ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGATURAN TATA NIAGA BERAS PADA ERA PASAR BEBAS SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGATURAN TATA NIAGA BERAS PADA ERA PASAR BEBAS

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh: NURUL ADHA NASUTION NIM: 100200006

DEPATERMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGATURAN TATA NIAGA BERAS PADA ERA PASAR BEBAS

SKRIPSI Disusun Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH: NURUL ADHA NASUTION NIM: 100200006

DEPATERMEN HUKUM EKONOMI Disetujui Oleh:

Windha, SH.,M.Hum NIP. 197501122005012002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.,MH

Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum

NIP. 195603291986011001

NIP. 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014


ABSTRAK

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.,MH. * Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum. ** Nurul Adha Nasution.*** Beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi beras menjadi penting tanggungjawab Pemerintah dalam rangka stabilitas kepentingan konsumsi masyarakat secara umum. Kurangnya pasokan beras dari petani dalam negeri, membuat Pemerintah harus mengambil kebijakan impor untuk dapat menutupi kebutuhan dalam negeri. Pada era pasar bebas kini, petani beras dalam negeri yang pada umumnya belum dapat melakukan swasembada beras dan berada dalam garis kesejahteraan yang minim merasa terancam dengan kebijakan impor beras yang dilakukan Pemerintah. Sebagai salah satu negara anggota World Trade Organiszation, mengharuskan Indonesia tunduk pada peraturan-peraturan perdagangan internasional, karena itu Pemerintah Indonesia merasa perlu mengatur tata niaga beras sebagai refleksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan tata niaga beras di Indonesia pada era pasar bebas, agar dapat melindungi dan memenuhi prinsipprinsip perlindungan konsumen bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen beras impor dan peran Pemerintah melindungi petani beras dalam negeri. Adapun tujuan penulisan skripsi ini agar dapat mengetahui hakikat peraturan-peraturan tata niaga beras serta perundang-undangan perlindungan konsumen. Selain itu, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen pada era pasar bebas sekarang ini. Metode penulisan yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah Data Primer (sebagai data pendukung) yang didapat melalui wawancara dengan berbagai narasumber dan Data Sekunder (sebagai data utama) yang didapat dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan Penelitian Lapangan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Sebagai salah satu negara anggota dan negara pendiri WTO (World Trade Organization), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organiszation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994, mengharuskan Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian peraturan di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ketentuan*

Dosen Pembimbing I ** Dosen Pembimbing II *** Mahasiswa Fakultas Hukum USU


ketentuan perdagangan internasional. Pemerintah untuk memagari kepentingan Indonesia terutama di sektor pertanian dan komoditi yang dianggap paling riskan adalah beras menerapkan peraturan mengenai tata niaga beras. Dalam pelaksanaan regulasi mengenai tata niaga beras di Indonesia pada era pasar bebas ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras. Peran Pemerintah dalam melindungi konsumen beras impor sangat penting. yaitu: Peran Pembinaan, Peran Pengawasan, Pemerintah melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Beras dan Peran Penindakan, dalam melindungi konsumen beras impor Pemerintah tidak hanya mengawasi importir saja, tetapi juga melakukan sikap penindakan dengan memberikan sanksi kepada importir yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, terkait beras yang diipor oleh Pemerintah diperuntukkan bukan untuk diperdagangkan secara bebas dipasaran, melainkan beras impor sebagai Cadangan Beras Pemerintah sebagai Stok Penyangga (Buffer Stock) untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional dan Stabilisasi Harga Beras dipasaran. Impor hanya dilakukan ketika stok cadangan beras nasional dari dalam negeri tidak dapat terpenuhi dari target yang ditetapkan, namun selama target pemenuhan stok dapat terpenuhi dari penyerapan produksi beras dalam negeri maka impor tidak dilakukan.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Tata Niaga Beras, Pasar Bebas.


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hamba panjatkan atas kehadirat Allah SWT sehingga sampai detik ini Penulis mendapat banyak Rahmat dan Nikmat Allah SWT. Atas Rahmat dan Izin Allah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam tak lupa Penulis hanturkan kepada junjungan umat Muslim Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai panutan sehingga penulis bersemangat mengejar kepandaian ilmu dan ketauladanan-Nya. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan jenjang perkuliahan Strata-1. Adapun judul yang penulis kemukakan pada skripsi ini : “ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGATURAN TATA NIAGA BERAS PADA ERA PASAR BEBAS”. Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ucapkan Terima Kasih yang teramat banyak dan sebaik-baiknya Kepada: 1. Orangtua Penulis yang tercinta, Ayahanda Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.sc.,Ph.D dan Ibunda Herlina Simatupang Terima kasih Penulis sampaikan yang sebesar-besarnya karena telah membesarkan Penulis dengan kesabaran, kasih sayang dan cintah kasih yang teramat dalam,


memberikan bimbingan dan nasihat serta dukungan morill maupun materill sehingga Penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi. 2. Kepada kakak kandung Penulis dr. Syifa Khairunnisa Nasution dan adik kandung Penulis Muhammad Ikram Nasution, terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah kakak dan adik berikan kepada Penulis, semoga kita menjadi anak-anak yang sukses dan dapat membanggakan hati kedua Orangtua kita, Amin. 3. Bapak Prof. Bismar Nasuiton SH, MH Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Hukum Ekonomi. Dengan segala hormat Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan, ilmu, wawasan serta motivasi dan perhatian yang Bapak berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Hukum Ekonomi. Dengan segala hormat Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan, ilmu, wawasan serta motivasi, perhatian dan keluangan waktu untuk membimbing yang Bapak berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 5. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i demi kemajuan dan perkembangan pendidikan hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


6. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Univertas Sumatera Utara. Beserta staf Bagian Pendidikan. 7. Bapak Syafruddin Sulung Hasibuan, SH.,MH.,DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beserta staf Bagian Keuangan. 8. Bapak Muhammad Husni, SH., MH., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beserta Staf Bagian Kemahasiswaan. 9. Bapak Prof. Samsul Arifin,SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing Akademik. 10. Ibu Windha, SH.,M.Hum selaku Ketua Depatermen Hukum Ekonomi dan Dosen Hukum Ekonomi. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. 11. Bapak Ramli Siregar, SH,M.Hum selaku Seketaris Depatermen Hukum Ekonomi. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. 12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah mengajarkan ilmu dan wawasannya kepada Penulis. 13. Bapak Drs. Parlin Lubis selaku seksi administrasi perdagangan luar negeri, Bapak Drs. Arief Khairul Lubis selaku seksi sosialisasi Swasembada Perlindungan Konsumen, dan Bapak Ir. Dahler, MMA selaku Seketaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Terimakasi telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan Penulis, dan


membantu penulis dalam pengumpulan data sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 14. Om Ir. Saiful, Msc dan Tante Ir. Oni. Terimakasi telah memberikan motivasi dan bantuan kepada Penulis untuk mengumpulkan data, sehingga skripsi ini dapat selesai. 15. Sahabat-sahabat Penulis tercinta, Layli Alvita Nasution, Tia Amelia, Yusfi Astrini Karmina yang telah menemani Penulis dikala susah dan senang, semoga persahabatan kita tetap awet hingga tua, dan rencana yang kita dapat terwujud, dan sukses menyertai kita. Amin. 16. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis, abang Alif Fadillah Oemry, abang Ariansyah Rangkuti, abang Syahrun Isa, kakak Nancy May Rizki SE., Pueti Julia. Terimakasih atas dukungan, motivasi yang telah diberikan, semoga kita bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi bersama-sama lagi. 17. Kepada seluruh Stambuk 2010, khususnya Grup A dan Depatermen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis Menyadari ketidaksempurnaan hasil penulisan Skripsi ini karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu besar Penulisa kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang membangun guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik lagi. Besar harapan Penulis Skripsi ini dapat berguna untuk dikalangan akademisi Fakultas Hukum maupun dalam Praktek Lapangan yang dilakukan Pemerintah.


Akhir kata, Semoga Allah SWT melimpahkan segala Rahmatan Illahi dan Karunia-Nya kepada kita semua dan memuliakan kita dengan ilmu yang kita miliki. Wassalam, Penulis

Nurul Adha Nasution


DAFTAR ISI

ABSTRAK............................................................................................................. .. i KATA PENGANTAR............................................................................................ iii DAFTAR ISI ........................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... . 1 A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................................. 9 D. Keaslian Penelitian ............................................................................................... 11 E. Tinjauan Kepustakaan ........................................................................................... 13 1. Hukum Perlindungan Konsumen ............................................................... 13 2. Tata Niaga Beras ........................................................................................ 19 3. Pasar Bebas ................................................................................................ 23 4. Perdagangan Bebas .................................................................................... 26 F. Metode Penelitian .................................................................................................. 27 1. Jenis dan Sifat Penelitian ........................................................................... 27 2. Data Penelitian ........................................................................................... 28 3. Tekhnik Pengumpulan Data....................................................................... 30 4. Analisis Data .............................................................................................. 31 G. Sistematika Penelitian .......................................................................................... 31 BAB II PENGATURAN TATA NIAGA BERAS DI INDONESIA PADA ERA PASAR BEBAS..................................................................................................... 33 A. Pengaturan Tata Niaga Beras di Indonesia. ....................................................... 33 1. Alasan Perlu Diaturnya Tata Niaga Beras di Indonesia ............................ 34 2. Dasar Hukum Pengaturan Tata Niaga Beras. ............................................ 37 3. Perkembangan Pengaturan Tata Niaga Beras ............................................ 38 B. Ketentuan Importasi Beras Di Indonesia Pada Era Pasar Bebas. ................... 39 1. Bentuk-Bentuk Keperluan Impor Beras .................................................... 42 2. Jenis-Jenis Beras Yang Dibenarkan Diimpor. ........................................... 44 3. Persyaratan Impor Beras ............................................................................ 46 C. Hubungan Tata Niaga Beras dan Pasar Bebas. ................................................. 51 1.Prinsip – Prinsip Perdagangan Bebas Pada Era Pasar Bebas...................... 53 2. Liberalisasi Perdagangan Beras. ................................................................ 64


3. Hak Negara Untuk Mengatur Tata Niaga Beras. ....................................... 67 D. Perlindungan Terhadap Petani Dalam Negeri Terkait Liberalisasi Perdagangan Bebas .................................................................................................... 73 1. Perlindungan Melalui Mekanisme Tarif dan Non-Tarif ............................ 74 2. Perlindungan Di Luar Kebijakan Tarif dan Non-Tarif. ............................. 78 a. Perbaikan Iklim Usaha. ........................................................................ 80 b. Akses Terhadap sumber Daya Financial ............................................. 82 c. Program Ketahanan Pangan ................................................................. 84 BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN TATA NIAGA BERAS PADA ERA PASAR BEBAS................................................................................................................... 87 A. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia ................................................ 87 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ....... 89 2. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ................. 95 3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .................................................. 99 B. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen ........................................... 102 1. Hak-Hak Dasar dan Kewajiban Konsumen ............................................. 107 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ........................................................... 111 3. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha ............................................ 115 4. Ganti Rugi ............................................................................................... 126 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen........................................................... 131 C. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengaturan Tata Niaga Beras di Era Pasar Bebas. ............................................................................ 140 1.Kepastian Tentang Importir Beras. ........................................................... 140 2. Jenis dan Mutu Beras. .............................................................................. 142 3. Perlindungan Terkait Harga Jual Beras Impor ........................................ 153 4. Hak Konsumen Atas Informasi................................................................ 156 BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KONSUMEN BERAS IMPOR...................................................................................................160 A. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Beras Impor .................... 161 1.

Peran Pembinaan .................................................................................. 161

2.

Peran Pengawasan. ............................................................................... 166

3. Peran Penindakan ..................................................................................... 172 B. Peran Pemerintah Daerah ................................................................................... 179 C. Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ............................. 182


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..............................................................190 A. Kesimpulan .......................................................................................................... 191 B. Saran. .................................................................................................................... 193 DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................196


ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGATURAN TATA NIAGA BERAS PADA ERA PASAR BEBAS SKRIPSI

Recommend Documents