ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN LAUT DALAM KERANGKA “MARINE CADASTRE” (STUDI KASUS DI WILAYAH PULAU BINTAN, KABUPATEN KEPULAUAN RIAU)
JOHANES P. TAMTOMO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: Disertasi saya dengan judul: Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Dalam Kerangka “Marine Cadastre” (Studi Kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau) adalah benar-benar asli karya saya dengan arahan komisi pembimbing, dan bukan hasil jiplakan, atau tiruan dari tulisan siapapun serta belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.
Bogor, 20 Desember 2006
Johanes P. Tamtomo NIM. C261020091
ABSTRAK Johanes P. TAMTOMO Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Dalam Kerangka “Marine Cadastre” (Studi Kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau). Dibimbing oleh TRIDOYO KUSUMASTANTO, JACUB RAIS, MARIA S.W. SUMARDJONO dan MENNOFATRIA BOER. Kata-kata kunci: Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Analisis Kebijakan Publik, Kadaster Kelautan, Penataan dan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut telah berlangsung setua usia peradaban manusia. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir juga telah berlangsung lama akibat tumpahan hampir seluruh limbah aktifitas manusia di daratan, serta tekanan kepadatan penduduk yang bermukim di wilayah ini. Telah banyak penelitian dilakukan dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu, namun belum banyak yang mengaitkannya dengan sistem tenurial ruang pesisir dan laut. Sebuah sistem tenurial yang disebut “marine cadastre” digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut di Pulau Bintan saat ini menunjukkan Total Economic Value (TEV) yang negatif pada kurun waktu untuk analisis sepuluh tahun yang akan datang (2005 – 2014). Hasil tersebut dinyatakan dalam NPV (Net Present Value) = – Rp. 682.86; EIRR (Economic Internal Rate of Return) = – 0.86%; dan Net B/C = 0.04. Kemudian skenario penerapan konsep “marine cadastre” diaplikasikan dalam model TEV tersebut, didapatkan hasilhasil yang positif dan kelayakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan skenario dimaksud. Hasil ini dinyatakan dalam NPV = Rp. 3 084 999; EIRR = 33.31%; dan Net B/C = 5.54. Hasil skenario “marine cadastre” ini menunjukkan hasil yang diinginkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan EES: Ekonomi, Ekologi, dan Sosial. Model analisis kebijakan publik dalam kerangka “marine cadastre” ini menggabungkan lima prosedur dalam satu langkah, dimulai dari analisis spasial, analisis prioritasi dan realisasi kebijakan, riset persepsional konsep “marine cadastre”, TEV kebijakan eksisting, dan TEV kebijakan dalam kerangka “marine cadastre” dalam skema analisis “ex-post Ф ex-ante” kebijakan publik. Model tersebut dalam penelitian ini dinamakan skema analisis kebijakan dalam Satu Prosedur Lima Langkah (SPLL). Akhirnya, penelitian ini menyarankan tentang mendesaknya pengadministrasian sistem tenurial wilayah pesisir dan laut berbasis konsep “marine cadastre”, khususnya ditinjau dari aspek legal dan kelembagaan, serta dalam aspek ekonomi sumberdaya dan lingkungan dalam bentuk-bentuk “the bundle of rights”.
ABSTRACT Johanes P. TAMTOMO. Coastal and Sea Space Use Analysis Within the “Marine Cadastre” Framework (A Case Study in Bintan Island Region, Kepulauan Riau Regency). Dissertation under the direction of TRIDOYO KUSUMASTANTO, JACUB RAIS, MARIA S.W. SUMARDJONO and MENNOFATRIA BOER. Keywords: Coastal and Ocean Resource Management, Public Policy Analysis, Marine Cadastre, Coastal and Marine Spatial Planning and Use Conflict of interests in the coastal and sea space use have occurred since as old as the human civilizations. The devastation of coastal and sea ecosystems has also been happened for long time, brought about by almost all the waste of human activities that spill over from the uplands, and the population pressures in the coastal areas as well. There have been many researches conducted in respect to the coastal and sea area integrated management; nevertheless not many have the researches unified to the coastal and sea tenure system. One that is called a “marine cadastre” is used in this research as a coastal and sea space use analysis framework. Existing policy of coastal and sea space use shows that the Total Economic Value (TEV) is negative for ten years (2005 – 2014) analysis. This finding is stated in the NPV (Net Present Value) = – Rp. 682.86; the EIRR (Economic Internal Rate of Return) = – 0.86%; and the Net B/C = 0.04. After the implementation of a “marine cadastre” concept in the TEV model, it is founded that the scenario results in positive and feasible values of the policy implementation. It is shown in the NPV = Rp. 3 084 999; EIRR = 33.31%; and Net B/C = 5.54. The outcomes of the “marine cadastre” scenario show the desired objectives of the sustainable development, that is the EES objectives: Economical, Ecological, and Social objectives. This public policy analysis model within a “marine cadastre” framework combines five procedures in one step. It is started with spatial analysis, policy prioritizing and realization analysis, perceptional research on the “marine cadastre” concept, and the TEV analysis of the existing policy, and ended by the TEV analysis in a “marine cadastre” framework within the “ex-post Ф ex-ante” public policy analysis. This model is named a policy analysis scheme in a Five Steps Procedure (FSP). Finally, this research recommends the necessity of the administration of the coastal and sea tenure system based on a “marine cadastre”, particularly in the legal and institutional aspects and the natural resource economic aspects in forms of “the bundle of rights”.
© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2006 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa ijin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrofilm, dan sebagainya
ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN LAUT DALAM KERANGKA “MARINE CADASTRE” (STUDI KASUS DI WILAYAH PULAU BINTAN, KABUPATEN KEPULAUAN RIAU)
JOHANES P. TAMTOMO
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006
Judul Disertasi: Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut dalam Kerangka “Marine Cadastre” (Studi Kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau) Nama : Johanes P. Tamtomo NIM : C261020091
Disetujui Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, M.S. Ketua
Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc. Anggota
Prof.Dr.Maria S.W. Sumardjono,SH,MCL,MPA Anggota
Dr.Ir.Mennofatria Boer,DEA Anggota
Diketahui Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri, M.S.
Tanggal Ujian: 20 Desember 2006
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof.Dr.Ir.Khairil Anwar Notodiputro,M.S.
Tanggal Lulus:
PRAKATA
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa saya panjatkan atas selesainya disertasi ini. Akhir dari karya ini sesungguhnya baru merupakan awal dari proses pertanggungjawaban moral dan keilmuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah-air Indonesia. Terimakasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, M.S. yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga purnanya penelitian dan penulisan disertasi ini. Demikian pula terimakasih kami sampaikan kepada anggota komisi pembimbing: Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc., Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA., dan Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA. yang telah bersama-sama memberikan arahan dan bimbingan. Karya ini dihasilkan dari bantuan dan kerjasama pihak-pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Joyo Winoto, Ph.D., Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), Ir. Wenny Rusmawar Idrus, Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Ir. Bambang Eko HN, Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan Ir. Ibnu Wardono, SH, MM, MKn., Direktur Pemetaan Dasar BPN-RI. Terimakasih saya sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Kepulauan Riau berikut seluruh jajarannya. Seiring pula terimakasih kepada seluruh pejabat dan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Bantuan dari Ir. Chairul Basri Achmad dan Drs. Rolly Akis, M.Eng.Sc., berserta anggota KAPTI (Keluarga Alumni Pendidikan Pertanahan Indonesia) DKI Jakarta juga saya hargai. Tentu saja dukungan keluarga tercinta sangat signifikan terhadap penyelesaian karya ini. Terimakasih saya sampaikan pula kepada Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. yang telah berkenan menjadi “proof-reader” disertasi ini.
Bogor, 20 Desember 2006
Johanes P. Tamtomo
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Prabumulih, Sumatera Selatan pada tanggal 20 Oktober 1954, sebagai anak kelima dari pasangan R. Oetojo (alm.) dan Soetinem. Penulis mengawali pendidikan tinggi di Akademi Agraria Semarang program studi Kadaster, dengan status Ikatan Dinas selesai pada tahun 1977. Penulis menyelesaikan jenjang S1 pada tahun 1985 dengan status Tugas Belajar pada Institut Ilmu Pemerintahan program studi Agraria. Melalui beasiswa dari OTOBAPPENAS, penulis menyelesaikan jenjang S2 pada Department Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick, Fredericton, Canada pada tahun 1993. Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor pada program studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB) diperoleh pada tahun 2002. Penulis bekerja sebagai Direktur Survei Potensi Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, sejak tanggal 21 Juni 2006. Penulis telah berkerja pada instansi yang sama sejak tahun 1978 pada Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1990, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tahun 1995. Penulis adalah juga Wakil Sekretaris Jenderal II Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) periode tahun 2005-2009. Selama mengikuti program S3, penulis menghasilkan beberapa makalah. Karya ilmiah berjudul “The Needs for Building Concept and Authorizing Implementation of Marine Cadastre in Indonesia”. telah disajikan dalam 3rd FIG (International Federation of Surveyors) Regional Conference, Hotel Mariot, Jakarta, October 4-6, 2004 serta dimuat dalam Proceeding Conference dimaksud. Sebuah artikel berjudul: “Blok Ambalat: Opini Publik Yang “Misleading”? “Make Marine Cadastre Not War” ditulis bersama Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc. telah dimuat dalam harian KOMPAS, Senin 11 April 2005 pada halaman 48. Penulis telah diminta untuk menjadi pembicara pada Coastal Zone Asia Pacific (CZAP) Conference 2006 pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2006 di Batam, dengan makalah berjudul: “Rights, Responsibilities, and Restrictions on the Use of Coastal and Sea Spaces within a Marine Cadastre Perspective”. Makalah penulis telah dipublikasikan dalam FIG XXIII Congress and XXIX General Assembly, Munich, Germany, 8-13 Oktober 2006, dengan makalah berjudul: “The Methods to Assess the Financial Value of the Sea Parcel and the Economic of the Coastal and Marine Area within a Marine Cadastre Framework”. Penulis memperoleh penghargaan “Prestasi Akademik Gemilang” Tahun Akademik 2002/2003 dari Direktur Program Pascasarjana IPB, tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor: 400/K13.8/KM/2003, tanggal 23 Mei 2003. Karya-karya tersebut merupakan bagian dari program S3 penulis.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
.......................................................................................
i
DAFTAR GAMBAR
...........................................................................
iii
DAFTAR TABEL
...........................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN
...........................................................................
ix
1.
...........................................................................
1
Latar Belakang ............................................................... Rumusan Masalah ............................................................. Hipotesis Penelitian ............................................................... Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................... Kerangka Pikir Penelitian ...................................................
1 2 4 4 4
PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
2.
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
3.
...............................................................
8
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut .......................... Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut ............... Konsep “Marine Cadastre” ................................................... Relevansi Konsep “Marine Cadastre” dengan Teori ICOZM ... Sejarah “Marine Cadastre”: Munculnya Filosofi “The Boundary of Tenure” ................................................... Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan “Marine Cadastre” ... Aspek Yuridis Dalam Penyelenggaraan “Marine Cadastre” ... Pemetaan dan Penetapan Hak-Hak di Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Kerangka “Marine Cadastre” .......................................
8 11 22 30
METODOLOGI PENELITIAN
32 36 37 41
...................................................
45
Metode Penelitian ............................................................... Metode Pengumpulan Data ................................................... Jenis dan Sumber Data ................................................... Metode Analisis ............................................................... Analisis Data Spasial: Metode Survei Sumberdaya ABC ... Analisis Prioritas Kebijakan Melaui M-AHP ........................... Analisis Riset Persepsional “Marine Cadastre” ............... Analisis Valuasi Ekonomi Total (TEV) Kawasan Dalam Skema DPSIR ........................................................................... 3.4.4 Analisis TEV “Best Use” dan Pemodelan Sistem Dinamik Menggunakan STELLA© ................................................... 3.5. Waktu Pelaksanaan Penelitian ...................................................
45 45 46 47 49 52 56
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1 3.4.2 3.4.3 2.4.1
i
58 63 65
4.
DESKDRIPSI DAERAH PENELITIAN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
5.
5.3. 5.4. 5.5.
Wilayah Pesisir dan Laut Pulau Bintan ............................ Arah Kebijakan dan Program ........................................ Gambaran Umum Dampak Kebijakan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan ................................................................ Faktor-faktor Dominan ....................................................
66 69
75
Analisis Data Spasial Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut .... Analisis Prioritas dan Realisasi Kebijakan dan Program Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut ........................................ Analisis Persepsional Konsep “Marine Cadastre” ................ Analisis Ekonomi Eksisting Wilayah Pesisir dan Laut .... Analisis Retrospektif-Prospektif Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut ................................................................ 5.5.1 Kebijakan Eksisting .................................................... 5.5.2 Kebijakan Penerapan “Marine Cadastre” ................
75
Faktor-faktor Dominan dan Indikator-indikator Penting ..... Desain Kebijakan Pemanfaatan Ruang Dengan Marine Cadastre 6.2.1 Aspek Legal dan Kelembagaan ............................. 6.2.2 Aspek Ekonomi ..................................................... 6.2.3 Aspek Lingkungan .....................................................
SIMPULAN DAN SARAN 7.1. 7.2.
84 95 104 119 119 128 130 130 133 133 137 145
.................................................................
147
Simpulan ............................................................................. Saran dan Rekomendasi .....................................................
147 150
DAFTAR PUSTAKA
.............................................................................
155
.................................................................
162
.....................................................................................................
167
LAMPIRAN-LAMPIRAN INDEX
71 73
................
DESAIN KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KONSEP “MARINE CADASTRE” ................................................................. 6.1. 6.2.
7.
66
ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG 5.1. 5.2.
6.
........................................
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Gambar 2.
Kerangka pikir penelitian dan relevansi topik penelitian dengan teori dasar dan praktik ICOZM, Analisis Kebijakan Publik, dan Konsep “Marine Cadastre” ..............................................
6
Interaksi antara pengguna dan aktivitas ruang pesisir dan laut di Laut Mediterania menurut Couper, 1993 dan Valega, 1990 .......
17
Persil-persil laut: ijin-ijin penambangan pasir di Riau, dan blokblok penambangan minyak dasar laut (blok Ambalat) di wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sarawak, Malaysia .......
24
Gambar 4.
Ilustrasi konsep kadaster
.......................................................
25
Gambar 5.
Diagram konsepsi “Marine Cadastre” ...........................................
29
Gambar 6.
Relevansi konsep “Marine Cadastre” dengan teori dasar dan praksis ICOZM ..................................................................
31
Gambar 7.
Kerangka hukum pelaksanaan “Marine Cadastre”
..................
38
Gambar 8.
Peta “Marine Cadastre” di Negara Bagian Victoria, Australia .....
42
Gambar 9.
Peta “Marine Cadastre” di Florida Sanctuary, USA
43
Gambar 3.
..................
Gambar 10. Prosedur umum dalam metodologi analisis kebijakan publik yang berorientasi kepada masalah dengan bentuk analisis kebijakan “Ex-Post Θ Ex-Ante” .....................................................................
48
Gambar 11. Metode Survai Sumberdaya ABC (Abiotic-Biotic-Culture) sebagaimana dikemukakan oleh Bastedo, Nelson dan Theberge ....
51
Gambar 12. Hirarki monitoring pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan ruang pesisir dan lautan ........................................................
53
Gambar 13. Hirarki evaluasi keberhasilan program menurut kriteria aspek sosial-ekonomi ................................................................................
54
Gambar 14. Hirarki evaluasi keberhasilan program menurut kriteria aspek konflik sumberdaya dan lingkungan hidup ................................
55
iii
Gambar 15. Berbagai kegiatan manusia berikut hak-hak atas pesisir dan perairan laut dalam gambaran “persil laut” 3-dimensi, landasan konsep kadaster 3-dimensi dan “marine cadastre” .........
57
Gambar 16. Analisis multi kriteria dalam skema DPSIR
................................
61
........................................................
62
Gambar 18. “Model Sistem Generik Wilayah Pesisir” dan “Nilai Total Kawasan” .......................................................
63
Gambar 19. Peta wilayah darat dan laut Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau ......................................................
68
Gambar 20. Sebaran komponen-komponen non-hayati, hayati dan budidaya (ABC: Abiotic, Biotic, dan Culture) pesisir dan laut di Pulau Bintan dan sekitarnya ..................................................................
81
Gambar 23. Diagram balok distribusi skor tiga kriteria program pemanfaatan ruang pesisir dan laut dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner Kabupaten Kepulauan Riau ...............................
85
Gambar 22. Diagram balok distribusi kelima skor kriteria aspek sosial-ekonomi program pemanfaatan ruang pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Riau dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner ....................
89
Gambar 23. Diagram balok distribusi skor ke-empat aspek kriteria konflik sumberdaya dan ekosistem program pemanfaatan ruang Kabupaten Kepulauan Riau ........................................................
93
Gambar 24. Analisis hirarki untuk perumusan masalah kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut berbasis konsep “Marine Cadastre” di Kabupaten Kepulauan Riau ....................
96
Gambar 17. Diagram konsep DPSIR
Gambar 25. Diagram balok persepsi responden tentang aspek administrasi (hak, kewajiban, dan batasan) serta aspek hukum penyelenggaraan “Marine Cadastre” ............................................ 102 Gambar 26. Diagram balok persepsi responden tentang konsep “persil laut” penyelenggaraan “Marine Cadastre”
.................... 103
Gambar 27. Diagram balok persepsi responden tentang peran serta masyarakat dalam program pemanfaatan ruang pesisir dan laut berkenaan dengan konsep “Marine Cadastre” .................... 104 Gambar 28. Kerusakan alam akibat penambangan pasir darat di sekitar Lobam, Kecamatan Bintan Utara ......................................... iv
111
Gambar 29. Kerusakan mangrove akibat pengalihgunaan lahan di Kecamatan Bintan Timur .....................................................
111
Gambar 30. Peta KP: Kuasa Penambangan eksplorasi dan KP: Kuasa Penambangan eksploitasi yang juga menggambarkan KP: “Kerusakan Prinsip” pada sumberdaya alam dan ingkungan laut di sekitar Pulau Bintan .............................
114
Gambar 31. Analisis Retrospektif-Prospektif (Ex Post Θ Ex-Ante) pada prosedur peramalan dan rekomendasi kebijakan
120
.....
Gambar 32. “Residual Plot” dari hubungan PV – TB – TC dan PV -√TB - √TC
123
Gambar 33. Plot Standardized Residuals TB/TC dalam prediksi dampak eksisting kebijakan sepuluh tahun ke depan (2005 – 2015)5 yang menunjukkan pola kuadratik ............................................ 125 Gambar 34. Plot Standardized Residuals TB/TC dalam prediksi dampak eksisting kebijakan sepuluh tahun ke depan (2005 – 2015) yang menunjukkan pola acak ............................................ 127 Gambar 35. Normality Probability Plot nilai PV dalam prediksi dampak eksisting kebijakan sepuluh tahun ke depan (2005 – 2015) yang dapat ditarik generalisasi garis lurusnya .................... 127 Gambar 36. Grafik balok pendapat responden atas faktor-faktor dominan Perlunya kebijakan pemanfaatan ruang dengan “marine cadastre”
131
Gambar 37. Faktor dominan dan indikator penting kebijakan pemanfaatan Ruang dengan “marine cadastre” dalam hubungannya dengan Tiga tujuan pembangunan berkelanjutan (EES: economical objectives, ecological objective, social objective) ...................
132
Gambar 38. Pemetaan batas-batas persil dan zona penguasaan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dalam penyelenggraraan “marine cadastre” berikut hak-haknya: asumsi penerapannya di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau ...............................
134
Gambar 39. Diagram balok pendapat responden tentang lembaga yang mengelola sistem tenurial dan sumberdaya pesisir dan laut
.......
136
Gambar 40. Dekomposisi komponen serta aliran masukan (inflow) dan aliran keluaran (outflow) model TEV kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut ......................................................
140
v
Gambar 41. Model sistem dinamik analisis ekonomi kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut: “ex-post” (eksisting) dan “ex-ante” (Marine Cadastre) .................................................................
141
Gambar 42. Grafik model sistem dinamik analisis ekonomi kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut: “ex-post” (eksisting) dan “ex-ante” (Marine Cadastre) untuk nilai NB (Cash Flow) dan PV
142
Gambar 43. Grafik model sistem dinamik analisis ekonomi kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut: “ex-post” (eksisting) dan “ex-ante” (Marine Cadastre) untuk nilai NPV dan EIRR ...
143
Gambar 44. Grafik “Sensitivity Analysis” untuk nilai-nilai NPV “Marine Cadastre” dengan rentang nilai DR (r) antara 10% - 30% ...
144
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Kegagalan kebijakan publik di sektor kelautan dan perikanan
.......
21
Tabel 2.
Perbedaan dan persamaan antara kadaster pertanahan (Land Cadastre) dengan kadaster kelautan (Marine Cadastre) ........
27
Tabel 3.
Sejarah Batas Laut dan Konsep Awal “Marine Cadastre”
........
34
Tabel 4.
Bobot dan prioritas kriteria penyimpangan suatu program pemanfaatan ruang Kabupaten Kepulauan Riau ...................
86
Distribusi skor tiga kriteria program pemanfaatan ruang pesisir dan laut dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner Kabupaten Kepulauan Riau serta hasil hitungan Descriptive Statistics ......
86
Hubungan antara prioritas program pemanfaatan ruang dengan realisasi program pembangunan ..........................................
88
Bobot dan prioritas aspek kriteria sosial-ekonomi program pemanfaatan ruang Kabupaten Kepulauan Riau ..................
89
Distribusi kelima skor kriteria aspek sosial-ekonomi program pemanfaatan ruang pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Riau dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner berikut hasil hitungan Descriptive Statistics .....................................................
90
Relasi antara prioritas kriteria aspek sosial-ekonomi pemanfaatan ruang pesisir dan laut dengan realisasi program pembangunan ....
91
Tabel 10. Bobot dan priorotasi aspek kriteria konflik sumberdaya dan ekosistem Kabupaten Kepulauan Riau ........................................
92
Tabel 11. Distribusi skor ke-empat aspek kriteria konflik sumberdaya dan ekosistem program pemanfaatan ruang berikut Descriptive Statistics untuk masing-masing kriteria di Kabupaten Kepulauan Riau ..........................................................................................
93
Tabel 12. Relasi antara prioritas kriteria aspek konflik pemanfaatan ruang dan SDKP dengan realisasi program pembangunan ..................
95
Tabel 5.
Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8.
Tabel 9.
Tabel 13. Matriks Ekonomi Eksisting Sektor Pesisir dan Kelautan Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau ................................ 105 vii
Tabel 14. Pendapatan Perkapita Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2000–2004 .............................................................................. 108 Tabel 15. Analisis TEV Eksisting di wilayah pesisir dan lautan Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau .......................................................
118
Tabel 16. Distribusi nilai-nilai PV, TB, dan TC dalam hitungan TEV Kebijakan Eksisting berikut nilai-nilai konversinya dalam berbagai fungsi matematik ......................................................
122
Tabel 17. Matriks korelasi hubungan PV – TB – TC dan PV -√TB - √TC ......
123
Tabel 18. Simulasi Analisis Nilai Ekonomi Total (NET) “Best Use” untuk Analisis Prospektif (Ex-Ante) di wilayah pesisir dan lautan Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau ..........................................
138
Tabel 19. Perbandingan Analisis Nilai Ekonomi Total (NET) Eksisting (“Ex-Post”) versus “Best Use” (“Ex-Ante”) di wilayah pesisir dan lautan Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau ...................
139
Tabel 20. Nilai-nilai kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan kebijakan di bidang pemnafaatan sumberdaya pesisir dan laut di Pulau Bintan: kebijakan eksisting dan kebijakan dengan “marine cadastre” .......
145
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Perhitungan Analisis Valuasi Ekonomi "EKSISTING" Wilayah dan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau (Implikasi Kebijakan Eksisting) ................
162
Lampiran 2. Perhitungan Analisis Valuasi Ekonomi "BEST USE" Wilayah dan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Pulau Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (DENGAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN LAUT BERBASIS KONSEP “MARINE CADASTRE”) ....................................................
164
Lampiran 3. Rumus (equation) model sistem dinamik kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut melalui konsep “Marine Cadastre” menggunakan program STELLA© v.4.0.2 ............................
166
ix
