Kota di Persimpangan Jalan: Pedoman Perancangan Strategi Pengendalian Emisi dari Sektor Transportasi Jalan di Kawasan Perkotaan

Kota di Persimpangan Jalan: Pedoman Perancangan Strategi Pengendalian Emisi dari Sektor Transportasi Jalan di Kawasan Perkotaan Diterbitkan oleh: Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), 2009

ISBN 978-602-8358-23-1 Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat direproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

Pengarah

: Mohd. Gempur Adnan

Penanggung Jawab

: Ade Palguna Ruteka

Penyusun

: M. Didin Khaerudin Fitri Harwati John H.P. Tambun Mulia Dian Sugiarti Tri Indriastuti Shanty M.F. Syahril Harya Setyaka Dillon

Editor

: Armely Meiviana Shanty M.F. Syahril Fitri Harwati

Desain dan Tata Letak

: www.hope-plus.com

Pengantar Saat ini sekitar setengah dari penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Kombinasi tingginya konsentrasi dan aktivitas penduduk di kawasan perkotaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pencemaran udara akibat emisi dari aktivitas sektor transportasi jalan. Hal ini diakibatkan pemenuhan kebutuhan pergerakan warga kota masih bertumpu pada kendaraan bermotor pribadi.

Di sisi lain, kenyataan memperlihatkan populasi sepeda motor dan mobil pribadi di Indonesia meningkat begitu pesat. Kemacetan juga kian kerap teramati di berbagai kota metropolitan dan kota besar. Ini berarti kota sudah semakin tergantung pada kendaraan bermotor pribadi dan cepat atau lambat ancaman pencemaran udara akan di depan mata. Beberapa kota metropolitan bahkan sudah pernah mengalami hari-hari dengan udara tidak sehat.

Oleh karena itu untuk mendukung seluruh kota di Indonesia dalam menghadapi persoalan pencemaran udara tersebut maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) menerbitkan buku “Kota di Persimpangan Jalan: Pedoman Perancangan Strategi Pengendalian Emisi dari Sektor Transportasi Jalan di Kawasan Perkotaan”. Lebih jauh buku ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota untuk berperan lebih strategis dalam program pengendalian pencemaran udara yang telah dikenal secara nasional dengan nama Program Langit Biru sejak tahun 1996.

Bila sebelumnya peran Pemerintah Kota dalam Program Langit Biru lebih dititik beratkan sebagai pelaksana kebijakan, maka kini sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Kota juga diharapkan berperan aktif sebagai perancang strategi pengendalian bagi kotanya masing-masing. Tentu diharapkan lahir strategi pengendalian yang efektif, menyentuh akar persoalan serta sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.

Kota di persimpangan jalan

i

Buku ini disusun dengan sistematika sedemikian rupa agar dapat memberikan pemahaman yang umum tapi menyeluruh bagi segenap jajaran Pemerintah Kota, tidak terbatas pada instansi lingkungan, tapi juga instansi perencana pembangunan dan sektoral. Bahkan buku ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi masyarakat guna berpartisipasi mewujudkan udara bersih.

Buku ini menjelaskan mulai dari hal yang paling mendasar yakni proses terjadinya pencemaran udara pada Bab 1, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya emisi dari sektor transportasi pada Bab 2. Hingga prinsip dan elemen strategi pengendalian pada Bab 3 dan Bab 4. Pada Bab 5 disajikan pula ringkasan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pemahaman menyeluruh ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran Pemerintah Kota untuk bersinergi menyusun strategi pengendalian emisi sektor transportasi jalan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya dalam proses perumusan strategi, Pemerintah Kota disarankan untuk menggali informasi lebih mendalam dari beragam pustaka lainnya maupun para narasumber ahli.

Akhir kata, saya mengundang Saudara sekalian untuk melakukan uji coba sederhana di kota masing-masing. Cobalah berjalan kaki di kota Saudara, cukup sekitar 15 menit saja. Apakah Saudara merasa keselamatan terancam atau terintimidasi oleh kendaraan bermotor yang lalu lalang? Apakah Saudara merasa sesak saat bernafas? Apakah Saudara masih menemukan taman untuk beristirahat atau justru semua ruang kosong bahkan hingga trotoar dan sisi jalan sudah digunakan untuk parkir kendaraan bermotor?

Bagaimana jawabannya? Bila Saudara merasa aman dan nyaman, maka bayangkan apakah 5 atau 10 tahun mendatang Saudara masih akan merasakan hal yang sama?

ii

Kota di persimpangan Jalan

Sementara bila Saudara merasa tidak aman dan tidak nyaman, maka itu pertanda awal bahwa sesuatu perlu dilakukan untuk mengendalikan kendaraan bermotor di kota Saudara, karena sejatinya pembangunan kota ditujukan untuk kebahagiaan manusianya dan bukan untuk mengakomodasi pertumbuhan kendaraan bermotor.

Jakarta, November 2009

Mohd. Gempur Adnan Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan


iii

Ucapan Terima Kasih Kementerian Negara Lingkungan Hidup ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pakar dan segenap pemangku kepentingan berikut yang telah berpartisipasi dan memberi masukan konstruktif dalam tiga forum konsultasi yang diselenggarakan terkait dengan penyusunan buku ini.

Jakarta (9 Juli 2008) - Cecep Aminudin, Dollaris R. Suhadi, Ellen Tangkudung, Endra Atmawidjaya, F. Trisbiantara, Marco Kusumawijaya, Mia Amalia, Sudarmanto B.N, Tory Damantoro, Yayat Supriyatna, Wicaksono Sarosa.

Semarang (28-29 Agustus 2008) - Agus SMT, Brigida M., Budi, Cipto, Endang Pratiwi, Harsoyo, Nurweni, Riri Fs.Indarlin, Sriwurni, Sujoko, WT. Nurindah, Yuni Hastut (Bapedalda Kota); Lilin Budiarti, M. Farcha (Bappeda Kota); Busono W (BLH Provinsi); Tuti Ekawati (Dinkes Kota); Imam Sukoco (Dishub Kota); Budi SR (Distaman Kota); Hartono (DPKD kota); Rosid Hudoyo (DPU Kota); M. Sulistyowati (Infokom); Nuraeni (Polwiltabes Kota); Catur Hadik S. (Patiro Semarang); Anita Ratnasari, Maryono, Okto R.M, Indro Sumantri, Haryono S. Hodoyo (Universitas Diponegoro); Djoko Sutiyono (UNIKA Soegiyopranoto); Sodang (Cakra TV); Herpin (Kompas); Adit (Radar Semarang); Kowari (Sindo); Ariel (SMART FM); Anhar (Suara Merdeka) ; Restu (TVKU); Berkah Wahyudi.

Surakarta (25-26 November 2008) – Triyanto (Bappeda Kota); Daliman (BLK); Sutikno S. (DKK); Ari Wibowo, Judoyo (DLLAJ Kota); Saryanto (DPU Kota); Taviana (DTK); Rusdan Aziz (Kecamatan Banjarsari); Dwi Apriliana S. (Kecamatan Jebres); Haryati (Kecamatan Laweyan); Siswanto (Kecamatan Pasar Kliwon); Lukito, Diyah R. (Kecamatan Serengan); Bambang W., Boni, Desi Elita, Edy S., M. Ndandung Kusumo, Sultan N., Supono (KLH Surakarta); Choirul S. (YLIH); Pranoto, Syarif H.M. (PPLH UNS); Suyatno (PT. KA. Solo); Novita Razak (Pusreg. Jawa); Djoko Sutiyono (Unika Soegiyopranoto); J. Pramono; Suci Budiati.

iv


Daftar Isi Pengantar

i

Ucapan Terima Kasih

iv

Daftar Isi

v

Daftar Gambar, Tabel, dan Kotak

viii

Daftar Istilah

xi

1. Apa yang menjadi persoalan?

1

1.1 Bagaimana proses terjadinya pencemaran udara?

3

1.2 Kualitas udara beberapa kota yang tercemar

6

1.3 Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan

8

1.4 Penggunaan kendaraan bermotor di kota meningkat

10

1.5 Emisi gas buang kendaraan bermotor menimbulkan kerugian 1.6 Pertumbuhan ekonomi terhambat akibat pencemaran udara

15

2. Apa penyebab persoalan

18

23

2.1 Emisi per km kendaraan bermotor masih tinggi

26

A. Kualitas bahan bakar

26

B. Tingkat teknologi kendaraan bermotor

28

C. Perawatan dan pengujian emisi kendaraan bermotor

30

D. Kecepatan kendaraan bermotor

32

E. Perilaku mengemudi

34

2.2 Panjang perjalanan kendaraan bermotor terus meningkat

35

A. Urbanisasi

35

B. Jarak asal-tujuan

39

C. Tingkat aktivitas penduduk

42

D. Pilihan moda transportasi

42

3. Bagaimana mengendalikannya?

47

3.1 Pengendalian sebagai proses pembuatan keputusan menuju perbaikan A. Pengendalian: proses berkesinambungan menuju perbaikan

48 50


v

B. Dasar pembuatan keputusan

54

C. Aktor pembuat keputusan

54

3.2 Lima prinsip dasar menyusun strategi pengendalian

58

A. Prinsip ke-1: membangun sinergi antar instansi pemerintah

61

B. Prinsip ke-2: melibatkan masyarakat

62

C. Prinsip ke-3: membangun visi bersama

64

D. Prinsip ke-4: menentukan target pengendalian

66

E. Prinsip ke-5: merumuskan strategi pengendalian yang menyentuh akar

persoalan dan mempertimbangkan karakteristik kota

4. Strategi pengendalian

68

73

4.1 Elemen ke-1: bahan bakar yang lebih bersih

77

4.2 Elemen ke-2: teknologi kendaraan bermotor yang lebih bersih

78

4.3 Elemen ke-3: pengujian dan perawatan emisi kendaraan bermotor

80

4.4 Elemen ke-4: manajemen kebutuhan transportasi

83

A. Penataan ruang berorientasi transit

87

B. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum berorientasi transit

92

C. Revitalisasi fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor

94

D. Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi

95

E. Fasilitas parkir dan melaju (park and ride)

97

F. Contoh penerapan manajemen kebutuhan transportasi di beberapa kota 97

5. Tinjauan hukum 5.1 Undang-undang Dasar 1945

107

5.2 Perundang-undangan lingkungan

108

A. UU No. 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

108

B. PP No. 41/1999: Pengendalian Pencemaran Udara

109

5.3 Perundang-undangan perencanaan pembangunan dan sektoral

vi

105

113

A. UU No. 5/1984: Perindustrian

113

B. UU No. 22/2001: Minyak dan Gas Bumi

114

C. UU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

114


D. UU No. 26/2007: Penataan Ruang

115

E. UU No. 22/2009: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

116

5.4 Perundang-undangan pemerintahan daerah

117

Daftar Acuan

121

Rekomendasi Situs Terkait

125


vii

Daftar Gambar, Tabel, dan Kotak Gambar Gambar 1.1: Aktivitas manusia dan hubungannya dengan pencemaran udara

2

Gambar 1.2: Proses terjadinya pencemaran udara

4

Gambar 1.3: Urbanisasi di Indonesia (1975-2025)

9

Gambar 1.4: Penurunan kualitas udara akibat pertambahan kendaraan bermotor

12

Gambar 1.5: Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tahun 1987-2007

13

Gambar 1.6: Pembangunan jalan tidak pernah berhasil mengatasi kemacetan

14

Gambar 1.7: Berbagai dampak akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor

19

Gambar 2.1: Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya beban pencemar dari

emisi gas buang kendaraan bermotor

25

Gambar 2.2: Perbandingan antara standar spesifikasi bensin dan solar yang berlaku

dengan yang dibutuhkan

27

Gambar 2.3: Perkembangan penurunan ambang batas emisi gas buang yang berlaku

di Negara Uni Eropa

29

Gambar 2.4: Tingkat kelulusan uji emisi gas buang mobil pribadi di jalan

tahun 2007

32

Gambar 2.5: Perilaku mengemudi yang agresif

34

Gambar 2.6: Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan moda transportasi

36

Gambar 2.7: Jumlah penduduk 10 kota terbesar di Indonesia tahun 2004

37

Gambar 2.8: Perbandingan suburbanisasi antara Jabodetabek dengan

kota-kota lain

40

Gambar 2.9: Perkembangan jumlah penduduk di DKI Jakarta dan Jabodetabek

viii

tahun 1971-2000

41

Gambar 2.10: Perbandingan emisi CO2 antar moda transportasi

43

Gambar 2.11: Perbandingan kebutuhan ruang antar moda transportasi

44

Gambar 3.1: Pengendalian ketinggian muka air dalam bak

49

Gambar 3.2: Siklus pengendalian

51

Gambar 3.3: Skema proses pembuatan keputusan dalam pengendalian

54

Gambar 3.4: Aliran informasi antara pemerintah dan masyarakat

63

Gambar 3.5: Tata aliran kegiatan untuk menentukan target pengendalian

67

Gambar 4.1: Elemen pengendalian emisi sektor transportasi jalan

74


Gambar 4.2: Konsep manajemen kebutuhan transportasi dan beberapa

contohnya

86

Gambar 4.3: Perbandingan pola penataan ruang

87

Gambar 4.4: Konsep kota bebas kendaraan bermotor pribadi

91

Gambar 4.5: Transjakarta mendapat prioritas, sehingga tidak ikut terjebak dalam

kemacetan

98

Gambar 4.6: Hari Bebas Kendaraan Bermotor di ruas Jl. Sudirman Gambar 4.7: Peluncuran Sego Segawe di Yogyakarta dihadiri ribuan pesepeda

99 100

Gambar 4.8: Transjogja menghubungkan pusat kota, bandara dan obyek wisata 100 Gambar 4.9: Jalur lambat khusus untuk sepeda dan pejalan kaki

di Jl. Slamet Riyadi

101

Gambar 4.10: Pusat kota di Eropa yang sebagian besar bebas kendaraan

bermotor pribadi

102

Gambar 4.11: Jalur khusus pejalan kaki dan pesepeda di Bogota

103

Gambar 4.12: Fasilitas parkir sepeda di Bogota

104

Gambar 5.1: Target pencapaian indikator SPM pengendalian pencemaran

udara

120

Tabel Tabel 1.1: Hasil pemantauan kualitas udara jalan raya tahun 2007 dan 2008

8

Tabel 2.1: Hasil pemantauan kualitas bensin dan solar di Indonesia

tahun 2005-2008

28

Tabel 2.2: Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama berdasarkan

PermenLH No. 5/2006

31

Tabel 2.3: Kinerja lalu lintas di 12 kota tahun 2007

33

Tabel 2.4: Sebaran penduduk kota di Indonesia

37

Tabel 3.1: Indikator evaluasi perkembangan potensi emisi sektor

transportasi jalan

69

Tabel 4.1: Alternatif sistem uji emisi gas buang kendaraan bermotor lama

82

Tabel 5.1: Pembagian urusan pemerintahan subsubbidang pengelolaan kualitas

udara dan pengendalian pencemaran udara

118


ix

Kotak Kotak 1.1: Kualitas udara lima kota terbesar di Indonesia

6

Kotak 1.2: Emisi gas buang kendaraan bermotor

11

Kotak 1.3: Dampak kesehatan akibat emisi gas buang kendaraan bermotor

16

Kotak 1.4: Hubungan pendapatan per kapita dengan pencemaran udara

21

Kotak 3.1: Tahapan perumusan kebijakan

52

Kotak 3.2: Stakeholder pengendalian emisi dari sektor transportasi jalan

56

Kotak 3.3: Hukum alam terkait dengan pengendalian pencemaran udara

59

Kotak 3.4: Tata pemerintahan yang baik (good governance)

60

Kotak 3.5: Peran instansi lingkungan

62

Kotak 4.1: Jaime Lerner, inovator pembangunan kota berkelanjutan

75

Kotak 4.2: Hirarki pengguna jalan

84

Kotak 4.3: Seoul, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai

perubahan

Kotak 4.4: Sistem angkutan umum massal

88 93

Kotak 5.1: Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian

pencemaran udara

Kotak 5.2: Program Langit Biru

x


106 111

Daftar Istilah Ambang batas emisi gas buang adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang dihasilkan dari pipa gas buang kendaraan motor yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. Baku Mutu Udara Ambien atau BMUA adalah ukuran batas atau kadar zat yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. BAPPEDA singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBG singkatan dari Bahan Bakar Gas BBM singkatan dari Bahan Bakar Minyak Beban pencemar adalah zat yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/ atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai potensi mencemari udara ambien dalam suatu satuan waktu. BRT singkatan dari Bus Rapid Transit, yakni angkutan umum massal berbasis bus yang beroperasi pada bidang jalan dengan jalur khusus dan prioritas. CBD singkatan dari Central Business District atau pusat bisnis kota CO adalah karbon monoksida CO2 adalah karbon dioksida Daya dukung udara ambien adalah kemampuan udara ambien untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung udara ambien adalah kemampuan udara ambien untuk mengatur keseimbangan zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya sehingga daya dukung udara ambien tidak terlampaui. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (UU No. 32/2004, pasal 1). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32/2004, pasal 1).


xi

Emisi adalah zat yang masuk ke dalam udara bebas yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. ESDM singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral HC singkatan dari Hidrokarbon. Hujan asam adalah hujan yang dianggap bersifat asam, menurut World Meteorology Organization (WMO) adalah jika rata-rata pH air hujan lebih rendah dari 5,6. Instansi lingkungan adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pengendalian dampak lingkungan. ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan, atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (completely built-up) tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan bermotor yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Kepmen LH singkatan dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Keppres singkatan dari Keputusan Presiden. KLH singkatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup LRT singkatan dari Light Rapid Transit, yakni angkutan umum massal dengan menggunakan rel ringan atau biasa dikenal dengan monorel. Manajemen Kebutuhan Transportasi atau Transport Demand Management adalah pendekatan untuk melayani kebutuhan transportasi dengan merekayasa agar kebutuhan transportasi tidak melebihi sumber daya yang dapat mendukungnya baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. MENLH singkatan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup

xii


Model dispersi adalah metodologi atau teknik numerikal yang dikembangkan atas dasar-dasar hukum fisika untuk memperkirakan penyebaran konsentrasi pencemar udara dalam waktu dan ruang sebagai fungsi dari distribusi emisi dan parameter meteorologi serta keadaan geofisik. Model ini berguna bagi para pengambil keputusan dalam pengendalian pencemaran udara, perencanaan transportasi dan perencanaan tata ruang. MRT singkatan dari Mass Rapid Transit atau angkutan umum massal NOx atau oksida nitrogen yang dapat berbentuk NO dan NO2, adalah gas yang menyebabkan gangguan pernafasan dalam kadar tinggi, terjadi akibat pembakaran pada kendaraan bermotor dan juga mesin berbagai industri. O3 adalah ozon permukaan. Pemerintah adalah termasuk di dalamnya eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan suatu organisasi yang dipercaya secara sah, untuk mengemban tugasmengendalikan dan mengatur tindakan masyarakat sehingga kesejahteraan kolektif masyarakat dapat dipromosikan sedangkan hak-hak istimewa individu tetap dilindungi. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya (PP No. 41/1999, pasal 1). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32/2009 Pasal 1). Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Perangkat hukum adalah instrumen kebijakan, baik yang berbentuk hukum, peraturan maupun petunjuk. Permen LH singkatan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup PM10 adalah partikel yang berukuran 10 mikron atau lebih kecil. PP singkatan dari Peraturan Pemerintah Renstra singkatan dari Rencana Strategis


xiii

RPJM singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah SO2 atau sulfur dioksida adalah gas berbau yang dapat menyebabkan iritasi pernafasan terjadi akibat pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan bahan bakar fosil lainnya yang mengandung sulfur. Selain itu dapat juga berasal dari sumber alami seperti gunung berapi. Stakeholders adalah para pihak yang memiliki ketertarikan atau kepentingan terhadap suatu keputusan, baik sebagai individu maupun perwakilan suatu kelompok, termasuk pihak yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Status Mutu Udara Ambien atau SMUA adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Toksik adalah pencemar udara yang dapat menyebabkan kematian, gangguan kesehatan dan kerusakan janin pada makhluk hidup. Total Suspended Particulates atau TSP adalah konsentrasi debu. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya (PP No. 41/1999, pasal 1). Urbanisasi adalah persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. UU singkatan dari Undang-undang Wewenang pemerintahan adalah hak atau kekuasaan yang sah berdasarkan kaidah-kaidah hukum publik untuk melakukan perbuatan pemerintahan dan menjalankan fungsifungsi jabatan dan/atau organ pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pencapaian tujuan negara (Warlan, 2004). WHO singkatan dari World Health Organization

xiv


Kontak: Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Bergerak Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Gedung B Lantai IV Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 – Jakarta 13410 Telp: 021 – 8591 1207 Fax: 021 - 8590 6678 Surel: [email protected] Situs: http://www.menlh.go.id

xvi


Kota di Persimpangan Jalan: Pedoman Perancangan Strategi Pengendalian Emisi dari Sektor Transportasi Jalan di Kawasan Perkotaan

Recommend Documents