CATATAN ATAS PENGELOLAAN PNBP BERDASARKAN TEMUAN BPK PADA LKPP 2010
R
I
PENDAHULUAN
BN
–
Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan :
SE
TJ
EN
D
PR
PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Tarif atas Jenis PNBP ditetapkan dalam undangundang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan
KS AN AA N
AP
Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya; Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan; Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
Trend :
O
AN
TEMUAN BPK
BI R
Pada pemeriksaan LKPP/Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2010 sebagai berikut. a.
Terdapat PNBP yang terlambat disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp312.504,54 juta yang terjadi pada 23 KL
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 19
b.
Terdapat PNBP yang belum disetor pada 18 KL sebesar Rp56.464,60 juta dan PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp213.752,49 juta,
D
PR
R
I
Sebelumnya pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009 mengungkapkan adanya PNBP minimal sebesar Rp793,38 miliar yang terlambat dan/atau belum disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp70,31 miliar digunakan langsung. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara.
–
SE
TJ
EN
Permasalahan di atas terjadi karena pimpinan KL tidak mengenakan sanksi atas pegawai yang tidak segera menyetorkan PNBP ke Kas Negara belum tegas. Pemerintah mengakui permasalahan tersebut dan akan meningkatkan ketepatan waktu dan pengelolaan PNBP.
KS AN AA N
AP
BN
Hal tersebut menunjukkan bahwa temuan BPK atas PNBP merupakan temuan berulang yang harus segera ditindaklanjuti.
IMPLIKASI
PE
LA
Regulasi : Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:
UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 1 ayat (6), Pasal 4, dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa “seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN”; dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Pasal 4 menyatakan bahwa “seluruh PNBP pada PTN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan PNBP pada PTN dikelola dalam sistem APBN”.
D
AN
a.
IS A
AN
G
G
AR
AN
b.
AL
Pembiayaan :
BI R
O
AN
Permasalahan di atas mengakibatkan kesempatan Pemerintah dalam mengalokasikan dana sebesar Rp368.969,14 juta untuk tujuan pembiayaan penyelenggaraan negara menjadi tertunda dan penggunaan langsung PNBP sebesar Rp213.752,49 juta tidak akuntabel.
REKOMENDASI BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 20
PENGELOAAN PNBP DALAM KERANGKA REGULASI UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP sudah mengatur mengenai penegeloaan PNBP. Pasal 1 ayat (6), Pasal 4, dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa “seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN”
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang. Instansi Pemerintah yang ditunjuk wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke Kas Negara. Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor PNBP, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PE
LA
Penelitian dan pengembangan teknologi; Pelayanan kesehatan; Pendidikan dan pelatihan; Penegakan hukum; Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; Pelestarian sumber daya alam
AN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KS AN AA N
AP
BN
–
Pasal 8 Ayat 1 : Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Kegiatan tertentu meliputi kegiatan :
G
G
AR
AN
D
PP NO 73 TAHUN 1999 mnyebutkan bahwa pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Pimpinan instansi pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitnya dilengkapi dengan :
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
a. tujuan penggunaan dana PNBP antara lain untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian; b. rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP; c. jenis PNBP beserta tarif yang berlaku; dan d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2(dua) tahun anggaran mendatang. Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBP ini dilakukan oleh pimpinan instansi/bendaharawan penerima dan bendaharawan pengguna, yang ditunjuk setiap awal tahun anggaran. Apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 21
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
PP 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP : • Atas permintaan Pimpinan IP, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya. – Pasal 2 • Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka Pemeriksaan PNBP. – Pasal 3 • Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar dan Instansi Pemerintah bertujuan untuk: a. Menguji efisiensi dan efektifitas pengelolaan PNBP. b. Menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP. – Pasal 5 dan 6
BN
–
CATATAN :
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki dua aspek yaitu aspek pemungutan dan aspek penggunaan. Aspek pemungutan artinya pengelolaan PNBP terdiri dari kegiatan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan kegiatan pemungutan PNBP itu sendiri. Seperti halnya Pajak, maka pemungutan PNBP antara lain memiliki kegiatan pemungutan PNBP, penagihan PNBP, pemeriksaan PNBP, pengembalian PNBP, pengangsuran PNBP, keberatan PNBP dan pelaporan PNBP. Sementara itu, Aspek penggunaan artinya hasil pemungutan PNBP nantinya adapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan PNBP tersebut.
G
G
AR
Karakteristik PNBP yang memiliki dua wajah seperti ini membawa konsekuensi dalam pengelolaan PNBP itu sendiri. Setidaknya dua isu penting terkait pengelolaan PNBP saat ini, sebagai berikut :
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
1. Mengingat sedemikian banyaknya jenis kegiatan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikenakan PNBP, maka proses penetapan jenis dan tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga akan menjadi permasalahan pertama yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua pungutan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan legalitas dari wakil rakyat. 2. Mengingat pengelolaan PNBP melibatkan puluhan Kementerian/Lembaga dan ribuan satuan kerja, maka penggunaan dana yang bersumber dari PNBP menjadi permasalahan kedua yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP. Bagaimana kita dapat membuat satu aturan yang sama untuk semua Kementerian/Lembaga dan semua satuan kerja mengenai mekanisme penggunaan dana yang bersumber dari PNBP, karena setiap Kementerian/Lembaga memiliki karakteristik dan pola kerja yang berbedabeda. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 22
EN
D
PR
R
I
Saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peraturan pelaksanaannya, belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan pengelolaan PNBP khususnya terkait dua isu dasar pemungutan PNBP dan penggunaan dan pengalokasian dana yang bersumber dari PNBP. Nampaknya, pengelolaan PNBP memerlukan suatu cara pandang dan metodologi pemecahan masalah yang baru dan berbeda dengan pendekatan sebelumnya, sehingga permasalahan-permasalahan PNBP yang saat ini belum terpecahkan, dapat segera menemukan solusinya.
SE
TJ
TINDAK LANJUT PEMERINTAH
Pengelolaan PNBP, sedang disiapkan draft PMK mengenai pengenaan sanksi terhadap KL yang tidak mengelola PNBP secara tertib.
-
Telah dilaksanakan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara untuk membahas kemungkinan pendelegasian penetapan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri Keuangan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, namun disimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan dimaksud tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PNBP adalah dengan mempercepat revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, di mana salah satu materi perubahan adalah untuk menyeleraskan dengan UU bidang Keuangan Negara, perkembangan kegiatan pelayanan, dan pengaturan mengenai pengenaan sanksi atas pengelolaan PNBP yang tidak tertib
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
-
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 23
