BAB II PENGATURAN HUKUM TANAH WAKAF DI INDONESIA. berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti

BAB II PENGATURAN HUKUM TANAH WAKAF DI INDONESIA

A. Pengertian Wakaf dan Tanah Wakaf Wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab wakafa itu menurut bahasa berarti ‘menahan’ atau ‘berhenti’. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) dan dipindahkan menjadi milik Allah swt secara permanen melalui seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. 13 Meskipun lembaga wakaf berasal dari ajaran Islam, namun lembaga semacam wakaf sudah ada sebelum Islam datang di Indonesia. Di Indonesia banyak harta adat baik yang mirip dengan wakaf. Secara Institusional ada persamaan antara harta wakaf walaupun menurut fiqih jelas bahwa harta adat itu bukan wakaf. Harta semacam di Indonesia berupa kebisaaan-kebisaaan yang berlaku di masyarakat. 14 Wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran Islam. 15 Pendapat-pendapat dari para Imam Mahzab tersebut memberikan rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa pengertian wakaf adalah

13

https://noorshabirah.wordpress.com/umum-info-lain/pengertian-wakaf/diakses tanggal 1 April 2017. 14 Ismawati, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal 11. 15 H.M. Athoillah. Hukum Wakaf. Yrama Widya. Bandung. 2014, hal 4

14 Universitas Sumatera Utara

15

memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT 16 Wakaf adalah penahanan suatu benda dari bertasarruf (bertindak hukum seperti memperjual-belikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si Wakif, dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan. 17 Pengertian wakaf disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b, tentang harta benda wakaf dapat disimpulkan bahwa tanah bukanlah harta benda satu-satunya yang dapat diwakafkan. Namun, harta benda bergerak juga dapat diwakafkan.

16

Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hal 64 17 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. 1, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hal. 9

Universitas Sumatera Utara

16

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah 18 Wakaf dapat dibedakan, yaitu 1. Wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus Wakaf keluarga atau wakaf Ahli (disebut juga wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain. 2. Wakaf umum atau wakaf khairi. Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu dan tanah pekuburan 19 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil 18

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Pasal 1 angka 1 19 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, UI-Press, Jakarta, 2012, hal 89.


17

manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf social. 20 Dasar hukum tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000; UndangUndang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2001 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kapala BPN No. 3 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002; serta Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 tangal 31 Juli 2003. 21 Pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf: a. Wakif yakni pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. b. Nazhir yakni pihak yang menerima harta wakaf dari wakif, bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya. c. Saksi. Orang ini harus melakukan hukum sebagai saksi ikrar wakaf

20

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta, 2005, hal 272. 21 Kian Gunawan, Panduan Mengurus Tanah dan Property. Ghratama, Jakarta, 2008, hal. 83.


18

d. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pejabat ini ditunjuk khusus oleh menteri untuk menangani pembuatan Akta Ikrar Wakaf. 22 Hak atas tanah yang bisa diwakafkan: a) Hak milik atas tanah, baik yang telah didaftarkan maupun belum didaftarkan. Hak milik ini juga termasuk dalam hasil pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. b) Hak milik atas satuan satuan rumah susun sesuai aturan yang berlaku. c) Tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid atau makam. 23

B. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (Circulaires van de Gouvernements Secretaris) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan. 24 Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam 22

Ibid. 84 Ibid, hal 85 24 Abdul Gafur Ansari, Op.Cit, hal 40-43 23


19

Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsurunsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara subsansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan. Fungsi dan tugas Pemerintah dalam bidang wakaf adalah untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Departemen Agama berupaya menjalankan fungsi dan Redengan tuntutan perkembangan masyarakat.Langkah-langkah operasianal antara lain 25 25

Suhrawardi K Lubis, Wakaf dan Pembedayaan Umat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal

181-183


20

1. Regulasi peraturan perundang-undangan wakaf 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan paradigma baru wakaf 3. Sertifikasi, Inventarisasi dan advokasi harta benda wakaf 4. Peningkatan kualitas Nazhir dan lembaga wakaf 5. Memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif 6. Memfasilitasi terbentuknya badan wakaf Indonesia 7. Bantuan proyek percontohan wakaf produktif Dilihat dari wujud wakaf di Indonesia dan kepentingan masyarakat di tanah air kita, perwakafan tanah tanah tampaknya mendapat perhatian utama.Oleh karena itu pula dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diletakkan dasar-dasar pengaturan tanah wakaf di Indonesia, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977.Dalam PP ini disamping disebutkan pengertian wakaf sebagaimana disebutkan di atas, juga disebutkan fungsi wakaf. Unsur wakaf ada empat yaitu a. Wakif Peraturan Pemerintah wakif adalah orang atau orangorang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Wakif itu, jika ia orang atau orang-orang harus memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum yakni: 1) Dewasa 2) Sehat akalnya 3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum karena dibawah perwakilan, ditahan atau sedang menjalani hukman 4) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya


21

5) Pemilik tanah bersangkutan Badan hukum Indonesia yang dapat menjadi wakif, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah N0.38 tahun 1963, yaitu badanbadan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, misalnya bank negara, koperasi. b. Ikrar Dalam hubungan ikrar ini, adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Menurut PP No. 28 tahun 1977 dan peraturan pelaksanaanya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas, dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan di harapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dua orang saksi. Ikrar lisan ini kemudian harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang dapat dijadikan benda wakaf, adalah tanah hak milik yang bebas dari sgala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan abadi, juga agar tidak timbul masalah kemudian hari. c. Tujuan Wakaf Tidak disebut secara rinci dalam PP, hanya dinyatakan sepintas lalu dalam perumusan pengertian wakaf (Pasal 1) yang kemudian disebut dalam pasal 2 waktu menegaskan fungsi wakaf. Menurut PP itu, tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadidataan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. d. Nadzir Nadzir adalah sekelompok orang atau


22

badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir perorangan, yaitu: 1) WNI 2) Beragama islam 3) Sudah dewasa 4) Sehat jasmani dan rohani 5) Tidak berada dibawah pengampunan 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah itu di wakafkan.

C. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia Amal wakaf termasuk salah satu amal yang paling disukai umat muslim karena pahalanya yang akan terus menerus diterima oleh si waqif walaupun ia telah meninggal dunia nanti. Karena itu cukup beralasaan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf itu telah masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanahtanah tempat berdirinya mesjid-mesjid, langgar-langgar, surau-surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan- kerajaan Islam zaman dahulu. Secara yuridis pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1978, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 1977, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978. Sebelum PP No. 28 Tahun 1977, pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepada surat Gouverment secretaris tanggal 31 Januari 1905 yang


23

terkenal dengan nama Bijblad No. 6196 yang kemudian disempurnakan dengan Bijblad No. 13480 tanggal 27 Mei 1935. Secara penerapan, tata cara perwakafan adalah sebagai berikut: 1) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nazhir di hadapan PPAIW. 26 2) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa suratsurat sebagai berikut: a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya). b. Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa. c. Surat keterangan pendaftaran tanah. d. Izin dari Bupati/walikota Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat. 27

26 27

Ibid, hal 83 Ibid.


24

3) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir. 4) Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/7 5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihakpihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. 28

28

Ibid, hal 84


25

D. Pengaturan Hukum dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia Pengaturan wakaf di Indonesia sebelum kedatangan kaum penjajah dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fikih bermazhab syafi’i. Oleh karena masalah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf itu disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. 29. Setelah Indonesia merdeka maka dibentuklah Departemen Agama pada Tanggal 3 Januari 1946 dan bidang wakaf mulai menjadi wewenang dari Departemen Agama. Wewenang Departemen Agama dibidang perwakafan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 yuncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa Departemen Agama dengan lembaga hierarkhi kebawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusus harta tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Berdasarkan ketentuan tersebut berarti wewenang dari Departeman Agama terbatas pada hal-hal tersebut dan di dalamnya tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik Negara. 30 Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan 29

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana, Jakarta, 2008, hal 249-250 30 Abdul Ghofur Anshori Op Cit, hal 43.


26

dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memberi kejelasan hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi dari undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam PP ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu bentuk keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lahirnya PP ini disebabkan karena peraturan yang lama tentang pengaturan wakaf dianggap belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan tentang tata cara pengaturan wakaf di Indonesia Hukum Tanah Nasional yang dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah 31 Sejak berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 ini, sepanjang undang-undang bertentangan dengan PP ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

31

Boedi Harsono, Op.Cit, hal 23.


27

sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama sehubungan dengan tebitnya PP Nomor 28 tahun 1977 ini antara lain. 32 a. Mendata seluruh tanah wakaf hak milikdiseluruh wilayah tanah air guna menetukan tolak ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaannya; b. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah Praktik perwakafan khususnya tanah milik di kalangan umat Islam sudah berjalan jauh sebelum pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Masyarakat mewakafkan hartanya di samping didorong untuk kepentingan umum juga yang paling penting karena motivasi keagamaan. Di Indonesia pengaturan wakaf pertama kali baru dimulai sejak awal abad ke-20 yang dilakukan pihak pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya mengalami perkembangan sampai tahun 2004 Dasar hukum wakaf, maka perlu kiranya mengemukakan pula dasar hukum menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu 33 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2. Peraturan Pemerinta Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Masalah wakaf dapat diketahui pada Pasal 5, Pasal 14 ayat (91), dan Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

32

Abdul Manan, Op.Cit, hal 251-252 Achmad Djunaidi, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, National Legal Reform Program, Jakarta, 2003, hal. 21 33


28

4. Undang-Undang tentang Yayasan. Mengenai wakaf disinggung secara singkat dalam Pasal 15 termuat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh bab dan delapan belas pasal, mencakup pengertian wakaf, syarat-syarat sah wakaf, fungsi wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan 6. Peraturan Menteri a. Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977 mengatur tentang tata pendaftaran perwakafan tanah milik. Cakupannya meliputi persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan ketentuan peralihan. b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 (merinci lebih lanjut tata cara perwakafan tanah milik). Pembahasannya tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik. 7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan KHI. Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan

pengaturan

perwakafan

sesuai

dengan

hukum

Islam.


29

Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi objek wakaf, sumpah nadzir, jumlah nadzir, perubahan benda wakaf, pengawasan nadzir, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir, dan peranan majelis ulama dan camat. Dengan dasar hukum yang ada maka tanah wakaf harus dapat dikelola dengan baik dan benar. Biasanya pengelolaan dilakukan oleh badan nazhir tanah wakaf . dalam pasal 1 angka (4) peraturan pemeritah no. 42 tahun 2006 tentang pelaksaanaan UU no. 41 tahun 2004. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukanya. Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsipprinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai. 34 Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nadzir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh nadzir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan nadzir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hokum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini 34

Abdurrahman Kasdi, Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf, Jurnal Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hal. 214


30

disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene nadzir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan nadzir yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik. 35 Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan diantaranya. 1. Kewajiban dan sanksi bagi nadzir perorangan Secara umum, ketentuan mengenai nadzir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nadzir ialah: 1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. 2. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf. 3. Penggantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Kewajiban dan sanksi bagi nadzir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nadzir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1

35

Ibid.


31

tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, kepala KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada badan wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nadzir. 2. Nadzir organisasi Ketentuan mengenai nadzir yang berbentuk organisasi ialah: 1. Nadzir organisasi wajib didaftarkan pad menteri agama dan badan wakaf Indonesia melalui KUA setempat. 2. Nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan. 3. Pendaftaran nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatangan akta ikrar wakaf. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nadzir organisasi ialah: 1. Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 2. Apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir, ia harus diganti. 3. Apabila nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh BWI maupun tidak.


32

4. Nadzir

organisasi

yang

tidak

menjalankan

kewajibannya,

dapat

diberhentikan dan diganti haknya ke nadzir yang lain oleh BWI dengan memperhatukan saran dan pertimbangan MUI setempat. 5. Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan diganti oleh nadzir lain. 6. Apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir yang di angkat oleh organisasi yang bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut. 3. Nadzir badan hukum Ketentuan nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nadzir organisasi. Bahwa nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA setempat dan nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan pergantian nadzir badan hukum ialah: 1. Apabila nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan

kewajibannya,

pengurus

pusat

badan

hukum

yang

bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya baik diminta oleh BWI maupun tidak.


33

2. Apabila pengurus pusat bdan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan

kewajibannya,

nadzir

badan

hukum

tersebut

dapat

diberhentikan dan diganti hak ke-nadzirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. 3. Nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan diganti oleh nadzir lain. Nadzir adalah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf. Agar terhindar mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari nadzir. UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 11 menyatakan, nadzir mempunyai tugas: 36 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 2. Mengelola dan mengembankan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia Seorang nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya mengingat dengan usahanaya yang keras dan waktunya 36

Evirosita, Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hal. 65-66


34

yang tersita, sekiranya digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak. Tetapi, mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarannya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nadzir serta penentuan dari wakif. Bentuk dan upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti duapuluh atau tigapuluh. Atau, berdasarkan presentase. Seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambill hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya. Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu. 37 Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematik, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya. 38 Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika

37

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, Dompet Dhuafa Republika, Jakarta, 2004, hal.499 38 Ibid. Abdurrahman Kasdi , hal. 219-221


35

wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal. Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75% di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10% memiliki potensi ekonomi tinggi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009). Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak. Nadzir mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah: pertama, segera membuatkan sertifikat tanah wakaf yang ada. Harus diakui, banyak


36

tanahtanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus dihentikan dengan memberikan membuatkan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrasi. Karena itu, agar tanahtanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf.


BAB II PENGATURAN HUKUM TANAH WAKAF DI INDONESIA. berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti

Recommend Documents