ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI EMISI DALAM PENAGGULANGAN PENCEMARAN UDARA OLEH SEKTOR TRANSPORTASI DI KOTA GORONTALO Sintia R. Hamid, Rama Hiola, Lia Amalia1 Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Pencemaran udara paling banyak di Kota Gorontalo yaitu Karbonmonoksida (CO) yang di keluarkan oleh kendaraan. Tingginya konsentrasi CO karena, aktivitas kendaraan di Kota Gorontalo ini cukup ramai, sehingga mengakibatkan kadar gas CO di udara pun ikut meningkat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan tringulasi data, yaitu data di peroleh berdasarkan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan uji emisi belum berjalan dengan baik karena Kota Gorontalo belum memiliki Perda sehingga pelaksanaan uji emisi ini belum bisa di laksanakan. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak supir atau pemilik kendaraan yang mestinya melakukan pengujian kendaraan tetapi tidak dilakukan hal ini karena masih belum adanya Perda tentang pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap pemilik angkutan umum (baik barang maupun penumpang). Di sarankan agar implementasi kebijakan uji emisi ini dapat segera di Perda kan melalui perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan yang lebih baik dengan menambah sarana dan prasarana, misalnya dengan pengadaan peralatan uji serta pengawasan dan penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat. Kata kunci: Kebijakan Uji Emisi, Penanggulangan Pencemaran Udara, Transportasi
1
Sintia R. Hamid Mahasiswi Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo : Dr. Hj. Rama P.Hiola, Dra., M.Kes dan Lia Amalia, S.KM., M.Kes Dosen Pembimbing Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
Pencemaran udara yang bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi kelangsungan hidup manusia seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), serangan jantung, darah tinggi dan akibat lain yaitu menurunnya kualitas Intelektual Quetiont (IQ) pada anak-anak serta dapat pula berpengaruh pada hewan dan tumbuhan. Pencemaran udara akibat aktivitas sektor tranportasi yang utama adalah akibat kendaraan bermotor di darat. Transportasi jalan raya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pencemaran di perkotaan. Menurut World Health Organization (WHO), 70% sumber pencemar berasal daeri emisi gas buang kendaraan bermotor. WHO memperkirakan setiap tahun sekitar 0,5 juta penduduk perkotaan meninggal akibat partikel udara kotor (WHO, 2003 dalam Ruktiningsih et al, 2005). Melihat perkembangan dan kenyataan yang di hadapi tersebut, sudah saatnya kebijakan uji emisi untuk pengendalian udara dari emisi bermotor yang telah di canagkan pemertintah dalam programa langit biru. Untuk mengatasi masalah pencemaran ini telah banyak peraturan yang di keluarkan pemerintah pusat yang dapat di jadikan landasan dalam melaksanakan kebijakan penaggulangan pencemaran udara khususnya dari sektor transportasi. Dwiyatmo (2007) menjelaskan bahwa emisi yang berasal dari transportasi (pencemaran udara akibat aktivitas transportasi besarnya 33-50% dari pencemaran total pada udara) dengan menggunakan metode pengubah katalik. Namun, alat ini hanya dapat digunakan pada kenderaan dengan bahan bakar minyak (BBM) bensin dan tidak pada mesin diesel. Diharapkan pabrik kendaraan akan mentaati standar emisi yang lebih ketat dengan cara memperbarui teknologi mesin dan kendaraan, antara lain : 1. Mendesain sistem pembakaran yang sangat efisien untuk meminimalkan pencemaran gas buang. 2. Mengembangkan teknologi yang efektif seperti catalytic cenverter dan saringan partikulat yang menghilangkan polutan dari gas buang sebelum mereka dapat terlepas di udara. Agar masalah standar emisi ini dapat terlaksana maka kita harus menjalankan rekomendasi kebijakan strategis yang diajukan, seperti:
1. Menerapkan standar emisi kendaraan tipe baru 2. Memperkenalkan catalytic converters untuk kendaraan Departemen Perhubungan (Dephub) berencana melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor roda empat yang sedang diproduksi sebagai bagian pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor. Keputusan tersebut diambil sesuai nota kesepahaman (MOU) antara Dephub dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dirjen Perhubungan Darat Dephub Iskandar Abubakar mengatakan pihaknya dan BPPT akan mencoba melengkapi fasilitas pengujian emisi gas buang standar Euro 2 pada kendaraan bermotor. Pemanfaatan fasilitas Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP-BPPT) untuk pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai standar Euro 2 khususnya kendaraan bermotor roda empat. Pengujian tersebut merupakan bagian dari uji tipe kendaraan bermotor yang dilaksanakan Ditjen Perhubungan Darat atas ambang batas emisi gas buang sesuai standar Euro 2 bagi kendaraan tipe baru yang diberlakukan sejak 1 Januari lalu. Namun, karena fasilitas pengujian emisi sesuai standar Euro 2 masih belum terpenuhi maka ketentuan tersebut belum dapat diimplementasikan di lapangan. Untuk itu, Dephub menunjuk lembaga yang memiliki fasilitas uji yang telah terakreditasi yakni BMTPM-BPPT, yang diharapkan pengujian tersebut bisa dilaksanakan (Dwiyatmo (2007). METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang di lakukan ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang masuk ke dalam kategori penelitian kualitatif, seperti wawancara, pengamatan dan metode visual (Densin dan lincoln 2009). Dalam tekhnik pengumpulan data, menggunakan tringulasi data yaitu peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang secara serempak. Sampel sumber data di pilih, dan mengutamakan pandangan informan, yaitu informan kunci dan informan biasa.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Hasil wawancara dan observasi Analisis Implementasi Kebijakan Uji Emisi Dalam Penanggulngan Pencemaran Udara Oleh Sektor Transportasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Hasil Observasi Alat Dan Dokumen Uji Emisi Nama Instansi
Alat Dan Dokumen uji emisi Alat
Dokumen
Balihristi
Tidak ada
Ada
BLH
Tidak ada
Tidak Ada
Ada
Tidak ada
Dinas Perhubungan
Pada tahap observasi di tiga instansi terkait dengan penelitian ini peneliti mendapatkan suatu gambaran bahwa di dua instansi yang merupakan pelaksana dalam pengujian emisi tidak mempunyai alat untuk pengujian emisi. Sedangkan di dinas perhubungan mempunyai alat untuk menguji emisi tetapi alat tersebut dalam keadaan rusak. Sedangkan untuk dokumen-dokumen tentang pengujian emisi seluruhnya ada di Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi (Balihristi). Tabel 4.2 Hasil Observasi Alat Dan Dokumen Pencemaran Udara Nama Instansi
Alat Dan Dokumen Pencemaran Udara Alat
Dokumen
Balihristi
Tidak ada
Ada
BLH
Tidak ada
Ada
Dinas Perhubungan
Tidak ada
Tidak ada
Pada obsrvasi mengenai pencemaran udara di tiga tempat yang menjadi lokasi penelitian di di peroleh suatu gambaran bahwa di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo tidak mempunyai data-data tentang pencemaran udara dalam hal ini pencemaran udara yang di timbulkan oleh gas buangan (Emisi).
Pembahsan Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Terdapat beberapa teori implementasi antara lain. 1. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. 2. Sumberdaya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula. 3. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi, jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. model implementasi kebijakan dipengaruhi 6 faktor Menurut wawancara yang di lakukan peneliti bersama bagian pemantauan kualitas udara (Balihristi) (RB 40 Tahun) mengatakan bahwa: “menurut saya kebijakan pemerintah tentang uji emisi ini belum bisa di implementasikan karena belum adanya aturan derah yang mengharuskan kendaraan untuk di uji kendaraannya”. Hal ini di benarkan juga oleh kepala BLH (AL 46 tahun) beliau mengatakan bahwa: “Kebijakan ini dapat di implementasikan jika sudah ada peraturan daerah tentang uji emisi ini, sedangkan yang kita ketahui bahwa peraturan ini belum di PERDA kan oleh pemerintah derah”. Peraturan ini harus di perdakan karena PERDA itu sangat penting sebagai acuan untuk kita dapat melaksanakan uji emisi ini. Hal ini di benarkan oleh kepala dinas perhubungan (HS 39 tahun): “Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan penindakan emisi. Makanya akan kami upayakan untuk memberikan usulan kepada
pemerintah dengan penyusunan Perda,” Namun sebelum pembahasan Perda Emisi, pihaknya menginstruksikan kepada semua bengkel resmi untuk menyediakan alat pengukur emisi. Sehingga, pada saat pemilik kendaraan melakukan perawatan rutin, bisa memantau sejauh mana kondisi kendaraan masing-masing. Menurut wawancara yang di lakukan peneliti bersama bagian pemantauan kualitas udara (Balihristi) (RB 40 Tahun) mengatakan bahwa: “menurut saya kebijakan pemerintah tentang uji emisi ini belum bisa di implementasikan karena belum adanya aturan derah yang mengharuskan kendaraan untuk di uji kendaraannya”. Hal ini di benarkan juga oleh kepala BLH (AL 46 tahun) beliau mengatakan bahwa: “Kebijakan ini dapat di implementasikan jika sudah ada peraturan daerah tentang uji emisi ini, sedangkan yang kita ketahui bahwa peraturan ini belum di PERDA kan oleh pemerintah derah”. Peraturan ini harus di perdakan karena PERDA itu sangat penting sebagai acuan untuk kita dapat melaksanakan uji emisi ini. Hal ini di benarkan oleh kepala dinas perhubungan (HS 39 tahun): “Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan penindakan emisi. Makanya akan kami upayakan untuk memberikan usulan kepada pemerintah dengan penyusunan Perda,” Namun sebelum pembahasan Perda Emisi, pihaknya menginstruksikan kepada semua bengkel resmi untuk menyediakan alat pengukur emisi. Sehingga, pada saat pemilik kendaraan melakukan perawatan rutin, bisa memantau sejauh mana kondisi kendaraan masing-masing. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan uji emisi Di Kota Gorontalo belum bisa di implementasikan dengan baik, kerena belum adanya PERDA. Hal ini di karenakan belum ada perhatian dari yang membuat peraturanperaturan tersebut. Maka dengan belum terlaksananya kebijakan atau aturanaturan ini maka pemerintah derah harus secepatnya merancang aturan-aturan tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Kebijakan uji emisi Di Kota Gorontalo belum bisa di implementasikan dengan baik, kerena belum adanya PERDA. Hal ini di karenakan belum ada perhatian dari yang membuat peraturan-peraturan tersebut. Maka dengan belum terlaksananya kebijakan atau aturan-aturan ini maka pemerintah derah harus secepatnya merancang aturan-aturan tersebut. Saran Saran bagi pemerintah perlu diupayakan anggaran pemeliharaan dan perawatan alat-alat uji yang rusak guna untuk dapat segera memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
DAFTAR PUSTAKA Abdul W, S. 2004. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara. Balihristi, 2011. Badan Lingkungan Hidup Dan Riset. Balihristi Provinsi Gorontalo. Densin K Norman, Lincolin S. 2008 Handbook Of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Fandeli, C. 2002. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemapanannya dalam Pembangunan, Liberty, Yogyakarta. Fardiaz, S. 2002. Polusi Air & Udara. Yogyakarta: penerbit Kanisius. Fuad, A. 2002. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
