(PENGGANTI PP NO. 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN)
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
Jakarta, 02 April 2014
1. UU No. 20 Tahun 1997 ttg PNBP 2. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP 3. PP No. 59 Tahun 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP Yang Berlaku pada Dephutbun 4. PP 73 Tahun 1999 ttg Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu 5. PP No. 22 tahun 2005 ttg Pemeriksaan PNBP 6. Kepmenkeu No. 656/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang PHKA. 7. Permenhut No. P.02/Menhut-II/2006 tentang Juklak Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang PHKA. 8. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2007 ttg Pembagian Rayon di TN, Tahura, TWA, Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan PNBP. 9. Permenkeu No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
Lanjutan ........ 10. Permenkeu No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP Yang Terutang. 11. Permenkeu No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP. 12. Permenkeu No. 34 Tahun 2010 ttg Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan PNBP Yang Terutang. 13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemkeu No. PER-47/PB/2009 tentang Juklak Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian / Lembaga/ Kantor /Satuan Kerja.
Definisi Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Timbul sebagai akibat : Pelayanan/pemberian jasa oleh K/L kepada masyarakat (perorangan/berbadan hukum), hasil penjualan atau pungutan hasil produksi; Penerimaan sebagai akibat turut sertanya dalam aktivitas dunia usaha. Jenis PNBP : Ragam/objek yang menjadi dasar pengenaan PNBP Tarif PNBP : Besaran/nilai nominal atas pengenaan jenis PNBP
FUNGSI PNBP (Dalam APBN) • Fungsi Budgetair (penerimaan) : Penerimaan PNBP merupakan sumber pembiayaan, karena itu diupayakan untuk memasukan ke kas negara sebesar besarnya untuk membiayai kegiatan Kementerian/Lembaga. • Fungsi Reguler (pengaturan) : Penerimaan PNBP mampu digunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakan roda pembangunan.
PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Semangatnya antara lain : • Memelihara SDA yang diberikan Tuhan YME • Sarana mengatur kebijakan pemerintah dalam pemantauan SDA • Penyesuaian (tingkat inflasi) sudah ± 16 Tahun • Optimalisasi peningkatan PNBP : ü
Intensifikasi tarif PNBP
ü Distensifikasi jenis PNBP
PNBP LAINNYA TA
Uraian
DR
PSDH
IIUPHH
DPEH
ESL, PUPA, Taman Buru, GRNT, Pengembalian Pinjaman, dll
Penggunaan Kawasan Hutan
JUMLAH
%
X Rp.1.000.000,00 TARGET
1.235.600
1.249.211
15.188
REALISASI
1.456.054
674.358
74.180
TARGET
1.631.650
1.123.025
19.741
REALISASI
1.721.221
797.324
271.527
TARGET
1.279.176
1.359.053
94.894
REALISASI
1.720.288
868.554
119.261
TARGET
1.429.123
1.304.885
38.083
REALISASI
1.516.134
986.268
102.559
TARGET
1.773.485
1.897.252
REALISASI
1.494.324
697.793
227.850
196.013
2.923.862
100.370
169.797
2.387.209
51.162
100.000
2.925.578
135
56.742
162.231
3.009.183
58.071
175.018
2.940.036
4.254
233.026
432.550
3.377.936
107.325
227.293
3.106.711
13.432
290.043
470.739
3.379.179
12.550
2
140.033
495.168
4.393.992
105.428
5.704
304.349
587.961
3.195.559
TA 2009
82 419
TA 2010
TA 2011
TA 2012
103
TA 2013
111
109
74 8
TARGETPNBP PNBP TAHUN 20142014 TARGET TAHUN NO
JENIS PNBP
MAP
1
2
3
A PNBP SDA Kehutanan 1 Dana Reboisasi DR dari Penerimaan Pembayaran Pengembalian pinjaman/kredit 2 PSDH 3 IIUPH IIUPH Hutan Alam
TARGET PNBP RAPBN-2014 4
421411
2.310.000.000.000,00
421411 421421 421434
130.000.000.000,00 1.790.443.888.882,00 146.250.000.000,00 135.000.000.000,00
421431
11.250.000.000,00
4 Penggunaan Kawasan Hutan
421441
640.322.248.810,00
B PNBP Lainnya PNBP Bidang PHKA : 5 Iuran Menangkap (IMMMSL/TA) 6 PIPPA 7 Masuk Obyek Wisata (PMOWA) 8 IHUPPA
423731 423732 423735 423736
57.964.210.700,00 9.533.537.229,00 1.761.734.268,00 46.395.582.376,00 273.356.827,00
IIUPH Hutan Tanaman Industri
9 BLU (Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan) JUMLAH
107.396.760.996,00 5.182.377.109.388,00
KLIK
PAGU PENGGUNAAN 5 1.386.000.000.000,00
239.919.481.110,19
22.200.000.000,00 1.648.119.481.110,19
Pagu Penggunaan : DR ( 60% Bag Pusat) PSDH ( 20% Bag Pusat x 67% )
TARGET DAN REALISASI PNBP TA. 2014 N O 1
JENIS PNBP
MAP
2
3
TARGET PNBP REALISASI APBN-2014 PENERIMAAN 4 5
%
A PNBP SDA Kehutanan 1 Dana Reboisasi DR dari Penerimaan Pembayaran Pengembalian pinjaman/kredit 2 PSDH 3 IIUPH 4 DPEH
421411
2.310.000.000.000,00
186.916.098.593,78
8,09
421411 421421 421433 421751
130.000.000.000,00 1.790.444.000.000,00 146.250.000.000,00
36.414.921.135,00 84.619.847.561,00 15.098.062.080,00 1.091.432.520,00
28,01 4,73 10,32
5 Ganti Rugi Nilai Tegakan
421441
6 Penggunaan Kawasan Hutan
421441
640.322.000.000,00
27.700.270.639,00
4,33
B PNBP Lainnya PNBP Bidang PHKA : 7 Iuran Menangkap (IMMMSL/TA) 8 PIPPA 9 Masuk Obyek Wisata (PMOWA) 10 IHUPPA
423731 423732 423735 423736
9.533.537.000,00 1.761.734.000,00 46.395.582.000,00 273.357.000,00
9.740.450,00 45.000.000,00 3.166.518.400,00
0,10 2,55 6,83 0,00
107.396.760.996,00 5.182.376.970.996,00
37.709.791.687,25 398.194.827.819,03
35,11 7,86
BLU (Pusat Pembiayaan 11 Pembangunan Hutan) JUMLAH
5.423.144.753,00
Prosedur penyusunan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada K/L
11
Presiden Konsep RPP Hasil Harmonisasi untuk ditetapkan
Menteri/ Pimpinan K/L
10 9
Menteri Keuangan
1 Konsep RPP
Pembahasan dengan instansi terkait : • K/L bersangkutan • Biro Hukum, Kemkeu • DJKN, Kemkeu (jika terdapat jenis PNBP berupa pemanfaatan aset negara) • Kem. Hukum dan HAM • Sekretariat Negara
4 5
Konsep RPP Hasil Harmonisasi dan surat Menkumham ke MK
2
8
Menteri Hukum dan HAM
7
Dirjen Anggaran 3
6
Konsep RPP Hasil Pembahasan dan surat MK ke Menkumham
Direktur PNBP
PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Terdiri dari : •
Batang tubuh 7 Pasal
• Penjelasan • Lampiran Jenis dan Tarif Atas PNBP Intinya mengatur antara lain : • Jenis PNBP ± 31 jenis • Pembagian Wilayah/Rayonisasi • Penetapan harga patokan untuk jenis PNBP tertentu • Perlakuan/pengecualian tarif jenis PNBP • Masa berlaku efektif PP No. 12
PP No. 59/98 hanya mengatur ± XI jenis PNBP (sebatas PNBP yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam) Antara lain dari : • Kayu (Kayu Alam/Tanaman); • Hasil Hutan Non Kayu (Getah, Rotan, Damar, Gambir, Sarang Burung Walet dan lain – lain; • Penerimaan Pemberian Izin (IIUPH) dan Pariwisata Alam; • Pungutan Masuk Obyek Wisata; • Iuran Izin Menangkap/Mengambil Satwa Liar/Tumbuhan Alam; • Denda Pelanggaran.
Antara lain dari : • Jenis tersebut di atas + jenis baru (Air, Geotermal/Panas Bumi); • Izin/pelayanan pengelolaan benih tanaman hutan; • Penggunaan Barang Milik Negara (gedung / bangunan / alat penelitian / laboratorium / perpustakaan); • Penggunaan/pemanfaatan hasil penelitian; • Jasa lainnya.
Pasal 1 Menetapkan jenis PNBP di Kementerian Kehutanan Pasal 2 1. Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf p dibagi dalam rayon I, Rayon II, dan Rayon III. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
Pasal 3 Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata – rata: a. Hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan; b. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata – rata tegakan di hutan; c. Hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan; d. Tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri; e. Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih.
Pasal 4 Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Pasal 5 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). 2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kegiatan penelitian yang berada di kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia; b. Kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam; dan c. Kegaiatan pemenfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan terhadap bencana alam. 3) Ketentuan mengenai tata cara persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 6 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara
Pasal 7 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 8 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
LAMPIRAN PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (PNBP LINGKUP DITJEN PHKA) PP 12 th 2014.pdf 8 Kelompok (pungutan/pemanfaatan) : 1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (istilah saja, isinya pengembangan dari PP Lama); 2. Pemanfaatan Tumbuhan & Satwa Liar; 3. Denda Administrasi Bidang Perlindungan Hutan & Konservasi alam; 4. Hasil Lelang Kayu Temuan & TSL; 5. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Konservasi; 6. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air dalam KHK; 7. Pungutan usaha Pemnafaatan Air dan KHK; 8. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air dalam KHK.
Penatausahaan PNBP suatu kegiatan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data PNBP secara Sistematis dengan maksud memperoleh gambaran tentang hal – hal yang berkaitan dengan PNBP.
PA Menteri/Ketua K/L
K BUN
KPA
PPK
KPPN
P PSM
BENDAHARA PENERIMAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
BPP
BPP
PENGELOLAAN PNBP SDA KEHUTANAN Pemungutan dan Penyetoran PNBP
Pejabat/Penerbit/ Penagih
Kas Negara
Bukti setor Bank Persepsi
Wajib Bayar/ Pengunjung/ Pemegang Izin
Petugas Pemungut / Pengumpul
Keterangan : 1. SPP: Surat Perintah Pembayaran – 2. SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak
Rek. Bend. Penerima PNBP
KETENTUAN POKOK TENTANG PNBP PENGELOLAAN
Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN (on budget)
Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
