ANALISIS HUKUM PENETAPAN TARIF PNBP PADA PIHAK TERTENTU DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

ANALISIS HUKUM PENETAPAN TARIF PNBP PADA PIHAK TERTENTU DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH Safrin Salam Dosen Universitas Muhammadiyah Buton

Abstract Land is a place for human life and in the present context has become a primary need for the Indonesian people. The presence of Land Registry and its cheap and affordable principles contained therein is one model of land reform, implemented by the government. This study aimed to analyze the procedure of granting tariff reception State Tax On Certain Parties in speeding up the certificate of ownership of land and analyze ideally decide granting tariff setting state revenue tax on certain parties to be implemented according to the principles of land registration. This study uses normative legal research using secondary data in the form of primary legal materials and secondary materials. The results showed that the procedure of tariff setting state revenue Taxes On Certain Parties in speeding up the certificate of land ownership can be reached by Perma ATR / BPN No. 25 2015 effectively and efficiently that the applicant apply for tariff setting state revenue instead of taxes and then meet the requirements specified Perma ATR / BPN No. 25 Years 2015.sedangkan decide granting tariff setting state revenue tax on certain parties to be implemented according to the principles of land registration is with the issuance of a decree regulating the finance minister of land registration fee for a particular party are the responsibility of the State or are exempt from levy fees by the State , Suggestions from this study is the Ministry of Finance should immediately issue the finance minister about the costs that regulated Perma ATR / BPN No. 25, 2015 has been charged by the State then other ministries need to commit firmly on running a land reform program that has been mandated by Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian as a way to equalize land ownership in Indonesia by the whole society. Keywords: PNBP, Specific Parties, Certified Land

A. Pendahuluan Negara Indonesia adalah Negara

Arti

penting

ini

menunjukan

adanya pertalian yang sangat erat antara

yang sebagian besar kehidupan rakyatnnya

hubungan manusia dengan tanah yaitu

masih bercorak agraris karena sesuai

sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber

dengan iklim yang bercorak tropis, seiring

kelangsungan

dengan proses pembangunan yang semakin

hubungan

pesat dewasa ini, tanah mempunyai arti

tersebut

menimbulkan

penting bagi kehidupan bangsa Indonesia.

hidupnya.namun kerap

masalah

dalam

kali

yaitu

juga

gesekan

gesekan kepentingan antara perorangan ataupun antar kelompok

masyarakat.

21 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Permasalah

ini

tidak

terlepas

gambaran kepada kami bahwa masalah

dari

jumlah penduduk yang memerlukan tanah

tanah

untuk memenuhi kebutuhan yang begitu

berpengaruh pada jalannya pembangunan.2

pesatnnya di Indonesia, sedangkan luas

Langkah konkrit pun telah di upayakan

tanah tidak berubah (tetap). Oleh karena

pemerintah untuk menjawab permasalahan

itu diperlukan

suatu

langkah-langakah

yang berdimensi kompleks tersebut dengan

penyelesaian

yang

konkrit

untuk

mengeluarkan peraturan Undang-Undang

berkembangnya

No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar

nmencegah konflik

semakin

di

tengah-tengah

faktor

penting

yang

yang

okok-pokok Agraria (UUPA) terutama

masyarakat,

dalam pasal 19 ayat (1) UUPA telah di

maupun sengketa tanah

timbul

adalah

dengan cara memberikan jaminan dan

tagaskan

kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah,

kepastian

terutama hak milik atas tanah yang banyak

diadakan pendaftararn tanah di seluruh

dimiliki oleh masyarakat dan

wilayah

dipergunakan maupun

sabagai

untuk

memenuhi

di

biasannya

tempat

kebutuhan

sehari-hari

hukum

republik

oleh

Indonesia

menjamin pemerintah

menurut

ketentuan- ketentuan yang di atur dengan

tinggal

manfaatkan

bahwa”untuk

guna

peraturan

pemerintah”. Kemudian

atau

mengenai pendaftaran tanah tersebut telah di atur juga melalui Peraturan Pemerintah

sumber mata pencaharian.

(PP) No.10 Tahun 1961 yang kemudian di

Tanah dengan dimensi yang unik kerap melahirkan permasalahan yang tidak

sempurnakan

sederhana, baik permasalahan yang timbul

Pemerintah

dalam bidang-bidang

pendaftaran tanah yang selanjutnya disebut

sosial,

ekonomi,

komplek

meliputi

Peraturan

No.24 Tahun 1997 tentang

PP No. 24 tahun 1997.3

politik, hukum, atau bidang-bidang lebih luas dan

dengan

Sertifikat hak atas tanah sebagai

berbagai

kehidupan manusia.1

hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi tanah

data fisik yaitu keterangan tentang letak,

adalah sangat aktual bagi manusia dimana

batas, luas bidang tanah, serta bagian

saja, terutama dalam masa pembangunan.

bangunan atau bangunan yang ada di

Pada

dasarnya

masalah

Berdasarkan pengamatan atas pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan,

2

John Salindeho, 1998, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.5 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LNRI Tahun 1997 Nomor 59)

memberikan

1

Hasan Basri Nata Menggala Dan Sagita 2005, Pembatalan hak dan kebatalan hak atas Tanah,Tugu Jogja Pustaka,Yogya. Hlm.5



atasnnya bila dianggap perlu dan data

pengaturan PP No.24 Tahun 1997 dapat

yuridis yaitu keterangan tentang status hak

ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk

atas tanah dan hak penuh karena lain yang

meminimalisir terjadinnya persoalan atas

berada di atasnya.4

tanah-tanah

Pengertian sertifikat

yang

dimilki

oleh

tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan

masyarakat,perlu

Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 32

hak atas tanah hal ini sebagaimana telah

ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah Bagi

diatur dalam pasal 3 PP No.24 tahun 1997.

pemegang

hak

atas

tanah,

memiliki

diadakan

Meningkatnnya

pendaftaran

kebutuhan

akan

sertifikat tanah mempunyai nilai lebih,

tanah serta pengetahuan masyarakat yang

sebab dibandingkan dengan alat bukti

semakin luas, maka di tuntut kesadaran

tertulis lain.

yang lebih tinggi (dengan inisiatif diri

Sertifikat merupakan tanda bukti

sendiri

warga

masyarakat)

untuk

alat yang kuat dan diakui secara hokum.

melaksanakan atau melakukan pendaftaran

Apalagi menurut pasal 31 ayat (3) dalam

hak atas tanah dengan tujuan untuk

PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran

menghindari adannya sengketa tanah yang

tanah

disebabkan

telah

dengan

tegas

dinyatakan

tidak

adannya

bukti

bahwa “Sertifikat hanya boleh di serahkan

kepemilikan hak atas tanah yang sering

kepada pihak yang namannya tercantum

disebut dengan sertifikat.

dalam buku tanah

yang bersangkutan

Mengingat

arti

penting

dari

sebagai pemegang hak atau pihak lain

suatu sertifikat hak atas tanah, penting

yang

kuasakan olehnya”. Sehingga

sekali untuk selalu merawat dan menjaga

dapat dikatakan bahwa pemilik sertifikat

keberadaannya dari tempat yang aman

hak atas tanah adalah merupakan pemilik

agar jangan sampai hilang.5 Namun pada

yang sah atas obyek tanah sebagaimana

kenyataanya masih saja terjadi ditemui

di sebutkan dalam sertifikat hak atas tanah

konflik kepemilikan hak atas tanah, tanah-

tersebut dan harus dianggap benar sampai

tanah tersebut dijumpai masih belum

dibuktikan sebaliknnya dari pengadilan

memiliki sertifikat akibatnya permasalahan

dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan

tanah

di

semakin

hari

semakin

banyak

4

Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas,Jakarta. Hlm.20.

5

Herman Hermit, 2004, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah hak Milik,Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Mandar Maju, Bandung. Hlm.17.



khususnya pada klaim pemilik sah atas

hukum

tanah.

kepemilikan sertifikat tanah masih sangat Minimnya

pengetahuan

masyarakat

rendah

hukum

indonesia

khususnya

pada

atas

golongan

penerbitan

masyarakat ekonomi rendah. Berdasarkan

panjang

data itu kemudian kementrian agraria

permsalahan tanah tersebut, selain itu

menerbitkan beberapa peraturan agraria

permasalahan

pada

untuk mempercepat proses sertifikat tanah

masyarakat bahwa pengurusan sertifikat

dengan menekan biaya PNBP (Penetapan

membutuhkan biaya

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak)

masyarakat

atas

sertifikat

tata

menambah

juga

cara daftar

muncul

mahal (expensive sertifikat

pada pihak tertentu dengan pengenaan tarif

melalui jalur pendaftaran tanah secara

0 rupiah dengan syarat-syarat yang telah

sistematik (perorangan) membuat tingkat

ditentukan

kesadaran

hukum

untuk

Beberapa aturan tersebut adalah Peraturan

memiliki

sertifikat

berkurang

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13

akibatnya banyak dijumpai di masyarakat,

tahun 2010 Tentang Jenis dan tarif atas

tanah-tanah yang telah mereka kuasai

jenis penerimaan negara bukan Pajak yang

secara turun temurun belum memiliki

Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional,

sertifikat tanah.

pada

coast)

khususnya

penerbitan

masyarakat menjadi

oleh

peraturan

ketentuan

ini

tersebut.

ditetapkan

jenis

oleh

penerimaan Negara bukan pajak yang

Kementrian Agraria dan Tata Ruang

berlaku di Badan Pertanahan Nasional,

nasional republik indonesia bahwa pada

jenis PNBP tersebut dibagi kedalam 9

rentang tahun 2015 dan 2016 , target

(Sembilan) jenis yaitu

kepemilikan sertifikat tanah itu adalah

Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, b.

40%, namun faktanya berdasarkan data

Pelayanan

tersebut

target

Pelayanan

kepemilikan sertifikat oleh masyarakat itu

Swadaya,

hanya mencapai 10% pada tahun 2015 dan

Teknis

2016.6 Hal ini menunjukan kesadaran

Pendaftaran Tanah, f. Pelayanan Informasi

Data

itu

yang

pula

diungkap

capaian

6

Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019

a. Pelayanan

Pemeriksaan Konsolidasi d.

Tanah, Tanah

Pelayanan

Pertanahan,

Pertanahan,

g.

Pelayanan

Pendidikan,

Penetapan

Tanah

c.

Secara

Pertimbangan e.

Pelayanan i.

Objek

Pelayanan

Lisensi,

h.

Pelayanan Penguasaan

Benda-benda Tetap Milik Perseorangan 24 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


(P3MB)/

ajudikasi, olehnya itu dari sisi substansi

Peraturan Presidium Kabinet Dwikora

hukum keberadaan Permen ATR No. 25

Nomor 5/Prk/1965 dan j. Pelayanan di

Tahun 2016 masih menemui permasalahan

Bidang Pertanahan yang Berasal dari

hukum dalam sisi pengaturannya oleh

Warga

Negara

Belanda

aturan tersebut.

Kerja Sama dengan Pihak Lain. Kesembilan

item

tersebut B. Rumusan Masalah

kemudian ditetapkan beberapan poin untuk

Berdasarkan permasalahan tersebut

dikenakan tariff 0 rupiah pada pihak tertentu,

dalam

peraturan

maka yang menjadi fokus permasahalan

pelaksana

dalam penelitian ini adalah

selanjutnya (Pasal 21 ayat 3 PP No. 13

a. Bagaimana

Tahun 2010). Peraturan yang dimaksud

penetapan

adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Pajak

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

b. Bagaimana

Terhadap Pihak

No.

25

Tahun

Pihak

Negara

Tertentu

kepemilikan

dalam

sertifikat

idealnya

pengaturan

penerimaan Negara Pajak pada pihak

ATR No. 25 Tahun 2016. Terbitnya ATR

penerimaan

penetapaan pemberian penetapan tarif

Tertentu dan selanjutnya disebut Permen

Permen

Pada

pemberian

tanah ?

Persyaratan dan Tata Cara

Pengenaan Tarif PNBP

tarif

mempercepat

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang

prosedur

tertentu dapat terlaksana sesuai prinsip-

2016

prinsip pendaftaran tanah ?

merupakan tindak lanjut dari PP No. 13 Tahun 2010 yang merespon renstra ATR 2015

tentang

percepatan

C. Metode Penelitian

kepemilikan

Penelitian

tanah di masyarakat. Namun faktanya

penelitian

keberadaan permen ini dari sisi penerpan

ini

yuridis

menggunakan

normatif,

dengan

mengutamakan bahan sekunder berupa

hukum belum jelas pelaksanaannya bahkan

bahan hukum primer yang bersumber dari

dari sisi substansi hukum terjadi antinomi

peraturan perundang-undangan berkaitan

norma dimana, dimana pada PP No. 13

dengan

Tahun 2010, mengatur biaya 0 rupiah pada pihak tertentu namun pada pasal yang lain

kajian

yang

dibahas,

serta

mengunakan bahan kepustakaan

yang

diatur bahwa pemohon dibebankan biaya akomodasi dan konsumsi untuk dilakukan pemeriksanaan

tanah

oleh

panitia 25 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


relevan

dengan

kajian

ini.7

Adapun

a) Untuk memberikan kepastian hukum

pendekatan yang digunakan perundang-

dan

undangan

dan

pemegang hak atas suatu bidang tanah,

(conceptual

satuan rumah susun dan hak-hak lain

approach). Tujuan dari penelitian ini

yang terdaftar agar dengan mudah dapat

untuk menganalisis penerapan hukum

membuktikan

pemberian Penetapan Tarif Penerimaan

pemegang hak yang bersangkutan

(statue

pendekatan

approach)

konseptual

Negara Pajak Pada Pihak Tertentu dalam

perlindungan

hukum

dirinya

kepada

sebagai

b) Untuk menyediakan informasi kepada

mempercepat kepemilikan sertifikat tanah.

pihak-pihak

D. Pembahasan

termasuk

1.

Prosedur Pemberian Penetapan Tarif

mudah dapat memperoleh data yang

Penerimaan Negara Pajak Pada Pihak

diperlukan

Tertentu

perbuatan hukum mengenai bidang-

Dalam

Mempercepat

Kepemilikan Sertifikat Tanah.

c) Untuk

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok

Pemerintah

agar

dalam

dengan

mengadakan

susun yang sudah terdaftar,dan

tanah diatur pada Pasal 19 Undang-

dasar

berkepentingan

bidang tanah dan satuan-satuan rumah

Pengaturan mengenai pendaftaran

peraturan

yang

agraria

terselenggaranya

Tertib

Administrasi Pertanahan.

atau

Salah

satu

tujuan

Pendaftaran

selanjutnya disebut dengan UUPA. Dalam

Tanah yang ditentukan dalam Pasal 3

konsepsi Pasal 19 Undang-Undang No. 5

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1960 tujuan dari pendaftaran tanah

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

adalah kepastian hukum. Pada konsepsi

adalah

Pasal 19 UUPA kemudian diatur lebih

Administrasi

lanjut dalam pasal 3 PP No. 24 Tahun

Administrasi

1997 tentang Pendaftaran Tanah.Tujuan

agar seluruh berkas-berkas tentang data

Pendaftaran Tanah juga ditentukan lebih

fisik dan data yuridis lengkap, rapi, baik,

lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

dan teratur di Kantor Pertanahan sehingga

Nomor 24

memudahkan

Tahun

1997

tentang

Pendaftaran Tanah, yaitu :

7

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.Hlm. 96-101

terselenggaranya

Tertib

Pertanahan.

Tertib

Pertanahan

setiap

dimaksudkan

urusan

menyangkut

tanah

guna

lancarnya

pembangunan.8

yang

menunjang Adanya

8

Melita Ma'dika Ambarura, 2015, Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah (Jual Beli) dalam



pendaftaran tanah ini merupakan jaminan

dirumuskan dalam Undang-undang ini

kepastian hukum pemegang hak atas tanah

mencakup segala penerimaan Pemerintah

di Indonesia.

pusat

di

luar

penerimaan

perpajakan

tersebut. Ketentuan perundang-undangan

Redistribusi tanah yang digalakkan sebagai

sebagai landasan penyelenggaraan dan

prioritas dimana pengaturan pertanahan

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

dimasukkan dalam penerimaan Negara

Pajak yang berlaku selama ini meliputi

bukan pajak. Penerimaan Negara bukan

berbagai ragam dan tingkatan peraturan

pajak

sehingga

pemerintah

telah

merupakan

dijadikan

Penerimaan

Negara

belum

sepenuhnya

Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan

mencerminkan kepastian hukum. Banyak

Pemerintah pusat yang tidak berasal dari

dan beragamnya bentuk pengaturan juga

penerimaan perpajakan.9

mengakibatkan

yang

berasal

dari

dan

kerumitan dalam pengelolaan Penerimaan

Jenis Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan

kekurangtertiban

Negara Bukan Pajak.

Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan

Dalam koteks pendaftaran tanah oleh

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea

kementrian agraria dan tata ruang dalam

Masuk, Cukai Pajak Bumi dan Bangunan,

mempercepat kepemilikan sertifikat tanah

Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas

khusus

Tanah dan Bangunan, dan penerimaan

ekonomi bahwa kementrian agrarian telah

lainnya yang diatur dengan peraturan

menerbitkan Peraturan Menteri Agraria

perundang-undangan di bidang perpajakan.

dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Selain itu, penerimaan Negara yang

Nasional Republik Indonesia Nomor 25

untuk

golongan

masyarakat

berasal dari minyak dan gas bumi, yang di

Tahun 2016

Tentang

dalamnya terkandung unsur pajak dan

Tata

Pengenaan

royalti, diperlakukan sebagai penerimaan

Terhadap Pihak Tertentu, pihak tertentu

perpajakan, mengingat unsur pajak lebih

yang dimaksud dalam Permen ATR/BPN

dominan. Dengan demikian pengertian

ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

a) Masyarakat tidak mampu;

Cara

b) Masyarakat

yang

Persyaratan dan Tarif

termasuk

PNBP

dalam

Program Pemerintah Bidang Perumahan

Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Toraja Utara, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Hlm. 6. 9 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LNRI Tahun 1997 Nomor 43)

Sederhana;



c) Badan hukum yang bergerak di bidang

kepemilikan lahan dan penguasaan tanah

keagamaan dan sosial yang penggunaan

(Landreform) ini berujuan untuk10

tanahnya untuk peribadatan, pesantren,

a) Untuk mengadakan pembagian yang

panti

asuhan,

panti

jompo,

cagar

adil atas sumber penghidupan rakyat

budaya, situs/tempat ziarah;

tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil

d) Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI,

Purnawirawan

POLRI

pula,

dan

dengan

merombak

sama

struktur

Suami/Istri/Janda/Duda

pertanahan

sekali

secara

Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan

revolusioner, guna merealisir keadilan

TNI/ Purnawirawan POLRI;

sosial.

e) Instansi Pemerintah dan Pemerintah

b) Untuk melaksanakan prinsip : tanah

Daerah, untuk melaksanakan tugas dan

untuk tanahi, agar tidak terjadi lagi

fungsinya dan tidak bersifat profit;

tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek (maksudnya : alat pemerasan)

f) Wakif; atau

c) Untuk memperkuat dan memperluas

g) Masyarakat Hukum Adat. Subjek

penetapan

hak milik atas tanah bagi setiap warga

PNBP

sebagaimana yang diatur dalam pasal 3

Negara

indonesia,

baik

lagi-lagi

ayat (1) Perma ATR/BPN No. 25 Tahun

maupun, yang berfungsi sosial. suatu

2016 ditetapkan berdasarkan redistribusi

pengakuan dan perlindungan terhadap

tanah yang selama ini sebagian besar

privaat bezit, yaitu hak milik sebagai

pemilik lahan adalah para pengusaha,

hak yang terkuat, bersifat perseorangan

namun setelah berlakunya aturan ini maka

dan turun temurun, tetapi berfungsi

kepemilikan sertifikat diperuntukan secara

sosial.

besar-besaran sebagaimana yang diatur

d) Untuk mengakhiri sistem tuan-tanah

dalam Pasal 3 ayat (1) Perma ATR/BPN

dan menghapuskan kepemilikan dan

No. 25 Tahun 2016. Hal ini merupakan

penguasaan tanah secara besar-besaran

bagian dari Land reform. Land reform

dengan

meliputi perombakan mengenai pemilikan

menyelenggarakan

dan penguasaan tanah serta hubungan-

dan batas minimum untuk tiap keluarga.

hubungan

hukum

yang

hak

terbatas, batas

dengan maksimum

bersangkutan

dengan pengusahaan tanah. Perombakan

10

Boedi Harsono, 2015, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta. Hlm. 365.



Sebagai kepala keluarga dapat seorang

yang khusus ditujukan kepada golongan

laki-laki

ini.

demikian

ataupun

wanita.

Dengan

pula

sistem

mengikis

Dari tujuan land reform inilah

liberalism dan kapitalisme atas tanah

maka

dan memberikan perlindungan terhadap

pendaftaran tanah diperuntukkan sebesar-

golongan yang ekonomis lemah

besarnya

e) Untuk mempertinggi produksi nasional dan

mendorong

subjek

PNBP

bagi

dalam

mereka

yang

konteks

belum

memiliki sertifikat tanah. Asas sederhana

terselenggaranya

dan biaya murah dalam Perma ATR/BPN

pertanian yang intensif secara gotong

No. 25 Tahun 2016 sangat jelas diatur

royong

dimana

lainnya,

untuk

mencapai

diberikan

kemudahan

bagi

Subjek PNBP Masyarakat tidak mampu



Perorang an yang besar penghasil annya per bulan dibawah Upah Minimum  Surat keteranga n dari RT/RW diketahui Lurah/Ke pala Desa

Masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana

Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial

Keterangan/kep  utusan mengenai kepesertaan yang bersangkutan dalam Program Pemerintah Bidang  Perumahan Sederhana dari Kementerian yang membidangi Perumahan

Veteran, pensiunan pns, purnawirawan TNI, dl

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah

Syarat Dokumen Yang Harus Dipenuhi Fotokopi  Fotokopi Surat Anggaran keputusan keterangan Dasar penetapan/peng dari dengan angkatan pimpinan menunjuka dengan n aslinya; menunjukan dan aslinya; dan/atau Surat keterangan  Fotokopi akta dari perkawinan instansi atau surat nikah bagi yang Suami/Istri/Jan menyeleng da/Duda garakan urusan pemerintah an di bidang keagamaan dan sosial

Wakif

Masyarakat hukum adat

Fotokopi Akta Ikrar Wakaf

Penetapan keberadaan nya dari Pemerintah Daerah

kesejahteraan yang merata dan adil,

masyarakat

dibarengi dengan sistem perkreditan

memperoleh sertifikat tanah. Sebagaimana

tidak

mampu

untuk

tujuan dari Landreform adalah diatas maka 29 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


tepatlah kiranya Perma ATR/BPN No. 25 Tahun

2016

Landreform

merupakan yang

saat

bagian ini

Tabel diatas menunjukan bahwa

dari

subjek PNBP dikhususkan untuk pihak-

sementara

pihak

tertentu

yang

menjadi

subjek

redistribusi tanah yaitu masyarakat kelas

dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam konteks pemberian PNBP

bawah dan badan hukum dengan kriteria

pada masyarakat syarat-syarat yang harus

tertentu pula. Dalam konteks pemanfaatan

dipenuhi adalah sebagai berikut

lahan

a) Pemohon (Perorangan dan/atau Badan

masyarakat tidak mampu ketentuan yang

Hukum) mengisi form Permohohanan

diberikan oleh Perma ATR/BPN No. 25

PNBP pada pihak tertentu

Tahun 2015 adalah dengan berdasarkan

oleh

masyarakat

khususnya

b) Salinan akta pendirian badan hukum

penghasilan per bulan upah minimum

yang dilegalisir khusus untuk Badan

disertai surat keterangan RT/RW yang

Hukum.

dalam

konteks

undang-undang

c) Dokumen persyaratan lainnya (sesuai

Ketenagakerjaan besaran upah minimum

dengan ketentuan peraturan perundang-

yang ditetapkan oleh perusahaan dan

undangan mengenai persyaratan dan

masyarakat tidak mampu dalam konteks

tata

PNBP

ini adalah yang mempunyai pekerjaan

terhadap pihak tertentu serta peraturan

dan/atau sebagai pekerja. Secara Undang-

perundang-undangan mengenai standar

Undang No. 13 Tahun 2013 tentang

pelayanan dan pengaturan pertanahan).

ketenagakerjaan membagi upah menjadi 3

cara

pengenaan

tarif

(tiga) komponen:

Syarat-syarat diatas harus dipenuhi oleh Pemohon yang kemudian dipenuhi permohonan

kemudian PNBP

a) Upah tanpa tunjangan;

setelah

b) Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

mengajukan kepada

c) Upah pokok, tunjangan tetap, dan

Badan

tunjangan tidak tetap.

Pertanahan Nasional setempat. Dari syarat pada poin (c) diatas persyaratan lainnya

Berdasarkan PP No. 78 tahun 2015

yang dimaksud adalah syarat subjek PNBP

tentang

yang diatur dalam Perma ATR/BPN No.25

Pengupahan,

upah

minimum

merupakan Upah bulanan terendah yang

Tahun 2016. Berikut syarat-syarat yang

terdiri atas:

dimaksud menurut aturan tersebut yaitu

a) Upah tanpa tunjangan; atau

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

b) Upah pokok termasuk tunjangan tetap. 30 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Sedangkan yang dimaksud dengan

minimum

upah dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang

bagaimna

Pengupahan

pekerja/buruh

ditetapkan upah minimum berdasarkan

yang diterima dan dinyatakan dalam

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013

bentuk

tentang

adalah

uang

hak

sebagai

imbalan

dari

dan

persoalannya

jika

disuatu

adalah

daerah

ketenagakerjaan,

belum

maka

jelas

pengusaha atau pemberi kerja kepada

penentuan masyarakat tidak mampu itu

pekerja/buruh

dan

tidak dapat mendapatkan pengenaan PNBP

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

terhadap pihak tertentu khususnya bagi

kesepakatan, atau peraturan perundang-

masyarakat yang tidak berstatus sebagai

undangan,

pekerja/

yang

termasuk

ditetapkan

tunjangan

bagi

buruh

dalam

Konteks

UU

Ketenagakerjaan.

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau

Pada konteks ini sebanarnya dari

akan dilakukan. Ini artinya, komponen

Badan Pusat Statistik telah menetapkan

UMP bisa hanya berupa upah pokok, tetapi

beberapa kriteria masyarakat miskin yaitu

bisa juga upah pokok termasuk tunjangan

sebagai

tetap.

kemiskinan,

upah

minimum

itu

Untuk

Badan

menggunakan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penentuan

berikut

mengukur

Pusat

konsep

Statistik

kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs

hanya

approach).

diberikan kepada para pekerja / buruh yang yang

Dengan pendekatan ini, kemiskinan

ditetapkan melalui oleh Perma ATR/BPN

dipandang sebagai ketidakmampuan dari

No. 25 Tahun 2015 seharusnya tidak

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

membatasi status masyarakat tidak mampu

dasar makanan dan bukan makanan yang

berdasarkan status pekerjaan.

diukur

dimana

dalam

konteks

kriteria

dari

sisi

pengeluaran.

Jadi

Hal ini menjadi suatu permasalahan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang

karena masyarakat tidak mampu dalam

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita

kontek empirikalnya adalah orang-orang

perbulan dibawah garis kemiskinan. Lebih

yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak

lanjut Badan Pusat Statis menjabarkan

memiliki

bahwa konsepsi garis kemiskinan adalah

penentuan

penghasilan. masyarakat

Persyaratan tidak

sebagai berikut:11

mampu

menurut Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 ditentukan melalui besaran upah

11

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23 diakses pada tanggal 16 Desember 2016.



a) Garis

kemiskinan

Kemiskinan

adalah

(GK)

Garis

agar

dari

sisi

penerapan

hukumnya,

merupakan

kategori masyarakat tidak mampu yang

penjumlahan dari Garis Kemiskinan

mendapakan PNBP yang 0 Rupiah ini bisa

Makanan

dilaksanakan

(GKM)

dan

Garis

dengan

oleh

BPN

Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Prov/Kota/Kabupaten. Adanya pembatasan

Penduduk

rata-rata

ini membuat akses masyarakat miskin

bulan

yang dalam istilah Perma ini lebih tepat

yang

memiliki

pengeluaran

perkapita

per

dibawah

Garis

Kemiskinan

dikategorikan

sebagai

digunakan bisa lebih mudah dilaksanakan.

penduduk

Terlepas

miskin.

substansi

dari

penentuan

permasalahan kriteria

prosedur

b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

pemberian PNBP terhadap pihak tertentu

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan

dalam proses pengurusan sertifikasi tanah

minimum makanan yang disetarakan

maka prosedur awal yang harus dipenuhi

dengan

2100

kilokalori

perkapita

oleh Pemohon adalah

perhari.

Paket

komoditi

kebutuhan

a) Foto copy kartu identitas

dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

b) Pemohon mengisi format permohonan

komoditi (padi-padian, umbi-umbian,

pengenaan

ikan, daging, telur dan susu, sayuran,

terhadap pihak tertentu;

kacang-kacangan, buah-buahan, minyak

c) Pemohon

dan lemak, dll). c) Garis

tarif

Non

Makanan

diatur

dokumen didalam

d) Pemohon mengajukan permohonan ke

untuk perumahan, sandang, pendidikan

BPN

dan

Kabupaten).

Paket

yang

PNBP

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015;

(GKNM) adalah kebutuhan minimum

kesehatan.

jenis

melampirkan

sebagaimana

Kemiskinan

atas

komoditi

kebutuhan dasar non makanan diwakili

setempat

Berdasarkan

(Provinsi/

Kota/

penjelasan

diatas

oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan

dapat

47 jenis komoditi di pedesaan.

pemberian PNBP terhadap pihak tertentu

Berdasarkan

konsep

kemiskinan

disimpulkan

bahwa

prosedur

dapat dilaksanakan jika pemohon baik itu

diatus seharusnya pemerintah tidak serta

Perorangan

merta memberikan status masyarakat tidak

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam

mampu atau menggunakan istilah tidak

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015.

atau

badan

hukum

telah

mampu dengan standar upah minimum 32 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


2. Pengaturan

Penetapaan

Pemberian

yang bisa berakibat berlarut-larut dalam

Penetapan Tarif Penerimaan Negara

pendaftaran tanah tersebut ;

Pajak Terhadap Pihak Tertentu Agar

e) Cheapness, yaitu agar biaya tersebut

Memenuhi Prinsip-Prinsip Pendaftaran

dapat semurah mungkin;

Tanah.

f) Suitability to circumstances, yaitu akan

Asas merupakan fundamen yang mendasar

terjadinya

sesuatu

tetap berharga baik sekarang maupun

dan

kelak di kemudian hari pendaftaran

merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal

tersebut;

ini berlaku pula pada pendaftaran tanah.

g) Completeness of the record, terdiri atas

Olehkarena itu, dalam pendaftaran tanah

a. Perekaman tersebut harus lengkap

ini terdapat asas yang harus menjadi

lebih-lebih lagi masih ada tanah-

patokan

tanah yang belum terdaftar;

dasar

dalam

melakukan

pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 PP

b. Demikian

Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa

setiap

pendaftaran

berdasarkan keadaan pada waktu

berdasarkan

tanah asas

dilaksanakan

sederhana,

aman,

Menurut

asas-asas tersebut adalah sebagai berikut12 bertolak

dari

tersebut

dengan

Yamin

Lubis,

asas

baru yang dicantumkan secara eksplisit dalam pranata peraturan pendaftaran tanah

aman atas hak tersebut baik karena tanah

tertentu

dari

pendaftaran tanah tersebut adalah sesuatu

kemantapan

sistem sehingga seseorang akan merasa

membeli

tanah

pendaftaran

didaftarkan.

terjangkau, mutakhir dan tertib. Adapun

a) Security,

pula

yang

ataupun

tentunya

pencantuman

asas

disesuaikan dengan tuntutan masyarakat,

mengikatkan tanah tersebut untuk suatu

kondisi pemegang hak atas tanah serta

jaminan atas utang ;

memperhatikan

b) Simplicity, sederhana sehingga setiap

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berfungsi

orang dapat mengerti;

sebagai pedoman kerja bagi setiap aparat

c) Accuracy, bahwa terdapat ketelitian dari

pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan

sistem pendaftaran secara lebih efektif;

pendaftaran tanah.

d) Expedition, artinya dapat lancar dan

Suatu asas sebagaimana dalam teori

segera sehingga menghindari tidak jelas

hukum

adalah

sejenis

meta

kaidah

berkenaan dengan kaedah-kaedah perilaku, 12

Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.

artinya asas tersebut memberikan arah 33 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


pada

perilaku

yang

diinginkan

atau

b) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh

berperan sebagai pedoman bagi perbuatan

Panitia A, Petugas Konstatasi atau Tim

yang

Peneliti Tanah; dan/atau

dikonkritkan

dalam

aturan

pelaksanaan, dalam hal ini dipertegas dalam

pasal-pasal

Peraturan

berikutnya

Pemerintah

ini

c) Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa

dalam

dan

Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk

juga

Pertama Kali.

dikonkritkan dalam Peraturan Menteri

Jenis PNBP yang ditetapkan dalam

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 telah

sekalipun dalam kenyataannya, perbuatan-

dibebaskan dari biaya artinya bahwa jenis

perbuatan

pelayanan

pelaksanaanya

tidak

seperti

berupa

pengukuran

dan

yang diinginkan dalam asas-asas tersebut,

pemetaan batas bidang tanah, pelayanan

atau dapat dikatakan tidak taat asas dalam

pemeriksaan

realitas pelaksaannya.13

pendaftaran tanah untuk pertama kali

tanah

dan

pelayanan

asas

menjadi tanggungan Negara. Olehnya itu

masyarakt

keberadaan Perma ATR/BPN No. 25

dalam konteks pendaftaran tanah melalui

Tahun 2015 merupakan bentuk konkrit

salah satu asasnya yaitu asas cheapness

dari asas murah dan asas terjangkau yang

dan asas terjangkau bagi masyarakat yang

diatur dalam pendaftaran tanah.

Berdasarkan sebagai

pedoman

memerlukan

hal

tersebut

perilaku

tanah

melihat

Idealnya untuk menerapkan Perma

pertimbangan Pasal 61 ayat (1) PP No. 24

ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 tersebut di

Tahun 1997 maka dikonkritkanlah asas-

BPN

asas tersebut dalam sebuah aturan yaitu

dengan anggaran maka sudah seharusnya

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 yang

kementrian keuangan mengakomodasi hal

membebaskan

pengurusan

ini melalui keputusan menteri keuangan

pendaftaran tanah. Adapun jenis PNBP

yang mengatur tentang PNBP untuk pihak

yang dibebankan 0 Rupiah yaitu:

tertentu yang dibebankan kepada APBN.

a) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan

Namun hingga saat ini aturan kementrian

biaya

dan

Provinsi/Kabupaten/Kota,

terkait

keuangan tersebut belum diterbitkan oleh

Batas Bidang Tanah;

Pemerintah. Sehingga biaya-biaya tersebut meskipun di aturannya sudah diatur bahwa ditetapkan 0 Rupiah namun tetap saja 13

Yamin Lubis & Rahim Lubis, 2012, Hukum Pendaftaran Tanah, CV Mandar Maju, Bandung.



dikenakkan

biaya

oleh

pihak

Badan

untuk

Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota. Masih

tetap

sebagaimana

tanah

menghambat

proses

penerapan

dan

saja

E.

perlu

didukung

penggunaan

oleh

sejumlah

Penutup Berdasarkan

Dibutuhkannya Surat Keputusan

pembahasan

diatas

maka prosedur pemberian penetapan tarif

Menteri Keuangan untuk melaksanakan

penerimaan Negara Pajak Pada Pihak

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015

Tertentu dalam mempercepat kepemilikan

merupakan landasan yuridis pembebasan tanah

guna

ATR/BPN No. 25 Tahun 2015.

BPN Provinsi/Kota/Kabupaten.

pendaftaran

daya

dan

kementrian untuk melaksanakan Perma

Perma

ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 di tingkat

biaya

meningkatkan

dijalankan pemerintah pusat dan daerah

pemohon tentu

untuk

pemerataan

salah satu solusi terbaik yang harus

(transportasi) dan konsumsi aparatur BPN

ini

adanya

untuk

PNBP terhadap pihak tertentu merupakan

pendaftaran tanah seperti biaya akomodasi

hal

yaitu

melalui penetapan tarif 0 rupiah untuk

hukum mengatur bahwa biaya-biaya diluar

(masyarakat),

Landreform

tanah. Pemerataan tanah yang digalakkan

oleh beberapa hal yan secara substansi

oleh

dan

memperbaiki

PNBP pada pihak tertentu ini disebabkan

ditanggung

tujuan

menyempurnakan

diberlakukannya

pengenaan biaya tariff normal terhap jenis

itu

menjalankan

sertifikat tanah dapat ditempuh dengan

khususnya

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015

aparatur BPN untuk bisa melaksanakan

secara efektif dan efisien yaitu pemohon

aturan tersebut.

mengajukan permohonan penetapan tarif

Oleh karena itu, keberadaan Perma

penerimaan

Negara bukan pajak dan

ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 perlu

kemudian memenuhi syarat-syarat yang

didukung oleh semua pihak kementrian

ditentukan Perma ATR/BPN No. 25 Tahun

khususnya

2015.sedangkan

kementrian

keuangan

yang

pengaturan

penetapaan

harus mengakomodir jenis PNBP yang

pemberian penetapan

dibebankan kepada APBN, sehingga akses

Negara Pajak pada pihak tertentu agar

masyarakat dan aparatur BPN di tingkat

terlaksana

sesuai

Kota/Kabupaten dapat terlaksana. Jenis

pendaftaran

tanah

PNBP 0 Rupiah yang merupakan hak dari

diterbitkannya surat keputusan menteri

masyarakat merupakan politik agraria

keuangan

yang

tarif penerimaan

prinsip-prinsip adalah

mengatur

dengan

biaya



pendaftaran tanah bagi pihak tertentu

Negara dan Tanah Pemda, Mandar

menjadi tanggung jawab Negara atau

Maju, Bandung.

dibebaskan dari pungutan biaya oleh

John Salindeho. 1998, Masalah Tanah

Negara. Saran dari penelitian ini adalah

Dalam Pembangunan, Sinar Grafika,

Kementrian

Keuangan

Jakarta.

menerbitkan

surat

perlu

segera

keputusan

menteri

Maria S.W. Sumardjono,2005, Kebijakan

keuangan tentang biaya-biaya yang diatur

Pertanahan Antara Regulasi dan

Perma ATR/BPN No. 25 Tahun 2015 telah

Implementasi, Kompas, Jakarta.

dibebankan

oleh

Negara

kemudian

Ma'dika

Ambarura,

2015,

kementrian lain perlu berkomitmen teguh

Pelaksanaan

Peralihan

dan

tentang menjalankan program Landreform

Pendaftaran Peralihan Hak Milik

yang telah diamanatkan oleh Undang-

atas

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Mewujudkan

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pertanahan di Kabupaten Toraja

sebagai

Utara,

jalan

penguasaan

untuk

tanah

di

Melita

pemerataan

Indonesia

oleh

Tanah

(Jual

Beli)

Tertib

Jurnal

dalam

Administrasi

Fakultas

Hukum

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

seluruh lapisan masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Daftar Pustaka Literatur

Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Sinar

Boedi Harsono, 2015, Hukum Agraria Indonesia

Sejarah

Grafika, Jakaarta.

Pembentukan

Yamin Lubis & Rahim Lubis, 2012,

undang-Undang Pokok Agraria, Isi

Hukum

dan Pelaksanaannya.

Mandar Maju, Bandung.

Djambatan,

Pendaftaran

Tanah,

CV

Jakarta. Hasan Basri Nata Menggala Dan Sagita, 2005,

Pembatalan

Hak

Perundang-undangan

dan

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997

Kebatalan Hak Atas Tanah, Tugu

tentang Penerimaan Negara Bukan

Jogja Pustaka, Yogyakarta.

Pajak (LNRI Tahun 1997 Nomor 43)

Herman Hermit, 2004, Cara Memperoleh

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Sertifikat Tanah hak Milik Tanah

tentang Pendaftaran Tanah (LNRI Tahun 1997 Nomor 59). 36 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Peraturan

Menteri

Ruang/

Agraria

dan

Tata

Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 25

Tahun

2016

Persyaratan

dan

Tentang Tata

Cara

Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu Peraturan

Menteri

Agraria

dan

Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala

Badan

Pertanahan Nasional No. 25 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis

Kementerian

Agraria

dan

Tata

Ruang/badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019

Internet https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23 diakses pada tanggal 16 Desember 2016 pada pukul 20.15 WITA


ANALISIS HUKUM PENETAPAN TARIF PNBP PADA PIHAK TERTENTU DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH

Recommend Documents