ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MORAL HAZARD PADA PROGRAM PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) WILAYAH UTARA KABUPATEN CIANJUR

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MORAL HAZARD PADA PROGRAM PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) WILAYAH UTARA KABUPATEN CIANJUR

OLEH NOVIANI ANGGRAENI H14070090

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

RINGKASAN

NOVIANI ANGGRAENI. Analisis Faktor Penyebab Moral Hazard Pada Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) Wilayah Utara Kabupaten Cianjur (dibimbing oleh NUNUNG NURYARTONO).

Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ditujukan kepada petani miskin yang memiliki keunggulan komoditi. Program ini meliputi penyuluhan dan pendampingan usaha pertanian, pemberian teknologi dan Bantuan Langsung Masyarakat. Adapun dana program PUAP merupakan dana hibah yang dibiayai oleh APBN. Pengelolaan dana PUAP dilakukan dengan menggunakan sistem kredit kelompok. Dana program dikelola oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang berada di setiap desa. Lokasi penelitian ini yaitu Kabupaten Cianjur, karena kabupaten ini merupakan penerima dana PUAP 2009 terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Wilayah Utara Kabupaten Cianjur dipilih karena wilayah ini merupakan salah satu sentral pertanian Kabupaten Cianjur untuk komoditi padi maupun sayuran. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui mekanisme sistem kredit kelompok masing-masing Gapokta. Kebijakan di Kabupaten Cianjur setiap Gapoktan diberikan kebebasan dalam mengelola dana (menentukan besaran persentase kredit untuk Gapoktan dan anggota, persentase bunga atau bagi hasil, periode kredit, reward atau punishment untuk petani yang gagal atau telat bayar) dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya moral hazard pada program PUAP. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer seperti wawancara dan kuisioner kepada para petani. Metode yang digunakan yaitu analisis metode deskriptif, dan metode statistik model probit. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme sistem kelompok yang dilakukan masing-masing Gapoktan di Kabupaten Cianjur sangat bervariasi, dari 9 Gapoktan yang menjadi lokasi penelitian hanya satu yang menggunakan sistem kredit kelompok dengan tanggung renteng yaitu Gapoktan Desa Cipendawa Kecamatan Pacet. Dari hasil analisis probit yang menentukan moral hazard yang di-proxi-kan dengan gagal bayar yaitu pekerjaan utama sebagai petani dapat meningkatkan peluang terjadi moral hazard, adanya tanggungjawab dari ketua kelompok untuk anggota dapat mengurangi peluang terjadi moral hazard, adanya saling mengunjungi antar anggota dapat mengurangi peluang terjadi moral hazard, dan kesamaan atau homogen usaha yang dimiliki dapat mengurangi peluang terjadi moral hazard.

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MORAL HAZARD PADA PROGRAM PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) WILAYAH UTARA KABUPATEN CIANJUR

Oleh NOVIANI ANGGRAENI H14070090

Skripsi Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh : Nama Mahasiswa

: Noviani Anggraeni

Nomor Registrasi Pokok

: H14070090

Departemen

: Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi

: Analisis Faktor Penyebab Moral Hazard Pada

Program

Usaha

PUAP

Agribisnis

(Pengembangan

Perdesaan)

Wilayah

Utara Kabupaten Cianjur

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Nunung Nuryartono Ph.D NIP. 19690909 199403 1001

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dedi Budiman Hakim, Ph.D NIP. 19641022 198903 1003 Tanggal Kelulusan :

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPS I ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, September 2011

Noviani Anggraeni H14070090

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Noviani Anggraeni (Anggie) lahir pada tanggal 25 November 1989 di Cianjur, Jawa Barat. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Andi Yusuf dan Ia Qori’a. Penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Karang Anyar Cianjur pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 1 Sukaresmi dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 1 Sukaresmi dan lulus pada tahun 2007. Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2007 dan diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan. Organisasi yang pernah diikuti penulis adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (BEM TPB 44) pada tahun 2007-2008 sebagai Bendahara II, tingkat dua mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen (BEM) Muda FEM dan BEM FEM pada tahun 2008-2009 sebagai Sekretaris Departemen Politik dan Advokasi Mahasiswa, panitia MPKMB 45 (Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru) 45 menjadi sekretaris Hubungan Masyarakat (Humas), aktif di Organisasi Mahasiswa Daerah yaitu HIMAT (Himpunan Mahasiswa Tjianjur) sebagai Bendahara, pernah mengikuti Go Field IPB 2010, penulis pernah menjadi asisten dosen Mata Kuliah Dasar Komunikasi Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB pada tahun 2010, dan penulis pernah menjadi finalis DIKTI dalam PKM-GT pada tahun 2010.

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Moral Hazard Pada Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) Wilayah Utara Kabupaten Cianjur. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kredit kelompok masing-masing Gapoktan

(Gabungan

Kelompok Tani)

dan

menganalisis penyebab terrjadi moral hazard pada program PUAP. Di atas segala hal, untuk kuasa Illahi Rabbi, penulis mengucapkan syukur atas segala karunia-Nya. Dengan segenap kerendahan hati, pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada : 1.

Ibunda Ia Qori’a, Ayahanda Andi Yusuf serta adik Muhammad Arasy Pangestu yang selalu memberikan do’a, semangat, motivasi dan pengorbanan dengan rasa penuh kasih sayang.

2.

Nunung Nuryartono, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

3.

Dr. M. Parulian Hutagaol selaku dosen penguji utama yang telah banyak memberikan saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

4.

Layli Dwi Arsyanti, M.Sc selaku dosen penguji dari komisi pendidikan yang telah banyak memberikan saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

5.

Seluruh dosen Ilmu ekonomi yang telah membekalkan ilmu kepada penulis dan jajaran staf Departemen Ilmu Ekonomi yang selalu membantu penulis.

ii

6.

Triana Anggraenie, M.Sc yang selalu memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi, I made Sanjaya S.E, Intan Herdiana S.E, Sigit Yusdiyanto S.E, dan seluruh keluarga besar Lembaga Penelitian interCAFÉ yang telah membantu dalam segala hal.

7.

Pemerintahan Kabupaten Cianjur, khususnya Dinas Pertanian tim PUAP Kabupaten Cianjur, Bapak Ganesha, seluruh Kepala Desa dan ketua Gapoktan (Ciwalen, Kubang, Rawabelut, Ciherang, Cipendawa, Ciputri, Langensari, Sukasari, dan Sukamanah), dan seluruh petani Cianjur yang telah bersedia membantu penelitian ini.

8.

Teman satu bimbingan dan seperjuangan, Andi Inggryd C, Reyland Herdt, Ilham Muzaki, yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis.

9.

Sahabat dan keluarga, Siti Zahrah Sariningrum, Indah Purnamasari, Pramita

Kurniasari,

Nindya

Hernanda,

Jimi

Arif

Hidayatullah,

Muhammad Cepy Saputra yang selalu memberikan dukungan dan diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini. 10.

Seluruh keluarga besar IE 44, All The Size, dan Wisma Satelit 1 (Firdani Asri, Rini Hindrasyah, Eneng Maryani, Ria, Nita, Normi, Nurlailati Ramdhani) yang yang tidak henti-hentinya memberikan semangat.

11.

DIKTI, yang telah membiayai dana penelitian yang diketuai oleh Nunung Nuryartono P.hD.

12.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan serta

keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Akhirnya, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk semua pihak. Bogor, September 2011

Noviani Anggraeni H14070090

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................... ……... i DAFTAR ISI ........................................................................................ …….. iii DAFTAR TABEL ................................................................................ …….. vi DAFTAR GAMBAR ............................................................................. ….… vii DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... ….…viii I

II.

PENDAHULUAN ……………………………………………..…..

1

1.1 Latar Belakang………………………………………………...

1

1.2 Perumusan Masalah…………………………………………...

6

1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………………..

9

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………

9

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ………………………………...….

9

TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………... 11 2.1 Akses Kredit Masyarakat Miskin Pada Sektor Keuangan……

11

2.2 Program PUAP……………………………………………….. 12 2.3 Kredit Pertanian……………………………………………… 21 2.4 Asimetrik Informasi………………………………………….

22

2.5 Teori Group Lending…………………………………………. 23 2.6 Model Probit………………………………………………….. 26 2.7 Studi Penelitian Terdahulu……………………………………

28

2.8 Kerangka Pemikiran…………………………………………..

30

2.9 Hipotesis……………………………………………………… 31 III

METODE PENELITIAN ………………………………………...

33

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ……………………………….

33

3.2 Jenis dan Sumber Data …………………………………..…...

33

3.3 Metode Pemilihan Sampel…………………………………...

33

3.4 Analisis Data…………………………………………………

34

3.4.1. Analisis Deskriptif…………………………………….

34

3.4.2. Analisis Statistik Metode Probit………………………

34

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN………………. …. 36

iv

4.1 Deskripsi Wilayah…………………………………………… 36 4.1.1. Keadaan Geogafi……………………………………… 36 4.1.2. Keadaan Pertaian……………………………………... 4.1.3. Deskripsi Gapoktan Contoh………………………….. V

37 38

ANALISIS SOSIAL EKONOMI RESPONDEN………………….. 41 5.1 Karakteristik Demografi Responden Penerima………………. 41 5.1.1. Jenis Kelamin Responden…………………………….

42

5.1.2. Usia Responden……………………………………….

43

5.1.3.Tingkat Pendidikan Responden………………………..

44

5.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden……………. 45 5.1.5. Pekerjaan Utama Responden………………………….

45

5.2 Mekanisme Kredit Responden……………………………….

46

5.2.1. Tujuan Pinjaman PUAP………………………………

46

5.2.2. Besar Pinjaman PUAP Responden……………………

47

5.2.3. Pembentukkan Kelompok Tani……………………….. 48 5.2.4. Solidaritas Kelompok…………………………………

49

5.2.5. Akses Pinjaman Responden ke Bank…………………. 50 5.2.6. Sistem Kredit yang Diminati Responden……………..

51

5.2.7. Sasaran Program PUAP……………………………….

52

5.2.8. Hubungan antara Gagal Bayar dengan Tujuan Pinjaman………………………………………………

53

5.2.9. Hubungan antara Pekerjaan Utama dengan Tujuan Pinjaman……………………………………………… 5.2.10. Hubungan antara Pendidikan dengan Pekerjaan Utama………………………………………………….

53 54

VI MEKANISME KREDIT GAPOKTAN …………………………..... 56 6.1 Perkembangan Program PUAP………………………………

56

6.2 Mekanisme Kredit Gapoktan………………………………...

57

6.2.1. Kecamatan Sukaresmi………………………………..

57

6.2.2. Kecamatan Karang Tengah…………………………… 60 6.2.3. Kecamatan Pacet………………………………………

63

v

6.3 Pinjaman Rata-rata Gapoktan……………………………….

66

VII ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MORAL HAZARD……… …. 67 7.1 Faktor Penyebab Moral Hazard……………………………... 67 VIII PENUTUP………………………………………………………….. 70 8.1 Kesimpulan…………………………………………………... 70 8.2 Saran………………………………………………………….

71

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...

72

LAMPIRAN……………………………………………………….. 75

vi

DAFTAR TABEL

No

Nama Tabel

Halaman

4.1

Demografi Kecamatan Pacet, Sukaresmi, Karang Tengah…....

38

4.2

Jumlah Anggota Gapoktan Contoh……………………………

39

4.3

Sistem Lembaga Keuangan Gapoktan…………………………

40

5.1

Hubungan antara Gagal Bayar dengan Tujuan Pinjaman………

53

5.2

Hubungan antara Pekerjaan Utama dengan Tujuan Pinjaman…

54

5.4

Hubungan antara Pendidikan dengan Tujuan Pinjaman……….

55

6.1

Pinjaman Rata-rata Gapoktan tiap Desa………………………

66

7.1

Hasil estimasi koefisien faktor-faktor penyebab moral hazard pada program PUAP 2009…………………………………….

68

vii

DAFTAR GAMBAR

No

Nama Gambar

Halaman

1.1

Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan Jawa Barat Tahun

1

2003-2009……………………………………………………… 1.2

Penduduk Berumur 15*) Tahun Keatas yang Bekerja Menurut

2

Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Barat.. 1.3

Jumlah Gapoktan Program Puap Provinsi Jawa Barat 2009……

5

2.1

Prosedur Penyaluran Dana PUAP………………………………

18

2.2

Skema Pembiayaan dengan Model Joint Liabilities…………….

25

2.3

Kerangka Pemikiran Penelitian…………………………………

31

5.1

Jenis Kelamin Responden………………………………………

42

5.2

Usia Responden…………………………………………………

43

5.3

Tingkat Pendidikan Responden………………………………...

44

5.4

Jumlah Tanggungan Keluarga Responden…………………….

45

5.5

Pekerjaan Utama Responden…………………………………..

45

5.6

Tujuan Pinjaman Responden……………………………………

46

5.7

Besar Pinjaman PUAP Responden……………………………...

47

5.8

Pembentukkan Kelompok Tani…………………………………

48

5.9

Solidaritas kelompok……………………………………………

49

5.10

Akses Pinjaman Responden ke Bank……………………………

50

5.11

Sistem Kredit yang Diminati Responden……………………….

51

5.12

Sasaran Program PUAP…………………………………………

52

6.1

Jumlah Gapoktan Penerima PUAP 2008 Kab/Kota Jawa Barat...

56

6.2

Jumlah Gapoktan Penerima PUAP 2009 Kab/Kota Jawa Barat...

57

viii

DAFTAR LAMPIRAN

No

Nama Lampiran

Halaman

1

Data Poktan…………………………………………………....

76

2

Hasil Estimasi Model Probit……………………………………

77

3

Kuisioner Penelitian

79

4

Contoh Penulisan Administrsi Gapoktan

92

vi

I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2008), Provinsi Jawa Barat mengalami

peningkatan penduduk dari tahun 2007 sampai 2009. Adapun pada tahun 2009 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 42.693.951 jiwa. Indonesia pada tahun 2009 memiliki jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 32,52 juta jiwa dengan komposisi kemiskinan pada penduduk di perkotaan 11,91 juta jiwa dan pedesaan sebesar 20,61 juta jiwa. Kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009 sebanyak 4,98 juta jiwa, dari tahun 2007 sampai 2009 dominan kemiskinan terjadi di pedesaan(Gambar 1.1). Kemiskinan di pedesaanmerupakan masalah pokok nasional, sehingga penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan

pembangunan

yang

bertujuan

untuk

dapat

meningkatkan

kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaansecara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2008

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan Jawa Barat Tahun 20032009

2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2008

Gambar 1.2 Penduduk Berumur 15*) Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Barat

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat bekerja pada sektor pertanian dengan persentase 41 persen dari keseluruhan sektor yang ada, hal ini dikarenakan

banyak penduduk Jawa Barat berada di daerah

pedesaandengan mata pencarian sebagai petani. Sedangkan untuk sektor perdagangan 28 persen, industri 8 persen, jasa-jasa sebesar 6 persen, dan lain-lain 19 persen. Dari 26 kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang paling banyak penduduknya bekerja pada sektor pertanian yaitu Kabupaten Cianjur yaitu sebanyak 372.422 jiwa dari jumlah penduduk 609.484 jiwa. Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 sebesar 47,73 persen berasal dari kontribusi sektor pertanian, persentase tersebut berasal dari sub sektor tanaman bahan makanan yang mencapai 35,29 persen, subsektor perkebunan sebesar 3,37 persen, subsektor peternakan sebesar 6,69 persen, subsektor perikanan sebesar 2,14 persen dan subsektor kehutanan sebesar 0,24 persen (BPS Kabupaten Cianjur, 2010).

3

Cara penanggulangan kemiskinan penduduk yang dilakukan pemerintahan Indonesia yaitu dibentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 1) Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial berdasarkan konsumsi, 2) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, 3) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yaitu kegiatan produktif (TNP2K, 2010). Kelompok program yang pertama yaitu Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial berdasarkan konsumsi, dimana yang menjadi target sasaran program ini yaitu rumah tangga miskin yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar dalam perbaikan kualitas hidup. Program ini diantaranya adalah pemenuhan pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Adapun yang termasuk dalam kegiatan program ini yaitu Beras Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kelompok

Program

kedua

yaitu

Kelompok

Program

Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat, program ini mendorong agar masyarakat miskin untuk ikut serta berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya program pemberdayaan ini, masyarakat miskin juga dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Identifikasi salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak hanya sebagai akibat minimnya atau bahkan tidak adanya modal dalam bentuk uang akan tetapi juga akses yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Adapun kegiatan dalam program pemberdayaan ini yaitu PNPM-

4

Mandiri yang didalamnya terdapat program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Kelompok

program

ketiga

yaitu

Kelompok

Program

Berbasis

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yaitu kegiatan produktif. Program ini ditujukan supaya masyarakat mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas produktifnya. Program ini dirancang untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh programnya yaitu penyaluran kredit produktif atau KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemerintah telah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui

pendekatan

mengembangkan

usaha

agribisnis

dan

memperkuat

kelembagaan pertanian di pedesaandengan mengeluarkan program PUAP, dimana program ini berintegrasi dengan PNPM Mandiri, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di pedesaanyang selaras. Ada tiga hal dalam program PUAP yaitu membantu dalam hal teknologi untuk pertanian, membantu dalam pendampingan kelompok tani dan membantu dalam permodalan. Salah satu Program PUAP yaitu pemberian modal yang merupakan dana pemberdayaan dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) diberikan kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Gapoktan memiliki tugas untuk mengelola dana PUAP tersebut sehingga dapat digunakan oleh para Poktan (kelompok tani) dengan menggunakan sistem kredit (simpan pinjam).

5

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1192/Kpts/OT.160/3/2009 yang menetapkan sebanyak 700 desa sebagai desa atau kelurahan penerima dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PUAP pada tahun 2009. Adapun 700 desa atau kelurahan tersebut tersebar di 23 kabupaten atau kota dan 267 kecamatan di Jawa Barat. Menurut data Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan dana PUAP terbanyak dari beberapa kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 31 kecamatan, yang tersebar di 103 desa atau 103 Gapoktan dengan dana PUAP sebesar Rp 10,3 milyar (Gambar 1.3).

Sumber : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, 2011

Gambar 1.3 Jumlah Gapoktan Program Puap Provinsi Jawa Barat 2009 Dana PUAP merupakan dana hibah yang dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) oleh pemerintah, untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan. Dana ini khusus dikelola oleh Gapoktan yang dapat disebut sebagai lembaga keuangan petani yang ada pada masing-masing desa. Gapoktan menggunakan sistem kredit kelompok, dimana anggota Poktan mengajukan kredit

6

atas nama kelompok, dengan begitu Gapoktan bisa mengeluarkan dana PUAP. Kabupaten Cianjur memberikan kebebasan kepada pengurus Gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk menganalisis mekanisme kredit kelompok yang ada di setiap Gapoktan serta mengaanalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan moral hazard program PUAP Kabupaten Cianjur. 1.2.

Perumusan Masalah Program dana PUAP yang diberikan secara hibah dari anggaran

pemerintah atau APBN kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di pedesaanmelalui koordinasi Gapoktan yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana petani tersebut memiliki keunggulan dalam komoditi. Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha. Pelaksanaan

PUAP

meliputi

pendidikan

dan

pelatihan

untuk

pengembangan usaha, pendampingan dan pemberian fasilitas bantuan modal usaha petani yang dikoordinasikan oleh Gapoktan. Untuk membangun kemandirian Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP perlu didampingi oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan PUAP. Adapun salah satu tujuan dengan adanya program dana PUAP yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaansesuai dengan potensi wilayah dan untuk meningkatkan fungsi

7

kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Program PUAP salah satunya memberikan dana Bantuan Langsung Masyarakat sebagai dana pemberdayaan. Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 mendapatkan program PUAP sebanyak 103 Gapoktan (BPTP Jabar, 2011). Dana yang disediakan oleh Kementrian Pertanian Indonesia yaitu untuk masing-masing Gapoktan sebesar Rp 100.000.000. Biasanya dalam satu desa memiliki satu Gapoktan, untuk satu Gapoktan sendiri memiliki sekitar 5 sampai 15 Poktan (Kelompok tani), dan untuk satu Poktan (kelompok tani) berkisar antara 5 sampai 10 orang petani, tetapi tidak ada aturan yang menyebutkan berapa masing-masing anggota dalam setiap satu Poktan atau satu Gapoktan. Gapoktan yang berada di Kabupaten Cianjur menggunakan sistem kredit program untuk menggulirkan dana PUAP ke kelompok-kelompok petani dengan harapan dana PUAP dapat dimanfaatkan maksimal. Dana PUAP digunakan untuk usaha produktif budidaya (on-farm) yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan non-budidaya (offfarm) yaitu industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan, dan lain-lain), dan usaha lain berbasis pertanian. Skema Kredit yang dilakukan oleh masing-masing Gapoktan menggunakan sistem kredit kelompok, dimana hanya petani yang telah bergabung dengan kelompok tani (Poktan) yang dapat menggunakan dana PUAP. Mekanisme Kredit kelompok dapat mengurangi gagal bayar dalam pengembalian, karena masing-masing anggota saling bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk bisa saling

8

membantu sesama anggota. Dalam kenyatan, sistem kredit kelompok ini belum bekerja secara maksimal karena ada indikasi terjadi moral hazard dimana sebenarnya anggota mampu membayar pengembalian kredit untuk dikumpulkan di kelompok tani, akan tetapi petani tidak ingin membayar. Hasil studi yang dilakukan oleh Andersen dan Nina (2000) dalam Nuryartono (2011) bertujuan untuk membandingkan kinerja antara bank yang melakukan group lending programs (dalam hal ini Bancosol) terhadap individual lending (dalam hal ini bank konvensional). Hasil studi ini menyimpulkan bahwa group lending programs memperbaiki kesejahteraan terhadap kaum miskin di Bolivia yang tidak mampu untuk menawarkan collateral secara fisik untuk pinjaman bank. Menurut Dinas Pertanian Cianjur1, banyak Gapoktan yang mengalami pinjaman yang bermasalah yaitu adanya gagal bayar atau telat bayar pada perguliran kredit di Gapoktan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diamati pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme kredit kelompok masing-masing Gapoktan pada Program PUAP di Wilayah Utara Kabupaten Cianjur? 2. Apakah skema kredit kelompok pada program PUAP terdapat moral hazard dan faktor-faktor apa yang menyebabkan moral hazard pada program PUAP di Wilayah Utara Kabupaten Cianjur?

________1 menurut hasil wawancara dengan Tim PUAP Kab.Cianjur (Juni, 2011)

9

1.3.

Tujuan Penelitian Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini

penulis memiliki tujuan untuk: 1. Menganalisis bagaimana mekanisme kredit kelompok di Gapoktan pada program PUAP di wilayah Utara Kabupaten Cianjur. 2. Menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Moral hazard pada program PUAP Wilayah Utara Kabupaten Cianjur. 1.4.

Manfaat Penelitian Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Cianjur,

dimana dengan adanya penelitian mengenai Program PUAP yang ada di Kabupaten Cianjur memberikan gambaran sebenarnya yang terjadi di masyarakat, khususnya kelompok-kelompok petani miskin yang mendapatkan dana PUAP. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu masukan bagi penentu kebijakan sehingga program PUAP dapat berjalan secara efektif bagi para petani. Selain itu, semoga bisa memberikan pengetahuan dan informasi mengenai keadaan Gapoktan, sehingga program PUAP dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat meminimalisasi terjadinya moral hazard yang dapat merugikan semua pihak. 1.5.

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus petani yang bergabung dalam

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Kabupaten Cianjur Wilayah Utara yang mendapatkan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PUAP, dengan memanfaatkan sistem kredit kelompok yang dilakukan oleh Gapoktan dalam

10

mengelola dana PUAP. Penelitian ini lebih fokus pada kelompok-kelompok tani yang berada di Wilayah Utara Kabupaten Cianjur dan penyaluran dana program PUAP 2009. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu analisis dilakukan dalam cangkupan pada sistem pengelolaan dana PUAP yang menggunakan sistem kredit kelompok dan melihat penyebab moral hazard dengan proxi gagal bayar yang terjadi dalam sistem kredit program PUAP tetapi tidak melihat seberapa besar tingkat pengembalian dari pinjaman yang dilakukan oleh para petani.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Akses Kredit Masyarakat Miskin Pada Sektor Keuangan Hambatan utama masyarakat miskin ketika mencoba untuk mendapatkan

pinjaman dari lembaga keuangan formal adalah adanya permintaan jaminan oleh lembaga keuangan. Dalam proses perolehan pinjaman harus melalui birokrasi yang banyak, sehingga untuk bisa mendapatkan pinjaman membutuhkan biaya transaksi yang tidak sedikit. Hambatan-hambatan tersebut harus diatasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di pedesaankhususnya kelompok masyarakat miskin terhadap akses pada lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan formal menunjukkan preferensi tinggi pada daerah perkotaan daripada perdesaan, dengan transaksi skala besar daripada transaksi skala kecil, dan non-pertanian daripada pertanian (Mehrteab, 2004). Lembaga keuangan formal, memiliki sedikit perhatian kepada orang miskin pedesaandalam hal memberikan pinjaman karena alasan sebagai berikut: 

Petani kecil di pedesaanhidup tersebar di daerah, dengan fasilitas komunikasi yang tidak baik, yang berpengaruh dalam administrasi sehingga untuk dapat mengakses kredit akan sulit. Hal ini juga menghambat pencapaian kreditur karena pasar sekitar pedesaanrelatif kecil.



Produksi pertanian tergantung cuaca yang dikaitkan dengan risiko sistemik, seperti kekeringan dan banjir.

12



Tidak adanya informasi yang standar seperti laporan keuangan atau sejarah kredit di daerah perdesaan.



Ada kemungkinan bahwa pembayaran kredit dapat dilakukan hanya sekali, yaitu pada saat musim panen. Di sisi lain, akses pinjaman informal relatif mudah dan tersedia secara

lokal untuk rumah tangga berpendapatan rendah dengan alasan berikut: 

Peminjam informal menggunakan kontrak kredit untuk mengurangi risiko default.



Peminjam informal memiliki informasi lokal untuk menilai kelayakan kredit dan kebutuhan rumah tangga (pengetahuan tentang pasar kredit mikro).



Peminjam informal bersedia untuk menangani pinjaman dalam jumlah kecil.



Peminjam informal akan mendapatkan keuntungan dari sanksi sosial. Sanksi-sanksi ini dapat berfungsi sebagai pengganti penegakan hukum.



Peminjam informal menggunakan insentif tertentu untuk melancarkan pembayaran, seperti meminjamkan kembali kepada peminjam yang segera melunasi, sehingga dengan secara bertahap akan meningkatkan besaran pinjaman.

2.2.

Program PUAP Program PUAP dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2007 dan

terlaksana pada tahun 2008. Adapun yang melandasi lahirnya program PUAP oleh kementerian pertanian ini yaitu perlunya upaya yang sistemik dalam mengurangi

13

kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Indonesia (PUAP, 2010). Masyarakat miskin Indonesia dominan berada di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik, penggarap, ataupun buruh tani. Permasalahan modal menjadi pokok utama untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah pedesaan. Adapun pada program PUAP ini dapat digunakan untuk usaha on-farm dan off-farm. 2.2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan PUAP  Tujuan Program PUAP yaitu untuk: 1)

Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaansesuai dengan potensi wilayah.

2)

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani.

3)

Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.

4)

Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

 1)

Sasaran dari Program PUAP yaitu: Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.

2)

Berkembangnya 10.000 Gapoktan atau Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

14

3)

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani.

4)

Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

 1)

Indikator keberhasilan output antara lain: Tersalurkannya dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.

2)

Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

 1)

Indikator keberhasilan outcome antara lain: Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

2)

Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.

3)

Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di pedesaan.

4)

Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

15

 1)

Indikator benefit dan Impact antara lain: Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.

2)

Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di pedesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

3)

Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan.

2.2.2. Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan Puap 

Pola Dasar Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran

dana BLM PUAP

kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif

petani dalam mendukung 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Diversifikasi pangan, 3) Nilai tambah, Daya saing dan Ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) Keberadaan Gapoktan, 2) Keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani sebagai pendamping, 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dan 4) penyaluran dana BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani. 

Strategi PUAP Strategi dasar PUAP adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

PUAP, pengoptimalan potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau, penyediaan fasilitas modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dan penguatan kelembagaan Gapoktan.

16

Sedangkan

strategi

Operasional

Pengembangan

Usaha

Agribisnis

Perdesaan (PUAP) adalah: 1)

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP, dilaksanakan melalui: a) pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP, b) rekrutmen dan pelatihan bagi Penyuluh dan PMT, c) pelatihan bagi pengurus Gapoktan, dan d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT.

2)

Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau dilaksanakan melalui: a) identifikasi potensi desa, b) penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) unggulan, dan c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.

3)

Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui: a) penyaluran BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan, b) pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi, dan c) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.

4)

Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui: a) pendampingan Gapoktan oleh Penyuluh Pendamping, b) pendampingan oleh PMT di setiap kabupaten atau kota,

dan c) fasilitasi peningkatan kapasitas

Gapoktan menjadi lembaga ekonomi yang dimilki dan dikelola petani. 2.2.3. Ruang Lingkup dan Prosedur Penyaluran Dana Kegiatan PUAP 

Ruang Lingkup Kegiatan PUAP Ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi: 1) Identifikasi dan verifikasi

17

Desa calon lokasi serta Gapoktan penerima BLM PUAP, 2) Identifikasi, verifikasi dan penetapan Desa dan Gapoktan penerima BLM PUAP, 3) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus Gapoktan, 4) Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT, 5) Sosialisasi dan

Koordinasi Kegiatan PUAP, 6)

Pendampingan, 7) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat, 8) Pembinaan dan Pengendalian, 9) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  1.

Prosedur Penyaluran BLM PUAP Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Pembiayaan Pertanian melakukan proses penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.

2.

Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening Gapoktan.

3.

Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan lampiran : i.

Ringkasan

Keputusan

MENTERI

PERTANIAN

tentang

penetapan desa dan Gapoktan. ii.

Rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Provinsi.

iii.

Kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota

dengan

meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah). 4.

Penyaluran dana BLM PUAP dari KPPN Jakarta V ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

18

Sumber: Pedoman PUAP, 2010

Gambar 2.1 Prosedur Penyaluran Dana PUAP

Untuk menjamin pelaksanaan PUAP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Tim PUAP Pusat membentuk Tim Pengaduan masyarakat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut kepada pihak yang berwenang, Tim Pembina PUAP Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten atau Kota diharapkan dapat bekerja sama dengan anggota tim untuk melakukan fungsi pengendalian. 2.2.4. Gabungan Kelompok Tani Menurut

Departemen

Pertanian

(2010) mendefinisikan Gabungan

Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi

19

wilayah. Gapoktan terdiri dari atas kelompok tani yang ada dalam wilayah administrasi desa. 2.2.4. Kelompok Tani Menurut Departemen Pertanian (2008), kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria atau wanita) maupun petani taruna (pemuda atau pemudi), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 2.2.5. Agribisnis Menurut Departemen Pertanian (2010), Agribisnis

adalah

rangkaian

kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu

kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input)

pertanian, (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu, (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian, dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain. Banyak masalah dan kendala yang dihadapi para petani sebagai pelaku agribisnis. Masalah paling strategis yang dihadapi oleh petani Indonesia yaitu akses terhadap modal atau kapital. Dengan akses pemodalan, perluasan aset, diiringi dengan usaha peningkatan produktivitas, maka pendapatan petani akan cepat mengingkat, ekonomi pedesaanakan maju sehingga Indonesia akan menjadi

20

bangsa mandiri (Nainggolan, 2005). Sebagai negara agraris, keunggulan komparatif Indonesia adalah agribisnis. Keunggulan komparatif merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan pesaing. Usaha pertanian Indonesia merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat. 2.2.6. Konsep Usaha Pertanian Budidaya (on-farm) dan Non-Budaya (offfarm) 1)

Konsep Usaha Pertanian Budidaya (On-Farm) Salah satu subsistem dalam agribisnis yaitu budidaya (on-farm) atau yang

dikenal dengan proses produksi atau budidaya tanaman yang merupakan proses usaha bercocok tanam atau budidaya di lahan untuk menghasilkan bahan mentah (raw material). Bahan segar tersebut dijadikan bahan baku untuk menghasilkan bahan setengah jadi (work in process) atau barang jadi (finished product) di industri-industri pertanian atau dikenal dengan nama agroindustri. Di dalam program PUAP yang menjadi bagian off-farm yaitu budidaya pangan, budidaya hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 2)

Konsep Usaha Pertanian Non-Budidaya (Off-Farm) Agribisnis juga mengedepankan aspek bisnis dan pelaku bisnisnya. Dilihat

dari sudut pandang ini, agribisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan pertanian yang pengelolaan organisasinya dilakukan secara rasional dan dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam agribisnis proses transformasi material yang

21

diselenggarakan tidak terbatas pada budidaya, tetapi juga proses pra usahatani, pascapanen, pengolahan, dan niaga yang secara struktural diperlukan untuk memperkuat bargaining position dalam interaksi dengan mitra transaksi di pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan off-farm, dalam program PUAP yaitu Industri Rumah Tangga Pertanian, Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan dan lain-lain) dan Usaha Lain Berbasis Pertanian. 2.3.

Kredit Pertanian Menurut Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tentang pokok-

pokok perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesapakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Peningkatan produksi salah satunya dapat dicapai dengan adanya penambahan input yang diikuti dengan penambahan modal, sedangkan modal dapat bersumber dari modal sendiri atau dari modal pinjaman (kredit). Berdasarkan kepentingan, jenis kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu kredit konsumsi dan kredit produksi. Kredit konsumsi diberikan kepada peminjam yang kekurangan dana untuk membiayai konsumsi keluarga. Sedangkan kredit produksi yaitu kredit yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif. Sektor pertanian pada dasarnya memerlukan empat unsur pokok yang harus selalu ada, dikenal dengan faktor-faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja,

22

modal, dan pengelolaan manajemen. Tujuan dari kredit pertanian, khususnya kredit program yaitu untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Kredit program mempunyai tujuan ganda, yaitu selain untuk meningkatkan produksi melalui introduksi teknologi dalam rangka swasembada pangan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan (Ashari, 2006). 2.4.

Asimetrik informasi Teori informasi asimetris terjadi dalam setiap proses transaksi seperti di

pasar tenaga kerja, keuangan dan asuransi. Pasar-pasar ini tidak seperti pasar dimana pembeli dan penjual bertemu dan memutuskan harga pada saat itu. Sebaliknya di pasar kredit, ada periode waktu pada saat pengambilan dan pembayaran pinjamannya. Menurut Stiglitz (1989) dalam Mehrteab (2004) kontrak keuangan mencakup unsur-unsur yang menyebabkan masalah mendasar adverse selection dan moral hazard. Sedangkan menurut Simtowe et.al (2006), informasi yang tidak sempurna setidaknya menyebabkan empat masalah dalam pasar kredit, yaitu adverse selection, moral hazard, kurangnya asuransi, dan kurangnya penegakan hukum. Berbagai usaha pasar keuangan untuk mencoba mengatasi masalah informasi asimetris cenderung berbeda-beda. Menurut Floro dan Yotopoulos, (1991) dalam Mehrteab (2004) lembaga keuangan formal cenderung untuk menangani masalah pemilihan dan insentif dengan memberlakukan persyaratan agunan atau pembatasan ketat, atau dengan meminta peminjam untuk memberikan bukti yang terdokumentasi dengan baik, yang menunjukkan keinginan mereka dan kemampuan untuk membayar. Lembaga keuangan formal biasanya memberikan

23

kredit kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga yang aktif di sektor usaha formal yang memiliki agunan, sejarah kredit dan menggunakan sistem akuntansi. Sedangkan untuk masyarakat miskin pedesaantidak bisa memberikan jaminan, tidak memiliki sejarah kredit, dan administrasi yang kurang sehingga tidak dapat mengakases pasar kredit formal (Ross dan Savanti, 2005). Sehingga akses terhadap kredit dari MFI (Micro Finance Institution) menggunakan mekanisme yang memungkinkan perjanjian kredit dengan menggunakan mekanisme seperti jaringan sosial, ikatan sosial dan sanksi sosial oleh LKM dalam mengurangi masalah seleksi, insentif dalam transaksi kredit, yang mungkin tidak efektif digunakan di lembaga-lembaga keuangan formal. 2.5.

Teori Group Lending Kredit berbasis kelompok atau dikenal dengan group lending diberikan

kepada individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan dalam sebuah program. Biasanya program yang dilakukan ditujukan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan kredit. Menurut Mehrteab (2004), kredit berbasis kelompok ini dibuat untuk individu tetapi semua anggota kelompok bertanggungjawab untuk pembayaran utang (prinsip tanggung renteng), diberlakukan jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pembayaran dilakukan mingguan atau bulanan. Hal ini dilakukan dalam pertemuan kelompok atau langsung ke lembaga keuangan mikro. Saat ini, banyak program di seluruh dunia menggunakan pinjaman berbasis kelompok untuk melanjutkan pinjaman kepada orang miskin.

24

Ukuran keberhasilan program pinjaman kelompok dapat dilihat dari tingkat pengembalian. Diantara

program yang berhasil adalah program yang

dilaksanakan oleh Grameen bank (Bangladesh) dan Bancosol (Banco Solidario) Bolivia, yang menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi dan dapat menjangkau jutaan masyarakat miskin. Adapun beberapa contoh lain yaitu: a) Bank Desa, model Keuangan Mikro dari Amerika Latin pada tahun 1980, b) koperasi kredit atau credit unions dimana kredit koperasi sebagai lembaga keuangan berasal dari Jerman di abad kesembilan belas. Ada beberapa kontribusi positif yang didapat jika menggunakan sistem group lending yaitu: 1) mengurangi masalah adverse selection, bahwa ketika dalam pembentukan anggota kelompok ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu mengenai kelayakan kredit dengan bantuan jaringan sosial, sehingga mencegah kredit yang tidak bertanggungjawab serta yang berisiko. 2) mengurangi masalah moral hazard, dimana setelah anggota telah menerima pinjaman maka masing-masing anggota harus saling memantau satu sama lain untuk memastikan bahwa anggota menggunakan dana kredit untuk proyek yang aman, sehingga akan menjamin pembayaran kredit. 3) tekanan antar anggota kelompok, yang dihasilkan mekanisme kelompok sehingga masing-masing anggota dapat mengurangi moral hazard dan melakukan pembayaran tepat waktu. Anggota diwajibkan untuk saling memantau untuk menjamin akses kredit di masa yang akan datang jika ada anggota yang tidak bersedia membayar maka anggota lain dapat menggunakan tekanan sesama anggota dan sanksi sosial (Mehrteab, 2004).

25

Menurut Nuryartono (2011), group lending tidak dapat dihindarkan dari permasalahan asymetric information yang dapat menyebabkan adanya moral hazard dan adverse selection. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan skema pembiayaan tanggung jawab terbatas (joint liabilities) yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2.

Sumber Simtowe et.al (2006) dalam Nuryartono (2011)

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan dengan Model Joint Liabilities

Skema pada gambar 2.2, ini menjelaskan hubungan antara permasalahan yang timbul pada setiap kredit yang disalurkan dengan solusi teoritis yang diajukan dalam periode waktu tertentu. Pada tanggung jawab bersama, tahap pertama adalah tahapan yang dilalui sebelum pengadaan kontrak. Tahapan tersebut menyakup seleksi anggota. Masalah yang timbul pada tahapan ini adalah adverse selection. Masalah tersebut dapat diatasi dengan mengadakan seleksi secara ketat terhadap pemilihan anggota dalam kelompok. Tahap kedua yaitu pada

26

periode investasi, para peminjam dihadapkan pada masalah ex-ante moral hazard. Hal ini terjadi ketika peminjam memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek yang berisiko atau menyalahgunakan dana. Sehingga yang harus dilakukan menurut solusi teoritis yaitu dengan pengawasan yang dilakukan antara anggota dan petugas dari lembaga keuangan mikro. Tahap ketiga mengenai hasil investasi dari dana yang telah diberikan, investasi ini mungkin gagal karena beberapa alasan atau diakibatkan oleh hal-hal yang diluar kendali peminjam. Masalah yang dihadapi pada tahap ini adalah tanggungjawab terbatas. Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab pinjaman bersama maka setiap anggota yang tidak mengalami kesulitan dapat membantu membayar anggota lain yang mengalami kegagalan bayar (intra-group asuransi). Masalah terakhir adalah berkaitan dengan ex-post moral hazard. Hal ini terjadi ketika usaha telah dilakukan dan keuntungan hasil investasi telah terwujud, bila peminjam menemukan jalan untuk menyimpangkan dana yang seharusnya untuk pembayaran pinjaman tetapi ditujukan untuk tujuan lain. Dalam kewajiban pinjaman bersama, untuk menerapkan tekanan sesama dan sanksi sosial dapat memecahkan masalah ex-post moral hazard. 2.6.

Model Probit Model probit adalah jenis regresi yang digunakan untuk menganalisis

variabel binominal. Menurut Juanda (2008), model probit ialah model yang prediksi nilai Y (dependen) berada dalam selang (0;1) untuk semua nilai peubah bebas X. Adapun fungsi peluang kumulatif (cumulative probability function), F2. Sebaran peluangnya dapat direpsentasikan dalam bentuk

27

Pi = F (a + β Xi) = F (Zi)……………………………………………. (persamaan 1) Model peluang probit berkaitan dengan penggunaan transformasi fungsi peluang kumulatif, diasumsikan bahwa ada suatu indeks Zi yang bernilai kontinu secara teoritis, yang ditentukan oleh nilai peubah penjelas X sehingga dapat ditulis: Zi = a + β Xi……………………………………………………….....(persamaan 2) Model probit mengasumsikan bahwa Z merupakan peubah acak yang menyebar normal sehingga peluang bahwa Z lebih kecil (atau sama dengan) Zi dapat dihitung dari fungsi peluang normal kumulatif. Fungsi peluang normal baku kumulatif dapat dituliskan dalam rumus:

Pi = F (Zi) =

ds………………………………………(persamaan 3)

dimana s adalah suatu peubah acak menyebar normal dengan nilai tengah 0 dan ragam 1. Dengan rumus transformasi di atas, peubah Pi akan bernilai dalam selang (0:1). Pi menggambarkan peluang individu berkarakteristik Xi memilih pilihan-1. Karena nilai peluang diukur berdasarkan luas daerah dibawah kurva normal baku dari -~ sampai Zi, maka peluang pilihan-1 makin tinggi jika nilai indeks Zi makin tinggi. Untuk menduga indeks Zi, kita menggunakan kebalikan (inverse) dari fungsi normal baku kumulatif. Zi = F-1 (Pi) = a + β Xi ………………………………………………(persamaan 4)

28

2.7.

Penelitian Terlebih dahulu Simtowe dan Zeller (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi moral hazard dalam group lending programs di Malawi menunjukkan bahwa mesikpun group lending dengan joint liability telah dipraktekkan untuk lebih dari empat dekade, ketidakinginan untuk membayar cicilan kredit tetap saja menjadi alasan utama terjadinya gagal bayar di Malawi. Beberapa faktor yang diduga menjadi sumber terjadinya perilaku moral hazard diantaranya adalah peer-selection, peer-monitoring, social ties, peer-presure, dynamic incentives dan pencocokan masalah. Pada screening khususnya dalam peer selection signifikan dan berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya moral hazard. Peer monitoring, pada anggota sudah bergabung dengan perusahaan signifikan dan berpengaruh negatif, faktor anggota kelompok yang tidak mengetahui susunan kelompok signifikan dan bepengaruh positif pada indikasi moral hazard. Pada social ties, jumlah desa asal anggota berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap indikasi moral hazard. Pada peer-presurre, adanya desakan sebelum jatuh tempo berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap indikasi moral hazard. Hermes, Lensink dan Teki (2003) dalam Nuryartono (2011), melakukan studi mengenai dampak pengawasan serta ikatan sosial terhadap perilaku moral hazard di dalam group lending programs di Eritrea, Afrika. Temuan empiris menyatakan bahwa peer monitoring yang dilakukan oleh pemimpin kelompok dan ikatan sosial dari pemimpin kelompok membantu mengurangi perilaku moral hazard dari suatu kelompok. Sebaliknya, peer monitoring dan ikatan sosial yang

29

dilakukan oleh anggota kelompok lain tidak berkaitan dalam mengurangi terjadinya perilaku moral hazard di dalam kelompok tersebut. Adapun salah satu alasan penting yang mendukung temuan diatas adalah karena keteraturan dalam hubungan dan jarak yang pendek antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok membantu mengurangi penyalahgunaan kredit oleh anggota individu suatu kelompok. Selain itu, rupanya anggota kelompok hanya merasa tertekan untuk berperilaku secara bijaksana ketika pemimpin kelompoknya melakukan pemantauan. Hal ini terjadi karena pemimpin kelompok tersebut dianggap lebih memiliki peran terhadap sanksi moral hazard atas perilaku anggota kelompoknya. Hal yang sama juga ditemukan oleh Nuryartono, Effendi dan Wawan (2009) dalam Nuryartono (2011) terhadap salah satu lembaga keuangan mikro yang mengindikasikan bahwa adanya ikatan sosial (modal sosial) yang kuat melalui penyaluran kelompok mampu mengurangi gagal bayar baik secara individu maupun kelompok itu sendiri. Kugler dan Opples (2005) dalam Nuryartono (2011) secara empiris menggali serta memeriksa profil resiko dari peminjam individu dan menghasilkan heterogenitas kelompok untuk mengidentifikasi peran kontribusi perorangan terhadap proyek investasi di Cotonou. Bukti empiris menunjukkan bahwa sementara diversifikasi di dalam kelompok memudahkan pengelompokkan resiko, hal ini juga meningkatkan ekspektasi gagal bayar untuk peminjam dengan resiko rendah. Agunan akan membantu meniadakan dan mengurangi potensi negatif spillovers dari gagal bayar kelompok, hal ini disebabkan oleh anggota kelompok yang memiliki proyek dengan resiko lebih tinggi. Kugler dan Opples (2005)

30

dalam Nuryartono (2011) juga menemukan bahwa joint liability merupakan salah satu mekanisme untuk pembagian resiko (risk sharing) bagi rumah tangga miskin yang sulit untuk menyediakan agunan dan tidak memiliki asuransi. Sehingga mekanisme joint liability di dalam group lending programs adalah kondusif terhadap ketentuan asuransi selama terdapat mekanisme bagi investor (anggota) yang memiliki resiko tinggi untuk mengkompensasi anggota yang memiliki resiko rendah. 2.8.

Kerangka Pemikiran Berdasarkan permasalahan dan tujuan, maka secara garis besar kerangka

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3. Kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari program pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia yaitu Program PUAP. Program ini dijalankan pada tahun 2008 ditujukan untuk petani (pemilik, penggarap, buruh dan rumah tangga) miskin yang memiliki keunggulan komoditi dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Program PUAP terdiri dari tiga fasilitas yaitu modal usaha, penyuluhan dan pelatihan, serta teknologi. Penelitian ini berfokus pada pemberian dana program PUAP. Program ini menggunakan sistem kredit kelompok untuk menyalurkan dana PUAP. Kabupaten Cianjur dipilih sebagai lokasi penelitian, karena paling banyak mendapatkan dana Program PUAP tahun 2009. Kabupaten Cianjur memberikan kebijakan skema pemberdayaan dana PUAP sepenuhnya kepada masing-masing Gapoktan yang ada setiap desa, sehingga kemungkinan besar setiap Gapoktan memiliki mekanisme kredit yang berbeda-beda. Setelah itu, menganalisis

31

penyebab indikasi moral hazard pada pelaksanaan program PUAP di Wilayah Utara Kabupaten Cianjur.

Mengurangi kemiskinan dan pengangguran di

PROGRAM PUAP

perdesaan

Modal / Dana PUAP

Teknologi

Pelatihan atau Penyuluhan dan Pendampingan

Gapoktan Kabupaten Cianjur PUAP 2009

Indikator penyebab

Mekanisme Sistem kredit kelompok

adanya insiden Moral hazard: - Peer monitoring

Penyebab Moral hazard

- Peer selection - Sosial Ekonomi Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Hipotesis

2.9.

1. Peer selection (seleksi anggota) atau mengenal calon anggota sebelum bergabung dalam kelompok signifikan dan berpengaruh negatif terhadap indikasi moral hazard.

32

2. Peer monitoring, ketua kelompok memantau atau bertanggungjawab untuk mengunjungi masing-masing anggota signifikan dan berpengaruh negatif pada indikasi moral hazard. 3. Peer monitoring, saling mengunjungi atau memantau diantara anggota kelompok berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap indikasi moral hazard. 4. Sosial ekonomi, pekerjaan utama sebagai petani berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap indikasi moral hazard.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2011 di Kabupaten Cianjur

dimana yang dipilih yaitu Wilayah Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi yang telah mendapatkan Program Dana PUAP 2009. 3.2.

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner dengan para petani yang tergabung dalam Gapoktan yang mendapatkan dana PUAP. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, laporan Gapoktan terkait, dan literatur-literatur lainnya seperti buku, jurnal, aritikel, dan lain-lain. 3.3.

Metode Pemilihan Sampel Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, dilihat dari

penyaluran dana program PUAP dengan pemilihan wilayah yaitu Wilayah Utara Kabupaten Cianjur. Wilayah ini merupakan salah satu sentral pertanian baik komoditi padi maupun sayuran. Ada 16 kecamatan yang berada di wilayah Utara yaitu Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang , Sukaresmi, Cipanas, Pacet, dan Haurwangi. Dari 16 kecamatan, semua menjadi kecamatan yang mendapatkan dana program PUAP 2009. Dilihat dari tingkat kemiskinan (indikator Pra-KS (Kesejahteraan) dan KS1), kecamatan miskin yaitu

34

berada di Kecamatan Karang Tengah, Pacet, Cianjur, Cugenang, Sukaresmi, dan Cilaku. Sedangkan, untuk jumlah desa terbanyak yang mendapatkan dana PUAP di Wilayah Utara Cianjur ini yaitu Kecamatan Pacet, Karang tengah, Sukaresmi, Cibeber dan Cikalong Kulon dengan masing-masing ada tiga desa yang menerima dana program PUAP 2009. Hasil indikator PUAP program 2009, tingkat kemiskinan, dan jumlah desa, yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu ada 3 kecamatan dengan masingmasing kecamatan terdiri dari 3 desa atau Gapoktan penerima PUAP 2009, sehingga terdiri dari 9 Gapoktan dalam satu Gapoktan diambil 50-60 persen jumlah kelompok tani menghasilkan 30 Poktan dan yang akan menjadi responden 1 ketua kelompok tani dan 2 anggota kelompok tani. Sehingga total keseluruhan responden yang akan diambil yaitu sebanyak 90 responden. 3.4.

Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis

deskriptif dan analisis statistik Regresi Binary dengan menggunakan model probit. Untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel 2007 dan software STATA 10. 3.4.1. Analisis Deskriptif Metode analisis deskriptif dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat hasil kondisi lapangan penelitian, baik kondisi demografi responden serta dampak yang diukur dari indikator-indikator yang ada. Analisis deskriptif ini ditampilkan dalam bentuk grafik, dan gambar. 3.4.2. Analisis Statistik Metode Probit Peubah tak bebas yang digunakan untuk model probit dalam penelitian ini

35

yaitu gagal bayar atau telat bayar. Peubah tak bebas berupa Y=1 (ada gagal bayar) dan Y=0 (tidak ada gagal bayar). Sedangkan yang menjadi peubah bebas adalah pekerjaan utama (Dummy), ketua bertanggungjawab atas kelompok (Dummy), Homogenitas dalam

memiliki usaha (Dummy), adanya pelatihan (Dummy),

saling mengunjungi (Dummy), kenal dengan anggota sebelum bergabung di kelompok (Dummy), dan adanya pertemuan rutin (Dummy). Model persamaan regresinya ditulis sebagai berikut: Y= a + βX1+ βX2+ βX3 +βX4 +βX5 +βX6 +βX7 + ε Keterangan: a = konstanta Y = 1 (ada gagal bayar) = 0 (tidak ada gagal bayar) X1 = Dummy pekerjaan utama X1 = 0 (pekerjaan petani) X1 =1 (pekerjaan selain petani) X2 = Dummy kenal anggota sebelum gabung di kelompok

bertanggungjawab X4 = 0 (ketua bertanggungjawab) X4 =1 (ketua tidak bertanggungjawab) X5 = Dummy saling mengunjungi antar anggota X5 = 0 (ada saling mengunjungi) X5 = 1 (tidak ada saling mengunjungi) X6 = Dummy ada pelatihan

X2 = 0 (kenal dengan anggota)

X6 = 0 (ada pelatihan)

X2 =1 (tidak kenal dengan anggota)

X6 =1 (tidak ada pelatihan)

X3 = Dummy pertemuan ruti X3 = 0 (ada pertemuan rutin) X3 =1 (tidak ada pertemuan rutin) X4 = Dummy ketua kelompok yang

X7 = Dummy Homogen Usaha yang dimiliki X7 = 0 (usaha anggota homogen) X7=1(usaha anggota tidak homogen)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.

Deskripsi Wilayah Deskripsi mengenai karakteristik Wilayah Utara Kabupaten Cianjur

dikelompokkan dalam beberapa aspek, yaitu (1) keadaan geografi, (2) pertanian, dan (3) deskripsi Gapoktan contoh. 4.1.1. Keadaan Geografi Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah sebesar 350.148 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 2.138.465 jiwa yang tersebar di 32 kecamatan dengan jumlah desa 348. Kabupaten ini memiliki secara administratif Pemerintah Kabupaten Cianjur terbagi dengan batas-batas administratif : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. 2. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Secara geografis, Kabupaten Cianjur dapat dibedakan dalam tiga wilayah pembangunan yakni wilayah Utara, Tengah dan wilayah Selatan. 1) Wilayah Utara, meliputi 16 Kecamatan: Cianjur, Ciaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber,

Karangtengah,

Sukaluyu,

Ciranjang,

Bojongpicung,

Mande,

Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet dan Haurwangi. 2) Wilayah Tengah, meliputi 9 Kecamatan: Sukanagara, Takokak, Campaka, Campaka

37

Mulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak. 3) Wilayah Selatan, meliputi 7 Kecamatan: Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda. 4.1.2. Keadaan Pertanian Mata pencaharian penduduk Kabupaten Cianjur berada di sektor: (1) Pertanian 372.422 orang, (2) Industri 17.671 orang, (3) Perdagangan 109.965 orang, (4) Jasa-jasa 21.891 orang, (5) sektor lain 87.535 orang (Badan Statistik Pusat Kabupaten Cianjur, 2011). Sebagaimana daerah beriklim tropis, wilayah Cianjur Utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di Wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, cokelat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Sebagai daerah agraris yang pembangunananya bertumpu pada sektor pertanian, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah swasembada padi. Produksi padi pertahun sekitar 625.000 ton. Produksi pertanian padi terdapat hampir di seluruh wilayah Cianjur, kecuali di Kecamatan Pacet dan Sukanagara yang didominasi oleh tanaman hias dan tanaman sayuran yang di pasok ke daerah Jabodetabek. Potensi perkebunan di Kabupaten Cianjur cukup besar ada sekitar 19,4 persen dari seluruh luas merupakan area perkebunan. Selama ini dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 10.709 hektar, Perkebunan Besar Swasta (PBS) sekitar 20.174 hektar dan Perkebunan Rakyat (PR) seluas 37.167 hektar.

38

4.1.3. Deskripsi Gapoktan Contoh Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur ada 32 Kecamatan, dalam penelitian ini yang dipilih yaitu 3 Kecamatan yang berada di wilayah Cianjur Utara. Dalam satu kecamatan terdiri dari 3 desa dimana setiap satu desa terdapat satu Gapoktan. Pada Kecamatan Pacet terdapat Desa Ciherang (Muda Karya), Cipendawa (Multi Tani Jayagiri), dan Ciputri (Putri Kencana). Kecamatan Sukaresmi ada Desa Rawabelut (Lestari), Kubang (Mutiara Tani), dan Ciwalen (Raharja). Kecamatan Karang Tengah ada Desa Langensari (Subur Makmur), Sukasari (Berkah Tani), dan Sukamanah (Bakti Mandiri). Pada tabel 4.1, menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah desa terbanyak mendapatkan dana PUAP yaitu berada di Kecamatan Karang Tengah. Tabel 4.1 Demografi Kecamatan Pacet, Sukaresmi, Karang Tengah Kecamatan Pacet Sukaresmi Karang Tengah

Jumlah Desa Desa PUAP Jumlah Penduduk (jiwa) Luas Wilayah (km²) 7 3 98422 54.11 11 3 78006 113.31 16 6 124885 139.25

Sumber : Badan Pusat Satistik Kabupaten Cianjur, 2011

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah anggota Poktan dan anggota Poktan yang berada di masing-masing Gapoktan. Gapoktan yang banyak memiliki Poktan yaitu di Kecamatan Sukaresmi pada Gapoktan Mutiara Tani sebanyak 11 Poktan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa banyak petani yang sudah dapat membentuk sebuah organisasi.

39

Tabel 4.2 Jumlah Anggota Gapoktan Contoh Kecamatan Karang Tengah

Pacet

Sukaresmi

Desa Sukasari Langensari Sukamanah Cipendawa Ciputri Ciherang Kubang Ciwalen Rawabelut

Nama Gapoktan Subur Makmur Berkah Tani Bakti Mandiri Multi Tani Jayagiri Putri Kencana Muda Karya Mutiara Tani Raharja Lestari

Jumlah Poktan 4 6 6 4 3 7 11 5 5

Sumber : Laporan Dana Program PUAP Kabupaten Cianjur Triwulan III, 2010

Tabel 4.3 menunjukkan kondisi sistem lembaga keuangan yang ada di masing-masing Gapoktan. Adapun data yang dihasilkan dari laporan dana program PUAP 2009 periode 2010 kabupaten Cianjur belum sepenuhnya lengkap. Tetapi dapat dilihat bahwa dominan sistem lembaga keuangan mikro pada masing-masing Gapoktan menggunakan sistem konvensional. Sedangkan untuk legalitas lembaga keuangan mikro tidak ada yang berbadan hukum.

40

Tabel 4.3 Sistem Lembaga Keuangan Gapoktan Sistem LKM Kecamatan

Karang Tengah

Bentuk

Persentase

Sukasari

Subur Makmur

Konvensional

2

Rp

3,000,000

Tidak

Langensari

Hendra

Konvensional

2

Rp

1,100,000

Tidak

Syari'ah

(-)

Rp

1,000,000

Tidak

Syari'ah

(-)

Rp

3,500,000

Tidak

Cipendawa

Sukaresmi

Badan Hukum

LKM

Sukamanah

Pacet

Niai Pinjaman Mksimal (Rp.-)

Desa

Bakti Mandiri Multi Tani Jayagiri

Ciputri

(-)

(-)

(-)

Rp

3,000,000

(-)

Ciherang

Muda Karya

Konvensional

2,5

Rp

15,000,000

Tidak

Kubang

(-)

Konvensional

Rp

3,000,000

Tidak

Ciwalen

Raharja

Syari'ah

2

Rp

2,000,000

Tidak

Rawabelut

Lestari

Konvensional

2

Rp

2,000,000

Tidak

Sumber : Laporan Dana Program PUAP Kabupaten Cianjur Triwulan III, 2010

V. ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RESPONDEN

5.1.

Karakteristik Demografi Responden Penerima Program PUAP Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 81 responden,

responden tersebut mendapatkan dana Program PUAP 2009. Ada 9 Gapoktan yang dijadikan sampel penelitian berada di wilayah Cianjur Utara. Adapun untuk Kecamatan Sukaresmi terdapat 33 responden, Kecamatan Pacet 24 responden, dan Kecamtaan Karang Tengah 24 responden. Setiap satu Gapoktan diambil sampel 60 persen dari total jumlah Poktan, dan yang menjadi responden setiap Poktan adalah ketua kelompok beserta dua anggota kelompok tani. Hal ini berbeda dengan metode penelitian (BAB III), responden yang akan diambil pada penelitian ini sebanyak 90 orang, sedangkan setelah turun lapang menjadi 81 orang. Adapun alasan adanya pengurangan pengambilan responden dikarenakan perbedaan antara data sekunder dengan keadaan di lapangan, sehingga dihasilkan 81 orang. Hal ini terjadi karena ada perubahan data baik itu pengurangan maupun penambahan Poktan masing-masing Gapoktan yang ada (Lampiran 3).

42

5.1.1. Jenis Kelamin Responden

Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.1 Jenis Kelamin Responden

Gambar 5.1 menunjukan bahwa responden yang mendapatkan dana program PUAP lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Pada gambar 5.1, untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 73 orang atau sebesar 89 persen dan untuk yang berjenis kelamin wanita sebanyak 9 orang atau sebesar 11 persen. Hal ini menunjukan bahwa yang banyak mengajukan program PUAP adalah laki-laki. Penyebabnya adalah pekerjaan utama responden sebagai petani banyak dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki lebih berani dalam mengambil risiko.

43

5.1.2. Usia Responden

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.2 Usia Responden

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa usia responden penerima dana program PUAP yang paling banyak berada pada usia 40-49 tahun dengan persentase 45 persen atau sebanyak 36 orang. Sedangkan yang paling sedikit yaitu usia 20-29 tahun sebesar 5 persen atau sebanyak 4 orang. Hal ini diakibatkan karena mereka yang usia muda lebih banyak bekerja pada sektor jasa dan masih belum tertarik untuk bekerja pada sektor pertanian. Fakta tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa sektor pertanian tidak diminati oleh generasi muda.

44

5.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.3. Tingkat Pendidikan Responden

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa responden penerima dana program PUAP 2009 dengan lama pendidikan 1-6 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu sekitar 52 persen atau sebanyak 42 orang. Bahkan 10 persen atau sebanyak 8 orang responden tidak pernah sekolah. Sedangkan responden yang pendidikannya lebih dari 12 tahun ada 2 orang atau sebesar 2 persen. Data ini menunjukan bahwa petani yang mendapatkan dana program PUAP ini kebanyakan memiliki status pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak tamat SD. Dapat disimpulkan responden memiliki tingkat pendidikan yang kurang.

45

5.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.4 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Gambar 5.4 menunjukan bahwa 70 persen atau sebanyak 57 orang petani penerima dana PUAP mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 3-5 orang. Sehingga ada indikasi bahwa petani yang terlibat dalam program PUAP memiliki jumlah tanggungan yang banyak. 5.1.5. Pekerjaan Utama Responden

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.5 Pekerjaan Utama Responden

46

Gambar 5.5 menunjukan bahwa pekerjaan utama responden adalah bertani dengan jumlah sebanyak 59 orang atau sebesar 73 persen. Program dana PUAP ini memang ditujukan untuk para petani baik itu petani penggarap, pemilik, buruh tani, dan rumah tangga tani sehingga pada demografi responden dapat dilihat pekerjaan utama yang paling banyak adalah sebagai petani. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata ada peminjam yang memiliki pekerjaan utama bukan sebagai petani melainkan petani menjadi pekerjaan sampingan. 5.2.

Mekanisme Kredit Responden

5.2.1. Tujuan Pinjaman PUAP

Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.6 Tujuan Pinjaman Responden

Gambar 5.6 menunjukkan bahwa tujuan pinjaman dari dana PUAP yaitu sekitar 55 persen digunakan para petani untuk kebutuhan membeli input pertanian. Adapun pembelian input pertanian yang dimaksud adalah untuk pupuk, bibit, ataupun benih. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa para petani

47

menggunakan dana PUAP sesuai dengan tujuan dikeluarkan program ini, sehingga dengan adanya modal untuk pembelian input diharapkan dapat meningkatkan output. Akan tetapi, menurut responden modal yang diterima dari dana PUAP sebagian besar bersifat sebagai tambahan modal. Dana program PUAP, bisa digunakan di luar pembelian input untuk bertani, sebagai contoh untuk keperluan dagang atau pemasaran. Pada penelitian ini sebesar 27 persen responden menggunakan dana PUAP untuk keperluan tersebut dan sebesar 9 persen membeli ternak.

20 0

10

Percent

30

40

5.2.2. Besar Pinjaman PUAP Responden

0

1000000

2000000 3000000 Pinjaman

4000000

5000000

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.7 Besar Pinjaman PUAP Responden

Gambar 5.7 menunjukkan bahwa lebih dari 35 persen petani meminjam dana PUAP pada angka Rp 1.000.000, ini dikarenakan kesanggupan para petani

48

dalam pengembaliannya dan dirasakan cukup untuk menjadi modal pertanian. Selain itu petani yang menjadi anggota yang dapat memanfaatkan program ini adalah petani dengan ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan modal sehingga pengajuan kreditnya harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan untuk pengajuan dana yang lebih banyak ada rasa ketakutan dalam waktu pengembalian. Pinjaman di atas Rp 1.000.000 kebanyakan digunakan untuk modal pemasaran yang memang membutuhkan modal yang cukup tinggi, seperti yang terjadi di Desa Ciherang yang dominan petaninya merupakan petani sayuran organik yang sudah memiliki pasar sendiri, seperti perhotelan dan restoran. 5.2.3. Pembentukkan Kelompok Tani

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.8 Pembentukkan Kelompok Tani Gambar 5.8 menunjukkan bahwa sebesar 47 persen pembentukan kelompok dilakukan oleh masing-masing anggota sendiri. Menurut data di

49

lapangan, masing-masing petani pada awalnya selalu berkumpul untuk membahas berbagai permasalahan yang sering dihadapi dan mencari solusi bersama-sama. Tidak sedikit perkumpulan petani tersebut memiliki komoditi yang sama seperti padi ataupun sayuran, sehingga mereka merasakan memiliki misi dan visi yang sama. Selanjutnya, mereka bermusyawarah untuk membentuk kelompok tani yang kemudian di laporkan ke BPP desa untuk dilegalisasikan. Ketika Poktan sudah terdaftar, mereka akan lebih mudah mendapatkan akses informasi apabila ada penawaran program-program dari pemerintah. 5.2.4. Solidaritas Kelompok

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.9 Solidaritas kelompok

Gambar 5.9 menunjukkan bahwa ketika anggota tidak bisa membayar cicilan atau mengalami kesulitan dalam pengembalian, sebesar 75 persen tidak pernah membayarkan atau menanggung cicilan anggota yang mengalami kesulitan, melainkan hanya membayar bagiannya sendiri. Dari beberapa

50

wawancara, para responden merasa keberatan ketika harus menanggung cicilan anggota lain karena untuk kebutuhan sendiri masih kurang. Akan tetapi masih terdapat 13 persen kelompok yang pernah menanggung atau membayarkan cicilan anggota. Kebijakan ini merupakan keputusan yang telah disepakati bersama sebelum pencairan dana PUAP, sehingga masing-masing individu harus bersamasama bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah pembayaran. 5.2.5. Akses Pinjaman Responden ke Bank

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.10 Akses Pinjaman Responden ke Bank

Gambar 5.10 menunjukkan bahwa 96 persen atau sebanyak 78 orang tidak pernah mengajukan pinjaman ke bank dan untuk 4 persen atau sebanyak 3 orang pernah mengajukan pinjaman ke bank dengan berbagai tujuan seperti tambahan modal untuk pemasaran sayuran. Dengan hasil seperti ini maka dapat diindikasikan bahwa program PUAP dapat digunakan para petani sebagai sumber modal usahanya. Adapun alasan lain petani tidak mengajukan ke bank adalah karena banyak petani yang tidak bisa memberikan jaminan ke bank, prosedur

51

yang lama, sejarah kredit yang baik, serta tingkat suku bunga yang relatif besar yang susah dijangkau untuk petani. Sementara itu, petani membutuhkan dana cepat dan tidak memiliki sejarah kredit. Selain itu, ada beberapa desa penelitian jauh dari akses bank, sehingga informasi tidak terjangkau. Hal tersebut menjadikan para petani tidak mengetahui bagaimana prosedur dan birokrasi pinjaman dari bank. Akan tetapi, alasan yang paling banyak dikemukan oleh petani adalah rasa ketakutan yang tinggi ketika tidak bisa membayar cicilan karena kemudian jaminan yang diberikan sebagai syarat pinjaman mungkin akan beralih menjadi asset bank. 5.2.6. Sistem Kredit yang Diminati Responden

Sumber : Data Primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.11 Sistem Kredit yang Diminati Responden

Gambar 5.11 menunjukkan bahwa sebesar 38 persen atau sebanyak 31 responden cenderung lebih memilih kredit personal dan sebesar 72 persen atau sebanyak 50 responden menyukai kredit kelompok. Kredit kelompok yang dimaksudkan oleh responden hanya sebatas pengelolaan dana bersama program

52

PUAP dan ketua kelompok dijadikan sebagai jaminan untuk anggota kelompok yang akan mengajukan pinjaman. Hal ini berbeda dengan teori yang ada mengenai sistem kredit kelompok. Menurut respoden,

sistem

tanggung renteng masih

belum

bisa

dilaksanakan karena tingkat kedekatan antar personal masih kurang sehingga akan menyebabkan ketidakharmonisan antar individu. Ketika ada beberapa individu yang bermasalah, anggota lain harus tanggungjawab atau masing-masing anggota belum sepenuhnya memiliki kepercayaan terhadap anggota lain. Selain itu, masih ada dugaan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga seharusnya dipertanggungjawabkan sendiri pula. 5.2.7. Sasaran Program PUAP

Sumber: Data primer, 2011 (diolah)

Gambar 5.12. Sasaran Program PUAP

Gambar 5.12 menunjukkan bahwa sasaran program PUAP Kabupaten Cianjur tidak tercapai karena hanya 27 persen, yang berada di bawah garis

53

kemiskinan yang menerima dana program PUAP (dilihat dari pengeluaran per kapita), pada tahun 2009. Sedangkan 73 persen penerima dana PUAP di Kabupaten Cianjur berasal dari petani yang mampu. Hal ini dapat dilihat dari indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita di bawah Rp 196.167 berarti berada di bawah garis kemiskinan. 5.2.8. Hubungan antara Gagal Bayar dengan Tujuan Pinjaman Pada Tabel 5.1, menujukkan bahwa gagal bayar terjadi karena tujuan pinjaman yang digunakan input tani sebanyak 56 persen. Tujuan untuk input tani adalah untuk membeli pupuk, benih, dan bibit untuk bertanam baik padi ataupun sayuran. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya gagal panen. Menurut hasil keterangan para petani, gagal panen diakibatkan oleh serangan hama, penyakit dan tikus. Tabel 5.1 Hubungan antara Gagal Bayar dengan Tujuan Pinjaman Tujuan Pinjaman (orang) Dagang Ternak Input Tani Lainnya Total Tidak Ada Gagal Bayar 11 1 17 2 31 persen 35,5 3,2 54,8 6,5 100 Ada Gagal Bayar 11 6 28 5 50 persen 22 12 56 10 100 Total 22 7 45 7 81 persen 27,2 8,6 55,6 8,6 100 Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

5.2.9. Hubungan antara Pekerjaan Utama dengan Tujuan Pinjaman Tabel 5.2 menunjukkan hubungan antara pekerjaan utama dengan tujuan pinjaman yang dilakukan oleh responden. Tujuan pinjaman petani untuk pembelian input pertanian mencapai 91,4 persen. Dengan demikian, program PUAP 2009 memang dimanfaatkan petani untuk membeli keperluan pertanian.

54

Tabel 5.2 Hubungan antara Pekerjaan Utama dengan Tujuan Pinjaman Pekerjaan Utama

Tujuan Pinjaman (orang) Input Ternak pertanian 7 5 41 31,8 71,4 91,1 10 0 1 45,5 0 2,2 0 1 0 0 14,3 0

Keperluan Dagang

Bertani persen Dagang persen Usaha bid.Jasa persen Usaha bid.pengolahan persen Beternak persen Lainnya

Total Lainnya 7 100 0 0 0 0

60 74,1 11 13,6 1 1,2

1

0

1

0

2

4,5 0 0 4

2,2 0 0 2 4,4 45

0 0 0 0 0 7

2,5 1 1,2 6 7,4 81

100

100

100

persen Total

18,2 22

0 1 14,3 0 0 7

Persen

100

100

Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

5.2.10. Hubungan antara Pendidikan dengan Pekerjaan Utama Tabel 5.3, menunjukkan hubungan pendidikan responden dengan pekerjaan utama. Separuh petani memiliki pendidikan hanya selama 1-6 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petani yang menerima dana program PUAP hanya memiliki pendidikan yang rendah. Dengan demikian, terbukti bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula.

55

Tabel 5.3. Hubungan antara Pendidikan dengan Pekerjaan Utama

Pendidikan

Bertani

Dagang

Tidak pernah 6 1 sekolah persen 10 9,1 1-6 tahun 6 30 persen 54,5 50 6-9 tahun 17 4 persen 28,3 36,4 9-12 tahun 6 0 persen 10 0 lebih dari 12 1 0 tahun persen 1,7 0 Total 60 11 persen 100 100 Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

Pekerjaan Utama (orang) Usaha Usaha bidang bidang pengolahan jasa

Beternak

Lainnya

Total

0

0

0

1

8

0 1 100 0 0 0 0

0 1 50 0 0 1 50

0 1 100 0 0 0 0

16,7 3 50 0 0 1 16,7

9,9 42 51,9 21 25,9 8 9,9

0

0

0

1

2

0 1 100

0 2 100

0 1 100

16,7 6 100

2,5 81 100

VI. PERKEMBANGAN PUAP DAN MEKANISME KREDIT GAPOKTAN

6.1.

Perkembangan Program PUAP Program PUAP berlangsung pada tahun 2008 Kabupaten Cianjur

mendapatkan dana PUAP untuk 41 Gapoktan, sedangkan yang mendapatkan dana program terbanyak adalah Kabupaten Sukabumi dengan jumlah sebanyak 49 Gapoktan (Gambar 6.1).

Sumber: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, 2011

Gambar 6.1 Jumlah Gapoktan Penerima PUAP 2008 Kab/Kota Jawa Barat Berdasarkan Gambar 6.2, menunjukkan tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan dana PUAP terbanyak dari beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2008 sebanyak 41 Gapoktan mendapatkan dana tersebut. Kemudian tahun 2009 meningkat menjadi 103 Gapoktan yang tersebar di 31 kecamatan dengan dana sebesar Rp 10,3 milyar (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, 2011). Hal ini mengindikasikan, masyarakat Kabupaten Cianjur yang banyak bergerak dalam sektor pertanian adalah masyarakat petani miskin.

57

Sumber: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, 2011

Gambar 6.2 Jumlah Gapoktan Penerima PUAP 2009 Kab/Kota Jawa Barat

6.2.

Mekanisme Kredit Gapoktan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) memberikan

kebebasan kepada setiap Gapoktan untuk mengelola dana. Sebagai contoh, dalam menentukan besaran persentase kredit untuk Gapoktan dan anggota, persentase bunga atau bagi hasil, periode kredit, reward atau punishment bagi petani yang gagal atau telat bayar. 6.2.1. Kecamatan Sukaresmi 6.2.1.1. Gapoktan Desa Ciwalen Desa Ciwalen memiliki Gapoktan yang bernama Tani Raharja. Tani Raharja berdiri sebelum dikeluarkannya program PUAP yaitu pada tahun 2000 tapi dikukuhkan pada tahun 2009 sebelum pengajuan program PUAP. Gapoktan ini terdiri dari 5 kelompok tani yang memiliki simpanan anggota yaitu Rp 20.000

58

untuk simpanan pokok dan Rp 5000 per bulan untuk simpanan wajib. Gapoktan ini tidak memiliki ketentuan menabung untuk anggotanya. Penyaluran dana pada Gapoktan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 40 persen dari total dana untuk usaha Gapoktan dan 60 persen digunakan anggota Poktan untuk usaha produktif budidaya dan non-budidaya dengan jasa sebesar 2 persen. Dana yang ditujukan untuk budidaya yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, juga untuk non-budidaya industri rumah tangga dan pemasaran hasil pertanian skala mikro. Gapoktan Desa Ciwalen mengunakan sistem kredit bayar panen untuk para petani dan juga sistem bulanan untuk yang bukan petani. Mayoritas Petani di Desa Ciwalen merupakan petani padi sehingga ketika terjadi

telat bayar dalam pembayaran akibat adanya gagal panen, yang

diakibatkan terkena hama, ataupun akibat salah perhitungan waktu masa panen. Gapoktan ini tidak memiliki kebijakan punishment bagi petani yang telat bayar tidak ada, karena masih diberikan kebijakan waktu. Sedangkan untuk reward bagi petani yang selalu tepat bayar maka di periode kredit selanjutnya akan diutamakan terlebih dahulu dan bisa mendapatkan pinjaman lebih banyak dari periode sebelumnya. 6.2.1.2. Gapoktan Desa Rawabelut Desa Rawabelut mempunyai Gapoktan yang bernama Lestari yang terdiri dari 5 kelompok tani. Dana program PUAP dibagi 40 persen untuk usaha Gapoktan dan 60 persen untuk anggota tani. Dalam penggunaan dana 40 persen, Gapoktan tersebut membuka usaha penjualan pupuk tetapi hanya bertahan beberapa bulan. Pada rencana awal usaha tersebut dikhususkan untuk anggota

59

Gapoktan terlebih dulu dengan harga yang lebih murah, akan tetapi pada pelaksanaannya dijual untuk siapa saja dengan harga yang sama baik untuk anggota Gapoktan maupun bukan anggota Gapoktan. Semua dana pengembalian dari anggota di masing-masing kelompok didistribusikan kembali. Setiap ketua kelompok memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada Gapoktan. Adapun untuk sistem bayar anggota bisa mingguan, bulanan, atau bayar panen sesuai dengan kemampuan petani selama 10 bulan dengan imbalan jasa 2 persen per bulan. Tidak ada sistem tanggung renteng dalam masalah pengembalian dikarenakan hal tersebut akan membebankan anggota yang lain. Imbalan jasa tersebut untuk mengantisipasi simpanansimpanan (pokok dan wajib) yang sering tidak lancar. Pinjaman paling besar adalah sebesar Rp 2.000.000 dan minimal sebesar Rp 500.000. Simpanan wajib sebesar Rp 65.000 dari pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dan berlaku sama untuk kelipatan. 6.2.1.3. Gapoktan Desa Kubang Desa Kubang mempunyai Gapoktan yang bernama Mutiara Tani dengan 11 kelompok tani. Gapoktan ini memiliki simpanan yaitu simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dan simpanan wajib Rp 5000 per bulan. Dana PUAP 100 persen disalurkan kepada petani. Pinjaman maksimal yang dapat diperoleh petani sebesar Rp 5.000.000 dan pinjaman minimal sebesar Rp 300.000. Sistem bayar dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk on-farm dan 1 bulan sekali untuk off-farm, masingmasing dengan imbalan jasa 2 persen setiap bulan.

60

Permasalahan yang sering terjadi yang menyebabkan gagal bayar adalah gagal panen karena hama dan telat panen. Kebanyakan petani di Gapoktan ini tergolong sebagai tani padi. Adapun yang dilakukan oleh Gapoktan kepada petani yang telat bayar adalah memanggil ketua kelompok kemudian ketua kelompok meneruskannya kepada anggota yang bermasalah, Gapoktan akan memberikan keringanan kepada petani tetapi ada sanksi atau punishment yang diterapkan dengan mengambil barang berharga petani yang akan dikembalikan pada saat pelunasan pinjaman. Gapoktan ini tidak menggunakan sistem tanggung renteng yang ada yaitu pinjaman individu maka harus tanggung jawab individu, sehingga tidak membebankan orang lain. Desa Kubang ini banyak petani padi kecil sehingga dalam berbagi tanggungjawab akan sulit dilakukan karena untuk keperluan sendiri masih kurang cukup. 6.2.2. Kecamatan Karang Tengah 6.2.2.1. Gapoktan Desa Sukasari Desa Sukasari memiliki Gapoktan yang bernama Subur Makmur yang terdiri dari 4 kelompok tani berjumlah 76 anggota dan kebanyakan merupakan petani padi. Seluruh Dana PUAP disalurkan ke anggota Gapoktan. Gapoktan ini memiliki simpanan kelompok yaitu simpanan pokok Rp 25.000, simpanan wajib Rp 5000 per bulan dan mempunyai ketentuan untuk menabung bagi peminjam kredit. Adapun pinjaman yang paling besar adalah sebesar Rp 3.000.000 dan paling kecil Rp 500.000. Sistem bayar hanya dilakukan pada 2 musim atau 2 kali bayar pada setiap kontrak atau periode 10 bulan dengan imbalan jasa sebesar 2 persen per bulan.

61

Jika terjadi masalah pengembalian atau telat bayar, maka akan diberikan kontrak baru bagi petani yang meminjam dengan membayar administrasi kembali untuk pengajuan kontrak baru. Sampai pada tahun 2011, tidak ada insiden petani dikeluarkan dari kelompok. Gapoktan Subur Makmur tidak menggunakan sistem tanggung renteng dalam kelompok. Pinjaman diberikan kepada masing-masing individu sehingga pada pembayaran cicilan ditanggung sendiri. 6.2.2.2. Gapoktan Desa Langensari Desa Langensari mempunyai Gapoktan yang bernama Berkah Tani terdiri dari 6 kelompok tani. Tidak ada syarat khusus yang diberlakukan dalam perekrutan anggota, hanya petani yang menggarap sawah dan persyaratan administrasi umum. Seluruh dana PUAP disalurkan ke anggota. Pinjaman yang paling besar adalah sebesar Rp 3.000.000 dan yang paling kecil Rp 500.000. Gapoktan ini memiliki simpanan anggota yaitu simpanan pokok Rp 25.000 dan simpanan wajib Rp 5000 per bulan dengan imbalan jasa sebesar 2 persen per bulan. Pengembalian dapat dilakukan bulanan atau mingguan dan gagal bayar tidak diperbolehkan lebih dari 4 minggu. Adapun sanksi yang akan diberlakukan yaitu pinjaman selanjutnya tidak akan diberikan. Gagal bayar terjadi akibat gagal panen. Ketua Poktan bertanggungjawab atas anggota dan pengelola keuangan. Gapoktan ini tidak menggunakan sistem tanggung renteng sehingga pinjaman dilakukan oleh individu dan masing-masing individu bertanggungjawab sendiri atas pinjamannya.

62

6.2.2.3. Gapoktan Desa Sukamanah Desa Sukamanah memiliki Gapoktan bernama Bakti Mandiri terbaik di Provinsi Jawa Barat pada 2010, dengan administrasi dan pembukuan yang lengkap, serta usaha yang berkembang. Sebelum adanya dana PUAP Gapoktan ini sudah memiliki beberapa usaha Gapoktan yang sudah berkembang, sehingga dana PUAP dijadikan sebagai tambahan modal Gapoktan. Akan tetapi, prestasi yang diraih melahirkan beberapa efek negatif yang dirasakan oleh Gapoktan, yaitu keterlambatan yang dilakukan oleh para anggota karena ada anggapan bahwa Gapoktan sudah banyak menerima investasi dari banyak investor sehingga telat bayar pun tidak menjadi masalah. Gapoktan ini terdiri dari 5 kelompok tani dan 1 kelompok Wanita Tani. Gapoktan memiliki waktu rutin untuk pertemuan dengan semua anggota yaitu sebulan sekali, sedangkan Gapoktan dengan para ketua kelompok bertemu seminggu sekali setiap hari jum’at. Dana PUAP digunakan 40 persen untuk offfarm dan 60 persen on-farm. Pembentukan kelompok dilakukan ketika masingmasing petani memiliki visi dan misi yang sama, kemudian dilaporkan ke Gapoktan dan BPP untuk mendapatkan legalitasnya, ketua kelompok dipilih berdasarkan musyarawah anggota kelompok. Mekanisme pengajuan kredit usaha dilakukan petani melalui pengajuan usaha ke ketua kelompok, kemudian ketua kelompok ke manajer keuangan Gapoktan. Tim survey akan dikerahkan dari salah satu divisi di Gapoktan. Dalam penagihan kredit atau cicilan, Gapoktan ini mempunyai kolektor masing-masing Poktan yang biasanya diambil dari anggota Poktan.

63

Permasalahan yang terjadi di Gapoktan ketika pencairan dana, masingmasing kelompok tidak searah dengan rancangan usaha yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga perlu dibuat berita acara. Gapoktan Bakti Mandiri memberikan dana PUAP kepada Poktan langsung dalam bentuk uang, dan dana yang digulirkan sebesar 60 persen terlebih dahulu. Gagal bayar juga terjadi pada Gapoktan ini, misalkan yang seharusnya 4 bulan jadi 5 bulan pembayaran. Untuk gagal bayar yang diakibatkan oleh gagal panen, toleransi akan diberikan sampai 3 masa panen. Siklus kredit memiliki masa jatuh tempo per 10 bulan. Adapun yang memiliki tugas keras dalam penagihan yaitu dari LKM yaitu bagian kolektor yang ada di masing-masing kelompok tani. Gapoktan ini tidak menggunakan sistem tanggung renteng karena dirasakan bukan akan mengurangi beban anggota melainkan bahkan akan membebankan anggota ketika ada anggota yang gagal bayar. 6.2.3. Kecamatan Pacet 6.2.3.1. Gapoktan Desa Ciputri Desa Ciputri mempunyai Gapoktan yang bernama Putri Kencana dengan 3 kelompok tani. Dana PUAP disalurkan 100 persen ke seluruh anggota Gapoktan. Anggota yang tidak punya lahan dan memiliki utang ke pihak lain tidak mendapatkan pinjaman. Simpanan anggota terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 30.000 dan simpanan wajib Rp 5000 per bulan. Adapun pinjaman maksimal anggota yaitu Rp 5.000.000 dengan imbalan jasa 1 persen per bulan dalam jangka waktu 10-12 bulan (maksimal). Pembayaran kredit dilakukan atas kebijakan bersama yaitu dengan bayar panen dan bulanan. Kelompok yang akan

64

mengajukan kembali pinjaman maka harus selesai terlebih dahulu semua anggota terlebih dahulu, sehingga pinjaman selanjutnya akan diberikan oleh Gapoktan karena dana PUAP dikelola oleh Gapoktan. Dana program PUAP digunakan oleh petani untuk keperluan modal. Misalkan, bagi pengumpul sayur supaya dapat membayar cash ke penjual dibutuhkan modal awal dan digunakan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam menanam sayuran. Permasalahan yang sering terjadi ketika gagal bayar yang dialami para petani yaitu harga sayur murah, gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, sehingga melalui kebijakan dari semua anggota, untuk kasus tersebut akan diberikan tambahan waktu pengembalian dari 10 bulan menjadi 14 bulan. Gapoktan ini tidak menggunakan sistem tanggung renteng karena ditakutkan tanggungjawab anggota akan berkurang, akibat saling mengandalkan orang lain. 6.2.3.2. Gapoktan Desa Ciherang Desa Ciherang memiliki Gapoktan bernama Muda Karya dengan 7 kelompok tani. Masing-masing kelompok terdiri dari 9 sampai 10 orang. Seluruh dana PUAP disalurkan ke anggota dengan komposisi untuk pemasaran 70 persen dan budidaya 30 persen. Gapoktan Muda Karya Tani ini mempunyai skema pengembalian sebagai berikut untuk tahun pertama, hanya membayar jasa 2 persen dibayar per tiga bulan sekali selama 12 bulan, kemudian di tahun kedua membayar imbalan jasa 2 persen dan membayar cicilan pokok dengan tujuan untuk pengembangan modal bagi petani. Hasil dari kebijakan tersebut didapatkan tingkat pengembalian jasa tahun 2010-2011 hampir 100 persen.

65

Bulan Juli 2011 merupakan pembayaran pertama untuk jasa dan cicilan pokok. Setiap anggota di kelompok tani tidak didistrubusikan secara merata dalam besaran pinjaman. Hal ini tergantung pada lahan, jika lahan besar maka dapat pinjaman besar. Pinjaman paling kecil dalam satu kelompok adalah sebesar Rp 13.000.000 dan paling besar Rp 15.000.000. 6.2.3.3. Gapoktan Desa Cipendawa Desa Cipendawa mempunyai Gapoktan yang bernama Multi Tani Jaya Giri yang memiliki 5 kelompok tani. Dana program PUAP disalurkan 100 persen kepada seluruh anggota. Dana tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu untuk onfarm 69 persen dan untuk off-farm 31 persen. Gapoktan Multi Tani Jaya Giri ini memiliki skema berbeda dengan Gapoktan yang berada di Kecamatan Sukaresmi dan Karang Tengah. Skema yang dilakukan Gapoktan ini berupa dana yang diberikan Gapoktan ke kelompok tani dilakukan secara bergilir setiap siklus panen, karena tidak semua anggota yang ada di kelompok tani serentak dalam memanfaatkan dana program. Simpanan anggota yang dimiliki Gapoktan berupa simpanan pokok sebesar Rp 50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 5000 per bulan. Pengembalian dana PUAP diberlakukan untuk pinjaman budidaya, pengembalian tersebut dibayar dengan bayar panen atau 3 bulan sekali dengan imbalan jasa sebesar 10 persen per satu tahun, sedangkan untuk non-budidaya dibayar tiap bulan dengan imbalan jasa sebesar 1 persen per bulan. Pinjaman bersama dilakukan untuk usaha budidaya seperti sayuran, sehingga jika terjadi keterlambatan pembayaran maka pembayaran ditanggung secara bersama-sama. Sampai saat ini sudah ada 3 siklus

66

yang telah diselesaikan untuk budidaya ini, siklus pertama dan ketiga menanam kentang, siklus kedua kubis. 6.3.

Pinjaman Rata-Rata Gapoktan Tabel 6.1 menujukkan bahwa rata-rata setiap Gapoktan memberikan

pinjaman terkecil sebesar Rp 933.300, yaitu berada di Desa Ciwalen Gapoktan Raharja dan terbesar yaitu sebesar Rp 2.722.200 berada di Desa Cipendawa Gapoktan Multi Tani Jayagiri. Gapoktan Multi Tani Jayagiri, menggunakan mekanisme kredit

kelompok

sistem tanggung renteng. Setiap anggota

menggunakan dana PUAP secara bersama-sama, sehingga besaran pinjaman didistribusikan secara merata. Mekanisme ini dilakukan untuk usaha budidaya. Gapoktan ini berfokus pada sayuran baik organik maupun non-organik. Tabel 6.1. Pinjaman rata-rata Gapoktan tiap Desa Gapoktan Desa Ciwalen Raharja Rawabelut Lestari Kubang Mutiara Tani Sukamanah Bakti Mandiri Sukasari Subur Makmur Langensari Berkah Tani Cipendawa Multi Tani Jayagiri Ciherang Muda Karya Ciputri Putri Kencana Sumber: Data primer, diolah 2011

Pinjaman Rata-rata (Rp) 933.300 1.200.000 1.286.600 1.000.000 1.022.200 1.166.600 2.722.200 1.533.300 2.200.000

VII. ANALISIS FAKTOR MORAL HAZARD PUAP

7.1.

Faktor Penyebab Moral hazard Tabel 7.1 menunjukkan hasil pengolahan data dengan menggunakan

software STATA 10 dengan model binary (Probit). Nilai Pseudo R2 persamaan tersebut menunjukkan 0,1208 artinya peubah tak bebas gagal bayar pada program PUAP 2009 dapat dijelaskan sebesar 12,08 persen oleh variabel-variabel yang terdapat dalam model dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai Prob>Chi sebesar 0,071 lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan (a=10persen). Jika H0= peubah bebas tidak berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebas dan H1= peubah bebas berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebas, karena 0,071<0,1 maka tertolak H0. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel-variabel independen berpengaruh nyata terhadap variablel dependen (ada atau tidak ada gagal bayar).

68

Tabel 7.1 Hasil estimasi koefisien faktor-faktor yang penyebab moral hazard pada program PUAP 2009 Moral hazard (Gagal Bayar) Coef. p>|z| Dummy Pekerjaan Utama 0,769 0,056* Dummy Kenal anggota sebelum gabung kelompok 0,411 0,311 Dummy Pertemuan Rutin -0,480 0,205 Dummy Ketua kelompok yang bertanggungjawab -0,712 0,068* Dummy Saling mengunjungi antar anggota -0,614 0,071* Dummy Adanya pelatihan 0,753 0,154 Dummy Homogen usaha -0.856 0,056* _cons 0,829 0,142 Number Of Obs 81 LR chi2 (7) 13,02 Prob>Chi 0,071 Pseudo R2 0,1208 signifikan*= taraf nyata 10% Dummy Pekerjaan Utama berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap moral hazard pada taraf nyata 10 persen. Pekerjaan utama sebagai petani akan menyebabkan peluang terjadi moral hazard semakin besar. Seperti yang terjadi di lapangan, para petani kebanyakan tidak memiliki pekerjaan sampingan atau pekerjaan lain yang dapat menambah pendapatan. Para petani akan selalu mengandalkan hasil panen. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didapat dari penyisihan modal bertani. Dummy

ketua

kelompok

yang

bertanggungjawab

atas

anggota

berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap moral hazard pada taraf nyata 10 persen. Ketua kelompok yang bertanggungjawab atas anggota pada penelitian ini, yaitu ketua Poktan melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab terhadap semua anggota tani. Ketua kelompok pada masingmasing Gapoktan dalam penelitian ini, ada beberapa peran yaitu sebagai jaminan untuk anggota yang akan meminjam dana PUAP, sebagai koordinator dalam

69

pengumpulan dana pembayaran kredit yang kemudian diserahkan kepada Gapoktan, sebagai orang yang mengatur keuangan dana PUAP dalam Poktan, sebagai kolektor dan sebagai orang yang bertanggungjawab ketika ada anggota yang mengalami kesusahan pembayaran cicilan. Berdasarkan hal tersebut, jika ketua kelompok dapat bertanggungjawab terhadap anggotanya dalam membayar pinjaman maka peluang terjadi moral hazard semakin kecil. Dummy saling mengunjungi antar anggota kelompok berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap moral hazard pada taraf nyata 10 persen. Variabel saling mengunjungi antar anggota yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah adanya saling mengunjungi antar anggota kelompok sehingga dapat saling menukar informasi dan saling memantau sesama anggota. Ketika salah satu dari anggota sedang menghadapi masalah maka anggota yang lain pun akan mengetahui dan dapat secara bersama-sama mencari solusi. Semakin sering masing-masing anggota saling mengunjungi, maka peluang terjadi moral hazard semakin kecil. Dummy homogen usaha yang dimiliki berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap moral hazard pada taraf nyata 10 persen. Homogen usaha yang dimaksud yaitu adanya kesamaan usaha yang dimiliki masing-masing anggota. Sehingga dengan begitu dapat memudahkan pengawasan diantara anggota, karena masing-masing anggota mengetahui usaha yang dijalankan anggota lain serta mengetahui prospek dan kondisi usaha. Adanya kesamaan atau homogen usaha yang dimiliki masing-masing anggota akan menyebabkan

peluang

terjadi

moral

hazard

semakin

kecil.

VIII. PENUTUP

8.1.

Kesimpulan 1. Mekanisme Kredit yang digunakan oleh Gapoktan di Kabupaten Cianjur Wilayah Utara sebagian besar tidak menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem kredit kelompok hanya dimanfaatkan dalam pengambilan dana kredit dan penagihan pembayaran cicilan oleh ketua kelompok (Poktan). Sistem kredit kelompok dengan sistem tanggung renteng hanya dilakukan oleh Gapoktan Multi Tani Jayagiri Desa Cipendawa Kecamatan Pacet. 2. Program PUAP 2009 sudah dapat berjalan dengan baik ada sebesar 96 persen petani sudah mendapatkan manfaat terutama dalam hal akses permodalan. 3. Program PUAP 2009 di Kabupaten Cianjur Wilayah Utara hanya dapat dirasakan oleh 27 persen petani miskin, sehingga program PUAP belum tepat sasaran. 4. Menurut hasil analisis statistik dengan model probit, yang menjadi faktor penyebab terjadi moral hazard pada program PUAP 2009 Wilayah Utara Kabupaten Cianjur, yaitu pekerjaan utama (petani), peran ketua untuk bertanggungjawab terhadap anggota tani, saling mengunjungi antar anggota, homogenitas dalam usaha yang dimiliki anggota tani, dan adanya masalah gagal panen yang dialami anggota.

71

8.2.

Saran 1. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabuapaten Cianjur sebagai penentu kebijakan dapat memberikan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai sistem kredit kelompok berbasis sistem tanggung renteng yang sesuai dengan teori. Kemudian dalam jangka panjang bisa memberlakukan sistem tanggung renteng untuk setiap Gapoktan. 2.

Untuk masing-masing ketua kelompok, peran ketua kelompok ternyata dapat mengurangi insiden moral hazard. Sehingga peran ketua harus lebih ditingkatkan dalam mengawasi pelaksanaan program PUAP.

3. Setiap Gapoktan dianjurkan untuk melakukan komunikasi yang intensif antar anggota supaya dapat mengurangi moral hazard. 4. Kepada PMT hendaknya memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada petani mengenai pembuatan administrasi. Sehingga ketika dalam pelaporan dana program dapat tersusun rapih. 5. Masalah gagal panen sering dihadapi oleh para petani padi. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur hendaknya melakukan survey lokasilokasi pertanian yang sering mengalami gagal panen yang biasanya diakibatkan oleh hama dan penyakit, sehingga dapat mencari solusi secara bersama-sama dan petani juga merasa diperhatikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaandan Kebijakan Pengembangannya. Pusat Anaisis Sosial dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Volume 4 No.2, Juni 2006 : 146-164. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2009. Penduduk dan Tenaga Kerja Jawa Barat Dalam Angka 2009. http//:www.cianjurkab.go.id [15 Maret 2011] 2010. PDRB Kabupaten Cianjur 2009. http//:www.cianjurkab.go.id [15 Maret 2011] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2008. Jumlah Penduduk di Jawa 20052009. http//:www.BPSjabar.go.id [15 Maret 2011] . 2008. Penduduk Berumur 15*) Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Barat. http//:www.BPSjabar.go.id [15 Maret 2011] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat. 2011a. Jumlah Desa, Gapoktan, dan Dana BLM PUAP Provinsi Jawa Barat Tahun 2008. http://jabar.litbang.deptan.go.id [25 Maret 2011] _________________________________________________2011b. Jumlah Desa, Gapoktan, dan Dana BLM PUAP Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 http://jabar.litbang.deptan.go.id [25 Maret 2011] Departemen Pertanian Indonesia. 2010a. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) 2008. http://database.deptan.go.id/puap [10 April 2011] __________________________ 2010b. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) 2010. http://database.deptan.go.id/puap [10 April 2011] Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. 2010. Laporan Dana PUAP 2009 Triwulan III Tahun 2010. Bagian Tim PUAP Kabupaten Cianjur, Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur.

73

Eric Van Tassel. 1999. Group lending under asymmetric information. Departemen of Economic University of Queensland, Brisbane Qld 4072, Australia. Vol 60 (1999) 3-25. Ghatak, Maitreesh. 1999. Group Lending, Local Information, and Peer Selection. Departemen of Economics, University of Chicago, Chicago. IL 60637. Jurnal of Development Economics, Vol 60 (1999) 27-50. Ghatak, Maitreesh. 1999a. The economic of lending with joint liability: theory and practice.. Departemen of Economic, University of Chicago, Chicago, 11.60637, USA. Vol. 60 (1999) 195-228. Guinnane, Timothy W. 1999b. The economic of lending with joint liability: theory and practice. Departemen of Economics, Yale University, New Haven, CT 06520-8269. USA. Vol. 60 (1999) 195-228. Juanda, B. 2008. Modul Kuliah Ekonometrika 1. Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Mehrteab, Habteab Tekie. 2004. Adverse Selection And Moral hazard In GroupBased Lending: Evidence From Eritrea. Thesis. Faculty of Economics. University of Groningen. Nainggolan, Kaman. 2005. Pertanian Indonesia Kini dan Esok. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Ross, Adam and Paula Savanti. 2005. Empirical Analysis of the Mechanisms of Group Lending. Institute of Financial Management and Research (IFMR) Simtowe, Franklin and Manfred Zeller. 2006. Determinants of Moral hazardin Microfinance: Empirical Evidence from Joint Liability Lending Programsin Malawi. Munich Personal RePEc Archive. Stiglizt, Joseph and Arnott, Richard. 1988. The Basic Analytics Of Moral Hazaard. National Bureau Of economic Research. Working Paper No. 2484. Nuryartono, Nunung. 2011. Pengembangan Ekonomi Rakyat Studi Empiritas: Aksesibilitas Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro. (belum dipublikasikan)

74

Paxton, Julia Anne. 1996. Determinants Of Successful Group Loan Repayment: An Application To Burkina Faso. Dissertation. Degree Doctor of Philosophy. Agricultural Economics and Rural Sociology Graduate Program. The Ohio State University. Vigenia, Denitsa and Alexander S. Kritikos. 2005. The Individual Micro-Lending Contract: Is It a Better Design Than Joint Liability? Evidence From Georgia. Departemen Of Economics. European University Viadrina Frankfur.

LAMPIRAN

76

Lampiran 1 Data Poktan di lapangan No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sukaresmi

Desa

Ciwalen Rawabelut Kubang Pacet Ciherang Cipendawa Ciputri Karangtengah Sukamanah Langensari Sukasari Total Responden

Jumlah Poktan 5 5 11 5 5 3 5 4 5 48

Sample Poktan 3 3 5 3 3 2 3 2 3 27

Total Responden 9 9 15 9 9 6 9 6 9 81

Jumlah Poktan 5 5 11 4 3 7 6 6 4 51

Sample Poktan 3 3 6 3 2 4 3 3 3 30

Total Responden 9 9 18 9 6 12 9 9 9 90

Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

Data Poktan Dinas Pertanian 2010 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sukaresmi

Desa

Ciwalen Rawabelut Kubang Pacet Cipendawa Ciputri Ciherang Karangtengah Sukamanah Langensari Sukasari Total Responden

Sumber: Data Laporan Dana Program PUAP 2009 Kab.Cianjur, 2010

77

Lampiran 2. Hasil Estimasi Model Probit Iteration Iteration Iteration Iteration

0: 1: 2: 3:

log log log log

likelihood likelihood likelihood likelihood

Probit regression Log likelihood = -47.386966

= -53.895628 = -47.530285 = -47.38732 = -47.386966 Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 Pseudo R2

= = = =

81 13.02 0.0717 0.1208

-----------------------------------------------------------------------------g_byar | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------kerutma | .769504 .4024199 1.91 0.056 -.0192245 1.558232 kenala | .4110875 .4055171 1.01 0.311 -.3837113 1.205886 fusaha | -.8568343 .4490665 -1.91 0.056 -1.736988 .0233198 pertrutin | -.4804022 .379427 -1.27 0.205 -1.224065 .2632611 .3899864 -1.83 0.068 -1.476566 .0521523 siapaygbrt~b | -.7122069 slgkunjungi| -.6141629 .4312297 -1.42 0.071 -1.459358 .2310317 pelatihan | .7533896 .4169449 1.81 0.154 -.0638073 1.570587 _cons | .8291599 .5645051 1.47 0.142 -.2772497 1.935569 ------------------------------------------------------------------------------

78

Lampiran 2. Lanjutan Keterangan: Y = 1 (ada gagal bayar) = 0 (tidak ada gagal bayar) X1 = Dummy pekerjaan utama X2 = Dummy kenal anggota sebelum gabung di kelompok X3 = Dummy pertemuan rutin X4 = Dummy ketua kelompok yang bertanggungjawab X5 = Dummy saling mengunjungi antar anggota X6 = Dummy ada pelatihan X7 = Dummy Homogen Usaha yang dimiliki

79

Lampiran 3. INFORMASI KELOMPOK TANI ANALISIS EMPIRIS MEKANISME KREDIT MIKRO BERBASIS KELOMPOK: STUDI PENYALURAN DANA PUAP TAHUN 2009 DI KABUPATEN CIANJUR Tanggal Wawancara 1. Lokasi (X)

1.

Cianjur Utara

2. Cianjur Tengah

Sukaresmi 2. Karang Tengah 3. Pacet 4. Campaka

5. Campaka Mulya

Enumerator Supervisor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Kelompok Tani Alamat KT :_______________ Telepon Ketua Kelompok Jumlah Anggota Kelompok Orang Kapan berdirinya Kelompok ini Simpanan Anggota Desember 2010)

:________________________ : _______________________

Desa

:________________________ :________________________ : Laki-laki _______ Orang ; Perempuan _______ : ________________________ :Rp._____________________ ( akumulasi sampai

8.

Berapa kali kelompok ini menerima pinjaman program PUAP 2009? _______ kali

9.

Apakah kelompok ini memiliki skema simpanan? 1. Ya simpanan sampai dengan Desember 2010: Jenis Simpanan

2. Tidak, Jika ya total Jumlah

1. 2. 3. 10. Rapat Anggota Kelompok : ______ kali/bulan setiap:______________ 11. Peruntukan Dana PUAP 2009 dan Pengembalian sampai dengan Desember 2010. No.

I.

Usaha Produktif Budidaya

1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Peternakan 4. Perkebunan II.

Non Budidaya

Nilai (Rp) Tunai

Natura

1

Jenis 2 Barang

Jumlah Anggota Penerima

Total Pengembalian (Rp)

80

1. Industri Rumah Tangga 2. Pemasaran hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll) 3. Usaha Lain Berbasis Pertanian III.

Lainnya

Total Ket 1 : cara perhitungan dalam bentuk natura/barang ini mengacu pada banyaknya barang yg disalurkan pada saat itu dikalikan dengan harga barang ybs; 2 : diisi dengan jenis barang yang disalurkan misalnya pupuk, benih, dll

81

KUESIONER KELOMPOK TANI ANALISIS EMPIRIS MEKANISME KREDIT MIKRO BERBASIS KELOMPOK: STUDI PENYALURAN DANA PUAP TAHUN 2009 DI KABUPATEN CIANJUR Tanggal Wawancara 2. Lokasi (X)

Cianjur Utara

2. Cianjur Tengah

2. Sukaresmi 2. Karang Tengah

3. Pacet

4. Campaka

5. Campaka Mulya

Desa Nama Kelompok Tani Gapoktan No Kuesioner Enumerator Supervisor Nama Responden/Panggilan : _____________________________________________ No.Telephone : _____________________________________________

I.

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI 1.

Jenis Kelamin

:

1. Laki-laki

2.

Umur

:

______ tahun

3.

Status

:

1. Lajang

2. Menikah

3. Cerai

4. Janda/Duda

:

1. Islam

2. Katholik

3. Protestan

4. Budha

4. Agama 5. Hindu

2. Perempuan

5.

Lama pendidikan : 1. Tidak pernah 5. Lebih dari 12 tahun

6.

Pekerjaan utama :

2. 1-6 tahun

3. 6-9 tahun

1. Bertani 2. PNS/TNI/POLRI 5. Usaha sendiri bidang jasa

3. Buruh pabrik

6. Usaha sendiri bidang pengolahan sebutkan __________________ 7. Berapa Pengeluaran rumah tangga setiap bulan (rata-rata) ____________________ 8. Berapa jumlah tanggungan dalam keluarga keluarga ___________ orang 9.

:

4. 9-12 tahun

7. Beternak :

4. Dagang 8.Lainnya;

Rp.

_____orang dari total anggota

Luas total lahan pertanian yang dimiliki? __________________m2

10. Selain pekerjaan utama usaha apa yang dilakukan ? 11. Status rumah tinggal : 1. Milik sendiri 4. Lainnya _______________

II.

KREDIT DAN SIMPANAN

2. Sewa/Kontrak

3. Milik orang tua/keluarga

82

1.

Kapan Bpk/Ibu menerima pinjaman pertama kali dari dana PUAP?

2.

Berapa banyak siklus pinjaman yang telah Bapak/Ibu selesaikan dari dana PUAP?

3.

Mengapa Bpk/Ibu mengajukan pinjaman ?

4.

1.

Keperluan perdagangan bahan baku

4.

Membeli peralatan 5. lainnya, sebutkan _______________________________

2. membeli ternak

3. membelli

Apakah Bpk/Ibu menerima kredit dari sumber lain selain dana PUAP? 1. Ya Tidak

2.

Jika Ya, dari siapa Bpk/Ibu mendapatkan kredit/pinjaman tersebut? 1. Tengkulak 2. Rentenir 3. Rekanan/teman sebutkan_____________________

4. Projek lainnya 5. Lainnya,

Jelaskan kondisi pinjaman ___________________________________________________________________________ _ 5.

Apakah Bank atau lembaga pinjaman formal lain pernah menolak pinjaman Bpk/Ibu? 1. Ya tersebut

2. Tidak

3. Tidak pernah mengajukan pinjaman ke lembaga

Jika “Ya”, a. Berapa besar pengajuan pinjaman kepada lembaga tersebut? Rp. . . . . . . . . . . . . b. Berapa besar realisasi pinjaman yang diberikan dari lembaga tersebut? Rp. . . . . . . . . . . . . c. Apa alasan penolakan tersebut? 1. Kurang jaminan referensi

2. Tidak mengetahui

3. Tidak ada yang memberikan

4. Alasan lain, sebutkan _______________________________ 6.

Berapa besarnya pinjaman yang bapak/ibu terima dari kredit PUAP ? Pinjaman terakhir Rp._______________________ Pinjaman sekarang Rp._______________________

7.

Berapa nilai maksimum kredit yang dapat dipinjam oleh anggota? Rp _____________________

8.

Bagaimana sistem penmbayaran cicilan kredit PUAP? 1. Harian 2. Bulanan __________________

9.

3. Mingguan

4. Bayar Panen

5. Lainnya :

Berapa besar jasa pinjaman per bulan? _______________(%)

10. Bagaimana Bpk/Ibu menilai keberlanjutan kredit ini: 1.

Sangat penting penting

2. Penting

3. Biasa saja

4. Tidak penting

5. Sama sekali tidak

11. Berapakah jumlah uang yang dapat Bpk/Ibu tabung setiap minggunya (penghasilan)? Rp _______________________ III.

PEMBENTUKAN KELOMPOK, SELEKSI DAN HUBUNGAN SOSIAL

83

1.

Berapa lama Bpk/Ibu tinggal di desa ini? 1. Saya lahir disini tahun)

2.

2. Saya tinggal disini sejak __________ (jumlah

Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anggota kelompok?

1. Ya

2. Tidak;

Jika ya persyaratannya :___________________________________________

3.

Apakah Bpk/Ibu mengetahui tingkat pendapatan dan sumber pendapatan anggota kelompok sebelum bergabung dengan kelompok? 1. Ya 2. Tidak

4.

Apakah Bpk/Ibu mengetahui nilai utang anggota kelompok sebelum bergabung dengan kelompok? 1. Ya 2. Tidak

5.

Apakah Bpk/Ibu mengetahui apa rencana kegiatan anggota kelompok yang akan dilakukan sebelum bergabung dengan kelompok? 1. Ya 2. Tidak

6.

Jika salah satu, dari sebagian atau semua pertanyaan (4) sampai (6) responden menjawab “Ya”, dari siapa Bpk/Ibu mendapat mendapatkan informasi? 1.

7.

Tetangga 2. Teman 3. Keluarga ___________________________

4. Rentenir

5. Pedagang

6. Lainnya

Selain informasi diatas, informasi apa saja yang Bpk/Ibu perlu ketahui untuk bergabung dalam kelompok? ___________________________________________________________________________ ________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________

8.

Bagaimana Bpk/Ibu memilih ketua kelompok? 1. Seseorang mengajukan diri petugas program

9.

2. Musyawarah

3. Dipilih aparat desa

4. Dipilih

Apakah ada perubahan anggota sejak kelompok mendapat pinjaman pertama kalinya? 1.

Semua sama sejak pinjaman pertama

3.

Ada anggota yang keluar _______orang

2. Ada anggota yang masuk _______orang

10. Apakah anggota atau ketua kelompok ini merupakan : a. aparat desa

: 1. Ya

2. Tidak

b. keluarga aparat desa

: 1. Ya

2. Tidak

c. keluarga penyuluh/PMT/petugas dinas

: 1. Ya

d. tokoh masyarakat (selain aparat desa) ______________________________

:

2. Tidak

1. Ya

2. Tidak,

jelaskan

11. Seberapa baik Bpk/Ibu mengenal anggota sebelum terbentuknya kelompok? 1. Kenal baik

2. Kenal biasa saja

3.Tidak kenal

12. Jika Bpk/Ibu tidak mengenal anggota dengan baik, mengapa Bpk/Ibu menerima mereka dalam kelompok ini?(jgn di jelaskan pilihannya, biarkan responden yang menjelaskan) 1.

Mereka adalah teman anggota lain 3. Usaha mereka bagus

2.

Mereka adalah kenalan/rekanan anggota lain

84

4.

Mereka adalah keluarga anggota lain

6.

Mereka adalah keluarga penyuluh/PMT/petugas dinas ________________________

5. Mereka adalah keluarga aparat desa 7. Lainnya, sebutkan

13. Apakah pernah ada anggota masyarakat yang ingin masuk menjadi anggota kelompok tetapi ditolak? 1. Ya 2. Tidak Pertanyaan (15) dan (16) hanya ditujukan untuk KETUA KELOMPOK 14. Siapa yang memprakarsai pembentukan kelompok 1.

Masing-masing dari anggota LKM Gapoktan

2. Penyuluh tani/PMT

3. Aparat desa

4.

5. lainnya, sebutkan ______________________________ 15. Apakah kelompok ini memiliki perjanjian dan peraturan? 1. Ya . 2. Tidak ; Jika Ya, Apa bentuk perjanjian/peraturannya? 1. tertulis

IV. 1.

2. tidak tertulis

HOMOGENITAS KELOMPOK Pertanyaan berikut terkait dengan karakteristik Kelompok Bpk/Ibu Berapa jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok Bpk/Ibu? _____ Keluarga a) Anggota termasuk dalam suku yang sama

:1. Ya

2. Tidak

b) Anggota tinggal dalam dusun yang sama

:1. Ya

2. Tidak

c) Anggota memiliki umur yang hampir sama

:1. Ya

2. Tidak

d) Anggota memiliki jenis kelamin yang sama

:1. Ya

2. Tidak

e) Anggota terlibat/memiliki pekerjaan sejenis

:1. Ya

2. Tidak

f)

:1. Ya

2. Tidak

:1. Ya

2. Tidak

h) Keluarga mereka memiliki jumlah anggota yang hampir sama :1. Ya

2. Tidak

i)

:1. Ya

Anggota memiliki usaha yang sama

g) Anggota memiliki tingkat kesejahteraan yang hampir sama

Semua anggota terlibat dalam kelompok aktivitas sosial/keagamaan di desa Tidak

2.

MONITORING 1. Berapa kira-kira jarak antara tempat usaha anggota satu dengan yang lainnya? ________________meter 2.

Apakah Bpk/Ibu mengetahui tentang kegiatan ekonomi anggota kelompok? 2. Tidak

1.

Ya

3.

Apakah Bpk/Ibu mengetahui tujuan pinjaman bagi setiap anggota kelompok? 2. Tidak

1.

Ya,

4.

Biasanya untuk apa pinjaman tersebut digunakan? 1.

Keperluan dagang 2. Ternak 3. Peralatan Lainnya: ______________________

4. Bahan baku

5.

5. Seberapa sering Bpk/Ibu berbicara mengenai usaha Bpk/Ibu dengan anggota kelompok ini di luar pertemuan rutin? 1. Sering

2. Jarang

3. Tidak pernah ; kapan? ___________kali/

85

bulan 6.

Apakah Bpk/Ibu saling mengunjungi usaha atau rumah satu sama lain? 1. Ya

7.

Seberapa sering Bpk/Ibu mengunjungi satu sama lain? 1.

8.

2. Tidak, langsung ke pertanyaan nomor 9.

Setiap hari 2. Seminggu sekali 5. Lainnya ____________-

3. Setiap dua minggu

4. sebulan sekali

Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengunjungi usaha setiap anggota kelompok? 1. Anggota, lanjut pertanyaan no 10

2. ketua kelompok

9. Mengapa ketua kelompok yang bertanggung jawab mengunjungi usaha setiap anggota kelompok? ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . 10. Apa sajakah wewenang dan tanggung jawab seorang ketua kelompok? ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . PERTANYAAN 12 DAN 13 HANYA DITUJUKAN UNTUK ANGGOTA KELOMPOK 11. Menurut pendapat Bpk/Ibu bagaimana tanggungjawabnya sebagai ketua: 1.

Baik

2. Biasa saja

ketua

kelompok

dalam

menjalankan

3. Kurang efisien

12. Apakah anggota atau ketua kelompok ini ada yang pernah menggunakan pinjaman tidak sesuai dengan tujuan awal peminjaman? 1. Ya 2. Tidak

Pertanyaan (13) sampai (17) hanya ditujukan untuk KETUA KELOMPOK 13. Apakah Bpk/Ibu mengetahui tujuan pinjaman bagi setiap anggota kelompok? 1. Ya, 2. Tidak 14. Untuk keperluan apa saja penggunaan pinjaman tersebut? * Tujuan isi dengan kode berikut: 1. No 1 2 3 4 5 6 7 8

Keperluan dagang 2. ternak 4. Lainnya : ____________Nama

2. Peralatan Jumlah pinjaman

3. Bahan baku Tujuan*

86

15. Apakah petugas LKM Gapoktan atau Gapoktan mendatangi kelompok Bpk/Ibu? 1. Ya 2. Tidak 16. Seberapa sering petugas LKM Gapoktan atau Gapoktan mendatangi kelompok? 1.

Seminggu sekali

4.

setiap 3 bulan sekali

2. Setiap dua minggu sekali

3.Sebulan sekali

5. Lainnya ___________________________

17. Apakah ada anggota kelompok yang pernah menggunakan pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan awal peminjaman? 1. Ya 2. Tidak

V.

PENGEMBALIAN PINJAMAN 1.

Mengapa Bpk/Ibu membayar kembali pinjaman Bpk/Ibu? 1. Karena Bpk/Ibu ingin berada dalam kelompok sesuai dengan aturan yang berlaku 2.

Karena Bpk/Ibu ingin memenuhi tanggungjawab moral kepada kelompok

3.

Karena dianggap penting untuk mendapatkan kredit selanjutnya

4.

Karena Bpk/Ibu ingin menyelesaikan utang

2.

Apakah Bpk/Ibu pernah terlambat dalam pembayaran cicilan pinjaman? 1. Ya 2. Tidak, Lanjut ke pertanyaan 4

3.

Mengapa Bpk/Ibu pernah mengalami masalah tersebut? 1. Bencana alam 2. Mengalami kerugian Keluarga sakit/ meninggal 5. Tidak ada alasan khusus __________________________

4.

3. Persaingan usaha 4. Anggota 6. Lainnya

Pada pinjaman yang terakhir, berapa kali kelompok Bpk/Ibu mengalami masalah pembayaran cicilan dari anggota kelompok? _____kali. Jelaskan!

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _ 5.

Pada siklus kredit saat ini, berapa orang , berapa kali anggota kelompok terlambat membayar dan berapa jumlah uang yang seharusnya dibayarkan? (Khusus untuk Ketua Kelompok) Jumlah

: ______________ orang

Jumlah

: ______ kali

Jumlah uang: Rp. _____________________ dari total yang harus dibayarkan Rp __________________________ 6.

Berapa banyak anggota dalam kelompok Bpk/Ibu yang tidak mampu membayar untuk diri mereka sendiri lebih dari satu kali? __________ anggota.

7.

Menurut Bpk/Ibu, mengapa anggota tersebut memiliki kesulitan dalam pembayaran? 1.

Gagal panen

4. Tidak ada alasan khusus

87

8.

2.

Kehilangan salah satu hewan

5. sakit

3.

Besarnya pengeluaran keluarga 6. ____________________________________

lainnya,

sebutkan

Bagaiamana perasaan Bpk/Ibu jika salah satu satu nggota kelompok lalai dalam membayar cicilan? 1. Sangat marah

2. Netral

3. Simpatik

VI. SOLIDARITAS KELOMPOK 1. Apakah kelompok pernah membayarkan/menanggung cicilan salah satu anggota yang kesulitan dalam pembayaran cicilan? 1.

Ya 2. Tidak, kami hanya membayar bagian kami membayar cicilan 4.

2.

Lainnya ___________________________________________

Jika jawaban dari pertanyaan (1) “Ya”, bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak sanggup membayar? 1.

3.

3. Tidak, kami semua berhenti

Dana bersama 2. Kontribusi setiap anggota satu anggota yang membayar

3. ketua kelompok yang membayar

4.

Berapa maksimal Bpk/Ibu bersedia untuk menjamin anggota lain dalam kelompok ini? Rp. ______________ dari Rp. ________________ = _____%

4.

Apakah ini bervariasi untuk anggota yang berbeda di dalam kelompok ini? 1. Ya

5.

Jika Bpk/Ibu mendapat bantuan dari anggota kelompok Bpk/Ibu, berapa orang yang membantu Bpk/Ibu? 1.

6.

Kami membayar cicilannya kemudian mengeluarkan dari anggota kelompok Kami membayar cicilannya kemudian memaksa ia untuk membayar kembali Kami membayar cicilannya tapi tidak pernah mendapatkan uang kami kembali Kami membayar cicilannya dan ia tetap menjadi anggota kelompok Kami membayar cicilannyanya karena iba dan berharap suatu saat ia akan mengembalikan kepada kami

Apakah kelompok Bpk/Ibu pernah menyerahkan kepada dinas/koordinator program PUAP untuk menyelesaikan masalah kelompok? 1.

8.

2. seluruh anggota

Bagaimana reaksi kelompok Bpk/Ibu jika salah satu anggota tidak dapat atau telat membayar? 1. 2. 3. 4. 5.

7.

……. orang

2. Tidak

Ya dan koordinator program membantu kami apapun 3. Tidak 4. Tidak mengetahui

2. Ya, tetapi koordinator tidak berbuat

Secara umum jika seorang anggota telat bayar/menunggak cicilan, masalah apa yang akan ia dihadapi? 1. Tidak ada

2. Ia dikeluarkan dari kelompok kredit

3. Ia didesak untuk membayar

4. Ia kehilangan reputasi di desa (malu) 5. Dilaporkan aparat/coordinator 6. Lainnya____________________________________ 9.

Secara umum, apa konsekuensi bagi kelompok jika ada anggotanya yang telat membayar? 1.

Anggota yang menunggak utang akan diganti dengan anggota lain

88

2.

Anggota yang menunggak utang akan dikeluarkan dari kelompok tetapi tidak diganti

3.

Tunggakan utang secepatnya dibayar dan kelompok akan tetap mendapatkan kredit

4.

Kelompok tidak menerima kredit

5.

Lainnya, ____________________________________________________________

Pertanyaan berikut ditanyakan juga : Jika kelompok selalu membayar tepat waktu, apakah mereka melakukan tekanan terhadap kelompok yang terdapat penunggak utang? Bagaimana cara mereka menekan? Apakah mereka marah pada kelompok pengunggak utang?

10. Apakah Bpk/Ibu sendiri selalu bersedia untuk memberi sanksi anggota yang bermasalah dengan pembayaran? 1. Ya

2. Tidak

11. Jika jawaban “Tidak”, apakah Bpk/Ibu merasa pelaksanaan sanksi terhadap anggota susah dilakukan? 1. Ya

2. Tidak

VII. KREDIT KELOMPOK Dari pengalaman selama ini, manakah Bpk/Ibu yang lebih disukai: atau 2. Kredit personal

1. Kredit kelompok

Mengapa ? ___________________________________________________________________

TERIMA KASIH

89

KUESIONER GAPOKTAN ANALISIS EMPIRIS MEKANISME KREDIT MIKRO BERBASIS KELOMPOK: STUDI PENYALURAN DANA PUAP TAHUN 2009 DI KABUPATEN CIANJUR Tanggal Wawancara 3. Cianjur Utara Lokasi (X)

3. Sukaresmi 4. Campaka

2. Cianjur Tengah 2. Karang Tengah 5. Campaka Mulya

3. Pacet

No Kuesioner Enumerator Supervisor I.

Informasi Umum Gapoktan 1. Nama Gapoktan : 2. Alamat Gapoktan : Desa : 3. Telepon : 4. Ketua/Pengurus Aktif : 5. Jumlah Anggota Kelompok Tani : __________kelompok Tani No Nama

Alamat

Kelompok Tani Jumlah Petani Anggota

Nama Ketua/Pengurus aktif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II.

Informasi Pengelolaan Dana PUAP 1. 2. 1. 2. 3.

Adakah ketentuan menabung? 1. Ya 2. Tidak Jika Ya berapa Simpanan Anggota sampai dengan Desember 2010 (akumulasi) Jenis Simpanan Jumlah

No Telepon

90

3. No.

I.

II.

Penyaluran Dana PUAP 2009 dan Pengembalian sampai dengan Desember 2010. Periode Penyaluran Dana (tgl/bln/thn): Usaha Nilai (Rp) Jenis Jumlah KT Jumlah KT 2 1 Produktif Penerima Mengembalikan Barang Tunai Natura

Budidaya 1 Tanaman Pangan 2 Hortikultura 3 Peternakan 4 Perkebunan Non Budidaya 1. Industri RT

III.

4. Pemasaran hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll) 3 Usaha Lain Berbasis Pertanian Lainnya

Total Ket 1 : cara perhitungan dalam bentuk natura/barang ini mengacu pada banyaknya barang yg disalurkan pada saat itu dikalikan dengan harga barang ybs; 2 : diisi dengan jenis barang yang disalurkan misalnya pupuk, benih, dll III. Informasi Operasional LKM Gapoktan/Gapoktan 1. Kelengkapan administrasi : 1. Lengkap 2. Belum lengkap 2. Rapat Gapoktan Tipe Peserta Rapat Jumlah Pertemuan/bulan Waktu pertemuan 1. 2. 3. 3.

a. Sebelum kredit disalurkan apakah kelompok tani mendapatkan training yang terkait dengan bagaimana pengelolaan dana? 1. Ya 2. Tidak; b. Jika Ya: siapa yang memberikan pelatihan tersebut?

4. Bagaimana skema penyaluran dana dari Gapoktan/LKM Gapoktan ke Poktan? (Termasuk jumlah maximum pinjaman per kelompok tani, Jangka waktu kredit untuk setiap satu siklus)

Total Pengembalian (Rp)

91

4a.Bagaimana skema pengembalian dana dari Poktan ke Gapoktan/LKM Gapoktan? Bagaimana aturan pengembalian/cicilan dari Poktan ke LKM Gapoktan/ Gapoktan? Berapa besaran jasa pinjaman atau bagi hasil? Apakah diantaranya menggunakan skema tanggung renteng? 1. Ya 2. Tidak. Jika Ya, bagaimana polanya?

4b. Jika tidak ada skema tanggung renteng, skema apa saja yang diberlakukan?

5.

Apakah yang dilakukan Gapoktan/LKM Gapoktan ketika ada Kelompok tani yang mengalami masalah pembayaran? Bagaimana kriteria suatu kredit disebut bermasalah dan besarnya? Adakah mekanisme sanksi dan insentif?

6.

Terkait dengan pengelolaan dana PUAP di LKM Gapoktan/Gapoktan, apa saja wewenang dan tanggung jawab (terkait dengan repayment) a. PMT :

b.

Penyuluh Pendamping:

c.

Ketua Gapoktan

:

d.

Ketua Poktan

:

92

Lampiran 4.

Gambar Laporan Desa Ciwalen

Gambar Laporan Desa Ciwalen

Gambar Laporan Desa Kubang

Gambar Laporan Desa Kubang

Gambar Laporan Desa Rawabelut

Gambar Laporan Desa Rawabelut