Tanya Jawab Hukum Wakaf & Sertifikasi Tanah Wakaf

Nasichun Amin, M.Ag.

Tanya Jawab Hukum Wakaf & Sertifikasi Tanah Wakaf

Diterbitkan Oleh : Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Gresik Tahun 2010

Buku ini DIWAKAFKAN tidak diperjualbelikan, BOLEH diperbanyak

Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf


Sambutan Ketua Umum Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji syukur untuk Allah SWT karena dengan rahmat dan karuniaNya Buku “Tanya Jawab Hukum Wakaf & Sertipikasi Tanah Wakaf telah terbit”. Sosialisasi hukum wakaf yang di dalamnya termasuk perundangundangan wakaf di Indonesia dan sertipikasi tanah wakaf adalah program rutin Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Gresik. Dalam rangka meningkatkan SDM pengurus ta’mir masjid dan meningkatkan semangat / ghiroh mereka, kegiatan tersebut telah digalakkan lebih dan lima tahun terakhir. Bantuan sertipikasi tanah wakaf yang dibidani oleh Bidang Hukum dan Wakaf DMI Kab. Gresik, juga telah dapat direalisasikan walaupun masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Diantara maksud penerbitan buku ini oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik adalah membantu segenap masyarakat khususnya para nadhir dan pengurus lembaga sosial keagamaan, dan kepada ta’mir masjid atau langgar agar memiliki wawasan dalam penyelamatan dan pengembangan aset wakaf yang dimiliki, sehingga meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam. Disamping itu yang paling diharapkan adalah terwujudnya kemandirian ta’mir atau lembaga sosial keagamaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama dalam penyelamatan dan pengembangan aset umat yang dikelola.


v

Akhimya, kami sampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja dalam upaya terbitnya buku ini. Semoga hadimya buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga Allah SWT meridloi amal usaha kita. Amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Gresik. 20 Robiul Tsani 1431 H 05 April

2010 M

Ketua Umum

Drs. H. M. As’ad Thoha. M.Ag

vi


KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN GRESIK Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39 Telp. 3981681 Fax. 3970087 Gresik

SAMBUTAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb Puji Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas diterbitkannya buku “Tanya Jawab Hukum Wakaf dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf”, merupakan cetakan pertama tahun 2010 oteh Pimpinan Oaerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik Kami menyambut gembira atas terbitnya buku ini yang bertujuan untuk ikut mensosialisasikan Undang-undang No 41/2004 tentang wakaf dan PP No 42/2006 tentang Pelaksanaannya dengan metode Tanya jawab Seperti yang kita ketahui bahwa wakaf merupakan salah satu sumber dana umat yang potensial, perlu digali dan dikelola secara profesional dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dalam rangka turut serta memajukan kesejahteraan umum yang merupakan satu tujuan Nasional Negara RI, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUO 1945. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa harta wakaf itu bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat oleh Nadzir berbentuk perseorangan maupun organisasi/ Badan hukum. Nadzir bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk wakaf uang. Buku ini


vii

juga akan menjawab apa dan bagaimana harta wakaf itu serta proses penyelesaian. Oleh karena itu tentunya buku ini pantas disebarluaskan dan dimiliki karena sangat membantu masyarakat khususnya umat islam dalam memecahkan persoalan wakaf Demikian sambutan kami dalam penerbitan buku ini, semoga Allah Swt senantiasa meridoi usaha kita. Amin.

Gresik, 02 Maret 2010 Wassalam Kepala

Dr. Agus Thohir, M.Si NIP. 195508231981031003

viii


Kata Sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Kami menyambut gembira terbitnya buku “Tanya Jawab Hukum Wakaf & Sertipikasi Tanah Wakaf” karena pasti bermanfaat baik bagi calon wakif, nadhir, Departemen Agama dan BPN serta stockholder lainnya. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mengerti tidak hanya prosedur dan syarat-syarat perwakafan tapi juga filosofi yang terkandung di dalamnya, yaitu pemberian dengan ikhlas untuk kemaslahatan umat dan bersifat abadi (tidak dapat diminta lagi oleh ahli warisnya). Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk wakaf tanah yang haknya masih berupa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Tanah Negara, tanahnya harus yang bisa dan terlebih dahulu dirubah/ditingkatkan menjadi Hak Milik. Gresik, 2 Maret 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Ir. Bambang Hendrawan, M.Sc.


ix

KATA PENGANTAR KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala bentuk puji dan rasa syukur hanyalah untukNya semata; Allah Dzat yang telah memberikan ilmu, hikmah, hukum dan tata aturan kepada manusia, agar kita bisa mengelolah dan mengatur permasalahan kehidupan ini sesuai dengan yang telah digariskanNya. Shalawat dan salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sebab dari beliaulah risalah agung itu diuraikan dan diperjelas dengan sabda-sabdanya. Maka dengan itulah kita bisa memahami bagaimana sesungguhnya Islam menata dan mengatur kehidupan manusia. Pemberian Wakaf telah lama dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, baik itu secara pribadi kepada pribadi yang lain, maupun dari pribadi ke lembaga-lembaga sosial-keagamaan yang ada. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata mencuat banyak persoalan menyangkut keberadaan Wakaf tersebut. Itulah sebabnya, sehingga diterbitkan Undang-UndangNomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU tersebut dijelaskan, bahwa yang dapat diwakafkan hanyalah harta benda yang dimiliki atau dikuasai pewakaf secara sah. Dan harta benda tersebut adalah berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun dalam proses selanjutnya, ternyata muncul berbagai gagasan baru semisal Wakaf tunai berupa uang, Wakaf produktif, Wakaf surat-surat berharga dan sebagainya. Dari sanalah kemudian muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat Islam; semisal bolehkah

x


mewakafkan hasil tanaman dalam jangka waktu tertentu? Bolehkah seseorang mewakafkan tanah untuk keluarganya sendiri? Bolehkah menjual harta wakaf yang sudah rusak dan dibelikan barang lain sebagai penggantinya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Permasalahan-permasalahan lain yang juga kerap muncul, dikarenakan masih banyaknya benda atau tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Tidak adanya surat-surat itulah, sehingga barang-barang dan tanah wakaf tersebut seringkali menjadi kasus sengketa hukum di masyarakat. Apalagi kebanyakan masyarakat kita memang belum memahami tentang keberadaan sertiflkasi Wakaf tersebut. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul; semisal apakah fungsi sebenarnya dari sertiflkasi Wakaf terseburt? Bagaimana proses pengurusan tanah Wakaf yayasan yang tidak terdaftar di kantor pertanahan? Ketika si Wakif telah meninggal dan tak memiliki seorang ahli waris Wakaf, lantas siapakah yang harus mendaftarkan tanah tersebut untuk pengurusan sertiflkasi? Atau bagaimana jika dalam proses pengurusan sertiflkasi tanah Wakaf, ternyata ada ahli waris Wakaf yang tak menyetujui? Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain serupa itu. Maka terbitnya buku “Tanya Jawab Hukum Wakaf dan Sertiflkasi Tanah Wakaf ini, akan bisa menjawab berbagai pertanyaan di atas. Setidaknya, buku ini akan dapat menyumbangkan pengertian dan pemikiran seputar persoalan Wakaf dan Sertifikasi Wakaf. Semoga setelah banyak pihak mengetahui, mengerti dan memahami isinya, hal itu bisa disoalisasikan dan diaplikasikan ke dalam bentuk amal nyata. Oleh karenanya, kami turut mengapresiasi atas kehadiran buku ini. Sebab disamping bisa memberikan informasi yang memang sangat Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

xi

dibutuhkan oleh masyarakat kekinian, juga diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata untuk sama-sama berupaya mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan perwakafan. Akhirul kalam, hanya kepada Allahlah kita bermunajat. Semoga dari apa yang kita upayakan ini, senantiasa akan bermuara menuju ridhoNya dan menjadi amal kebajikan. Amin amin yaa mujibas saailin. Wassalanmu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 16 April 2010 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Drs. H. Imam Haromain Asy’ari, M.Si.

xii


KATA PENGANTAR Oleh : Dr. KH. A. Faishal Haq, MA (Guru Besar dan Dekan Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Segala puji syukur saya haturkan ke hadlirat llahi Rabbi yang telah menggerakkan tangan dan fikiran Ustadz Nasichun Amin untuk menulis buku kecil tapi besar manfaatnya yang diberi judul : “Tanya Jawab Hukum Wakaf dan Sertifikasi Tanah Wakaf”. Setelah saya baca, ternyata Ustadz Nasichun Amin betul-betul telah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya. Saya angkat topi atas jawaban-jawabannya yang sangat memuaskan, karena semua jawabannya berdasar dan setelah itu diberi ulasan atau penjelasan. Penjelasannya ada yang diambilkan dari al-Qur’an, as-Sunnah, pendapat ulama dan ada juga yang diambilkan dari UURI No. ,41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintahnya No. 42 Tahun 2006. Semoga apa yang Ustadz lakukan ini menjadi amal jariyah yang tak ada putus-putusnya, ila yawmil qiyamah. Amin. Walaupun buku ini hanya menjawab 27 pertanyaan, tapi karena pertanyaannya sudah mencakup persoalan-persoalan yang sering timbul di masyarakat, maka buku ini saya anggap sangat memuaskan. Akhirnya saya mengharap semoga muncul Ustadz-Ustadz yang serupa untuk menambah hazanah keilmuan tentang wakaf, yang sementara ini sangat langka. Surabaya, 19 April 2010


xiii


Prakata Penulis Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan hidayahNya, dapat tersusun buku ini yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan semua penganut ajarannya. Buku ini merupakan kumpulan hasil dialog mengenai hukum wakaf, perundang-undangan tentang wakaf dan sertipikasi tanah wakaf. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik dibantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam waktu lima tahun terakhir (2005 – 2009) telah berusaha mensosialisasikan hukum wakaf, perundang-undangan tentang wakaf dan sertipikasi tanah wakaf kepada segenap ta’mir masjid se Kabupaten Gresik dan juga perangkat desa / kelurahan masing-masing. Tanya jawab dalam diskusi dan dialog serta berbagai problematika mengenai perwakafan dan sertipikasi tanah wakaf kami rangkum dengan sebaik mungkin dalam buku ini, namun tentunya masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang penulis lakukan. Penulis berusaha menyajikan buku secara sederhana, praktis dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca khususnya yang Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

xv

berkecimpung dalam urusan aset lembaga sosial keagamaan. Berbagai literatur yang dapat disarikan dan dikutip oleh penulis termasuk peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia semoga dapat menambah pembahasan yang ada lebih luas khususnya dalam rangka mensosialisasikan perundang-undangan perwakafan di Indonesia yang masih muda umurnya. Diantara maksud penerbitan buku ini oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik adalah membantu segenap masyarakat khususnya para nadhir, pengurus lembaga sosial keagamaan, kepada ta’mir masjid / langgar agar memiliki wawasan dalam penyelamatan dan pengembangan aset wakaf yang dimiliki, sehingga maningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam. Penulis berharap agar pembaca tidak merasa puas dengan penjelasan yang ada dan berbagai hal yang ada dalam buku ini, tetapi diharapkan terus mencari dan menggali dari literatur dan bukubuku lainnya, baik karya para ulama salaf maupun khalaf. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan buku ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipatganda di dunia dan akhirat. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan buku ini, dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar buku ini lebih bermanfaat dan lebih baik kualitasnya di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridlo dan ma’unah dari Allah SWT, Amiin. Gresik,

28 Pebruari 2010 M

12 Robiul Awal 1431 H Penulis

xvi


Daftar Isi Kata Sambutan Ketua Umum DMI Kab. Gresik .................... Kata Sambutan Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik .............. Kata Sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gresik............. Kata Sambutan Kepala Kanwil Kemenag Prop. Jatim .............. Kata Sambutan Kepala Kantor Perwakilan BWI Prop. Jatim ..... Kata Pengantar Prop. DR. KH. Faishol Haq, MA (Dekan Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya)...............................

v vii ix x xi xiii

Prakata Penulis .............................................................. xv Daftar Isi ..................................................................... xvii

BAGIAN SATU : HUKUM WAKAF .................................

1

Pertanyaan 1 : Mulai kapan disyari’atkan wakaf ? sedangkan di dalam al-Qur’an tidak ada redaksi kata wakaf, yang ada hanya shodaqoh, infaq, atau zakat ! lalu apa yang dimaksud wakaf ? .......................

1


xvii

Pertanyaan 2 : Benda atau barang apa saja yang dapat diwakafkan ? Apa saja syarat-syarat benda yang boleh diwakafkan ? ..............

7

Pertanyaan 3 : Bolehkah mewakafkan harta benda yang bergerak seperti kendaraan ? Ada berapa macam benda yang boleh diwakafkan? ..................................................................................

9

Pertanyaan 4 : Apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf tunai ? ...........

14

Pertanyaan 5 : Bila seseorang ingin mewakafkan uang atau saham/surat berharga miliknya, bagaimana caranya ? kemana harus berkonsultasi ? .............................................................

18

Pertanyaan 6 : Siapakah yang diperbolehkan untuk mewakafkan harta miliknya atau menjadi wakif ? apakah orang non muslim boleh beramal wakaf ? .......................................................................

27

Pertanyaan 7 : Harta wakaf diperuntukkan kepada siapa dan untuk apa saja ? Bolehkah seseorang mewakafkan tanah untuk keluarganya sendiri atau untuk golongan tertentu ? .........................................

30

Pertanyaan 8 : Siapakah yang dimaksud sebagai nadzir wakaf ? .......................

xviii


33

Pertanyaan 9 : Apa syaratnya menjadi nadzir dan ada berapa macam nadzir wakaf ? ........................................................................

34

Pertanyaan 10 : Bagaimanakah cara membentuk nadhir ? dan siapakah yang berhak menunjuk nadhir ? .................................................

37

Pertanyaan 11 : Apa saja tugas dan hak nadzir sebagai pengelola wakaf ? ...........

41

Pertanyaan 12 : Diketahui bahwa nadzir yang ditunjuk tidak bisa mengelola harta wakaf dengan baik dan benar. Kemudian wakif atau ahli warisnya ingin mencabut / menarik benda wakaf tersebut. Apakah dibenarkan ? Bagaimana jalan keluarnya ?............................

46

Pertanyaan 13 : Apa Hikmah dari syari’at wakaf ? .........................................

49

Pertanyaan 14 : Bagaimana hukum benda wakaf yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi / tidak dapat bermanfaat atau manfaat yang ada sangat berkurang ? atau bila sebuah masjid memiliki banyak tanah wakaf / hibah dari jama’ah dan dimaksud sebagai wakaf berupa tanah pekarangan yang tidak cocok untuk pertanian/ perkebunan karena irigasi yang kurang, apakah boleh dijual tanah tersebut untuk membangun masjid ? Bagaimana dengan ditukar dengan tanah lain yang lebih produktif ! .................................

50


xix

Pertanyaan 15 : Bolehkah orang mewakafkan hanya untuk jangka waktu / tempo tertentu ? Bagaimana bila ada seseorang ingin mewakafkan hasil lahan pertanian / wakaf produktif tetapi hanya beberapa tahun saja ? .............................................................................

15

Pertanyaan 16 : Seseorang berniat wakaf kalau sudah meninggal dunia atau wakaf dengan wasiat. Bagaimana mendaftarkannya ? ........................

60

BAGIAN DUA : PENDAFTARAN / SERTIPIKASI TANAH WAKAF

Pertanyaan 1 : Apa saja yang harus dilakukan oleh calon wakif atau ahli waris wakif sebelum melaksanakan ikrar wakaf atau mendaftarkan wakaf tanah ? ................................................................

63

Pertanyaan 2 : Mohon dijelaskan secara terperinci tahapan memproses sertipikasi 1.

tanah wakaf, dari berbagai status tanah ; tanah yang belum terdaftar di kantor pertanahan dan

2.

berstatus yasan/bekas tanah adat, tanah yang telah terdaftar bersertipikat hak milik, hak guna

3.

bangunan atau hak pakai baik keseluruhan atau dipecah, tanah yang belum terdaftar dan masih berstatus tanah negara

xx

..............................................................


65

Pertanyaan 3 : Siapakah yang mendaftarkan tanah atau harta wakaf padahal si wakif sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorang pun ? dan bagaimana mendaftarkan ?......................

77

Pertanyaan 4 : Bagaimana jika dalam proses sertipikasi tanah wakaf ada beberapa ahli waris yang tidak menyetujui ?..........................

78

Pertanyaan 5 : Bagaimana cara mewakafkan tanah dan bangunan yang status sertipikat tanahnya masih Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai?

81

Pertanyaan 6 : Seseorang ingin mewakafkan sebagian tanahnya, namun sertipikat atau bukti kepemilikannya masih dijaminkan ke bank untuk hutang, bagaimana caranya ? ...................................

83

Pertanyaan 7 : Ada sebuah masjid kuno peninggalan sesepuh desa yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu, bagaimana memproses sertipikat tanah wakafnya sedangkan statusnya tidak terdaftar di pajak dan buku C desa ? ...........................................................

84

Pertanyaan 8 : Bagaimana mengurus sertipikat masjid/langgar yang berada di atas tanah fasilitas sosial seperti di komplek perumahan yang dibangun oleh defeloper ? ...............................................

85


xxi

Pertanyaan 9 : Apabila sebagian atau seluruh anggota nadhir telah meninggal dunia, bagaiman status nadhir tersebut dan bagaimana proses perubahan nadhir ? .......................................................

87

Pertanyaan 10 : Akta ikrar wakaf sudah dibuat sangat lama sampai puluhan tahun yang lalu, apakah masih berlaku ? Bagaimana kalau akta ikrar wakaf hilang ? ..................................................................

91

Pertanyaan 11 : Sertipikat wakaf hilang atau rusak, bagaimana cara meminta duplikat / salinannya ? ...................................................

93

LAMPIRAN-LAMPIRAN Daftar Pustaka ............................................................

xxii


97

Bagian Satu : Hukum Wakaf Pertanyaan 1 : Mulai kapan disyari’atkan wakaf ? sedangkan di dalam al-Qur’an tidak ada redaksi kata wakaf, yang ada hanya shodaqoh, infaq, atau zakat ! lalu apa yang dimaksud wakaf?

Jawaban : Menurut literatur fiqh, wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar (Tafsir Ibnu Katsir Juz I 381; Fiqh al-Sunnah, jilid III: 381; Subul al-salam: 87). Pendapat lain mengatakan, wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tanahnya yang digunakan untuk masjid Quba di Madinah (tahun 1 hijriyah), sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Umar ibn Sya‘bah dari Amr ibn Sa‘ad ibn Muadz, berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah SAW .” (Asy-Syaukani 1374 H: 129) Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

1

Dalam al-Quran memang tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf dengan kata secara jelas dan dengan redaksi wakaf secara tekstual . Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Sedangkan di dalam hadits redaksi kata wakaf disebutkan oleh Nabi Muhammad Saw dengan kata al-Habsu yang berarti menahan harta benda. Imam Nawawi dalam kitabnya, Syarh Shahih Muslim menjelaskan, yang dimaksud dengan redaksi hadits shadaqah jariyah adalah wakaf. Sedangkan yang dimaksud wakaf adalah menahan harta dan membagikan (memanfaatkan) hasilnya

Uraian / Penjelasan : Sedikit sekali ayat Al Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukumhukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad, sejak masa Khulafaurrasyidin sampai sekarang. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode-metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas, dan lain-lain Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

2


“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

¨βÎ*sù &óx« ÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ 4 šχθ™6ÏtéB $£ϑÏΒ (#θà)ÏΖè? 4®Lym §É9ø9$# (#θä9$oΨs? s9 ∩⊄∪ ÒΟŠÎ=tæ ÏµÎ/ ©!$#

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imron (3): 92)

yìö7y™ ôMtFu;/Ρr& >π¬6ym È≅sVyϑx. «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû óΟßγs9≡uθøΒr& tβθà)ÏΖãƒ tÏ%©!$# ã≅sW¨Β ììÅ™≡uρ ª!$#uρ 3 â!$t±o„ yϑÏ9 ß#Ïè≈ŸÒãƒ ª!$#uρ 3 7π¬6ym èπs"($ÏiΒ 7's#ç7/Ψß™ Èe≅ä. ’Îû Ÿ≅Î/$uΖy™ ∩⊄∉⊇∪ íΟŠÎ=tæ “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. alBaqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan


3

pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Para ‘ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar (Tafsir Ibnu Katsir Juz I 381; Fiqh al-Sunnah, jilid III: 381; Subul al-salam: 87). Menurut keterangan Ibnu Umar, shahabat Umar ibn Khaththab menyedekahkan hasil wakafnya itu kepada fakir miskin, shahabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan kepada para tamu. Pendapat lain mengatakan, wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tanahnya yang digunakan untuk masjid Quba di Madinah, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Umar ibn Sya’bah dari Amr ibn Sa’ad ibn Muadz, berkata: “Kami bertanya tentang mulamula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah saw.” (Asy-Syaukani 1374 H: 129) Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

=ç~6æ ée û&eã ktA Öyäi lüÇ r éçnfe =jQ dä] dä] =jQ oæã oQ Èätæ \9J%ü lü $8<ü 9] ätni éeü è.Qü Ì] väi èIü ke Äu~fQ _Z&i Å ät%=j) gçA p ätfIü Cç1ã r éçneã dä^Y

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah;

4


“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan : “Umar mengatakan kepada Nabi Saw : “Saya mempunyai se-ratus saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw. mengatakan kepa-da Umar : “Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan waris-kan) asalnya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilil-lah”. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah;

unQ SË^mã läBmöã $äi ã:ü ádä] r êã dqA< lü y Õ=}=s éæü oQ 9ep pü Àuæ SZ&n} kfQ pü ÀÖ}<ä- Ö]9I oi vü ÀÖ)w) oi vü ufjQ ìÄkfBi rãp<Å ue qQ9} 3eäI

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. ber-sabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoa-kannya”. Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang. Sedangkan istilah Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

5

wakaf sudah digunakan oleh para imam madzhab sesuai yang tertulis dalam karya-karya mereka. Dalam bahasa Arab terdapat tiga kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu :

- []qeã - C~ç2&eã - g~çB&eã

C~ç2&eã

Semuanya berarti menahan (Dr. Azzuhaili, Fiqh Islam hal.7599).

g~çB&eã

Rasulullah Muhammad Saw menggunakan kata-kata , dan . dalam hadisnya tentang wakaf. Para ahli fiqh mempelajari pengertiannya. Mayoritas ahli fiqh (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) merumuskan pengetiannya menurut syara’ ialah sbb. :

ûfQ u&ç]< éY X=J&eã SË^æ un~Q xä^æ Si uæ PäZ&mã obj} v äi Cç1 8q-qi 0äçi X=Ji

“Penahanan (pencegahan) harta, yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”. Pengertian wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf. Wakaf adalah a.. Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimi-likkan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu mauquf ‘alaihi (penerima wakaf). b. c.

6

Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta.. Yang mungkin dimanfaatkan , tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

d. e.

Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.

Ciri-ciri khas wakaf tersebut digali dari hadis Rasulullah Muhammad Saw tentang wakaf. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undangundang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 ooOOoo

Pertanyaan 2 : Benda atau barang apa saja yang dapat diwakafkan ? Apa saja syarat-syarat benda yang boleh diwakafkan ?

Jawaban : Jumhur ulama berpendapat bahwa semua benda yang bermanfaat, dapat beralih berpindah hakkepemilikannya dan tahan lama dapat diwakafkan. Prinsip tersebut diungkapkan antara lain oleh Nawawi, dimana ia menje-laskan syarat yang boleh diwakafkan ialah :

ÖRZni pü Õ9yäY ätni gJ2} g^neã gç^} äbfi Öaqfji Ön~Ri o~Q ga Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

7

äte =-ý&B% Benda, tertentu, milik Wakif, dapat dipindah milikkan, memberikan faedah sementara bendanya tetap utuh atau manfaat yang sah disewakan.

Uraian / Penjelasan : Pada dasarnya, semua benda yang bermanfaat , dapat beralih berpindah hakkepemilikannya dan tahan lama dapat diwakafkan Penjelasan pandangan mazhab Syafii tentang syarat mauquf (benda yang boleh diwakafkan) : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

o~Q (benda) o~Ri (Tertentu/Jelas) äiä% äbfi Öaqf ji (Milik penuh Wakif) g^neãgç^} (dapat dipindah milikkan) Õ9yäY ätnigJ2} (Memberikan faedah). uæ PäZ&möã hãp8 (bermanfaat dalam waktu yang lama dan bendanya

tetap ada/tidak lenyap) 7) ä1äçi äQäZ&mã (Hukum memanfaatkannya mubah) (Anwar Ibrahim,

Wakaf dalam syari’at Islam)

Menurut UU No 41/2004 Pasal Ayat 5 disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan / atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Pada pasal 15 undangundang tersebut mensyaratkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Berbeda dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia sebelum undang-undang no 41 tahun 2004 ini terbit, pemerintah hanya

8


mengatur perwakafan tanah milik saja (PP No tahun 28 tahun 1977). Saat ini harta benda wakaf yang diatur termasuk beberapa macam benda yang bergerak,. ooOOoo

Pertanyaan 3 : Bolehkah mewakafkan harta benda yang bergerak seperti kendaraan? Ada berapa macam benda yang boleh diwakafkan?

Jawaban : Boleh, karena kendaraan termasuk harta yang bergerak yang boleh diwakafkan. Harta benda wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu harta tidak bergerak dan harta yang bergerak.

Uraian / Penjelasan : Pada dasarnya harta benda yang diwakafkan dibagi menjadi dua macam ; a. b.

benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan rumah atau toko , pohon yang tertanam, sumur dan lain-lain benda bergerak terdiri dari berbagai jenis diantaranya 1) hewan baik sebagai kendaraan atau hewan yang dapat diambil manfaat lainnya seperti hewan yang dapat diperah susunya atau hewan unggas yang dapat diambil telurnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW banyak sahabat nabi yang mewakafkan kuda sebagai kendaraan pada waktu itu untuk kepentingan jihad. Dasarnya Hadis Abu Hurairah :


9

u)p

10


11) Kendi besar tempat masak 12) Alat-alat dan pakaian jenazah Semua benda tidak bergerak di atas sah diwakafkan, baik berdiri sendiri maupun termasuk bagian dari lain. Dasarnya ialah sejumlah sahabat pernah mewakafkannya. Namun terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai syaratsyaratnya. 13) Wakaf uang Akhir-akhir terdengar di Indonesia sebuah istilah baru yaitu Cash Waqf. Ada yang menerjemahkannya dengan Wakaf Tunai. Sebenarnya, inti persoalan dalam Cash Waqf, terletak pada obyek wakafnya, yaitu uang. Karena itu terjemahannya yang lebih tepat ialah Wakaf Uang. Para ahli fiqh Islam dahulu telah menganalisa hukumnya. Bahkan sumber-sumber menyebutkan uang telah diterapkan di sebagian masyarakat Islam bermazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya: Imam Az-Zhuhri (wafat tahun 124 H.) berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menya-lurkan keuntungannya sebagai wakaf . (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam). Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 15 sampai dengan pasal 21, dijelaskan secara terperinci harta benda wakaf sebagai berikut ;


11

Pasal 15 Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16 (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Benda tidak bergeraj lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. Uang;

12


b. Logam Mulia; c. Surat berharga; d. Kendaraan; e. Hak atas kekayaan intelektual; f. Hak sewa; dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari;ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006 lebih detail dijelaskan sebagai berikut ; Pasal 20 Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi : a. kapal; b. pesawat terbang; c. kendaraan bermotor; d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e. logam dan batu mulia; dan/atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21 Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundangundangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

13

a. surat berharga berupa : 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa 1. hak cipta; 2. hak merek; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hal lainnya. c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. ooOOoo

Pertanyaan 4 : Apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf tunai ?

14


Jawaban : Wakaf produktif dan wakaf tunai adalah jenis sifat dari benda atau harta yang diwakafkan. Benda atau harta wakaf ada yang mempunyai sifat produktif dan ada yang tidak produktif atau konsumtif. Sedangkan istilah tunai atau cash adalah wakaf yang berbentuk mata uang tertentu yang bisa dibelanjakan, bukan berbentuk benda atau harta selain uang.

Uraian / Penjelasan : Wakaf Produktif Produktif berarti mengandung sifat dapat berkembang menghasilkan sesuatu manfaat yang mengandung nilai ekonomis . Wakaf produktif dapat berupa barang yang tidak bergerak seperti tanah atau lahan yang bisa dipakai untuk usaha pertanian, perikanan, perkebunan, pertokoan/pasar, dan usaha lain yang dapat menghasilkan manfaat yang bernilai ekonomis serta dapat terus berkembang. Wakaf produktif juga dapat berbentuk wakaf tunai yang bila dipakai sebagai modal dalam pengembangan suatu usaha dan tentunya akan mendapatkan bagian keuntungan (bagi hasil) dari keuntungan usaha yang dijalankan dengan modal tersebut seperti akad mudlorobah dalam hukum mu’amalah / perdagangan atau industri. Barang wakaf yang produktif dari benda yang bergerak selain uang masih banyak lagi sesuai yang telah disebutkan dalam Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006 pasal 21 sebagaimana pembahasan dalam pertanyaan nomor 2 sebelumnya. Tentunya harta tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menghasilkan manfaat yang bernilai ekonomis, tidak


15

didiamkan atau tidak digunakan sehingga tidak memperoleh atau tidak mengeluarkan manfaat. Contohnya seperti ada seseorang mewakafkan kendaraan angkut seperti truk, maka truk tersebut digunakan untuk usaha angkutan atau disewakan dan menghasilkan keuntungan yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih) Sebenarnya pada awal syari’at wakaf pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat sebagian besar harta wakaf adalah wakaf produktif. Banyak harta wakaf yang diwakafkan para sahabat berupa lahan pertanian atau perkebunan yang produktif karena menghasilkan hasil pertanian dan berkebunan yang tidak sedikit dan dapat dinikmati serta dimanfaatkan mengentaskan kemiskinan dan manfat lainnya sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh tanah wakaf Sahabat Umar yang mewakafkan sebidang tanah yang ditumbuhi pohon qurma. Kemudian Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Beberapa contoh wakaf lain yang dilakukan oleh para sabahat nabi banyak sekali yang berupa wakaf produktif. Bila dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka wakaf produktif sangat disarankan dari pada wakaf yang tidak atau kurang produktif. Kalau diupayakan dan dipikirkan secara mendalam wakaf yang tidak produktif bisa dioptimalkan fungsinya dan menjadi wakaf produktif. Contohnya bila ada lahan masjid yang masih mempunyai halaman yang luas dapat dipakai untuk bangunan yang produktif seperti kantor koperasi masjid dan usaha lain yang produktif. Itu semua bisa dilakukan tentunya harus dengan persetujuan nadzir, ta’mir dan jama’ah semua, sehingga tidak menimbulkan fitnah, dan

16


tentunya perlu kesadaran dan pemahaman tentang wakaf yang lebih luas dari segenap pihak yang terkait.

Wakat Tunai / Cash atau Wakaf Uang Sebagaimana dalam pembahasan wakaf produktif bahwa wakaf tunai / cash atau wakaf uang termasuk dalam kategori wakaf produktif bla dipakai untuk modal dalam suatu usaha. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Seperti kita kemukakan di atas, cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. 0leh karena yang lazim dilakukan dalam pengembangan harta wakaf adalah mempersewakannya, maka sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar. Yang lebih membuat mereka sulit menerima dengan pendapat itu adalah karena pola umum pengelolaan aset wakaf adalah dengan mempersewakannya. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendayagunaannya akan terbentur dengan larangan riba. Dalam ‘Al-Is’af fi Ahkam al-Awqaf, Al-Tharablis menyatakan: “Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan: ‘kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

17

sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan.” Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan seperti dilihat dalam kitab alMajmu’ oleh Imam Nawawi (15/325) yang mengatakan: “dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya “ . Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (8/229230). Dalam UU No 41/2004 dan PP No 42/2006 telah mengatur aturan khusus tentang wakaf tunai / cash atau wakaf uang. Pembahasannya akan dijelaskan pada pertanjaan selanjutnya. ooOOoo

Pertanyaan 5 : Bila seseorang ingin mewakafkan uang atau saham/surat berharga miliknya, bagaimana caranya ? kemana harus berkonsultasi ?

Jawaban : Mengenai wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat pusat telah melaksanakan MOU dengan beberapa bank di Indonesia

18


untuk menerapkan wakaf tunai, penerbitan sertipikat wakaf tunai, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat berkonsultasi dengan kantor Departemen Agama setempat atau dengan bank telah telah digandeng oleh BWI.

Uraian / Penjelasan ; Wakaf uang penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian kian memburuk. Untuk itu BWI telah meluncurkan juga Gerakan Wakaf Uang. Gerakan wakaf uang itu diluncurkan BWI dengan menggandeng beberapa bank, diantaranya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah diatur menganai wakaf uang sebagai berikut ; Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 29 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari’ah


19

kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti pernyataan harta benda wakaf. Pasal 30 Lembaga keuangan syari’ah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur Peraturan Pemerintah. Begitu juga di dalam PP Nomor 42 tahun 2006 pasal 22 ; (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah. (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk : a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;

20


d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut pada LKSPWU

Pasal 23 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 24 (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal (23) atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;


21

b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum; c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; d. bergerak dibidang keuangan syariah; dan e. memiliki fungsi menerima titipan (Wadi’ah) (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat tiga puluh (30) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuda pada ayat (3) (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. Pasal 25 LKS-PWU bertugas : a. mengumumkan kepada pihak publik atsa keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (Wadi’ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; f. menrbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan

22


tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26 Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. nama LKS Penerima Wakaf Uang; b. nama Wakif; c. alamat Wakif; d. jumlah wakaf uang; e. perutukan wakaf; f. jangka waktu wakaf; g. nama Nazhir yang dipilih; h. alamat Nazhir yang dipilih; dan i.

tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 25 LKS-PWU bertugas a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

23

d. menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (Wadi’ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; f. mernerbitkan sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan g. mendaftarkan Wakaf Uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26 Sertifikat Wakaf Uang Sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. nama LKS Penerima Wakaf Uang; b. nama Wakif; c. alamat Wakif; d. jumlah Wakaf Uang; e. peruntukan wakaf; f. jangka waktu wakaf; g. nama Nazhir yang dipilih; h. alamat Nazhir yang dipilih; dan i.

24

tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.


Pasal 27 Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS-PWU. Untuk pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf bagi wakif wakaf uang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dalam pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ; 4. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf bagi wakif benda bergerak selain uang termasuk saham pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya adalah Pejabat Kepala KUA kecamatan atau yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dalam pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ; 2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Kemudian selanjutnya PPAIW terkait mendaftarkan benda-benda wakaf yang tidak bergerak kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 40 sampai 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ;


25

Pasal 40 PPAIW mendaftarkan AIW dari : a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang; b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibntuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41 (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyukerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang bertugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut. (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lalinnya. (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

26


Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Pasal 43 (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai adminstrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri. ooOOoo

Pertanyaan 6 : Siapakah yang diperbolehkan untuk mewakafkan harta miliknya atau menjadi wakif ? apakah orang non muslim boleh beramal wakaf?

Jawaban : Semua orang yang memiliki harta benda yang dapat diwakafkan boleh mewakafkan harat tersebut selama dia mampu dan memenuhi persyaratan yang ada. Orang non muslimpun dimungkinkan mewakafkan hartanya dengan tetap memenuhi persyaratan baik Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

27

harta yang diwakafkan maupun tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam fiqh dan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian / Penjelasan : Nawawi menyebutkan syarat wakif (yang mewakafkan harta miliknya) ada dua, yaitu : a) Hendaklah sah ibaratnya (perkataannya) : b) Hendaklah mempunyai kecakapan memberikan tabarru’ (sumbangan) (Annawawi, Ar Raudhah IV 377). Beberapa ulama mazhab Syafii sendiri, seperti Ibnu Hajar, Syabini, dan lain-lain, memandang cukup dengan syarat yang kedua saja. Syarat yang kedua mencakup syarat yang pertama. Disamping itu, menurut mereka syarat yang kedua tersebut perlu dileng-kapi dua kata lagi, yaitu ketika hidup. Lengkapnya berbunyi : “mempunyai kecakapan memberikan tabarru’ ketika hidup, karena safih (orang yang meng-gunakan kekayaannya tidak sesuai dengan tuntutan akal sehat dan syariat Islam) tidak sah berwakaf ketika hidup, karena akan merugikannya. Perlunya kecakapan tersebut ialah karena wakaf adalah tabarru’ (sumbangan), yang berarti mengeluarkan harta tanpa imbalan, sehingga harus dilakukan oleh orang yang sadar Dengan syarat hendaklah cakap bertabarru’ di atas, maka berarti orang sah berwakaf adalah orang yang : a) Orang yang baligh, bukan anak-anak. b) Orang yang berakal, bukan orang gila. c) Atas kemauan sendiri, bukan dipaksa. d) Tidak mahjur ‘alaihi (berada di bawah perwalian).

28


e) Merdeka, bukan budak. f ) Tidak muflis (bangkrut) Jelaslah bahwa Islam tidak termasuk sebagai syarat Wakif. Karena itu non muslim juga sah berwakaf. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam) Dalam hukum positif di negeri Arab terdavpat istilah Ö}<äç&Qöã Ö~J6Feã

Ö}qnRUã Ö~J6Feã,dan Õ8=.Uã Ö~J6Feã.Ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama yaitu badan hukum. Ketiga istilah tersebut belum digunakan para ahli fiqh dalam buku-buku fiqh dahulu. Beberapa ahli fiqh masa kini, seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menyimpulkan bahwa, sebenarnya, fiqh Islam mengakui apa yang disebut “badan hukum” termasuk sebagai orang yang mewakafkan atau wakif. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam) Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 7 dan 8 menyebutkan penjelasan tentang wakif sebagai berikut ; Pasal 7 Wakif meliputi : a. Perseorangan; b. Organisasi; c. Badan Hukum. Pasal 8 (1) Wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :


29

a. Dewasa; b. Berakal sehat; c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. Pemilik sah harta benda wakaf (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukuk untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. ooOOoo

Pertanyaan 7 : Harta wakaf diperuntukkan kepada siapa dan untuk apa saja ? Bolehkah seseorang mewakafkan tanah untuk keluarganya sendiri atau untuk golongan tertentu ?

Jawaban : Sesuai dengan fungsi wakaf sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT, maka wakaf diperuntukkan kepada siapa saja baik kepada kelompok tertentu maupun untuk kemaslahatan umum. Manfaat wakaf juga dapat diperuntukkan kepaada keluarga wakif sendiri ataupun golongan tertentu sepanjang tidak keluar dari fungsi sebagai sarana

30


ibadah. Namun lebih diutamakan bila manfaat wakaf juga dapat diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.

Uraian / Penjelasan Di dalah hukum wakaf, para ahli fiqh dari mazhab Syafii orang yang menerima manfaat wakaf atau disebut mauquf ‘alaih di kelompokkan menjadi dua bagian a) Kepada yang tertentu, baik satu orang atau jamaah Nawawi menyebut bagian ini dengan Gn~Ri ÖQäL pü än~Ri äJ6E (satu orang atau kelompok tertentu). Pendapat lain menyebut wakaf ahli. Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki atau mengambil manfaat harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membukakan peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam). tertentu.

b) Wakaf kepada yang tidak tertentu. Tempat kedua penyaluran wakaf ialah kepada tidak tertentu. Öt:ã 2Q äZ]p (berwakaf ke pihak umum). Nawawi menyebutnya Pendapat lain menyebutkan wakaf khoiri (untuk kebaikan secara umum). Tujuan Wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahidin, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tem-pat-tempat penampungan anak yatim piatu, dan sebagainya. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam) Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

31

Dari setiap bagian di atas masih dibagi lagi ke pembahasan yang lebih terperinci, dan terdapat perbedaan pendapat di dalam pembahasan tersebut. Dan pada dasarnya tujuan wakaf adalah untuk hal –hal yang haq / kebenaran dan kemaslahatan bukan untuk hal yang bathil dan kemungkaran kepada Allah SWT Mengenai penerima manfaat adalah dari lingkungan keluarga wakif sendiri, menurut pendapat di atas diperbolehkan dasar hukumnya adalah bahwa para shahabat nabi juga ada yang mewakafkan harta yang dimilikinya untuk golongan tertentu termasuk keluarga sendiri, sebagaimana Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 memang tidak menyebutkan sebagaimana pembagian diatas, tetapi hanya fungsinya saja diarahkan kepada kebaikan, baik nantinya untuk kelompok tertentu atau untuk masyarakat umum yang tidak terbatas.

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum” Kemudian di dalam pasal 22 dan 23 undang-undang tersebut dijelaskan lebih terinci ;

Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. Sarana dan kegiatan Ibadah;

32


b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. Bantuan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan / atau e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundangundangan.

Pasal 23 (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai sengan tujuan dan fungsi wakaf. ooOOoo

Pertanyaan 8 : Siapakah yang dimaksud sebagai nadzir wakaf ?

Jawaban : Nazhir ialah pengurus dan pengelola wakaf . Pada prinsipnya, hak mengurus wakaf adalah hak Wakif sendiri. Dalam upaya mengatur fungsi dan tujuan wakaf maka diperlukan nadzir dan dapat juga wakif menjadi nadzirnya sendiri.


33

Uraian / Penjelasan : Posisi nadhir adalah mewakili wakif dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu bila wakif mensyaratkan dia sendiri menjadi nadzir maka harus dilaksanakan. seperti ia sendiri minta menjadi Nazhir wakafnya atau orang lain..Apabila ia tidak mensyaratkan Nazhirnya kepada siapapun, maka diserahkan kepada Kadi (Hakim). Ini berarti perlu melibatkan Kadi (Hakim) dalam pengurusan wakaf masyarakat. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam). Pada UU 41/2004 Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadhir. Nadhir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadhir yang profesional. Untuk meningkatkan kualitas nadhir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Untuk itu di dalam UndangUndang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. oOOoo

Pertanyaan 9 : Apa syaratnya menjadi nadzir dan ada berapa macam nadzir wakaf?

34


Jawaban : Syarat utama sebagai nadzir adalah harus mampu melaksanakan tugasnya dan amanah. Nazhir bisa terdiri dari perorangan, kelompok, organisasi atau badan usaha.

Uraian / Penjelasan Syarat-syarat Nazhir sesuai kebutuhan. Para ahli fiqh menetapkan syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kelayakan tersebut menuntut agar Nazhir orang yang adil dan mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugasnya. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Kadi (Hakim) wajib menggantinya, dengan menjelaskan alasan-alasannya. Di antara bukti keluwesan fiqh Islam ialah memberikan hak kepada Wakif menunjuk beberapa orang Nazhir dan mempercayakan kepada masing-masing Nazhir tugas-tugas tertentu, seperti mengurus pemeliharaan dan pengumpulan hasilnya saja, mengurus pembagian hasilny saja kepada yang berhak, dan sebagainya. Apabila terdapat dua orang Nazhir untuk salah satu bidang tugas tertentu, hendaklah salah seorang Nazhir tidak bertindak sendiri sebelum musyawarah. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam). Wakif boleh menetapkan jumlah tertentu dari hasil wakaf buat Nazhir, sebagai upah. Gaji Nazhir menjadi putus, apabila ia diberhentikan Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

35

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dimaksud Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya (pasal 1 ayat (4) sedangkan pada pasal 9 nadzir dikelompokkan menjadi tiga 1. Nadhir Perseorangan 2. Nadhir Organisasi 3. Nadhir Badan Hukum. Persyaratan beberapa kelompok diatas dijelaskan dalam pasal 10 sebagai berikut : Untuk nadhir perorangan harus memenuhi persyaratan ; a. Warga negara Indonesia; b. Beragama Islam; c. Dewasa; d. Amanah; e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nadhir organisasi harus memenuhi persyaratan ; a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan islam. Untuk nadhir badan hukum harus memenuhi persyaratan ;

36


a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam. ooOOoo

Pertanyaan 10 : Bagaimanakah cara membentuk nadhir ? dan siapakah yang berhak menunjuk nadhir ?

Jawaban : Pada dasarnya yang berhak membentuk dan menunjuk nadhir adalah wakif. Pada masa ini nadhir dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan. Untuk itu pemerintah membuat peraturan tentang penunjukan nadhir dengan maksud agar dapat meningkatkan manfaat harta benda wakaf dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat. Wakif masih mempunyai hak menunjuk nadhir dan penunjukannya didaftarkan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah.

Uraian / Penjelasan :


37

Di dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 dalam beberapa pasal telah diatur penunjukan, pendaftaran dan penetapan nadhir sebagai berikut ;

Nazhir Perseorangan Pasal 4 (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia diprovinsi/ kabupaten /kota. (4) BWI menerbitkan tanda tanda bukti pendaftaran Nazhir. (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit (3) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua. (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebaimana dimaksud pada ayat (50 harus bertempat tinggal dikecamatan tempat benda wakaf berada.

38


Nazhir Organisasi Pasal 7 (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/ Kota. (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut: a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada; c. Memiliki : 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf 5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.


39

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW

Nazhir Badan Hukum Pasal 11 (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota benda wakaf berada; d. Memiliki;

40


1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6. Surat penyataan bersedia untuk diaudit. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ooOOoo

Pertanyaan 11 : Apa saja tugas dan hak nadzir sebagai pengelola wakaf ?

Jawaban : Menurut literatur fiqh secara umum tugas Nazhir ialah 1) Mengurus harta wakaf 2) Menyewakan 3) Memungut hasil wakaf 4) Membagikan hasilnya kepada para berhak mendapat wakaf 5) Menjaga harta wakaf dan hasilnya.


41

Uraian / Penjelasan : Fiqh tidak membatasi tugas-tugas Nazhir pada bidang-bidang tersebut saja, tetapi memberikan jalan untuk perluasan tugas baru, sesuai keperluan. Di antara bukti keluwesan fiqh Islam ialah memberikan hak kepada Wakif menunjuk beberapa orang Nazhir dan mempercayakan kepada masing-masing Nazhir tugas-tugas tertentu, seperti mengurus pemeliharaan dan pengumpulan hasilnya saja, mengurus pembagian hasilnya saja kepada yang berhak, dan sebagainya. Apabila terdapat dua orang Nazhir untuk salah satu bidang tugas tertentu, hendaklah salah seorang Nazhir tidak bertindak sendiri sebelum musyawarah. (Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam). Sedangkan hak nadzir adalah memperoleh ujroh atau gaji. Wakif boleh menetapkan jumlah tertentu dari hasil wakaf buat Nazhir, sebagai upah. Gaji Nazhir menjadi putus, apabila ia diberhentikan. Institusi atau lembaga pengelola wakaf berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mawquf ‘alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nadzir). Dalam kitab Mughnil Muhtaj, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbini dijelaskan tugas nadzir sebagai berikut: “kewajiban dan tugas nadzir wakaf adalah: membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu

42


kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.” Dalam kitab Syarh Muntaha al-Adaab oleh Manshur bin Yunus alBahuty (hal. 504-505) dijelaskan: “tugas nadzir wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.” Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiyah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul ‘Istitsmar Mawarid al-Awqaf’ membeberkan sepuluh tugas nadzir wakaf sebagai berikut: a. Memelihara harta wakaf b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat. c. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’. d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu. e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran. h. Menginvestasikan

harta

wakaf

untuk

tambahan

penghasilannya.


43

i. Nazhir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu. Diera modern sekarang ini nadzir dituntut untuk profesional. Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya pun akan disalurkan kembali kepada publik. Untuk itu tidak saja pengelolaaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegakkan karena di satu sisi hak wakif atas aset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi serta akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) seperti : a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; sedikit banyak akan dapat dipenuhi. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11 sampai dengan pasal 14, kemudian pasal 42 sampai dengan 44 dijelaskan tugas, kewajiban dan hak nadzir sebagai berikut. Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas : a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

44


c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% ( sepuluh persen ).

Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

45

Pasal 43 (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari’ah.

Pasal 44 (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. ooOOoo

Pertanyaan 12 : Diketahui bahwa nadzir yang ditunjuk tidak bisa mengelola harta wakaf dengan baik dan benar. Kemudian wakif atau ahli warisnya ingin mencabut / menarik benda wakaf tersebut. Apakah dibenarkan? Bagaimana jalan keluarnya ?

46


Jawaban : Tidak dibenarkan kalau wakif atau ahli waris wakif menarik harta wakaf untuk dimiliki secara pribadi, bila pada awalnya wakaf tersebut adalah untuk selamanya. Nadhir yang terbukti tidak bisa mengelola wakaf dengan baik harus diganti dan itu menjadi hak wakif, ahli warisnya, lembaga yang menerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih) atau juga hak masyarakat umum. Ketentuan penggantian nadhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uraian/Penjelasan Nazhir hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kelayakan tersebut menuntut agar Nazhir orang yang adil dan mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugasnya. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Kadi (Hakim) wajib menggantinya, dengan menjelaskan alasan-alasannya. Mengenai harta wakaf, tentunya wakif tidak bisa menarik hartanya kembali untuk dimiliki secara pribadi. Secara fiqh, wakif hanya berhak mengganti nadzir dan itu harus dikonsultasikan dengan hakim atau pemerintahan yang ada, bila nadzir tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 45 dijelaskan;

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :


47

a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; c. Atas permintaan sendiri; d. Tidak melakukan tugas sebagai Nazhir dan / atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 6 ayat (4) (4) Apabia Nazhir dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir ooOOoo

48


Pertanyaan 13 : Apa Hikmah dari syari’at wakaf ?

Jawaban : Tujuan wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya: a. Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. b. Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan dengan anggota masyarakat. c. Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala, yang dalam istilah Al Quran “tsawab” ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak. d. Sumber pengadaan sarana Ibadat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena: 1) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum.. 2) Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungin. e. Sumber dana produkrif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama. Jelaslah bahwa wakaf, apabila dilaksanakan dan dikelola secara baik, mengandung tujuan positif di dunia dan di akhirat dan benar-


49

benar mampu memberikan sumbangsih tidak sedikit dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan memakmurkan-mensejahterakan umat.(Dr. Anwar Ibrahim, Wakaf dalam Syari’at Islam). Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan statusnya dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain. ooOOoo

Pertanyaan 14 : Bagaimana hukum benda wakaf yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi / tidak dapat bermanfaat atau manfaat yang ada sangat berkurang ? atau bila sebuah masjid memiliki banyak tanah wakaf / hibah dari jama’ah dan dimaksud sebagai wakaf berupa tanah pekarangan yang tidak cocok untuk pertanian/perkebunan karena irigasi yang kurang, apakah boleh dijual tanah tersebut untuk membangun masjid ? Bagaimana dengan ditukar dengan tanah lain yang lebih produktif !

Jawaban : Dasar hukum benda wakaf adalah tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Namun bila kondisi benda wakaf tersebut sebagaimana pertanyaan diatas maka para ulama berbeda pendapat sebagian ulama memperbolehkan sebagian tidak membolehkan.

Uraian/Penjelasan : Memanfaat harta wakaf berarti menggunakan harta wakaf tersebut. Semua benda yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal

250


wujudnya terutama benda yang bergerak. Nazhir berkewajiban untuk merawat dan mengelola benda wakaf dengan sebaik-baiknya. Namun suatu ketika tentunya benda wakaf akan berkurang manfaatnya atau mungkin hilang manfaatnya atau manfaat yang ada sudah tidak layak menurut ukuran kondisi yang ada atau kurang memberi manfaat yang banyak. Demi kepentingan umum dan kemaslahatan terhadap benda wakaf tersebut harus dilakukan perubahan, seperti mengubah bentuk / sifatnya, memindahkan ke tempat lain, menukar dengan barang lain, atau bahkan menjual benda tersebut dan hasil penjualannya dapat dibelikan benda lain yang lebih bermanfaat. Melihat kondisi diatas para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti. Dasar yang digunakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa wafaf tidak boleh dihibahkan ,tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Namun di lain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau berkurang fungsinya lagi karena tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tasaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut agar bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umat Islam. Dalil atau argumentasi yang dipergunakan oleh Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual kurma. Ini adalah penggantian masjid. Adapaun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

51

Umar dan Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kosntruksi pertama dan melakukan perluasan dan tambahan. Demikian yang terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim bahwa Rasullahhah SAW bersabda kepada A’isyah ra : “Seandainya kaumku itu masih dekat dengan jahiliyyah, tentunya Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk satu untuk keluar”. Seandaianya ada alasan kuat tentunya Rasullah SAW akan mengubah bangunan Ka’bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk demi kemaslahatan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam ahmad telah menggariskan atas kebolehannya karena mengikuti sahabatsahabat nabi. Langkah yang dilakukan Umar ra dalam penjelasan di atas sangat mashur dan tidak seorangpun mengingkarinya (Farid Wajdi & Mursyid ; 2007) Pendapat ulama di Indonesia mengenai ini sangat beragam, karena itu pemerintah dalam mengatur perubahan dan perpindahan harta benda wakaf sangat berhati-hati dan mensyaratkan persyaratan yang cukup tegas dan hati-hati. Perubahan atau perpindahan harta benda wakaf khususnya tanah dan juga nilai harta benda wakaf serta manfaatnya harus benar-benar dipertimbangkan secara matang, sehingga tidak menimbilkan konflik dikarenakan nilai atau manfaat harta benda wakaf pengganti berkuran atak tidak layak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, pasal 49 sampai pasal 51 dijelaskan sebagai berikut

52


Pasal 49 (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah; b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika : a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan PerundangUndangan; dan b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. (4) Nilai dan Manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/ walikota berdasarkan rekomendawsi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur : a. Pemerintah daerah kabupaten/kota; Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

53

b. Kantor pertanahan kabupaten/kota; c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/kota; d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;dan e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50 Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut : a. Harta benda penukar memiliki nilai jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51 Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut: a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/ tukar menukar tersebut; b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota; c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim

54


dengan susunan dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan; d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kantor wlayah Departemen Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada menteri; dan e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/ lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Pahala bagi wakif bila harta / benda wakaf yang rusak atau hilang Mengenai pahala bagi wakif bila harta / benda yang diwakafkan (sebagai amal jariyah) ternyata rusak, hilang atau musnah menurut Prof. Dr. Faishol Haq bila diqiyaskan dengan hadits;

=ZA pü 9çReã L=i ã:ü á r êã dqA< dä] á dä] t Õ=}=s +ü oQ Ä|<ä6çeã rãp< Å k~^i 3~2I qsp ufRZ} äjaue êã è&a

Artinya : Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW: “Bila seorang sakit atau bepergian, maka Allah akan tetap menuliskan baginya (pahala) amalan (yang) dilakukannya ketika sehat atau mukim” (Hadits Riwayat Imam Bukhori). Maka pahala karena amalan wakaf akan tetap diperhitungkan oleh Allah SWT. Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

55

ooOOoo

Pertanyaan 15 : Bolehkah orang mewakafkan hanya untuk jangka waktu / tempo tertentu ? Bagaimana bila ada seseorang ingin mewakafkan hasil lahan pertanian / wakaf produktif tetapi hanya beberapa tahun saja?

Jawaban : Sebagaimana hukum menukar benda wakaf, mengenai jangka waktu wakaf para ulama berbeda pendapat tergantung arah pandang mereka masing-masing. Sebagian memboleh kan sebagian tidak. Dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia dibedakan bila untuk benda tidak bergerak berupa tanah hak milik harus diwakafkan keseluruhannya sedangkan untuk benda tidak bergerak selain tanah hak milik dan benda bergerak boleh diwakafkan dalam tempo tertentu.

Uraian/Penjelasan : Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa

56


kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya. Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575). Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

57

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jika menelaah definisi pertama oleh hanafiyah dan kedua oleh malikiyah, maka wakaf dengan maksud mengambil manfaat atau hasil dari pengelolaan tanah milik wakif seperti mengambil hasil pertaniannya saja dan untuk beberapa tahun tidak selamanya, menurut pendapat pertama dan kedua diperbolehkan. Tetapi mengingat usaha untuk peningkatan produktifitas wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada pembatasan jangka waktu wakaf sebagaiberikut: 4. Wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan pepohonan diatasnya, yang merupakan hak milik penuh dan dikuasai oleh wakif sepenuhnya (bersertipikat hak milik, tanah yasan, atau tanah negara bebas dan dikuasai lembaga penerima manfaat wakaf), bukan bersertipikat hak guna bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik pihak lain. Maka wakaf yang dilaksanakan harus selamanya (tidak ada jangka waktu) 5. Wakaf tanah bersertipikat hak guna bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik pihak lain. Maka wakaf tidak harus selamanya (boleh ada jangka waktu). Bila diwakafkan selamanya harus ada izin atau pelepasan dari pemegang hak yang asli. Kedua poin diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 18 ;

58


(1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan / atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN / BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturang Perundang-undangan 6. Wakaf benda bergerak berupa uang boleh diwakafkan dengan jangka waktu atau selamanya. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 27 ; “Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.” 7. Wakaf benda bergerak selain uang tidak ada teks yang menyatakan harus selamanya atau tidak tetapi bila disamakan dengan uang sebagai barang yang bergerak maka menurut penulis boleh diwakafkan dengan jangka waktu.


59

Seseorang yang mewakafkan tanah pertanian bila tanah tersebut adalah dikuasai secara penuh, maka harus diwakafkan selamanya. Tetapi bila tanah dan bangunan yang ada berstatus HGB dan Hak Pakai di atas hak pengelolaan dan hilik orang lain, maka boleh diwakafkan dalam waktu / tempo tertentu. Menurut penulis bila seluruh wakaf , baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak bisa diwakafkan selamanya, maka nadzir pengelola harta wakaf akan bisa merencanakan program secara lebih matang dan berkelanjutan untuk kesejahteraan umat, dikarenakan harta wakaf tidak akan berkurang secara kuantitas tapi bisa bertambah, walaupun secara kualitas bisa menurun karena dimakan usia dan zaman . Namun bila hanya diwakafkan dalam jangka waktu / tempo tertentu dan kemudian di kembalikan ke wakif, maka perencanaan program peningkatan kesejahteraan umat tidak maksimal. ooOOoo Pertanyaan 16 :

Seseorang berniat wakaf kalau sudah meninggal dunia atau wakaf dengan wasiat. Bagaimana mendaftarkannya ?

Jawaban : Yang mendaftarkannya adalah ahli waris wakif dengan beberapa orang saksi kepada bejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada.

Uraian/Penjelasan : 60


Apabila orang tersebut masih hidup, maka segera membuat surat wasiat tertulis disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Tentunya juga sepengetahuan anggota keluarga lainnya. Bila diperlukan wasiat tersebut dilaksanakan di depan notaris atau sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk wasiat. Dan bila sudah waktunya maka harus segera dilaksanakan, didafftarkan kepada PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan memakai formulir Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Beda halnya bila ternyata yang berwasiat telah meninggal dunia. Bila ada bukti tertulis atau tidak ada bukti tertulis tetapi ada dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, maka segera didaftarkan kepada PPAIW setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana dalam pasal 24 sampai dengan 27 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah dijelaskan ;

Pasal 24 Wakaf dengan wasiat baik secara lisan meupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

Pasal 25 Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26 Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

61

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif. (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-undang ini.

62


Bagian Dua : Pendaftaran / Sertipikasi Tanah Wakaf Pertanyaan 1 : Apa saja yang harus dilakukan oleh calon wakif atau ahli waris wakif sebelum melaksanakan ikrar wakaf atau mendaftarkan wakaf tanah?

Jawaban : Yang perlu dan cukup penting untuk dilakukan adalah mengadakan musyawarah dengan segenap anggota keluarga wakif atau ahli waris, juga dengan nadhir yang akan ditunjuk dan lembaga yang menerima manfaat harta wakaf (mauquf ‘alaih)

Uraian/Penjelasan : Persiapan awal yang harus dilakukan oleh calon wakif atau ahli waris wakif sebelum melaksanakan ikrar wakaf selain mempersiapan berkas atau dokumen kepemilikan / penguasaan harta wakaf adalah Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

63

niat yang kuat. Wakif atau ahli warisnya (bila wakif telah meninggal dunia) harus benar-benar memahami bahwa amal wakaf sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang nantinya memperoleh pahala dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Untuk itu sebelum melaksanakan wakaf, wakif atau ahli warisnya hendaknya / dianjurkan untuk bermusyawarah dengan seluruh keluarga, terutama yang telah dewasa. Kesadaran dan dukungan seluruh keluarga akan menghantarkan amal wakaf menjadi lebih bermakna. Walaupun kepemilikan harta yang akan diwakafkan adalah hak dari wakif secara individu, namun dengan adanya kesepakatan keluarga dan dukungan mereka amat sangat membantu memantapkan niat wakaf. Bisa jadi ada suatu pelaksanaan ikrar wakaf tidak disetujui oleh beberapa anggota keluarga wakif lainnya, dapat dikarenakan mereka merasa terdlolimi atau mungkin mereka merasa masih mempunyai sebagian hak dari harta yang diwakafkan dan mereka membutuhkannya karena hajat hidup mereka. Bila hal ini terjadi, maka sedikit atau banyak akan menceriderahi pelaksanaan ikrar wakaf yang telah terjadi, walaupun belum tentu apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak menyetujui ikrar wakaf oleh wakif benar secara hukum. Karena itulah sebelum melaksanakan ikrar wakaf, tokoh masyarakat, kepala desa/kelurahan, lembaga penerima manfaat maaf (mauquf ‘alaih), nadhir dan Kepala KUA kecamatan setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) perlu bertanya kepada calon wakif atau ahli warisnya tentang kesepakatan seluruh keluarga dalam amaliyah wakaf yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya wakaf yang telah dilaksanakan benar-benar penuh barokah dan menambah manfaat demi terwujudnya syi’ar Agama Islam dan dapat diridloi oleh Allah SWT.

64


Setelah ada kemufakatan seluruh anggota keluarga, penentuan tujuan dan penerima wakaf, maka diperlukan juga musyawarah dengan lembaga penerima wakaf (mauquh ‘alaih) guna menentukan pengelola harta wakaf (nadhir) yang dapat melaksanakan amanat wakaf tersebut. Dalam hal ini dianjurkan juga melibatkan perangkat desa / kelurahan tempat harta wakaf berada, diharapkan perangkat desa / kelurahan memahami dan dapt membantu proses selanjutnya, sebelum diajukan ke Pepajat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kepala Kantor Urusan Agama setempat atau sesuai dengan peraturan yang ada. ooOOoo

Pertanyaan 2 : Mohon dijelaskan secara terperinci tahapan memproses sertipikasi tanah wakaf, dari berbagai status tanah ; 1. tanah yang belum terdaftar di kantor pertanahan dan berstatus yasan/bekas tanah adat, 2. tanah yang telah terdaftar bersertipikat hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai baik keseluruhan atau dipecah, 3. tanah yang belum terdaftar dan masih berstatus tanah negara

Jawaban dan uraian : Sesuai dengan pengalaman penulis, proses sertipikasi tanah wakaf terdiri dari 3 macam dilihat dari asal status tanah yang diwakafkan. Syarat utama dalam wakaf tanah dan sertipikasi tanah wakaf adalah tanah yang diwakafkan tidak mengandung sengketa dan tidak dalam jaminan pihak lain.


65

1.

Dari tanah yasan / bekas hak adat : Biasanya bukti penguasaannya adalah petok D, surat girik, Surat Mutasi Objek Pajak, atau lainnya yang sejenis. Terkadang tidak memiliki memiliki bukti penguasaan sama sekali dan bisa diganti surat keterangan dari kepala desa/kelurahan, atau bila hilang ditambah keterangan kehilangan dari pejabat yang berwenang. Prosedur perwakafan dan sertipikasi tanah wakaf secara singkat sebagai berikut; 1) Nadhir, wakif dan penerima manfaat wakaf dan beberapa saksi mengajukan di permohonan dan melaksanakan Ikrar Wakaf di KUA kecamatan tempat tanah wakaf dengan membawa persyaratan diantaranya ; a. Surat bukti kepemilikan / penguasaan asli yang ada (berupa petok D / surat girik atau lainnya yang sejenis) b. Peta bidang dari BPN (bila sudah dilakukan pengukuran/ peta bidang, bila belum maka permohonan pengukuran/ peta bidang bersamaan dengan permohonan konversi) c. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dan calon pengurus nadhir (dilegalisir pejabat yang berwenang). Bila wakif telah meninggai atau tanah wakaf masih atas nama orang yang meninggai, maka dibutuhkan surat keterangan waris, KTP-KK seluruh ahli waris, dan surat persetujuan ahli waris untuk wakaf. d. Surat-surat keterangan yang dibutuhkan (ada dalam formulir yang disediakan BPN) e. Surat keterangan riwayat tanah dan foto copy data yang dibutuhkan (dilegalisir pejabat yang berwenang). f.

66

Dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.


2) Kepala KUA selaku PPAIW mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengadakan pemeriksaan berkas-berkas yang dibutuhkan, mengadakan, pengecekan kepada pihakpihak yang terkait,bila diperlukan menanyakan secara langsung kesungguhan wakif atau ahli warisnya tentang niat wakaf yang akan dilakukan b. memberi penjelasan mengenai hukum wakaf yang diperlukan. c. memeriksa calon nadhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat pengesahan nadhir. d. menyiapkan formulir yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf seperti formulir W1 (Ikrar Wakaf), W2 (Akta Ikrar Wakaf), W2a (Salinan Akta Ikrar Wakaf) atau W3 (Akta Ikrar Penganti Ikrar Wakaf) serta W5 (Surat Pengesahan Nadhir Perorangan) atau W5a (Surat Pengesahan Nadhir Organisasi atau Badan Hukum). 3) Wakif dihadapan nadhir, beberapa orang saksi atau penerima manfaat tanah wakaf (mauquf 'alaih) dan disaksikan oleh Kepala KUA selaku PPAIW melaksanakan ikrar wakaf. PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Dalam waktu 30 hari setelah ikrar wakaf nadhir harus segera melakukan pendaftaran tanah wakaf yang meliputi permohonan pengukuran / peta bidang bila belum terbit peta bidang dari Kantor Pertanahan setempat dan permohonan konversi ke kantor pertanahan (BPN) setempat (biaya Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

67

Pengukuran / Peta Bidang dan Pemeriksaan Tanah / Panitia A serta salinan sesuai ketentuan). Setelah itu dilaksanakan pengukuran bila belum diukur / belum terbit peta bidang dan selanjutnya pemeriksaan tanah / survey langsung ( di lokasi tanah dan dokumen di kantor desa /kelurahan) oleh petugas BPN dan bila telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku maka segera dilaksanakan pengumuman di kantor desa / kelurahan selama 60 hari kerja. 5) Bila dalam masa pengumuman tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai status tanah tersebut, maka sertipikat wakaf akan diterbitkan oleh kantor pertanahan (BPN) setempat. 2. Dari tanah yang terdaftar dan bersertipikat hak milik atau hak guna bangunan dan hak pakai. Prosedur perwakafan dan sertipikasi tanah wakaf dari status tersebut dibagi menjadi dua macam berikut ; a. Bila diwakafkan keseluruhan / semua 1) Wakif /ahli waris atau yang mewakili, nadhir, wakif dan penerima manfaat wakaf dan beberapa saksi mengajukan permohonan dan melaksanakan Ikrar Wakaf di KUA kecamatan tempat tanah wakaf dengan membawa persyaratan diantaranya ; a) Surat bukti kepemilikan / penguasaan asli yang ada (sertipikat hak yang dimiliki) b) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dan calon pengurus nadhir (dilegalisir pejabat yang berwenang). Bila wakif telah meninggal atau tanah wakaf masih atas nama orang yang meninggal, maka dibutuhkan

68


surat keterangan waris, KTP-KK seluruh ahli waris, dan surat persetujuan ahli waris untuk wakaf. c) Surat-surat keterangan yang dibutuhkan (ada dalam formulir yang disediakan BPN) d) Surat keterangan riwayat tanah dan foto copy data yang dibutuhkan (dilegalisir pejabat yang berwenang). e) Dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku. 2) Kepala KUA selaku PPAIW mempunyai tugas sebagai berikut; a) mengadakan pemeriksaan berkas-berkas yang dibutuhkan, mengadakan pengecekan kepada pihakpihak yang terkait,bila diperlukan menanyakan secara langsung kesungguhan wakif atau ahli warisnya tentang niat wakaf yang akan dilakukan b) memberi penjelasan mengenai hukum wakaf yang diperlukan c) memeriksa calon nadhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat pengesahan nadhir d) menyiapkan formulir yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf seperti formulir W1 (Ikrar Wakaf), W2 (Akta Ikrar Wakaf), W2a (Salinan Akta Ikrar Wakaf) atau W3 (Akta Ikrar Penganti Ikrar Wakaf ) serta W5 (Surat Pengesahan Nadhir Perorangan) atau W5a (Surat Pengesahan Nadhir Organisasi atau Badan Hukum).


69

3) Wakif dihadapan nadhir, beberapa orang saksi atau penerima manfaat tanah sakaf (mauquf ‘alaih) dan disaksikan oleh Kepala KUA selaku PPAIW melaksanakan ikrar wakaf. PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Dalam waktu 30 setelah ikrar wakaf nadhir harus segera melakukan pendaftaran tanah wakaf ( peralihan hak) ke kantor pertanahan (BPN) setempat (biaya sesuai ketentuan) dan segera diterbitkan sertipikat wakaf oleh BPN. b. Bila diwakafkan sebagian / dipecah. 1) Permohonan Pengukuran / Peta Bidang ke BPN dg persyaratan Foto Copy Petok sertipikat KTP & KK calon nadhir atau Wakif (Biaya Pengukuran/Peta Bidang sesuai ketentuan) (Sebelum diukur patok batas sdh terpasang) 2) Bila peta bidang selesai, luas riel diketahui wakif /ahli waris atau yang mewakili mendaftarkan sertipikat untuk pemecahan/ pemisahan tanah yang akan diwakafkan dari sertipikat induknya kepada kantor pertanahan (BPN) setempat (Biaya pemisahan sesuai ketentuan). 3) Bila sertipikat pecahan / pemisahan sudah terbit, wakif / ahli waris atau yang mewakili, nadhir dan penerima manfaat wakaf serta beberapa saksi mengajukan permohonan dan melaksanakan Ikrar Wakaf di KUA kecamatan tempat tanah wakaf dengan membawa persyaratan diantaranya ;

70


a) Surat bukti kepemilikan / penguasaan asli yang ada (sertipikat hak yang diliki) b) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dan calon pengurus nadhir (dilegalisir pejabat yang berwenang). Bila wakif telah meninggal atau tanah wakaf masih atas nama orang yang meninggal, maka dibutuhkan surat keterangan waris, KTP-KK seluruh ahli waris, dan surat persetujuan ahli waris untuk wakaf. c) Surat-surat keterangan yang dibutuhkan (ada dalam formulir yang disediakan BPN) d) Dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku. 4) Kepala KUA selaku PPAIW mempunyai tugas sebagai berikut; a) mengadakan pemeriksaan berkas-berkas yang dibutuhkan, mengadakan pengecekan kepada pihakpihak yang terkait,bila diperlukan menanyakan secara langsung kesungguhan wakif atau ahli warisnya tentang niat wakaf yang akan dilakukan b) memberi penjelasan mengenai hukum wakaf yang diperlukan c) memeriksa calon nadhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat pengesahan nadhir d) menyiapkan formulir yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf seperti formulir W1 (Ikrar Wakaf), W2 (Akta Ikrar Wakaf), W2a (Salinan Akta Ikrar Wakaf) atau W3 (Akta Ikrar Penganti Ikrar Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

71

Wakaf ) serta W5 (Surat Pengesahan Nadhir Perorangan) atau W5a (Surat Pengesahan Nadhir Organisasi atau Badan Hukum). 5) Wakif dihadapan nadhir, beberapa orang saksi atau penerima manfaat tanah sakaf (mauquf ‘alaih) dan disaksikan oleh Kepala KUA selaku PPAIW melaksanakan ikrar wakaf. PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6) Dalam waktu 30 setelah ikrar wakaf nadhir harus segera melakukan pendaftaran tanah wakaf ( peralihan hak) ke kantor pertanahan (BPN) setempat (biaya sesuai ketentuan) dan segera diterbitkan sertipikat wakaf oleh BPN. Catatan ; khusus tanah wakaf dari sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai maka perlu dinaikkan haknya menjadi sertipikat hak milik atau dilakukan pelepasan hak dari pemegang hak terlebih dahulu. Juga diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 3. dari tanah negara yang sudah dikuasai oleh lembaga sosial / ta’mir ; salah satu wujud penguasaan adalah telah berdiri bangunan atau telah dikelola lama oleh lembaga / ta’mir dan bukti surat keterangan dari kepala desa/kelurahan dan camat setempat. Prosedur perwakafan dan sertipikasi tanah wakaf secara singkat sebagai berikut ; 1) Permohonan Pengukuran / Peta Bidang ke BPN dg persyaratan surat keterangan tanah negara dari kepala desa / kelurahan

72


diketahui camat (ada di formulir yang disediakan BPN) serta KTP & KK Calon Nadhir atau Wakif (Biaya Pengukuran/Peta Bidang sesuai ketentuan) (Sebelum diukur patok batas sdh terpasang) 2) Bila peta bidang selesai, luas riel diketahui maka nadhir, wakif dan penerima manfaat wakaf dan beberapa saksi mengajukan permohonan dan melaksanakan Ikrar Wakaf di KUA kecamatan tempat tanah wakaf membawa persyaratan diantaranya ; a. Surat keterangan tanah negara, surat pernyataan dan permohonan hak / penetapan wakaf ( ada di formulir yang disediakan BPN ) b. Peta bidang dari BPN dan foto copy kretek desa (bila ada) c. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif atau kuasa yang ditunjuk oleh masyarakat dan calon pengurus nadhir (dilegalisir pejabat yang berwenang). d. Dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku. 3) Kepala KUA selaku PPAIW mempunyai tugas sebagai berikut; a. mengadakan pemeriksaan berkas-berkas yang dibutuhkan, mengadakan pengecekan kepada pihak-pihak yang terkait memberi penjelasan mengenai hukum wakaf yang diperlukan b. memeriksa calon nadhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat pengesahan nadhir c. menyiapkan formulir yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf seperti formulir W1 (Ikrar Wakaf), W2 (Akta Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

73

Ikrar Wakaf), W2a (Salinan Akta Ikrar Wakaf) atau W3 (Akta Ikrar Penganti Ikrar Wakaf) serta W5 (Surat Pengesahan Nadhir Perorangan) atau W5a (Surat Pengesahan Nadhir Organisasi atau Badan Hukum). 4) Wakif dihadapan nadhir beberapa orang saksi dan disaksikan oleh Kepala KUA selaku PPAIW melaksanakan ikrar wakaf. PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Dalam waktu 30 setelah ikrar wakaf nadhir harus segera melakukan pendaftaran tanah wakaf ( permohonan hak) ke kantor pertanahan (BPN) setempat (biaya sesuai ketentuan). Setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tanah / survey langsung ( di lokasi tanah dan dokumen di kantor desa /kelurahan) oleh petugas BPN 6) Bila telah diterbitkan SK oleh BPN sebagai tanah wakaf maka nadhir mendaftarkan kembali ke BPN (permohonan salinan), dan sertipikat wakaf akan diterbitkan oleh kantor pertanahan (BPN) setempat. Di dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf sudah dijelaskan , sebagai berikut ;

Pasal 38 (1) pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

74


a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat; c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu; d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan. e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hakmilik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39 (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut: a. terhadap tanah yang sudah berstatus sebagai hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir; b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

75

pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atsa nama Nazhir; f. pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. g. Ketentuan lebih lanjut mangenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan

Untuk lebih mudah dan praktis dalam memahami proses wakaf tanah dan sertipikasi tanah waka bisa dilihat tabel tahapan wakaf tanah dan sertipikasi tanah wakaf dalam halaman lampiran ooOOoo

76


Pertanyaan 3 : Siapakah yang mendaftarkan tanah atau harta wakaf padahal si wakif sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorang pun ? dan bagaimana mendaftarkan ?

Jawaban : Pengurus yang mengelola harta benda wakaf atau pejabat pemerintah yang mewilayahi tempat harta wakaf mendaftarkan harta wakaf tersebut ke pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uraian / Penjelasan : Pengurus yang mengelola harta wakaf mendaftarkan kepada pejabat yang berwenang menangani wakaf yaitu Kepala KUA tempat harta wakaf selaku PPAIW untuk wakaf tanah (harta tidak bergerak), untuk selanjutnya diproses Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dalam Pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf sudah dijelaskan cukup jelas, sebagai berikut ;

Pasal 31 Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

77

Pasal 35 (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. (2) Permohonan masyarakat atau (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf. (3) Apabila tidak ada orang yang memohon perbuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. (4) PPAIW atas nama nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW. ooOOoo

Pertanyaan 4 : Bagaimana jika dalam proses sertipikasi tanah wakaf ada beberapa ahli waris yang tidak menyetujui ?

78


Jawaban : Proses sertipikasi ataupun ikrar wakaf tidak bisa dijalankan terlebih dahulu, karena tanah yang akan diwakafkan adalah tanah sengketa dan harus diselesaikan terlebih dahulu sengketanya sampai tuntas dan status hukum tanah wakaf itu sudah tidak dalam sengketa lagi.

Uraian/Penjelasan : Cukup banyak kasus sengketa tanah wakaf yang belum disertipikatkan menjadi sertipikat tanah wakaf, terjadi di berbagai daerah bahkan di kota besar sekalipun yang penduduk dan ta’mir atau pengelola wakaf adalah kalangan berpendidikan tinggi. Hal ini mestinya sudah harus segera dibenahi dengan seksama dan bijaksana dan tentunya mengorbankan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak kecil. Karena hukum pertanahan di Indonesia masih bersifat negative, tanah yang sudah terdaftar atau bersertipikatpun masih bisa digugat secara hukum, apalagi tanah yang belum bersertipikat, walaupun tanah tersebut sudah jelas-jelas berfungsi untuk kepentingan ibadah social dan umum. Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 62 secara singkat telah diatur sebagai berikut

Pasal 62 (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi, atau pengadilan


79

Dalam musyawarah untuk mencapai mufakat, dari pihak ta’mir atau pengelola tanah wakaf tentunya perlu melibatkan tokoh yang berpengaruh seperti tokoh agama atau sesepuh di daerah tersebut. Pemahaman mengenai pengertian wakaf juga sangat berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa, karena masih banyak yang memahami bahwa wakaf tanah itu hanya mengambil manfaatnya saja sesuai dengan pendapat sebagian madzhab ulama, walaupun pada umumnya wakaf tanah itu adalah untuk selamannya sebagaimana yang dianut mayoritas masyarakat kita dan juga sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Oleh karena itu diupayakan secara maksimal timbulnya kesadaran moril diantara pihak yang bersengketa sehingga mufakat cepat diselesaikan. Kalau ternyata mufakat tidak bisa terwujud, atau dapat terwujud tetapi pihak pengelola harus mengeluarkan biaya seperti biaya ganti rugi yang cukup banyak, maka perlu dipilih yang resikonya lebih ringan. Apakah dilanjutkan melalui mediasi, atau arbitrasi/pengadilan atau jalan mufakat yang telah disepakati dengan ganti rugi yang mudah-mudah sanggup dipenuhi oleh pengelola tanah wakaf. Menempuh jalur abitrasi/pengadlan juga tidaklah mudah, alat bukti yang dimiliki oleh pengelola tanah waka harus kuat dan lebih kuat dari pihak ahli waris yang menggugat. Belum lagi biaya acara sidang dan yang lainnya, Namun optimisme dan tentunya bantuan dari lembaga bantuan hukum yang professional tetap diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Harapan kita bersama tentunya kemenangan di pihak pengelola waka tanpa mendlolimi pihak lain dan yang terpenting semoga mendapat ridlo dari Allah SWT.

80


Bila kasus sengketa dapat diselesaikan, status tanah wakaf sudah jelas maka pengelola tanah wakaf hendaknya segera mengurus proses sertipikasi tanah wakaf sesuai dengan peraturan yang ada ooOOoo

Pertanyaan 5 : Bagaimana cara mewakafkan tanah dan bangunan yang status sertipikat tanahnya masih Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai ?

Jawaban : Bila wakaf dimaksud untuk waktu selamanya maka lebih baik dinaikkan haknya menjadi sertipikat hak milik atau diperlukan pelepasan hak dan izin pemegang hak sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku karena Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai adalah sebagian jenis sertipikat yang diterbitkan kantor pertanahan (BPN) dan sertipikat tersebut mempunyai ketentuan batas waktu tertentu.

Uraian / Penjelasan : Dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf sudah dijelaskan macam-macam hak atas tanah yang akan diwakafkan sebagai berikut :


81

Pasal 17 (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari : a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara; c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; d. hak milik atas satuan rumah susun. (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan ditak dijaminkan. Pasal 18 (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan / atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

82


(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN / BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturang Perundangundangan. ooOOoo

Pertanyaan 6 : Seseorang ingin mewakafkan sebagian tanahnya, namun sertipikat atau bukti kepemilikannya masih dijaminkan ke bank untuk hutang, bagaimana caranya ?

Jawaban : Tanah tersebut tidak bisa diwakafkan sebelum melunasi hutangnya terlebih dahulu. Bila sudah lunas, maka boleh mewakafkannya.

Uraian/Penjelasan : Salah satu persyaratan harta benda wakaf adalah dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah dan sempurna, sesuai dengan hukum fiqh Islam dan juga Pasal 15 Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Namun bila sertipikat atau bukti kepemilikannya masih dijaminkan ke bank untuk hutang, maka pada dasarnya tanah yang akan diwakafkan tersebut masih digadaikan walaupun fisik nya bisa dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dengan kata lain penguasaan dan kepemilikan wakif tidak sempurna dan tidak kuat,


83

karena sewaktu-waktu bisa disita oleh pihak kriditur/bank bila hutangnya tidak bisa dilunasi. Jadi tanah yang sertipikat atau bukti kepemilikannya masih dalam jaminan pihak lain tidak bisa untuk diwakafkan. Jalan keluarnya harus segera dilunasi hutangnya dulu dengan berbagaicara yang halal sesuai peraturan hukum yang berlaku, dan bila sertipikat sudah diterima wakif segera diproses wakafnya. Bila yang diwakafkan sebagian tanah saja, maka sisa luas tanah yang ada bisa dianggunkan / dijaminkan kembali ke kreditur/bank bila proses sertipikasi tanah wakaf telah rampung. ooOOoo

Pertanyaan 7 : Ada sebuah masjid kuno peninggalan sesepuh desa yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu, bagaimana memproses sertipikat tanah wakafnya sedangkan statusnya tidak terdaftar di pajak dan buku C desa?

Jawaban : Tanah wakaf termasuk jenis tanah negara, karena itu diproses sesuai prosedur pendaftaran tanah negara untuk wakaf.

Uraian / Penjelasan : Bangunan masjid kuno yang berumur tua dari pembangunan pertamanya yang biasanya didirikan oleh penyebar agama Islam atau para wali dan tokoh agama pada zaman tersebut, pada umumnya

84


status tanah yang ada tidak terdaftar di buku C desa atau buku botean desa atau daftar pertanahan desa yang sejenis. Tanah yang tidak terdaftar dalam buku C desa termasuk kategori tanah negara. Proses sertipikasi wakaf tanah yang diatasnya berdiri masjid kuno dan tua dan berstatus tanah negara seperti proses sertipikasi wakaf dari tanah negara sebagaimana pembahasan sebelumnya. Yang melakukan inisiatif pendaftaran dan pelaporan tanah tersebut adalah pengurus ta’mir saat ini atau kepala desa/kelurahan setempat. Bila pendirinya diketahui namanya maka nama wakif yang didaftarkan oleh ta’mir adalah nama pendiri yang telah meninggal dunia sehingga PPAIW menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dikarenakan wakif telah meninggal dunia. Bila pendiri tidak diketahui nama dan sejarahnya maka yang mengikrarkan adalah wakil dari tokoh masyarakat atas nama jama’ah dan warga sekitar masjid sebagai wakif dan PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf serta Salinan Akta Ikrar Wakaf. Hal ini telah kami bahas sebagaimana pembahasan pertanyaan nomor 3 sebelumnya dan sesuai dengan Pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2001 tentang wakaf yang sudah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. ooOOoo

Pertanyaan 8 : Bagaimana mengurus sertipikat masjid/langgar yang berada di atas tanah fasilitas sosial seperti di komplek perumahan yang dibangun oleh defeloper ?


85

Jawaban : Proses sertipikasi tanah wakaf masjid/langgar tersebut dapat dilakukan bila telah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah tersebut

Uraian/Penjelasan : Dalam aturan pertanahan dan proyek pengembangan perumahan yang dilakukan oleh perusahaan pengembang perumahan, tanah yang di atasnya berdiri masjid / langgar atau fasilitas sosial lainnya termasuk kategori tanah fasilitas sosial (fasos). Ketentuan peraturan yang ada tanah fasos sertipikat tanahnya adalah hak pakai atas nama pemerintah daerah setempat. Karena itu ijin dari pemegang hak yaitu pemerintah daerah sangat diperlukan dan dilakukan pelepasan hak oleh pemegang hak dan selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan peruandang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17 ayat (1) huruf c c) hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; dan pasal 18 ayat 3 (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN / BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari

86


pejabat yang berwenang sesuai Peraturang Perundangundangan. Bila ternyata dalan peraturan lain mengenai aset pemerintahan atau perusahaan tidak diperbolehkan adanya pelepasan aset atau diperbolehkan dengan beberapa persyaratan, maka izin yang dimaksud adalah wewenang dari instansi atau lembaga yang menjadi pemegang hak. ooOOoo

Pertanyaan 9 : Apabila sebagian atau seluruh anggota nadhir telah meninggal dunia, bagaiman status nadhir tersebut dan bagaimana proses perubahan nadhir ?

Jawaban : Nadhir yang masih ada atau jama’ah/pengurus lembaga yang menerima manfaat wakaf beserta wakif atau ahli warisnya bermusyawarah untuk menunjuk nadhir yang baru. Hasil musyawarah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uraian / Penjelasan : Pertanyaan tersebut berkaiatan dengan pemberhentian dan penggantian nadhir. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 45 Undangndang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ;


87

Pasal 45 (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; c. Atas permintaan sendiri; d. Tidak melakukan tugas sebagai Nazhir dan / atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Juga telah dijelaskan lebih jauh dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf

88


Pasal 5 (1) Nadhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila : a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh BWI (2) berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6 (1) apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia. (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

89

dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota (4) Apabia Nazhir dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir Selama belum terbentuk Kantor Perwakilan BWI di tingkat kabupaten/kota, maka untuk pelaporan tentang berhentinya anggota seluruh nadhir dan penggantian nadhir ditangani oleh PPAIW di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tanah wakaf terletak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 01 tahun 1978 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pada pasal 9 ayat (4) “Bilamana jumlah anggota nadhir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota nadhir lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”. Pengurus nadhir yang masih ada, mengajukan susunan pengurus nadhir baru kepada kepala kantor urusan agama kecamatan tempat tanah wakaf berada dengan persyaratan a.

Surat hasil musyawarah pergantian nadhir diketahui oleh wakil lembaga penerima wakaf (mauquf ‘alaih) dan wakil wakif atau ahliwarisnya.

b.

90

Foto copy KTP dan KK seluruh nadhir Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

c.

Akte Notaris pendirian badan hukum (khusus untuk nadhir

d.

organisasi atau badan hukum) Surat pengantar dari kepala desa tempat tanah wakaf.

e.

Surat atau dokumen lain yang diperlukan seperti foto copy surat keterangan kematian atau pernyataan dari nadhir yang mengundurkan diri.

Setelah diadakan pemeriksaan secukupnya oleh KUA, maka diterbitkan surat keterangan pergantian nadhir oleh Kepala KUA selaku PPAIW dan surat pengesahan nadhir baru dengan format W5 untuk nadhir perorangan dan W5a untuk nadhir organisasi atau badan hukum. Selanjutnya nadhir baru atau yang diberi kuasa mendatarkan pergantian nadhir kepada kantor pertanahan dengan formulir permohonan peralihan hak dan membayar biaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila ternyata seluruh nadhir sudah meninggal atau mengundurkan diri, maka lembaga penerima wakaf (mauquf ‘alaih) atau wakif/ahli warisnya yang mendaftarkan ke KUA setempat.

Pertanyaan 10 : Akta ikrar wakaf sudah dibuat sangat lama sampai puluhan tahun yang lalu, apakah masih berlaku ? Bagaimana kalau akta ikrar wakaf hilang ?

Jawaban : Akta Ikrar Wakaf lama masih berlaku dan harus segera diproses sertipikasi tanah wakafnya , walaupun mengandung unsur tidak tertib secara administrasi. Bila akta ikrar wakaf hilang memohon salinan kepada pejawab yang menerbitkan akta ikrar wakaf dan segera


91

didaftarkan dan diproses sertipikasi tanah wakafnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Uraian / Penjelasan Sesuai dengan peraturan pertanahan termasuk juga perwakafan tanah, sesaat setelah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf, maka nadhir atau kuasanya hendaknya segera didaftarkan ke kantor pertanahan (BPN) setempat, sehingga administrasi perwakafan dapat lebih tertib. Namun pada masa-masa yang lalu karena kelalaian nadhir dan sumberdaya aparat yang terkait masih kurang dan terbatas, atau karena jarak yang jauh dan alat transportasi yang kurang memadahi, tertib administrasi yang diharapkan tidak bisa terwujud dengan maksimal. Menurut pengalaman penulis dalam membantu sertipikasi tanah wakaf, akta ikrar wakaf yang sudah sangat lama masih bisa digunakan untuk pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan (BPN). Namun tentunya lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi bila wakif atau nadhirnya ada yang meninggal dunia, sehingga harus lebih telaten dan bersabar untuk melengkapi tambahan persyaratan. Hal ini bisa dikonsultasikan dengan pihak terkait. Bila akta ikrar wakaf hilang, maka perlu dicari datanya di arsip KUA setempat, dan bisa diganti dengan membuat salinan akta ikrar wakaf dan segera didaftarkan ke kantor pertanahan (BPN) sesuai dengan peraturan yang ada. Namun bila data dan arsipnya tidak diketemukan, maka menurut penulis, nadhir segera melaporkan dan mendaftarkan ikrar wakaf ke kantor urusan agama dengan memohon Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, karena pada dasarnya perna diketahui bahwa tanah wakaf tersebut sudah diwakafkan. Tentunya koordinasi dengan pihak

92


yang terkait perlu dilaksanakan sehingga sertipikasi tanah wakaf tidak terbengkalai lagi. Selanjutnya nadhir segera mendatarkan ke kantor pertanahan setempat sesuai peraturan yang berlaku.

Pertanyaan 11 : Sertipikat wakaf hilang atau rusak, bagaimana cara meminta duplikat / salinannya ?

Jawaban dan Uraian : Untuk sertipikat wakaf yang hilang bila masih ada foto copynya baik yang ada di nadhir atau arsip di kantor urusan agama setempat, maka segera melaporkan kehilangan ke pejabat yang berwenang menerima laporan kehilangan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bila tidak ada fotocopy atau arsipnya sama sekali, maka harus meminta konfirmasi kepada kantor pertanahan (BPN) setempat, meminta data dan nomor sertipikat wakaf tersebut, selanjutnya melaporkan kehilangan sertipikat kepada pejabat yang berwenang. Langkah berikutnya mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan, disertai surat kehilangan, foto copy KTP dan Kartu Keluarga Nadhir, surat pengantar dari kepala desa / kelurahan dan kantor urusan agama setempat serta pesyaratan lain yang dibutuhkan dan biaya sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur selanjutnya diserahkan kepada kantor pertanahan setempat. Untuk sertipikat yang rusak dan masih bisa dibaca sebagian, maka langsung mengajukan permohonan salinan kepada kantor pertanahan (BPN) setempat dengan membawa sertipikat yang rusak disertai foto copy KTP dan Kartu Keluarga Nadhir, surat pengantar dari kepala Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

93

desa / kelurahan dan kantor urusan agama setempat serta pesyaratan lain yang dibutuhkan dan biaya sesuai dengan peraturan yang ada.

94


TAHAP-TAHAP WAKAF TANAH & SERTIPIKASI TANAH WAKAF Calon Wakif ( yang hendak mewakafkan tanah ) atau ahli waris wakif (bila waki telah meninggal) bermusyawarah dengan keluarga, dan SEPAKAT WAKAF sebagai amal jariyah wakif dan keluarga.

Calon wakif atau wakil ahli waris bermusyawarah dengan lembaga / organisasi sosial agama ( ta'mir, pengurus lembaga) yang menerima manfaat wakaf dan menentukan nadzir (pengelola wakaf)


Bila Peta Bidang / Gambar Ukur selesai dan luas riel sudah diketahui. Bila sertipikat dipecah dulu ke BPN atas nama wakif, kalau sudah selesai sertipikat pecahannya, baru ke KUA, untuk memohon Ikrar Wakaf

Pelaksanaan IKRAR WAKAF dan penerbitan AKTA IKRAR WAKAF (AIW) serta SALINAN AKTA IKRAR WAKAF atau AKTA PENGGANTI AIW bila wakif telah meninggal dunia di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tanah wakaf. Dihadiri oleh Wakif / wakil ahli waris, pengurus nadzir, dan pengurus lembaga yang menerima manfaat wakaf

Nadzir mengajukan permohonan pengukuran / peta bidang / gambar ukur ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat, dengan persyaratan fotocopy bukti kepemilikan atau tanah Negara (TN) dan KTP nadzir. (membayar biaya pengukuran)

Hasil musyawarah dilaporkan kepada K Desa/Kelurahan tempat tanah wakaf dan dilanjutkan ke KUA (kantor urusan agama) kecamatan tempat tanah wakaf, membawa persyaratan (bukti kepemilikan , fotocopy KTP/KK wakif, nadzir dan syarat lain yang dibutuhkan)

Bila tanah wakaf dari ; Sertipikat Hak Milik/HGB yang diwakafkan sebagian / dipecah, Tanah Yasan / eks hak adat (petok), atau Tanah Negara (tidak tercatat di buku C desa, dikuasai lama oleh lembaga)

Bila tanah wakaf dari Sertipikat Hak Milik / HGB /Hak Pakai yang diwakafkan semua / keseluruhan (tidak dipecah) luas sesuai sertipikat

Nadzir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf (sertipikat wakaf) ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat sesuai aturan yang ada, dengan membawa Akta Ikrar Wakaf, SK Nadzir, Fotocopy KTP/KK wakif dan nadzir, mengisi formulir yang dibutuhkan dan lain-lain. Membayar biaya pemeriksaan, salinan, pendaftaran sesuai ketentuan ( lihat tahapan

pendaftaran/sertipikasi tanah wakaf )

95

Dibuat oleh ; Bidang Hukum & Wakaf Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Gresik (www.dmi_gresik.co.id)

Catatan ; untuk HBG dan Hak Pakai perlu peningkatan atau pelepasan hak dulu & izin pemegang hak

96


Daftar Pustaka 1.

Al Kabisi, Abid Abdullah Muhammad, Hukum Wakaf (terjemahan), Jakarta Dompet Dlu’afa’, 2003.

2.

Anwar Ibrahim, DR, Wakaf dalam Syari’at Islam, Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui

3.

Pengelolaan Wakaf Produktif pada tanggal 7 Januari 2002 di Batam AI-Qardawi, Yusuf.: Fiqh al-Zakat, p. 43,. Vol. I and p. 851, Vol.

4.

11: 1969 Abu Zahra Tanzim al Istam-li-’lmujtama’; Abu Saud, M, Main

5.

Features of Islamic Economy (Arabic); Asy-Syarqawi, Asy-Syarqawi ‘Ala At-Tahrir, (Kairo : Isa Al-halabi),

6. 7.

Al Bayyumi, Al Awqofwa Asisah Fi Mishro (Jeddah, Dar Asy Syuruq) Asy-Syarbiny, Mughni AI-Muhtaj, (Kairo : Musthafa AI-Halaby)

8. 9.

Departemen Agama Rl, AI-Qur”an dan Terjemahannya Dr. Az-Zuhali, Al Fiqhu Al Islam! Wa Adillatuhu (Damaskus : Dar

Al Fikri Al Mu’ashir 10. Farid Wajdi & Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007 11. Nawawi, Ar-Raudhah (Beirut: Dar AI-Kutub Al-’llmiah), Tanya Jawab Hukum Wakaf dan seputar tanah wakaf

97

12. Muh. Abu Zahroh, Muhadharat Fi Al-Waqfi (Kairo : Daru Al Fikri Al-’Arabi), 13. Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag Rl, Perkembangao. Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005 14. Tim Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag Rl, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004 15. Tim Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag Rl, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005 16. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

98


Riwayat Penulis Nasichun Amin lahir pada 28 Juli 1976 dari pasangan Nasichin dan Maksummah. Pendidikan dasar ditempuh di daerah kelahiran Desa Randuagung Kebomas Gresik, kemudian melanjutkan pendidikan ke Ponpes Darul Ulum Rejoso Jombang (MTsN) dan Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang (MAPK). Tahun 1998, Nasichun Amin lulus dari Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, diangkat menjadi PNS Departemen Agama tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan ke Program Pasca Sarjana Universitas Islam Lamongan lulus tahun 2003. Pengalaman beberapa organisasi dialami sejak di pesantren , di perguruan tinggi sampai dengan sekarang. Menjabat Penghulu di Kantor Urusan Agama di Kab. Gresik sejak diangkat PNS sampai sekarang telah berpindah tempat tugas di beberapa kecamatan di wilayah Kab. Gresik dan menjadi Penghulu Muda tahun 2008. Aktif di Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Daerah Kab. Gresik sejak tahun 2002 sering diminta memberikan pelatihan ta’mir masjid se Kab. Gresik dengan spesifikasi materi hukum wakaf


99

dan sertipikasi tanah wakaf dan admiistrasi masjid serta pembinaan remaja masjid. Koordinator Bidang Hukum & Wakaf di DMI Kab. Gresik dan Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Cab. Gresik ini telah menerbitkan beberapa buku diantaranya ; Panduan Pengelolaan Masjid, Direktory Masjid, Panduan Calon Pengantin (Pegangan SUSCATIN) dan beberapa artikel tentang hukum Islam seputar zakat, wakaf, waris, nikah dan rujuk. Pengalaman dan tantangan di dalam pelayanan masyarakat khususnya di urusan agama membuat penulis ingin selalu menimba ilmu sebanyak mungkin dan menulis beberapa konsep hukum yang praktis dan dapat dipahami masyarakat.

96


Tanya Jawab Hukum Wakaf & Sertifikasi Tanah Wakaf

Recommend Documents