ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2012 – 2013 SESUAI PERDA No 12 TAHUN 2010 Noer Rafikah Zulyanti
ABSTRAKSI
Pajak Reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi cukup baik terhadap pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terus berupaya mengoptimalkan penerimaanya guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. untuk mendukung penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Alat bantu perhitungan yang digunakan adalah target dan realisasi pajak reklame, biaya reklame selama dua periode (2012 – 2013 ), karena peneliti mengacu pada PERDA yang baru Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak daerah dengan petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dalam Peraturan Bupati. Kata Kunci : Pajak, Biaya Reklame
LATAR BELAKANG Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Ningguita hal:1, bahwa kepada Daerah dan Kabupaten atau Kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten kota. Dengan demikian, dalam bidang keuangan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan terus-menerus penerimaan daerah, sehingga ketergantungan pemerintah pusat dapat dikurangi. Seperti dikemukakan Ningguita hal:2, bahwa ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehungga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar,. Pajak merupakan sumber terpenting di Negara kita oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya di dasarkan undang-undang. Sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan Perda No. 12 tahun 2010 tentang pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengelola 11 pajak daerah salah satu pajak tersebut menjadi topik bahas dalam menulis skripsi ini adalah pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undangundang nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah, memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak reklame. Setiap penyelenggaan Reklame di wilayah Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.. Dan harus sesuai dengan Perda No.12 tahun 2010 tentang pajak daerah. Efisiensi pajak reklame di Kabupaten Lamongan dapat di lihat dari segi output (hasil) saja atau dari segi input (pengorbanan) saja. Dari segi hasil output, efisiensi berorientasi pada produktifitas, sedangkan dari segi
pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada penghematan oleh karena itu pentingnya efisiensi pajak reklame di Kabupaten Lamongan. Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh pajak reklame dan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Lamongan sesuai Perda No 12 Tahun 2010. Dan mengetahui seberapa besar manfaat pajak reklame yang akan di dapatkan oleh Kabupaten Lamongan untuk Pendapatan Asli Daerah. METODE Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif, maksudnya data yang diperoleh disusun dan dikelompokan kemudian dianalisis dan dibandingkan antara teori dan praktek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kemudian dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran sedangkan untuk menganalisis data menggunakan tahap-tahap sebagai berikut (1) Menganalisis data berupa dokumen dan hasil wawancara yang berkaitan dengan pemungutan pajak reklame. (2) Menjelaskan gambaran secara umum tentang pajak reklame antara lain kedududkan Kantor Dinas Penpatan dan struktur organisasi. (3) Menghitung efisiensi pemungutan pajak reklame. HASIL Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Daerah berdiri pada tahun 1997 yang diberi nama UPT ( Unit Pelayanan Terpadu ) dan pada tahun 2002 diganti menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Lamongan. Dilihat dari kontribusi pajak reklame Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Lamongan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan dari tahun 2012, Di Kabupaten Lamongan banyak berdiri pabrik-pabrik dan tempat pariwisata yang bisa membantu
meningkatkan pendapatan daerah khususnya pajak reklame dengan adanya pemasangan reklame mampu menjual produknya lebih besar dan banyak pembeli yang membuat konsumen tertarik. Untuk memperbaiki kontribusi pajak reklame di Kabupaten Lamongan harus di adakan upaya-upaya untuk meningkat dan menyediakan fasilitas yang di berikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Lamongan sehingga Wajib Pajak tidak merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran reklame. PEMBAHASAN
Dalam hal ini data yang disajikan dipergunakan untuk menganalisis data dengan tujuan menghitung efisisensi dan efektifitas pajak reklame. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak reklame. Setiap penyelenggaan Reklame di wilayah Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah. Permohonan ijin di Kabupaten Lamongan terus meningkat tiap tahunnya. Seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 1 : Jumlah Perijinan Reklame Di Kabupaten Lamongan Tahun 2012- 2013 TAHUN
JUMLAH
2012
372
2013
395
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan Dilihat dari tabel diatas jumlah Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten perusahaan yang melakukan ijin mendirikan Lamongan dari tahun 2012-2013 seperti pada reklame dari tahun 2012-2013 mengalami tabel di bawah ini. kenaikan. Sehingga mempengaruhi Kontribusi Tabel 2 : Target Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Lamongan Dari Tahun 2012-2013 Tahun Target Pajak Reklame Realisasi 2012 1.055.000.000,00 1.097.470.940,00 2013 1.133.199.000,00 1.231.074.455,00 Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Lamongan. Dari data di atas dapat dilihat apabila target dari penerimaan pajak adalah realisasi lebih tinggi dari target maka bisa 1.133.199.000,00 tetapi realisasnya meningkatkan PAD pada tahun 2012 realisasi mendapatkan 1.231.074.455,00. Untuk bisa lebih tinggi sehingga sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar mneingkatkan PAD. Pada tahun 2011 target dari mengalami kenaikan yaitu dengan merendahkan penerimaan pajak reklame teget agar meningkatkan realisasi untuk bisa adalah1.055.000.000,00 tetapi realisasinya berjalan dengan baik dan memberikan hasil hanya 1.097.470.940,00. Dan pada tahun 2013 positif. juga jumlah realisasi lebih tinggi dari pada Perhitungan biaya pemungutan pajak target yang di harapkan. Karena jika realisasi reklame Di Kabupaten Lamongan tahun 2012 tinggi bisa meningkatkan PAD. Tahun 2013 2013 dapat dilihat dari tabel berikut Tabel 3 : Perhitungan Biaya Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Lamongan Tahun Biaya Kegiatan Biaya Pemungutan 2012 83.789.098 52.750.000 2013 85.072.706 56.659.950 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Lamongan Dari tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa biaya operasional pajak reklame mulai
dari tahun 2001 sampai 2012 diperoleh dari biaya survey,. Untuk biaya kegiatan pada tahun
2012-2013 adalah 83.789.098 dan 85.072.706 untuk biaya pemungutan pada tahun 2012 sebesar 52.750.000. Untuk biaya pemungutan
pada tahun 2013 sebesar59.659.950 cetak. Biaya pemungutan dilakukan penghitungan dengan cara :
Biaya Pemungutan = Target x 5% Dengan demikian untuk menghitung efisiensi pengelolaan pajak reklame dapat dirumuskan sebagai berikut :
ERP= Biaya Pemungutan Pajak Reklame
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tabel 4 : Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2013 Tahun
Biaya Pemungutan (1)
Realisasi (2)
Efisiensi (1/2)
Keteranagan
2012
52.750.000,00
1.097.470.940,00
0,04
Efisien
2013
56.659.950,00
1.231.074.455,00
0,04
Efisien
Prosentase rata-rata tingkat efisien 0,04 Efisien Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) di Kab. Lamongan Jadi rata-rata sebesar 0,04 biaya reklame ini Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa tingkat menunjukan bahwa efisiensi di karenakan biaya efisiensi dari tahun 2012-2013 menunjukan pemungutan lebih kecil dari realisasinya. keadaan yang efisien pada tahun 2012 biaya Pemungutan pajak reklame efektivitas pemungutan sebesar 52.750.000,00 dan dihitung berdasarkan widodo dalam Ninguita ( realisasinya sebesar 1.097.470.940,00 jadi 2004 : 53 ) adalah : ukuran berhasil tidaknya tingkat efisiensinya sebesar 0.04 ini menunjukan suatu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Pada tahun 2012 biaya pemungutan membandingkan antara realisasi pemungutan sebesar 56.659.950,00 dan realisasinya sebesar pajak dengan demikian untuk menghitung 1.231.074.455,00 jadi tingkat efisien sebesar efektivitas pengelolaan pemungutan retribusi 0,04 ini menunjukan efisen. reklame dapat dirumuskan sebagai berikut :
EfRP = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Target Penerimaan Pajak Reklame Tabel 5 : Tingkat Efktifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2013 Tahun
Target pajak
Realisasi
Efektifitas
(1)
Reklame (2)
(3)
(3/2)
2012
1.055.000.000,00
1.097.470.940,00
104,03%
Efektif
2013
1.133.199.000,00
1.231.074.455,00
108,64%
Efektif
Keterangan
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Lamongan
Dari tabel diatas ditunjukan pada tahun 2012 target sebesar 1.055.000.000,00 lebih besar dari realisasinya yang sebesar 1.097.470.940,00 hal ini di katakan efektif karena realisasi lebih besar dari target tingkat efektifnya 104,03% jadi di katakan efektif karaena presentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif karena tidak tercapainya salah satu jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Pada tahun 2013 target 1.133.199.000.000 lebih kecil dari relisasinya sebesar 1.231.074.455,00 tingkat efektifnya 108,64% jadi di katakan efektif karena presentase pencapaianya di atas 90% sampai 100%. Efisiensi Pajak Reklame Dari tabel di atas di tunjukan bahwa tingkat efisien dari tahun 2012-2013 menunjukan bahwa tingkat efisiensi menunjukan keadaan yang sangat baik pada tahun 2012 biaya pemungutan sebesar 52.750.000,00 dan realisasinya sebesar 1.097.470.940,00 jadi tingkat efisiensinya sebesar 0.04 ini menunjukan efisien. Pada tahun 2013 biaya pemungutan sebesar 56.659.950,00 dan realisasinya sebesar 1.231.074.455,00 jadi tingkat efisien sebesar 0,04 ini menunjukan efisen. Jadi rata-rata sebesar 0,04 biaya reklame ini menunjukan bahwa efisiensi di karenakan biaya pemungutan lebih kecil dari realisasinya. Efektifitas Pajak Reklame Pada tahun 2012 target sebesar 1.055.000.000,00 lebih besar dari realisasinya yang sebesar 1.097.470.940,00 hal ini di katakan efektif karena realisasi lebih besar dari target tingkat efektifnya 104,03% jadi di katakan efektif karaena presentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif karena tidak tercapainya salah satu jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Pada tahun 2013 target 1.133.199.000.000 lebih kecil dari relisasinya sebesar 1.231.074.455,00 tingkat efektifnya 108,64% jadi di katakan efektif karena presentase pencapaianya di atas 90% sampai 100%. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian seta pembahasan penelitian mengenai pengaruh Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Lamongan dapat ditarik kesimpulan (1) Rendahnya kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dikarenakan pajak reklame lebih sedikit dari pada pajak daerah sehingga mempengaruhi persentase yang kecil sehingga bisa di lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak relame tinggi. Untuk meningkatkan PAD jumlah target harus lebih kecil dari jumlah realisasinya sehingga mampu meningkatkn pendapatan asli daerah. (2) Tingkat efisiensi dari tahun 2012-2013 menunjukan keadaan yang efisien pada tahun 2011 biaya
pemungutan sebesar 52.750.000,00 dan realisasinya sebesar 1.097.470.940,00 jadi tingkat efisiensinya sebesar 0.04 ini menunjukan efisien. Pada tahun 2013 biaya pemungutan sebesar 56.659.950,00 dan realisasinya sebesar 1.231.074.455,00 jadi tingkat efisien sebesar 0,04 ini menunjukan efisen.Jadi rata-rata sebesar 0,04 biaya reklame ini menunjukan bahwa efisiensi di karenakan biaya pemungutan lebih kecil dari realisasinya (2) Ditunjukan pada tahun 2012 target sebesar 1.055.000.000,00 lebih kecil dari realisasinya yang sebesar 1.097.470.940,00 hal ini di katakan efektif karena realisasi lebih besar dari targetnya tingkat efektifnya 104,03% jadi di katakan efektif karena presentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif karena tidak tercapainya salah satu jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Pada tahun 2013 target 1.133.199.000.000 lebih kecil dari relisasinya sebesar 1.231.074.455,00 tingkat efektifnya 108,64% jadi di katakan efektif karena presentase pencapaianya di atas 90% sampai 100%. Saran Dapat diajukan saran-saran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Lamongan dimana PAD Kabupaten Lamongan khususnya pajak reklame diantaranya upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sehingga dapat menjadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pajak reklame secara intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain (1) Intensifikasi berarti upaya peningkatan pajak reklame dari sumber/objek pajak reklame yang selama ini telah dikelola upaya-upaya tersebut adalah (a) Perubahan sistem kerja dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) agar ada petugas yang memungut pajak reklame agar terjalin yang namanaya koordinasi yang baik anatara petugas pajak reklme dengan perusahaan satu dengan yang lain (b) Meninjau kembali prosedur penetapan bearnya target realisasi di buat melebihi potensi penerimanya karena denga lebih rendahnya target realisasi dan potensi maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) aan mudah cenderung mengejar target dari pada melakukan usaha mengoptimalkan penerima reklame. (c) Dinas Perijinan harus memberi sangsi yang tegas kepada orang yang tidak mengajukan ijin untuk mendirikan usaha agar mendapat pendapatan di daerah Kabupaten Lamongan (d) Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) harus mengontrol berapa pemasukan yang ada di Kabupaten Lamongan jangan hanya menerima uang saja, seharusnya lebih mengetahui sumber pendapatan dari mana. (e) Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset (DPPKA) Dan Perijinan harus lebih memperhatikan dokumen-dokumen yang ada, baik dalam segi penulisan harus tegas dan jelas. (2) Ekstensifikasi dalam pajak reklame berarti harus penggalian sumber-sumber potensi pajak reklame yang belum dikelola atau ditetapkan menjadi objek penerimaan pajak reklame baru. Upaya-upaya tersebut adalah memperbaiki biaya operasional dan menambah sarana dan prasarana reklame yaitu meningkatkan kebersihan reklame menjaga reklame agar tidak terjadi kerusakan selama ijin reklame belum selesai. Dari sarana-sarana diatas, penulis harapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Perijinan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) dalam tingkat efisiensi dan efektifitas bagi pajak daerah di Kabupaten Lamongan.
DAFTAR RUJUKAN Mahardika, Putu. 2003. Analisa Efisiensi Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman). Skripsi oleh Putu Mahardika. Universitas Brawijaya. Intanti, Ningguita. 2008. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pajak Reklame (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Kediri). Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Reklame. Undang – Undang Pajak, 2007. Dilengkapi dengan UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. PTKP. Undang – Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 dan Undang – Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang perubahan akuntabilitas pertanggung jawaban Perda dan Pertanggung Jawabanvertikal ke Pertanggung jawaban Horisontal. Undang – Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Undang – Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerntah Pusat Daerah.
