IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJAR DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA (Studi Deskriptif di Situmustika di Kota Banjar)
JURNAL GALIH RESFATY RAKASIWI NPM : NPM 3506120041 (
[email protected]) Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisip Bina Putera Banjar
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) STISIP BINA PUTERA BANJAR 2016
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya penerapan Otonomi Daerah (Otda) dituntut suatu pemerintah daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan daerahnya secara desentralisasi atau segala yang berkaitan pengaturan urusan pemerintahannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku harus diwenangkan dan dilaksanakan secara mandiri. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja meningkatkan rasa cinta lingkungan, alam, dan budaya setempat. Dimana mengenai kepariwisataan Kota Banjar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Kepariwisataan dan Budaya Di Kota Banjar. Pariwisata merupakan usaha bisnis yang menjual jasa-jasa yang berkaitan dengan kerekreasian kepada wisatawan baik wisatawan domestik ataupun dari mancanegara. Hal ini sesuai dengan pendapat Bagyono (2007:25-28) adalah sebagai berikut: Pariwisata adalah suatu jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatannya utamanya meliputi menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Objek wisata Situ Mustika Banjar Patroman tersebut berpeluang besar untuk menjadi ikon pariwisata, pendek kata menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan apabila hal itu dapat dikelola dengan baik, maka akan memiliki objek perusahaan wisata tersebut akan menjadi tempat yang bernilai dan mempunyai daya tarik bagi pengunjung wisatawan. Dengan demikian kuncinya adalah terdapat pada pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai manajemen, manajemen merupakan suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upayaupaya koordinasi dalam menerbitkan, mengatur, dan berpikir untuk mencapai suatu tujuan. Munir (2006:9) mendefinisikan pengertian manajeman adalah: Aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata? 2. Bagaimana Kendala Penerapan implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata? 3. Bagaimana Upaya-upaya Mengatasi Kendala implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata?
TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi dan Pariwisata merupakan kebijakan yang haurs dilaksanakan dalam pelaksanaan sistem pelaksanaan sektor pariwisata. Untuk dapat mengetahui pengertian kebijakan, berikut di bawah ini pengertian kebijkan menurut beberapa ahli. Carl Friedrich (Wahab, 2005:3) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. tujuan kebijakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Jones (Jenawi, 2008:19) menyebutkan bahwa kompenon-komponen kebijakan mencakup hal-hal berikut: 1. 2. 3. 4.
Intentions, yaitu niat atau tujuan sebenarnya dari tindakan. Goals, yaitu tujuan atau keadaan akhir yang hendak dicapai. Plans or proposal, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan. Program, yaitu program yang disyahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. 5. Decisions or choices, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakantindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi progam. 6. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur.
Pelaksanaan Kebijakan Proses pelaksanaan roda di pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya kebijakan. Oleh sebab itu, suatu pelaksanaan kebijakan merupakan satu kesatuan yang berkaitan di pemerintahan. Implementasi kebijakan akan menghasilkan sebuah perwujudan, jika pengimplementasian kebijakan juga dilaksanakan dengan tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok. Van Meter dan Horn (Winarno, 2008:146) dalam bahwa “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Pengertian Pengelolaan pengelolaan tidak asing lagi, banyak yang mengartikan mengendalikan ataupun mengerjakan. Ataupun lebih ke arah ilmiah pengertian pengelolaan diartikan sebagai pengaturan, dan pengadministrasian, memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan dalam menyelenggarakan kepariwisataan, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat secara selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik di tingkat regional maupun global Fungsi Pengelolaan Bedasarkan fungsinya, pengelolaan memiliki tujuan dan manfaat untuk melaksanakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan akhir yang akan diperoleh dari sebuah pelaksanaan pengelolaan tergantung tipe organisasi, kebiasaan, dan karakteristik anggota dalam organisasi atau perseorangan tersebut. Perencanaan adalah rancangan sesuatu yang akan dikerjakan); 2 konsep; naskah (surat); Laporan pemberitaan (perslah); catatan mengenai pembicaraan dalam rapat dsb; 5 acara (pembicaraan); program; 6 artikel; makalah; kertas kerja. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuhdan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan atau penggerakan dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. pengawasan merupakan fungsi manajerial dasar yang sengaja didesain untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan kontrol yang diharapkan, sehingga manajer dapat mengetahui efektivitas sumber-sumber informasi yang ada dalam organisasinya, efektivitas aktifitas kelompok, serta efektivitas aktifitas setiap individu anggota organisasinya.
penjelasan dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat permasalahan yang telah teridentifikasi di tempat penelitian membuktikan bahwa: 1) Permasalahan eksternal: Permasalahan di sektor pariwisata Situ Mustika dimana pengunjung pun belum ada ketertarikan untuk mengunjungi objek wisata tersebut karena banyak beredar cerita gaib, hal tersebut berdampak pada berkurangnya minat pengunjung. 2) Permasalahan Internal: a) Kota Banjar masih mengembangkan potensi alam Wana Wisata Situ Mustika di Purwaharja dan b) Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan dan industri keratif, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan Situ Mustika Berdasarkan permasalahan tersebut, maka masalah tersebut harus diteliti sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor Pariwisata dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah yang diukur dengan teori yang kredibel . Teori tersebut mengacu pada George R. Terry yang terdiri dari perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakkan (Actuating), pengendalian (Controlling). METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar ini merupakan peneltian deskripsi dengan menentukan salah satu fokus penelitian di Situ Mustika Kota Banjar. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Tempat Penelitian Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banjar dengan lokus penelitian secara khusus di Dinas Perhubungan Komunikasi informasi dan pariwisata (Dishubkominpar) yang melaksanakan kebijakan untuk pengelolaan sektor pariwisata Situ Mustika Kota Banjar. Waktu Penelitian Lamanya penelitian selama 10 bulan, dimulai dari Bulan Nopember 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2016. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data. Sugiyono (2012:224) mengemukakan bahwa: Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2012:246) bahwa “Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu”.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Objek Penelitian Pemaparan dan pendeskripsian hasil penelitian diuraikan melalui gambaran umum objek penelitian mengenai kondisi Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Keadaan Geografi Kecamatan Purwaharja merupakan daerah daratan dengan ketinggian sekitar 39 m di atas permukaan laut serta beriklim tropis. Dengan tingkat kesuburan tanah pada umumnya tergolong sedang, dengan tekstur tanah sebagian besar halus dengan jenis tanah aluvial juga berjenis tanah podsolik. Luas wilayah Kecamatan Purwaharja berdasarkan tekstur tanah seluas 1.605,4 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Wangujaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Sebelah Timur : Sungai Cijolang / Propinsi Jateng Sebelah Selatan : Sungai Citanduy / Kecamatan Banjar Sebelah Barat : Kecamatan Cisaga / Kabupaten Ciamis Demografi Secara demografi jumlah penduduk di Kecamatan Purwaharja menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjar pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 24.139 jiwa dengan rincian 12.297 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 11.482 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sehingga angka sex ratio (perbandingan penduduk lakilaki dan perempuan) sebesar 103 artinya dari 1 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Kelurahan Purwaharja merupakan kelurahan yang paling banyak penduduk yaitu sebesar 9.349 Jiwa. Sedangkan Desa Raharja merupakan Desa yang penduduknya paling sedikit yaitu sebanyak 5.033 Jiwa. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan sektor pariwisata yang salah satu objeknya adalah Situmustika. Hal tersebut merupakan fokus permasalahan yang disajikan di dalam perumusan masalah pertama pada penelitian ini. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori empat pengelolaan. Penjabaran teori yang dikemukakan
mengenai teori pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian. Aturan Perencanaan Yang Dijalankan Dimensi ini membahas mengenai aturan perencanaan yang dijalankan mencakup perhitungan dan penentuan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai mendapatkan program yang ditargetkan, dimana menyangkut tempat, siapa pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Penilaian mengenai bentuk pengelolaan terdiri dari perencanaan (planning) sebagai bentuk pengelolaan sektor pariwisata di Kota Banjar Adanya perencanaan khusus dari Dishubkominpar Kota Banjar mengenai objek wisata Situ Mustika yakni pengalihan lokasi ke Kota Banjar. Hal ini guna mempermudah pengelolaan baik dari segi fasilitas, jenis objek, dan tempat lainnya pun akan dikembangkan, namun pengalihan tersebut terbentur masalah kepemilikan sebagian wilayah oleh Perhutani Penentuan Pihak Lain Dimensi ini membahas mengenai penentuan pihak lain yang mencakup penentuan pihak lain yang terkait untuk ikut dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan sektor pariwisata Situ Mustika Kota Banjar agar adanya suatu hasil dari pengelolaannya, dimana penentuan pihak lain ini menyangkut siapa yang akan diterjunkan/diikutsertakan secara langsung sebagai bentuk pengelolaan sektor pariwisata di Kota Banjar. Pengorganisasian Tambahan Organisasi di Objek Wisata Dimensi ini membahas mengenai tanggapan hirarki pengorganisasian misalnya bagi para petugas tetap yang di objek wisata Situ Mustika agar terkelola dengan baik, hal ini agar implikasinya memberikan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar, dimana penentuan pihak ini menyangkut organisasi mana yang akan diterjunkan/diikutsertakan secara langsung di lokasi. Pembagian Tugas Kepada Bawahan Dimensi ini membahas mengenai tanggapan pemberian dan pembagian tugas kepada bawahan terkait pengelolaan sektor pariwisata Situ Mustika di Kota Banjar. Bawahan tersebut ada dua pengertian yaitu bawahan staf yang berada di struktur birokrasi yakni berupa staf, sedangkan yang ada di lingkungan masyarakat berupa organisasi misalnya organisasi masyarakat. Penggerakkan Pengarahan Bawahan/Staff Sesuai Standar Operasional Prosedur Dimensi ini membahas mengenai tanggapan pengarahan kepada bawahan/staff agar pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan objek wisata Situ Mustika di Kota Banjar. Pada aspek ini digunakan untuk menguji sejauh mana pengarahan organisasi yang diterjunkan/diikutsertakan secara langsung di lokasi objek wisata Situ Mustika.
Pengarahan Kepada Wisatawan Dimensi ini membahas mengenai tanggapan pengarahan kepada masyarakat agar antusiasme masyarakat sebagai wisatawan terhadap objek wisata Situ Mustika di Kota Banjar Meningkat. Pada aspek ini digunakan untuk menguji sejauh mana respon masyarakat dengan adanya pengarahan (transimisi pesan, sosialisasi, atau kegiatan lainnya) sehingga berpengaruh terhadap animo masyarakat menjadi wisatawan domestik bagi objek wisata Situ Mustika di Kota Banjar, yang secara tidak langsung akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Banjar Pengendalian Proses Memonitoring Dimensi ini membahas mengenai tanggapan proses pemonitoringan yang dilakukan pihak Dishubkominpar terhadap para petugas pariwisata agar fungsi pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pada aspek ini digunakan untuk menguji sejauh mana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka memperbaiki kinerja para petugas pariwisata. Kendala Penerapan implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Hasil penelitian yang dilakukan terhadap aspek kendala penerapan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan sektor pariwisata, dalam hal ini adalah objek wisata Situ Mustika yang ada di Kota Banjar yang sudah diketahui adanya kendala sebesar persentase 43,33% terdapat di sub variabel kecuali Pengarahan Bawahan/Staff Sesuai Standar Operasional Prosedur, jadi jumlahnya ada enam subvariabel yakni pada: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Pengendalian. Perencanaan Aspek kendala di dalam sebuah perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan. Kendala yang ditemukan dalam perencanaan adalah rencana hak memiliki sepenuhnya Situ Mustika yakni terbenturnya kepemilikan, karena masih dimiliki 80% oleh pihak Perhutani. Pengorganisasian Aspek kendala di dalam melangsungkan sebuah pengorganisasian merupakan proses fungsi tanggapan kendala, dapat teridentifikasi bahwa dari pihak Perhutani tidak memprioritaskan terhadap objek wisata Situ Mustika tersebut, sedangkan saat Pemerintah Kota Banjar meminta, belum ada izin memberikan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Kota Banjar. Penggerakan Kendala di dalam melakukan pengarahan dan bimbingan adalah proses untuk mendapatkan fase menciptakan, memelihara, menjaga, mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi. Kendala mengenai penggerakan di segala kegiatan terbentur masalah pembiayaan, dimana anggaran kegiatan di sana selalu diambil dari APBD.
Pengendalian Kendala di dalam melakukan pengendalian sebuah aktivitas atau kegiatan pengawasan terhadap organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Upaya-upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Hasil penelitian yang dilakukan terhadap aspek upaya-upaya mengatasi kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan sektor pariwisata di objek wisata Situ Mustika yang sudah diketahui terdapat kendalanya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat dihilangkan bahkan jika dapat menjadi sebuah referensi bagi pihak lembaga untuk dapat memperbaikinya. Perencanaan Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana perencanan menyangkut tempat siapa pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai aspek yang diinginkan dalam mencapai keberhasilan sebuah program. Pengorganisasian Pengorganisasian merupaka proses fungsi penetapan dan pengaturan kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan, mengadakan pembagian pekerjaan, menempatkan orang-orang yang berwenang pada kesatuankesatuan organisatoris atau departemen serta menetapkan batas wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Penggerakan Pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga, mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Dishubkominpar dan pihak terkait lainnya. Pengendalian Pengendalian merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan penilaian terhadap organisasi, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Perencanaan Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada aspek mengenai aturan perencanaan yang dijalankan terfokus pada pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang ada di obyek wisata Situmustika; adanya keinginan masyarakat mengelola Situ Mustika oleh pihak investor agar tertata rapi suasananya; Fasilitas penunjang diperbaiki dengan adanya out door/ kemah, dan peningkatan daya promosi.
Pengorganisasian Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada aspek penambahan Organisasi di Objek Wisata bagi para petugas tetap yang ada di objek wisata Situ Mustika bertujuan agar terkelola dengan baik, hal ini agar implikasinya memberikan suatu hasil dari pengelolaan Situ Mustika dapat menguntungkan. Penggerakkan Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengarahan kepada bawahan/staff agar pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOPs) dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan objek wisata Situ Mustika di Kota Banjar yang berpengaruh baik pada pencapaian hasil akhir bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar. Pengendalian Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses memonitoring yang dilakukan pihak Dishubkominpar terhadap para petugas pariwisata di objek wisata Situ Mustika agar fungsi pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka dapat disimpulkan peneliti bahwa pernyataan mengenai tanggapan tanggapan proses memonitoring yang dilakukan pihak Dishubkominpar terhadap para petugas pariwisata di objek wisata Situmustika, dapat diinterpretasikan sudah dilakukan oleh pihak Dishubkominpar melalui berbagai teknik. Kendala Penerapan implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Perencanaan Hasil penelitian menjelaskan bahwa mengenai kendala di dalam sebuah perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan. Beberapa kendala yang ditemukan di dalam pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan sektor pariwisata, dalam hal ini adalah objek wisata Situ Mustika, maka jelas bahwa pada aspek kendala perencanaan adalah anggaran dan Sumber Daya Manusia. Serta obyek wisata Situ Mustika bukan milik Pemerintah Kota Banjar, praktis adanya kendala pemeliharaan objek wisata Situ Mustika menjadi sangsi dikelola. Pengorganisasian Hasil penelitian menjelaskan bahwa mengenai tanggapan terhadap bagian pengorganisasian, maka dapat disimpulkan bahwa Pihak Perhutani cenderung tidak memprioritaskan kawasan obyek wisata tersebut. Sedangkan situasionalnya seperti demikian, ada asumsi pengorganisasian ada organisasi Masyarakat yang selalu mencari keuntungan. Penggerakan Hasil penelitian menjelaskan bahwa kendala yang dirasakan yakni setiap adanya kegiatan di Situ Mustika, selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjar, serta masalah lain ketika ada kegiatan, selalu timbul masalah kebersihan akibat adanya pedagang asongan yang kurang memperhatikan kebersihan di kawasan Situ Mustika.
Pengendalian Hasil penelitian menjelaskan bahwa di dalam melakukan pengendalian sebuah aktivitas yakni yang menjadi permasalahan pengendalian atau pengontrolan, dari Dinas Perhutani tidak memiliki pandangan untuk dijadikan potensi objek wisata, sedangkan dari Pemerintah Kota Banjar melalui Dishubkominpar mencoba menginginkan dijadikan aset, namun pihak Perhutani kurang merespon, akibatnya yang terjadi adalah misskomunikasi. Upaya-upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Perencanaan Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan pada aspek ini, adalah bahwa a) Fokus pekerjaan Situ Mustika ada usulan ke arah promosi ke publik seperti objek wisata lain yang lebih diiklankan melalui media. Serta jika mendapat perizinan, maka akan dikelola melalui pembangunan Situ Mustika. Pengorganisasian Upaya pembentukan keorganisasian idealnya dilakukan dari Perhutani, pihak Dishubkominpar Kota Banjar sebagai pendamping untuk apa yang dibutuhkan; b) Bentuk pengorganisasian yang dilakukan sebatas mengkomunikasikannya dengan Dinas, bahwa keterlibatan suatu organisasi tersebut tidak mengikuti kesepakatan bersama; c) Pemberian tugas kepada organisasi LSM, idealnya bekerja secara ikhlas, kompak, dan jangan mempertahankan ego masing-masing. Selanjutnya mengenai promosi harus lebih gencar, dengan catatan setelah memperbaiki sarana dan prasarana di Situ Mustika. Penggerakan Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut, bahwa a) Adanya kerjasama yang dilakukan antara Dishubkominpar dengan Perhutani secara intens; b) Adanya kegiatan mempromosikan sebagai upaya mengantisipasi kurang fokusnya ke Situ Mustika setiap hari; c) Upaya yang dilakukan hanya sebatas mengkomunikasikannya dengan pihak dinas tentang kebutuhan yang harus dipenuhi di objek wisata Situ Mustika agar terawat dengan baik; d) Harus mengadakan acara hiburan rakyat agar masyarakat setempat lebih tertarik berkunjung. Pengendalian Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pernyataan yang telah teridentifikasi, bahwa a) Adanya upaya dari pihak Dishubkominpar dalam mengatasi proses memonitoring petugas pengelola partiwsata di Situ Mustika Kota Banjar, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal dengan kepentingan yang sama; b) Masyarakat hanya berpartisipasi menjaga keamanan obyek Situ Mustika. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) merupakan proses aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok di dalam sebuah organisasi, dimana pelaksanaannya diterapkan secara tersistematis dan terencana, terorganisir, terkendali, terarah, dengan menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien dalam
hal ini melalui bukti nyata dari adanya pengelolaan sektor wisata Situ Mustika Kota Banjar
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan sektor pariwisata di Situ Mustika Kota Banjar terdiri dari; a) Perencanaan terfokus pada pemeliharaan objek yang dilengkapi dengan promosi; b) Pengorganisasian: adanya pembagian tugas dari Dinas atau organisasi di lokus objek; c) Pergerakan: Pengarahan kepada pihak Dinas berupa penetapan tata tertib dan operasional pemeliharaan yang harus diberlakukan di objek wisata Situ Mustika, d) Pengendalian: adanya pemantauan pengelolaan dan pemonitoringan objek wisata. 2. Kendala penerapan implementasi kebijakan pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan sektor pariwisata di Situ Mustika terdiri dari: a) Perencanaan terkendala oleh faktor anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam mengelola obyek wisata Situ Mustika; b) Pengorganisasian: Pihak Perhutani cenderung kurang memprioritaskan obyek wisata karena situasionalnya; c) Penggerakan: Kegiatan di Situ Mustika selalu mengandalkan APBD Kota Banjar, serta masalah lain ketika ada kegiatan, selalu timbul masalah kebersihan di saat ada kegiatan; d) Pengendalian: adanya misskomunikasi antara keinginan Dishubkominpar Kota Banjar dengan Perhutani Kabupaten Ciamis.
