and organisations in order to avoid unnecessary duplication of work and build upon and make efficient and effective use of resources and on-going activities by governments, other organisations and agencies, which aim to promote renewable energy.


13.7.2010

13.7.2010

EN


C. The Agency shall: 1. submit an annual report on its activities to its Members; 2. inform Members about its policy advice after it was given; and 3. inform Members about consultation and cooperation with and the work of existing international organisations working in this field. Article V Work programme and projects A. The Agency shall perform its activities on the basis of the annual work programme, prepared by the Secretariat, considered by the Council and adopted by the Assembly. B. The Agency may, in addition to its work programme, after consultation of its Members and, in case of disagreement, after approval by the Assembly, carry out projects initiated and financed by Members subject to the availability of non-financial resources of the Agency. Article VI Membership A. Membership is open to those States that are members of the United Nations and to regional intergovernmental economic integration organisations willing and able to act in accordance with the objectives and activities laid down in this Statute. To be eligible for membership to the Agency, a regional intergovernmental economic integration organisation must be constituted by sovereign States, at least one of which is a Member of the Agency, and to which its Member States have transferred competence in at least one of the matters within the purview of the Agency. B. Such States and regional intergovernmental economic integration organisations shall become: 1. original Members of the Agency by having signed this Statute and having deposited an instrument of ratification; 2. other Members of the Agency by depositing an instrument of accession after their application for membership has been approved. Membership shall be regarded as approved if three months after the application has been sent to Members no disagreement has been expressed. In case of disagreement the application shall be decided on by the Assembly in accordance with Article IX paragraph H number 1. C. In the case of any regional intergovernmental economic integration organisation, the organisation and its Member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Statute. The organisation and its Member States shall not be entitled to exercise rights, including voting rights, under the Statute concurrently. In their instruments of ratification or accession, the organisations referred to above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Statute. These organisations shall also inform the Depositary Government of any relevant modification in the extent of their competence. In the case of voting on matters within their competence, regional intergovernmental economic integration organisations shall vote with the number of votes equal to the total number of votes attributable to their Member States which are also Members of this Agency. Article VII Observers A. Observer status may be granted by the Assembly to: 1. intergovernmental and non-governmental organisations active in the field of renewable energy; 2. Signatories that have not ratified the Statute; and 3. applicants for membership whose application for membership has been approved in accordance with Article VI paragraph B number 2. B. Observers may participate without the right to vote in the public sessions of the Assembly and its subsidiary organs. Article VIII Organs A. There are hereby established as the principal organs of the Agency: 1. the Assembly; 2. the Council; and 3. the Secretariat. B. The Assembly and the Council, subject to approval by the Assembly, may establish such subsidiary organs as they find necessary for the exercise of their functions in accordance with this Statute.


L 178/21

L 178/22

EN


Article IX The Assembly A. 1. The Assembly is the supreme organ of the Agency. 2. The Assembly may discuss any matter within the scope of this Statute or relating to the powers and functions of any organ provided for in this Statute. 3. On any such matter the Assembly may: (a) take decisions and make recommendations to any such organ; and (b) make recommendations to the Members of the Agency, upon their request. 4. Furthermore, the Assembly shall have the authority to propose matters for consideration by the Council and request from the Council and the Secretariat reports on any matter relating to the functioning of the Agency. B. The Assembly shall be composed of all Members of the Agency. The Assembly shall meet in regular sessions which shall be held annually unless it decides otherwise. C. The Assembly includes one representative of each Member. Representatives may be accompanied by alternates and advisors. The costs of a delegation’s participation shall be borne by the respective Member. D. Sessions of the Assembly shall take place at the seat of the Agency, unless the Assembly decides otherwise. E. At the beginning of each regular session, the Assembly shall elect a President and such other officials as may be required, taking into account equitable geographic representation. They shall hold office until a new President and other officials are elected at the next regular session. The Assembly shall adopt its rules of procedure in conformity with this Statute. F. Subject to Article VI paragraph C, each Member of the Agency shall have one vote in the Assembly. The Assembly shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the Members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken by consensus of the Members present. If no consensus can be reached, consensus shall be considered achieved if no more than 2 Members object, unless the Statute provides otherwise. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Assembly by consensus of the Members present decides otherwise, which, if no consensus can be reached, shall be considered achieved if no more than 2 Members object. A majority of the Members of the Agency shall constitute a quorum for the Assembly. G. The Assembly shall, by consensus of the Members present: 1. elect the members of the Council; 2. adopt at its regular sessions the budget and the work programme of the Agency, submitted by the Council, and have the authority to decide on amendments of the budget and the work programme of the Agency; 3. take decisions relating to the supervision of the financial policies of the Agency, the financial rules and other financial matters and elect the auditor; 4. approve amendments to this Statute; 5. decide on the establishment of subsidiary bodies and approve their terms of reference; and 6. decide on permission to vote in accordance with Article XVII paragraph A. H. The Assembly shall by consensus of the Members present, which if no consensus can be reached shall be considered achieved if no more than 2 Members object: 1. decide, if necessary, on applications for membership; 2. approve the rules of procedure of the Assembly and of the Council, which shall be submitted by the latter;


13.7.2010

13.7.2010

EN


3. adopt the annual report as well as other reports; 4. approve the conclusion of agreements on any questions, matters or issues within the scope of this Statute; and 5. decide in case of disagreement between its Members on additional projects in accordance with Article V paragraph B. I. The Assembly shall designate the seat of the Agency and the Director-General of the Secretariat (hereinafter referred to as ‘Director-General’) by consensus of the Members present, or, if no consensus can be reached, by a majority vote of two thirds of the Members present and voting. J. The Assembly shall consider and approve as appropriate at its first session any decisions, draft agreements, provisions and guidelines developed by the Preparatory Commission in accordance with the voting procedures for the respective issue as outlined in Article IX paragraphs F to I. Article X The Council A. The Council shall consist of at least 11 but not more than 21 representatives of the Members of the Agency, elected by the Assembly. The concrete number of representatives between 11 and 21 shall correspond to the rounded up equivalent of one third of the Members of the Agency to be calculated on the basis of the number of Members of the Agency at the beginning of the respective election for members of the Council. The members of the Council shall be elected on a rotating basis as laid down in the rules of procedure of the Assembly, with a view to ensuring effective participation of developing and developed countries and achieving fair and equitable geographical distribution and effectiveness of the Council’s work. The members of the Council shall be elected for a term of two years. B. The Council shall convene semi-annually and its meetings shall take place at the seat of the Agency, unless the Council decides otherwise. C. The Council shall, at the beginning of each meeting for the duration until its next meeting, elect a Chairperson and such other officials from among its members as may be required. It shall have the right to elaborate its rules of procedure. Such rules of procedure have to be submitted to the Assembly for approval. D. Each member of the Council shall have one vote. The Council shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of its members. Decisions on matters of substance shall be taken by a majority of two thirds of its members. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Council, by a majority of two thirds of its members, decides otherwise. E. The Council shall be responsible and accountable to the Assembly. The Council shall carry out the powers and functions entrusted to it under this Statute, as well as those functions delegated to it by the Assembly. In so doing, it shall act in conformity with the decisions and with due regard to the recommendations of the Assembly and assure their proper and continuous implementation. F. The Council shall: 1. facilitate consultations and cooperation among Members; 2. consider and submit to the Assembly the draft work programme and the draft budget of the Agency; 3. approve arrangements for the sessions of the Assembly including the preparation of the draft agenda; 4. consider and submit to the Assembly the draft annual report concerning the activities of the Agency and other reports as prepared by the Secretariat according to Article XI paragraph E number 3 of this Statute; 5. prepare any other reports which the Assembly may request; 6. conclude agreements or arrangements with States, international organisations and international agencies on behalf of the Agency, subject to prior approval by the Assembly; 7. substantiate the work programme as adopted by the Assembly with a view to its implementation by the Secretariat and within the limits of the adopted budget;


L 178/23

L 178/24

EN


8. have the authority to refer to the Assembly matters for its consideration; and 9. establish subsidiary organs, when necessary, in accordance with Article VIII paragraph B, and decide on their terms of reference and duration. Article XI The Secretariat A. The Secretariat shall assist the Assembly, the Council, and their subsidiary organs in the performance of their functions. It shall carry out the other functions entrusted to it under this Statute as well as those functions delegated to it by the Assembly or the Council. B. The Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such staff as may be required. The Director-General shall be appointed by the Assembly upon the recommendation of the Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter. C. The Director-General shall be responsible to the Assembly and the Council, inter alia for the appointment of the staff as well as the organisation and functioning of the Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff primarily from Member States and on as wide a geographical basis as possible, taking particularly into account the adequate representation of developing countries and with emphasis on gender balance. In preparing the budget the proposed recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Secretariat. D. The Director-General or a representative designated by him or her shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly and of the Council. E. The Secretariat shall: 1. prepare and submit to the Council the draft work programme and the draft budget of the Agency; 2. implement the Agency’s work programme and its decisions; 3. prepare and submit to the Council the draft annual report concerning the activities of the Agency and such other reports as the Assembly or the Council may request; 4. provide administrative and technical support to the Assembly, the Council and their subsidiary organs; 5. facilitate communication between the Agency and its Members; and 6. circulate the policy advice after it was given to the Members of the Agency in accordance with Article IV paragraph C number 2 and prepare and submit to the Assembly and the Council a report on its policy advice for each of their sessions. The report to the Council shall include also the planned policy advice in implementing the annual work programme. F. In the performance of their duties, the Director-General and the other members of the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Agency. They shall refrain from any action that might reflect on their positions as international officers responsible only to the Assembly and the Council. Each Member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General and the other members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities. Article XII The budget A. The budget of the Agency shall be financed by: 1. mandatory contributions of its Members, which are based on the scale of assessments of the United Nations, as determined by the Assembly; 2. voluntary contributions; and 3. other possible sources


13.7.2010

13.7.2010

EN


in accordance with the financial rules to be adopted by the Assembly by consensus, as laid down in Article IX paragraph G of this Statute. The financial rules and the budget shall secure a solid financial basis of the Agency and shall ensure the effective and efficient implementation of the Agency’s activities, as defined by the work programme. Mandatory contributions will finance core activities and administrative costs.

B. The draft budget of the Agency shall be prepared by the Secretariat and submitted to the Council for examination. The Council shall either forward it to the Assembly with a recommendation for approval or return it to the Secretariat for review and re-submission.

C. The Assembly shall appoint an external auditor who shall hold office for a period of four years and who shall be eligible for re-election. The first auditor shall hold office for a period of two years. The auditor shall examine the accounts of the Agency and shall make such observations and recommendations as deemed necessary with respect to the efficiency of the management and the internal financial controls.

Article XIII Legal personality, privileges and immunities A. The Agency shall have international legal personality. In the territory of each Member and subject to its national legislation, it shall enjoy such domestic legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

B. Members shall decide upon a separate agreement on privileges and immunities.

Article XIV Relations with other organisations Subject to the approval of the Assembly the Council shall be authorised to conclude agreements on behalf of the Agency establishing appropriate relations with the United Nations and any other organisations whose work is related to that of the Agency. The provisions of this Statute shall not affect the rights and obligations of any Member deriving from any existing international treaty.

Article XV Amendments and withdrawal, review A. Amendments to this Statute may be proposed by any Member. Certified copies of the text of any amendment proposed shall be prepared by the Director-General and communicated by him to all Members at least ninety days in advance of its consideration by the Assembly.

B. Amendments shall come into force for all Members:

1. when approved by the Assembly after consideration of observations submitted by the Council on each proposed amendment; and

2. after all the Members have consented to be bound by the amendment in accordance with their respective constitutional processes. Members shall express their consent to be bound by depositing a corresponding instrument with the Depositary referred to in Article XX paragraph A.

C. At any time after five years from the date when this Statute takes effect in accordance with paragraph D of Article XIX, a Member may withdraw from the Agency by notice in writing to that effect given to the Depositary referred to in Article XX paragraph A, which shall promptly inform the Council and all Members.

D. Such withdrawal shall take effect at the end of the year in which it is expressed. Withdrawal by a Member from the Agency shall not affect its contractual obligations entered into pursuant to Article V paragraph B or its financial obligations for the year in which it withdraws.


L 178/25

L 178/26

EN


Article XVI Settlement of disputes A. Members shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Statute by peaceful means in accordance with Article 2 paragraph 3 of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33 paragraph 1 of the Charter of the United Nations. B. The Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the Members to a dispute to start the settlement process of their choice and recommending a time limit for any agreed procedure. Article XVII Temporary suspension of rights A. Any Member of the Agency which is in arrears with its financial contributions to the Agency shall have no right to vote if its arrears reach or exceed the amount of its contributions for the two preceding years. However, the Assembly may permit this Member to vote if it is convinced that the non-payment is due to circumstances beyond the Member’s control. B. A Member which has persistently violated the provisions of this Statute or of any agreement entered into by it pursuant to this Statute may be suspended from the exercise of the privileges and rights of membership by the Assembly acting by a two-thirds majority of the Members present and voting upon recommendation of the Council. Article XVIII Seat of the Agency The seat of the Agency shall be determined by the Assembly at its first session. Article XIX Signature, ratification, entry into force and accession A. This Statute shall be open for signature at the Founding Conference by all States that are members of the United Nations and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A. It shall remain open for signature until the date this Statute enters into force. B. For States and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A having not signed this Statute, this Statute shall be open for accession after their membership has been approved by the Assembly in accordance with Article VI paragraph B number 2. C. Consent to be bound by this Statute shall be expressed by depositing an instrument of ratification or accession with the Depositary. Ratification of or accession to this Statute shall be effected by States in accordance with their respective constitutional processes. D. This Statute shall enter into force on the 30th day after the date of deposit of the twenty-fifth instrument of ratification. E. For States or regional intergovernmental economic integration organisations having deposited an instrument of ratification or accession after the entry into force of the Statute, this Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant instrument. F. No reservations may be made to any of the provisions contained in this Statute. Article XX Depositary, registration, authentic text A. The Government of the Federal Republic of Germany is hereby designated as the Depositary of this Statute and any instrument of ratification or accession. B. This Statute shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations. C. This Statute, done in English, shall be deposited in the archives of the Depositary Government.


13.7.2010

13.7.2010

EN


D. Duly certified copies of this Statute shall be transmitted by the Depositary Government to the governments of States and to the executive organs of regional intergovernmental economic integration organisations which have signed or have been approved for membership according to Article VI paragraph B number 2. E. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories to this Statute of the date of each deposit of any instrument of ratification and the date of entry into force of the Statute. F. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories and Members of the dates on which States or regional intergovernmental economic integration organisations subsequently become Members thereto. G. The Depositary Government shall promptly send new applications for membership to all Members of the Agency for consideration in accordance with Article VI paragraph B number 2. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Statute. Done at Bonn, this 26 January 2009, in a single original, in the English language.


L 178/27

ANALISIS KEMAMPUAN UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN TRAKTAT LISBON SKRIPSI

Recommend Documents