PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM KERANGKA PASAR BEBAS AFTA

PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM KERANGKA PASAR BEBAS AFTA

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

ADI KUASA BOANG MANALU 090200024 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

LEMBAR PENGESAHAN PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM KERANGKA PASAR BEBAS AFTA

Oleh

ADI KUASA BOANG MANALU 090200024

Disetujui Oleh DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

WINDHA, SH. M.Hum NIP. 19750112 200501 2 002

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum NIP 195905111986011001

Dosen Pembimbing II

Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum NIP. 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM KERANGKA PASAR BEBAS AFTA * Adi Kuasa Boang Manalu ** Budiman Ginting *** Mahmul Siregar Perjanjian AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992 . Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN sebagai wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kerangka hukum perdagangan bebas AFTA. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dalam kerangka perdagangan bebas AFTA. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Melindungi Industri Dalam Negeri Dalam Kerangka Perdagagan Bebas AFTA. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada tahun 1991 para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang dikenal dengan AFTA yang pembentukannya berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Sebuah lembaga setingkat menteri dibentuk untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengkaji pelaksanaan program menuju AFTA. Adapun isi persetujuannya berupa kerangka dalam meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN (Framework Agreement on Exchanging ASEAN Economic Coorporation- FAEAEC) yang ditandatangani presiden dan perdana menteri tiap-tiap negara ASEAN pada bulan Januari 1992. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri adalah Proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industriindustri domestic terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi bertujuan melindungi, membesarkan, atau mengecilkan kelangsungan indusri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri adalah melalui tindakan pengamanan (Safeguard) yaitu tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau untuk mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian. Kata Kunci : Industri Dalam Negeri, Pasar Bebas AFTA *Mahasiswa ** Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum USU ***Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU

Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri Dalam Kerangka Pasar Bebas AFTA. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi S-I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis menyadari bahwa yang disajikan dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga dapat menjadi perbaikan di masa akan datang. Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara moril dan materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktunya kepada penulis. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Universitas Sumatera Utara

5. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Kepada kedua orang tua ayahanda Iskandar Boang Manalu dan ibunda Roslinda Munthe, dan Kakanda Mulyadi Boang Manalu, Abangda Hobibi Boang Manalu, Tumpak Boang Manalu serta abang ipar Suratman Cibro yang telah banyak memberikan dukungan doa dan kasih sayang yang tak pernah putus sampai sekarang. 8. Buat Rospita Siagian yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis. 9. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Erikson Purba, Hendry Sitanggang, Fadly Ananda dan Priadi Hutapea, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 10. Rekan-rekan diluar kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Mei 2014 Penulis

Adi Kuasa Boang Manalu 0902000024

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

ABSTRAK

................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI BAB I

................................................................................................... v

PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8 D. Keaslian Penulisan .................................................................... 9 E. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 10 F. Metode Penelitian ...................................................................... 13 G. Sistematika Penulisan................................................................. 17

BAB II

KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN BEBAS AFTA .......... 23 A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas ........................... 23 1. Sejarah dan Pengertian Perdagangan Bebas ........................ 23 2. Manfaat Perdagangan Bebas ............................................... 31 3. Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Bebas ................... 32 B. Tinjauan Umum Tentang AFTA ............................................... 33 1. Sejarah dan Pengertian AFTA ............................................. 33 2. Keanggotaan AFTA ............................................................ 39 3. Tujuan AFTA ...................................................................... 40 4. Dasar Hukum AFTA ........................................................... 41

Universitas Sumatera Utara

C. Kerangka Hukum Perdagangan Bebas AFTA .......................... 43 1. Pengertian Tarif dan Perdagangan Bebas ............................ 43 2. Pengaturan Bidang Jasa ....................................................... 45 3. Penyelesaian Sengketa AFTA ............................................. 52 BAB III

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM KERANGKA PERDAGANGAN BEBAS ............................................................. 57 A. Pengaturan Industri Dalam Negeri ............................................ 57 1. Pengertian Industri Dalam Negeri ........................................ 57 2. Dasar Hukum Industri Dalam Negeri................................... 58 3. Perlindungan Hukum Industri Dalam Negeri ...................... 62 B. Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Dalam Kerangka Perdagangan Bebas ....................................... 64 1. Peran Pemerintah Indonesia dalam Perdagangan Bebas ..... 64 2. Penerapan Standar Industri di Indonesia ............................. 67 3. Perlindungan Hukum Pemerintah terhadap Produk-Produk Industri Dalam Negeri Dalam Kerangka Pasar Bebas AFTA 72 C. Instrumen Yang Digunakan untuk Melindungi Industri Dari Praktik Dumping ....................................................................... 75 1. Anti Dumping ...................................................................... 75 2. Subsidi ................................................................................. 85 3. Safeguard ............................................................................. 89

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM KERANGKA PERDAGANGAN BEBAS ..................... 96 A. Kebijakan Politik Hukum Perdagangan Bebas Indonesia ......... 96

Universitas Sumatera Utara

B. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Melindungi Industri Dalam Negeri dalam Kerangka Perdagangan Bebas ... 99 C. Pengaruh AFTA terhadap Kebijakan Perdagangan Indonesia .. 103 D. Kendala Pemerintah Republik Indonesia Terkait Pelaksanaan Perdagangan Bebas AFTA ......................................................... 106 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 110 A. Kesimpulan ................................................................................ 110 B. Saran ........................................................................................... 111

DAFTAR PUSTAKA

Universitas Sumatera Utara