FUNGSI HUTAN KOTA DALAM MENGURANGI PENCEMARAN UDARA DI KOTA SAMARINDA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor9 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

FUNGSI HUTAN KOTA DALAM MENGURANGI PENCEMARAN UDARA DI KOTA SAMARINDA Darul Dana Al Fajar1 ([email protected]) La Sina 2 ([email protected]) Rika Erawati 3 ([email protected])

Abstrak Perkembangan IPTEK pada wilayah kota membuat lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Perkembangan ekonomi juga berdampak pada perkembangan dibidang pembangunan. Semakin banyak bangunan yang ada menyebabkan berkurangnya lahan hijau sehingga mengakibatkan pencemaran udara di daerah perkotaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang fungsi hutan kota dalam mengurangi pencemaran udara dan upaya serta kendala Pemerintah dalam menyelenggarakan hutan kota. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang Undang dan pendekatan kasus. Lokasi dalam penelitian ini adalah hutan kota Lempake, Balai Kota dan Kebun Raya Unmul Samarinda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara kepada pihak yang terkait yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Selain itu digunakan data sekunder yaitu Undang Undang dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung ke lokasi , interview dan studi dokumen. Metode pengolah data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Keyword: fungsi hutan kota, pencemaran udara

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

Pendahuluan Kota merupakan pusat kreatifitas, pemerintahan, pendidikan, budaya, pusat perkantoran, perdagangan, dan pusat perjuangan keras manusia ingin memperjuangkan kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak dampak bagi manusia untuk dapat lebih maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi kehidupan. Kemajuan IPTEK memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia antara lain, kemajuan dibidang pembangunan dan teknologi. Namun IPTEK juga memberikan dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup. Kemajuan di bidang pembangunan berkembang

dan

teknologi

membuat

secara

ekonomi,

namun

lingkungan

menurun

perkotaan

secara

ekologi.

menjadi Padahal

keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Banyaknya pembangunan yang terjadi belakangan ini menyebabkan berkurangnya lahan hijau sehingga mengakibatkan pencemaran udara di daerah perkotaan. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan

manusia,

hewan,

dan

tumbuhan,

mengganggu

estetika

dan

4

kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan mahkluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak property.5

4

Artikel berjudul “Pengertian Pencemaran Udara” https://www.facebook.com/ForumHijauIndonesia, di akses tanggal 11 September 2013 5 Artikel berjudul “ Pencemaran Udara, Dampak dan Solusinya” http://putracenter.net, di akses tanggal 2 agustus 2013

2

Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi (Darul Dana) Selain berkurangnya lahan hijau, penyebab pencemaran udara juga berasal dari kegiatan manusia seperti proses pembakaran bahan bakar gas alam dan batu bara yang digunakan untuk kegiatan industry dan juga kegiatan transportasi. Menyadari dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui penyelenggaraan hutan kota. Hutan kota merupakan salah satu komponen ruang terbuka hijau. Penghijauan dan hutan kota merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran udara tersebut Landasan hukum tentang Hutan Kota diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang berbunyi: 1. Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. 2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun penjelasan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan. Wilayah perkotaan

merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di

dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa

atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian wilayah perkotaan

tidak selalu sama dengan wilayah administratif pemerintahan kota. Semakin banyak vegetasi ditanam dalam kota semakin besar manfaatnya untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga menjaga standar baku mutu udara ambein seperti yang disebutkan diatas. Perkembangan Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan yang cenderung meningkat seringkali membuat ruang terbuka hijau dikorbankan.

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

Pembahasan 1. Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi Pencemaran Udara di Kota Samarinda Kota Samarinda memiliki kebijakan untuk mengatur lokasi hutan kota melalui SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005. Selain itu peraturan tentang penyelenggaraan hutan kota dapat ditemui pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Selain itu terdapat Permenhut

Nomor

:

P.

71/Menhut-II/2009

tentang

pedoman

penyelenggaraan hutan kota. Penetapan dan penunjukkan hutan kota dilakukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak. Tanah Negara adalahtanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tidak ada hak dari pihak lain di atas tanah itu, sedangkan tanah hak adalah tanah yang dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya secara tidak langsung, sebab ada hak pihak tertentu di atasnya.

6

Sehingga dapat dikatakan bahwa Hutan Balai Kota dan Hutan Lempake merupakan tanah Negara sedangkan hutan Kebun Raya Unmul Samarinda adalah tanah hak. Penunjukan hutan kota didasari atas program dari Pemerintah Kota Samarinda yang dilaksanakan melalui Bapeldada atau sekarang disebut dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pada tahun 2001 – 2005 Pemerintah Kota Samarinda melalui Bappedalda melaksanakan perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota. Pada tahun 2003, Pemkot dan DPRD Kota Samarinda mengesahkan Perda Nomor 28 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Kota Samarinda. Setelah

selesai

membuat

perencanaan,

pembuatan,

dan

pelaksanaan Hutan Kota di Samarinda, Bappedalda merekomendasikan ke Pemerintah Kota Samarinda tentang lokasi- lokasi hutan kota di Wilayah Kota Samarinda untuk diterbitkan SK Walikota. Sehingga pada tahun 2005 terbitlah SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 Tentang Penetapan

6

Artikel berjudul, “Pengertian Tanah Negara”, http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-tanahnegara.html, diakses tanggal 1 november 2013

4

Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi (Darul Dana) Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda, dengan 25 lokasi yang ditetapkan sebagai hutan kota di wilayah kota Samarinda. Dari SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 didapatkan hasil bahwa total luas hutan kota sebesar 690,237 ha dengan persentase 0,96 % dari luas wilayah perkotaan. a. Hutan Balai Kota Hutan Kota Balai Kota ditunjuk menjadi hutan kota sejak tahun 1992 melalui SK Walikotamadya Nomor 224 Tahun 1992 yang dilanjutkan kembali dengan SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005. Hutan Kota Balai Kota berada pada tanah negara, dimana status hak tanahnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dari adanya sertifikat tanah Nomor hak : P-24 Nomor : 305/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Samarinda pada tanggal 29 Juni 1981.Hutan balai kota memiliki luas wilayah sebesar 7,64 hektar. Luas tersebut sudah memenuhi syarat minimum dari suatu lokasi untuk dijadikan sebagai hutan kota yakni sebesar 0,25 hektar. Saat ini wilayah hutan balai kota telah mengalami pengurangan luas menjadi 3.26 hektar. Penurunan luas tersebut disebabkan oleh pembangunan gedung tempat perbelanjaan dan lahan parkir. Hutan kota yang harusnya berfungi untuk mengurangi pencemaran sekarang berubah fungsi menjadi tempat perbelanjaan. Secara tidak langsung pengurangan dan pengalih fungsi hutan kota ini berdampak pada pencemaran udara. Banyaknya kendaraan umum maupun pribadi yang dan besarnya jumlah penduduk daerah tersebut juga menyumbang pencemaran udara.

b. Hutan Lempake Penunjukkan hutan kota Lempake sebagai hutan kota didasarkan atas status tanahnya yang telah menjadi milik Pemkot sejak status desa berubah menjadi kelurahan Penunjukkan lokasi ini dilakukan oleh Bapeldada di tahun 2004 dengan melibatkan masyarakat sekitar. Hutan

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

kota lempake memiliki luas sebesar 3,5 hektar. Hingga saat ini tidak ada penurunan luas lokasi hutan Lempake. Tapi meskipun begitu lokasi hutan kota Lempake yang berada di tanah Negara ini tidak mendapatkan penggelolaan dari pihak pemerintah kota. c. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda Tidak ada penunjukkan secara langsung oleh pemerintah kepada pihak Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas lahan tersebut. KRUS memiliki luas sebesar 300 hektar dengan berbagai jenis tanaman. Hingga saat ini luas hutan KRUS tidak mengalami penurunan karena KRUS berada tanah hak dengan Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas tanahnya. Penurunan luas hutan kota hanya terjadi di wilayah hutan balai kota. Semestinya hutan balai kota harus lebih dikelola dengan baik dan tidak dialih fungsikan untuk tempat yang lain. Saat ini hutan balai kota telah beralih fungsi menjadi tempat perbelanjaan. Sesuai dengan fungsinya hutan kota berfungsi untuk mengurangi pencemaran udara namun kenyataannya kawasan padat penduduk yang berada dekat dengan hutan balai kota justru tidak mendapatkan manfaat yang sesuai karena pengurangan tersebut Pengelolaan hutan kota pada dasarnya disesuaikan/diselaraskan dengan fungsi dan manfaatnya. Perbedaan perlakuan dalam pengelolaan hutan kota juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Penggelolaan hutan yang baik akan memberikan kepastian areal kerja pengelolaan hutan untuk menghindaripembangunan liar yang berdampak pada penurunan luas hutan kota. Meskipun Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake sama-sama berada pada tanah Negara namun pengelolaan hanya dilakukan pada Hutan Kota Balai Kota. Sedangkan, Hutan Kota Lempake tidak pernah mendapatkan bentuk perhatian apapun dari Pemerintah. Sementara, Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang berada pada tanah hak mendapatkan pengelolaan yang baik dari pengelola KRUS sebagai pemegang hak atas lokasi tersebut.

6

Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi (Darul Dana) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan pengamatan kualitas udara di Indonesia sejak tahun 1976. Dimulai dengan pengamatan SPM (Suspended Particle Matter) di kantor pusat BMG di Jakarta.

Kegiatan pemantauan kualitas udara meliputi

pengambilan sampel ke Laboratorium Kualitas Udara di BMKG pusat dan analisis terhadap sampel di laboratorium untuk menghasilkan nilai konsentrasi dari setiap parameter kualitas udara.Salah satu parameter pencemar udara adalah debu (suspended particulate matter). Secara keseluruhan partikulat debu di atmosfir disebut sebagai Suspended Particulate Material (SPM) atau Total Suspended Particulate (TSP). Partikulat adalah partikel pencemar yang dapat meliputi berbagai macam bentuk, dari bentuk yang sederhana sampai dengan bentuk yang rumit/kompleks yang semuanya merupakan bentuk pencemaran udara.7 Tingkat pencemaran udara bergantung pada masing masing wilayah. Samarinda terdiri dari 10 kecamatan dengan tingkat kepadataan penduduk dan kegiatan masyarakat yang berbeda beda. Perbedaan ini memberikan tingkat polusi atau pencemaran yang berbeda pula. Daerah yang berpenduduk padat, daerah perkantoran, pusat-puat pertokoan, daerah industri dan bandara udara lebih rendah kualitas udaranya dibandingkan dengan daerah pinggiran kota seperti sambutan. Hal ini terjadi karena pada daerah-daerah perkotaan terjadi penambahan panas yang berasal dari aktivitas manusia maupun polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik dan dari kendaraan bermotor. Pemantauan kualitas udara hanya dapat dilakukan pada daerah jalan Gatot Subroto yang merupakan lokasi paling dekat dengan BMKG. Sedangkan untuk wilayah lain tidak tersedia alat pengukur kualitas udara. Berdasarkan data di atas kualitas udara di samarinda terlihat stabil dan normal. Kurangnya koordinasi antara BMKG , Dinas Kehutanan, dan Dinas Badan Lingkungan Hidup membuat tidak adanya kerja sama dalam hal 7

Artikel berjudul, “Pencemaran Udara”, http://basoarif10ribu.blogspot.com/2013/02/partikulat.html, diakses tanggal 31 oktober 2013 7

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

pengukuran kualitas udara di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota

Samarinda kurang tegas dalam menaggulangi pencemaran udara terbukti dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan dana atau bantuan alat untuk mengetahui kualitas udara di Kota Samarinda. Besar dan banyaknya tumbuhan dalam suatu hutan kota mempengaruhi kualitas udara. Untuk kualitas udara di kota Samarinda, terdapat perbedaan kualitas udara di setiap wilayahnya, seperti yang telah disebutkan diatas tingkat kepadatan penduduk dan kegiatan industri sangat berpengaruh terhadap kualitas udara. Hutan kota balai kota yang telah

mengalami

pengurangan

luas

wilayah.

Seperti

yang

telah

disebutkan di atas, semakin banyak jenis vegetasi semakin baik kualitas udara. Pengurangan wilayah membuat jumlah pohon dan tumbuhan juga berkurang

jumlahnyasehingga

sangat

berdampak

pada

penurunan

kualitas udara disekitar daerah tersebut. Hal ini terbukti dengan udara yang ada disekitar lokasi masih terasa panas dan tidak sejuk. Sedangkan hutan Lempake dan hutan Kebun Raya Unmul Samarinda tidak mengalami penurunan luas dan banyaknya vegetasi tidak berubah atau mungkin semakin bertambah lebat dan banyak seiring lamanya waktu. Sehingga dapat dikatakan fungsi dari hutan Lempake dan hutan Kebun Raya Unmul Samarinda masih tetap ada dan tidak berkurang yaitu mengurangi pencemaran udara 2. Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penyelenggaraan Hutan Kota Pemerintah tampaknya kurang serius dalam penegakan hukum terhadap fungsi hutan kota. Seperti diatas, daerah hutan kota yang dikelola oleh pemerintah hanya kawasan Hutan Balai kota. Namun kenyataannya wilayah Hutan Balai Kota semakin berkurang karena pembangunan gedung dan tempat parkir sehingga penggelolaan yang dimaksud sangat terbatas. Sedangkan Hutan Kota Lempake tidak mendapat penggelolaan. Untuk Hutan Kota KRUS yang merupakan tanah hak mendapat pengelolaan yang baik dari pihak KRUS.

8

Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi (Darul Dana) Pencemaran udara yang seharusnya dapat diukur dan diketahui agar lingkungan tetap

terjaga kesehatannya juga kurang mendapat

perhatian dari Pemerintah. Lokasi padat penduduk, daerah pertokoan dan daerah industri seharusnya menjadi tolak ukur penting utuk mengetahui kualitas udara di kota Samarinda. Namun kenyataanya hanya daerah jalan Gatot Subroto yang merupakan tempat terdekat dengan BKMG yang dapat diketahui kualitas udaranya. Berikut kendala dan upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan hutan kota: 1) Kendala Pemerintah dalam penyelenggaraan hutan kota diantaranya adalah: Kendala yang pertama adalah Lahan untuk hutan kota semakin berkurang. Pembangunan wilayah perkotaan berupa bangunan beton mengurangi lahan hijau yang tersedia. Kedua, Adanya perebutan kepentingan dalam penggunaan lahan di kota. Seiring berkembang dan majunya kota Samarinda. Banyak pihak yang menginginkan lahan didaerah yang ramai dan strategis. Sebagian besar daerah strategis dan pinggir jalan digunakan untuk lahan usaha sehingga taman taman kota seperti tersingkir karena pembangunan tersebut. Selain itu, persepsi tentang hutan kota belum berkembang, sementara

masyarakat

masih

ada

yang

menganggap

bahwa

pembangunanhutan kota, termasuk hal yang tidak menguntungkan. Kendala terakhir adalah tidak adanya kerjasama atau koordinasi antara Dinas Hutan Kota Samarinda dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. 2) Upaya

pemerintah

dalam

penyelenggaraan

hutan

kota

diantaranya adalah: Dilakukannya penambahan jumlah lokasi hutan kota oleh Dinas Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan Kota Samarinda melalui rekomendasi penambahan jumlah hutan kota kepada Pemerintah kota. 9

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

Jumlah lokasi hutan kota bertambah menjadi 28 lokasi dari 25 lokasi sebelumnya. Namun penambahan jumlah hutan kota tersebut masih di tahap rekomendasi, karena hingga saat ini rekomendasi tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah Kota Samarinda Untuk dibangun dan ditetapkan sebagai hutan kota Selain itu Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk atau banner tentang himbauan hutan kota dan pemasangan plang untuk menunjukkan lokasi hutan kota. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengenalkan kepada warga tentang keberadaan hutan kota dan pentingnya hutan kota terhadap lingkungan perkotaan.

Penutup A. Kesimpulan 1. Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi Pencemaran Udara Lokasi hutan kota dapat dirancang sesuai dengan fungsi hutan kota.

Besarnya

bobot

lingkungan dan fungsi

tiap

fungsi

lansekap,

fungsi

pelestarian

estetika berbeda-beda tergantung lokasi

peruntukan. Jika di lokasi industri fungsi pelestarian lingkungan lebih dominan kemudian fungsi lansekap dan fungsi

estetika. Dilokasi

pemukiman fungsi estetika lebih dominan kemudian fungsi lansekap dan fungsi pelestarian lingkungan. Hutan kota memiliki fungsi pelestarian lingkungan diantaranya sebagai pengendalian dan mengurangi polusi udara. Sedangkan hutan Kebun Raya Unmul dan Hutan Lempake memiliki fungsi estetika yaitu memberikan keindahan untuk kota.Hutan balai kota yang telah mengalami pengurangan luas wilayah sehingga sangat berdampak pada penurunan kualitas udara disekitar daerah tersebut. Sedangkan hutan Lempake dan hutan Kebun Raya Unmul Samarinda tidak

10

Fungsi Hutan Kota Dalam Mengurangi (Darul Dana) mengalami penurunan luas sehingga fungsinya masih tetap ada dan tidak berkurang yaitu mengurangi pencemaran udara 2. Kendala dan Upaya Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Hutan Kota A. Kendala Beberapa

kendala

yang

dihadapi

oleh

pemerintah

dalam

penyelenggaraan hutan kota adalah lahan untuk hutan kota semakin berkurang, lahan semakin

mahal harganya di kota, adanya

perebutan kepentingan dalam penggunaan lahan di kota, Persepsi tentang hutan kota belum berkembang, sementara masyarakat masih ada yang menganggap bahwa pembangunan hutan kota, termasuk hal yang tidak menguntungkan, tidak adanya kerjasama atau koordinasi antara Dinas Hutan Kota Samarinda dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan kurangnya alat pengukur pencemaran udara di setiap titik Kota Samarinda. B. Upaya Dilakukannya penambahan jumlah lokasi hutan kota oleh Dinas Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan Kota Samarinda melalui rekomendasi penambahan jumlah hutan kota kepada Pemerintah kota. Jumlah lokasi hutan kota bertambah dari 25 menjadi 28 lokasi.Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan peranan hutan kota untuk lingkkungan. Hal ini dilakukan agar masyarakat ikut serta menjaga dan tidak merusak hutan kota B. Saran Pemerintah Kota Samarinda harus lebih memperhatikan dan melakukan penegakan hukum terhadap fungsi hutan Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda juga harus lebih banyak membangun kawasan hutan kota agar pembangunan industry Samarinda yang semakin pesat ini dapat diimbangi dengan tetap terciptanya udara yang sehat. Selain itu Pemerintah kota 11

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

seharusnya lebih aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan hutan kota bagi kehidupan yang sehat. DAFTAR PUSTAKA A. Peraturan Perundang undangan Pemerintah Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara B. Artikel Internet Artikel

berjudul, “Pencemaran Udara”, http://basoarif10ribu.blogspot.com/2013/02/partikulat.html, diakses tanggal 31 oktober 2013

Artikel

berjudul “ Pencemaran Udara, Dampak dan Solusinya” http://putracenter.net, di akses tanggal 2 agustus 2013

Artikel

berjudul “Pengertian Pencemaran https://www.facebook.com/ForumHijauIndonesia, tanggal 11 September 2013

di

Udara” akses

Artikel berjudul, “Pengertian Tanah Negara”, http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-tanahnegara.html, diakses tanggal 1 november 2013

12