ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR TRANSPORTASI TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI DI KOTA MEDAN. Skripsi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR TRANSPORTASI TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI DI KOTA MEDAN

Skripsi Diajukan Oleh IKHSANTONO 050501125 Ekonomi Pembangunan

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Medan 2009 Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

ABSTRACT

In the effort development and repairing in transportation sector is need to mix government hand. Because many matters existence can’t be extradited to private side, like urban planning rules, and the development that need big fund. So, government part is very influential towards transportation sector growth. But how that part influence, visible from expenditure that done bu government for this sector. Therefore, The purpose of this research analyzes government expenditure influence towards transportation sector growth especially at Medan city. Result of this research declares that positive influential government expenditure towards GDP of transportation sector. Where GDP of transportation sector is be reflection from transportation sector growth. In this paper also found research about road long influence towards motor vehicle total at Medan city. Result of this research declares that positive influential road long towards motor vehicle total.

keyword: GDP, government expenditure, motor vehicle total, long road.

Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

ABSTRAK

Dalam upaya pembangunan dan perbaikan dalam sektor transportasi diperlukan campur tangan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta seperti aturan-aturan tata kota, tata tertib maupun karena keperluan akan dana yang besar. Maka, peran pemerintah sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor transportasi itu sendiri. Namun seberapa besar pengaruh peranan tersebut, dapat dilihat dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk sektor ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan sektor transportasi khususnya di kota Medan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB sektor transportasi. Dimana PDRB sektor transportasi merupakan cerminan dari pertumbuhan sektor transportasi. Di dalam skripsi ini juga terdapat penelitian tentang pengaruh panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor di kota Medan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa panjang jalan berpengaruh terhadap jumlah kendaraan bermotor kota Medan.

Kata kunci: PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah kendaraan bermotor, panjang jalan.


KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari program Strata-1 (S-1), Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Ali Praptono dan Farida Hanum yang selama ini telah banyak memberikan dukungan baik dukungan semangat, materi, dan doa yang tak pernah putus yang selalu membimbing penulis dalam setiap langkah. Dan kepada keluarga besar yang banyak memberikan dorongan dan bantuan khususnya adik penulis (Tiwi), dan kepada semua pihak yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec sebagai ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Dra. Raina Linda Sari, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu yang sangat bernilai dari awal sampai selesainya skripsi ini. 4. Bapak Drs. Arifin Siregar M.Sp selaku dosen wali. 5. Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Ec selaku dosen penguji I dan Bapak Drs. Rujiman, M.A sebagai penguji II. 6. Seluruh Staff Pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan. 7. Kepada Teman-teman yang selalu ada di samping penulis yang banyak membantu dalam hal sumbangan pikiran dan semangat yang tak henti, Ade Iam, Aidil Ruky, Fauzi Polek, Bayu Fahleza, Ade Sur, Andriani Syafitri, Indrie, Marina, Sarah Dina, Wenny, Tiwi, Senia, Moniq, Aziz, Rizvan, Andi, Sidra, Rio, Yenni, Yola, dan kepada semua teman-teman satu angkatan di Ekonomi Pembangunan ’05 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan kerja sama, inspirasi dan kebersamaan selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terkira dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Medan, Maret 2009 Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Penulis

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK......................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ....................................................................................

iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

v

DAFTAR TABEL .........................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang .............................................................................

1

2. Perumusan Masalah ......................................................................

6

3. Hipotesis ......................................................................................

6

4. Tujuan Penelitian ..........................................................................

6

5. Manfaat Penelitian ........................................................................

7

BAB II URAIAN TEORITIS 1. Pertumbuhan Ekonomi .................................................................

8

1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .......................................

8

1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi ...............................................

8

1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi ..

16


2. Transportasi ..................................................................................

18

2.1 Pengertian Transportasi/Pengangkutan .................................

18

2.2 Peranan Transportasi ............................................................

18

2.3 Fungsi Transportasi..............................................................

21

2.4 Manfaat Transportasi ...........................................................

21

2.5 Faktor Penentu Pengembangan Transportasi ........................

23

2.6 Jenis Alat atau Moda Transportasi........................................

25

2.7 Unsur Pengangkutan, Pembiayaan, Organisasi Transportasi .

26

2.8 Transportasi Sebagai Sistem.................................................

28

2.9 Tarif Angkutan yang Berlaku di Indonesia ...........................

29

2.10 Permasalahan Transportasi ..................................................

32

3. Pengeluaran Pemerintah................................................................

35

3.1 Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah ............

35

3.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah .....................................

42

3.3 Akibat Ekonomis Pengeluaran Pemerintah ...........................

45

BAB III METODE PENELITIAN 1. Ruang Lingkup Penelitian.............................................................

48

2. Jenis Sumber Data ........................................................................

48

3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................

49

4. Pengolahan Data ...........................................................................

49

5. Model Analisis Data .....................................................................

49


6. Test of Goodness of Fit (uji kesesuaian) .......................................

51

6.1 Koefisien Determinasi (R-Square)........................................

51

6.2 Uji t-Statistik (Uji Parsial) ....................................................

52

7. Definisi Operasional .....................................................................

53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Kota Medan .....................................................

55

1.1 Kondisi Geografis ................................................................

55

1.2 Kondisi Iklim dan Topografi ................................................

56

1.3 Kondisi Demografi...............................................................

56

1.4 Kota Medan dalam Dimensi Sejarah ....................................

58

2. Gambaran Perekonomian Kota Medan ..........................................

59

2.1 Kondisi Perekonomian Kota Medan Sebagai Ibukota Sumatera Utara ....................................................................

59

2.2 Perkembangan PDRB Kota Medan Menurut Lapangan Usaha ...................................................................................

63

3. Pengeluaran Pemerintah................................................................

65

3.1 Pendataan Pengeluaran Pemerintah Kota Medan ..................

65

3.2 Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi ...............

66

4. Perkembangan Transportasi di Kota Medan ..................................

68

4.1 Transportasi Darat ................................................................

68


4.2 Transportasi Laut .................................................................

72

4.3 Transportasi Udara ...............................................................

75

5. Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB Kota Medan .......

76

6. Interpretasi Model ........................................................................

77

7. Regresi Linier Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi .......................................................................

79

7.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Transportasi .........................................................................

79

7.2 Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor..............................................................................

82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan ..................................................................................

86

2. Saran ............................................................................................

88

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Judul

Halaman

Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Di Kota Medan Tahun 2005 - 2007 ..................................................................

57

4.2

Gambaran Perekonomian Kota Medan 2005 - 2007 ............................

61

4.3

PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku 2005 - 2007................

64

4.4

PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan 2005 - 2007 ...............

65

4.5

Realisasi Belanja Pembangunan Sektor Transportasi 1988 - 2003 .......

67

4.6

Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan 2004 - 2007 ........................................................................................

68

4.7

Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Medan 1988 - 2007 .......

69

4.8

Jumlah Penumpang dan Barang yang Diangkut Kereta Api Melalui Stasiun Medan 2004 - 2007 ................................................................

4.9

71

Kiriman Barang yang Diangkut Kereta Api Melalui Stasiun Medan


2004 - 2007 ........................................................................................ 4.11

Jumlah Penumpang Naik/Turun Melalui Pelabuhan Belawan 2004 - 2007 ........................................................................................

4.12

76

Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Transportasi.............................................................................

4.15

76

Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB Kota Medan 2004 - 2007 ........................................................................................

4.14

73

Jumlah Penerbangan Internasional dan Domestik Melalui Bandara Polonia 2004 - 2007 ...........................................................................

4.13

72

80

Hasil Regresi Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor ............................................................................................

83


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Judul

Halaman

2.1

Sistem Kebutuhan Teknologi Transportasi (William, 1977) ................

29

2.2

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner ....................

39

2.3

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah ...................................

41

3.1

Kurva Normal ....................................................................................

53

4.1

Grafik Pertumbuhan Penduduk ...........................................................

57

4.2

Perkembangan PDRB kota Medan Atas Harga Konstan......................

63

4.3

Laju Pertumbuhan Kendaraan Bermotor 1989 - 2007 .........................

70

4.4

Kurva Uji t-statistik variabel pengeluaran pemerintah .........................

82

4.5

Kurva Uji t-statistik variabel panjang jalan .........................................

85


BAB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Transportasi yang mengangkut pergerakan orang dan barang pada hakikatnya

telah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu masih dilakukan secara sederhana. Sepanjang sejarah, transportasi baik volume maupun teknologinya berkembang sangat pesat. Sebagai akibat dari adanya kebutuhan pergerakan manusia dan barang, maka timbullah tuntutan untuk menyediakan prasarana dan sarana agar pergerakan tersebut bisa berlangsung dengan kondisi aman, nyaman, dan lancar, serta ekonomis dari segi waktu dan biaya.


Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut. Hubungan antara kemajuan berbagai aspek jasa transportasi ini adalah berkaitan erat sekali dan saling bergantung satu sama lainnya. Sehubungan dengan itu pembangunan sektor dan bidang-bidang lainnya perlu didukung dengan pembangunan dan perbaikan dalam sektor transportasi atau sektor pengangkutan tersebut. Kemajuan dan perbaikan dalam sektor transportasi itu pada umumnya berarti tercermin dari penurunan ongkos transpor pada pemakaian jasanya, peningkatan kecepatan jasa transpor, dan berbagai perbaikan dalam kondisi atau kualitas jasa transpor tersebut, baik dalam transportasi di dalam negeri maupun transportasi antar negara. Peran dan pentingnya transportasi dan perbaikannya dalam kaitan dengan aspek ekonomi dan sosial-ekonomi pada negara dan masyarakat adalah: (1) tersedianya barang (availability of goods), (2) stabilisasi dan penyamaan harga (stabilization and equalization),

(3) penurunan harga (price reduction), (4)

meningkatkan nilai tanah (land value), (5) terjadinya spesialisasi antarwilayah (teritorial division of labor), (6) berkembangnya usaha skala besar (large scale production), (7) terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk (urbanization and population concentration).


Transportasi berperan penting dalam membuka akses kesempatan ekonomi dan penyediaan barang dan jasa yang mendukung pembangunan ekonomi. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, kebutuhan transportasi terus meningkat, yang secara umum dapat dilihat dari tiga faktor berikut: a. Bila terjadi peningkatan produksi, maka semakin besarlah bahan yang diangkut untuk memenuhi bahan baku produksi dan semakin besar pula hasil produksi yang diangkut konsumen. b.

Peningkatan volume produksi, mungkin sekali mengandung arti perluasan wilayah eksploitasi sumber bahan baku dan wilayah pemasaran.

c. Peningkatan jumlah barang yang akan dijual akan melipat gandakan pertumbuhan kekhususan, dan peningkatan pendapatan akan menambah keragaman barang yang diminta. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan ekonomi mengikutsertakan peningkatan mobilitas. Selain itu, penyediaan sarana transportasi tidak sama dengan mata niaga lain, dimana sarana tersebut tidak dapat digudangkan atau dilayankan pada waktu dan tempat yang lain. Nilai tambah ekonomis akan dapat diperbesar manakala sistem transportasi dapat diselenggarakan secara optimum, di antaranya: a. Transportasi memperbesar jangkauan terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan suatu daerah dan memungkinkan digunakan sebagai


tambahan, di mana barang yang tidak bisa didapat di daerah setempat dapat menjadi tersedia. b. Pemakaian sumber yang lebih efisien mengakibatkan kekhususan setiap daerah ataupun pembagian tenaga kerja yang sesuai, yang mengakibatkan penambahan jumlah barang yang dapat dikonsumsi. Berhubungan erat dengan ini ialah kemungkinan untuk mengonsentrasikan produksi pada satu atau beberapa lokasi saja tetapi memungkinkan untuk melayani daerah pemasaran yang luas, sehingga keuntungan ekonomis dalam skala produksi dapat dimanfaatkan. c. Karena penyaluran barang tidak lagi terbatas pada daerah setempat saja, maka barang-barang dapat disalurkan dari sumber alternatif lain apabila sumber yang biasa dipakai tidak dapat memenuhi kebutuhan, ini penting apabila terjadi gangguan dalam penyaluran makanan pokok untuk kehidupan, misalnya. Dalam upaya pembangunan dan perbaikan dalam sektor transportasi diperlukan campur tangan pemerintah, baik berupa investasi pembangunan, perbaikan, penyediaan jasa angkutan, sampai subsidi untuk sektor ini (contohnya subsidi BBM). Hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta seperti sifat dan ketentuan pengaturannya maupun karena keperluan akan dana yang besar. Namun tidak berarti peranan pihak swasta dapat diabaikan. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Peran pemerintah dalam sektor transportasi tentu berpengaruh terhadap perkembangan sektor transportasi itu sendiri. Namun seberapa besar pengaruh peranan tersebut, dapat dilihat dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk sektor ini, di mana pemerintah menitik targetkan pembangunan yang terealisasi sesuai dengan besar pengeluaran yang dilakukannya. Sebagai contoh pada tahun 2005, kontribusi sektor transportasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto Nasional pada tahun 2005 adalah sebesar 3,8% lebih rendah dari target sebesar 4,25%. Dalam besaran kontribusi tersebut realisasi pertumbuhan sektor transportasi sebesar 6,32% lebih rendah dari target sebesar 9%. Realisasi konsumsi/belanja pemerintah untuk kegiatan transportasi di luar jalan tercapai Rp.5,408 triliun (47,45%) lebih rendah dari target Rp. 11,396 triliun. Realisasi investasi BUMN transportasi di luar jalan tercapai sebesar Rp. 1,077 triliun (64,56%) lebih rendah dari target sebesar Rp.1,668 triliun, sedangkan realisasi investasi swasta tercapai Rp.1,312 triliun (4,68%) lebih rendah dari target sebesar Rp.28,033 triliun. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh peran pemerintah tersebut terhadap pertumbuhan sektor transportasi. Di mana peran tersebut diukur dari besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk sektor tersebut. Dan penulis menjadikan kota Medan sebagai lokasi penelitian. Kota Medan sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, ibukota propinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis. Kota ini menjadi Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

pintu bagi arus penumpang dan juga perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Selain itu, luas wilayah Kota Medan adalah 265,10 km2 secara administratif terdiri dari 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.067.288 jiwa pada tahun 2006, tentu memerlukan jasa pelayanan transportasi yang memadai dan mencukupi. Dapat kita lihat pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan cukup pesat dari contoh pertumbuhan kendaraan bermotor. Pada tahun 2004 pertumbuhan kendaraan bermotor di kota medan mencapai 12,8%. Dan meningkat pada tahun berikutnya mencapai 15%. Dan pada tahun 2006 dan 2007 pertumbuhan kendaraan bermotor adalah 9,7% dan 10,6%. Selain itu, sektor transportasi di kota Medan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB kota Medan. Pada tahun 2004 kontribusi sektor transportasi mencapai 14,67%, pada tahun 2005 naik menjadi 15,81%, pada tahun 2006 naik menjadi 16%, dan pada tahun 2007 kembali naik menjadi 16,11%. Sehubungan hal itu, maka penulis melakukan penelitian tentang peran pemerintah akan sektor transportasi khususnya di kota Medan, yang akan berbentuk dalam skripsi ini yang diberi judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan.

2.

Perumusan Masalah


Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: a. Adakah dan apa pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi terhadap pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan? b. Bila dilihat dari sektor transportasi darat, adakah dan apa pengaruh panjang jalan yang ditanggung Pemerintahan Kota Medan terhadap jumlah kendaraan bermotor yang menggambarkan pertumbuhan transportasi darat?

3.

Hipotesis Secara empiris, hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang

menjadi objek penelitian yang memerlukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Dari permasalahan di atas, maka penulis memberikan hipotesisnya yaitu: a. Pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor transportasi di Kota Medan. b. Panjang jalan yang ditanggung Pemerintahan kota Medan memiliki pengaruh positif terhadap jumlah kendaraan bermotor di kota Medan.

4.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas akan

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

pemerintah pada sektor Transportasi terhadap pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan.

5.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Sebagai bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. 2. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

terutama bagi Mahasiswa

Depertemen Ekonomi Pembangunan 3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis 4. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau instansiinstansi yang terkait.

BAB II URAIAN TEORITIS

1.

Pertumbuhan Ekonomi

1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan turut meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 1.2.1 Teori Adam Smith Perhatian Adam Smith terhadap masalah pembangunan dapat dilihat dari bukunya ”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”. Tulisan tersebut terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. Menurut Adam Smith kebijakan Laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Mengenai faktor yang menentukan pembangunan Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk ini akan memperluas pasar sehingga akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Spesialisasi yang terjadi akan membuat tingkat kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan juga meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam mendorong perkembangan teknologi. Mengenai corak proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif apabila pasar telah berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi. Spesialisasi akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Tambahan pula, spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi (pembaharuan). Maka perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan dengan demikian dari masa ke masa pendapatan perkapita akan terus bertambah tinggi.

1.2.2 Teori Ricardian David Ricardo mengungkapkan pandangan mengenai pembangunan ekonomi dengan cara sistematis dalam bukunya The Principles of Political Economy and Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Taxation. David Ricardo mengungkapkan bahwa faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah buruh, pemupukan modal, dan perdagangan luar negeri. Teori Ricardian menekankan pentingnya tabungan bagi pembentukan modal. Dibanding pajak, Ricardo lebih menyetujui pemupukan modal melalui tabungan. Tabungan dapat dibentuk melalui penghematan pengeluaran, memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan keuntungan serta mengurangi harga barang. Semakin banyak tabungan berarti semakin banyak pula pemupukan modal bagi kegiatan penanaman modal berikutnya. Selain itu, Ricardo juga memberikan tekanan khusus pada perdagangan luar negeri akan menyebabkan pemanfaatan sumber daya secara maksimum dan meningkatkan pendapatan.

1.2.3 Teori Keynes Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi akibat depresi ekonomi. Menurut Keynes, pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif, dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi. Dalam hal ini maka Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi permintaan. Dalam teorinya, Keynes menganggap tabungan sebagai sifat sosial yang buruk karena kelebihan tabungan menyebabkan terjadinya kelebihan supply sehingga produsen dapat merugi yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemutusan Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

hubungan kerja besar-besaran yang akhirnya menciptakan suatu kondisi ekonomi yang buruk. Oleh sebab itu, maka Keynes merasa pemerintah perlu mempengaruhi tingkat suku bunga yang berkorelasi langsung dengan jumlah uang yang beredar yang dapat meningkatkan permintaan efektif.

1.2.4 Teori Harrod-Domar Teori Harrod-Domar dikembangkan secara terpisah dalam periode yang bersamaan oleh E.S Domar dan R.F Harrod. Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung. a. Investasi Tingkat output suatu perekonomian mempunyai hubungan proporsional (konstan) dengan jumlah stok barang modal. Seandainya tingkat output dinotasikan Y dan stok barang modal dinotasikan K maka, Y= αK ...........(a) Dimana α = rasio output barang modal (capital output ratio disingkat COR), yaitu angka yang menunjukkan berapa jumlah output yang dapat dihasilkan dari stok barang modal tersedia. Umumnya nilai α adalah positif namun lebih kecil dari satu (0<α<1). Misalnya stok barang modal adalah 5.000 unit, bila nilai COR adalah 0,2 (α = 0,2) maka output yang dihasilkan adalah 1.000 unit. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Jika perekonomian ingin meningkatkan output menjadi 2.000 (ΔY = 1.000 unit), maka stok barang modal harus tersedia sebesar 10.000 unit (ΔK = 5.000 unit). Dapat juga dikatakan ΔK/ ΔY= 5. Dimana angka 5 adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit barang modal yang harus ditambah untuk menambah output sebanyak satu unit. Angka ini disebut nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Angka ICOR dapat diperoleh dengan manipulasi matematis sederhana persamaan (a). ΔY= α ΔK....................(b) ΔK/ ΔY= 1/α................(c) Dari persamaan (c) terlihat bahwa nilai ICOR adalah 1/α atau sama dengan 1/COR = 1/0,2 maka nilai ICOR = 5. Berdasarkan kasus di atas, berarti untuk menambah output (ΔY) sebanyak 1.000 unit, stok barang modal yang harus ditambah (ΔK) sebesar 5.000 unit. Dalam arti, untuk menambah 1.000 unit output dibutuhkan investasi atau penambahan stok modal 5.000 unit (I = ΔK). b. Tabungan Telah dikatakan bahwa untuk mampu melakukan investasi, perekonomian harus menyisihkan output-nya sebagai tabungan. Bila tabungan merupakan bagian proporsional (konstan), tabungan (saving) dengan output (Y) adalah: S = σY..........................(d) Nilai σ adalah positif namun lebih kecil daripada satu (0<σ<1). Misalnya nilai 0,1 atau 10%, maka pada tingkat output sebesar 1.000, besarnya tabungan: Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

S = 10%×1.000 = 100 S = I = ΔK,

dimana S = σY dan ΔK = ΔY/α

σY = ΔY/α ∆Y = ασ , Y

dimana

∆Y = pertumbuhan ekonomi. Y

Bila tingkat tabungan sebesar 10% pendapatan (σ = 10%), sedangkan COR = 0,2 atau α = 0.2, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi adalah: ∆Y = 10%×0,2 = 2% pertahun Y

1.2.5 Teori Schumpeter Pendapat Schumpeter, yang merupakan landasan teori pembangunannya, adalah keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan secara pesimis bawa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami stagnasi, karena adanya transformasi gradual di dalam sistem tersebut menuju ke arah sistem yang bersifat sosialistis. Ciri dari sistem kapitalis ini berubah karena kesuksesannya dalam mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran. Semakin suksesnya masyarakat maka akan terjadi perubahan kelembagaan dan perubahan pandangan masyarakat yang semakin jauh dari sistem kapitalis asli. Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

yang digunakan oleh proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya kenaikan output disebabkan oleh peningkatan stok modal tanpa adanya pengaruh dari perngembangan teknologi produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi dalam arti perbaikan teknologi dalam arti luar, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya.

1.2.6 Teori Neo-klasik Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini, rasio modal output (COR) bisa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Teori pertumbuhan Neo-klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal sebutan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut: Q t = Tt K at Lbt

Di mana: Qt = tingkat produksi pada tahun t Tt = tingkat teknologi pada tahun t Kt = jumlah stok barang modal pada tahun t Lt = jumlah tenaga kerja pada tahun t a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja. Nilai Tt , a dan b bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa a + b = 1, yaitu berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

a. Sumber Daya Alam Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. ”Tanah” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. b. Akumulasi Modal Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik suatu negara

dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan

output di masa yang akan datang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Akumulasi

modal akan

menambah sumber

daya

baru

atau

meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada. Satu hal yang penting harus dipahami di sini adalah bahwasanya untuk mencapai maksud investasi tersebut selalu dituntut adanya pertukaran antara konsumsi sekarang dan konsumsi Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

mendatang. Artinya, pihak-pihak pelaku investasi harus bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsi mereka pada saat sekarang ini demi memperoleh konsumsi yang lebih baik di kemudian hari. c. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. d. Kemajuan Teknologi Dalam pengertian yang sederhana, kemajuan teknologi digambarkan dengan ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan (misalnya dalam proses produksi) yang lebih efisien dan efektif. Klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral (netral technological progress), kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor technological progress), dan kemajuan teknologi yang hemat modal (capital saving technological progress).


2.

Transportasi

2.1 Pengertian Transportasi/Pengangkutan Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Unsur-unsur transportasi meliputi: - Manusia yang membutuhkan - Barang yang dibutuhkan - Kendaraan sebagai alat/sarana - Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi - Organisasi (pengelola transportasi) Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah kebutuhan akan angkutan tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility).

2.2 Peranan Transportasi 2.2.1

Aspek Sosial dan Budaya Dampak sosial yang dapat dirasakan dengan adanya transportasi adalah adanya

peningkatan standar hidup. Transportasi menekankan biaya dan memperbesar kuantitas keanekaragaman barang, hingga terbuka kemungkinan adanya perbaikan dalam perumahan, sandang, dan pangan serta rekreasi, serta adanya peningkatan pemahaman Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

dan intelegensi masyarakat. Sedangkan untuk budaya, dampak yang dapat dirasakan adalah terbukanya kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, kebiasaan dan bahasa.

2.2.2

Aspek Politis dan Pertanahan Bagi aspek politis dan pertahanan, transportasi dapat memberikan dua

keuntungan yaitu : a. Transportasi dapat memperkokoh persatuan persatuan dan kesatuan nasional. Dengan adanya sistem dan sarana perhubungan yang baik maka akan dapat memperkokoh stabilitas politik negara kesatuan. b. Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan di mana transportasi dapat digunakan untuk tujuan strategis pertahanan karena adanya wahana transportasi yang efektif dalam karya bakti dalam proyek-proyek pembangunan nyata.

2.2.3

Aspek Hukum Di dalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan

hukum mengenai hak, dan tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara, diatur di dalam perjanjian antar negara (bilateral air agreement).


2.2.4

Aspek Teknik Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian transportasi

menyangkut aspek teknis yang harus menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan.

2.2.5

Aspek Ekonomi Peranan pengangkutan tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas

manusia. Pengangkutan juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Dari aspek ekonomi pengangkutan dapat ditinjau dari sudut ekonomi mikro dan makro. Dari sudut ekonomi makro pengangkutan merupakan salah satu prasarana yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat dilihat dari kepentingan dua pihak, yaitu : a.

Pada pihak perusahaan pengangkutan (operator) Pengangkutan merupakan usaha memproduksi jasa angkutan yang dijual kepada pemakai dengan memperoleh keuntungan.

b.

Pada pihak pemakai jasa angkutan (user) Pengangkutan sebagai salah satu mata rantai dari arus bahan baku untuk produksi dan arus distribusi barang jadi yang disalurkan ke pasar serta kebutuhan pertukaran barang di pasar. Supaya kedua arus ini lancar, jasa angkutan harus cukup tersedia dan biaya sebanding dengan seluruh biaya produksi.


2.3 Fungsi Transportasi Transportasi memiliki fungsi, yaitu: a. Melancarkan arus barang dan manusia. b. Menunjang perkembangan pembangunan (the promoting sector). c. Penunjang dan perangsang pemberian jasa bagi perkembangan perekonomian (the service sector).

2.4 Manfaat Transportasi 2.4.1

Manfaat Ekonomi Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan

manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.

2.4.2

Manfaat Sosial Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya :

a. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok, b. Pertukaran atau penyampaian informasi, c. Perjalanan untuk bersantai, d. Memendekkan jarak, e. Memencarkan penduduk.


2.4.3

Manfaat Politis

a. Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional yang semakin kuat dan meniadakan isolasi. b. Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu negara. c. Keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri yang tidak dikehendaki mungkin sekali tergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilisasi

segala

daya

(kemampuan

dan

ketahanan)

nasional,

serta

memungkinkan perpindahan pasukan-pasukan perang selama masa perang. d. Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana ke tempat yang lebih aman.

2.4.4

Manfaat Kewilayahan Selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman,

keberhasilan pembangunan di sektor transportasi dapat memenuhi perkembangan wilayah. Seiring dengan meningkatnya jumlah habitat, dan semakin majunya peradaban komunitas manusia, selanjutnya wilayah-wilayah pusat kegiatannya berkembang mengekspansi ke pinggiran-pinggiran wilayah, sedangkan kawasan-kawasan terisolir semakin berkurang, dan jarak antar kota menjadi semakin pendek dalam hal waktu. Lebih dari itu kuantitas dan kualitas baik perkotaan besar maupun perkotaan kecil tumbuh,


dimana kota kecil ditumbuh kembangkan sementara kota besar semakin berkembang, sehingga area perkotaan semakin meluas.

2.5 Faktor Penentu Pengembangan Transportasi 2.5.1

Ekonomi Alasan ekonomi biasanya merupakan dasar dari dikembangkannya sistem

transportasi, dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi serta untuk mencari sumber daya alam dan menjamin pasar yang lebih luas.

2.5.2

Geografi Alasan dikembangkannya transportasi pada awalnya adalah untuk mengatasi

keadaan setempat dan kemudian berkembang dengan upaya untuk mendekatkan sumber daya dengan pusat produksi dan pasar. Transportasi juga dapat dikembangkan secara spesifik dengan menyesuaikan kondisi geografi sekitarnya.

2.5.3

Politik Alasan dikembangkannya transportasi secara politik adalah untuk menyatukan

daerah-daerah dan mendistribusikan kemakmuran ke seluruh pelosok suatu negara tertentu.


2.5.4

Pertahanan dan Keamanan Alasan dikembangkannya transportasi dari segi pertahanan dan keamanan adalah

untuk keperluan pembelaan diri dan menjamin terselenggaranya pergerakan dan akses cepat ke tempat-tempat strategis, misalnya daerah perbatasan negara pusar pemerintahan dan instalasi penting lainnya.

2.5.5

Teknologi Adanya penemuan teknologi baru akan mendorong kemajuan di seluruh sistem

transportasi. Pengembangan teknologi dapat memperpendek jarak, mengurangi waktu, memudahkan distribusi, dan sebagainya.

2.5.6

Kompetisi Adanya persaingan antar penyedia jasa moda transportasi akan memicu

peningkatan pelayanan dan material secara tidak langsung terhadap perkembangan transportasi dalam rangka memberikan pilihan yang terbaik.

2.5.7

Urbanisasi Adanya peningkatan arus urbanisasi, maka akan mendorong pertumbuhan kota-

kota, sehingga dengan demikian secara otomatis akan mendorong kebutuhan akan transportasi untuk menampung pergerakan dan mobilitas warga.


2.6 Jenis Alat atau Moda Transportasi Berdasarkan perbedaan pada sifat jasa, operasi, dan biaya pengangkutan maka jenis moda transportasi dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut : 1. Angkutan Kereta Api (rail road railway), Angkutan kereta api adalah jenis angkutan yang bergerak di atas rel. Kereta api sendiri dapat mengangkut barang dan manusia dalam jumlah yang banyak dalam sekali jalan baik untuk menempuh jarak dekat ataupun jarak jauh. Kereta api terdiri dari satu unit lokomotif dan beberapa gerbong yang berguna untuk tempat menampung barang atau manusia selama perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. 2. Angkutan Bermotor dan Jalan Raya (motor/road/highway transportation), Angkutan bermotor pada umumnya beroperasi di jalan raya yang sudah disediakan sebagai sarana untuk transportasi. Angkutan in dapat berupa mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. 3. Angkutan Laut (water/sea transportation), Angkutan

laut

adalah

jenis

angkutan

yang

digunakan

untuk

memperlancar arus perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Sekarang ini di bidang pelayaran beroperasi beberapa jenis kapal, antara lain kapal penumpang, kapal barang, kapal peti kemas, kapal pengangkut kayu, dan kapal tangki minyak.


4. Angkutan Udara (air transportation), Angkutan udara alah jenis alat transportasi yang menggunakan pesawat terbang sebagai moda transportasinya dengan dilengkapi oleh teknologi di bidang navigasi, dan telekomunikasi. 5. Angkutan Pipa (pipelene) Angkutan jenis pipa digunakan untuk mengangkut air, minyak, pupuk dan barang tambang lainnya melalui pipa yang sudah saling terhubung baik itu berada di darat, laut, ataupun di bawah tanah.

2.7 Unsur Pengangkutan, Pembiayaan, Organisasi Transportasi 2.7.1

Unsur Pengangkutan Pengangkutan diperlukan karena sumber kebutuhan manusia tidak terdapat di

sembarang tempat. Selain itu, sumber daya yang berupa bahan baku tersebut sebelum digunakan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan haruslah melalui tahapan produksi yang lokasinya tidak selalu berdekatan. Kesenjangan jarak antara lokasi sumber bahan baku dengan lokasi produksi dan dengan lokasi konsumen maka melahirkan apa yang disebut dengan transportasi. Dalam pengangkutan, mencakup lima unsur pokok, yaitu : a. Manusia yang membutuhkan, b. Barang yang dibutuhkan, c. Kendaraan sebagai alat sarana angkutan, d. Jalan dan terminal sebagai prasarana angkutan, e. Organisasi (pengelola angkutan dan tenaga kerja). Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

2.7.2

Pembiayaan Pengangkutan Pembiayaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengoperasian peralatan operasi

dilakukan sendiri oleh perusahaan angkutan. Semua sifat pembiayaan peralatan operasi pada perusahaan angkutan adalah sama. Sedangkan pembiayaan yang berbeda terlihat hanya dalam pengadaan peralatan basis. Misalnya perusahaan kereta api membiayai sendiri pengadaan rel, terminal dan jembatan, maupun peralatan basis lainnya). Sedangkan untuk prasarana transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, bandar udara, dibangun dan dirawat oleh pemerintah melalui anggaran yang sudah ditetapkan.

2.7.3

Organisasi Kegiatan pengangkutan selalu melibatkan banyak lembaga karena fungsi dan

peranan masing-masing tidak mungkin seluruhnya ditangani oleh satu lembaga saja. Di Indonesia, pada tingkat nasional, masalah pengangkutan menyangkut beberapa departemen,

seperti Departemen

Pekerjaan

Umum,

Departemen

Perhubungan,

Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Keuangan. Kemudian pada tingkat pelaksana di bawahnya akan ada Bina Marga, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Polisi lalu Lintas, perusahaan angkutan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan transportasi maka diperlukan suatu sistem yang baik dalam menangani masalah pengangkutan. Dari sinilah organisasi pengangkutan itu berperan penting dalam memperlancar kegiatan


transportasi hingga sampai pada pemberian pelayanan yang baik terhadap pengguna jasa transportasi.

2.8 Transportasi sebagai sistem Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun buatan/rekayasa. Sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan mengatur komponen-komponennya dimana prasarana merupakan media untuk transportasi, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan dalam proses transportasi.


Tingkat kebutuhan

Kualitas Pelayanan (keselamatan, keandalan, dan lain-lain) Tingkat Pelayanan (kapasitas, kecepatan, biaya, dll) Tenaga Penggerak

Kendaraan

a. Energi b. Daya tarik/dorong c. Transmisi

Tahanan Gerak a. Tanjakan b. Gesekan c. Goncangan

Terminal

Jalur Pergerakan

a. Awal & Akhir b. Transfer c. Pemeliharaan d. Bongkar muat

Beban/ muatan a. Daya Angkut b. Daya Dukung Jalur

Perancangan Teknis a. Geometrik b. Struktur c. Drainase

Sistem Pengendalian a. Penjadwalan b. Perambuan c. Sinyal d. Komunikasi

Perancangan Lokasi a. Tata Guna Lahan b. Pola Perjalanan c. Kondisi Medan

Gambar 2.1 Sistem kebutuhan teknologi transportasi (William, 1977)

2.9 Tarif Angkutan yang Berlaku di Indonesia 2.9.1 Tarif Angkutan Darat Tarif angkutan darat dibedakan atas tari angkutan dalam kota dan tarif angkutan antar kota. Tarif angkutan dalam kota antara lain adalah tarif bis kota yang Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

beroperasi di beberapa kota di Indonesia. Tarif angkutan antar kota terdiri dari tarif angkutan penumpang antar kota dan tarif angkutan barang.

2.9.2 Tarif Angkutan Kereta Api Tingkat tarif kereta api yang berlaku sekarang didasarkan atas perhitungan biaya variabel jangka panjang (long run variable cost/LVRC) oleh Perum Kereta Api. Walaupun tingkat tarif angkutan yang ditetapkan umumnya berada di atas LRVC, tetapi tarif beberapa jenis barang lebih rendah dari LRVC, khususnya untuk barangbarang kebutuhan pokok.

2.9.3 Tarif Angkutan Laut Tarif angkutan laut berlaku untuk pengiriman barang di Indonesia, meliputi tarif yang terdiri dari: a. Tarif Pelayaran Nusantara Tarif uang tambang yang dibayar oleh pemilik barang kepada perusahaan

pelayaran

atas

jasa

yang

diberikan

untuk

melakukan

pengangkutan barang melalui laut dikenal dengan nama Tarif Uang Tambang Nusantara. Tarif angkutan laut ini ditetapkan berdasarkan komponen biaya, yaitu (1) biaya pelayaran yang dinyatakan dalam biaya rupiah per ton mile pelayaran kapal, (2) biaya kapal di pelabuhan yang dihitung menurut besarnya


biaya pengeluaran kapal di pelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar muat dan (3) golongan barang.

b. Tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) Merupakan balas jasa untuk pekerjaan “board stevedoring”, “cargodoring”, “receiving/delivery”

di pelabuhan pemuatan dan di

pelabuhan tujuan. (1) Tarif “board stevedoring” dikenakan atas jasa pekerjaan membongkar muatan dari dek kapal ke dermaga dan sebaliknya. (2) Tarif “cargodoring” dikenakan atas jasa mengeluarkan muatan dari jaringan di atas dermaga, mengangkat ke gudang dan menyusun di dalam gudang dan sebaliknya. (3) Tarif “receiving/delivery” dikenakan atas pekerjaan mengambil muatan dari gudang tempat penumpukan dan menyerahkan sampai ke atas kendaraan yang merapat di gudang darat dan sebaliknya. Tinggi tarif tergantung pada golongan dan jenis barang.

2.9.4 Tarif Angkutan Udara


Tarif angkatan udara dalam negeri di Indonesia terdiri dari tarif angkutan udara komersial berjadwal, tarif angkutan udara perintis, dan tarif angkutan penerbangan lainnya. Tarif angkutan udara komersial berlaku untuk seluruh penerbangan domestik dan tarif angkutan udara perintis berlaku bagi penerbangan perintis. Tarif jasa angkutan penerbangan lainnya diatur melalui perjanjian. Tarif angkutan udara terdiri dari tarif penumpang dan tarif barang. Tarif udara komersial dibedakan antara tarif PT Garuda Indonesia dan tarif penerbangan berjadwal lainnya. Tarif angkutan udara dibedakan menurut wilayah, perbedaan ini didasarkan atas kepadatan penumpang dan frekuensi penerbangan pada jalur-jalur tersebut. Tarif angkutan perintis lebih tinggi daripada tarif angkutan komersial berjadwal. Penerbangan perintis dioperasikan pesawat udara kecil yang biaya operasinya lebih tinggi daripada pesawat yang beroperasi pada jalur komersial.

2.10 Permasalahan Transportasi Masalah transportasi di wilayah perkotaan cenderung berkembang menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih bersungguhsungguh agar dampak negatif yang timbul dapat dibatasi pada ambang batas toleransi. Di Indonesia transportasi dengan menggunakan moda jalan raya masih dominan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, masalah yang


dihadapi oleh kota besar di Indonesia sama yakni kemacetan, kesemrawutan, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara akibat gas buangan kendaraan. Permasalahan transportasi timbul sebagai akibat tidak sinkronnya mekanisme dan penataan elemen-elemen yang menunjang sistem transportasi kota dan antar kota. Kondisi elemen-elemen tersebut di Indonesia secara umum sebagai berikut: a. Tata Guna Lahan Tata guna lahan berkaitan dengan penetapan tata ruang, penyusunan dan penetapan kebijakan tata ruang kota dan penyangga. Penataan berbagai pusat kegiatan, pemukiman dan kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik, akan membantu mempermudah perencanaan dan pengaturan transportasi perkotaan secara baik. Konsistensi terhadap ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan secara baik tersebut perlu dijaga dan ditegakkan, karena setiap perubahan tata ruang secara tidak terencana dengan baik, akan mengakibatkan rusaknya sistem perencanaan dan pengaturan transportasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu, penyusunan tata ruang suatu wilayah perkotaan hendaknya mengikutsertakan seluruh pihak terkait, baik sektor swasta, masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu tata ruang yang benar-benar memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat perkotaan. b. Penyebaran Pusat Kegiatan Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah perkotaan dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota. Namun demikian penyebaran pusat kegiatan hendaknya disesuaikan dengan pola tata ruang yang telah ditetapkan. Penyebaran pusat kegiatan akan dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan harian rata-rata perkapita, sehingga kebutuhan penyediaan jasa transportasi akan menurun pula. Penyebaran pusat kegiatan juga memungkinkan terjadinya beban jalan yang relatif merata pada seluruh jaringan jalan yang ada, sehingga dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi kota. c. Interaksi Antara Tata Guna Lahan dan Sistem Transportasi Prakiraan pola dan intensitas lalu lintas akibat dari perubahan tata guna lahan belum terjawab secara optimal, karena perubahan struktur tata guna lahan belum menjelaskan akibat perubahan prasarana transportasi dan sebaliknya. Banyak teori yang menjelaskan hubungan antara pola dan intensitas pergerakan dengan karakteristik, pola dan intensitas tata guna lahan. Teori yang umum digunakan adalah four step model yakni: bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan. Beberapa rumusan yang menggambarkan hubungan antara tingkat aksesibilitas dengan karakteristik, pola dan intensitas tata guna lahan, namun sebagaimana diketahui hasilnya masih belum memuaskan. Hubungan antara Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

tata guna lahan dengan transportasi sangat rumit, bahwa pola dan intensitas tata guna lahan mempengaruhi dan menentukan pola dan intensitas pergerakan, yang pada gilirannya pergerakan akan menggunakan prasarana transportasi. Kemudahan dalam mendapatkan alat transportasi (tingkat aksesibilitas) berbeda untuk daerah satu dengan daerah yang lain, sehingga adakalanya daerah tertentu mudah dijangkau dan daerah lain sulit dijangkau. Tingkat aksesibilitas ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan daerah (perubahan pola dan intensitas tata guna lahan). Hubungan antara tata guna lahan dan transportasi yaitu: perubahan pola dan intensitas tata guna lahan akan membangkitkan perjalanan di samping perjalanan lainnya sebagai akibat dari berubahnya moda atau rute perjalanan. Pembangunan suatu kawasan akan menarik orang untuk tinggal di sekitarnya, yang akhirnya akan dibangun dan memilih lokasi di sekitar daerah tersebut dengan pertimbangan tersedianya sumber daya manusia yang memadai sehingga akibat berikutnya adalah semakin tingginya perjalanan yang dibangkitkan dan akan berakibat pula pada perubahan land value. Perubahan prasarana dan sarana transportasi sebagai efek dari perubahan pola dan intensitas tata guna lahan, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: (1) Perubahan modal dan perubahan rute perjalanan


(2) Perubahan lokasi tempat tinggal, bekerja, belanja, sehingga akan menyebabkan perubahan distribusi perjalanan. Terbangunnya tempat pemukiman baru, perkantoran baru dan pusat kegiatan lain yang sifatnya baru (fenomena urban sprawel), berarti membawa dampak pada terbukanya kesempatan kerja.

3.

Pengeluaran Pemerintah

3.1 Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 3.1.1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelasnya apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap terjadi secara simultan.

3.1.2 Hukum Wagner Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut: Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pun akan meningkat. Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju, tetapi hukum tersebut memberi dasar ditimbulkannya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

(organic theory of state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pk PP1 Pk PP2 P PP < < ... < k n PPK 1 PPK 2 PPK n Dimana : PkPP = Pengeluaran Pemerintah Perkapita PPK

= Pendapatan Perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,..,n = Jangka Waktu (tahun) Hukum Wagner ditunjukkan dalam diagram dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh kurva 2.

Pk PP PPK

Kurva 1

Kurva 2


Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

3.1.3 Teori Peacock dan Wiseman Peacock

dan

Wiseman

mengemukakan

perkembangan

pengeluaran

pemerintah yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan


pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang. Dan ini disebut dengan efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta. Ini adalah apa yang dinamakan efek konsentrasi (concentration effect).


Efek atau gangguan lain dari adanya gangguan sosial adalah apa yang disebut dengan efek inspeksi yang timbul karena masyarakat sadar akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah setelah selesainya gangguan sosial tersebut.

Pengeluaran Pemerintah/GDP Wagner, Musgarve

Peacock dan Wiseman

Waktu

Gambar 2.3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Suatu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan bahwa adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut.


3.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko,1996: 47-48) a. Pengeluaran itu merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. d. Penyediaan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-macam pengeluaran negara seperti: a. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluaran untuk jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor. b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (public health). c. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen, objekobjek pariwisata dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi. d. Pengeluaran yang

secara langsung tidak produktif dan merupakan

pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik. e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia pengeluaran pemerintah dapat dibedakan dalam dua klasifikasi, yaitu: a. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

rutin memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan

pembelian

barang

dan

jasa

kebutuhan

departemen/non

lembaga/non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap. b. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil imobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Dalam teori ekonomi makro, ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran, yaitu: a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payments)


Pembayaran transfer pemerintah adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya (Samuelson dan Nordhaus, 1994). Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan dan pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam keadaan resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh.

3.3 Akibat Ekonomis Pengeluaran Pemerintah Pengusahaan kegiatan ekonomis oleh pemerintah (pengeluaran pemerintah) serta pemindahan tenaga beli dari satu kelompok orang ke lain kelompok secara Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

potensial dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap sektor swasta dan rumah tangga dalam perekonomian, antara lain: a. Efek yang bersifat alokasi dan efisiensi, secara sadar pemerintah mengalokasikan kembali sumber-sumber ekonomi dan berbagai barang dan jasa dengan memproduksi barang-barang umum dan barang dan jasa yang mempunyai keuntungan eksternal. Kegiatan alokasi ini mengubah pengalihan sumber-sumber ekonomi karena pemberi dan penerima masing-masing mempunyai pola-pola pengeluaran yang berlainan. Dengan secara langsung pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan melalui realokasi dari faktor-faktor produksi. Pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adapun efek pengeluaran pemerintah dari alokasi ini dapat ditempuh dengan cara seperti penyediaan barang-barang publik, kegiatan transfer dan pengenaan pembangunan pajak. b. Efek yang menyangkut penyediaan faktor-faktor produksi, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat GNP riil dengan mengubah persediaan dari berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pembiayaannya, yang dapat mengubah kesediaan dari pemilik faktor-faktor untuk menyediakan faktor-faktor tersebut. c. Efek yang menyangkut redistribusi/pembagian pendapatan dari pendapatan nasional. Pemerintah mempengaruhi pola redistribusi pendapatan riil melalui penyediaan keuntungan di satu pihak dan pengurangan pendapatan riil dari Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

sektor swasta atau pendapatan di lain pihak, hasil akhirnya adalah satu pola pendapatan yang lain dari pada bila tidak ada campur tangan pemerintah. d. Efek mengenai stabilitas dan pertumbuhan program pengeluaran serta pembiayaan akan mempengaruhi tingkat pencapaian full employment dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian dan juga mampu mengarah tingkat GNP serta dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.


BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1.

Ruang lingkup penelitian Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di kota Medan dengan mengamati

pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi terhadap pertumbuhan sektor transportasi. Di mana pertumbuhan sektor transportasi diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan khusus sektor transportasi/pengangkutan. Selain itu, penulis juga meneliti khusus transportasi darat, di mana pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi darat diukur/diwakilkan dari panjang jalan yang ditanggung oleh pemerintahan kota (PEMKO) Medan, dan pertumbuhan sektor transportasi darat diukur/diwakilkan dari jumlah kendaraan bermotor.

2.

Jenis Sumber Data


Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data berkala atau time series yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, sedangkan sumber data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kota Medan, serta bahan-bahan kepustakaan berupa bacaan yang berhubungan dengan penelitian, website, artikel dan jurnal-jurnal.

3.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan

data sekunder

yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait, dengan

menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang diperoleh dari publikasi resmi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pencatatan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas.

4.

Pengolahan Data Penulis menggunakan program Eviews 5.1 untuk mengolah data dalam

penulisan skripsi ini.

5.

Model Analisis Data


Model analisis data yang digunakan adalah model ekonometrika, sedangkan metode yang dipakai adalah metode OLS (Ordinary Least Square) atau metode kuadrat terkecil Biasa. Metode ini dikemukakan oleh Carls Friedrich Gauss. Datadata yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear sederhana. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut : Y = f (X) ……………………..(1) Dari persamaan fungsi di atas dispesifikasikan ke dalam model linear : Y = α + βX+ μ …………….....(2) Dimana: Y

= PDRB pada sektor transportasi (dalam juta rupiah)

α

= Intercept

X

= Pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi (dalam juta rupiah)

β

= Koefisien regresi

μ

= Term of error Berdasarkan model analisis di atas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah

sebagai berikut : ∂Y ∂X

>0,

artinya jika terjadi kenaikan pada X (Pengeluaran pemerintah sektor

transportasi) maka Y (PDRB sektor transportasi) akan

mengalami

kenaikan, cateris paribus. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Sedangkan penelitian dari segi transportasi darat di kota Medan, penulis menggunakan fungsi sebagai berikut: Y = f (X) ……………………..(1)

Dari persamaan fungsi di atas dispesifikasikan ke dalam model linear : Y = α + βX+ μ ……………......(2) Dimana: Y

= Jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Medan (dalam unit)

α

= Intercept

X

= Panjang jalan yang ditanggung Pemerintahan Kota Medan (km)

β

= Koefisien regresi

μ



>0,

artinya jika terjadi kenaikan pada X (Panjang Jalan) maka Y (Jumlah

Kendaraan bermotor) akan mengalami kenaikan, cateris paribus.

6.

Test of Goodness of Fit (uji kesesuaian)


6.1

Koefisien Determinasi (R-Square) Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan

variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan terhadap variabel dependen. R2 berkisar antara 0 sampai 1 (0
6.2

Uji t-Statistik (Uji Parsial) Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah

masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan dalam hal ini digunakan hipotesis sebagai :

H0 : bi = b Ha : bi ≠ b

Di mana bi adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Bila nilai t-hitung > t-tabel, maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :

t=

(bi − b) Sbi

Dimana : bi

= koefisien variable ke-i

b

= nilai hipotesis nol


Sbi

= Simpangan baku dari variabel independen ke-i

H0 ditolak

H0 diterima

H0 ditolak

Gambar 3.1 Kurva Normal

7.

Definisi Operasional

a. Pengeluaran pemerintah di sektor transportasi adalah realisasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan pada sektor transportasi yang dinyatakan dalam jutaan rupiah per tahun. b. Pertumbuhan sektor transportasi diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Medan pada lapangan usaha transportasi yang dinyatakan dalam jutaan rupiah per tahun.


c. Selain itu juga, penulis melakukan penelitian khusus transportasi darat di kota medan, di mana: •

Peran pemerintah yang berupa pengeluaran pemerintah diukur dari panjang jalan yang ditanggung Pemerintahan Kota (PEMKO) Medan,

•

Yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor transportasi yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di kota Medan.

d. Untuk penelitian Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor transportasi terhadap PDRB sektor transportasi menggunakan kurun waktu 20 tahun (1988 – 2007), dikarenakan kebijakan pemerintah dalam penyesuaian pembukuan realisasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sektor hanya berlaku dalam kurun waktu 1988 - 2003 maka tahun 2004 – 2007 dilakukan dengan prediksi. e. Sedangkan untuk penelitian khusus transportasi darat yaitu pengaruh panjang jalan yang ditanggung PEMKO Medan terhadap jumlah kendaraan di kota Medan menggunakan kurun waktu 20 tahun (1988 – 2007).


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Gambaran Umum Kota Medan

1.1 Kondisi Geografis Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kotakota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lainlain. Di mana kota Medan terletak antara 2º.27' - 2º.47' Lintang Utara dan 98º.35' 98º.44' Bujur Timur, yang berada 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Kota Medan merupakan salah satu dari 25 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

1.2 Kondisi iklim dan Topografi Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia pada tahun 2006 berkisar antara 23,0ºC - 24,1ºC dan suhu maksimum berkisar antara 30,6ºC - 33,1ºC serta menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya berkisar antara 23,6ºC - 24,4ºC dan suhu maksimum berkisar antara 30,2ºC - 32,5ºC. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78 - 82 %. Dan kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2006 rata-rata per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 230,3 mm dan pada Stasiun Polonia per bulannya 211,67 mm.

1.3 Kondisi Demografi Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adat istiadat. Hal ini memunculkan Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan di mana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan di mana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian.

Tabel 4.1 Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Di Kota Medan Tahun 2005 – 2007

Tahun

Jumlah Penduduk

[1] 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

[2] 1.926.520 1.963.882 1.993.602 2.006.142 2.036.185 2.067.288 2.083.156

Laju Pertumbuhan Penduduk [3] 1,17 1,94 1,51 0,63 1,50 1,53 0,77

Luas Wilayah (KM²) [4] 265,10 265,10 265,10 265,10 265,10 265,10 265,10

Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²) [5] 7.267 7.408 7.520 7.567 7.681 7.798 7.858

Sumber: BPS Kota Medan


2,5 1,94 Pertumbuhan

2 1,51 1,5

1,53

1,5

1,17

1

0,77

0,63

0,5 0,09 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun

Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk

Melalui data tabel di atas diketahui, jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari 2,036 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 2,067 juta jiwa pada tahun 2006 dan 2,083 juta jiwa pada tahun 2007. Dari tahun ke tahun laju pertumbuhan mengalami peningkatan dari 1,50 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 1,53 persen pada tahun 2006, dan menurun kembali menjadi 0,77 persen pada tahun 2007.

1.4 Kota Medan dalam Dimensi Sejarah Keberadaan Kota Medan saat ini tidak terlepas dari dimensi historis yang panjang, dimulai dari dibangunnya Kampung Medan Puteri tahun 1590 oleh Guru Patimpus,

berkembang

menjadi

Kesultanan

Deli

pada tahun

1669

yang


diproklamirkan oleh Tuanku Perungit yang memisahkan diri dari Kesultanan Aceh. Perkembangan Kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis Ke Medan, tahun 1887, sebelum akhirnya statusnya diubah menjadi Gubernemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur pada tahun 1915. Secara historis, perkembangan kota medan sejak awal memposisikannya menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Posisinya yang terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Babura, serta adanya Kebijakan Sultan Deli yang mengembangkan perkebunan

tembakau

dalam

awal

perkembangannya,

telah

mendorong

berkembangnya Kota Medan sebagai Pusat Perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibukota Deli juga telah mendorong kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini, di samping merupakan salah satu daerah Kota, juga sekaligus ibukota Propinsi Sumatera Utara.

2.

Gambaran Perekonomian Kota Medan

2.1 Kondisi Perekonomian Kota Medan Sebagai Ibukota Sumatera Utara Struktur ekonomi daerah kota/kabupaten di propinsi Sumatera Utara, umumnya didominasi oleh sektor primer, namun berbeda dengan kota Medan, di mana sektor primer memiliki pengaruh kecil bagi perekonomian kota Medan. Basis kegiatan ekonomi kota Medan berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

merupakan kontributor utama sektor tersier, masing-masing 25,44%, 19,02% dan 14,13%. Sedangkan untuk sektor sekunder, yaitu sektor industri menyumbang 16,28%, listrik, gas dan air 1,88% dan bangunan 9,77%. Demikian juga perkembangan sektor tersiernya tidak terlepas dari gerakan kegiatan ekonomi dari propinsi di sekitarnya yang menggunakan pelabuhan Belawan dan Bandara Polonia sebagai jalur masuk dan keluar ekspor dan impor barangbarang. Berbagai indikator ekonomi memperlihatkan kota Medan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, baik dalam lingkup Sumatera Utara maupun Sumbagut (Sumatera Bagian Utara). Hal ini menunjukkan kota Medan memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi regional bahkan secara nasional. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Sumatra Utara, kota Medan menyumbang tidak kurang Rp. 29,35 Triliun (29,4%) dari total nilai produksi barang dan jasa yang ada pada tahun 2007. Kota Medan juga berfungsi sebagai pintu gerbang ekspor dan impor Sumatera Utara. 80% komoditi ekspor dan impor Sumatera Utara melalui Pelabuhan Laut Belawan maupun Bandara Polonia Medan. Perkembangan industri Pariwisata bagi daerah lainnya, khususnya Parapat dan Brastagi juga tidak terlepas dari dukungan kota Medan sebagai pintu masuk, dan daerah transit. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kota Medan yang relatif baik seperti perhotelan/restoran, hiburan, transportasi, komunikasi, turut mendorong perkembangan pariwisata daerah lainnya. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Peran regional ekonomi kota Medan, juga ditunjang oleh adanya kerja sama kota Medan dengan beberapa kota di Asia, seperti dengan kota Penang di Malaysia, Ichikawa di Jepang, dan Gwangju di Korea. Kerja sama yang diberi nama Kota Bersaudara ini meliputi bidang kebudayaan, pariwisata, ekonomi, perdagangan dan olahraga. Dalam konteks kerja sama IMT-GT (Indonesia Malaysia, Thailand Growth Triangle) kota Medan juga berperan aktif di berbagai bidang kerja sama yang diselenggarakan. Adanya kerja sama antar kota tersebut telah mampu meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa baik dari dan ke masing-masing negara (kota) yang ada.

Tabel 4.2 Gambaran Perekonomian Kota Medan 2005 – 2007

No.

INDIKATOR

[1]

[2]

TAHUN 2005

2006

2007

[3]

[4]

[5]

1

PDRB (ADH berlaku) (Milyar (Rp))

42.792,45

48.849,95

55.455,58

2

PDRB (ADH konstan) (Milyar (Rp))

25.257,42

27.234,45

29.352,92

3

PDRB Perkapita ADHB (Jutaan (Rp))

20,91

26,63

26,62

4

PDRB Perkapita ADHK (Jutaan (Rp))

12,35

13,17

14,09


5

Pertumbuhan Ekonomi (Persen (%))

6

Inflasi (Persen (%))

7

6,98

7,76

7,78

22,91

5,97

3,78

Eksport (FOB) (Milyar (US$))

3,86

4,52

5,50

8

Impor (CIF) (Milyar (US$))

1,00

1,77

1,50

9

Surplus Perdagangan (Milyar (US$))

2,86

3,35

4,10

10

Investasi (Milyar (Rp))

9.867,31

8.177,63

9.049,71

Sumber: www.pemkomedan.go.id

Dari gambaran di atas dapat kita lihat PDRB perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Hal ini terlihat baik pada PDRB perkapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Hal ini juga berlaku pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,98%. Kemudian naik pada tahun selanjutnya sebesar 7,76%, dan kembali meningkat pada tahun 2007 sebesar 7,78%. Hal ini menandakan perekonomian kota medan membaik tiap tahunnya. Selain itu, kita juga dapat melihat tingkat inflasi yang menurun dari tahun 2005-2007. Terutama pada tahun 2005, di mana tingkat inflasi mencapai 22,91%. Tingkat inflasi yang tinggi ini mungkin disebabkan oleh dampak bencana alam Tsunami yang terjadi di akhir Desember tahun 2004 yang terjadi di Aceh dan Nias yang berdampak pada menurunnya pasokan komoditi-komoditi dari Aceh akibat Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

lumpuhnya perekonomian di Aceh dan beban sosial yang berefek pada masyarakat kota Medan. Dan terjadinya kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang berdampak pada tingkat harga barang dan jasa yang ikut melonjak juga. Namun pada tahun 2006 dan tahun 2007, inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 5,97 pada tahun 2006 dan 3,78 pada tahun 2007. Bila dilihat dari perdagangan internasional, ekspor kota Medan mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini juga dibarengi dengan tingkat impor yang tidak menunjukkan peningkatan yang tinggi. Atau dengan kata lain tidak melebihi peningkatan ekspor. Sehingga dapat kita lihat dari surplus perdagangan kota Medan yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.

2.2 Perkembangan PDRB Kota Medan Menurut Lapangan Usaha Seperti yang dapat kita lihat sebelumnya di tabel 4.2, PDRB kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan kota Medan tiap tahunnya selalu meningkat.


35000 29352,92 27234,45

30000

PDRB

25000

20819,429

22017,76

23623,14

25272,42

20000 15000 10000 5000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB kota Medan Atas Harga Konstan (dalam Milyar Rupiah)

Dilihat dari kontribusinya, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,44% pada tahun 2007. Sedangkan sektor kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 19,02%. Sektor ketiga adalah sektor Industri yang menyumbang sebesar 16,28%. Hal ini menunjukkan ketiga sektor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kontribusinya PDRB kota Medan. Kita dapat melihat besarnya kontribusi tiap-tiap sektor lapangan usaha mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, baik atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan dari tabel di bawah ini.


Tabel 4.3 PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku 2005-2007 (dalam Jutaan Rupiah)

No.

Lapangan Usaha

[1] 1 Pertanian

[2]

2 Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

9 Jasa-jasa

TAHUN 2005

2006

2007

[3] [4] [5] 1.306.921,44 1.427.430,11 1.580.644,71 2.596,57

3.283,61

3.089,43

7.094.919,38 7.960.595,91 9.029.327,78 917.530,98 1.102.658,52 1.040.734,65 3.502.798,64 4.795.785,16 5.420.082,16 11.271.818,27 12.692.841,73 14.106.440,58 7.979.778,29 9.164.618,54 10.548.090,28 6.063.875,99 6.550.498,59 7.833.875,96 4.652.210,64 5.152.234,71 5.893.299,08

PDRB

42.792.450,19 48.849.946,89 55.455.584,62

Sumber: BPS Sumatera Utara

Tabel 4.4 PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan 2005-2007 (dalam Jutaan Rupiah) No.

Lapangan Usaha

TAHUN


2005 [1] 1 Pertanian

[2]

2 Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

9 Jasa-jasa

2006

2007

[3] 670.580,00

[4] 675.088,47

[5] 707.705,64

775,55

730,80

655,56

3.842.146,29 4.095.426,84 4.344.558,30 413.360,40

435.638,97

423.392,62

2.712.629,71 3.011.370,27 3.205.063,07 6.850.435,34 7.271.814,08 7.703.590,39 4.637.201,51 5.255.762,61 5.813.393,38 3.507.537,27 3.685.672,29 4.158.053,58 2.637.749,44 2.804.949,69 2.996.511,16

PDRB

25.272.416,52 27.234.454,02 29.352.923,70

Sumber: BPS Sumatera Utara

3.


3.1 Pendataan Pengeluaran Pemerintah Kota Medan Pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain, angsuran pinjaman hutang dan bunga, ganjaran/subsidi/sumbangan kepada daerah, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka. Sementara pengeluaran pembangunan terdiri dari (1) sektor industri, (2) sektor pertanian dan kehutanan, (3) sektor sumber daya air dan irigasi, (4) sektor tenaga kerja, (5) sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

koperasi, (6) sektor transportasi, (7) sektor pertambangan dan energi, (8) sektor pariwisata dan telekomunikasi daerah, (9) sektor pembangunan daerah dan pemukiman, (10) sektor lingkungan hidup dan tata ruang, (11) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga, (12) sektor kependudukan dan keluarga sejahtera, (13) sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, (14) sektor perumahan dan pemukiman, (15) sektor agama, (16) sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, (17) sektor hukum, (18) sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, (19) sektor politik, penerangan, komunikasi & media massa, (20) sektor keamanan dan ketertiban umum. Namun pada tahun 2003 hingga sekarang, pendataan pengeluaran pemerintah tidak lagi dibagi atas dasar pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Namun dibagi atas belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak disangka, dan lain-lain. Pengeluaran pembangunan telah dibagi atau dimasukkan dalam belanja tiap dinas sesuai dengan sektornya.

3.2 Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sektor transportasi tertuju pada penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan publik terminal, pelayanan traffic/rambu-rambu, pembangunan rel, pelayanan publik stasiun, pelayanan publik pelabuhan, pelayanan publik bandara


dan lain-lain. Tidak hanya dalam bentuk pembangunan, namun juga dalam bentuk perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana tersebut.

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Pembangunan Sektor Transportasi 1988-2003 (dalam jutaan rupiah) Tahun


1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

6.473,937 6.751,735 11.036,415 20.953,757 21.422,361 22.024,748 19.356,253 21.825,941 23.597,712 25.581,637 21.128,843 28.110,534 27.917,458 42.923,845 25.000,298 42.826,274

Peningkatan (%) -

4,29 63,46 89,86 2,24 2,81 -12,12 12,76 8,12 8,41 -17,41 33,04 -0,69 53,75 -41,76 71,30


Dari tabel di atas kita dapat melihat besaran pengeluaran pemerintah dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2003. Terlihat tiap tahunnya terjadi peningkatan Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

pengeluaran pemerintah, meskipun seperti tahun 1994, 1997, 2000, dan 2003 terjadi penurunan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan pada sektor transportasi.

4.

Perkembangan Transportasi di Kota Medan

4.1 Transportasi Darat Transportasi darat yang menyangkut angkutan motor dan jalan raya serta kereta api di kota Medan berkembang pesat. Yang dimaksud dengan angkutan motor dan jalan raya adalah pengangkutan yang menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di jalan raya. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan yang berjalan di atas jalan raya. Tabel 4.6 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan 2004-2007 Tahun 2004 2005 2006 2007

Mobil Penumpang 149.302 164.314 175.198 189.157

Mobil Gerobak 104.776 112.001 116.184 120.328

Bus 12.108 12.406 12.619 12.751

Sepeda Motor 756.569 883.406 985.745 1.103.707

Total 1.022.755 1.172.128 1.289.746 1.425.943


Kendaraan bermotor yang mendominasi di kota Medan adalah sepeda motor. Hal ini ditunjukkan dari besarnya jumlah sepeda motor di kota Medan. Masyarakat Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

lebih memilih menggunakan kendaraan sepeda motor dikarenakan harga kendaraan yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah bawah, hemat bahan bakar, dan ongkos pemeliharaan yang rendah dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya. Tabel 4.7 Perkembangan Kendaraan bermotor di Kota Medan 1988-2007 Pertumbuhan Tahun Jumlah Kendaraan (%) 1988 338.867 5,37 1989 357.062 0,99 1990 360.610 15,37 1991 416.034 7,13 1992 445.705 5,26 1993 469.151 2,27 1994 479.806 -13,83 1995 413.460 34,48 1996 556.032 8,47 1997 603.138 1,76 1998 613.726 2,27 1999 627.669 5,68 2000 663.322 19,48 2001 792.531 0 2002 792.531 14,43 2003 906.918 12,77 2004 1.022.755 15,00 2005 1.176.128 9,66 2006 1.289.746 2007 10,56 1.425.943 Sumber: BPS Kota Medan


40,00 34,48

30,00

19,48

20,00

10,00

15,37

14,43

9,66

8,47

7,13 5,37

15,00 12,77

5,68

5,26 2,27

0,99

10,56

1,76

2,27 0,00

0,00 1989

1990

1991

-10,00

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-13,83

-20,00

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Kendaraan Bermotor 1989-2007

Terlihat pada tabel 4.7 bagaimana perkembangan kendaraan bermotor di kota Medan dari tahun 1989-2007, terjadi peningkatan kendaraan yang cukup tinggi. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor di atas 10%. Hal ini menunjukkan perkembangan kendaraan bermotor cukup pesat. Namun perkembangan kendaraan bermotor tidak dapat terpenuhi dengan perkembangan prasarana transportasi tersebut, yaitu jalan raya. Panjang jalan di kota Medan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami perubahan yaitu 3.078,94 km. Perbandingan antara jumlah kendaraan dan panjang jalan yaitu 463 Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

2006

2007

kendaraan tiap kilometernya pada tahun 2007. Kepadatan ini yang tiap tahun makin meningkat dapat mengakibatkan permasalahan transportasi, yaitu kemacetan, resiko kecelakaan lalu lintas, polusi udara dan polusi bunyi. Namun dapat kita ketahui perkembangan jalan di kota Medan hanya dapat sebatas perbaikan dan pelebaran jalan. Karena lokasi pembangunan dan tata kota yang sudah penuh akibat tidak adanya lagi wilayah atau area kosong. Selain kendaraan bermotor, sarana transportasi darat lainnya adalah kereta api. Sarana transportasi kereta api menjadi sarana perhubungan antar kota/kabupaten. Di kota Medan terdapat satu stasiun kereta api yang terletak dekat balai kota.

Tabel 4.8 Jumlah Penumpang dan Barang Yang Diangkut Kereta Api melalui Stasiun Medan 2004-2007 Tahun 2004 2005 2006 2007

Penumpang (orang) 796.901 796.901 1.901.331 1.766.578

Barang (ton) 230.485 208.718 752.755 915.759



Tabel 4.9 Kiriman Barang Yang Diangkut Kereta Api Melalui Stasiun Medan 2004-2007 (dalam ton) Jenis Barang Minyak Sawit Karet BBM Pupuk BHP Lainnya Total

Tahun 2004 180.973 45.553

2005 181.147 25.358

2006 158.415 532.414 25.515

2007 591.769 13.224 181.822

3.959

2.213

36.411

18.945 5.430 92.366

230.485

208.718

752.755

915.759


Penggunaan jasa kereta api mengalami peningkatan tiap tahunnya, terlihat pada tabel 4.8 jumlah penumpang terutama pada tahun 2005 ke tahun 2006 yang meningkat mencapai 138% dari 796.901 penumpang menjadi 1.901.331 penumpang. Begitu juga pada jumlah barang yang dikirim melalui stasiun kereta api Medan pada tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat mencapai 261% dari 208.718 ton menjadi 752.755 ton.

4.2 Transportasi laut Perkembangan transportasi laut di kota Medan tidak terlalu menonjol, bahkan terlihat menurun. Penggunaan jasa transportasi laut mengalami penurunan tiap tahunnya, dilihat dari jumlah penumpang dan bongkar muat barang yang menurun.


Hanya bongkar muat untuk perdagangan internasional (ekspor impor) yang masih menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelas dapat kita lihat dari tabel di bawah.

Tabel 4.10 Jumlah Penumpang Naik/Turun Melalui Pelabuhan Belawan 2004-2007 Internasional

Tahun

Naik

2004 2005 2006 2007

Domestik

Turun

71.208 54.208 29.721 31.894

69.467 46.329 28.368 29.298

Naik

Turun

83.763 86.025 72.757 60.068

76.817 75.586 72.123 67.343


Tabel 4.11 Bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan Belawan 2004-2007 (dalam ton) Tahun 2004 2005 2006 2007

Bongkar Impor 1.331.878 2.152.679 2.191.452 2.348.842

Muat

Antar Pulau 6.791.896 7.250.491 6.680.041 6.526.424

Ekspor

Antar Pulau

4.486.128 4.250.577 4.505.600 3.814.954

626.855 840.095 1.191.452 750.807


Dari tahun 2004 sampai tahun 2007, jumlah penumpang di pelabuhan Belawan terus mengalami penurunan tiap tahunnya, baik penumpang domestik maupun penumpang Internasional. Penurunan terbesar terjadi pada penumpang Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

internasional yang berangkat (naik) maupun tiba (turun) dari pelabuhan Belawan mencapai 20% tiap tahunnya. Hal ini disebabkan turunnya harga tiket transportasi udara yang mengakibatkan beralihnya pengguna jasa transportasi laut ke transportasi udara. Selain harga tiket yang turun, waktu yang lebih pendek yang ditawarkan oleh jasa transportasi udara untuk sampai ke tempat tujuan menjadi pertimbangan bagi pengguna jasa. Tentu hal ini dapat merugikan pelayanan jasa transportasi laut. Besarnya bongkar barang di pelabuhan Belawan menunjukkan besarnya barang yang masuk ke kota Medan. Hal ini menunjukkan tingkat konsumsi Sumatera Utara akan barang luar wilayah Sumatera Utara cukup besar. Karena pelabuhan Belawan sebagai pusat pelabuhan Sumatera Utara. Namun, bila dibandingkan dengan muat barang di Pelabuhan Belawan, ternyata produksi barang yang dihasilkan Sumatera Utara untuk wilayah luar Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan barang yang masuk ke Sumatera Utara, ceteris paribus. Namun, bila dilihat dari perbandingan tingkat ekspor dan impor dari bongkar muat barang di pelabuhan Belawan, ternyata ekspor lebih besar hingga dua kali lipat dibanding impor. Sedangkan barang bongkar dari antar pulau lebih besar hingga enam kali lipat dibanding barang muat untuk antar pulau. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan, produksi barang-barang dari industri-industri di Sumatera Utara lebih ditujukan untuk barang-barang ekspor, ceteris paribus. Khususnya barang-barang yang akan dikonsumsi untuk wilayah luar Sumatera Utara.


4.3 Transportasi Udara Transportasi udara tumbuh dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi pesawat terbang. Jasa penerbangan menunjukkan kelebihan dari jasa transportasi lainnya dalam kecepatan dan keluwesan penggunanya. Pesawat udara

dapat

mengatasi hambatan alam, kecuali cuaca dan bisa mencapai lokasi yang tidak dapat ditembus oleh kendaraan bermotor/kereta api asalkan memiliki landasan tempat pesawat melakukan landing. Bandara Polonia yang merupakan bandara yang terletak di Kota Medan, bukan hanya menjadi prasarana transportasi udara untuk kota Medan tetapi juga untuk Sumatera Utara. Bandara Polonia merupakan Bandara Internasional dengan luas lahan 144 Hektar, landasan pacu sepanjang (2.900 x 45) m, luas terminal domestik 7.526 m2 dan terminal internasional 5.570 m2. Pada tahun 2004 jumlah penerbangan domestik baru mencapai 35.906 penerbangan lebih dengan jumlah penumpang sebanyak 3,0 juta lebih penumpang. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 46.034. penerbangan dengan jumlah penumpang menjadi 3,1 juta lebih penumpang. Mengingat frekuensi penerbangan dan jumlah penumpang yang terus mengalami peningkatan serta letak Bandara yang dekat dengan permukiman penduduk dan berada di tengah kota Medan, maka telah direncanakan pembangunan Bandara Kuala Namu yang berjarak sekitar 25 km dari Kota Medan


Tabel 4.12 Jumlah Penerbangan Internasional dan Domestik Melalui Bandara Polonia 2004-2007

Tahun

Internasional Datang

2004 2005 2006 2007

4.139 4.821 4.420 4.170

Domestik

Berangkat 4.127 4.808 4.425 4.162

Datang

Berangkat

17.973 23.041 20.875 22.899

17.933 22.993 20.874 22.926


5.

Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB Kota Medan Tabel 4.13 Kontribusi Sektor Transportasi Terhadap PDRB kota Medan 2001-2007

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PDRB Kota Medan

PDRB Sektor Transportasi

(dalam jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah)

2.860.509,02 3.682.089,50 4.185.406,99 4.856.690,66 6.765.053,57 7.816.460,47 8.934.036,94

22.187.958,65 25.222.514,30 28.670.902,72 33.115.347,06 42.792.450,19 48.849.946,89 55.455.584,62

Pertumbuhan Sektor Transportasi

Kontribusi (%)

(%)

28,72 13,67 16,04 39,29 15,54 14,30

12,89 14,60 14,60 14,67 15,81 16,00 16,11



Dapat kita lihat besarnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB di kota Medan selalu di atas 10%, hal ini menandakan cukup berpengaruhnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB. Kita juga dapat melihat dari tabel 4.13 bahwa kontribusi sektor transportasi meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2004 kontribusinya sebesar 12,89%, dan pada tahun 2007 telah meningkat mencapai 16,11%. Hal ini menandakan tiap tahunnya kontribusi sektor transportasi selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena kota Medan sebagai ibukota Sumatera Utara yang menjadi titik penghubung antara Sumatera Utara dengan propinsi lainnya, hal ini diperkuat dengan transportasi laut dan udara utama yang ada di kota Medan (Pelabuhan Belawan dan Bandara Polonia). Selain itu, kota Medan juga sebagai salah satu pintu gerbang internasional Indonesia, yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Thailand). Sehingga sektor transportasi sangat penting dikembangkan, karena sangat berpengaruh kontribusi terhadap PDRB di kota Medan dan juga berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya (industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain).

6.

Interpretasi Model Untuk dapat melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan

sektor transportasi di kota Medan akan dilihat dari hasil regresi variabel-variabel


tersebut. Adapun model persamaan regresi linier sederhananya adalah sebagai berikut: Y = α + βX+ μ

Di mana: Y

= PDRB pada sektor transportasi (dalam juta rupiah)

α

= Intercept

X

= Pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi (dalam juta rupiah)

β

= Koefisien regresi

μ



>0,

artinya jika terjadi kenaikan pada X (Pengeluaran pemerintah sektor

transportasi) maka Y (PDRB sektor transportasi) akan

mengalami

kenaikan, cateris paribus.

Sedangkan penelitian dari segi transportasi darat di kota Medan, di mana kita dapat melihat pengaruh panjang jalan yang ditanggung oleh pemerintah kota Medan sebagai pengeluaran pemerintah di sektor transportasi darat terhadap jumlah


kendaraan yang menunjukkan pertumbuhan sektor transportasi darat. Maka model persamaan regresi linier sederhananya adalah sebagai berikut: Y = α + βX+ μ Di mana: Y

= Jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Medan (dalam unit)

α

= Intercept

X

= Panjang jalan yang tanggungan Pemerintahan Kota Medan (km)

β

= Koefisien regresi

μ



>0,

artinya jika terjadi kenaikan pada X (Panjang Jalan) maka Y (Jumlah

Kendaraan bermotor) akan mengalami kenaikan, cateris paribus.

7.

Regresi Linier Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Untuk mendapatkan hasil regresi, penulis memperoleh data sekunder seperti

pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sektor transportasi, Pendapatan Domestik Regional Bruto khusus sektor transportasi, panjang jalan yang ditanggung pemerintah kota Medan, dan jumlah kendaraan di kota Medan, dari Badan Pusat Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Statistik dari periode tahun 1988 – 2007 dan diolah menggunakan program Eviews versi 5.1.

7.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Transportasi Untuk penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan sektor transportasi, variabel independennya adalah pengeluaran pemerintah pembangunan sektor transportasi di kota Medan dan variabel dependennya adalah PDRB sektor transportasi. Adapun hasil regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Transportasi Variabel

Koefisien

Konstanta Pengeluaran (X)

- 2.420.362,32 185,39

t-hitung

Probabilitas

- 2,678 5,925

0,0154 0,0000

35,09995

F-statistic R squared (R2) 2

Adjusted R

0,661017 0,642184

Sumber : Hasil Pengolahan data

Dari hasil di atas maka diperoleh model estimasi sebagai berikut: Y = - 2.420.362,32 + 185,39 X


Berdasarkan hasil model estimasi di atas dapat diperoleh interpretasi bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor transportasi atau pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan dalam kurun waktu 1988 – 2007 pada tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan koefisien dari pengeluaran (X) sebesar 185,39 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 rupiah, ceteris paribus, maka akan mendorong atau menyebabkan PDRB sektor transportasi meningkat sebesar 185 rupiah. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor transportasi.

7.1.1 Koefisien Determinasi (R-Square) Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dapat memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi diperoleh nilai R2 = 0.66, yang berarti bahwa variabel PDRB kota Medan sektor transportasi sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah kota Medan sektor transportasi sebesar 66% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

7.1.2 Uji t-Statistik (Uji Parsial) Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

dependen dengan variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut : Ho : bi = 0 ( tidak signifikan ) Ha : bi ≠ 0 ( signifikan )

Variabel Pengeluaran Pemerintah (X)

Dari hasil analisa diketahui t-hitung = 5,925 1 α = 0.005 2

α = 1%

Df = n-k-1 = 20-1-1 = 18

t-tabel = 2.878

H0 ditolak

H0 ditolak H0 diterima

-5,925

-2,878

2,878

5,925

Gambar 4.4 Kurva Uji t-statistik variabel pengeluaran pemerintah

Dari hasil estimasi di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah signifikan pada α = 1% dengan t-hitung > t-tabel (5,925 > 2,878). Dengan demikian Ha diterima, artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh nyata terhadap Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

variabel PDRB sektor transportasi pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil dari uji t di atas pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB sektor transportasi sudah sesuai dengan hipotesis dan signifikan secara statistik.

7.2 Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Untuk penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan sektor transportasi darat, variabel independennya adalah panjang jalan yang ditanggung Pemerintahan Kota Medan dan variabel dependennya adalah jumlah kendaraan bermotor di kota Medan. Adapun hasil regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Regresi Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Variabel Konstanta Panjang Jalan (X)

Koefisien - 105.286,18 384,82

R squared (R2)

58,73041 0,765412

Adjusted R2

0,752380

F-statistic

t-hitung - 0,9609 7,6636

Probabilitas 0,3493 0,0000

Sumber : Hasil Pengolahan data

Dari hasil di atas maka diperoleh model estimasi sebagai berikut: Y = - 105.286,18 + 384,82 X Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Berdasarkan hasil model estimasi di atas dapat diperoleh interpretasi bahwa panjang jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kendaraan bermotor atau pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan dalam kurun waktu 1988 – 2007 pada tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan koefisien dari panjang jalan (X) sebesar 384,82 menunjukkan bahwa apabila panjang jalan meningkat sepanjang 1 km, ceteris paribus, maka akan mendorong atau menyebabkan jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 385 unit.

7.2.1 Koefisien Determinasi (R-Square) Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dapat memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi diperoleh nilai R2 = 0.76, yang berarti bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu panjang jalan sebesar 76% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

7.2.2 Uji t-Statistik (Uji Parsial)


Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut : Ho : bi = 0 ( tidak signifikan ) Ha : bi ≠ 0 ( signifikan )

Variabel Panjang Jalan (X)

Dari hasil analisa diketahui t-hitung = 7,664 1 α = 0.005 2

α = 1%

Df = n-k-1 = 20-1-1 = 18

t-tabel = 2.878

H0 ditolak

H0 ditolak H0 diterima

-7,664

-2,878

2,878

7,664

Gambar 4.5 Kurva Uji t-statistik variabel panjang jalan


Dari hasil estimasi di atas dapat diketahui bahwa panjang jalan signifikan pada

α = 1% dengan t-hitung > t-tabel (7,664 > 2,878). Dengan demikian Ha diterima, artinya variabel panjang jalan berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah kendaraan bermotor pada tingkat kepercayaan 99%.

Hasil dari uji t di atas panjang jalan

berpengaruh positif terhadap jumlah kendaraan bermotor sudah sesuai dengan hipotesis dan signifikan secara statistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengeluaran pemerintah pada sektor

transportasi terhadap pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor transportasi atau pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan dalam kurun waktu 1988 – 2007 pada tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan koefisien dari pengeluaran (X) sebesar 185,39 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 rupiah, ceteris paribus, maka akan mendorong atau menyebabkan PDRB sektor transportasi meningkat sebesar 185 rupiah. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor transportasi. b. Berdasarkan uji t-statistik diketahui pengeluaran pemerintah signifikan pada

α = 1% dengan t-hitung > t-tabel (5,925 > 2,878). Dengan demikian Ha diterima, artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh nyata terhadap variabel PDRB sektor transportasi pada tingkat kepercayaan 99%. Berdasarkan hasil penelitian transportasi darat di kota Medan, dimana melihat pengaruh panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor, maka dapat diambilkan kesimpulan sebagai berikut: a.

Panjang jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kendaraan bermotor atau pertumbuhan sektor transportasi di kota Medan dalam kurun waktu 1988 – 2007 pada tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan koefisien dari panjang jalan (X) sebesar 384,82 menunjukkan bahwa apabila panjang jalan meningkat sepanjang 1 km, ceteris paribus, maka akan mendorong atau menyebabkan jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 385 unit.


b.

Berdasarkan uji t-statistik diketahui panjang jalan signifikan pada α = 1% dengan t-hitung > t-tabel (7,664 > 2,878). Dengan demikian Ha diterima, artinya variabel panjang jalan berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah kendaraan bermotor pada tingkat kepercayaan 99%. Kontribusi sektor transportasi bagi PDRB kota Medan cukup berpengaruh,

dilihat dari besarnya kontribusinya mencapai 10% lebih. Hal ini didukung oleh semakin berkembangnya transportasi di kota medan (pertumbuhan meningkat). Dan dilihat dari hasil penelitian, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif atas pertumbuhan sektor transportasi tersebut. Hal ini berarti bahwa peran pemerintah dalam membangun sektor transportasi sangat diperlukan dalam memajukan sektor ini.

2.

Saran Berdasarkan

hasil

penelitian

diketahui

peranan

pemerintah

dalam

pembangunan sektor transportasi sangat besar. Namun, hal ini perlu dibarengi dengan adanya peranan pihak swasta agar proses pembangunan dapat lebih berkembang, berjalan dengan baik (tidak tertunda-tunda). Dan perlunya perbaikan-perbaikan akan sarana dan prasarana transportasi guna memperlancar sistem transportasi di kota Medan. Dan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan transportasi, perlu juga dipikirkan akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ini. Banyak Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

masalah-masalah yang akan timbul akibat pertumbuhan ini. Sebagai contoh, semakin meningkatnya kendaraan bermotor di kota Medan, sedangkan wilayah kota Medan yang tetap dan panjang jalan yang tetap, ditambah lagi semakin kecil lahan kosong di kota Medan (padat pemukiman sehingga sulit untuk melakukan pelebaran jalan) tentu dapat mengakibatkan kemacetan, polusi udara, polusi bunyi, resiko kecelakaan yang tinggi dan lain-lain. Hal tersebut harus dipikirkan untuk menahan laju pertumbuhan transportasi yang dapat berdampak negatif bagi kota Medan. Pengalihan pemanfaatan jasa transportasi mungkin merupakan salah satu alternatif dalam menekan laju pertumbuhan ini. Sebagai contoh, pemanfaatan jasa angkutan umum dibanding menggunakan

kendaraan

pribadi

untuk

transportasi

dalam

kota

Medan;

pengembangan dan perbaikan transportasi kereta api untuk transportasi antar kota/kabupaten dan propinsi, di mana penggunaan jasa kereta api yang masih rendah dan jalur lintas kereta api yang masih terbatas (hanya tersedia untuk ke beberapa kota dan kabupaten saja) perlu ditingkatkan. Dengan adanya pengalihan pemanfaatan jasa ini diharapkan dapat menekan sarana transportasi yang laju pertumbuhannya tinggi ke sarana transportasi yang laju pertumbuhannya rendah, sehingga terjadinya keseimbangan. Tentunya semua itu juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat sendiri sebagai pengguna jasa dalam memilih sarana tranportasi.


DAFTAR PUSTAKA

Fathoni, 2007. Peran Transportasi dalam Perkembangan Peradaban Manusia, fath86.wordpress.com. Diakses tanggal 3 Desember 2008. Filiyanti dkk, 2004. Kemacetan Lalu Lintas di Kota Medan - Serius, Artikel, Harian Analisa tanggal 13 November 2004. Kamaluddin, Rustam, 1986. Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia. Murni, Asfia, 2006. Ekonomi Makro, Penerbit Refika Aditama, Bandung. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Nurlita, Fanin, 2003. Manajemen Kebutuhan Transportasi Sebagai Alternatif Penanggulangan Problematika Transportasi Pusat Kota Medan, USU, Medan. Parikesit, Danang, 2008. POLICY BRIEFS : Arah Baru Reformasi Transportasi, Crawford School of Economics and Government : Australian National University, Australia. Pratomo, Wahyu Ario dan Padi Hidayat, 2007. Pedoman Praktis Penggunaan Eviews Dalam Ekonometrika, USU Press, Medan. Sri Hendaro dkk, 2001. Dasar-dasar Transportasi, penerbit ITB, Bandung. Sukirno, Sadono, 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Penerbit Kencana Penada Media Grup, Jakarta. Supranto, J, 2001. Statistik: Teori dan Aplikasi, penerbit Erlangga, Jakarta. ......................Gambaran Umum Transportasi, www.pdf-search-engine.com. Diakses tanggal 11 Januari 2009. ......................Kota Medan. www.google.com. Diakses tanggal 19 Januari 2009. ......................Kota Medan Sumbang Rp 26,38 Triliun PDRB www.indonesiaontime.com. Diakses tanggal 19 Januari 2009.

Sumut.

......................Medan Dalam Angka 1988 – 2008, Badan Pusat Statistik Kota Medan. ......................Realisasi APBD kota Medan. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses tanggal 2 Maret 2009. ......................Statistik Keuangan 1988 – 2003, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. ......................Target Pertumbuhan dan Kebutuhan Pembiayaan Perhubungan Tahun 2007. Departemen Perhubungan.

Departemen

......................Tentang kota Medan. www.medankita.com. Diakses tanggal 2 Maret 2009. Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

......................www.pemkomedan.go.id. Diakses tanggal 3 Maret 2009.

LAMPIRAN

Data Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Transportasi PDRB Sektor Transportasi (Y)

Pengeluaran Pemerintah (X)

1988

313.984,14

6.473,937

1989

371.078,18

6.751,735

Tahun


1990

421.958,50

11.036,415

1991

495.164,90

20.953,757

1992

606.135,41

21.422,361

1993

717.105,91

22.024,748

1994

833.450,73

19.356,253

1995

950.965,22

21.825,941

1996

1.025.047,22

23.597,712

1997

1.096.758,83

25.581,637

1998

1.182.596,16

21.128,843

1999

1.269.492,35

28.110,534

2000

1.578.509,03

27.917,458

2001

2.860.509,02

42.923,845

2002

3.682.089,50

25.000,298

2003

4.185.406,99

42.826,274

2004

4.856.690,66

38.250,353

2005

6.765.053,57

40.027,832

2006

7.816.460,47

41.805,311

2007

8.934.036,94

43.582,790

Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Transportasi Menggunakan Eviews 5.1 Dependent Variable: PDRB Method: Least Squares Date: 02/28/09 Time: 22:29 Sample: 1988 2007 Included observations: 20 Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C PENGELUARAN

-2420362. 185.3941

903830.6 31.29267

-2.677894 5.924521

0.0154 0.0000

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.661017 0.642184 1598072. 4.60E+13 -313.0113 0.868821

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

2498125. 2671570. 31.50113 31.60071 35.09995 0.000013

Data Regresi Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Tahun

Jumlah Kendaraan Bermotor (Y)

Panjang Jalan (X)

1988

338.867

1.338,40

1989

357.062

1.338,40


1990

360.610

1.338,35

1991

416.034

1.338,35

1992

445.705

1.386,05

1993

469.151

1.349,07

1994

479.806

1.349,07

1995

413.460

1.402,06

1996

556.032

1.476,03

1997

603.138

1.477,68

1998

613.726

2.250,78

1999

627.669

2.250,78

2000

663.322

2.250,78

2001

792.531

2.951,38

2002

792.531

2.951,38

2003

906.918

2.951,38

2004

1.022.755

2.951,38

2005

1.176.128

2.951,38

2006

1.289.746

2.951,38

2007

1.425.943

2.951,38

Hasil Regresi Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Dependent Variable: KENDARAAN Method: Least Squares Date: 02/17/09 Time: 08:06 Sample: 1988 2007 Included observations: 20 Ikhsantono : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi Di Kota Medan, 2009. USU Repository © 2009

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C JALAN

-105286.2 384.8242

109570.8 50.21470

-0.960896 7.663577

0.3493 0.0000

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.765412 0.752380 161408.2 4.69E+11 -267.1590 0.453708

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

687556.7 324363.9 26.91590 27.01547 58.73041 0.000000


ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR TRANSPORTASI TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI DI KOTA MEDAN. Skripsi

Recommend Documents