ANALISIS GENDER DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DI DESA NELAYAN KURAU (Kasus Komunitas Nelayan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah)
OLEH: ATIKAH DEWI UTAMI
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2016
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Nelayan Kurau, (Kasus Komunitas Nelayan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung) adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Juni 2016
Atikah Dewi Utami NIM I34110161
ABSTRAK
ATIKAH DEWI UTAMI. Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Nelayan Kurau (Kasus Komunitas Nelayan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah). Dibimbing oleh SITI SUGIAH MUGNIESYAH. Salah satu prinsip yang melandasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan tujuan utamanya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan. Tujuan penelitian ini: 1) Menganalisis karakteristik sumberdaya individu Peserta Program PNPM MP, 2) Menganalisis proporsi peserta PNPM MP laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP dan 3) Menganalisis akses dan kontrol terhadap sumberdaya PNPM MP. Contoh penelitian sebanyak 60 responden rumahtangga peserta PNPM yang terbagi menjadi 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu rumahtangga. Uji korelasi Rank Spearman digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian dengan analisis deskriptif mengacu pada teori, hasil observasi, serta wawancara mendalam. Hasil uji korelasi Rank Spearman menunjukkan hanya variabel tingkat pendidikan formal, status bekerja, dan tingkat pengeluaran rumahtangga pada peserta pembangunan fisik yang berhubungan signifikan dengan tingkat partisipasi terhadap komponen PNPM pada taraf α= 0.05 sampai dengan taraf α= 0.30. Hasil penelitian menunjukkan hanya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan berhubungan nyata dengan tingkat akses terhadap komponen PNPM. Pada peserta SPKP menunjukkan hanya tingkat pendidikan formal dan status bekerja yang berhubungan nyata dengan tingkat akses terhadap komponen PNPM pada taraf α= 0.00. Selanjutnya, tingkat pendapatan berhubungan negatif dengan tingkat kontrol terhadap komponen PNPM pada taraf α= 0.20 sampai dengan α= 0.30. Kata kunci: PNPM, akses, kontrol, partisipasi
ABSTRACT ATIKAH DEWI UTAMI. STUDY ANALYSIS GENDER IN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN in the Village Fisherman Kurau (Fishermen Community Case Kurau Village, District Koba, Central Bangka Regency). Supervised by SITI SUGIAH MUGNIESYAH. One of the basic principles underlying the National Program for Community Empowerment (PNPM) is the equality principle and gender equity. The main purpose of PNPM to enhance community participation, especially of the poor and women. This study aims to: 1) To analyze the characteristic of individual resource of PNPM's participant, 2) To analyze the proportion of male and female participant who participates in the planning and implementation of PNPM MP and 3) To analyze the access and control toward the resources of PNPM MP. The representative respondents involved were 60 households which divided into 30 males and 30 females. The unit analysis of this study is the household individual. The hypothesis of this study will be proved by implementing Rank Spearman‟s. Result from Spearman‟s rank correlation coefficient showed three variables which significantly affected participation level of PNPM component. These variables are 1) levels of formal education; 2) work status, and 3) household expenditures level of physical development‟s participants.The correlation stands at at the α= 0.05 to α= 0.30. SPKP participants indicated two variables that distinctly related to access level over PNPM component at at α=0.00. The two variables are formal education level and work status. Furthermore, income level is negatively related to the level of control over the PNPM component at α= 0.20 to α= 0.30. Key words: PNPM, access, control, participation
ANALISIS GENDER DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DI DESA NELAYAN KURAU (Kasus Komunitas Nelayan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah)
ATIKAH DEWI UTAMI
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2016
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini berjudul Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Nelayan Kurau (Komunitas Nelayan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah). Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Ir Siti Sugiah Mugniesyah, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman mengenai studi analisis gender serta atas curahan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan moral, sejak penyusunan studi pustaka, penulisan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. 2. Bapak Ir Dwi Sadono, MSi selaku dosen penguji utama dan Bapak Martua Sihaloho, SP, MSi selaku dosen penguji wakil Departemen SKPM yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan memberikan masukan serta saran bagi penyelesaian skripsi ini. 3. Kepala Desa Kurau, Bapak Kasim yang telah memberikan izin dan memasilitasi kegiatan penulis selama melakukan penelitian kurang lebih satu bulan di Desa Kurau. 4. Kepala Dusun II Desa Kurau, Bapak Nasir beserta istri yang telah bersedia memberikan tempat tinggal serta kenyamanan selama tinggal bersama dan memberikan dukungan, fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian di Desa Kurau. 5. Kaur Bidang Pembangunan, Kaur Bidang Kesejahteraan, serta pengurus kantor Desa Kurau yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis mengenai kondisi Desa. 6. Ketua BPD Bapak Asnawi dan Istri, Sekretaris BPD Ibu Yuyun beserta suami yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi terkait penelitian, mengajak penulis untuk mengikuti kegiatan sosial, serta memberikan dukungan moral kepada penulis. 7. Keluarga tercinta, Ayahanda Drs. A. Huzarni Rani, Msi, Ibunda Brinawati Bayuningrat, dan Kakanda Muhammad Abi Febianto, serta Uniq Ghita cahyani yang selalu mengirimkan do’a dukungan, motivasi, serta membantu penulis mengakses berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan literatur terkait skripsi ini, dan kasih sayang yang tiada putus kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 di Institut Pertanian Bogor. 8. Teman penulis dalam bercerita selama tinggal di Desa, Rachel, Yuk Puti, Yuk Sina, Bapak Tang, Bapak Nasir, Ibu Rohma, serta seluruh pihak yang mendukung dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2
9. Prastowo Alrajabi S.Pi yang selalu sabar mendampingi, mendo’akan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 10. Rekan satu bimbingan, Rahma Nurina dan Wastini untuk kerjasama dan kebersamaan selama proses penulisan studi pustaka, proposal penelitian serta penyelesaian skripsi ini. 11. Sahabat penulis, Shella, Teh Lilis, Anca, Jae, Rina, Yayuk, Bebe yang menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta memberi masukan dan kritik yang membangun kepada penulis. Meisela, Sandra, Novi Ndut, Destrie, dan Penti yang telah bersedia menemani penulis selama melakukan penelitian sampai penyelesaian skrispi, selalu memberikan dukungan moral, kasih sayang, dan canda tawa agar penulis segera menyelesaikan skripsi. 12. Seluruh teman SKPM 48 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang saling memberikan semangat dan dukungan untuk bersama-sama menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar.
Bogor, Juni 2016
Atikah Dewi Utami
DAFTAR ISI PENDAHULUAN Latar belakang
1 1
Masalah penelitian
3
Tujuan penelitian
4
Kegunaan penelitian
5
PENDEKATAN TEORETIS Tinjauan pustaka
6 6
Konsep gender dan teknik analisis gender
6
Karakteristik rumahtangga nelayan
7
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
8
Hasil-Hasil Studi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
8
Hipotesis penelitian
13
Definisi operasional
13
PENDEKATAN LAPANG Metode penelitian
15 15
Lokasi dan waktu penelitian
16
Penentuan sampel dan responden
16
Pengolahan data dan analisis data
16
KEADAAN UMUM DESA KURAU Kondisi geografis dan luas wilayah
18 18
Keadaan umum penduduk
19
Kelembagaan desa
23
Sarana dan prasarana
24
Profil program-program pengentasan kemiskinan di Desa Kurau
25
PROFIL PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DESA KURAU 27 Sejarah dan Struktur Organisasi PNPM MP di Desa Kurau 27 Pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar kegiatan PNPM MP di Desa Kurau
29
Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) di Desa Kurau
31
2
PROFIL RUMAHTANGGA PESERTA PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) DI DESA KURAU 38 Karakteristik Individu 38 Rata-rata jumlah anggota rumahtangga dan jenis kelamin
38
Anggota rumahtangga peserta PNPM MP menurut kelompok umur
39
Tingkat pendidikan formal
40
Jenis pekerjaan
41
Status pekerjaan
42
Status perkawinan
44
Karakteristik rumahtangga peserta PNPM MP
46
Kepemilikan benda berharga
46
Keterangan umum rumahtangga peserta PNPM MP di Desa Kurau
47
STIMULAN PNPM MP DAN PENGELOLAAN PNPM MP Stimulan Dana BLM untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
50
Stimulan Dana BLM untuk Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)
50
Tingkat Kemudahan Sistem Alokasi Dana
51
Frekuensi Kunjungan Pendampingan Fasilitator
52
PROFIL RESPONDEN PESERTA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (PNPM MP) DI DESA KURAU 53 Tingkat pendidikan formal 53 Status bekerja
54
Tingkat pendapatan
54
Tingkat pengeluaran rumahtangga
55
Tingkat akses
56
Tingkat kontrol
56
Tingkat partisipasi
57
ANALISIS GENDER TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM
58
Hubungan karakteristik sumberdaya individu dengan tingkat akses dan kontrol peserta PNPM fisik dan peserta PNPM SPKP terhadap komponen PNPM MP 58 Hubungan karakteristik sumberdaya individu dengan tingkat partisipasi peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP 61
3
Hubungan karakteristik sumberdaya rumahtangga dengan tingkat akses dan kontrol peserta PNPM fisik dan peserta SPKP terhadap komponen PNPM MP
62
Hubungan karakteristik sumberdaya rumahtangga dengan tingkat partisipasi peserta PNPM fisik dan peserta SPKP
64
Pemenuhan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender
65
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran
DAFTAR PUSTAKA
68 68 68
LAMPIRAN
69 71
RIWAYAT HIDUP
86
DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
12
13 14
15 16
17
18
19 20
Luas wilayah Desa Kurau menurut penggunaannya, tahun 2014 (dalam hektar) Distribusi penduduk Desa Kurau menurut golongan umur dan jenis kelamin, tahun 2014 Distribusi penduduk Desa Kurau menurut etnis dan jenis kelamin tahun 2014 Distribusi penduduk Desa Kurau menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen) Distribusi penduduk Desa Kurau menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen) Jumlah pemanfaat proyek pembangunan drainase menurut kategori pemanfaat dan jenis kelamin, Desa Kurau, tahun 2014 Daftar nama kelompok peserta SPKP yang masih aktif di Desa Kurau, tahun 2014 Jumlah dan persentase responden peserta SPKP berdasarkan tingkat perkembangan usaha di Desa Kurau, tahun 2014 (dalam persen) Jumlah dan persentase peserta PNPM SPKP berdasarkan besarnya dana pinjaman yang diperoleh oleh total peserta PNPM SPKP Desa Kurau, tahun 2014 Jumlah dan persentase responden SPKP (30 orang) berdasarkan besarnya pinjaman yang diperoleh, tahun 2014 Distribusi anggota rumahtangga peserta PNPM MP di Desa Kurau menurut kategori stimulan, kelompok umur dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen) Distribusi anggota rumahtangga peserta PNPM MP di Desa Kurau menurut kategori stimlan, tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin (dalam persen) Distribusi ART peserta PNPM MP menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen) Distribusi anggota rumahtangga peserta PNPM MP di Desa Kurau menurut kategori stimulan, status bekerja, dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen) Distribusi anggota rumahtangga peserta SPKP di Desa Kurau menurut golongan umur dan status perkawinan, tahun 2014 (dalam persen) Distribusi anggota rumahtangga peserta pembangunan fisik di Desa Kurau menurut golongan umur dan status perkawinan, tahun 2014 (dalam persen) Rata-rata kepemilikan benda berharga pada rumahtangga peserta PNPM SPKP di Desa Kurau menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Rata-rata kepemilikan benda berharga pada rumahtangga peserta PNPM fisik di Desa Kurau menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Jumlah dan persentase keterangan umum rumahtangga peserta PNPM SPKP di Desa Kurau, tahun 2014 Jumlah dan persentase keterangan umum rumahtangga peserta PNPM
19 20 21 21 22 30 33 35 36
37 40
41
42 43
44 45
46
47
48 59
2
Fisik Desa Kurau, tahun 2014 21 Tingkat bantuan dana BLM anggota peserta SPKP PNPM MP di Desa Kurau, tahun 2014 (dalam persen) 22 Tingkat pendidikan formal responden peserta PNPM menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 23 Status bekerja seponden peserta PNPM menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 24 Tingkat pendapatan responden peserta menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 25 Tingkat pengeluaran rumahtangga responden peserta PNPM menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 26 Tingkat akses responden peserta PNPM MP menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 27 Tingkat kontrol menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 28 Tingkat partisipasi menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) 29 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP terhadap Komponen PNPM MP 30 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP 31 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP terhadap Komponen PNPM MP 32 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP
51 53 54 55 55 56 57 57 59
61 63
63
DAFTAR GAMBAR 1 2 3
Hubungan antar variabel analisis gender dalam PNPM Bagan struktur tim pelaksana PNPM MP tingkat desa Persentase anggota rumahtangga peserta PNPM MP di Desa kurau menurut kategori stimulan dan jenis kelamin
12 28 39
DAFTAR LAMPIRAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peta Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung Sketsa Desa Kurau Hasil uji korelasi rank spearman antara variabel-variabel karakteristik sumberdaya individu dan variabel karakteristik sumberdaya rumahtangga Parameter statistik dan kriteria kategori (skor) dari semua variabel peserta PNPM MP Daftar penerima program simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kurau, tahun 2014 Kerangka sampling dan responden penelitian Pembangunan drainase di Desa Kurau tahun 2014 Kriteria kemiskinan menurut kriteria lokal (hasil partisipatif) Jadwal kegiatan penelitian Publikasi Desa Kurau
71 72 73 74 75 77 80 81 82 83
PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar kedua di dunia yang memiliki kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km dan luas lautan sekitar 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia (Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011). Badan Pusat Statistik (2013) melaporkan ada sekitar 611 ribu rumahtangga nelayan atau sekitar 2,4 juta jiwa. Lebih lanjut, Sensus Penduduk 2010 menyatakan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.56 juta orang, yang terdiri dari 119.51 juta laki-laki dan 118.05 perempuan. Gender masih menjadi isu penting dalam masyarakat selama ini. Perbedaan gender dianggap menjadi salah satu perdebatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pemahaman yang minim mengenai konsep gender, kesetaraan gender dan peranan gender dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penjelasan mengenai kesetaraan gender yang dapat dicapai dengan pembelajaran mengenai konsep gender. Mugniesyah et al. (2004a) menyatakan kesetaraan gender adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kebebasan dalam mengembangkan kemampuan personal dan membuat pilihan tanpa dipengaruhi stereotype, prasangka dan peranan gender. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis, diantaranya meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Dalam Perpres No 7 Tahun 20051dinyatakan bahwa kualitas komunitas nelayan tergolong rendah, tercermin dari rendahnya kualitas SDM nelayan dan terbatasnya akses mereka terhadap sumberdaya produktif, terutama akses terhadap sumber permodalan yang diiringi dengan rendahnya penguasaan teknologi. Oleh karena itu, arah kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (2005)2 antara lain ditempuh melalui: (1) peningkatan kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan serta penguatan lembaga pendukungnya; dan (2) peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Baru dalam menjalankan program prioritas atau yang disebut Quick Win, menggunakan metodologi yang dipakai dalam melihat capaian dari kinerja Kabinet Kerja dengan ukuran dari prioritas setiap kementerian terkait dengan 10 Agenda Politik Perempuan, diantaranya adalah: hak atas pendidikan,
1
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Dapat diunduh dari : http://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN_2004-2009.pdf
2
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2005. Dapat diunduh dari : http://dfw.or.id/wp-content/uploads/2011/10/referensi/PERMEN-2005-17.pdf
2
kemiskinan Perempuan, dan hak atas pengelolaan lingkungan SDA, hak atas pekerjaan yang layak, serta penghapusan hukum diskriminatif. Selain itu, indikator kunci dalam pelaksanaan yang paling utama adalah komitmen pada pengarusutamaan gender (PUG). Dengan kata lain, pengarusutamaan gender (PUG) masih menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program yang ingin dicapai. Menurut RPJMN 2015-20193 salah satu strategi peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan sosial yaitu peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis, diantaranya meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. INPRES No 9 tahun 2000 perihal pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyatakan bahwa pengarusutamaan gender (PUG), bersamaan dengan pembangunan berkelanjutan dan good governance (tata kelola yang baik) merupakan tiga pengarustamaan dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan, PUG diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Sasaran PUG antara lain adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta akses terhadap sumberdaya. Upaya pengentasan kemiskinan sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2010-2014 mancakup empat prioritas, salah satu diantaranya adalah menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dinyatakan bahwa sebagai program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pengambilan keputusannya harus dilandasi oleh sejumlah prinsip atau nilai-nilai dasar, diantaranya prinsip kesetaraan dan keadilan gender (KKG), dimana lakilaki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam proses pembangunan.
3
Buku II Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dapat diunduh dari :
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf
3
Sejak diintroduksikannya kepada masyarakat perdesaan, terdapat banyak peneliti yang tertarik untuk mempelajari pelaksanaan PNPM MP tersebut di atas. Keluaran program yang diharapkan adalah program mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Namun demikian, dari sejumlah penelitian sebelumnya, diketahui bahwa peneliti umumnya meneliti program pengentasan kemiskinan secara parsial yang hanya meneliti PNPM pada rumahtangga petani padi sawah, tidak melihat semua aspek gender menyangkut laki-laki dan perempuan, serta belum ditemui adanya yang meneliti mengenai analisis gender dalam PNPM pada komunitas nelayan. Hal tersebut dijumpai pada penelitian Annisa (2008) yang berjudul “Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan”. Pada penelitian Annisa (2008), peneliti mengabaikan aspek kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender, dalam tulisannya tidak dijelaskan program telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumahtangga peserta dan meningkatkan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan setelah mengikuti program yang artinya program telah mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk mengkaji kembali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada masa pemerintahan sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada hasil keluaran program PNPM terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumahtangga sasaran serta peranan pemerintah setempat dalam pengawasan kegiatan program berlangsung. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat pelaksanaan program PNPM pada komunitas nelayan untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Kurau dalam mengikuti kegiatan program, bagaimana akses dan kontrol dalam rumahtangga peserta PNPM dengan menggunakan prinsip kesetaraan gender, serta keluaran program dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Masalah Penelitian Penyelenggaraan PNPM MP memiliki sejumlah tujuan khusus, diantaranya adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, serta melembagakan pengelolaan dana bergulir. Dinyatakan lebih lanjut bahwa tujuan khusus PNPM MP di atas untuk mewujudkan keluaran PNPM MP, yang meliputi: terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian program PNPM MP, serta terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM. Dalam PTO PNPM MP juga dinyatakan bahwa kriteria miskin dalam program ini merujuk kriteria lokal. Sehubungan dengan itu, bagaimanakah karakteristik sumberdaya individu dan keluarga masyarakat miskin dan kelompok perempuan yang menjadi partisipan PNPM pada komunitas nelayan di Desa Kurau? Apakah mereka tergolong kategori rumahtangga miskin (RTM) secara
4
lokal? Kelembagaan pengelolaan dana bergulir apakah yang dikembangkan oleh partisipan PNPM MP tersebut? Salah satu prinsip PNPM MP adalah mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Dalam hal metodologi, menurut Surbakti dkk. (2001) dalam Mugniesyah (2007b) untuk mengidentifikasi terwujud tidaknya KKG tersebut dapat menggunakan Teknik Analisis Gender (TAG), yang di dalamnya mencakup adanya empat faktor utama yang mencakup: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Sehubungan dengan itu, apakah anggota rumahtangga pada komunitas nelayan memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya PNPM Mandiri Perdesaan baik dalam hal kelmbagaan, stimulan dana bergulir pada simpan pinjam dan sarana sosial dasar ekonomi? Apakah akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya dalam PNPM Mandiri tersebut memasilitasi mereka untuk memperoleh manfaat sesuai yang dirumuskan dalam tujuan PNPM Mandiri Perdesaan? Mengingat peserta PNPM adalah individu-individu anggota rumahtangga, sehubungan dengan itu, faktor-faktor pada karakteristik individu dan sumberdaya rumahtangga apakah yang mempengaruhi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM? Program-program pembangunan selama ini memberikan manfaat terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dalam konteks pendekatan kebijakan pembangunan, Moser (1993) dalam Mugniesyah (2006) memperkenalkan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dari manfaat yang dapat dipenuhi oleh program-program pembangunan yang dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan praktis (practical gender needs) dan strategis gender (strategical gender needs). Sehubungan dengan hal itu, serta merujuk pada manfaat yang bisa diperoleh rumahtangga miskin dari adanya PNPM Mandiri Perdesaan, apakah PNPM Mandiri Perdesaan mampu memenuhi kedua kategori kebutuhan gender tersebut? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya? Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis karakteristik sumberdaya individu Peserta Program PNPM MP di Desa Kurau berdasarkan kriteria lokal. 2. Menganalisis proporsi peserta PNPM MP laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP, baik dalam hal kelembagaan, stimulan dana bergulir kelompok SPKP, maupun sarana sosial dasar ekonomi perdesaan. 3. Menganalisis akses dan kontrol terhadap sumberdaya PNPM MP baik dalam hal kelembagaan, stimulan dana bergulir pada simpan pinjam dan sarana sosial dasar ekonomi.
5
Kegunaan Penelitian Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengalaman dalam berbagai konsep dan teori berkenaan dengan analisis gender, yakni dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM MP pada rumahtangga peserta PNPM di Desa Nelayan Kurau, Kabupaten Bangka Tengah. 2. Bagi Pemda Kabupaten Bangka Tengah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bagian dari aktivitas monitoring dalam pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program PNPM, khususnya di lokasi penelitian terpilih. 3. Bagi pihak lain, khususnya para peneliti di bidang analisis gender, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi awal bagi studi analisis gender dalam penyelenggaraan PNPM MP di Desa Kurau dan wilayah lainnya di Indonesia, serta dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait analisis gender dalam penyelenggaraan PNPM MP atau program pemerintah selanjutnya.
PENDEKATAN TEORETIS Tinjauan Pustaka Konsep Gender dan Teknik Analisis Gender
1. 2. 3. 4.
Konsep gender menurut Fakih (2013) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam memaknai gender, muncul perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Menurut Moser (1993) dalam Mugniesyah (2007b), mengemukakan tiga peranan gender (triple roles), yaitu (1) produktif (dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bayaran di sektor formal dan informal), (2) reproduktif (tugas-tugas domestik, misalnya melahirkan, mengasuh anak, memasak, dan mengurus rumahtangga), (3) peranan pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial/volunteer) dan politik (kekuasaan/status). Menurut Surbakti dkk. (2001) dalam Mugniesyah (2007b) analisis gender merupakan langkah awal penyusunan tujuan pembangunan yang responsif gender. Analisis gender dilakukan dengan memperhatikan empat faktor utama guna mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender. Keempat faktor tersebut adalah: Faktor akses untuk melihat akses antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh sumberdaya pembangunan. Faktor kontrol untuk melihat kontrol atau kekuasaan laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya pembangunan. Faktor partisipasi untuk melihat partisipasi laki-laki dan perempuan terhadap program-program pembangunan. Faktor manfaat untuk melihat manfaat yang sama diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan. Menurut Mugniesyah et al. (2004b) teknik analisis gender merupakan pengujian secara sistematis terhadap peranan-peranan, hubungan-hubungan, dan proses-proses yang memperhatikan ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan di kehidupan masyarakat. Teknik tersebut digunakan untuk melihat proses pembangunan, kebijakan pada program pembangunan yang mempunyai dampak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tingkat analisis gender dapat dilakukan di berbagai tingkat keluarga atau rumahtangga. Selanjutnya, Moser (1993) dalam Mugniesyah et al. (2004a) mengemukakan pemenuhan kebutuhan gender dalam pembangunan terdiri dari kebutuhan praktis gender yang merupakan respon terhadap suatu kebutuhan yang mendesak yang diformulasikan dari kondisi nyata/kongkrit, berhubungan dengan peranan dalam pembagian kerja gender (peranan perempuan) yang tidak menentang posisi subordinasi perempuan dan peranan-peranan reproduktif dan produktif perepuan. Kebutuhan strategis gender merupakan suatu analisis subordinasi perempuan dalam masyarakat. Jika dilakukan, harus membawa pada
7
transformasi pembagian kerja gender yang menentang sifat hubungan antara lakilaki dan perempuan dengan tujuan menghilangkan subordinasi perempuan. Karakteristik Rumahtangga Nelayan Sebagian besar rumahtangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumahtangga melakukan diversfifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan Susilowati dkk (2002). Dalam hal rumahtangga nelayan, adanya sumberdaya kelautan dan pesisir memungkinkan masyarakat disekitarnya memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, tambak dan perairan umum sebagai sumber nafkah/pendapatan. Perempuan nelayan akses dalam hal budi daya produksi, penangkapan dan pasca panen sekunder (pengolahan hasil panen/tangkapan) dan bakulan (Peribadi dalam Mugniesyah 2001). Nelayan seringkali didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dan menggantungkan hidupnya pada alam, karena menggantungkan hidupnya pada hasil laut, nelayan selalu diidentikkan dengan kondisi pendapatan yang rendah dan rentan akan kemiskinan. Ketika perikanan sudah mengalami berbagai perkembangan, pelaku-pelaku dalam penangkapan ikan semakin beragam statusnya. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya Satria (2002). Menurut Ditjen Perikanan dalam Satria (2002) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Adapun orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring atau mengangkut alatalat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Berbagai pihak mengasosiasikan nelayan dengan kemiskinan atau marginalitas. Keluarga nelayan pada umumnya lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin (Mubyarto, Soetrisno, dan Dove dalam Kinseng 2011)4. Ditjen Perikanan dalam Satria (2002) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1 Nelayan adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk 1. melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. 2 Nelayan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan 2. untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini memiliki pekerjaan lain. 3 Nelayan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya 3. digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
4
Rilus. A Kinseng,. Konflik Kelas Nelayan di Indonesia (Tinjauan Kasus Balikpapan). (Bogor: IPB Press. 2011)
8
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: (1) PNPM-Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Hasil-Hasil Studi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Hasil penelitian Annisa (2008) menunjukkan terdapat beberapa faktor independen (faktor yang mempengaruhi) dalam keluaran P2KP yaitu: faktor stimulan fisik, serta pengelolaan oleh kelembagaan P2KP. Pada faktor stimulan, terdapat dua variabel yang diduga mempengaruhi output P2KP, yaitu: Jumlah Bantuan Dana BLM untuk pemugaran rumah dan permukiman, perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum, dan bantuan sosial, Tingkat Kemudahan Sistem Alokasi dan Pengembalian Dana BLM untuk Bantuan Pinjaman Kredit, dan Tingkat Kesesuaian Jenis Pelatihan Ketrampilan/Kewirausahaan. Adapun pada kelembagaan pengelola P2KP variabel-variabel yang diduga berpengaruh adalah: Tipe Pendekatan BKM dalam Pengelolaan P2KP pada: (a) Penentuan Sasaran P2KP dan (b) Pembentukan KSM, serta Frekuensi Kunjungan Pendampingan oleh Fasilitator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan dukungan dari pemerintah desa, kecamatan dan LSM dalam pelaksanaan program ini tergolong rendah dilihat berdasarkan tingkat kehadiran dalam rembug warga pada tahap perencanaan. Selain itu, permasalahan yang terjadi pada program pinjaman kredit adalah terjadi kredit macet dan sasaran penerima bantuan yang tidak tepat. Selanjutnya, terdapat permasalahan pada kegiatan bantuan fisik yaitu pendistribusian yang tidak merata dan sasaran penerima program tidak menggunakan kriteria miskin menurut ukuran lokal. Hasil penelitian Anggraini (2011) menunjukkan bahwa PNPM-P2KP merupakan program pemberdayaan perempuan berdasarkan tujuan khusus dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM-P2KP, akan tetapi keterlibatan perempuan masih tergolong rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, sejauhmana keterlibatan perempuan dalam program dianalisis menggunakan alat analisis gender yaitu akses dan kontrol terhadap pelaksanaan program. Variabel tingkat
9
pendidikan diduga memiliki hubungan dengan variabel pengembalian pinjaman yang diasumsikan jika tingkat pendidikan tinggi maka tingkat pengembalian pinjaman juga tinggi. Besarnya pinjaman menggambarkan nominal uang yang diterima oleh anggota KSM setiap periode. Besarnya pinjaman diduga berhubungan dengan pengembalian pinjaman, yakni jika nominal dana pinjaman kecil, maka pengembalian pinjaman lebih lancar dibanding dengan anggota yang mendapat pinjaman lebih besar. Kemudian besarnya pinjaman juga diduga berhubungan dengan ideologi gender yang dimiliki oleh anggota KSM, yaitu jika nominal pinjaman kecil, maka kontrol laki-laki terhadap besarnya pinjaman kecil, dan sebaliknya jika nilai nominal pinjaman besar, maka kontrol laki-laki terhadap besarnya pinjaman besar. Pengembalian pinjaman diduga berhubungan dengan pemberdayaan perempuan yang menjadi kunci keberhasilan Program PNPMP2KP. Jika pengembalian lancar diduga kebutuhan praktis gender telah terpenuhi. Kemampuan mengembalikan pinjaman menunjukkan usaha yang dimiliki berkembang. Dengan berkembangnya usaha yang dimiliki menunjukkan bahwa kebutuhan strategis gender dilihat dari kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pengembangan usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan ideologi gender yang dianut oleh responden cenderung sedang dan rendah. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Srogol sudah tidak terlalu membeda-bedakan peran perempuan dan laki-laki. Ideologi gender memiliki hubungan positif dengan akses perempuan terhadap program yaitu responden dengan ideologi gender tinggi justru memiliki akses terhadap program yang lebih tinggi pula dibanding dengan responden yang memiliki ideologi gender rendah. Kemudian, ideologi gender juga memiliki hubungan pengembalian pinjaman, namun hubungan tersebut bernilai negatif. Artinya, responden dengan ideologi gender yang rendah lebih lancar dalam mengembalikan pinjaman. Penelitian ini dilihat telah mampu memenuhi kebutuhan praktis gender yaitu responden memiliki modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi, penelitian ini tidak menunjukkan adanya perubahan status perempuan dalam rumahtangga setelah mengikuti program. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Program PNPM-P2KP belum mampu memenuhi kebutuhan strategis gender yang berarti belum mampu memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Hasil penelitian Sulistiawati (2011) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dengan mengacu salah satu prinsip yang melandasi pelaksanaan PNPM MP yaitu Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk mengetahui profil rumahtangga peserta PNPM MP, proporsi peserta PNPM MP laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol peserta PNPM MP laki-laki dan perempuan, dan hubungan antara partisipasi dan manfaat yang diperoleh peserta PNPM MP lakilaki dan perempuan dari adanya program tersebut serta mengevaluasi keberhasilan program dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan praktis dan pemenuhan kebutuhan strategis gender. Peneliti melakukan penelitian secara menyeluruh dengan melihat aspek keluaran program PNPM MP, serta menganalisis berdasarkan persepektif gender untuk melihat apakah program PNPM telah mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan pemenuhan kebutuhan strategis gender.
10
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya rumahtangga peserta PNPM Fisik dan SPKP bukan termasuk ke dalam rumahtangga miskin maupun sangat miskin. Peran serta RTM kurang dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hasil tabulasi silang yang diperoleh sebagian besar tingkat perkembangan usaha dan tingkat pendapatan peserta PNPM Fisik dan SPKP tergolong tinggi yang menunjukkan bahwa PNPM MP telah mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan praktis gender. Berbeda dengan pemenuhan kebutuhan praktis gender, rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang tidak diikuti oleh tingginya akses dan kontrol mereka mencerminkan bahwa prinsip KKG yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP belum berhasil memenuhi kebutuhan strategis gender. Kerangka Pemikiran Penelitian ini mengacu pada beragam konsep, pendekatan dan teori berkenaan gender dalam pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Moser (1993) dalam Mugniesyah (2002); Surbakti dkk. dalam Mugniesyah (2007b), Mugniesyah (2004a) dalam Rahayu (2014). Disamping itu juga merujuk pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan penelitian sebelumnya mengenai PNPM MP yang berperspektif gender khususnya yang dilakukan Sulistiawati (2011). Merujuk pada Teknik Analisis Gender, terdapat empat variabel terpengaruh dalam penelitian ini, yaitu: Tingkat Akses Laki-laki dan Perempuan terhadap Komponen Program PNPM, Tingkat Kontrol Laki-laki dan Perempuan terhadap komponen Program PNPM, Tingkat Partisipasi Laki-laki dan Perempuan, Tingkat Manfaat yang diperoleh Laki-Laki dan Perempuan dari PNPM. Selanjutnya hanya akan dituliskan sebagai Tingkat Akses Partisipan terhadap Komponen PNPM (Y1), Tingkat Kontrol Partisipan terhadap komponen PNPM (Y2), Tingkat Partisipasi Partisipan terhadap Komponen PNPM (Y3), Tingkat Manfaat Partisipan terhadap Kompnen PNPM (Y4) Sebagaimana dipersyaratkan dalam PTO PNPM target atau sasaran subyek program ini adalah rumahtangga miskin (RTM). Merujuk pada BPS rumahtangga terdiri dari individu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian diduga karakteristik sumberdaya individu peserta dan karakteristik sumberdaya rumahtangga mempengaruhi empat variabel dependen tersebut di atas. Merujuk pada Sulistiawati (2011), semua variabel dependen tersebut di atas diduga berhubungan dengan variabel independen pada sumberdaya individu yaitu Tingkat Pendidikan (X1) dan Status Bekerja (X2). Selanjutnya sumberdaya rumahtangga yang diduga berhubungan adalah Tingkat Pendapatan (X3) dan Tingkat Pengeluaran Usaha pada Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (X4). Sesuai dengan PTO Program PNPM terdapat stimulan yang diterima para peserta PNPM MP serta pendampingan oleh sejumlah fasilitator. Sehubungan dengan itu variabel independen lainnya yang diduga mempengaruhi adalah Tingkat Bantuan Dana yang diperoleh peserta PNPM MP (X5) dan Frekuensi Kunjungan Pendampingan oleh Fasilitator (X6). Merujuk pendapat Moser (1993) dalam Mugniesyah (2006) tentang konsep peranan kebijakan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan gender,
11
dan juga merujuk pada prinsip KKG diduga mempengaruhi keempat variabel dependen tersebut di atas akan berhubungan dengan variabel kelima yaitu Tipe Pemenuhan Kebutuhan Gender yang dibedakan ke dalam Tipe Pemenuhan Kebutuhan Praktis Gender dan Tipe Pemenuhan Kebutuhan Strategis Gender. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya suatu program dikategorikan sebagai Pemenuhan Kebutuhan Praktis Gender yang dilihat dari Tingkat Manfaat yang diperoleh Peserta PNPM. Selain itu, apabila keluaran PNPM mampu meningkatkan Partisipasi Laki-laki dan Perempuan ARTM miskin dalam Kelembagaan PNPM MP di desa (TPK, TPU, Tim Pemantau, KPMD dan SPKP) dikategorikan sebagai mampu mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Strategis Gender.
12
Karakteristik Sumberdaya Individu X1. Tingkat Pendidikan
Analisis Gender dalam PNPM RTM Peserta Y1. Tingkat Akses Partisipan terhadap Komponen PNPM
X2. Status Bekerja
Y2. Tingkat Kontrol Partisipan terhadap Komponen PNPM Y3. Tingkat Partisispasi Partisipan terhadap Komponen PNPM Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga
Y4. Tingkat Manfaat Partisipan terhadap Komponen PNPM
X3. Tingkat Pendapatan
Stimulan yang diterima peserta PNPM X5. Tingkat Bantuan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pembangunan Fisik SPKP
Pendampingan oleh Fasilitator PNPM X6. Frekuensi Kunjungan oleh Fasilitator
X4. Tingkat Pengeluaran Rumahtangga Pemenuhan Kebutuhan Gender Pemenuhan Kebutuhan Praktis Gender Pemenuhan Kebutuhan Strategis Gender
Gambar 1 Hubungan Antar variabel Analisis Gender dalam PNPM
Keterangan: Kuantitatif
Berhubungan dan Diteliti secara kuantitatif
Kualitatif
Berhubungan dan Diteliti secara kualitatif
13
Hipotesis Penelitian
1.
2.
3.
4.
5.
Merujuk pada kerangka pemikiran, hipotesis pengarah penelitian disajikan sebagai berikut: Berdasarkan prinsip KKG, terdapat hubungan antara variabel tingkat pendidikan dan status bekerja dengan empat variabel dependen (Tingkat Akses, Tingkat Kontrol, Tingkat Partisipasi dan Tingkat Manfaat) pada gender dalam RT peserta PNPM. Terdapat hubungan antara variabel pada sumberdaya rumahtangga dengan empat variabel dependen (Tingkat Akses, Tingkat Kontrol, Tingkat Partisipasi dan Tingkat Manfaat) pada gender dalam RT peserta PNPM. Stimulan yang diterima peserta PNPM berhubungan nyata dengan akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam program, serta berhubungan dengan partisipasi dan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan dalam program. Pendampingan oleh fasilitator PNPM berhubungan nyata dengan akses dan kontrol laki-laki dan perempuan peserta program, serta partisipasi dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam mengikuti program setara. Adanya hipotesis pengarah yang diperoleh secara kualitatif untuk melihat manfaat yang diterima oleh Peserta PNPM berhubungan nyata dengan terwujudnya pemenuhan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Definisi Operasional
Definisi operasional variabel-variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Karakteristik Sumberdaya Individu adalah karakteristik sosial ekonomi sumberdaya yang dimiliki oleh individu (responden beserta anggota keluarganya) berupa pendidikan dan status bekerja. a) Tingkat Pendidikan Peserta PNPM MP adalah jenjang pendidikan tertinggi yang diikuti Peserta PNPM meliputi pendidikan formal yang dibedakan dan diberi skor sebagai berikut: rendah= Tamat SD-SMP (Skor 1), sedang= SMP-SMA (Skor 2), tinggi= Perguruan Tinggi (Skor 3) b) Status Bekerja Peserta PNPM MP adalah kondisi bekerja dan hubungannya ada tidaknya dengan bantuan pekerja lainnya, dibedakan ke dalam: berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar, pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Selanjutnya status bekerja diberi kode 1= bekerja/berusaha sendiri, 2= bekerja dibantu tenaga kerja keluarga, 3= bekerja dibantu tenaga kerja upahan, 4= karyawan/buruh, 5= pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Berdasarkan hal itu, pengkategorian dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Rendah= berstatus pekerja keluarga; Sedang= berstatus berusaha sendiri; Tinggi= berstatus pekerja karyawan/pekerja tetap. 2. Karakteristik sumberdaya rumahtangga adalah sumberdaya yang dimiliki oleh rumahtangga yang mencakup Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pengeluaran Rumahtangga yang dibedakan dan diberi skor sebagai berikut:
14
a) Tingkat Pendapatan adalah hasil rata-rata yang diperoleh dari pekerjaan tetap dan diakumulasikan dalam satu bulan dan diberi skor sebagai berikut: rendah= Rp 2 018 500, sedang= Rp 2 018 500 – Rp 5 213 166, tinggi= Rp 5 213 166 b) Tingkat Pengeluaran Rumahtangga adalah seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkanoleh seluruh anggota rumahtangga, yang meliputi pengeluaran pangan dan non pangan, yang diukur dengan satuan rupiah per bulan yang dikeluarkan rumahtangga, diberi skor dan dibedakan menjadi: rendah= Rp 810 005, sedang= Rp 810 005 – Rp 932 560, tinggi= Rp 932 560 3. Stimulan yang diterima oleh peserta PNPM yang meliputi tingkat bantuan modal. Tingkat bantuan modal adalah jumlah bantuan dana (rupiah) yang diperoleh peserta PNPM kegiatan PNPM. Dikategorikan ke dalam: rendah= Rp 2 000 000 – Rp 5 000 000, sedang= Rp 6 000 000 – Rp 9 000 000, tinggi= Rp 10 000 000 – Rp 14 000 000 4. Tingkat Akses adalah keikutsertaan perempuan atau laki-laki peserta PNPM dalam mengikuti semua aktivitas pada kegiatan PNPM. Dikategorikan ke dalam rendah, sedang, tinggi. Berturut-turut dengan total skor sebagai berikut: rendah= 0 sampai dengan 34, sedang= 35 sampai dengan 69, tinggi= 70 sampai dengan 104 5. Tingkat Kontrol adalah keikutsertaan perempuan atau laki-laki peserta PNPM dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan semua akivitas pada kegiatan PNPM. Dikategorikan ke dalam rendah, sedang, tinggi. Berturut-turut dengan total skor sebagai berikut: rendah= 0 sampai dengan 34, sedang= 35 sampai dengan 69, tinggi= 70 sampai dengan 104 6. Tingkat Partisipasi adalah keikutsertaan perempuan atau laki-laki peserta PNPM dalam kelembagaan PNPM yang ada di tingkat desa, yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), dan Kelompok SPKP. Dikategorikan ke dalam rendah, sedang, tinggi. Berturut-turut dengan total skor sebagai berikut: Rendah= 1 – 3 Sedang= 4 – 6 Tinggi= 7 – 9 7. Tingkat Manfaat adalah adanya perubahan yang diperoleh perempuan atau lakilaki peserta PNPM setelah mengikuti semua aktivitas pada kegiatan PNPM. Dikategorikan ke dalam rendah, sedang, tinggi. Berturut-turut dengan total skor sebagai berikut: Rendah= Manfaat hanya diterima istri/suami saja (skor 1), Sedang= Manfaat diterima istri dan suami (skor 2), Tinggi= Manfaat diterima seluruh anggota rumahtangga peserta (skor 3) 8. Frekuensi kunjungan oleh fasilitator adalah jumlah kunjungan yang dilakukan fasilitator dalam kegiatan pendampingan program PNPM kepada penerima program. Dikategorikan ke dalam rendah, sedang, tinggi. Berturut-turut dengan total skor sebagai berikut: Rendah= 2–4 kali kunjungan, Sedang= 5–7 kali kunjungan, Tinggi= 8–10 kali kunjungan 9. Pemenuhan Kebutuhan Gender adalah dampak yang berhasil dicapai dari pelaksanaan PNPM MP, yang dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu: a) Pemenuhan Kebutuhan Praktis Gender terpenuhi apabila rumahtangga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menentang pembagian kerja berdasarkan gender. b) Pemenuhan Kebutuhan Strategis Gender terpenuhi apabila kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal pengambilan keputusan.
PENDEKATAN LAPANG Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei, sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM. Survei yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei rumahtangga dan individu penerima program PNPM MP dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Survei rumahtangga peserta PNPM dilakukan untuk memperoleh data tentang profil rumahtangga peserta PNPM, terutama tentang aspek demografi, penguasaan lahan, aset kepemilikkan benda berharga, serta partisipasi dalam beragam kelembagaan, baik formal maupun informal. Kuisioner survei rumahtangga ini disusun dengan mengadaptasi kuisioner profil rumahtangga pada studi tentang “Pemberdayaan Wanita dalam Pembangunan dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan untuk Meningkatkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumahtangga” (Mugniesyah 2000). Adapun kuisioner mengenai akses, kontrol, partisipasi dan manfaat rumahtangga peserta PNPM MP disusun dengan mengadaptasi kuisioner “Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan” (Susilawati 2011). Kuisioner ini mengidentifikasi sejauhmana rumahtangga mengetahui tentang program PNPM, kontrol yang dilakukan oleh istri dan suami dalam mengambil keputusan untuk mengikuti program, serta bagaimana partisipasi anggota rumahtangga dalam mengikuti program dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti program tersebut. Survei pada tingkat individu dilakukan untuk mengumpulkan data primer, selanjutnya wawancara mendalam (indepth interview) terhadap stakeholder terkait dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan PNPM, serta ada tidaknya permasalahan yang dihadapi peserta PNPM setelah mengikuti program tersebut. Observasi penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pertemuan kelompok dan kunjungan lapangan dilakukan untuk lebih mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan berbagai aspek dalam kegiatan PNPM di tingkat rumahtangga. Selain itu dilakukan teknik partisipatif dalam menyusun karakteristik rumahtangga miskin menurut kriteria lokal dengan Focus Group Discussion (FGD). Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer mencakup semua data variabel bebas (independent variable) dan variabel tidak bebas (dependent variable) sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data berkenaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM, data kondisi umum lokasi penelitian khususnya monografi Desa Kurau (untuk mengetahui kondisi desa penelitian), serta buku dokumen infrastruktur desa.
16
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Peta desa selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa desa tersebut telah menerima program PNPM sejak tahun 2009 dan masih menerima program sampai dengan tahun 2014. Pertimbangan lainnya adalah bahwa desa ini merupakan desa dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan. Selama ini komunitas nelayan menjadi kelompok yang termarjinalkan dan sering disebut sebagai daerah terpinggirkan, maka dari itu program pemerintah sangat membantu kelangsungan hidup pada komunitas nelayan. Selanjutnya di desa ini dipilih semua dusun yang menerima program PNPM baik pembangunan fisik maupun SPKP berdasarkan data penerima program PNPM yang diperoleh dari data sekunder, kemudian dipilih beberapa responden dari masing-masing dusun untuk mewakili semua dusun. Penelitian berlangsung dari minggu ketiga bulan Maret sampai dengan akhir bulan Mei 2015. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal skripsi, penjajagan lapang, kolokium, perbaikan proposal skripsi, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penyusunan draft skripsi, bimbingan skripsi, uji petik, sidang skripsi, perbaikan skripsi. Jadwal penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. Penentuan Sampel dan Responden Populasi contoh (sampling population) dalam penelitian ini adalah seluruh penerima program PNPM MP di Desa Kurau. Adapun populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh rumahtangga penerima program PNPM di Desa Kurau. Berdasarkan populasi contoh yang diperoleh dari data sekunder pada tahun 2014 yang berjumlah 139 orang, karena tidak dimungkinkan memilih seluruh penerima PNPM dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya dan energi maka dipilih 60 responden yang dibagi menjadi 30 orang laki-laki peserta program PNPM fisik dan 30 orang perempuan peserta PNPM SPKP. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu (anggota rumahtangga yang menerima program PNPM) dan rumahtangga. Unit analisis individu rumahtangga digunakan dalam mendiskusikan profil rumahtangga peserta program PNPM MP. Pengolahan Data dan Analisis Data Data primer yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam Program Microsoft Excel 2007. Pengujian kecenderungan ada tidaknya hubungan antar variabel dan diterima atau tidak diterimanya sejumlah hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16 for windows. Gambaran mengenai karakteristik rumahtangga disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk melihat hubungan antar variabel digunakan analisis menggunakan tabulasi silang yang diperkuat dengan uji korelasi Rank Spearman. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada beberapa teori sebagai pendukung. Untuk interpretasi hasil uji statistik, digunakan interpretasi menurut Purnaningsih (2006), yaitu (1) signifikansi = 0,05, artinya
17
berhubungan dan signifikan (mempengaruhi dan signifikan); (2) signifikansi = 0,10, artinya cukup berhubungan dan cukup signifikan (cukup mempengaruhi dan cukup signifikan); (3) signifikansi = 0,20 sampai 0,30, artinya kurang baik berhubungan dan tidak signifikan (kurang baik mempengaruhi dan tidak signifikan); dan (4) signifikansi > 0,30, artinya tidak baik berhubungan dan sangat tidak signifikan (tidak baik mempengaruhi dan sangat tidak signifikan). Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IPB (PPKI-IPB). Data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi disajikan secara deskriptif untuk mendukung dan memperkuat analisis kuantitatif. Penyimpulan hasil penelitian dilakukan dengan mengambil hasil analisis antar variabel yang konsisten.
KEADAAN UMUM DESA KURAU Kondisi Geografis dan Luas Wilayah Desa Kurau dikenal sebagai desa wisata. Secara administratif, Desa Kurau termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Wilayah desa ini terletak berturut-turut sejauh 35 kilometer dari Ibukota Provinsi, 38 kilometer dari Ibukota Kabupaten Bangka Tengah dan sekitar 30 kilometer dari Ibukota Kecamatan Koba. Untuk mencapai desa ini dapat menggunakan kendaraan motor atau mobil dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dari Ibukota Provinsi, 45 menit dari Ibukota Kabupaten Bangka Tengah dan sekitar 35 menit dari Kecamatan. Dilihat dari kondisi geografisnya, Desa Kurau berbatasan langsung dengan perairan lepas pulau Bangka. Di sebelah Utara Desa Kurau berbatasan dengan Hutan Bakau dan Pasir Pantai. Di Sebelah Timur berbatasan degan Pesisir Laut. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyak dan Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kurau Barat. Dilihat dari kondisi topografinya desa ini berada pada titik koordinat 2338 LS dan 106.2349 BT. Wilayah Desa Kurau secara umum berupa daratan dan daerah pesisir pantai yang berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Kurau terdiri atas 4 dusun dan 14 RT. Dua dusun terdiri dari masing-masing 3 RT, dan dua dusun selainnya masing-masing terdiri atas 4 RT. Dusun I mencakup RT 01 sampai dengan RT 04, Dusun II mencakup RT 05 sampai dengan RT 07, Dusun III mencakup RT 08 sampai dengan RT 10, dan Dusun IV mencakup RT 11 sampai dengan RT 14. Untuk mencapai desa ini dapat menggunakan kendaraan motor dan/atau mobil, dengan waktu tempuh berturut-turut ± 30 kilometer dari Kecamatan Koba, ± 38 kilometer dari Kabupaten Bangka Tengah, dan ±35 kilometer dari Provinsi Bangka Belitung. Adapun waktu tempuh menuju ke desa ini, khususnya menggunakan mobil dari Ibukota Pangkal Pinang, diperlukan waktu selama sekitar 40 menit. Waktu tempuh dengan menggunakan motor dari Ibu kota Pangkal Pinang diperlukan waktu selama 50 menit. Trayek angkutan umum yang masuk ke desa ini berupa bis ekonomi dengan biaya satu kali perjalanan sebesar Rp 40 000 dari Ibukota Pangkal Pinang. Luas wilayah Desa Kurau adalah sekitar 1.306,41 Ha dengan distribusi penggunaan lahan sebagaimana terbesar adalah areal perkebunan sebagaimana terilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh luas wilayah perkebunan sebesar 78.8 persen. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah wilayah kawasan konservasi perairan/laut dengan luas sekitar 74 persen lebih rendah dari luas perkebunan. Selanjutnya, diikuti oleh pemukiman, kawasan konservasi darat, dan wisata dengan persentase dengan berturut-turut 6.80 persen, 4 persen, 3 persen dan 0.02 persen.
19
Tabel 1 Luas wilayah Desa Kurau menurut penggunaannya, tahun 2014 (dalam hektar) Luas No Jenis Penggunaan Lahan Persentase (%) (Ha) 1 Perkebunan 844 78.73 2 Kawasan Konservasi Perairan/Laut 86 8.02 3 Pemukiman 72.75 6.79 4 Kawasan Konservasi Darat 42 3.92 5 Wisata 27 2.52 6 Peternakan 0.25 0.02 Total 1072 100.00 Sumber : Potensi Desa Kurau 2014
Berdasarkan observasi di lapangan, penggunaan lahan untuk perkebunan, antara lain dimanfaatkan untuk tanaman kelapa sawit, lada dan karet. Pemasaran hasil perkebunan dijual langsung ke konsumen, tengkulak dan pasar. Berbeda dengan lahan perkebunan, penggunaan lahan untuk kawasan konservasi perairan/laut dimanfaatkan untuk pengelolaan sumberdaya ikan. Desa Kurau dikenal sebagai Desa Wisata karena adanya tempat wisata berupa Pulau Ketawai dengan jarak tempuh 1 jam menggunakan perahu motor sewa dari pelabuhan Desa Kurau. Keadaan Umum Penduduk Berdasarkan Potensi Desa Kurau Tahun 2014, jumlah penduduk desa ini tercatat sebanyak 2743 jiwa, terdiri atas 1417 penduduk laki-laki (51,67%) dan 1326 penduduk perempuan (48,33%). Adapun distribusi penduduk Desa Kurau menurut kelompok golongan umur dan jenis kelamin, disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Kurau tergolong ke dalam usia kerja atau usia produktif (15-60 tahun), yakni sekitar 68,9 persen. Penduduk yang tergolong usia sekolah atau usia muda (5-19) yakni sekitar 29 persen. Penduduk yang tergolong usia lanjut atau lansia (usia lebih dari 60 tahun) yakni sekitar 5,13 persen. Komposisi penduduk ketegori usia sekolah dan lanjut usia tidak jauh berbeda bila dilihat berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, masing-masing 14,89 persen dan 14,06 persen, serta 2,51 persen dan 2,62 persen. Pada kategori usia sekolah frekuensi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sedangkan pada kategori usia lanjut frekuensi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada kategori usia kerja penduduk pun tidak jauh berbeda baik pada laki-laki maupun perempuan, masing-masing adalah 36,54 persen dan 35,31 persen. Pada kategori tersebut frekuensi usia kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yakni 1,23 sebesar persen.
20
Distribusi penduduk Desa Kurau menurut golongan umur dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen) Kelompok Laki- Laki Perempuan Total Usia (Tahun) 0-4 3.72 3.23 6.95 5-9 4.71 3.57 8.28 10-14 5.39 5.36 10.75 15-19 4.79 5.13 9.91 20-24 4.94 5.01 9.95 25-29 5.43 4.82 10.25 30-34 5.28 4.22 9.49 35-39 4.10 3.72 7.82 40-44 4.03 3.68 7.71 45-49 2.96 2.92 5.89 50-54 2.54 2.54 5.09 55-59 1.37 1.41 2.77 60-64 1.10 1.25 2.35 65-69 0.68 0.61 1.29 70-74 0.46 0.38 0.84 >75 0.27 0.38 0.65 Total (persen) 51.77 48.23 100.00 Total (jumlah) 1363 1270 100.00
Tabel 2
Sumber : Potensi Desa Kurau 2014
Masyarakat Desa Kurau merupakan masyarakat yang terdiri dari beragam suku yang hidup secara berdampingan, antara lain: Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Buton, dan Suku Melayu Kurau (Bangka Belitung). Adapun distribusi penduduk Desa Kurau menurut etnis dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa, mayoritas penduduk Desa Kurau adalah etnis melayu dengan persentase sebesar 60 persen, diikuti oleh etnis Jawa yakni 20.34 persen, etnis Bugis yakni 19 persen, etnis Buton yakni 0.40 persen, etnis Makassar, Ambon dan Madura yakni 0.07 persen, dan etnis Batak dan Sunda sekitar 0.04 persen. Hal yang menarik adalah, bila dilihat berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan diperoleh persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada etnis Melayu, Jawa, Bugis, Buton dan Makassar. Sedangkan, pada etnis Ambon diperoleh persentase yang sama antara laki-laki dan perempuan yakni sebesar 0.04 persen. Dilihat berdasarkan total seluruhnya, persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yakni sebesar 3.28 persen. Keragaman etnis Desa Kurau menunjukkan bahwa masyarakat desa tersebut mampu bertoleransi antar etnis yang menjadikan mereka hidup berdampingan walaupun dengan beragam etnis yang ada di Desa Kurau.
21
Tabel 3 Distribusi penduduk Desa Kurau menurut etnis dan jenis kelamin tahun 2014 Laki-Laki Perempuan Total Etnis Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) Melayu 850 30.99 795 28.98 1645 59.97 Jawa 293 10.68 265 9.66 558 20.34 Bugis 263 9.59 258 9.41 521 18.99 Buton 6 0.22 5 0.18 11 0.40 Makassar 2 0.07 0 0.00 2 0.07 Ambon 1 0.04 1 0.04 2 0.07 Batak 1 0.04 0 0.00 1 0.04 Sunda 1 0.04 0 0.00 1 0.04 Madura 0 0.00 2 0.07 2 0.07 Total 1417 51.66 1326 48.34 2743 100.00 Sumber : Potensi Desa Kurau Tahun 2014.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mayoritas lahan di Desa Kurau adalah perkebunan. Meski demikian, hal itu tidak menggambarkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kurau adalah petani. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Kurau adalah nelayan. Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4
Distribusi penduduk Kesa Kurau menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen)
Mata Pencaharian Nelayan Pedagang Keliling Pensiunan PNS/TNI/POLRI POLRI PNS Pengrajin Industri Rumahtangga Petani Buruh Tani Buruh Non Tani Montir Total
Laki-laki Perempuan Total Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) 418 59.12 0 0.00 418 59.12 17 2.40 8 1.13 25 3.54 11 1 13
1.56 0.14 1.84
0 0 11
0.00 0.00 1.56
11 1 24
1.56 0.14 3.39
0 14 10 8 4 496
0.00 1.98 1.41 1.13 0.57 70.16
189 3 0 0 0 211
26.73 0.42 0.00 0.00 0.00 29.84
189 17 10 8 4 707
26.73 2.40 1.41 1.13 0.57 100.00
Sumber : Potensi Desa Kurau 2014
Tabel 4 menunjukkan berdasarkan total keseluruhan mayoritas penduduk Desa Kurau yang bekerja terdiri atas penduduk laki-laki (70.16 persen), sisanya perempuan (29.85 persen). Bila dilihat berdasarkan sektor pekerjaan yang dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu, pertanian (nelayan, petani, buruh tani, dan
22
buruh non tani) sebesar 64.17 persen, Jasa (pensiunan PNS, PNS, POLRI, montir) sebesar 5.67 persen, perdagangan (pengrajin industri rumahtangga dan pedagang keliling) sebesar 30.31 persen. Penduduk laki-laki dominan bekerja sebagai nelayan, sementara penduduk perempuan dominan bekerja sebagai pengrajin industri rumahtangga seperti pengolahan ikan menjadi kerupuk. Hal ini dimungkinkan karena pada masyarakat nelayan di Desa Kurau nilai gender yang mempengaruhi pembagian kerja menurut jenis kelamin cenderung masih kuat. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan responden, salah seorang responden yang sudah menikah menyatakan bahwa: “Kalo menurut kami, urang laki kan kewajiban e nyari duit kek nafkahi keluarga, nah urang bini gawe e dirumah bai, gawi ape bai yang pacak digawi dirumah, usaha ape ge jadi asal urusan rumahtangga tetep dikerjaken”(IB, 51 tahun) Artinya: “kalau menurut kami, laki-laki memang kewajibannya mencari uang untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan kerjanya dirumah aja, kerja apa aja yang bisa dikerjain dirumah, usaha apa aja boleh asal urusan rumahtangga tetep dikerjain” Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan selama di lapang, etnis yang dominan bekerja sebagai nelayan adalah etnis Bugis. Sementara etnis dengan jumlah perempuan terbanyak bekerja sebagai pengelola industri rumahtangga etnis Melayu. Hal ini dikarenakan, secara turun temurun etnis Bugis terbiasa dikenal dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan kebanyakan laki-laki dari etnis Bugis menikah dengan perempuan dari etnis Melayu. Di bawah ini dikemukakan tentang penduduk di Desa Kurau menurut tingkat pendidikan formal disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 terlihat masih rendahnya pendidikan penduduk Desa Kurau. Tingkat pendidikan yang terlihat adalah bahwa penduduk Desa Kurau yang merupakan tamatan Sekolah Dasar tidak mencapai 50 persen, yakni sekitar 49 persen. Selanjutnya mereka yang berpendidikan menengah pertama dan menengah akhir, yakni sekitar 46 persen, sedangkan mereka yang berpendidikan diploma dan sarjana adalah berjumlah sekitar 4 persen. Tabel 5
Distribusi penduduk Desa Kurau menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin, tahun 2014 (dalam persen)
Tingkat Pendidikan SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat Diploma 1-D3/Sederajat Strata 1-S2/Sederajat Total
Laki-Laki Perempuan Total Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) 350 25.68 321 23.55 671 49.23 189 13.87 183 13.43 372 27.29 151 11.08 112 8.22 263 19.30 11 0.81 19 1.39 30 2.20 13 0.95 14 1.03 27 1.98 714 52.38 649 47.62 1363 100.00
Sumber : Potensi Desa Kurau 2014
23
Tabel 5 memperlihatkan fenomena bahwa dari total penduduk Desa Kurau yang berpendidikan formal 49.23 persen berpendidikan SD. Secara umum terdapat kecendrungan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan semakin menurun persentase penduduk yang menikmati pendidikan. Lebih lanjut, jika dilihat menurut jenis kelaminnya, diketahui bahwa penduduk perempuan yang berpendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA/sederajat menunjukkan persentase yang lebih rendah dibanding penduduk laki-laki, sebaliknya mereka yang berpendidikan di perguruan tinggi menunjukkan persentase sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, berturut-turut lebih tinggi 0.58 persen pada tingkat diploma dan 0.08 persen pada tingkat perguruan tinggi. Kelembagaan Desa Kelembagaan yang ada di Desa Kurau meliputi kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal terdiri dari lembaga pemerintahan seperti Kantor Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi kelompok PKK, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Posyandu, Kelompok Wanita Tani (KWT), Koperasi Mina Lestari dan Kelompok Mandiri Pangan (MAPAN). Kelompok Wanita Tani (KWT) di desa ini dibentuk pada tahun 2014. Latar belakang dari terbentuknya kelompok ini adalah adanya dana bantuan yang diperoleh desa dari pihak swasta yaitu Bank Indonesia (BI) sebesar 600 juta rupiah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah menanam sayuran, beranggotakan ibu-ibu rumahtangga atau istri nelayan yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh penyuluh pertanian. Kegiatan ini memperoleh pendampingan dari penyuluh pertanian. Di setiap dusun dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat agar tercipta keberlanjutan kegiatan. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini mengutamakan pada tanaman-tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat ataupun jenis tanaman baru yang memiliki keunggulan nilai gizi. Implementasi dari program ini adalah Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disebut KRPL. Aplikasi teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan spesifik lokasi serta pengelolaan kebun bibit merupakan karakteristik utama dalam pengembangan KRPL. Koperasi Mina Lestari merupakan koperasi nelayan yang berdiri pada tahun 2009, koperasi ini beranggotakan nelayan Desa Kurau. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi ini diantaranya memasilitasi modal usaha untuk para nelayan. Namun, koperasi ini tidak memasilitasi terhadap pembelian dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Kelompok Mandiri Pangan (MAPAN) berdiri pada tahun 2013, kelompok ini diberi pinjaman dengan sistem dana bergulir. Setiap kelompok diberi bantuan dana untuk membeli alat-alat produksi, sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan yang telah memiliki usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah pengolahan ikan untuk memproduksi kerupuk ikan, kerupuk cumi, abon ikan, dan lain-lain. Kegiatan ini didampingi oleh penyuluh perikanan yang berasal dari Kecamatan.
24
Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Desa Kurau adalah kelembagaan yang berhubungan dengan sistem pelelangan ikan di Desa Kurau. Selain sebagai tempat pelelangan ikan, PPI ini juga menjadi pelabuhan perahu yang mengantar wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Ketawai salah satu obyek wisata di Desa Kurau. Hal yang menarik dari PPI ini adalah aktivitas jual beli berlangsung pada malam hari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Kelembagaan lainnya yang ada di desa ini adalah kelembagaan yang berhubungan dengan Jejaring Pengaman Sosial (JPS). Terdapat beberapa program yang diterima warga Desa Kurau, yaitu (1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima sejak tahun 2009, dan diberikan kepada nelayan dalam bentuk alat produksi nelayan (motor tempel, jaring, dan perahu). (2) Program Beras Miskin atau Raskin yang dialokasikan kepada rumahtangga miskin pada setiap bulan, dan (3) Program Saluran Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diberikan juga kepada rumahtangga miskin dalam bentuk uang setiap bulan sebanyak Rp 500 000 yang bersumber dari pemerintah provinsi, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku melalui kantor desa. Kelembagaan informal Desa Kurau adalah kelembagaan keagamaan (pengajian), keuangan (arisan), dan olahraga. Terdapat beberapa kelompok pengajian di setiap dusun dan masing-masing dusun memiliki satu kelompok pengajian karena seluruh warga Desa Kurau beragama Islam. Selain kelompok pengajian, kelompok yang aktif melakukan kegiatan adalah kelompok arisan yang juga tergabung dalam kelompok PKK, umumnya diikuti oleh kaum perempuan. Selanjutnya, di Desa Kurau juga terdapat kelompok olahraga, seperti bola voli, bulutangkis dan futsal yang aktif bertanding dalam beberapa perlombaan pada acara-acara tertentu seperti perayaan peringatan hari-hari nasional, khususnya yang diselenggarakan oleh tingkat kecamatan dan tingkat provinsi. Dalam hal Posyandu, terdapat dua unit Posyandu di Desa Kurau yaitu Posyandu Nusa Indah yang berada di Dusun I dan Posyandu Kejora yang berada di Dusun IV. Kegiatan Posyandu secara rutin, yakni sebulan sekali. Kegiatannya berupa penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, dan pemeriksaan kesehatan lainnya bagi warga. Selain itu, terdapat kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh kader posyandu dari kecamatan yakni sosialisasi keluarga berencana (KB) dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Sarana dan Prasarana Desa Kurau memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang menunjang berbagai kegiatan masyarakat desa. Prasarana transportasi desa yang tersedia berupa jalan dengan kondisi sudah beraspal dengan pemandangan sepanjang jalan berupa perkebunan kelapa sawit. Untuk menempuh perjalanan menuju desa ini, tersedia sarana transportasi umum seperti bus. Sarana dan prasarana seperti Balai Desa/Kantor Desa, ditunjang oleh sejumlah fasilitas berupa ruang kerja yang dilengkapi ketersediaan aliran listrik dan air bersih, dengan fasilitas masing-masing sebanyak tujuh unit meja kerja, kursi dan lemari, satu unit laptop, masing-masing tiga unit printe dan papan monografi, empat buah tong sampah kecil, serta masing-masing sebanyak satu buah tong sampah besar, mesin ketik, dan satu set sofa dan meja, serta dua unit kendaraan motor dinas.
25
Dalam hal sarana peribadatan, di Desa Kurau terdapat dua unit mesjid dan dua unit balai pertemuan. Adapun prasarana olahraga yang ada mencakup masingmasing satu unit lapangan futsal, lapangan voli, dan lapangan bulutangkis. Khusus prasarana pendidikan, di desa ini terdapat, masing-masing satu unit Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masingmasing dua unit PAUD (satu merupakan keluaran dari PNPM) dan Sekolah Dasar (SD). Desa ini tidak memiliki fasilitas Sekolah Menengah Akhir (SMA), karenanya anak-anak yang bersekolah SMA mengikutinya di SMA yang ada di luar desa. Terdapat fasilitas umum lain yang dimiliki oleh Desa Kurau adalah satu unit pelabuhan dan sarana pendukung perikanan yaitu satu unit tempat pelelangan ikan (TPI) dan SPDN (Solar Package Dealer Nelayan). Dalam hal prasarana komunikasi di Desa Kurau terdapat provider dari perusahaan swasta, XL, Telkomsel, dan Indosat dengan jumlah pengguna 500 pelanggan. Selain itu, terdapat penduduk yang mengakses informasi melalui media koran (25 unit), radio (35 unit), televisi (575 unit) dan parabola/satelit (40 unit). Berdasarkan keadaan yang terlihat di lapang, penduduk desa ini terbilang jarang mengakses informasi via media massa. Hal ini dikarenakan, aktivitas sebagian penduduk yang bekerja memilih untuk istirahat daripada membaca koran. Berkenaan dengan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Kurau, selain Posyandu, juga terdapat satu unit Polindes, Puskesdes dan Sanimas yang didukung oleh tenaga medis yang bertugas di desa yaitu seorang bidan dan 12 kader kesehatan. Dalam hal prasarana air bersih dan sanitasi, di desa ini terdapat 111 unit PAM, 419 unit sumur tanah, dan 77 unit tadah hujan. Disamping itu terdapat pula fasilitas jamban, MCK, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) drainase, dan pengelolaan sampah dengan kondisi kurang baik. Profil Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Kurau Desa Kurau merupakan desa yang berada di wilayah pesisir dan sebagian besar matapencaharian penduduk adalah nelayan. Berprofesi sebagai nelayan membuat penduduk di desa ini harus bergantung kepada kondisi angin dan para “toke” (tengkulak), hal ini kemudian yang menyebabkan pendapatan para nelayan di desa tidak tetap. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah memperhatikan masyarakat miskin di desa ini yang tinggal di daerah pesisir pantai tersebut dengan mengintroduksikan beberapa program pengentasan kemsikinan, yang meliputi: a. Program Beras Miskin (RASKIN) Program ini merupakan program yang telah berlangsung dari periode Presiden SBY sampai sekarang. Program ini berfokus member bantuan terhadap rumahtangga miskin yang berpendapatan perkapita Rp 500 000 ribu rupiah Pemerintah juga menetapkan indikator bagi rumahtangga yang layak mendapat program. b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program ini juga merupakan program yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden SBY dan hingga saat ini masih berlangsung. Program ini memberikan bantuan modal, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan sarana dan prasarana
26
untuk menunjang kemajuan desa. Bentuk dari program ini yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP), Pembangunan PAUD, dan Pembangunan Drainase. Program yang masih dilanjutkan oleh PNPM sampai sekarang adalah kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sudah tidak dilakukan lagi. Pada kegiatan SPP, pihak PNPM Kecamatan mengakui bahwa mereka menggunakan dana dari anggaran sendiri dan tidak berasal dari pemerintah dikarenakan Program PNPM sudah diberhendtikan pada masa pemerintahan Jokowi. c. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), adalah program yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Dalam hal masyarakat nelayan, bantuan langsung yang diperoleh adalah berupa bantuan alat tangkap, jaring ikan, dan motor tempel. Program ini diberikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan kemudian dikelola oleh Kabupaten untuk diberikan kepada desa yang membutuhkan. Pemerintah kecamatan menggunakan standar sendiri dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, standar tersebut antara lain adalah nelayan yang belum memiliki alat tangkap sendiri, penduduk asli dengan menyerahkan bukti fotocopy KTP, membuat proposal dengan berkelompok minimal 10 orang perkelompok. Proposal yang telah diserahkan ke kecamatan langsung diproses oleh pihak Kecamatan melalui tim verifikasi kecamatan hingga akhirnya dinyatakan layak menerima bantuan. Proses tersebut memerlukan waktu sekitar dua sampai tiga bulan. d. Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan program yang diintroduksikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Sasaran dari program ini adalah rumahtangga miskin yang tidak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan. Akan tetapi, program ini belum berlangsung di masyarakat Desa Kurau. Usulan data dari program ini telah diserahkan pihak Desa Kurau kepada Kecamatan, namun sampai penelitian berlangsung masyarakat nelayan di Desa Kurau belum menerima realisasi program tersebut.
PROFIL PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DESA KURAU
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007. Di Desa Kurau sendiri, PNPM mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Sehubungan dengan hal itu, dalam bab ini dikemukakan penjelasan singkat mengenai latar belakang PNPM MP yang dilaksanakan di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, akan dijelaskan sejumlah kelembagaan yang berperan serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan PNPM MP. Sejarah dan Struktur Organisasi PNPM MP di Desa Kurau Penyelenggaraan PNPM MP di Desa Kurau dilatarbelakangi oleh beragam permasalahan yang ada di desa ini, diantaranya adalah: kondisi saluran pembuangan air yang belum layak serta minimnya fasilitas pendidikan khususnya PAUD yang masih belum memiliki gedung sendiri dan memanfaatkan pekarangan rumah dari salah satu aparat desa. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari PNPM MP di Desa Kurau antara lain memperbaiki saluran pembuangan air, membangun sarana pendidikan khususnya PAUD, meningkatkan kualitas hidup, perkembangan usaha dan pendapatan masyarakat Desa Kurau khususnya rumahtangga miskin. Dalam penyelenggaraan program PNPM MP di Desa Kurau terdapat dua jenis stimulan yakni: (a) stimulan sosial dasar ekonomi berupa pembuatan salauran drainase dan pembangunan gedung PAUD, dan (b) stimulan modal bagi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP). Pelaksanaan PNPM MP di Desa Kurau melibatkan sejumlah pihak yang seluruhnya berjumlah 139 orang terdiri dari 41 orang laki-laki yang berpartisipasi dalam Peserta PNPM Fisik dan 98 orang perempuan yang berpartisipasi dalam SPKP. Penyelenggaraan PNPM ini sejak sosialisasi, perencanaan sampai dengan evaluasi akhir programnya diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga ini juga berperan dalam melegitimasi peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian program pembangunan yang ada di desa ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Kasim selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa setiap program yang masuk ke desa harus dicatat oleh sekretaris desa. Di bawah ini disajikan Bagan Struktur Tim Pelaksana PNPM MP di Desa Kurau yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.
28
KEPALA DESA KS
KETUA UPK DJ
SEKRETARIS SP
BENDAHARA SM
KETUA KELOMPOK SPKP YN
SEKRETARIS SPKP EL
ANGGOTA NR
KETUA TPK NS
BENDAHARA WN
SEKERETARIS TPK YN
BENDAHARA TPK DR
ANGGOTA MA
Gambar 2 Bagan Struktur Tim Pelaksana PNPM MP Tingkat Desa
29
1.
2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
Berdasarkan Gambar 2, dibawah ini dijelaskan mengenai tugas pokok dari Tim Pelaksana PNPM MP di Desa Kurau. Kepala Desa: Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM MP, bersama BPD menyusun rancangan peraturan desa yang relevan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan PNPM. Kepala desa juga mewakili desa untuk menyepakati keputusan bersama dalam pembentukan Badan Kerja Antar Desa (BKAD), mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan memastikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa, menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelakasanaan PNPM MP. Ketua UPK: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM MP di Kecamatan dan membantu BKD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Selain itu, Ketua UPK bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana, pengelolaan adminstrasi dan pelaporan transaksi kegiatan PNPM, pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan terhadap kelompok SPKP, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan PNPM, serta memasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM MP. Sekretaris dan Bendahara UPK: Membantu ketua UPK terutama dalam masalah admistrasi dan keuangan. Ketua kelompok SPKP: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah merupakan kelompok yang memperoleh bantuan dana bergulir dari PNPM. Tugas ketua SPKP sebagai penanggungjawab kelompok, menetapkan jadwal pertemuan kelompok, penyegaran kelompok, mengkoordinasikan anggota kelompok. Sekretaris dan Bendahara SPKP: Membantu ketua SPKP terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Ketua TPK: Tim Pengelola Kegiatan berfungsi dalam mengelola dan melaksanakan PNPM MP. Ketua TPK sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan admistrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara TPK: Membantu ketua TPK dalam masalah admistrasi dan keuangan, Anggota: kriteria yang termasuk dalam anggota adalah merupakan warga setempat, mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan desanya, mampu bekerjasama dalam tim dan tidak memihak terhadap kelompok-kelompok tertentu, mampu melaksanakan tugas adminstratif.
30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Dasar Kegiatan PNPM MP di Desa Kurau Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Desa Kurau mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Proyek pertamanya berupa pembuatan drainase di Dusun IV sepanjang 515 m atau tepatnya 2 x 2575 m (sisi kiri dan kanan). Pembangunan drainase ini dilatarbelakangi oleh beragam permasalahan yang ada di Desa Kurau yaitu kondisi saluran pembuangan air yang kurang kondusif sehingga sering terjadi genangan air apabila curah hujan tinggi. Sebagian besar warga mengeluhkan sebelum adanya pembangunan drainase tersebut, kondisi saluran pembuangan air di Desa Kurau tidak baik yaitu tidak mampu menampung air yang berlebihan pada saat hujan dan menghambat aktivitas masyarakat pada saat musim hujan. Pembangunan drainase bertujuan untuk menyediakan saluran pembuangan air (got) yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir pada saat hujan. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung pembangunan drainase ini diharapkan akan berdampak positif terhadap kenyamanan lingkungan di Desa Kurau. Sasaran dari program drainase ini adalah rumahtangga miskin, sebagian besar yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan drainase ini adalah lakilaki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dalam kategori usia produktif yaitu 15-60 tahun. Adapun jumlah masyarakat pemanfaat dari proyek drainase menurut pemanfaat dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 6. Tabel 6
Jumlah pemanfaat proyek pembangunan drainase menurut kategori pemanfaat dan jenis Kelamin, Desa Kurau, tahun 2014
Kategori Pemanfaat Pemanfaat Langsung Umum Pemanfaat Rumahtangga Miskin Pemanfaat Tidak Langsung Total
Laki-Laki Jumlah
Persen
Perempuan Jumlah
Persen
Total Jumlah
Persen
464
48.38
355
44.60
819
46.67
215
22.42
185
23.24
400
22.79
280 959
29.20 100.00
256 796
32.16 100.00
536 1755
30.54 100.00
Sumber : Laporan Akhir Pembangunan Sarana dan Prasarana, Desa Kurau 2014
Pemanfaat langsung proyek drainase terdiri atas penduduk Desa Kurau yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah Dusun 04. Adapun yang dimaksud dengan pemanfaat tidak langsung adalah mereka yang berasal dari luar Dusun 04 namun ikut memanfaatkan serta menggunakan jalan. (pengguna jalan). Untuk kegiatan pembangunan drainase tersebut, penyelenggara PNPM MP memanfaatkan tenaga ahli dan tenaga kasar yang berasal dari Desa Kurau sebagai bagian dari upaya membuka kesempatan kerja bagi warga masyarakat miskin. Pembangunan drainase ini juga berkerjasama dengan Biro Pekerjaan Umum (PU).
31
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang juga didanai PNPM MP di Desa Kurau berupa pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan jumlah tenaga kerja 10 orang. Seperti halnya pembangunan drainase, tenaga kerja untuk pembangunan PAUD juga berasal dari masyarakat setempat dan diutamakan anggota rumahtangga miskin. Bangunan PAUD yang telah dibangun terdiri dari dua ruangan yaitu ruang kantor dan ruang kelas dengan total luas gedung 12 x 9 meter. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Kurau Kegiatan PNPM MP lainnya yang direalisir di Desa Kurau adalah dibentuknya lima kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), pada tahun 2009. Masing-masing anggota kelompok berdomisili di beberapa dusun yang ada di desa ini. Jumlah kelompok SPKP ini bertambah setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, sehingga sampai tahun 2014 jumlah keseluruhan kelompok SPKP yang ada di Desa Kurau sebanyak 14 kelompok. Masing-masing kelompok juga memiliki Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mengatur penguatan kelompok. Kegiatan SPKP merupakan program lanjutan yang masih diadakan oleh pihak PNPM setempat dengan dana simpanan yang dimiliki oleh PNPM Kecamatan. Ketua dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan mengakui bahwa untuk tahun 2014 atau masa pemerintahan Jokowi-JK kegiatan SPKP sudah tidak mendapatkan biaya dari pemerintah. Di bawah ini penuturan Bapak SU (48 tahun) dari hasil wawancara, sebagai ketua PNPM kecamatan: “Program PNPM ni sebener e dibutuhin kek masyarakat, seharus e pemerintah sekarang ngelanjutin program ni. Karna program ni bener-bener ngebantu masyarakat dalam hal kebutuhan modal buat usaha. Dimulai dari tahun 2014 sampai kelak kegiatan SPKP dak de nerima bantuan agik dari pemerintah, tapi kami pihak PNPM Kecamatan agik tetep ngelanjutin kegiatan ni dari dana simpanan yang ade. PNPM sendiri kate e nek diganti name terus dak dapet perhatian agik dari pemerintah.” (“Artinya: Program PNPM ini sebenarnya dibutuhkan masyarakat, seharusnya pemerintah sekarang melanjutkan program ini. Karena program ini benar-benar membantu masyarakat dalam memnuhi kebutuhan modal untuk usaha. Dimulai dari tahun 2014 sampai seterusnya kegiatan SPKP tidak menerima bantuan lagi dari pemerintah, tetapi dari pihak PNPM Kecamatan masih tetap melanjutkan kegiatan ini dari dana simpanan yang ada. PNPM sendiri katanya juga akan diganti nama dan tidak ada perhatian lagi dari pemerintah.”) Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Ibu Ms (40 tahun), selaku sekretaris PNPM Kecamatan, sebagai berikut:
32
”Kami sebener e lah pernah nanya langsung ke pihak PNPM pusat cemane kelanjutan program ni, tapi pihak pusat bilang bahwa Kegiatan PNPM terakhir sampe akhir tahun 2014 ni lah. Seterus e dak de agik bantuan dari pihak pusat untuk kegiatan PNPM agik, jadi sekarang ni ngape program SPKP agik berlangsung tu karena pake dana sendiri dari kami PNPM Kecamatan.” “Artinya: Pihak PNPM Kecamatan sebenarnya sudah pernah menanyakan langsung ke pihak PNPM Pusat tentang kelanjutan program ini, tapi pihak pusat mengatakan bahwa kegiatan PNPM terakhir adalah sampai akhir tahun 2014 ini saja. Selanjutnya, tidak ada lagi bantuan dari pihak pusat untuk kegiatan PNPM lagi, jadi sekarang kenapa program SPKP masih berlangsung itu karena pakai dana sendiri dari PNPM Kecamatan.”
1. 2. 3.
4.
Kegiatan SPKP merupakan kegiatan pemberian modal usaha untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum, sebagaimana tertulis dalam PTO PNPM MP, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan untuk mendorong pengurangan rumahtangga miskin dan meciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan. Sasaran dari program SPKP adalah rumahtangga miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan bagi kegiatan usaha dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menggunakan sistem bantuan dana bergulir. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerima program SPKP bukan rumahtangga miskin. Kebanyakan penerima program SPKP adalah yang memiliki usaha dan ada beberapa merupakan bagian dari aparat desa. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat sebanyak 14 kelompok SPKP di Desa Kurau yang terbentuk pada periode tahun 2009-2014 dengan jumlah anggota kelompok yang beragam.. Kegiatan perguliran modal dikalangan kelompok SPKP tersebut telah berlangsung selama empat kali, dua kali dan sekali, berturut-turut bagi mereka yang terbentuk pada tahun 2009 sampai 2014. Sejumlah kelompok SPKP tersebut merupakan kelompok terpilih berdasarkan hasil seleksi Tim Verfiikasi tingkat Kecamatan. Seleksi yang dilakukan Tim Verifikasi mempertimbangkan proporsi RTM yang ada di Desa Kurau dengan seleksi kelayakan kelompok. Adapun kelompok yang berhak mengajukan SPKP perguliran PNPM MP harus memenuhi persyaratan yang mencakup: Kelompok yang sebelumnya pernah tergabung dalam kelompok SPP dan melakukan pengembalian tepat waktu. Kelompok usaha perempuan yang sudah memiliki usaha sampai melakukan pinjaman minimal sudah berjalan selama dua tahun. Organisasi kewanitaan yang ada di desa yang sudah baku dan mempunyai SK Kepala Desa: PKK, Kader Posyandu, atau kelompok pengajian perempuan yang sudah berjalan sedikitnya tiga tahun. Kelompok harus mempunyai anggota minimal lima orang dan sebanyakbanyaknya sepuluh orang pada saat pembentukan kelompok.
33
5. Pengurus kelompok dan anggota kelompok salah adalah warga Desa Kurau minimal dua tahun dan memiliki tempat tinggal tetap dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pengenal (KTP). 6. Memiliki penghasilan tetap dari usaha yang dimilikinya. 7. Pengurus atau anggota kelompok berusia produktif (21-60 tahun) pada saat mengajukan pinjaman SPP dana bergulir. Berdasarkan pemaparan di atas, kelompok yang tergabung dalam SPKP telah melalui proses seleksi dari Tim Verifikasi yang kemudian dinyatakan layak tergabung dalam kegiatan SPKP. Adapun kelompok yang tidak berhak untuk mengajukan pinjaman SPP BLM atau perguliran, meliputi: Anggota TNI/POLRI, PNS, karyawan kecamatan, Kepala Desa/BPD, perangkat desa, karyawan BUMN, Purnawirawan TNI/POLRI, pensiunan PNS, kelompok laki-laki, pengusaha atau grosir. Sehubungan dengan hal itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anggota yang merupakan bagian dari perangkat desa, yakni istri dari Ketua RT, istri dari seorang PNS, istri dari Kepala BPD dan seorang sekretaris BPD. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Fasilitator dan/atau Tim Verifikasi dan adanya hubungan kekerabatan atau kekuasaan yang dimiliki aparat desa tersebut sehingga luput dari pemeriksaan Tim Verifikasi. Tabel 7 Daftar nama kelompok Peserta SPKP yang masih aktif di Desa Kurau, Tahun 2014 Total Nama Jumlah Pinjaman Terendah Tertinggi No Kelompok Anggota Kelompok (x 1000) ( x 1000) ( x 1000) 1. Mawar 5 20.000 4.000 5.000 2. Raflesia 10 93.000 5.000 10.000 3. Anggrek 7 65.000 5.000 10.000 4. Asoka 12 144.000 7.000 14.000 5. Kamboja 7 46.000 4.000 7.000 6. Seroja 7 66.000 7.000 10.000 7. Tulip 6 54.000 7.000 10.000 8. Matahari 6 12.000 2.000 2.000 9. Melati Merah 6 34.000 4.000 6.000 10. Melon 5 24.000 4.000 4.000 11. Pelangi 11 132.000 12.000 12.000 12. Mentari 5 10.000 2.000 2.000 13. Mandiri 5 10.000 2.000 2.000 14. Anggur 5 26.000 2.000 6.000 Sumber: Daftar Nama Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Desa Kurau 2014
Tabel 7 menyajikan data nama kelompok SPKP yang ada di Desa Kurau, yang meliputi 14 kelompok yang masih aktif dalam kegiatan SPKP dan tersebar di semua dusun desa ini. Keempat belas kelompok ini masing-masing memiliki pinjaman yang berbeda yang dimulai dari yang paling rendah sebesar Rp 2 000
34
000 s/d Rp 14 000 000. Angsuran kelompok dibayar setiap satu bulan sampai semua pinjaman dilunasi. Jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing kelompok adalah membuka warung kecil, membuat kerupuk ikan, menjual baju, dan membantu usaha suami. Berdasarkan keempat belas kelompok di atas, ada beberapa kelompok yang menunggak pengembalian. Kesepakatan dari setiap kelompok adalah diberlakukannya sistem tanggung renteng apabila ada anggota kelompok yang telat melunasi pinjaman, tetapi menurut salah satu anggota kelompok bahwa kesepakatan sistem tanggung renteng dianggap memberatkan anggota kelompok lainnya. Pihak PNPM sendiri memiliki aturan yang baru untuk mendisiplinkan anggota kelompok yang telat melunasi pembayaran berupa sanksi sosial yaitu dipasangnya semua foto anggota kelompok di papan pengumuman di kantor kecamatan dan kantor desa. Sanksi ini diharapkan dapat membuat anggota kelompok yang telat melunasi pinjaman dapat segera melunasi pinjaman. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ms (40 tahun), selaku sekretaris PNPM kecamatan. „‟…kalo dak cemtu dak tau kapan selesai ngelunasi e, kan men foto e di pajang jadi ade kesadaran di dalam diri e biak cepet-cepet ngelunasi karna dak kawa ditingok orang satu kecamatan kek satu desa. Kalo dulu kan agik ade sistem tanggung renteng, tapi banyak anggota yang ngerase dibebani, siape yang nunggak siape yang harus ikut-ikutan ngebayar..‟‟ “Artinya: kalau ngga gitu, ngga tau selesai dilunasinnya kapan, soalnya klo fotonya di pajang ada kesadaran di dalam dirinya untuk cepet-cepet melunasi karna malu diliat orang-orang satu kecamatan dan satu desa. kalau dulu masih ada sistem tanggung renteng, tapi banyak anggota yang merasa dibebani, siapa yang menunggak siapa yang harus ikut-ikutan membayar.” Kasus anggota kelompok yang menunggak dikarenakan oleh faktor ekonomi, seperti warung sepi, musim angin kencang yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan berhutang. Berdasarkan fakta di lapang, kebanyakan anggota yang menunggak adalah istri nelayan yang penghasilannya tidak menentu. Sanksi sosial yang diberikan pihak kecamatan menimbulkan pro dan kontra dari anggota kelompok. Seperti penuturan dari Ibu Hs (28 tahun) salah satu anggota kelompok SPKP yang tidak menunggak: “..... Kami denger sih kalok ade yang nunggak sanksi sosial e majang foto satu kelompok.Cemane ok, kalok sanksi sosial e majang foto satu kelompok same bai ngemalu semue anggota. Harus e yang dak bayar bai yang dipajang foto e jangan satu kelompok”. (Artinya: “.....Kami dengar sih kalau ada yang nunggak sanksi sosialnya masang foto satu kelompok. Gimana ya, kalau sanksi sosialnya masang foto satu kelompok sama aja mempermalukan
35
semua anggota. Harusnya yang nggak bayar aja yang dipasang fotonya jangan satu kelompok”) Selanjutnya, Tabel 8 menyajikan informasi mengenai tingkat perkembangan usaha yang dilakukan oleh peserta SPKP berdasarkan responden yang tidak memiliki usaha, usaha tidak berkembang, usaha berkembang. Tabel 8 Jumlah dan Persentase Responden Peserta SPKP Berdasarkan Tingkat Perkembangan Usaha di Desa Kurau, Tahun 2014 (dalam persen). No
Perkembangan Usaha
Jumlah
Persentase (%)
1
Tidak Berkembang
10
33.33
2
Berkembang
20
66.67
30
100.00
Total Sumber: Data Primer
Dari total seluruh responden SPKP, terlihat bahwa kegiatan SPKP membantu perempuan dalam mengembangkan usaha baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang tidak memiliki usaha sebelumnya. Diakui sejumlah responden yang usahanya tidak berkembang, hal itu dikarenakan adanya kesulitan dalam rumahtangga sehingga membuat perempuan harus menggunakan modal usaha untuk menutupi keperluan suami. Hal itu diperkuat oleh penuturan dari Ibu Yn (45 tahun) selaku anggota dari salah satu kelompok SPKP yang menunggak sebagai berikut: “...Aok dek, Ibu ni nunggak pengembalian pinjaman karena usaha Ibu dak bekembang. Cemane nek ngembaliin pinjaman, kalok pemasukan e dak de. Sudeh ge warung Ibu sekarang sepi gara-gara lah banyak yang buka warung, saingan makin banyak. Suami tau kalo Ibu telat ngembaliin pinjaman dan lah sering ditelponin kek pihak sane, tapi nek cemane agik.” “Artinya: Iya dek, Ibu menunggak pengembalian karena usaha Ibu tidak berkembang. Bagaimana mau mengembalikan pinjaman, kalau pemasukannya tidak ada. Terus juga warung Ibu sekarang sepi garagara sudah banyak yang buka warung, saingan makin banyak. Suami tau kalau Ibu telat mengembalikan pinjaman dan sudah sering dihubungi oleh pihak PNPM, tapi mau bagaimana lagi.”
36
Fakta di lapang menunjukkan bahwa tujuan program yang ingin memberdayakan kelompok perempuan belum terlaksana di Desa Kurau. Kelompok perempuan yang tinggal di daerah pesisir mayoritas cenderung berpendidikan rendah dengan tingkat ketrampilan yang minim. Dalam hal ini, seharusnya program mampu memberdayakan kelompok perempuan dengan memberikan pinjaman modal diikuti peningkatan ketrampilan kelompok perempuan agar dapat menggunakan pinjaman berdasarkan pelatihan ketrampilan yang telah diikuti. Selanjutnya, Tabel 9 menyajikan informasi mengenai jumlah dan persentase Peserta PNPM SPKP berdasarkan besarnya dana pinjaman yang diperoleh oleh responden Desa Kurau yang dilihat dari besar kecilnya dana pinjaman yang diperoleh peserta SPKP. Tabel 9 Jumlah dan persentase Peserta PNPM SPKP berdasarkan besarnya dana pinjaman yang diperoleh oleh total Peserta PNPM SPKP Desa Kurau, Tahun 2014 Jumlah No Besarnya Pinjaman (orang) Persen (%) 1 2
Kecil Besar Total
32 66 98
32.7 67.3 100.00
Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 9, dilihat bahwa persentase jumlah pinjaman yang diperoleh dari total keseluruhan anggota yang tergabung dalam kelompok SPKP dengan jumlah 98 orang. Selanjutnya, dibagi menjadi dua kategori yaitu kecil dan besar. Persentase yang diperoleh adalah sebanyak 32.7 persen berada pada kategori kecil dimana jumlah pinjaman yang diperoleh berkisar antara Rp 2 000 000 s/d Rp 7 000 000. Adapun, persentase pada kategori besar adalah sebanyak 67.3 persen yang memperoleh dana pinjaman berkisar antara Rp 8 000 000 s/d Rp 14 000 000. Dana pinjaman yang diperoleh tiap kelompok berbeda-beda dilihat berdasarkan jenis usaha yang sudah ada pada saat mengajukan pinjaman dan dicantumkan dalam proposal. Jumlah pinjaman pada masing-masing anggota kelompok juga berbeda dan tidak sama, hal ini dilihat berdasarkan kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman. Anggota kelompok yang baru bergabung dalam kegiatan SPKP biasanya akan memperoleh dana pinjaman sebesar Rp 2 000 000. Kelompok yang telah lama bergabung dan tidak pernah telat mengembalikan pinjaman akan terus meningkat jumlah pinjaman selanjutnya sampai maksimum pinjaman yang diperoleh adalah sebesar Rp 14 000 000. Bila dibandingkan dengan total pinjaman dana keseluruhan peserta SPKP sebanyak 98 orang. Dibawah ini disajikan data mengenai jumlah dan persentase responden SPKP sebanyak 30 orang berdasarkan besarnya pinjaman yang diperoleh, Tahun 2014 (Tabel 10).
37
Tabel 10 Jumlah dan Persentase responden SPKP (30 orang) berdasarkan besarnya pinjaman yang diperoleh, Tahun 2014. No Besarnya Pinjaman Jumlah (orang) Persen (%) 1 Kecil 13 43.33 2 Besar 17 56.67 Total 30 100.00 Sumber: Data Primer
Tabel di atas menyajikan informasi mengenai besarnya pinjaman responden kelompok SPKP dengan jumlah n=30. Diperoleh bahwa jumlah pinjaman besar jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pinjaman kecil, hal itu sesuai dengan fakta di lapanga yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pinjaman terbanyak responden berada pada skala Rp 7 000 000 sampai dengan Rp 14 000 000, dengan jumlah pinjaman terendah sebanyak Rp 2 000 000. Responden yang memiliki usaha berkembang dan selalu mengembalikan pinjaman tepat waktu cenderung akan lebih berani mengajukan pinjaman dengan jumlah besar, berbeda dengan responden yang memiliki usaha kecil.
PROFIL RUMAHTANGGA PESERTA PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) DI DESA KURAU
Bab ini mendeskripsikan profil rumahtangga peserta PNPM MP di Desa Kurau yang di survey dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab di depan, mereka terdiri dari 60 oramg rumahtangga yang dibedakan ke dalam dua kategori, yakni: peserta PNPM MP Sosial Dasar (selanjutnya disebut PNPM Fisik) dan peserta PNPM MP Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (selanjutnya disebut PNPM SPKP), masing-masing dipilih 30 rumahtangga. Profil rumahtangga peserta PNPM MP mencakup karakteristik sumberdaya individu dan rumahtangga. Karakteristik sumberdaya individu meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan status perkawinan. Adapun dalam hal karakteristik sumberdaya rumahtangga berkenaan dengan kepemilikan yang meliputi: benda berharga, lahan, dan status kategori rumahtangga. Karakteristik Individu
Rata-rata Jumlah Anggota Rumahtangga dan Jenis Kelamin Berdasarkan hasil survei rumahtangga yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah ART dari total rumahtangga peserta PNPM MP sebanyak 255 orang, atau rata-rata terdapat sekitar empat orang per rumahtangga. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ini tidak berbeda dengan rata-rata jumlah anggota rumahtangga penduduk Desa Kurau sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnyaa. Di bawah ini disajikan data tentang ART peserta PNPM Fisik dan PNPM SPKP menurut jenis kelamin (Gambar 3). Diketahui bahwa pada kedua kategori peserta mayoritas terdiri atas ART laki-laki, berturut-turut sebesar 52 persen pada kelompok PNPM Fisik dan 55 persen pada kelompok PNPM SPKP: atau lebih tinggi sekitar 4 persen dan 10 persen dibanding ART perempuan berturut-turut untuk PNPM Fisik dan PNPM SPKP. Untuk diketahui mengenai persentase total peserta PNPM MP, dapat dilihat pada Gambar 3 yang disajikan menurut kategori stimulan dan jenis kelamin di bawah ini.
39
Peserta Pembangunan Fisik
Peserta SPKP
45%
48% 52%
Laki-Laki Perempuan
55%
Laki-Laki Perempuan
Gambar 3 Persentase Anggota Rumahtangga Peserta PNPM MP di Desa Kurau menurut Kategori Stimulan dan Jenis Kelamin
Gambar di atas menunjukkan bahwa ART laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingakan perempuan pada kedua kategori penerima stimulan tersebut. Hal ini sesuai dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tingkat desa yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dimana lakilaki memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan perempuan. Anggota Rumahtangga Peserta PNPM MP Menurut Kelompok Umur Tabel 11 berikut ini menyajikan informasi mengenai kondisi rumahtangga peserta PNPM MP menurut kategori stimulant, kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 11, diketahui bahwa mayoritas ART peserta PNPM MP terdiri atas mereka yang tergolong kelompok umur produktif (15 sampai 64 tahun), yakni sekitar 62 persen. Apabila dibandingkan antara kedua kategori berdasarkan stimulannya, jumlah mereka sekitar 55 persen laki-laki dan 45 persen perempuan pada Peserta SPKP, sementara pada Peserta Pembangunan Fisik sekitar 51 persen laki-laki dan 49 persen perempuan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ART pada Peserta SPKP lima persen lebih tinggi dibanding Peserta PNPM Fisik. Selanjutnya, jika dilihat menurut jenis kelamin persentase ART laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan baik terhadap total rumahtangga contoh, maupun pada kedua kategori Peserta PNPM MP. Persentase ART laki-laki sebesar 51 persen berada pada anggota rumahtangga PNPM Fisik dan 49 persen perempuan. Sedangkan persentase anggota rumahtangga laki-laki cenderung lebih tinggi daripada rumahtangga PNPM Fisik yaitu sebesar 55 persen dan 45 persen anggota rumahtangga perempuan.
40
Tabel 11
Distribusi Anggota Rumahtangga Peserta PNPM MP di Desa Kurau menurut Kategori Stimulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 (dalam persen)
Kelompok Umur (tahun) <15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Total (persen) Total (jumlah)
PNPM Fisik Laki-Laki Perempuan 13 19 6 7 8 4 4 7 4 8 8 6 9 3 4 3 5 2 0 2 3 1 0 0 51 49 64 62
PNPM SPKP Laki-Laki Perempuan 21 16 12 7 8 6 6 4 2 5 4 7 7 6 3 8 3 0 3 0 3 0 0 0 55 45 72 59
Sumber: Data Primer
Merujuk pada rumus Rusli (2013) untuk mengetahui rasio ketergantungan (dependency ratio) pada rumahtangga peserta PNPM diperoleh hasil yang rendah yaitu sekitar 0.38 atau kurang dari satu, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja lebih banyak daripada jumlah penduduk yang bukan usia kerja (penduduk lanjut usia dan penduduk <15 tahun). Tingkat Pendidikan Formal Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu indikator kemajuan suatu desa. Akan tetapi, pada umumnya kondisi masyarakat di desa yang kurang akses terhadap pendidikan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat desa. Kondisi lain yang dijumpai adalah pada masyarakat desa jauh lebih penting mencari pekerjaan daripada menyelesaikan pendidikan. Pemerintah sudah memberikan akses untuk masyarakat agar dapat melanjutkan sekolah sampai wajib belajar sembilan tahun, namun program tersebut tidak memberikan dampak apapun pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Kebanyakan masyarakat pesisir mengesampingkan pendidikan. Pada tabel berikut disajikan data anggota rumahtangga peserta PNPM MP menurut Kategori Stimulan, tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini:
41
Tabel 12
Distribusi Anggota Rumahtangga Peserta PNPM Fisik di Desa Kurau menurut Kategori Stimulan, Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin (dalam persen)
Tingkat Pendidikan Formal SD/Sederajat
PNPM MP Fisik Laki- Perempuan Laki 37 37
PNPM MP SPKP LakiPerempuan Laki 39 28
Total LakiLaki 76
Perempuan 65
SMP/Sederajat
6
5
9
9
15
14
SMA/Sederajat
7
6
8
10
15
16
Perguruan Tinggi
2
0
4
0
6
0
Total (persen)
52
48
56
44
54
46
Total (jumlah)
52
48
60
47
112
95
Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 12, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal secara umum Peserta PNPM MP Fisik mayoritas berpendidkan SD, yakni sekitar 74 persen. Jika dilihat menurut kategori stimulan, Peserta PNPM MP yang berpendidikan SD dan SMP tidak jauh berbeda antara kedua stimulan yakni sekitar satu persen. Selanjutnya, mereka yang tingkat pendidikannya perguruan tinggi menunjukkan, persentase Peserta PNPM Fisik dua persen lebih rendah dari Peserta SPKP. Jenis Pekerjaan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mayoritas lahan di Desa Kurau merupakan lahan perkebunan dan perairan/laut. Kondisi tersebut tampaknya mempengaruhi jenis pekerjaan anggota rumahtangga Peserta PNPM MP. Tabel 13 menunjukkan data distribusi ART peserta PNPM MP menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Dijelaskan lebih lanjut, jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase ART laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding perempuan baik terhadap total rumahtangga contoh, maupun pada kedua kategori Peserta PNPM MP. Pada Peserta PNPM MP Fisik menunjukkan bahwa hanya laki-laki saja yang bekerja, hal ini karena pada rumahtangga nelayan pembagian kerja yang terjadi adalah perempuan (istri) bekerja dirumah atau mengurus rumahtangga dan anak. Sedangkan pada Peserta PNPM MP SPKP menunjukkan bahwa sebagian perempuan memiliki usaha seperti pedagang dan industri rumahtangga. Hal ini dikarenakan, pada rumahtangga Peserta SPKP kebanyakan lai-laki memiliki ragam pekerjaan seperti buruh nelayan, buruh non tani, PNS, industri rumahtangga, dan lainnya yaitu supir, buruh perkebunan, dan buruh toko. Pembagian kerja yang terlihat dari rumahtangga Peserta SPKP adalah perempuan tetap bekerja tetapi tidak keluar dari desa, sedangkan laki-laki bekerja diluar desa.
42
Tabel 13
Distribusi ART Peserta PNPM MP menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 (dalam persen)
Jenis Pekerjaan Nelayan Petani Buruh Tani Buruh Non Tani Pedagang PNS Industri Rumahtangga Lainnya Total (persen) Total (jumlah)
PNPM MP Fisik LakiPerempuan Laki 11 1 0 5 9 0 1 7 94 34
PNPM MP SPKP
0 0 0 2 0 0
Laki-Laki 8 0 0 11 3 4
0 0 6 2
1 10 60 37
Perempuan 0 0 0 0 13 0 12 0 40 25
Sumber: Data Primer
Berdasarkan fakta di lapang, persentase penduduk yang bekerja sebagai nelayan cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani maupun buruh non tani. Penduduk Desa Kurau yang tinggal di wilayah pesisir membuat sebagian besar penduduk memanfaatkan kekayaan laut dengan menjadi nelayan, walaupun diakui salah satu responden penghasilan dari melaut tidak menentu dan tergantung dengan arah angin. Penghasilan yang tidak menentu tersebut membuat nelayan yang tidak bisa melaut harus mencari pekerjaan lain seperti menjadi buruh harian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Status Perkerjaan
Status pekerjaan menurut BPS (2013) adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kemudian dibedakan menjadi 5 kategori berdasarka penelitian ini: a) Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha sendiri tanpa menggunakan pekerja dibayar maupun tak dibayar serta menanggung resiko secara ekonomis yaitu tidak kembalinya ongkos produksi. b) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap. c) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar. d) Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang
43
e) Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Berdasarkan konsep dari BPS (2013) di atas selanjutnya Tabel 14 berikut ini menyajikan data mengenai status pekerjaan menurut kategori stimulan dan jenis kelamin anggota rumahtangga. Tabel 14
Distribusi Anggota Rumahtangga Peserta PNPM MP di Desa Kurau menurut Kategori Stimulan, Status Bekerja, dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 (dalam persen)
Status Bekerja
Berusaha/Bekerja sendiri Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap Berusaha dibantu dengan buruh tetap Buruh/Karyawan/Pekerja dibayar Pekerja Keluarga Total (persen) Total (jumlah)
PNPM MP Fisik LakiPerempuan Laki
PNPM MP SPKP LakiPerempuan Laki
17
2
8
24
0
0
1
0
13
0
22
1
3 0 60 33
0 20 40 22
6 3 42 40
0 11 58 36
Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas anggota rumahtangga PNPM Fisik jumlah laki-laki berusaha/bekerja sendiri adalah 17 persen dan 13 persen berusaha dibantu dengan buruh tetap. Sedangkan anggota rumahtangga perempuan pada PNPM Fisik adalah pekerja keluarga/tidak bekerja dengan jumlah persentase sebesar 20 persen dan berusaha/bekerja sendiri sebesar 2 persen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa persentase anggota rumahtangga laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini dikarenakan pada anggota rumahtangga PNPM Fisik kebanyakan anggota rumahtangga perempuan adalah sebagai ibu rumahtangga dan tidak bekerja, anggota rumahtangga laki-laki diharuskan bekerja karena sebagai kepala keluarga. Seperti pernyataan yang diutarakan oleh salah satu responden Bpk SM (48 tahun) sebagai berikut: “Tugas orang bini kan emang ngurus rumah, tapi orang laki yang harus begawe buat nyari duit. Jadi kalo disini kebanyakan emang perempuan begawe dirumah kayak nyuci, ngepel, nyetrika, masak, semue pekerjaan dapuk lah tu urusan orang bini. Kelak kalo orang bini e ikut begawe, yang ngurus anak siape.”
44
“Artinya: Tugas perempuan kan memang mengurus rumah, tetapi laki-laki yang harus kerja untuk mencari nafkah. Jadi kalau disini kebanyakan perempuan memang mengurus rumahtangga seperti mencuci, mengepel, menyetrika, memasak, semua pekerjaan dapur urusan perempuan. Nanti kalau perempuan ikut mencari nafkah yang mengurus anak siapa.”
Selanjutnya, dijelaskan mengenai anggota rumahtangga pada PNPM SPKP persentase anggota rumahtangga laki-laki tertinggi adalah buruh dibantu dengan buruh tetap/pekerja tetap yaitu sebesar 22 persen, berturut-turut diikuti oleh berusaha/bekerja sendiri sebesar 8 persen, buruh/karyawan/pekerja dibayar sebesar 6 persen dan pekerja keluarga/tidak bekerja sebesar 3 persen. Pada anggota rumahtangga perempuan persentase tertinggi sebesar 24 persen adalah berusaha/bekerja sendiri, berturut-turut diikuti oleh pekerja keluarga/tidak bekerja sebesar 11 persen, dan berusaha/dibantu dengan buruh tidak tetap sebesar 1 persen. Hal ini dikarenakan pada anggota rumahtangga PNPM SPKP, perempuan memiliki usaha dengan bantuan modal yang diperoleh dari PNPM SPKP. Sedangkan pada anggota rumahtangga PNPM Fisik, perempuan cenderung sebagai pekerja keluarga/tidak bekerja atau dengan kata lain sebagai ibu rumahtangga. Persentase pada total kedua kategori berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Status Perkawinan Status perkawinan anggota rumahtangga peserta PNPM MP di Desa Kurau dilihat menurut golongan umur berdasarkan kategori stimulan. Masing-masing disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16 dibawah ini berdasarkan kategori stimulan. Tabel
Gol Umur (tahun) <15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Total
15
LakiLaki 0 0 2 2 2 7 5 3 3 3 2 0 29
Distribusi Anggota Rumahtangga Peserta SPKP di Desa Kurau Menurut Golongan Umur dan Status Perkawinan, Tahun 2014 (dalam persen). Kawin Belum Kawin Persen Persen Laki- Persen Persen (%) Perempuan (%) Laki (%) Perempuan (%) 0.00 0 0.00 19 33.93 13 46.43 0.00 0 0.00 25 44.64 8 28.57 6.90 1 3.13 8 14.29 5 17.86 6.90 3 9.38 4 7.14 2 7.14 6.90 5 15.63 0 0.00 0 0.00 24.14 9 28.13 0 0.00 0 0.00 17.24 6 18.75 0 0.00 0 0.00 10.34 8 25.00 0 0.00 0 0.00 10.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 32 100.00 56 100.00 28 100.00
Sumber: Data Primer
45
Tabel 15 menyajikan data mengenai profil anggota rumahtangga Peserta SPKP menurut kategori stimulan, status perkawinan, jenis kelamin berdasarkan kelompok umur. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tidak ditemukan anggota rumahtangga Peserta SPKP yang menikah dibawah umur (<19 tahun). Selanjutnya, tidak ditemukan adanya anggota rumahtangga yang belum menikah pada rentang umur 30-34. Sebagaimana terlihat pada Tabel 15 menunjukkan ratarata anggota rumahtangga menikah pada umur 20 tahun keatas atau dapat dikatakan sudah cukup umur untuk menikah. Hal ini sesuai dengan UndangUndang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal yang diizinkan dalam suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut mengenai status perkawinan peserta pembangunan fisik berdasarkan golongan umur untuk melihat perbandingan persentase antara peserta PNPM SPKP dan peserta PNPM Fisik disajikan pada Tabel 16 berikut ini. Tabel 16 Distribusi Anggota Rumahtangga Peserta PNPM Fisik di Desa Kurau Menurut Golongan Umur dan Status Perkawinan, Tahun 2014 (dalam persen) Gol Umur (tahun)
Laki- Persentase Laki (%) <15 0 0.00 15-19 0 0.00 20-24 1 3.33 25-29 1 3.33 30-34 2 6.67 35-39 5 16.67 40-44 9 30.00 45-49 4 13.33 50-54 5 16.67 55-59 0 0.00 60-64 3 10.00 65+ 0 0.00 Total 30 100.00 Sumber: Data Primer
Kawin Perempuan 0 0 1 1 8 6 4 4 2 1 0 0 27
Belum Kawin Persentase (%) 0.00 0.00 3.70 3.70 29.63 22.22 14.81 14.81 7.41 3.70 0.00 0.00 100.00
LakiLaki 14 7 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 33
Persentase (%) 42.42 21.21 24.24 6.06 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Perempuan 20 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Persentase (%) 62.50 25.00 9.38 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa tidak ditemukan anggota rumahtangga Peserta PNPM Fisik yang menikah dibawah umur (<19 tahun). Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara anggota rumahtangga Peserta PNPM SPKP dan Peserta PNPM Fisik. Pada kedua kategori stimulan tersebut tidak ditemukan adanya anggota rumahtangga yang menikah dibawah umur atau kurang dari 19 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal yang diizinkan dalam suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
46
Karakteristik Rumahtangga Peserta PNPM MP
Kepemilikan Benda Berharga Kepemilikan benda berharga digunakan untuk mengetahui karakteristik rumahtangga berdasarkan jumlah kepemilikan benda berharga yang terdiri dari teknologi dan kendaraan dalam rumahtangga. Data yang disajikan dibedakan berdasarkan kategori stimulan dan jenis kelamin masing-masing yaitu peserta PNPM Fisik dan Peserta PNPM SPKP. Berikut ini disajikan data mengenai kepemilikan benda berharga yang disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18. Tabel 17 Rata-rata Kepemilikan Benda Berharga Pada Rumahtangga Peserta PNPM SPKP di Desa Kurau Menurut Kategori Stimulan, Tahun 2014 (dalam persen) Kepemilikan aset rumahtangga Perahu Mobil Motor Sepeda Tv berwarna Kulkas Kompor gas dr pemerintah kompor gas sendiri DVD
Jumlah (unit)
Rata-rata kepemilikan (unit)
0 6 43 10 32 30
0 0.2 1.43 0.33 1.06 1
30 16 8
1 0.53 0.27
Sumber: Data Primer
Data di atas menyajikan informasi mengenai rata-rata kepemilikan benda berharga yang dimiliki anggota rumahtangga Peserta SPKP di Desa Kurau. Berdasarkan data di atas rata-rata kepemilikan benda berharga yang dimiliki anggota rumahtangga untuk benda elektronik adalah sekitar 1 unit per rumahtangga. Sedangkan untuk kompor gas semua rumahtangga memiliki dua kompor gas, satu kompor gas milik sendiri dan satu kompor gas bantuan dari pemerintah. Akan tetapi, ditemui pada beberapa responden yang memiliki lebih dari satu aset rumahtangga seperti motor (1.43), tv berwarna (1.06). Hal yang dijumpai dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa rumahtangga yang memilki 2 motor. Dikarenakan lokasi Desa Kurau yang jauh dari pusat kota sehingga kepemilikan motor sangat membantu mempermudah aktivitas masyarakat. Adapun rumahtangga yang memiliki tv berwarna lebih dari satu dikarenakan tv adalah media hiburan untuk masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 18 dibawah ini mengenai data rata-rata kepemilikan anggota rumahtangga Peserta PNPM Fisik. Tidak ditemukan adanya perbedaan yang tinggi antara rata-rata kepemilikan benda berharga yang dimiliki oleh Peserta PNPM Fisik dan Peserta PNPM SPKP. Akan tetapi, untuk Peserta PNPM Fisik tidak ditemukan memiliki mobil. Sedangkan untuk Peserta PNPM SPKP ada beberapa rumahtangga yang memiliki mobil. Hal itu dikarenakan, pada
47
Peserta PNPM SPKP jumlah penghasilan atau pendapatan yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan dengan Peserta PNPM Fisik. Kesenjangan ekonomi ini yang seharusnya mendapatkan perhatian dari program, karena program yang diberikan belum tepat sasaran. Karena partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin tergolong rendah, hal ini terlihat dari peserta yang mengikuti kegiatan PNPM. Pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada masyarakat miskin dengan mengadakan sosialisai untuk memberitahukan tujuan program. Tabel 18
Rata-rata Kepemilikan Benda Berharga Pada Rumahtangga Peserta PNPM Fisik di Desa Kurau Menurut Kategori Stimulan, Tahun 2014 (dalam persen)
Kepemilikan rumahtangga Perahu Mobil Motor Sepeda Tv berwarna Kulkas Kompor gas pemerintah Kompor gas sendiri DVD
Jumlah (unit) 3 0 32 5 26 10 30 2 2
Rata-rata kepemilikan (unit) 0.1 0 1.06 0.16 0.86 0.33 1 0.06 0.06
Sumber: Data Primer
Selanjutnya, berdasarkan pengamatan langsung di lapang kepemilikan benda berharga seperti perahu yang dimiiki oleh nelayan yang berjumlah 3 unit adalah berupa bantuan pemerintah untuk kelompok nelayan. Nelayan yang mendapatkan bantuan perahu harus memiliki kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang dalam kelompok. Kemudian, perahu ini digunakan secara bersama-sama dengan sistem bergantian untuk melaut. Hal serupa yang ditemukan pada responden PNPM SPKP pada tabel sebelumnya, pada responden PNPM Fisik juga ditemui adanya kepemilikan motor yang berjumlah lebih dari satu unit. Keterangan Umum Rumahtangga Peserta PNPM MP di Desa Kurau Keterangan umum rumahtangga dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik rumahtangga yang dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah dan kedaaan umum rumah pada peserta PNPM MP di Desa Kurau. Data mengenai keterangan umum rumahtangga disajikan pada Tabel 18 dibawah ini: Pada Tabel 18 disajikan data mengenai keterangan umum rumahtangga Peserta PNPM SPKP di Desa Kurau yang dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah, luas bangunan rumah, jumlah bangunan (kamar) didalam rumahtangga, jenis dinding rumah, jenis lantai rumah, jenis bangunan fisik, bahan bakar masak, sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan tempat mandi.
48
Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut mengenai jumlah dan peresentase yang menyangkut keterangan umum rumahtangga Peserta PNPM Fisik. Pada Tabel 19 menunjukkan bahwa status kepemilikan rumah adalah milik sendiri dengan jenis atap rumah 100 persen genting, jenis dinding rumah diperoleh 80 persen tembok, 20 persennya lagi adalah kayu, jenis lantai rumah diperoleh 60 persen keramik, sisanya 40 persen ubin/semen, jenis penerangan adalah listrik, jenis bangunan tunggal, bahan bakar masak gas dan kayu bakar, sumber air minum berupa air isi ulang, sumber air untuk mandi ledeng dan sumur, tempat mandi berupa kamar mandi sendiri dengan tempat BAB septi tank. Tabel 19 Jumlah dan persentase keterangan umum rumahtangga Peserta PNPM SPKP di Desa Kurau, Tahun 2014. Kategori Keterangan Umum Rumahtangga Kepemilikan Rumah (milik sendiri) Jenis atap rumah (asbes/beton) Jenis dinding rumah: Tembok Kayu Jenis lantai rumah: Keramik Ubin/Semen Penerangan (listrik) Jenis Bangunan Fisik (bangunan tunggal) Bahan bakar masak: Gas Kayu Bakar Sumber air minum: Air isi ulang Sumber air mandi/cuci: Ledeng Sumur Tempat mandi (kamar mandi sendiri) Tempat BAB (septi tank)
Jumlah (orang)
Persen (%)
30 30
100 100
25 5
83.33 16.67
20 10 30
66.67 33.33 100
30
100
30 12
100 40
30
100
24 6 30 30
80 20 100 100
Sumber: Data Primer
Terlihat pada Tabel 19, rumahtangga peserta PNPM SPKP jenis kepemilikan rumah adalah sendiri (100 persen) dengan dinding rumah tembok di atas 80 persen dan kayu di atas 16 persen atau sekitar 5 orang yang masih memiliki dinding rumah kayu. Jenis lantai rumah keramik di atas 66 persen dan ubin/semen kurang dari 40 persen. Bahan bakar masak berupa gas dan kayu bakar masing-masing 100 persen dan 40 persen. Sumber air mandi/cuci ledeng 80 persen dan sisanya sumur 20 persen. Tempat mandi berupa kamar mandi sendiri dan tempat BAB adalah septi tank. Selanjutnya, untuk melihat perbandingan data keterangan umum rumahtangga peserta PNPM berdasarkan kategori stimulan dibawah ini disajikan data mengenai keterangan umum pada rumahtangga peserta PNPM Fisik, berikut dapat dilihat pada Tabel 20.
49
Berdasarkan Tabel 20 pada PNPM Fisik terlihat bahwa semua jenis kepemilikan rumah adalah milik sendiri. Jenis atap rumah (genting), penerangan (listrik), jenis bangunan fisik (bangunan tunggal), bahan bakar masak (gas) dan kayu bakar, sumber air minum (air isi ulang), kamar mandi sendiri, tempat BAB (septi tank) masing-masing adalah 100 persen. Sedangkan, untuk jenis dinding rumah 80 persen tembok dan 20 persen kayu. Jenis lantai rumah 60 persen keramik, 40 persen ubin/semen, bahan bakar masak berupa gas dan kayu bakar. Sumber air mandi/cuci ledeng 73,33 persen dan sumur 26,67 persen. Tabel 20 Jumlah dan persentase keterangan umum rumahtangga Peserta PNPM Fisik Desa Kurau, Tahun 2014 Kategori Keterangan Umum Rumahtangga Kepemilikan Rumah (milik sendiri) Jenis atap rumah (genting) Jenis dinding rumah: Tembok Kayu Jenis lantai rumah: Keramik Ubin/Semen Penerangan (listrik) Jenis Bangunan Fisik (bangunan tunggal) Bahan bakar masak: Gas Kayu Bakar Sumber air minum: Air isi ulang Sumber air mandi/cuci (sumur) Ledeng Sumur Tempat mandi (kamar mandi sendiri) Tempat BAB (septi tank)
Jumlah (orang)
Persen (%)
30 30
100 100
24 6
80 20
18 12 30 30
60 40 100 100
30 14
100 46,67
30
100
22 8 30 30
73,33 26,67 100 100
Sumber: Data Primer
Desa Kurau mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa kompor gas dan dibagikan secara merata ke semua penduduk Desa Kurau. Akan tetapi, masyarakat Desa Kurau sebagian besar tetap mennggunakan kayu bakar karena dirasa jauh lebih murah daripada kompor gas yang harus membeli gas terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu rumahtangga terdapat 2 bahan bakar masak yaitu berupa kompor gas dan kayu bakar. Sumber air minum pada masyarakat desa adalah air isi ulang, namun terkadang tak jarang mereka memasak air dari sumur untuk dijadikan air minum. Hal tersebut dijumpai pada beberapa rumahtangga yang menjadi peserta PNPM. Kamar mandi yang digunakan memang kamar mandi sendiri, akan tetapi pintu kamar mandi hanya dari kain berwarna hitam, jarang sekali ditemui masyarakat yang menggunakan pintu pada umumnya sebagai pintu kamar mandi.
STIMULAN PNPM MP DAN PENGELOLAAN PNPM MP Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan PNPM MP di Desa Kurau meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa pembangunan drainase dan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP). Jumlah keseluruhan dana yang telah diterima Desa Kurau untuk kedua program atau kegiatan tersebut sebesar Rp 1 060 186 300 (satu milyar enam puluh juta seratus delapan puluh enam tiga ratus rupiah). Subbab berikut ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai stimulant PNPM MP berupa jumlah dana untuk masing-masing program. Stimulan Dana BLM untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengalokasian dana untuk pembangunan sarana dan prasarana berupa pembangunan saluran drainase dan PAUD dari dana BLM sebesar Rp 324 186 300,- (tiga ratus dua puluh empat seratus delapan puluh enam tiga ratus rupiah) sudah termasuk dana operasional UPK dan TPK yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Kurau sendiri. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembangunan siring/drainase di Desa Kurau mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor alam yaitu tingginya debit air pada musim hujan sehingga dalam pengerjaannya tidak berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Pencairan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Kurau melalui beberapa tahapan diantaranya, tahap 1 dan tahap 2 dana dicairkan sebanyak 30 persen, sedangkan pada tahap 3 dana dicairkan sebanyak 40 persen dari total dana yang diterima oleh Desa Kurau. Pencairan dana ini dilakukan oleh pihak UPK dan TPK yang berasal dari masyarakat Desa Kurau sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Kurau dilakukan berdasarkan tahapan yang telah dibuat oleh UPK dan TPK secara bertahap dan pada dasarnya hasil dari Program PNPM MP berupa pembangunan siring/drainase dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Kurau. Stimulan Dana BLM untuk Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Pengalokasian dana yang diperoleh kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Kurau untuk 14 kelompok SPP adalah sebesar Rp 736 000 000 yang masing-masing terdiri dari 5 sampai 12 orang. Secara administratif, masing-masing kelompok mendapatkan minimal Rp 2 000 000 sampai dengan Rp 14 000 000 untuk didistribusikan kepada setiap anggota kelompok dengan jumlah dana pinjaman Rp 2 000 000 - Rp14 000 000 untuk satu orang. Akan tetapi, pada kenyataannya ditemukan bahwa setiap anggota memperoleh dana pinjaman yang berbeda. Hal ini didasarkan pada lamanya keikutsertaan dalam kelompok. Kelompok yang baru mulai bergabung dalam kegiatan SPKP hanya bisa meminjam minimal Rp 2 000 000, apabila kelompok sudah melunasi pinjaman dan tepat waktu maka kelompok dapat menaikkan jumlah pinjaman selanjutnya. Hal ini terlihat dari besarnya pinjaman maksimal yang diperoleh salah satu kelompok yaitu sebesar Rp 14 000 000, menurut penuturan salah satu anggota
51
kelompok bahwa mereka telah meminjam selama 5 tahun. Ibu Dh (38 tahun), anggota kelompok SPKP dengan jumlah pinjaman tertinggi, menuturkan: “…kami baru pacak minjem sebesak tu kalo kami lah ngelunasin pinjaman, tu ge harus tepat waktu ngembaliin e. Kan pihak sane punya catetan siape-siape bai yang ngeluanasin pembayaran tepat waktu, baru dorang pacak pecaye kek kami buat ngasih pinjaman sebesak 14 juta. Kalok yang baru-baru minjem biase e Cuma 2juta, karna baru nek buka usaha.” (Artinya:...”kami baru bisa minjam sebesar itu kalau kami sudah melunasi pinjaman, itu juga harus tepat waktu mengembalikannya. Kan pihak sana punya catatan siapa-siapa aja yang melunasi tepat waktu, baru mereka bisa percaya sama kami untuk ngasih pinjaman sebesar 14 juta. Kalau yang baru-baru minjam biasanya Cuma 2 juta karna baru mau buka usaha.”) Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, disajikan data berkenaan dengan jumlah dan persentase tingkat bantuan dana BLM yang diperoleh anggota SPKP berdasarkan jumlah pinjaman yang diperoleh pada Tabel 21 berikut ini: Tabel 21
Tingkat Bantuan Dana BLM Anggota Peserta SPKP PNPM MP di Desa Kurau, Tahun 2014 (dalam persen)
Tingkat Bantuan Dana Rendah Sedang Tinggi Total
Jumlah
%
40 38 20
40,82 38,78 20,41
98
100
Sumber: Data Primer
Merujuk kepada PTO PNPM MP, dijelaskan bahwa setiap anggota SPKP harus memperoleh dan pinjaman dengan jumlah yang merata dalam kelompok. Akan tetapi, pada kenyataan di lapang diperoleh bahwa ada anggota kelompok yang meminjam dengan nominal paling rendah yaitu Rp 5 000 000 diantara anggota kelompok lainnya yang meminjam Rp 9 000 000 – Rp 10 000 000. Hal ini dikarenakan anggota tersebut baru bergabung dalam kelompok dan tergantung pada kemampuan untuk membayar pinjaman. Hal tersebut ditemukan pada kasus kelompok SPKP Raflesia. Selain itu, tujuan program yang ingin memberdayakan kelompok perempuan belum sepenuhnya tercapai karena program hanya memberikan bantuan modal dan tidak disertai dengan pelatihan kemampuan untuk meningkatkan keterampilan kelompok perempuan. Tingkat Kemudahan Sistem Alokasi Dana Berdasarkan informasi yang diperoleh, secara umum tidak terdapat kendala maupun masalah terkait kegiatan PNPM MP di Desa Kurau. Dalam hal teknis pencairan dana oleh pihak kecamatan dilakukan sesuai prosedur dan tepat
52
waktu. Pencairan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana dilakukan melalui tiga tahap, masing-masing 30 persen pada tahap pertama dan kedua, sedangkan pada tahap ketiga yaitu 40 persen dari total dana yang diterima. Selanjutnya, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sistem pengalokasian dana BLM untuk kegiatan SPKP dilakukan dalam dua tahap. Pertama, proposal pengajuan dana pinjaman yang dilakukan oleh masing-masing kelompok yang berisi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Surat Persetujuan Suami yang ditandatangani oleh suami, dikolektifkan oleh ketua kelompok untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak UPK PNPM. Kedua, kegiatan verifikasi kelayakan oleh tim verifikasi kecamatan. Setelah dinyatakan layak memperoleh pinjaman, maka kelompok dapat memperoleh pinjaman. Sejauh ini, responden dalam penelitian ini mengaku tidak ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengalokasian dana untuk kegiatan PNPM MP baik berupa kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan SPKP tidak mendapat kesulitan atau dapat dikatakan tergolong mudah. Frekuensi Kunjungan Pendampingan Fasilitator Fasilitator yang berperan pada Program PNPM MP di Desa Kurau adalah pihak luar yang berasal dari kecamatan. Fasilitator kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pendamping dari pihak kecamatan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Fasilitator pendamping yang berasal dari pusat sudah tidak ada semenjak 1 Januari 2015. Hal ini dikarenakan Program PNPM sudah tidak dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan sekarang. Pada dasarnya, UPK berperan dalam pengawasan pelaksanaan program dan tidak selalu dilibatkan dalam setiap tahapan. Sedangkan untuk Fasilitator Pendamping Lokal berperan dalam mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya peran fasilitator dalam kegiatan Pembangunan Fisik tergolong rendah dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh, sedangkan pada kegiatan SPKP hanya dilakukan pada saat pengembalian pinjaman, penagihan tunggakan anggota kelompok dan pencairan dana pinjaman, rutin pada kegiatan SPKP. Peran fasilitatator diperlukan dalam kegiatan pendampingan untuk mengembangkan usaha kelompok perempuan, khususnya masyarakat miskin. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai tujuan program agar masyarakat setempat dapat mengakses informasi secara merata. Sehingga tujuan program yang tertuang dalam PTO PNPM dapat terwujud yaitu mengingkatkan partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa frekuensi kunjungan oleh fasilitator pada kegiatan PNPM MP di Desa Kurau tergolong rendah. Perlu diketahui, bahwa pada kegiatan Pembangunan Fisik terakhir dilakukan pada tahun 2014, sedangkan untuk kegiatan SPKP tetap dilanjutkan oleh pihak PNPM Kecamatan walaupun dana BLM untuk kedua kegiatan tersebut telah dihentikan.
53
PROFIL RESPONDEN PESERTA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (PNPM MP) DI DESA KURAU Bab ini mendeskripsikan profil responden peserta PNPM MP di Desa Kurau yang di survei dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, responden penelitian ini sebanyak 60 orang yang dibagi menjadi 30 orang perempuan peserta PNPM Fisik dan 30 orang laki-laki peserta PNPM SPKP. Profil responden pada bab ini mencakup tingkat pendidikan formal, status bekerja, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran rumahtangga, tingkat akses, tingkat kontrol dan tingkat partisipasi yang selanjutnya akan diuji hubungan menggunakan uji korelasi Rank Spearman pada bab hubungan. Tingkat pendidikan formal Tingkat pendidikan formal digunakan untuk melihat karakteristik individu responden peserta PNPM berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan keadaan di lapang. Data berkenaan mengenai tingkat pendidikan formal responden peserta PNPM MP berdasarkan kategori stimulan disajikan pada Tabel 22. Tabel 22
Tingkat pendidikan formal responden peserta PNPM menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Tingkat Pendidikan Formal PNPM Fisik PNPM SPKP 83,33 Rendah 70,00 16,67 Sedang 30,00 0,00 0,00 Tinggi 100,00 100,00 Total
Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 22 terlihat bahwa tingkat pendidikan peserta PNPM tergolong rendah. Pada PNPM Fisik kategori rendah sekitar 83.33 persen dan PNPM SPKP sebesar 70.00 persen. Terdapat kecendrungan sekitar 14 persen PNPM Fisik lebih tinggi dibandingkan PNPM SPKP. Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kurau tergolong rendah yaitu berada pada tamatan SD dan SLTP. Kondisi umum penduduk yang tinggal di daerah pesisir dengan mayoritas pekerjaan sebagai nelayan menjadi salah satu faktor tingkat pendidikan tergolong rendah. Pada umumnya, setelah tamat SD anak laki-laki cenderung langsung bekerja membantu ayahnya melaut atau berjualan ikan di pasar dan anak perempuan membantu ibunya dirumah.
54
Status bekerja Status bekerja digunakan untuk melihat data mengenai kondisi rumahtangga responden peserta PNPM berkaitan dengan status pekerjaannya. Data berkenaan status bekerja responden peserta PNPM MP berdasarkan kategori stimulan disajikan pada Tabel 23. Tabel 23 Status bekerja seponden peserta PNPM menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Status Bekerja PNPM Fisik PNPM SPKP 0,00 33,33 Rendah 96,67 66,67 Sedang 3,33 0,00 Tinggi 100,00 100,00 Total Sumber: Data Primer
Berbeda dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah, pada status bekerja peserta PNPM tergolong cenderung sedang yaitu pada PNPM Fisik sebesar 96.67 persen dan PNPM SPKP sebesar 66.67 persen. Terdapat kecendrungan pada PNPM Fisik lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan PNPM SPKP. Hal ini serupa dengan tingkat pendidikan dimana PNPM Fisik lebih tinggi tingkat pendidikan dibandingakan PNPM SPKP. Sebagaimana dikemukakan pada bab karakteristik rumahtangga peserta, dimana kedua peserta status bekerjanya berusaha/bekerja sendiri dengan jenis pekerjaan untuk PNPM Fisik mayoritas laki-laki bekerja sebagai nelayan dan mayoritas perempuan bekerja sebagai buruh non tani, sedangkan PNPM SPKP mayoritas laki-laki bekerja sebagai buruh non tani dan perempuan mayoritas bekerja sebagai pedagang. Hal ini sesuai dengan kondisi di lapang pada PNPM Fisik dijumpai mayoritas peserta adalah nelayan dan perempuan (istri) bekerja mengurus rumahtangga, dan PNPM SPKP dijumpai mayoritas peserta adalah pedagang dikarenakan telah menerima modal usaha dari kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Tingkat pendapatan Tingkat pendapatan digunakan untuk melihat jumlah pendapatan karakteristik rumahtangga responden peserta PNPM. Tingkat pendapatan peserta PNPM dapat menunjukkan bahwa program PNPM telah tepat sasaran yaitu mereka yang termasuk ke dalam kategori rumahtangga miskin. Data berkenaan mengenai tingkat pendapatan responden peserta PNPM berdasarkan kategori stimulan disajikan pada Tabel 24.
55
Tabel 24 Tingkat pendapatan responden peserta menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Tingkat Pendapatan PNPM Fisik PNPM SPKP 93,33 0,00 Rendah 6,67 63,33 Sedang 0,00 36,67 Tinggi 100,00 100,00 Total Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 24 terlihat adanya perbedaan antara PNPM Fisik untuk tingkat pendapatan. Pada PNPM fisik tingkat pendapatan tergolong rendah yaitu sebesar 93.33 persen dan PNPM SPKP tergolong sedang sebesar 63.33 persen. Hal ini sesuai dengan keadaan di lapang yang menunjukkan bahwa PNPM Fisik dipilih mereka yang termasuk rumahtangga miskin yaitu nelayan, buruh dan sopir, sedangkan PNPM SPKP tidka termasuk dalam kategori rumahtangga sangat miskin ataupun miskin karena yang dipilih adalah mereka yang telah memiliki usaha dan diharapkan bantuan modal dari kegiatan SPKP dapat membantu mengembangkan usaha yang telah ada. Tingkat pengeluaran rumahtangga Tingkat pengeluaran rumahtangga menunjukkan kemampuan karakteristik rumahtangga responden peserta PNPM MP dalam memenuhi kebutuhan seharihari. Data berkenaan mengenai tingkat pengeluaran rumahtangga responden peserta PNPM MP berdasarkan kategori stimulan selanjutnya disajikan pada Tabel 25. Tabel 25
Tingkat pengeluaran rumahtangga responden peserta PNPM menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Tingkat Pengeluaran Rumahtangga PNPM Fisik PNPM SPKP 93,33 0,00 Rendah 6,67 43,33 Sedang 0,00 56,67 Tinggi 100,00 100,00 Total
Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 25 terlihat kondisi yang berbeda dibandingkan dengan tabel sebelumnya. Dalam hal tingkat pengeluaran rumahtangga pada PNPM Fisik tergolong rendah yaitu sebesar 93.33 persen dan PNPM SPKP tergolong tinggi yaitu sebesar 56.67 persen. Kondisi yang jauh berbeda ini menunjukkan pada rumahtangga PNPM Fisik yang tergolong miskin memang tingkat pengeluaran rumahtangga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PNPM SPKP dimana mayoritas memiliki usaha yang menyebabkan tingkat pengeluaran rumahtangga cenderung lebih tinggi.
56
Tingkat Akses Tingkat akses kedua peserta PNPM yaitu PNPM Fisik dan PNPM SPKP digunakan untuk melihat sejauhmana masyarakat mendapatkan informasi mengenai Program PNPM. Data yang diperoleh kemudian menunjukkan bahwa tingkat akses kedua peserta PNPM tergolong rendah. Akses yang rendah menunjukkan bahwa masyarkat tidak hadir langsung dalam kegiatan perencanaan program seperti musdes dalam pemilihan pengurus TPK, pembentukan tim pemantau, pemilihan dan penetapan KPMD, penetapan jadwal musdes perencanaan, penetapan pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PNPM MPd dan lain-lain. Pada kegiatan perencanaan seperti rapat persiapan pelaksanaan di desa, pembahasan tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM MPd, peyusunan rencana kerja, penentuan jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin, perbaikan saran dan prasarana, pembentukan program SPKP, sampai pada tahap penyelesaian kegiatan. Data berkenaan tingkat akses responden peserta PNPM MP menurut kategori stimulan disajikan pada Tabel 26. Tabel 26 Tingkat akses responden peserta PNPM MP menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Tingkat Akses PNPM Fisik PNPM SPKP 83,33 76,67 Rendah 10,00 20,00 Sedang 6,67 3,33 Tinggi 100,00 100,00 Total Sumber: Data Primer
Terlihat pada Tabel 26 tingkat akses kedua peserta tergolong rendah dengan persentase sebesar 83.33 persen untuk PNPM Fisik dan 76.67 persen untuk PNPM SPKP. Hal ini sesuai dengan kondisi dilapangan yang menunjukkan bahwa yang mengakses informasi mengenai Program PNPM hanyalah ketua, sekretaris dan bendahara pada PNPM SPKP yang selanjutnya disampaikan kepada anggota pada saat kumpul rutin dan pada PNPM Fisik juga terlihat hal yang sama informasi tidak sepenuhnya diperoleh dari masyarakat karena masyarakat hadir langsung dalam kegiatan perencanaan, akan tetapi karena disampaikan oleh ketua. Aktivitas masyarakat yang tergolong tinggi membuat waktu mereka tidak memungkinkan untuk hadir langsung dalam kegiatan perencanaan. Tingkat Kontrol Tingkat kontrol digunakan untuk melihat kemampuan responden peserta PNPM MP dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP. Data berkenaan mengenai tingkat kontrol peserta PNPM MP berdasarkan kategori stimulan selanjutnya disajikan pada Tabel 27.
57
Tabel 27 Tingkat kontrol menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Tingkat Kontrol PNPM Fisik PNPM SPKP 83,33 76,67 Rendah 10,00 20,00 Sedang 6,67 3,33 Tinggi 100,00 100,00 Total Sumber: Data Primer
Berdasarkan Tabel 27 menunjukkan bahwa tingkat kontrol kedua peserta sama dengan tingkat akses yaitu tergolong rendah. Pada PNPM Fisik tingkat kontrol rendah sebesar 83.33 persen dan PNPM SPKP tingkat kontrol rendah sebesar 76.67 persen. Adanya kecenderungan tingkat kontrol pada PNPM Fisik lebih tinggi sebesar 6.66 persen dibandingkan PNPM SPKP. Hal ini menunjukkan bahwa pada PNPM Fisik yang merupakan laki-laki kontrol sepenuhnya berada pada suami, sedangkan pada PNPM SPKP yang merupakan perempuan masih harus atas persetujuan suami dalam mengikuti kegiatan PNPM. Tingkat kontrol ini berhubungan dengan tingkat akses dimana apabila tingkat akses peserta rendah hal tersebut mempengaruhi tingkat kontrol peserta. Tingkat Partisipasi Tingkat partisipasi digunakan untuk melihat persentase keikutsertaan responden peserta dalam mengikuti kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP. Data berkenaan mengenai tingkat partisipasi responden peserta PNPM MP berdasarkan kategori stimulan selanjutnya disajikan pada Tabel 28. Tabel 28
Tingkat partisipasi menurut kategori stimulan, tahun 2014 (dalam persen) Tingkat Partisipasi PNPM Fisik PNPM SPKP Rendah 13,33 6.67 Sedang 76,67 83.33 Tinggi 10,00 10,00 Total 100,00 100,00
Sumber: Data Primer
Berdasarkan tabel 28 diperoleh bahwa tingkat partisipasi kedua peserta tergolong sedang yaitu pada PNPM Fisik sebesar 76.67 persen dan PNPM SPKP sebesar 83.33 persen. Terdapat kecenderungan PNPM SPKP lebih tinggi sebesar 6.66 persen dibandingkan PNPM Fisik. Pada tabel sebelumnya menunjukkan tingkat akses dan tingkat kontrol tergolong rendah, berbeda dengan tingkat partisipasi yang tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kontrol yang rendah tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan program.
HUBUNGAN ANALISIS GENDER DALAM KEBERHASILAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM-MP) DI DESA KURAU Analisis Gender Terhadap Keberhasilan Program Bab ini mendeskripsikan hubungan antara variabel pengaruh dan terpengaruh serta mengemukakan hasil uji statistik atas sejumlah hipotesis yang dikembangkan atas hubungan antar variabel para Peserta PNPM MP di Desa Kurau dan dibedakan berdasarkan kategori stimulan yang diterima yaitu, Peserta Pembangunan Fisik (Peserta laki-laki) dan Peserta SPKP (Peserta Perempuan). Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta PNPM SPKP terhadap Komponen PNPM MP: Karakteristik sumberdaya individu Peserta PNPM Fisik dan Peserta PNPM SPKP diduga berhubungan positif dengan Tingkat Akses dan Tingkat Kontrol Peserta Pembangunan Fisik dan Peserta SPKP terhadap komponen PNPM MP. Adapun yang termasuk ke dalam karakteristik sumberdaya individu pada penelitian ini terdiri dari: Tingkat Pendidikan Formal (X1) dan Status Bekerja (X2). Data berkenaan dengan dua variabel bebas (pengaruh) pada karakteristik sumberdaya individu Peserta PNPM MP menurut kategori Stimulan disajikan pada Tabel 22 Sebagaimana terlihat pada Tabel 29, diketahui bahwa Tingkat Pendidikan Formal pada kedua kategori stimulan (Peserta Pembangunan Fisik dan Peserta SPKP) cenderung berada pada kategori rendah. Menurut kategori stimulannya Tingkat Pendidikan Formal pada Peserta Pembangunan Fisik yang tergolong kategori rendah tersebut sebanyak 83 persen atau 13 persen lebih tinggi dibandingkan Peserta SPKP. Kondisi ini diperkuat karena mayoritas penduduk di Desa Kurau berpendidikan rendah seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dalam hal Status Bekerja pada kedua kategori stimulan, terdapat perbedaan diantara kedua kategori tersebut, yakni pada Peserta Pembangunan Fisik mayoritas ada pada kategori rendah (60 persen), sementara pada Peserta SPKP mayoritas berada paa kategori sedang (67 persen). Hal ini tidak dimungkinkan karena sebagaimana dikemukakan pada profil rumahtangga Peserta PNPM MP mayoritas Peserta PNPM Fisik bekerja sebagai nelayan yang status bekerjanya berusaha sendiri, sementara mayoritas Peserta SPKP bekerja sebagai pedagang yang status bekerjanya berusaha sendiri.
59
Tabel 29 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP terhadap Komponen PNPM MP Karakteristik Tingkat Akses Tingkat Akses Sumberdaya Peserta PNPM Fisik (Y1) Peserta SPKP (Y1) Individu Rendah Sedang Tinggi Total Rendah Sedang Tinggi Total 1. Tingkat Pendidikan Formal (X1) Rendah 70.00 6.67 6.67 83.33 60.00 10.00 0.00 70.00 Sedang 13.33 3.33 0.00 16.67 16.67 10.00 3.33 30.00 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 83.33 10.0 6.67 100.00 76.67 20.00 3.33 100.00 2. Status Bekerja (X2) Rendah 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.33 0.00 33.33 Sedang 80.00 10.00 6.67 96.67 46.67 16.67 3.33 66.67 Tinggi 3.33 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 83.33 10.00 6.67 100.00 76.67 20.00 3.33 100.00 Tingkat Kontrol Tingkat Kontrol Peserta Fisik (Y2) Peserta SPKP (Y1) Rendah Sedang Tinggi Total Rendah Sedang Tinggi Total 1. Tingkat Pendidikan Formal (X1) Rendah 33.33 23.33 26.67 83.33 33.33 16.67 20.00 70.00 Sedang 10.00 3.33 3.33 16.67 13.33 3.33 13.33 30.00 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 43.33 26.67 30.00 100.00 46.67 20.00 33.33 100.00 2. Status Bekerja (X2) Rendah 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 3.33 6.67 33.33 Sedang 43.33 23.33 30.00 96.67 23.33 16.67 26.67 66.67 Tinggi 0.00 3.33 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 43.33 26.67 30.00 100.00 46.67 20.00 33.33 100.00
Meskipun Tingkat Pendidikan Formal pada kedua ketegori peserta PNPM keduanya tergolong rendah, namun Tingkat Akses terhadap Komponen PNPM MP diantara kedua kategori tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan. Tingkat Akses pada Peserta Pembangunan Fisik mayoritas berada pada kategori rendah (70 persen), sedangkan pada Peserta SPKP mayoritas sama berada pada kategori rendah (60 persen). Selanjutnya, mayoritas status bekerja pada Peserta Pembangunan Fisik tergolong sedang (80 persen) dengan Tingkat Akses terhadap komponen PNPM sedang. Hal serupa juga ditemukan pada Peserta SPKP mayoritas status bekerja berada pada kategori sedang dengan Tingkat Akses terhadap komponen PNPM sedang. Tidak ditemukan adanya perbedaan Tingkat Akses pada kedua kategori Peserta diduga berhubungan dengan antusias masyarakat yang hanya biasa saja terhadap keikutsertaan dalam kegiaatan sosialisai perencanaan awal yang dilakukan oleh pihak PNPM. Pada Peserta Pembangunan Fisik dengan Tingkat Akses yang rendah diduga karena sebagian besar peserta merasa tidak berkewajiban untuk hadir dalam setiap tahapan PNPM, sedangkan Pada Peserta SPKP dengan Tingkat Akses rendah diduga karena beberapa peserta adalah ibu
60
rumahtangga yang hanya berperan sebagai anggota dalam kelompoknya dan merasa tidak berkewajiban untuk hadir dalam setiap tahapan program. Adapun Tingkat Akses yang tinggi adalah mereka yang berperan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, pada Tingkat Kontrol untuk kedua Peserta PNPM tergolong rendah dengan status bekerja yang rendah. Hal ini didukung dengan fakta dilapang bahwa dalam proses pengambilan keputusan penentuan besarnya dana yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak pengelola PNPM. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan positif antara Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Akses dan Kontrol terhadap Komponen PNPM Peserta Pembangunan Fisik. Hal ini dimungkinkan terjadinya tidak terdapat hubungan karena berdasarkan fakta yang ada Tingkat Pendidikan Formal peserta PNPM di Desa Kurau cenderung homogen yaitu tergolong rendah. Tingkat pendidikan formal diduga mempengaruhi akses dan kontrol peserta PNPM karena mereka yang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memiliki akses terhadap komponen, sedangkan yang memiliki akses terhadap komponen PNPM adalah ketua, sekretaris dan bendahara yang berlatar belakang pendidikan tamat SMA. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji korelasi Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Akses terhadap Komponen PNPM pada Peserta Pembangunan Fisik yaitu rs= 0,023 pada taraf α= 0,900. Hubungan Status Bekerja dengan Tingkat Akses terhadap Komponen PNPM yaitu rs= -0,083 pada taraf α= 0,663. Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen PNPM Peserta Pembangunan Fisik yaitu rs= -0,144 pada taraf α=0,449. Hubungan Status Bekerja dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen PNPM Peserta Pembangunan Fisik yaitu rs= 0,048 pada taraf α=0,810. Selanjutnya, pada Peserta PNPM SPKP ditemukan adanya hubungan positif antara Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Akses terhadap Komponen PNPM yaitu rs= 0,342 pada taraf α= 0,064. Hal berbeda ditemukan adanya hubugan yang kurang baik atau tidak signifikan antara Status Bekerja dengan Tingkat Akses yaitu rs= 0,227 pada taraf α= 0,227. Tidak ditemukan adanya hubungan positif antara Tingkat pendidikan Formal dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen PNPM yaitu rs= 0,091 pada taraf α= 0,633. Dalam hal lain, ditemukan adanya hubungan positif antara Status Bekerja dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen PNPM yaitu rs= 0,301 pada taraf α= 0,107. Hal ini dimungkinkan terjadinya tidak terdapat hubungan karena berdasarkan fakta yang ada bahwa Tingkat Pendidikan Formal mempengaruhi Akses dan Kontrol responden terhadap kegiatan PNPM. Hasil observasi di lapang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kurau tidak sepenuhnya terlibat dalam kegiatan PNPM yaitu dalam kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan. Peserta memperoleh informasi berkaitan dengan kegiatan PNPM dari ketua yang selanjutnya diteruskan ke anggota lainnya. Menurut pendapat salah satu peserta PNPM SPKP yang mangatakan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM di balai desa dikarenakan harus menjaga warung dan ketua yang biasanya menghadiri kegiatan sosialisasi untuk selanjutnya disampaikan ke anggota kelompok.
61
Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP Karakteristik Sumberdaya Individu diduga memiliki hubungan positif dengan Tingkat Partisipasi (Y1) Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP. Sumberdaya Individu dalam hal ini adalah Tingkat Pendidikan Formal (X1) dan Status Bekerja (X2). Tingkat Partisipasi dilihat berdasarkan keikutsertaan Peserta Pembangunan Fisik dan Peserta SPKP dalam kelembagaan yang ada dalam kegiatan PNPM yang kemudian dikategorikan menjadi rendah apabila berperan sebagai anggota, sedang apabila berperan sebagai sekretaris dan bendahara dan tinggi apabila berperan sebagai ketua dalam kelembagaan. Tabel 30 menunjukkan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM menurut kategori stimulan (PNPM Fisik dan SPKP) berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Status Bekerja. Tabel 30 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP Karakteristik Tingkat Partisipasi Sumberdaya Peserta PNPM Fisik (Y1) Individu Rendah Sedang Tinggi Total 1. Tingkat Pendidikan Formal (X1) Rendah 60.00 13.33 10.00 83.33 Sedang 16.67 0.00 0.00 16.67 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 76.67 13.33 10.00 100.00 2. Status Bekerja (X2) Rendah 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang 73.33 13.33 10.00 96.67 Tinggi 3.33 0.00 0.00 3.33 Total 76.67 13.33 10.00 100.00
Tingkat Partisipasi Peserta PNPM SPKP (Y1) Rendah Sedang Tinggi Total 56.67 26.67 0.00 83.33
6.67 0.00 0.00 6.67
6.67 3.33 0.00 10.00
70.00 30.00 0.00 100.00
26.67 56.67 0.00 83.33
3.33 3.33 0.00 6.67
3.33 6.67 0.00 10.00
33.33 66.67 0.00 100.00
Berdasarkan Tabel 30, terlihat bahwa baik Peserta PNPM Fisik maupun Peserta PNPM SPKP memiliki Tingkat Partisipasi rendah. Hal ini berarti bahwa mayoritas Peserta PNPM baik Fisik maupun SPKP berperan sebagai anggota dalam kelembagaan PNPM. Secara administratif, pelaksanaan kegiatan PNPM dalam setiap tahapannya seharusnya diikuti sekurang-kurangnya minimal 40 persen Peserta PNPM. Akan tetapi, pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan PNPM tidak diikuti oleh 40 persen Peserta SPKP. Dalam penentuan keanggotaan yang menentukan partisipasi peserta PNPM dipilih dengan mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan, kecuali Peserta SPKP yang keanggotaannya hanya melibatkan perempuan saja. Sedangkan untuk kenggotaan Peserta Fisik dimana yang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara adalah laki-laki. Pada Peserta PNPM (Fisik dan SPKP) mayoritas berpendidikan rendah sehingga menyebabkan mayoritas Tingkat Partisipasinya juga rendah terhadap Komponen PNPM. Akan tetapi, ditemukan adanya perbedaan antara kedua Peserta PNPM terhadap Tingkat Partisipasi. Ditemukan adanya hubungan positif terbalik antara Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Partisipasi pada Peserta Fisik. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik yaitu rs= -0,244 pada taraf α= 0,193. Berbeda dengan Peserta PNPM Fisik, pada Peserta PNPM SPKP tidak ditemukan adanya hubungan positif antara Tingkat Pendidikan Formal dengan
62
Tingkat Partisipasi yang didukung oleh hasil uji statistik yaitu rs= -0,084 pada taraf α= 0,658. Selanjutnya, pada Peserta PNPM Fisik ditemukan tidak adanya hubungan nyata antara Status Bekerja dengan Tingkat Partisipasi yang didukung oleh hasil uji statistik yaitu rs= -0,102 pada taraf α=0,593. Fakta lain bahwa status bekerja Peserta SPKP mayoritas tergolong sedang namun mayoritas Tingkat Partisipasinya tergolong rendah menjadikan hasil uji statistik hubungan kedua variabel tersebut tidak berhubungan nyata rs= - 0,057 pada taraf α= 0,766. Merujuk Purnaningsih (2006), hanya Tingkat Pendidikan Formal yang memiliki hubungan positif dengan Tingkat Partisipasi terhadap Komponen PNPM, itupun hanya dikalangan Peserta PNPM Fisik. Pada Peserta SPKP tidak terdapat hubungan yang nyata antara Tingkat pendidikan Formal dan Status Bekerja dengan Tingkat Partisipasi terhadap Komponen PNPM. Hal ini dimungkinkan tidak adanya hubungan pada variabel Tingkat Pendidikan Formal dan Status Bekerja dengan Tingkat Partisipasi karena mengingat kondisi umum Desa Kurau dengan tingkat pendidikan cenderung rendah (Tamat SD) dan status bekerja cenderung sedang (berusaha sendiri), menjadikan tingkat partisipasi peserta cenderung rendah. Logikanya mereka yang berpendidikan tinggi dengan status bekerja tinggi tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti seluruh kegiatan PNPM dikarenakan kesibukan dalam pekerjaan, akan tetapi mereka yang berpendidikan rendah dengan status bekerja sedang jauh lebih memiliki banyak waktu luang untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan PNPM. Namun, hal tersebut tidak dijumpai pada peserta PNPM di Desa Kurau.
Hubungan Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP terhadap Komponen PNPM MP Sub bab ini akan menyajikan data dan informasi berkenaan dengan hubungan antara peubah Tingkat Pendapatan (X3) dan Tingkat Pengeluaran Usaha (X4) dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP dalam PNPM MP. Selengkapnya data tersebut disajikan pada Tabel 31. Berdasarkan Tabel 31 diketahui bahwa mayoritas Tingkat Pendapatan Anggota Rumahtangga pada Peserta PNPM Fisik tergolong rendah (80 persen), sedangkan pada rumahtangga Peserta PNPM SPKP tergolong sedang (46,67 persen). Artinya, pada rumahtangga Peserta PNPM SPKP memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peserta PNPM Fisik. Dalam hal Tingkat Pengeluaran Rumahtangga, diketahui bahwa Peserta PNPM Fisik tergolong rendah (76,67 persen) dan Peserta PNPM SPKP tergolong tinggi (43,33 persen). Berdasarkan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa rumahtangga PNPM SPKP tidak tergolong rumahtangga miskin dan rumahtangga PNPM Fisik tergolong rumahtangga miskin. Hal ini berhubungan dengan tingkat pengeluaran rumahtangga yang menunjukkan kemampuan rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data hasil uji korelasi rank Spearman (Lampiran 3) Tingkat Pendapatan Peserta PNPM Fisik berhubungan positif dengan Tingkat Akses Peserta PNPM Fisik dengan nilai rs = 0,274 pada taraf α= 0,143. Adanya terdapat
63
hubungan positif ini diduga tingkat pendapatan peserta PNPM Fisik yang tergolong rendah, membuat peserta PNPM Fisik lebih antusias dalam memperoleh informasi terkait kegiatan PNPM karena adanya manfaat ekonomi yang diperoleh peserta apabila mengikuri kegiatan PNPM. Sementara pada Peserta SPKP tidak ditemukan adanya hubungan antara Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pengeluaran Rumahtangga Peserta SPKP dengan Tingkat Akses peserta PNPM berturut-turut yaitu rs = -0,065 pada taraf α= 0,732 dan rs = 0,021 pada taraf α= 0,912. Selanjutnya, dalam hal Tingkat Kontrol peserta terhadap PNPM MP hubungan nyata hanya ditemukan pada variabel Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pengeluaran Rumahtangga. Pada peserta PNPM Fisik ditemukan adanya hubungan positif Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Kontrol yaitu rs = 0,347 pada taraf α= 0,060 dan ditemukan adanya hubungan positif kurang baik Tingkat Pengeluaran Rumahtangga dengan Tingkat Kontrol yaitu rs = 0,206 pada taraf α= 0,274. Selanjutnya, pada Peserta SPKP ditemukan adanya hubungan negatif kurang baik Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Kontrol yaitu rs = -0,268 pada taraf α= 0,271. Tabel 31 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP terhadap Komponen PNPM MP Karakteristik Tingkat Akses Tingkat Akses Sumberdaya Peserta PNPM Fisik (Y1) Peserta SPKP (Y1) Individu Rendah Sedang Tinggi Total Rendah Sedang Tinggi 1. Tingkat Pendapatan (X3) Rendah 80.00 10.00 3.33 93.33 0.00 0.00 0.00 Sedang 3.33 0.00 3.33 6.67 46.67 16.67 0.00 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.33 3.33 Total 33,3 60,0 6,7 100.00 76.67 20.00 3.33 2. Tingkat Pengeluaran Rumahtangga (X4) Rendah 76.67 10.00 6.67 93.33 0.00 0.00 0.00 Sedang 6.67 0.00 0.00 6.67 33.33 10.00 0.00 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 43.33 10.00 3.33 Total 83.33 10.00 6.67 100.00 76.67 20.00 3.33 Karakteristik Tingkat Kontrol Tingkat Kontrol Sumberdaya Peserta PNPM Fisik (Y1) Peserta SPKP (Y1) Individu Rendah Sedang Tinggi Total Rendah Sedang Tinggi 1. Tingkat Pendapatan (X3) Rendah 43.33 26.67 23.33 93.33 0.00 0.00 0.00 Sedang 0.00 0.00 6.67 6.67 23.33 16.67 23.33 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 3.33 10.00 Total 43.33 26.67 30.00 100.00 46.67 20.00 33.33 2. Tingkat Pengeluaran Rumahtangga (X4) Rendah 43.33 23.33 26.67 93.33 0.00 0.00 0.00 Sedang 0.00 3.33 3.33 6.67 20.00 13.33 10.00 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 26.67 6.67 23.33 Total 43.33 30.00 26.67 100.00 46.67 20.00 33.33
Total 0.00 63.33 36.67 100.00 0.00 43.33 56.67 100.00
Total 0.00 63.33 36.67 100.00 0.00 43.33 56.67 100.00
64
Merujuk pada Purnaningsih (2006) terdapat sejumlah variabel yang berhubungan nyata kurang baik pada taraf α= 0,20 sampai 0,30 antara lain Status Bekerja peserta PNPM Fisik dengan Tingkat Akses, Tingkat Pengeluaran Rumahtangga Peserta PNPM Fisik dan Tingkat Pendapatan Peserta SPKP dengan Tingkat Kontrol. Hal ini berarti bahwa status bekerja tidak mempengaruhi akses peserta PNPM dalam mengikuti kegiatan dari perencanaan sampai pelaksanaan, sedangkan tingkat pengeluaran benar tidak mempengaruhi kontrol peserta. Pada PNPM SPKP tingkat pendapatan tidak mempengaruhi kontrol mereka, karena pengambilan keputusan dalam rumahtangga tetap didominasi oleh laki-laki (suami). Hubungan Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP Diduga terdapat hubungan positif antara variabel karakteristik sumberdaya rumahtangga yang terdiri dari Tingkat Pendapatan (X3) dan Tingkat Pengeluaran Rumahtangga (X4) dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP dalam PNPM MP. Tabel 25 menyajikan data yang berkenaan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta PNPM SPKP. Sebagaimana terlihat pada Tabel 32 mayoritas tergolong kategori rendah dengan persentase Peserta PNPM Fisik 10 persen lebih tinggi dibandingkan Peserta SPKP. Adapun, pada Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik tidak ditemukan mereka yang Tingkat Partisipasinya tergolong kategori sedang. Hal ini berarti pada tidak ada Peserta PNPM Fisik yang berstatus sebagai sekretaris atau bendahara. Tingkat Partisipasi yang rendah juga terlihat pada kelompok SPKP, sebagaimana diketahui dalam struktur kelembagaan SPKP terdapat Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang berperan, namun hal ini tampaknya hanya formalitas saja karena yang terlihat di lapangan adalah yang berperan dalam kelompok hanyalah Ketua. Peran Ketua disini meliputi koordinasi anggota, mengadakan jadwal pertemuan rutin kelompok, mengumpulkan angsuran anggota per bulan, serta pembukuan kelompok. Tabel 32 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Rumahtangga dengan Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik dan Peserta SPKP Karakteristik Tingkat Partisipasi Sumberdaya Peserta PNPM Fisik (Y1) Individu Rendah Sedang Tinggi Total 1. Tingkat Pendapatan (X3) Rendah 73.33 13.33 6.67 93.33 Sedang 3.33 0.00 3.33 6.67 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 76.67 13.33 10.00 100.00 2. Tingkat Pengeluaran Rumahtangga (X4) Rendah 73.33 13.33 6.67 93.33 Sedang 3.33 0.00 3.33 6.67 Tinggi 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 76.67 13.33 10.00 100.00
Tingkat Partisipasi Peserta SPKP (Y1) Rendah Sedang Tinggi Total 0.00 53.33 30.00 83.33
0.00 6.67 0.00 6.67
0.00 3.33 6.67 10.00
0.00 63.33 36.67 100.00
0.00 36.67 46.67 83.33
0.00 3.33 3.33 6.67
0.00 3.33 6.67 10.00
0.00 43.33 56.67 100.00
65
Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat pada Peserta PNPM Fisik terdapat kecendrungan dimana mayoritas Tingkat Pendapatan mereka rendah, maka mayoritas mereka rendah dalam hal Tingkat Partisipasinya dalam PNPM MP. Akan tetapi, pada Peserta SPKP terdapat kecendrungan dimana mayoritas Tingkat Pendapatan mereka sedang, akan tetapi mayoritas mereka rendah dalam hal Tingkat Partisipasinya dalam PNPM MP. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik (Lampiran 3), menunjukkan bahwa ditemukan adanya hubungan nyata kurang baik antara Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pengeluaran Rumahtangga dengan Tingkat Partisipasi pada Peserta PNPM Fisik berturut-turut yaitu rs = 0,209 pada taraf α= 0,268 dan nilai rs = 0,208 pada taraf α= 0,268. Sementara tidak ditemukan adanya hubungan negatif antara Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pengeluaran Rumahtangga dengan Tingkat Partispasi pada Peserta PNPM SPKP berturut-turut dengan nilai rs = 0,055 pada taraf α= 0,770 dan rs = 0,035 pada taraf α= 0,850. Fakta dilapang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dikarenakan adanya tingkat kesenjangan ekonomi dalam mengikuti program, peserta PNPM SPKP bukan termasuk ke dalam ARTSM (anggota rumahtangga sangat miskin) melainkan mereka yang sudah memiliki usaha, sedangkan untuk PNPM Fisik ditemui bahwa sebagian anggota bukan termasuk ARTSM juga. Dapat disimpulkan bahwa program PNPM belum tepat sasaran dikarenakan, peserta yang mengikuti program tidak termasuk ke dalam ART Sangat Miskin. Pemerintah belum melakukan pendekatan secara menyeluruh terhadap sasaran program. Hal ini yang membuat rendahnya pasrtisipasi masyarakat sangat miskin dalam mengikuti program. Pemenuhan Kebutuhan Praktis Gender dan Kebutuhan Strategis Gender Aspek keluaran program yang dilihat dalam penelitian ini salah satunya adalah variabel pemenuhan kebutuhan gender. Program PNPM-MP di Desa Kurau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya suatu program disebut sebagai pemenuhan kebutuhan praktis gender, selanjutnya penyetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan disebut dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender. Menurut BPS (2013) keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Berdasarkan hal itu, analisis pemenuhan kebutuhan praktis gender dalam penelitian ini dilihat dari tingkat manfaat yang diperoleh peserta PNPM khususnya pada peserta PNPM SPKP yang berkaitan dengan perkembangan usaha dan pendapatan peserta. Terdapat perbedaan manfaat yang diterima dalam hal tingkat perkembangan usaha Peserta PNPM Fisik dengan Peserta PNPM SPKP yakni pada Peserta PNPM Fisik yang dirasakan dari adanya pembangunan drainase ini diantaranya dapat menunjang aktivitas masyarakat setempat khususnya pada saat musim hujan. Hal ini dirasakan oleh pedagang warung yang membuka warung disekitar pembangunan drainase tersebut. Hal itu didukung dengan penuturan salah satu warga yang ada di dusun IV yang merasakan adanya manfaat dari pembangunan drainase tersebut. Berikut penuturan Bapak FS (38 tahun) sebagai berikut:
66
“...Aok dek, men dak dek perbaikan drainase ni dulu kalok ujan pasti selalu ngeluap air got e sudeh tu ade bau dak sedap bikin lingkungan tercemar lah pokok e. Kadang kalo lah cemtu, kami dak de buka warung soal e dak de yang nek beli ke warung jalanan e becek, bau got, kami ge jadi repot. Nah, setelah ade e perbaikan drainase kami ngerasa lah enak walaupun ujan dak de ngeluap agik aik bandar tu.” Artinya: “...Iya dek, seandainya ngga ada perbaikan drainase ini dulu kalau hujan pasti selalu naik air got nya setelah itu ada bau ngga enak bikin lingkungan tercemar deh pokoknya. Kadang kalau udah gitu, kami ngga buka warung soalnya ngga ada yang mau beli ke warung karna jalanan becek, bau got, kami jadi repot. Nah, setelah adanya perbaikan drainase kami ngerasa sudah enak walaupun ujan ngga banjir lagi got nya.” Adapun, manfaat yang diperoleh dari Peserta SPKP dengan adanya stimulan dana bergulir bagi kelompok perempuan. Peserta menggunakan dana bergulir tersebut untuk modal usaha baru dan sebagian peserta menggunakannya untuk meningkatkan usaha yang sudah ada yakni dengan menambah jumlah dan macam barang. Manfaat yang dirasakan oleh Peserta SPKP ini dapat dilihat dari meningkatnya tingkat pendapatan peserta. Seperti penuturan dari salah satu peserta SPKP Ibu MI (45 tahun) dibawah ini: “.... Modal usaha yang dikasih kek pihak PNPM ibu gunain untuk buka warung makan dek kek nambah pemasukan. Untung e sih dak seberape, tapi lumayan lah. Ade juga peserta yang lain e digunain untuk usaha keluarga, ningkatin usaha yang lah ade, atau dak untuk bantu suami.” Artinya: “....Modal usaha yang dikasih sama pihak PNPM ibu gunakan untuk buka warung makan dek untuk nambah pemasukan. Untungnya sih ngga seberapa, tapi lumayan. Ada juga peserta yang lain e digunakan untuk usaha keluarga, ningkatin usaha yang sudah ada, atau ngga untuk bantu suami.” Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa program telah mampu memenuhi kebutuhan praktis peserta. Namun hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kesejahteraan peserta yang mengikuti program. Selanjutnya, perlu dilihat sejauhmana program mampu memenuhi kebutuhan strategis gender, yakni mampu mengubah status kedudukan perempuan dalam rumahtangga agar setara dengan laki-laki setelah mengikuti program. Pemenuhan kebutuhan strategis gender pada penelitian ini dilihat dari kontrol peserta dalam hal pengambilan keputusan serta partisipasi peserta dalam mengikuti kelembagaan PNPM MP. Pada dasarnya, tidak hanya Peserta PNPM Fisik saja, Peserta SPKP juga memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam kegiatan PNPM MP termasuk dalam menentukan besarnya pinjaman dan menentukan jenis usaha apa yang akan
67
dilakukan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan perempuan dalam hal menetukan keikutsertaan pada kegiatan PNPM baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program. Sebaliknya pada laki-laki. Seperti yang dituturkan oleh Ibu NH (40 tahun), sebagai berikut: ”Dak de bedanya dek, tetep bai keputusan untuk ikut program tergantung Bapak. Men bapak dak ngasih ijin untuk ikut kegiatan di luar rumah, dak pacak ngape lah. Kayak pas nek ikut SPKP kemaren, bapak bilang aok langsung ibu ikut, pun bapak bilang dak, ibu dak ikut lah.” Artinya: “Ngga ada bedanya dek, tetep aja keputusan untuk ikut program tergantung Bapak. Kalau bapak ngga ngasih ijin untuk ikut kegiatan di luar rumah, ngga bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti waktu mau ikut SPKP kemarin, bapak bilang iya langsung ibu ikut, kalau bapak bilang ngga, ibu ngga ikut.” Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan PNPM MP di Desa Kurau belum mampu memenuhi kebutuhan strategis gender, hal ini karena tidak terjadi perubahan kebutuhan strategis gender setelah mengikuti program SPKP. Setelah mengikuti program dan menerima dana pinjaman, perempuan belum mampu menjadi pengambil keputusan di dalam keluarga, kecuali dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumahtangga. Kedudukan posisi perempuan tetap pada mengurus rumahtangga saja. Program ini belum mencerminkan prinsip KKG yang didalamnya memuat bahwa perempuan bisa saja menjadi pengambil keputusan dalam keluarga.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Karakteristik individu Peserta PNPM MP teridiri dari Tingkat Pendidikan Formal dan Status Bekerja. Dapat disimpulkan pada rumahtangga peserta PNPM Fisik mayoritas hanya laki-laki yang bekerja tanpa dibantu oleh perempuan (istri), pada rumahtangga peserta PNPM SPKP tergolong sedang dimana dalam satu rumahtangga terdapat dua ART yang bekerja sebagai buruh non tani dan pedagang. 2. Penelitian ini menemukan total peserta yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP di Desa Kurau berjumlah 139 orang terdiri dari 41 orang laki-laki yang berpartisipasi dalam Peserta PNPM Fisik dan 98 orang perempuan yang berpartisipasi dalam SPKP. 3. Peneltian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan antara rumahtangga PNPM Fisik yang separuhnya tergolong rumahtangga miskin tetapi bukan sangat miskin dan rumahtangga PNPM SPKP yang tergolong bukan rumahtangga miskin maupun sangat miskin. Hal ini dikarenakan pada rumahtangga PNPM Fisik sebagian besar adalah nelayan dimana istri tidak ikut membantu suami bekerja, namun pada rumahtangga PNPM SPKP sebagian besar sudah memiliki usaha sendiri dan istri ikut suami dalam mencari nafkah. Tingkat Akses Peserta PNPM MP tergolong kriteria sedang. Berdasarkan keadaan di lapang, antusias peserta PNPM cenderung sedang. Tingkat Partisipasi Peserta PNPM MP tergolong kriteria rendah, namun jika dilihat dari kategori stimulan, Tingkat Partisipasi Peserta PNPM Fisik cenderung lebih tinggi dibandingkan Peserta SPKP yaitu sekitar 10 persen. Setelah adanya PNPM MP di desa, diakui masyarakat banyak memberi manfaat salah satunya adalah tingkat perkembangan usaha pada Peserta SPKP. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, evaluasi dari kegiatan PNPM di tahun 2014 berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah: 1. Program yang diberikan belum tepat sasaran, sebagian dari peserta PNPM bukan termasuk ARTM atau ARTSM. Perlunya pendekatan lebih lanjut terhadap RTM untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Program. Pemerintah selanjutnya yang ingin memberikan program serupa dengan PNPM tetapi dalam tujuan yang berbeda diharapkan dapat lebih berpihak terhadap rumahtangga miskin. 2. Tujuan program yang ingin memberdayakan kelompok perempuan juga belum sebenar-benarnya memberdayakan kelompok perempuan, karena program hanya mmeberikan pinjaman modal usaha saja tidak disertai dengan adanya pelatihan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan kelompok perempuan. 3. Bagi fasilitator, diperlukan adanya pendampingan dalam mengembangkan usaha kelompok perempuan yang diimbangi dengan sosialisasi tujuan program sehingga program berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.
DAFTAR PUSTAKA Annisa, D. 2008. Gender dalam Program Penanggulangan Kemiskinan (Kasus Pelaksanaan P2KP di Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat).[Skripsi].Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Anggraini, A. 2011. Pemberdayaan Perempuan Melalui PNPM-P2KP (Kasus: KSM Ekonomi Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Konsep. [Internet]. [diunduh 2015 April 22]. Tersedia dari : http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab1. Fakih M. 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. [INPRES] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2011. Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011. [ID]: Pusat Data Statistik dan Informasi. [Internet]. [12 Februari 2015]. Dapat diunduh dari : http://statistik.kkp.go.id/uploads/buku_statistik/file/kpda11_ok_r06_v02.pdf Mugniesyah SS, Fadhilah, Pamela 2001. Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Women‟s Support Project II-CIDA.Jakarta (ID). Mugniesyah SS. 2002. Penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Pembangunan Pertanian dan Kehutanan. Prosiding: Forum Konsultasi Pejabat Pusat dan Daerah, 4-5 Desember 2002, Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 19 hal. Mugniesyah SS, Fadhilah P, Sulaiman F, Tedjokoesoemo H, Ratna C. 2004a. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian. Biro Perencana dan Keuangan Departemen Pertanian. 61 hal. _____. 2004b. Pedoman umum pengarusutamaan gender dalam penyusunan rencana aksi pembangunan pertanian. Biro Perencana dan Keuangan Departemen Pertanian. 36 hal. Mugniesyah SS. 2006. Materi Bahan Ajar Komunikasi Gender. Bogor [ID]: Sains KPM IPB Press. Mugniesyah SS. 2007a. Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Ed: Adiwibowo S.Ekologi Manusia. Cetakan ke-1. Bogor [ID]: Fakultas Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor. 446 hal. Mugniesyah SS. 2007b. Metode GAP dan POP : Strategi Bagi Pengarusutamaan Gender Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan DEPKOMINFO. Prosiding : Pelatihan Workshop Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 8 November 2007, Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Purnaningsih N. 2006. Adopsi Inovasi Kemitraan Agribisnis Sayuran di Propinsi Jawa Barat.[disertasi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 240 hal. Rusli S. 2013. Pengantar ilmu kependudukan. Edisi revisi. Jakarta [ID]: PT. Pusaka LP3ES. Satria A. 2002. Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta [ID]: Pusaka Cidesindo
70
Singarimbun M, Effendi S. 2014. Metode penelitian survei. Yogyakarta [ID]: LP3ES. Sulistiawati A, 2011. Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan.[Skripsi].Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Susilowati, S. Hery, Supadi, C.Saleh, 2002 Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumahtangga di Pedesaan Jawa Barat, Jurnal FAE, Volume 20 (1), Mei 2002. Puslitbang Sosek Pertanian. Bogor [ID]: Badan Litbang Pertanian. Hal. 85-109
LAMPIRAN Lampiran 1 Peta Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung
Sumber: Profil Desa Kurau 2014 Lampiran 2 Sketsa Desa Kurau
Sumber: Profil Desa Kurau 2014
72
Lampiran 3
Hasil uji korelasi rank spearman antara variabel-variabel karakteristik sumberdaya individu dan variabel karakteristik sumberdaya rumahtangga Akses (Y1)
Variabel-variabel
Tingkat Pendidikan Formal (X1) Status Bekerja (X2) Tingkat Pendapatan (X3) Tingkat Pengeluaran Usaha (X4)
rs
Sig
0,023
0,900
-0,083
0,663
0,274*** -0,119
0,143 0,530
Variabel-variabel
Tingkat Pendidikan Formal (X1) Status Bekerja (X2) Tingkat Pendapatan (X3) Tingkat Pengeluaran Usaha (X4) Keterangan :
Akses(Y1) rs
Sig
0,342**
0,064
0,227****
0,227
-0,065 0,021
0,732 0,912
PESERTA PNPM Fisik Kontrol (Y2) rs Sig rs Karakteristik Individu -0,144 0,449 -0,244*** 0,048 0,810 Karakteristik Rumahtangga 0,347** 0,060 0,206**** 0,274 PESERTA SPKP Kontrol (Y2) rs Sig Karakteristik Individu 0,091 0,633 0,301** 0,107 Karakteristik Rumahtangga -0,208**** 0,271 0,084 0,659
* Signifikansi α = 0.00 (sangat berhubungan dan sangat signifikan) ** Signifikansi α = 0.05 (berhubungan dan signifikan) *** Signifikansi α = 0.10 (cukup berhubungan dan cukup signifikan) **** Signifikansi α = 0.20 sampai 0,30 (kurang baik berhubungan dan tidak signifikan). Signifikansi α > 0.30 (tidak baik berhubungan dan sangat tidak signifikan).
Partisipasi (Y3) Sig 0,193
-0,102
0,593
0,209**** 0,208****
0,268 0,268
Partisipasi (Y3) rs
Sig
-0,084
0,658
-0,057
0,766
0,055 0,035
0,770 0,850
73
Lampiran 4 Parameter statistik dan kriteria kategori (skor) dari semua variabel peserta PNPM MP Parameter Statistik Kategori Kriteria (skor) Variabel-variabel Rata-rata Max Min Rendah Sedang Tingkat Pendidikan (X1) Tamat SD-SMP SMP-SMA Status Bekerja (X2) Pekerja keluarga Berusaha sendiri
Tinggi Perguruan Tinggi Pekerja tetap/karyawan >Rp 5 213 166
Tingkat Pendapatan (X3)
Rp 2 606 583
Rp 8 000 000
Rp 1 500 000
Rp 2 018 500
Rp 2 018 500-5 213 166
Tingkat Pengeluaran Rumahtangga (X4)
Rp 466 280
Rp 625 230
Rp 300 000
Rp 810 005
Rp 810 005-Rp 932560
>Rp 932 560
Tingkat Bantuan Dana SPKP (X5)
Rp 6 800 000 6
Rp 14 000 000 7
Rp 2 000 000 2
Rp 3 400 000
Rp 6 800 000
Rp 13 600 000
2-4
5-7
8-10
53
98
16
0-34
35-69
70-104
53
98
16
0-34
35-69
70-104
Anggota
Sekretaris/bendahara
Ketua
Tidak digunakan untuk usaha
Membuat usaha baru
Mengembangkan usaha yang sudah dimiliki
Frekuensi Kunjungan oleh Fasilitator (X6) Tingkat Akses Terhadap Komponen PNPM MP (Y1) Tingkat Kontrol Terhadap Komponen PNPM MP (Y2) TingkatPartisipasi Terhadap Komponen PNPM MP (Y3) Tingkat Perkembangan Usaha Terhadap Komponen PNPM MP (Y4)
74
Lampiran 5 Daftar penerima program simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kurau, tahun 2014
No 1
2
3
4
5
Anggota Kelompok SPKP Nama Nama Kelompok RSI Mawar DLU Mawar NMA Mawar SOR Mawar NID Mawar WRA Raflesia SRY Raflesia MRY Raflesia RST Raflesia YAN Raflesia SRA Raflesia HSB Raflesia ARN Raflesia JNR Raflesia RSA Raflesia SRY Anggrek HRA Anggrek SRI Anggrek HTI Anggrek ARN Anggrek LNA Anggrek LBI Anggrek DRE Asoka MSA Asoka ERN Asoka DDA Asoka RTS Asoka ROS Asoka AAS Asoka JNR Asoka YSU Asoka KSU Asoka SSA Asoka MSI Asoka TSA Kamboja ERI Kamboja ERL Kamboja AAR Kamboja
75
6
7
8
9
10
11
HSI SRI JAN NPU SAS JJI MJA SAN
Kamboja Kamboja Kamboja Seroja Seroja Seroja Seroja Seroja
SMN
Seroja
JMI RSL RSN CCA IRN MNI YYN RRA SSN SSI JMA ASI YSA RSS NNA WDI PPA PRA PIT DSN MSR RAI SSA SAF SDH HIT SUR MAL RIM DAI MUL ART SUM SIL
Seroja Tulip Tulip Tulip Tulip Tulip Tulip Matahari Matahari Matahari Matahari Matahari Matahari Melati Merah Melati Merah Melati Merah Melati Merah Melati Merah Melati Merah Melon Melon Melon Melon Melon Melon Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi
76
12
13
14
Total
SUS ELA NHS ABA REN MAA SAY HAA IIL FSI HSB DAI ZMR MAY NNM KRM SSH 98
Pelangi Pelangi Mentari Mentari Mentari Mentari Mentari Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Anggur Anggur Anggur Anggur Anggur
77
Lampiran 6 Kerangka sampling dan responden penelitian No
Nama Penerima/Pemanfaat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RS DL NM SI NVO WN SRU MR RS YN SLS HL AB JR RO SM HR SU HW AN LN LA DS MA AI DH RI RM EL JM YL KRN SY MR TS WYR ER EL AR HS SR JR NP SL JL MJ SA
Stimulan PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP
Alamat Dusun II/RT 05 Dusun IV/RT 13 Dusun IV/RT 13 Dusun II/RT 06 Dusun IV/RT 14 Dusun I/RT 03 Dusun III/RT 09 Dusun I/RT 04 Dusun II/RT 05 Dusun I/RT 03 Dusun I/RT 03 Dusun II/RT 08 Dusun I/RT 04 Dusun I/RT 02 Dusun II/RT08 Dusun III/RT 10 Dusun I/RT 03 Dusun I/RT 02 Dusun I/RT 03 Dusun I/RT 02 Dusun I/RT 02 Dusun I/RT 02 Dusun II/RT 05 Dusun II/RT 07 Dusun I/RT 01 Dusun II/RT 06 Dusun I/RT 02 Dusun II/RT 06 Dusun I/RT 03 Dusun I/RT 01 Dusun I/RT 01 Dusun I/RT 01 Dusun I/RT 02 Dusun I/RT 01 Dusun IV/RT 13 Dusun II/RT 08 Dusun I/RT 08 Dusun III/RT 10 Dusun II/RT 07 Dusun II/RT 08 Dusun IV/RT 02 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 12 Dusun IV/RT 11 Dusun I/RT 03 Dusun I/RT 01 Dusun II/RT 05
78
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
JU RS RA CA IA MY YA RA SN SA JH AR YS RA NR WAR PRS PRD PA DS MUR ROS SUR SAR SDA HNY SU MEL RY DA MUS AR SU SIS SUL ELI NUR AB RE MA SA HS IIR FS HY DA ZUN MAR NL KAR SUR
PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP PNPM SPKP
Dusun I/RT 04 Dusun II/RT 06 Dusun II/RT 05 Dusun II/RT 05 Dusun II/RT 05 Dusun II/RT 05 Dusun I/RT 02 Dusun I/RT 01 Dusun II/RT 05 Dusun II/RT 05 Dusun I/RT 13 Dusun II/RT 07 Dusun III/RT 10 Dusun I/RT 03 Dusun I/RT 04 Dusun I/RT 04 Dusun II/RT 06 Dusun III/RT 10 Dusun II/RT 06 Dusun II/RT 06 Dusun III/RT 09 Dusun II/RT 08 Dusun III/RT 09 Dusun III/RT 09 Dusun III/RT 09 Dusun I/RT 01 Dusun IV/RT 14 Dusun III/RT 09 Dusun IV/RT 13 Dusun IV/RT 07 Dusun IV/RT 14 Dusun II/RT 08 Dusun IV/RT 14 Dusun IV/RT 13 Dusun IV/RT 13 Dusun II/RT 06 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 12 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 12 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 12 Dusun III/RT 09 Dusun III/RT 09 Dusun I/RT 04 Dusun II/RT 07 Dusun III/RT 09
79
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139
HM DI SUL AM RID MI MUL JO BA DAR ARI BU ROS SUM KAS AL HA IB BU AM NU MAL HAM SB NS HR RU SA YA NU SUM MH BU SY JA SIS RC KH KSH SG
PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK PNPM FISIK
Dusun II/RT 08 Dusun III/RT 09 Dusun II/RT 05 Dusun II/RT 06 Dusun II/RT 07 Dusun III/RT 10 Dusun III/RT 10 Dusun I/RT 03 Dusun IV/RT 13 Dusun III/RT 10 Dusun II/RT 07 Dusun III/RT 10 Dusun I/RT 04 Dusun II/RT 07 Dusun I/RT 03 Dusun III/RT 09 Dusun I/RT 02 Dusun IV/RT 11 Dusun II/RT 05 Dusun I/RT 02 Dusun IV/RT 12 Dusun II/RT 07 Dusun I/RT 04 Dusun IV/RT 11 Dusun II/RT 06 Dusun IV/RT 12 Dusun IV/RT 13 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 14 Dusun II/RT 07 Dusun I/RT 02 Dusun IV/RT 14 Dusun IV/RT 13 Dusun IV/RT 12 Dusun II/RT 08 Dusun IV/RT 11 Dusun IV/RT 11 Dusun III/RT 09 Dusun IV/RT 11 Dusun II/RT 07
80
Lampiran 7 Pembangunan drainase di Desa Kurau tahun 2014
81
Lampiran 8 Kriteria kemiskinan menurut kriteria lokal (hasil partisipatif) 1. Pendapatan di bawah standar UMR <1.000.000 per bulan 2. Rumah panggung dengan ukuran kecil, kumuh, terbuat dari papan, tidak memiliki wc/toilet didalam rumah. 3. Makan satu sampai dua kali sehari 4. Makan daging satu bulan sekali 5. Tidak memiliki motor atau mobil 6. Tidak memiliki perahu sendiri 7. Tidak memiliki jaminan kesehatan 8. Tidak memiliki tabungan
82
Lampiran 9 Jadwal kegiatan penelitian Januari
Kegiatan 1 Penyusunan proposal skripsi Penjajagan lapang Kolokium Perbaikan proposal skripsi Pengambilan data lapangan Pengolahan dan analisis data Penyusunan draft skripsi Sidang skripsi Perbaikan skripsi
2
3
Februari 4
1
2
3
Maret 4
1
2
3
April-November 4
A
M
J
J
A
S
Desember-Juni O
N
D
J
F
M
A
M
J
83
Lampiran 10 Publikasi Desa Kurau
Kantor Kepala Desa Kurau
Usaha anggota kelompok SPKP
Usaha anggota kelompok SPKP
84
Usaha Anggota kelompok SPKP
Usaha anggota kelompok SPKP
Foto kelompok SPKP yang menunggak
85
Papan pengumuman PNPM MP Di Kecamatan, yang memajang kegiatan PNPM dan sanksi sosial dengan memajang foto kelompok SPKP yang menunggak pembayaran.
FGD dengan masyarakat
Olahan ikan tenggiri menjadi kerupuk
RIWAYAT HIDUP Atikah Dewi Utami dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1993, sebagai anak kedua dari dua bersaudara (Muhammad Abi Febianto), buah hati dari pasangan Ibunda Brinawati dan Ayahanda Huzarni. Pendidikan formal yang pernah dijalani di SD Negeri Nuruh Hidayah Depok selama dua tahun dan satu tahun berikutnya di SD Negeri 01 Sungailiat, tiga tahun berikutnya di SD Negeri 19 Pangkalpinang. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 09 Pangkalpinang pada tahun 2005 hingga 2008 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Pangkalpinang pada tahun 2008 hingga 2011. Penulis merupakan anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 2011, penulis diterima melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) sebagai mahasiswi Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi dan kepanitiaan. Kepanitiaan Forum Mahasiswa Islam (Forsia) pada tahun 2012-2013, anggota Divisi Public Relation Bina Desa (Bindes BEM KM), anggota Organisasi Mahasiswa Daerah Ikatan Mahasiswa Bangka (OMDA ISBA) IPB pada masa kepengurusan 2011-sekarang. Bendahara International Schoolarship Education Expo (ISEE BEM KM) Divisi Public Relation pada tahun 2012-2011, Masa Perkenalan Departemen (MPD) dan Masa Perkenalan Fakultas (MPF) pada tahun 2013-2014. Staff anggota Green Ambassador divisi Green Guardian (2013-2014).
