Analisis Deskriptif Pendidikan RA dan Madrasah Tahun Pelajaran

A A S n P n d d n m An Stttaaatttiiissstttiiikkk P naaallliiisssiiisss S Peeen nd diiid diiikkkaaan n IIIssslllaaam m

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Analisis Deskriptif Pendidikan RA dan Madrasah Tahun Pelajaran 2011-2012 A. Pengantar Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) disebutkan dalam UU Sistem

Pendidikan

Nasional

(Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003

merupakan

lembaga

pendidikan formal yang tidak terpisahkan Pendidikan

dari Nasional.

Sistem Secara

yuridis,

kedudukan

madrasah

disetarakan dengan sekolah umum walaupun dalam beberapa hal madrasah memiliki keunikan. Pembelajaran keagamaan yang lebih intensif menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan madrasah dan sekolah umum. Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) adalah satuan pendidikan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. RA merupakan satuan pendidikan yang menangani Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), yaitu salah satu bentuk penyelenggaraan

pendidikan

yang

menitikberatkan

pada

1


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi,

sesuai

dengan

keunikan

dan

tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan Madrasah adalah satuan pendidikan pada pendidikan dasar (MI, MTs) dan menengah (MA) dimana untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat menentukan standard kualitas

sumber

melahirkan

daya

generasi

manusia penerus

Indonesia bangsa

yang

yang

mampu

berkualitas,

menguasai iptek serta berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT. B. Analisis Deskriptif Data 1. Lembaga Pendataan Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs,MA) mencakup 33 provinsi. Jumlah lembaga yang berhasil didata oleh bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

pada

Tahun Pelajaran 2011-2012 secara nasional terdapat sebanyak 25.435 Raudhatul Athfal, 23.071 Madrasah Ibtidaiyah, 15.244 Madrasah Tsanawiyah, 6.664 Madrasah Aliyah.

2

Persentase


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sebaran lembaga yang berhasil didata adalah 36,13% - RA,

32,77% - MI, 21,65% - MTs, 9,45% - MA.

Gambar 1.1. Jumlah Lembaga RA, MI, MTs, dan MA TP. 2011-2012

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada Tahun Pelajaran

2011-2012

sebanyak

1.686

lembaga

(7,31%),

sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebanyak 21.385 lembaga (92,69%).

Gambar 1.2. Jumlah MI, MTs, dan MA Berdasarkan Status TP. 2011-2012

Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebanyak 1.437 lembaga (9,43%), sedangkan Madrasah Tsanawiyah Tsanawiyah Swasta (MTsS) sebanyak 13.807 lembaga (90,57%).

3


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Sedangkan

Jumlah

Madrasah

Aliyah

Negeri

(MAN)

sebanyak 758 lembaga (11,37%), dan jumlah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak 5.906 lembaga (88,63%). Bila dilihat dari komposisi jumlah madrasah antara negeri dan swasta,

lebih dari 90% madrasah diselenggarakan oleh

swasta, yang pembinaannya dilakukan oleh lembaga/yayasan ataupun secara perorangan. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian dan tanggung-jawab masyarakat sejak dahulu kala akan pentingnya pendidikan pada anak-anak terutama pendidikan berbasis agama,

selain itu kondisi tersebut juga menunjukkan

bahwa pendidikan itu tidak harus terus menerus menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga seharusnya menjadi tanggung-jawab masyarakat.

Gambar 1.3. Jumlah RA Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

Berdasarkan

data

lembaga

yang

masuk

ke

Bagian

perencanaan dan Sistem Informasi, tercatat tingkat akreditasi untuk jenjang RA adalah sebagai berikut; Akreditasi A sebanyak 1.196 lembaga (4,70%), 4.673 lembaga (18,37%) akreditasi B,

4


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

2.353 lembaga (9,25%) akreditasi C, dan belum terakreditasi sebanyak 17.213 lembaga (67,67%).

Gambar 1.4. Jumlah MI Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

Jumlah MI berdasarkan status akreditasi adalah sebagai berikut;

Akreditasi A sebanyak 1.765 lembaga (7,65%), 9.427

lembaga (40,86%) akreditasi B, dan 6.011 lembaga (26,05%) akreditasi C, serta 5.868 lembaga (25,43%) belum terakreditasi. Sementara angka untuk akreditasi pada jenjang MTs, sebanyak 1.278 lembaga (8,38%) berakreditasi A, 5.708 lembaga

(37,44%) akreditasi B, 3.451 lembaga (22,64%) akreditasi C dan sebanyak 4.807 lembaga (31,53%) belum terakeditasi.

Gambar 1.5. Jumlah MTs Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

5

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2


Untuk akreditasi pada jenjang MA, sebanyak 804 lembaga

(12,06%) akreditasi A, 2.174 lembaga (32,62%) akreditasi B, 1.504 lembaga (22,57%) akreditasi C dan sebanyak 2.182 lembaga (32,74%) belum terakreditasi.

Gambar 1.6. Jumlah MA Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

Bila dibandingkan dengan MI, MTs dan MA prosentase RA yang belum terakreditasi menempati posisi yang paling atas dengan 67,67%, hal ini dapat diartikan bahwa saat ini tata kelola RA belum baik sehingga masih perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kedepan diharapkan manajemen dan mutu pendidikan RA menjadi lebih baik. Sedangkan pada MI, MTs dan MA hanya tinggal 1/3 nya yang belum terakreditasi. Ternyata pada semua jenjang (RA, MI, MTs, MA),

yang

memiliki akreditasi A hanya dibawah 10%. Ini artinya bahwa manajemen dan pengelolaan madrasah selama ini masih perlu ditingkatkan, sehingga kedepan pembinaan terhadap manajemen dan tata kelola yang baik terhadap madrasah masih perlu dilakukan sehingga nantinya akan lebih banyak madrasah yang

6


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

bermutu dengan lebih banyaknya madrasah yang berstatus A. Ini semua pada akhirnya akan meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap madrasah dikalangan masyarakat. 2. Peserta Didik atau Siswa Jumlah Keseluruhan peserta didik atau siswa madrasah Tahun Pelajaran 2011-2012 sebanyak 8.079.426 orang yang tersebar mulai dari tingkat RA sampai dengan tingkat MA. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.074.131 orang (13,29%) merupakan siswa RA, kemudian sebanyak 3.200.459 orang (39,61%) adalah siswa MI, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 412.577 orang siswa MIN, dan sebanyak 2.787.882 orang merupakan siswa MIS. Siswa MTs sebanyak 2.745.022 orang (33,98%), yang terdiri dari 651.444 orang adalah siswa MTsN, dan sebanyak 2.093.578 orang adalah siswa MTsS. Sedangkan pada jenjang MA, jumlah siswanya adalah 1.059.814 orang (13,12%), yang terdiri dari 354.740 orang siswa MAN, dan sebanyak 705.074 orang adalah siswa MAS.

Gambar 1.7. Jumlah Siswa RA, MI, MTs, dan MA TP. 2011-2012

7


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Pada gambar 1.7 jelas terlihat jumlah siswa madrasah swasta berbanding lurus dengan jumlah lembaga yang berstatus swasta. Hal ini

menyatakan banwa kontribusi lembaga swasta

sangat berarti didalam dunia pendidikan Islam khususnya dalam peningkatan akses pendidikan. Oleh karena itu, lembaga swasta perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang sama dengan negeri agar kwalitas atau mutu lembaga tersebut dapat diandalkan dalam pelayanan pendidikan pada masyarakat. Komposisi siswa berdasarkan jenis kelamin dari RA sampai MA adalah sebagai berikut : pada jenjang RA sebanyak 538.822 orang (50,16%) berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 535.309 orang (49,84%) berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pada jenjang RA perbandingan jumlah lakilaki dan perempuan hampir seimbang. Pada jenjang MI sebanyak 1.644.120 orang (51,37%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan sebanyak

1.556.339

orang

(48,63%)

berjenis

kelamin

perempuan. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan untuk jenjang MI, siswa laki-laki sedikit lebih banyak dibanding dengan siswa perempuan. Pada jenjang MTs sebanyak 1.330.220 orang (48,46%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sebanyak 1.414.802 orang (51,54%) berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan bahwa untuk jenjang MTs, siswa perempuan lebih banyak dibanding dengan siswa laki-laki. Untuk jenjang MA sebanyak 413.219 orang (38,99%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan sebanyak 646.595 orang (61,01%) berjenis kelamin perempuan, jadi pada jenjang MA lebih banyak siswa perempuan.

8


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Secara keseluruhan komposisi siswa madrash berdasarkan jenis kelamin pada jenjang RA sampai dengan jenjang MTs hampir berimbang, kondisi agak berbeda terdapat pada jenjang MA, dimana jumlah siswa perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah siswa laki-laki. Perlu diteliti dan dilakukan pembahasan lebih mendalam, dengan makin meningkat jenjang madrasah siswanya lebih banyak perempuan.

Gambar 1.8. Jumlah Siswa RA, MI, MTs, dan MA Berdasarkan Jenis Kelamin TP. 2011-2012

3. Rombongan Belajar (Rombel) dan APK Indikator lain yang tak kalah pentingnya untuk memantau perkembangan lembaga pendidikan adalah rombongan belajar (rombel) dan Angka partisipasi Kasar (APK). Jumlah rombel untuk jenjang RA sebanyak 53.720, sementara jumlah siswa sebanyak 1.074.131 orang, sehingga diketahui rasio rombel:siswa RA sebesar 1:20, bahwa 1 rombel dapat menampung siswa sebanyak 20 siswa. Jumlah rombel untuk jenjang MI sebanyak 141.720 dengan jumlah siswa sebanyak 3.200.459 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MI sebesar 1:23, dengan demikian untuk jenjang MI, bahwa 1

9


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

rombel dapat menampung siswa sebanyak 23 siswa. Jumlah rombel untuk jenjang MTs sebanyak 76.061 dengan jumlah siswa sebanyak 2.745.022 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa sebesar MTs 1:36, dengan demikian untuk jenjang MTs, bahwa 1 rombel dapat menampung siswa sebanyak 36 siswa. Jumlah rombel untuk

jenjang

MA sebanyak 35.286 dengan jumlah

siswa sebanyak 1.059.814 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MA sebesar 1:30, dengan demikian untuk jenjang MA, bahwa 1 rombel dapat menampung siswa sebanyak 30 siswa. Komposisi

rasio

rombel:siswa

berdasarkan

status

madrasah negeri maupun swasta adalah sebagai berikut : Jumlah rombel untuk MIN sebanyak 17.468 dengan jumlah siswa sebanyak 412.577 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MIN sebesar 1:24, dengan demikian untuk MIN, bahwa 1 rombel dapat menampung sebanyak 24 siswa. Jumlah rombel untuk MIS sebanyak 124.252 dengan jumlah siswa sebanyak 2.787.882 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MIS sebesar 1:22, dengan demikian untuk MIS, bahwa 1 rombel dapat menampung sebanyak 22 siswa. Jumlah rombel untuk MTsN sebanyak 17.463 dengan jumlah siswa sebanyak 651.444 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MTsN sebesar 1:37, dengan demikian untuk MTsN, 1 rombel dapat menampung sebanyak 37 siswa. Jumlah rombel untuk MTsS sebanyak 58.598 dengan jumlah siswa sebanyak 2.093.578 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MTsS sebesar 1:36, dengan demikian untuk MTsS, bahwa 1 rombel dapat menampung sebanyak 36 siswa. Jumlah rombel

10


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

untuk MAN sebanyak 11.812 dengan jumlah siswa sebanyak 354.740 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MAN sebesar 1:30, dengan demikian untuk MAN, bahwa 1 rombel dapat menampung sebanyak 30 siswa. Jumlah rombel untuk MAS sebanyak 23.474 dengan jumlah siswa sebanyak 705.074 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MAS sebesar 1:30, dengan demikian untuk MAS, bahwa 1 rombel dapat menampung sebanyak 30 siswa.

Gambar 1.9. Rasio Rombel - Siswa RA, MI, MTs, dan MA TP. 2011-2012

Dari paparan mengenai rasio rombel:siswa diatas dapat dilihat bahwa : •

Semakin naik jenjang pendidikan pada madrasah, makin besar rasio. Ini berindikasi bahwa kepadatan pada tingkat yang lebih tinggi disebabkan minat yang banyak tapi daya tampung yang masih kurang. Ini dapat disimpulkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan lembaga semakin dirasakan kurang. Kementerian Agama

11


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

perlu menambah ruang belajar baru atau mendirikan lembaga baru. •

Rasio

rombel:siswa

untuk

jenjang

madrasah

yang

berstatus swasta memiliki perbandingan lebih kecil dibanding dengan madrasah yang berstatus negeri. Jadi daya tampung pada madrasah negeri lebih padat dari madrasah swasta. Hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat masih tetap memilih lembaga yang berstatus negeri dari pada swasta dalam menempatkan anaknya untuk bersekolah. Hal ini dimungkinkan karena alasan, bahwa

secara

kualitas

lembaga

negeri

lebih

baik

dibandingkan dengan lembaga swasta. Faktor lainnya mungkin bersekolah di lembaga negeri membutuhkan biaya relatif sedikit dibandingkan dengan bersekolah dilembaga swasta.

Gambar 1.10. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada RA TP. 2011-2012

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk RA secara nasional adalah 3,30%, dengan daerah yang memiliki nilai APK terbesar

12


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

adalah Provinsi Jawa Timur yaitu 7,56%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (5,30%), Jawa Tengah (3,89%), Sumatera Utara (3,57%) dan Jawa Barat (3,54%). Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu

0,36%. APK untuk MI secara nasional adalah 12,33%, dengan nilai APK untuk MIN adalah 1,59% dan MIS 10,74%. Daerah yang memiliki nilai APK terbesar untuk MI adalah Provinsi Jawa Timur yaitu 24,92%, Aceh 21,01% dan Kalimantan Selatan (16,67%) sedangkan yang terkecil Provinsi Papua (1,74%), Nusa Tenggara Timur (3,03%) dan Sumatera Barat (3,08%). APK MIN 1,59% secara nasional mendapat kontribusi terbesar dari Provinsi Aceh yaitu 17,78%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi

Kalimantan

Selatan

(3,61%),

Bengkulu

(3,55%)

(6,04%), dan

Kalimantan

Maluku

Utara

Tengah

(3,22%).

Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu 0,19%.

Gambar 1.11. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada MIN dan MIS TP. 2011-2012

13


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Sedangkan APK untuk MIS 10,74%, mendapat kontribusi terbesar dari Provinsi Jawa Timur yaitu 23,85%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (15,34%), Nusa Tenggara Barat

(14,13%),

Jawa

Barat

(12,30%)

dan

Banten

(11,67%).

Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Sumatera Barat yaitu 1,11%. APK untuk MTs secara nasional adalah 21,19%, dengan nilai APK untuk MTsN adalah 5,03% dan MTsS 16,16%. Daerah yang memiliki nilai APK terbesar untuk MTs adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 33,81%, Kalimantan Selatan (33,55%) dan Jawa Timur (31,39%) sedangkan yang terkecil Provinsi Papua

(1,50%), Nusa Tenggara Timur (2,87%) dan Bali (2,96%). APK MTsN 5,03% secara nasional mendapat kontribusi terbesar

dari

Provinsi

Kalimantan

Selatan

yaitu

17,24%,

selanjutnya diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (16,03%), Aceh

(15,45%), DIY (10,21%) dan Jambi (9,66%). Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu 0,08%.

Gambar 1.12. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada MTsN dan MTsS TP. 2011-2012

14


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Sedangkan APK untuk MTsS 16,16%, dengan daerah yang memiliki nilai APK terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 29,88%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Banten

(25,31%), Jawa Timur (24,99%), Jawa Tengah (19,10%) dan Jawa Barat (18,12%). Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 1,28%. APK untuk MA secara nasional adalah 7,88%, dengan nilai APK untuk MAN adalah 2,64% dan MAS 5,24%. Daerah yang memiliki nilai APK terbesar untuk MA adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 19,53%, Kalimantan Selatan (14,09%) dan Jawa Timur (13,72%) sedangkan yang terkecil Provinsi Papua

(0,64%), Bali (1,48%) dan Nusa Tenggara Timur (1,92%). APK MAN 2,64% secara nasional mendapat kontribusi terbesar

dari

Provinsi

Kalimantan

Selatan

yaitu

7,77%,

selanjutnya diikuti oleh Provinsi Aceh (7,61%), Sumatera Barat

(6,26%), Bengkulu (4,65%) dan Jambi (4,63%). Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu

0,21%.

Gambar 1.13. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada MAN dan MAS TP. 2011-2012

15


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Sedangkan APK untuk MAS adalah 5,24%, daerah yang memiliki nilai APK terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 15,94%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Timur

(10,39%),

Sulawesi

Tengah

(6,49%),

Kalimantan

Selatan

(6,33%) dan Maluku Utara (6,16%). Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu 0,43%. Dari nilai APK diatas dapat disimpulkan bahwa APK pada RA dan Madrasah (MI, MTs, MA) mendapat kontribusi yang sangat besar dari swasta. Perlu dicatat bahwa pada tahun pelajaran 2010/2011, APK RA menurun drastis dari 8,20% menjadi 2,98% dikarenakan ada perubahan pada angka pembagi. Pada TP. 2010/2011 pembagi usia penduduk adalah 4 – 6 tahun sedangkan TP. 2011/2012 dengan pembagi usia penduduk 0 – 6 tahun dikarenakan RA sudah masuk kategori pendidikan PAUD. 4. Siswa Peserta UN dan Tingkat Kelulusan Berdasarkan data dari Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(PUSPENDIK

Jumlah siswa MTs

BALITBANG

KEMDIKBUD)

bahwa

yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2012

sebanyak 756.407 orang, dari jumlah tersebut

194.574 orang

adalah siswa peserta dari MTsN sedangkan 561.833 orang siswa peserta dari MTsS. Jumlah Siswa MTs peserta UN yang berhasil lulus adalah 674.956 orang (89,23%) siswa, dengan rincian 172.239 orang

(88,52%) siswa dari MTsN, dan 502.717 orang (89,48%) siswa

16


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

dari MTsS. Untuk UN-MTs, % kelulusan terbesar pada Provinsi Bali (99,57%), DKI Jakarta (99,48%), Papua Barat (98,92%) dan Sumatera Selatan (98,72%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi DIY (56,54%) dan Kep. Babel (62,64%).

Gambar 1.14. Jumlah Siswa MTsN dan MTsS Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

Bila dilihat dari hasil UN diatas, ternyata pada jenjang MTs tingkat kelulusannya masih dibawah 90% atau yang tidak lulus lebih dari 10%. Ini artinya bahwa Sistem dan kaidah pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah selama ini masih sangat kurang memadai, siswa yang tidak lulus bisa disebabkan oleh masih buruknya manajemen dan strategi pembelajaran, masih rendahnya tingkat kualifikasi tenaga pengajar, atau minimnya fasilitas atau sarana penunjang belajar. Sehingga kedepan dibutuhkan peningkatan dan pengembangan program untuk perbaikan kualitas guru, perbaikan strategi pembelajaran dan ditambah perbaikan sarana dan prasarana belajar. yang pada akhirnya akan meningkatkan citra MTs dikalangan masyarakat.

17


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Jumlah Siswa MA yang menjadi peserta UN sebanyak 308.355, dari jumlah tersebut 86.989 (28,21%) siswa peserta jurusan IPA, 189.673 (61,51%) siswa peserta 18.300 (5,93%) siswa peserta

jurusan IPS,

jurusan Bahasa, dan 13.393

(4,34%) adalah siswa peserta jurusan Keagamaan. Jumlah siswa peserta UN yang lulus sebanyak 282.218 (91,52%) dari jumlah peserta UN, sehingga tingkat kelulusan dari masing masing

jurusan

adalah sebagai berikut : Siswa lulus UN jurusan IPA

sebesar 81.531 (93,73%), siswa lulus UN jurusan IPS sebesar 174.571 (92,04%), siswa lulus UN jurusan Bahasa sebesar 14.795 (80,85%), dan siswa lulus UN jurusan Keagamaan sebesar 11.321 (84,53%).

Gambar 1.15. Jumlah Siswa MA Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

Untuk UN-MA, % kelulusan terbesar pada Provinsi Bengkulu (98,42%), Sumatera Selatan (97,53%), Papua Barat

(96,95%) dan Sulawesi Utara (96,52%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi NTT (59,18%) dan Gorontalo (66,38%).

18


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Berdasarkan program, % kelulusan pada program IPA dan IPS sudah cukup baik diatas 90%

tetapi untuk jurusan

Bahasa dan Keagamaan masih sekitar 80%, sehingga kedepan harus ditingkatkan. % kelulusan IPA terbesar pada Provinsi Bali

(99,40%), Bengkulu (99,13%), Sumatera Selatan (98,01%) dan Papua Barat (97,65%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi DIY (54,43%) dan Kep. Riau (59,32%). % kelulusan UN untuk Program IPS terbesar pada Provinsi Bengkulu (98,24%), Papua Barat (97,75%), Sumatera Selatan (97,38%) dan Lampung (95,97%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi Papua (46,15%) dan Nusa Tenggara Timur (59,10%). Pada Program Bahasa, % kelulusan UN terbesar pada Provinsi Kep. Riau (100,00%), Sulawesi Utara (97,95%), Papua Barat (97,42%) dan Bengkulu (97,03%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi Kalimantan Barat (15,38%) dan Riau

(27,27%). Sedangkan untuk Program Agama, % kelulusan UN terbesar pada Provinsi Maluku Utara (100,00%), Sumatera Utara

(98,14%), Bali (97,87%) dan Sumatera Selatan (97,23%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi Kep. Bangka Belitung (33,33%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (49,18%). Jumlah Siswa MAN yang menjadi peserta UN sebanyak 112.272, dari jumlah tersebut 44.112 (39,29%)

siswa peserta

jurusan IPA, 48.877 (43,53%) siswa peserta jurusan IPS, 12.726

(11,33%) siswa peserta jurusan Bahasa, dan 6.557 (5,84%)

19


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

adalah siswa peserta yang lulus sebanyak

jurusan Keagamaan. Jumlah peserta UN 105.763 (94,20%), sehingga tingkat

kelulusan dari masing masing jurusan adalah sebagai berikut : Siswa lulus UN jurusan IPA sebesar 41.638 (94,39%), siswa lulus UN jurusan IPS sebesar 48.523 (99,28%), siswa lulus UN jurusan Bahasa sebesar 10.204 (80,18%), dan siswa lulus UN jurusan Keagamaan sebesar 5.398 (82,32%).

Gambar 1.16. Jumlah Siswa MAN Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

Jumlah Siswa MAS yang menjadi peserta UN sebanyak 196.083, dari jumlah tersebut 42.877 (21,87%) siswa peserta dari jurusan IPA, 140.796 (71.80%) siswa peserta dari jurusan IPS, 5.574 (2,84%) siswa peserta dari jurusan Bahasa, dan 6.836

(3,49%) siswa peserta dari jurusan Keagamaan. Jumlah peserta UN yang lulus sebanyak 176.455, sehingga tingkat kelulusan dari

masing masing jurusan adalah sebagai berikut : Siswa lulus UN jurusan IPA sebesar 39.893 (93,04%), siswa lulus UN jurusan IPS sebesar 126.048 (89,53%), siswa lulus

20

UN jurusan Bahasa


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sebesar 4.591 (82,36%), dan siswa lulus UN jurusan Keagamaan sebesar 5.923 (86,64%).

Gambar 1.17. Jumlah Siswa MAS Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

Dilihat dari hasil UN Madrasah Aliyah diatas, % kelulusan yang rendah adalah pada program Bahasa dan Keagamaan. Hal ini berarti perlu perhatian khusus pada kedua program tersebut agar hasil UN tahun berikutnya dapat lebih baik. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada program IPA dan IPS. Sejumlah elemen penting menjadi prasyarat untuk meningkatkan angka kelulusan siswa madrasah di antaranya pemberian pelayanan yang

baik,

motivasi

yang

tinggi,

kepala

madrasah

yang

bertanggung jawab, serta semangat tinggi para guru untuk mengantarkan

anak

didiknya

dengan

baik.

Jika

sejumlah

komponen tersebut dipenuhi, Insya Allah angka kelulusan bisa mencapai target. Berdasarkan Nilai UN MTs dan MA pada lembaga swasta terlihat nilai pada tingkat MTsS tidak signifikan, tetapi untuk tingkat MA lembaga swasta relatif lebih rendah. Oleh karena itu

21


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

pembelajaran di MA perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana perlu perbaikan dan manajemen pembelajaran perlu ditingkatkan. 5. Kepala Lembaga Pendidikan Jumlah

Kepala

RA

sebanyak

25.435

orang

yang

memimpin sebanyak 25.435 lembaga RA. Dari jumlah tersebut bila dilihat dari latar belakang pendidikan atau kualifikasi pendidikan sebanyak (60,06%) atau 15.275 orang memiliki jenjang pendidikan belum S1, sebanyak (38,94%) atau 9.904 orang berpendidikan S1, sebanyak (1,00%) atau 255 orang berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 1 orang (0.00%) berpendidikan S3.

Gambar 1.18. Kualifiaksi Pendidikan Kepala RA TP. 2011-2012

Dari grafik diatas terlihat bahwa masih banyak sekali Kepala RA yang berlatar belakang pendidikan < S1, hal ini perlu perhatian dan dorongan dari pemerintah agar para Kepala RA tersebut minimal memiliki pendidikan minimal S1, dikarenakan hal ini berkaitan dengan skill individu tersebut untuk manajemen tata kelola lembaga agar lebih baik.

22


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Jumlah Kepala MI sebanyak 23.071 orang dengan Latar Belakang Pendidikan Kepala MI sebanyak 8.908 orang (38,61%) berpendidikan < S1, sebanyak 835 orang (3,62%) berpendidikan S2 dan sebanyak 1 orang (0,00%) berpendidikan S3. Sementara sebagian besar Kepala MI berpendidikan S1, yaitu sebanyak 13.327 orang (57,77%). Latar Belakang Pendidikan dari 1.686 orang Kepala MIN sebanyak 262 orang (15,54%) berpendidikan < S1, sebanyak 230 orang (13,64%) berpendidikan S2 dan tidak ada Kepala MIN yang berpendidikan S3. Sementara sebagian besar Kepala MIN berpendidikan S1, yaitu sebanyak 1.194 orang (70,82%). Sementara dari 21.385 orang Kepala MIS sebagian besar berpendidikan S1, yaitu sebanyak 12.133 orang (56,74%), sebanyak 8.646 orang (40,43%) berpendidikan < S1, sebanyak 605 orang (2,83%) berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 1 orang (0,00%) berpendidikan S3.

Gambar 1.19. Kualifiaksi Pendidikan Kepala MI TP. 2011-2012

Dari data diatas terlihat bahwa, kualitas Kepala MIS masih sangat memprihatinkan, yang berpendidikan < S1 pada

23

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2


MIS sebanyak 40,43% sedangkan pada MIN hanya tinggal

15,54%. Ini berarti bahwa pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian kepada swasta dalam hal peningkatan kompetensi Kepala MI, padahal kontribusi swasta pada dunia Pendidikan Islam sangat besar dan harus diperhitungkan. Untuk jenjang MTs, dari sebanyak 15.244 orang kepala MTs, 3.788 orang atau (24,85%) masih berlatar belakang < S1, 1.629 orang (10,69%) berpendidikan S2 dan sebanyak 15 orang

(0,10%) berpendidikan S3. Sementara sebagian besar Kepala MTs berpendidikan S1, yaitu sebanyak 9.812 orang (64,37%).

Gambar 1.20. Kualifiaksi Pendidikan Kepala MTs TP. 2011-2012

Latar Belakang Pendidikan dari 1.437 orang Kepala MTsN, hanya sebanyak 145 orang (10,09%) berpendidikan < S1, 501 orang (34,86%) berpendidikan S2 dan 3 orang (0,21%) berpendidikan S3. Namun yang berpendidikan S1 sebanyak 788 orang (54,84%). Sementara dari 13.807 orang Kepala MTsS, sebagian besar berpendidikan S1 yaitu sebanyak 9.024 orang

(65,36%), sebanyak 3.643 orang (26,39%) berpendidikan < S1,

24


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

1.128 orang (8,17%) berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 12 orang (0,09%) berpendidikan S3. Untuk tingkat kompetensi Kepala MTs tampaknya cukup baik karena kepala MTs baik negeri maupun swasta sudah diatas

50% berpendidikan S1. Namun tetap harus ada dorongan dari pemerintah agar para Kepala MTs yang belum berpendidikan minimal S1, agar segera meningkatkan kualifikasinya mengingat tantangan dunia pendidikan ke depan jauh lebih besar, sehingga harus dipimpin oleh seorang individu yang mumpuni secara skill. Untuk jenjang MA, dari sebanyak 6.664 orang kepala MA, sebanyak 930 orang atau (13,96%) masih berlatar belakang < S1, sebanyak 1.110 orang (16,66%) telah berpendidikan S2 dan sebanyak 18 orang (0,27%) berpendidikan S3. Sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 4.606 orang (69,12%).

Gambar 1.21. Kualifiaksi Pendidikan Kepala MA TP. 2011-2012

Latar Belakang Pendidikan dari 758 orang Kepala MAN sebanyak 43 orang (5,68%) berpendidikan < S1, 379 orang

(50,00%)

berpendidikan

S1

dan

330

orang

(43,54%)

25


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

berpendidikan S2. Sedangkan hanya sebagian kecil saja Kepala MAN berpendidikan S3, yaitu sebanyak 6 orang (0,79%). Sementara dari 5.906 orang Kepala MAS, berpendidikan S1 sebanyak

4.227

(71,57%),

orang

887

orang

(15,02%)

berpendidikan < S1, 780 orang (13,21%) berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 12 orang (0,20%) berpendidikan S3. Berdasarkan data diatas, untuk Kepala MA kondisi lebih baik lagi dari MTs. Dimana hanya berkisar 5% – 15% masih berpendidikan < S1, sisanya sudah S1, S2 dan S3. Sehingga pada tingkat MA, tugas pemerintah harus memperbaiki kualifikasi pendidikan Kepala MA untuk minimal berpendidikan S1 hanya pada sekitar 15%. Sedangkan untuk yang telah berpendidikan ≥ S1 perlu ditingkatkan kemampuan mereka dalam hal manajemen dan pengelolaan madrasah. 6. Pendidik (Guru) Jumlah Pendidik di jenjang RA sebanyak 117.544 orang dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 72.496 orang (61,68%) berpendidikan < S1, 44.576 orang

(37,92%) berpendidikan S1 dan sisanya sebanyak 472 orang (0,40%)

berpendidikan

≥

S2.

Mayoritas

Pendidik

RA

berpendidikan < S1 (61,68%) cukup memprihatinkan, mengingat pertumbuhan

teknologi

semakin

kompetitif

dan

masukan

informasi semakin komplek maka disaat ini sangat diperlukan pendidik yang mempunyai kognitif dan wawasan yang tinggi serta bijak dalam menghadapi pengaruh era global kepada anak

26


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

didiknya mengingat anak RA termasuk anak didik pada umur PAUD, yang sangat riskan terhadap hal tersebut. Kedepan diharapkan semua Pendidik RA berpendidikan minimal S1. Dilihat dari status kepegawaian, mayoritas Pendidik RA berstatus Non PNS yakni sebanyak 107.465 orang (91,43%). Sementara hanya sebagian kecil saja yang berstatus sebagai PNS, yakni sebanyak 10.079 orang (8,57%). Oleh karena itu perlu diberi peluang kepada Pendidik RA untuk menjadi PNS agar kesejahteraan dan jenjang karir mereka lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah terhadap PAUD sudah cukup baik.

Gambar 1.22. Pendidik RA TP. 2011-2012

Jika ditinjau dari kategori jenis kelamin, maka sebanyak 11.203 orang (9,53%) berjenis kelamin laki-laki, sementara 106.341 orang (90,47%) berjenis kelamin perempuan. Tampak terlihat Pendidik RA lebih didominasi oleh kaum perempuan, hal ini dapat dipahami karena secara psikologis perempuan lebih dekat dengan anak-anak usia dini disebabkan sifat keibuannya.

27


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Jumlah Guru di jenjang MI sebanyak 306.054 orang dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 135.067 orang (44,13%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 170.987 orang (55,87%). Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas berstatus Non PNS yakni sebanyak 184.672 orang (60,34%), sedangkan yang berstatus PNS, sebanyak 121.382 orang (39,66%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak 105.477 orang

(34,46%) berpendidikan kurang dari S1, 196.415 orang (64,18%) berpendidikan S1, dan yang berpendidikan S2 atau lebih hanya 4.162 orang (1,36%). Sama dengan tingkat RA, untuk Guru MI didominasi kaum perempuan. Hal ini dimaklumi karena pada Pendidikan Dasar dibutuhkan kesabaran dan ketekunan yang lebih untuk mendidik mereka. Untuk status kepegawaian demikian pula, pada tingkat ini Non PNS masih banyak. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan sudah cukup baik sekitar 65% sudah berpendidikan ≥ S1. Perbaikan kompetensi pada guru tingkat ini tetap harus dilaksanakan dan peningkatan kualifikasi harus dilakukan pada Guru MI tersebut sekitar 35% yaitu yang masih berpendidikan < S1. Pada

MIN jumlah guru sebanyak 34.157 orang atau

11,16% dari total guru di Madrasah Ibtidaiyah, komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 12.501 orang (36,60%) berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 21.656 orang

(63,40%). Jika dilihat dari status kepegawaian, guru yang

28


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

berstatus Non PNS sebesar 12.303 orang (36,02%). Sedangkan yang berstatus sebagai PNS, sebanyak 21.854 orang (63,98%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak 11.071 orang (32,41%) berpendidikan < S1, berpendidikan S1 sebanyak 22.150 orang (64,85%), dan guru yang berpendidikan ≥ S2 sebanyak 936 orang (2,74%). Untuk guru MIN berdasarkan status kepegawaian masih

63,98% PNS, angka ini masih sangat kecil karena seharusnya pada Madrasah Negeri paling tidak guru Pemerintah (PNS) mencapai 80-90%. Demikian pula masih adanya guru MIN yang berpendidikan < S1 (32,41%) pada Madrasah Negeri perlu menjadi perhatian.

Gambar 1.23. Pendidik MI TP. 2011-2012

Pada MIS jumlah guru sebanyak 271.897 orang atau

88,84% dari total guru di MI dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 122.566 orang (45,08%) laki-laki sedangkan perempuan sebanyak 149.331 orang (54,92%). Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas guru MIS berstatus Non PNS yakni

29


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sebesar 172.369 orang (63,39%). Sedangkan yang berstatus PNS, sebanyak 99.528 orang (36,61%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi

pendidikan

sebanyak

94.406

(34,72%)

orang

berpendidikan < S1, berpendidikan S1 sebanyak 174.265 orang

(64,09%), dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 3.226 orang (1,19%). Untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta, perimbangan guru laki-laki

dan

perempuan

cukup

berimbang

sedangkan

berdasarkan kualifikasi pendidikan hampir sama dengan dengan MIN, masih cukup banyak guru yang berpendidikan < S1 yaitu sekitar 35%. Jumlah Guru di jenjang MTs sebanyak 311.201 orang dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 162.431 orang (52,19%) laki-laki sedangkan yang perempuan 148.770 orang (47,81%). Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas berstatus Non PNS yakni sebesar 221.642 orang (71,22%). Sedangkan

yang berstatus PNS, sebanyak 89.559 orang

(28,78%).

Jika

sebanyak

79.014

dilihat orang

berdasarkan

(25,40%)

kualifikasi

pendidikan

berpendidikan

<

S1,

berpendidikan S1 sebanyak 224.742 orang (72,22%), dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 7.445 orang (2,39%). Tidak berbeda dengan tingkat MI, pada tingkat MTs guru PNS relative kecil, 1/3 bagian saja. Namun tingkat pendidikan guru MTs relative lebih baik karena sekitar 75% berpendidikan ≥ S1. Bahwa perbaikan tingkat pendidikan pada guru MTs masih terletak pada sekitar 25% guru yang masih Belum S1. Pada

30


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

tingkat MTs ternyata guru laki-laki lebih banyak dari guru perempuan. Ini terbukti minat laki-laki sebagai guru lebih kearah tingkat yang lebih tinggi. Hal ini perlu diteliti lebih dalam lagi penyebabnya.

Gambar 1.24. Pendidik MTs TP. 2011-2012

Pada

MTsN jumlah guru sebanyak 48.866 orang atau

15,70% dari total guru di Madrasah Tsanawiyah, mempunyai komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 20.912 orang

(42,79%) laki-laki sedangkan yang perempuan sebanyak 27.954 orang (57,21%). Jika dilihat dari status kepegawaian, guru yang berstatus Non PNS sebesar 15.277 orang (31,26%), dan yang berstatus sebagai PNS, sebanyak 33.589 orang (68,74%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 5.595 orang

(11,45%) berpendidikan < S1, berpendidikan S1 40.533 orang (82,95%), dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 2.738 orang (5,60%). Pada MTsN, guru perempuan lebih banyak dari guru lakilaki. Dan belum semua guru berstatus PNS, masih ada 1/3-nya yang masih Non PNS. Padahal sebagai Madrasah Negeri

31


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

setidaknya 80-90% guru sebaiknya sudah PNS. Untuk tingkat pendidikan guru pada MTsN sudah cukup baik, sudah hampir

90% guru MTsN berpendidikan ≥ S1. Pada MTsS jumlah guru sebanyak 262.335 orang atau

84,30% dari total guru di Madrasah Tsanawiyah. Mempunyai komposisi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 141.519 orang

(53,95%) laki-laki dan sebanyak 120.816 orang (46,05%) perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas guru MTsS berstatus Non PNS yakni sebesar 206.365 orang (78,66%). Hanya sedikit yang berstatus sebagai PNS, sebanyak 55.970 orang (21,34%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak

73.419

orang

(27,99%)

berpendidikan

<

S1,

berpendidikan S1 sebanyak 184.209 orang (70,22%), dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 4.707 orang (1,79%). Pada MTsS, guru laki-laki lebih banyak dari guru perempuan.

Madrasah

Tsanawiyah

Swasta

memiliki

guru

mayoritas guru Non PNS (guru tetap yayasan, guru honorer, dll). Sedangkan tingkat pendidikan guru MTsS sudah lebih dari 70% berpendidikan ≥ S1. Jumlah Guru di jenjang MA sebanyak 144.988 orang, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 80.088 orang (55,24%) laki-laki dan sebanyak 64.900 orang (44,76%) perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas berstatus Non PNS sebesar 102.367 orang (70,60%) dan berstatus PNS sebanyak 42.621 orang (29,40%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan

32

sebanyak

25.920

orang


(17,88%) berpendidikan

<

S1,

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

113.020

orang

(77,95%)

berpendidikan S1, dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 6.048 orang

(4,17%). Guru MA relative lebih banyak guru laki-laki (55,24%), yang berstatus PNS lebih banyak secara % dari guru MTs, yakni sekitar 29% sudah PNS. Tingkat pendidikan guru MA relative sudah cukup baik, sekitar 82% sudah ≥ S1. Pada

MAN jumlah guru sebanyak 29.821 orang atau

20,57% dari total guru di Madrasah Aliyah, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 14.000 orang (46,95%) lakilaki sedangkan sebanyak 15.821 orang (53,05%) berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, guru MAN yang berstatus Non PNS sebesar 9.443 orang (31,67%). Sedangkan yang berstatus sebagai PNS, yakni sebanyak 20.378 orang (68,33%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak

2.396

berpendidikan

orang

(8,03%)

S1 sebanyak

24.850

berpendidikan orang

<

S1,

(83,33%), dan

berpendidikan ≥ S2 sebanyak 2.575 orang (8,63%).

Gambar 1.25. Pendidik MA TP. 2011-2012

33


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Pada MAN, guru perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan status kepegawaian masih 68% PNS, berarti masih 32% yang berstatus Non PNS.

Sedangkan tingkat pendidikan guru

MAN sudah baik, 92% sudah berpendidikan ≥ S1. Sehingga beban Pemerintah yang mutlak harus ditingkatkan sekitar 8% guru, yaitu guru yang harus ditingkatkan menjadi S1. Namun karena tuntutan dunia pendidikan sekarang ini sudah tidak dapat dielakkan lagi bahwa guru MA setidaknya harus S2. Oleh karena itu paling tidak untuk guru MAN, harus dipenuhi prasyaratan tersebut. Pada MAS jumlah guru sebanyak 115.167 orang atau

79,43% dari total guru di Madrasah Aliyah, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 66.088 orang (57,38%) lakilaki dan sebanyak 49.079 orang (42,62%) berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas guru MAS berstatus Non PNS yakni sebesar 92.924 orang (80,69%). Sedangkan

yang berstatus sebagai PNS, hanya 22.243 orang

(19,31%).

Jika

dilihat

berdasarkan

kualifikasi

pendidikan

sebanyak 23.524 orang (20,43%) berpendidikan < S1, sebanyak 88.170 orang (76,56%) berpendidikan S1, dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 3.473 orang (3,02%). Untuk guru pada Madrasah Aliyah Swasta dibandingkan dengan tingkat MTs dan MI relatif cukup baik. Tingkat pendidikan guru MAS sudah sekitar 80% berpendidikan ≥ S1.

34


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Berdasarkan data diatas, tampaknya banyak tugas yang harus diemban pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap peningkatan mutu guru diantaranya : •

Mengkondisikan agar para Pendidik mulai dari jenjang RA sampai dengan MA, paling tidak harus memiliki pendidikan minimal S1. Hal ini berkaitan dengan persyaratan pemberian tunjangan profesi, yaitu untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidikan, pendidik harus berpendidikan minimal S1 atau D4 dan mengikuti pendidikan profesi agar mendapatkan sertifikat pendidikan (Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 9).

•

Memenuhi kebutuhan guru madrasah negeri pada tingkat pendidikan RA, MI sebaiknya berpendidikan S1. Untuk MTs dan MA sebaiknya berpendidikan S2.

•

Memenuhi pengangkatan guru madrasah negeri menjadi PNS.

Gambar 1.26. Pendidik RA, MI, MTs dan MA yang bersertifikat TP. 2011-2012

35

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2


Berdasarkan data yang ada, jumlah guru RA yang sudah bersertifikat sebanyak 14.740 orang atau (12,54%) dari jumlah guru RA keseluruhan 117.544 orang. Pada jenjang MI, guru yang sudah bersertifikat sebanyak 80.757 orang atau (26,39%) dari jumlah guru MI seluruhnya 306.054 orang. Untuk jenjang MTs, guru yang bersertifikat sebanyak 108.842 orang atau (34,97%) dari jumlah guru MTs seluruhnya 311.201 orang. Sedangkan jumlah guru MA yang sudah bersertifikat sebanyak 48.204 orang atau (33,25%) dari jumlah guru MA seluruhnya 144.988 orang. Sehingga secara total guru yang sudah bersertifikat sebanyak 252.543 orang atau (28,71%) dari total guru RA, MI, MTs dan MA sebanyak 879.787 orang. Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah guru yang sudah bersertifikat ternyata masih kurang dari

50%. Untuk mensukseskan

apa yang diamanahkan dalam

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, masih diperlukan pengembangan program-program Pendidikan Islam yang mendukung program Sertifikasi Guru.

Gambar 1.27. Pendidik RA yang Bersertifikat TP. 2011-2012

36


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru RA yang sudah bersertifikat, sebanyak 912 orang (6,19%) berstatus PNS, dan 13.828 orang (93,81%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru RA yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 143 orang (15,68%) berpendidikan < S1, 26 orang (2,85%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 743 orang (81,47%). Sedangkan

guru RA yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 223 orang (1,61%) berpendidikan < S1, 4.782 orang

(34,58%)

berpendidikan

S1,

dan

sebagian

besar

guru

berpendidikan ≥ S2 yaitu 8.823 orang (63,81%).

Gambar 1.28. Pendidik MI yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MI yang sudah bersertifikat, sebanyak 45.786 orang (56,70%) berstatus PNS, dan sebanyak 34.971 orang (43,30%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MI yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 7.580 orang (16,56%) berpendidikan < S1, 620 orang (1,35%) berpendidikan ≥

S2,

37


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 37.586

orang (82,09%). Sedangkan guru MI yang berstatus Non PNS dan

sudah

bersertifikat

sebanyak

8.124

orang

(23,23%)

berpendidikan < S1, 426 orang (1,22%) berpendidikan ≥

S2,

dan sebagian besar guru berpendidikan S1 yaitu 26.421 orang

(75,55%). Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MIN yang sudah bersertifikat, sebanyak 6.189 orang (83,21%) berstatus PNS, dan 1.249 orang (16,79%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MIN yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 599 orang (9,68%) berpendidikan < S1, 255 orang (4,12%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 5.335 orang (86,20%).

Sedangkan guru MIN yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 160 orang (12,81%) berpendidikan < S1, 117 orang (9,37%) berpendidikan ≥

S2, dan sebagian besar

guru berpendidikan S1 yaitu 972 orang (77,82%).

Gambar 1.29. Pendidik MIN dan MIS yang Bersertifikat TP. 2011-2012

38


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MIS yang sudah bersertifikat, sebanyak 39.597 orang (54,01%) berstatus PNS, dan 33.722 orang (45,99%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MIS yang berstatus PNS dan sudah

bersertifikat

sebanyak

6.981

orang

(17,63%)

berpendidikan < S1, 365 orang (0,92%) berpendidikan ≥ dan paling banyak guru yang

S2,


orang (81,45%). Sedangkan guru MIS yang berstatus Non PNS dan

sudah

bersertifikat

sebanyak

7.964

orang

(23,62%)


S2,


(75,47%).

Gambar 1.30. Pendidik MTs yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MTs yang sudah bersertifikat, sebanyak 52.376 orang (48,12%) berstatus PNS, dan 56.466 orang (51,88%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MTs yang berstatus PNS dan sudah

bersertifikat

sebanyak

6.334

orang

(12,09%)

39


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

berpendidikan < S1, 1.705 orang (3,26%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru yang


orang (84,65%). Sedangkan guru MTs yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 12.489 orang (22,12%) berpendidikan < S1, 883 orang (1,56%) berpendidikan ≥

S2,


(76,32%). Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MTsN yang sudah bersertifikat, sebanyak 18.442 orang (83,71%) berstatus PNS, dan 3.588 orang (16,29%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MTsN yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 952 orang (5,16%) berpendidikan < S1, 1.060 orang (5,75%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 16.430 orang (89,09%).

Sedangkan guru MTsN yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 664 orang (18,51%) berpendidikan < S1, 60 orang (1,67%) berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar guru berpendidikan S1 yaitu 2.864 orang (79,82%).

Gambar 1.31. Pendidik MTsN dan MTsS yang Bersertifikat TP. 2011-2012

40


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MTsS yang sudah bersertifikat, sebanyak 33.934 orang (39,09%) berstatus PNS, dan 52.878 orang (60,91%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MTsS yang berstatus PNS dan sudah

bersertifikat

sebanyak

5.382

orang

(15,86%)

berpendidikan < S1, 645 orang (1,90%) berpendidikan ≥ dan paling banyak guru yang

S2,


orang (82,24%). Sedangkan guru MTsS yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 11.825 orang (22,36%) berpendidikan < S1, 823 orang (1,56%) berpendidikan ≥

S2,


(76,08%).

Gambar 1.32. Pendidik MA yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MA yang sudah bersertifikat, sebanyak 26.310 orang (54,58%) berstatus PNS, dan 21.894 orang (45,42%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MA yang berstatus PNS dan sudah

bersertifikat

sebanyak

3.068

orang

(11,66%)

berpendidikan < S1, 1.764 orang (6,71%) berpendidikan ≥ S2,

41


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

dan paling banyak guru yang


orang (81,63%). Sedangkan guru MA yang berstatus Non PNS dan

sudah

bersertifikat

sebanyak

4.047

orang

(18,48%)


S2,


(78,51%). Jumlah guru MAN yang sudah bersertifikat sebanyak 14.175 orang (47,53%) dari jumlah guru MAN. Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MAN yang sudah bersertifikat, sebanyak 12.366 orang (87,24%) berstatus PNS, dan 1.809 orang (12,76%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MAN yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 613 orang (4,96%) berpendidikan < S1, 1.437 orang

(11,62%) berpendidikan ≥

S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 10.316 orang (83,42%). Sedangkan guru MAN yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 327 orang (18,08%) berpendidikan < S1, 36 orang (1,99%) berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar guru berpendidikan S1 yaitu 1.446 orang (79,93%). Jumlah guru MAS yang sudah bersertifikat sebanyak 34.029 orang (29,55%) dari jumlah guru MAS. Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MAS yang sudah bersertifikat, sebanyak 13.944 orang (40,98%) berstatus PNS, dan 20.085 orang (59,02%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MAS yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 2.455 orang (17,61%) berpendidikan < S1, 327 orang

42


(2,35%) berpendidikan ≥

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 11.162 orang (80,05%). Sedangkan guru MAS yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 3.720 orang (18,52%) berpendidikan < S1, 623 orang (3,10%) berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar guru berpendidikan S1 yaitu 15.742 orang (78,38%).

Gambar 1.33. Pendidik MAN dan MAS yang Bersertifikat TP. 2011-2012

7. Kondisi Sarana Pendidikan A.

Kondisi Ruang Kelas

Tabel 1. Ketersediaan Ruang Kelas pada RA/BA, MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

Jumlah ruang kelas yang ada dari tingkat RA hingga MA sebanyak 286.625 ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik

43


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sebanyak 159.504 ruangan (55,64%), rusak ringan sebanyak 72.273 ruangan (25,22%), dan rusak berat sebanyak 54.848 ruangan (19,14%). Ruang kelas dengan kondisi baik (layak untuk digunakan) hanya 55,64% atau sebanyak 159.504 ruangan belajar dari tingkat RA hingga MA. Jumlah ini sangat tidak sesuai dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang harus dilayani berjumlah 306.787 rombel. Dari angka tersebut jelaslah bahwa hanya 51,99% atau 159.504 rombongan belajar yang dapat dilayani dengan ruang kelas yang memadai. Sekitar 122.021 rombel (39,77%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan 25.262 rombel (8,23%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang ruangan. Untuk mengatasi kondisi yang demikian, maka perlu peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada madrasah untuk mendirikan ruang kelas baru atau memperbaiki ruang kelas yang rusak.

Gambar 1.34. Ruang Kelas tingkat RA TP. 2011-2012

Jumlah ruang kelas yang ada di RA sebanyak 46.966 ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik sebanyak 31.043

44


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

ruangan (66,10%), rusak ringan 12.033 ruangan (25,62%), dan rusak berat 3.890 ruangan (8,28%). Dengan jumlah rombel RA sebanyak 53.720, maka masih kekurangan ruang kelas baru sekitar 6.754 ruangan. Dari rombel tersebut hanya 31.043 rombel (57,79%) yang dapat belajar pada ruang kelas yang memadai. Sekitar 15.923 rombel (29,64%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan 6.754 rombel

(12,57%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang ruangan. Jumlah ruang kelas yang ada di MI sebanyak 126.051 ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik sebanyak 58.918 ruangan (46,74%), rusak ringan 32.995 ruangan (26,18%), dan rusak berat 34.138 ruangan (27,08%).

Gambar 1.35. Ruang Kelas tingkat MI TP. 2011-2012

Dengan jumlah rombel MI sebanyak 141.720, maka masih kekurangan ruang kelas baru sekitar 15.669 ruangan. Dari rombel tersebut hanya 58.918 rombel (41,57%) yang dapat belajar pada ruang kelas yang memadai. Sekitar 67.133 rombel

(47,37%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan

45


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

15.669 rombel (11,06%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang ruangan. Jumlah ruang kelas yang ada di MTs sebanyak 79.405 ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik sebanyak 47.442 ruangan (59,75%), rusak ringan 19.511 ruangan (24,57%), dan rusak berat 12.452 ruangan (15,68%). Dengan jumlah rombel MTs sebanyak 76.061, maka masih kekurangan ruang kelas baru sekitar 743 ruangan. Dari rombel tersebut hanya 47.442 rombel (62,37%) yang dapat belajar pada ruang kelas yang memadai. Sekitar 27.876 rombel

(36,65%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan 743 rombel (0,98%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang ruangan.

Gambar 1.36. Ruang Kelas tingkat MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang kelas yang ada di MA sebanyak 34.203 ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik sebanyak 22.101 ruangan (64,62%), rusak ringan 7.734 ruangan (22,61%), dan rusak berat 4.368 ruangan (12,77%).

46


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Gambar 1.37. Ruang Kelas tingkat MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah rombel MA sebanyak 35.286, maka masih kekurangan ruang kelas baru sekitar 2.096 ruangan. Dari rombel tersebut hanya 22.101 rombel (62,63%) yang dapat belajar pada ruang kelas yang memadai. Sekitar 11.089 rombel (31,43%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan 2.096 rombel

(5,94%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang ruangan. B.

Kondisi Ruang UKS Salah satu kategori sebuah madrasah dikatakan sebagai

sekolah sehat adalah memiliki fasilitas kesehatan berupa ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Fasilitas ini menjadi penunjang kesehatan warga madrasah yang ada di dalamnya, atau dengan istilah lain UKS sebagai suatu langkah pertolongan pertama terhadap siswa yang sakit atau kecelakaan dalam lingkungan madrasah. Mengingat keberadaannya begitu penting dalam lingkungan madrasah, maka sebuah madrasah harus memiliki ruang UKS ini.

47


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Tabel 2. Ketersediaan Ruang UKS pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

Jumlah ruang UKS yang ada dari tingkat MI hingga MA sebanyak 17.969 ruangan. Dengan kondisi ruang UKS, baik sebanyak 6.916 ruangan (38,49%), rusak ringan 6.051 ruangan

(33,67%), dan rusak berat 5.002 ruangan (27,84%). Dengan jumlah lembaga dari tingkat MI hingga MA sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang UKS baru sekitar 27.010 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 6.916 lembaga (15,38%) yang memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 11.053 lembaga (24,57%) memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 27.010 lembaga (60,05%) yang belum memiliki ruang UKS.

Gambar 1.38. Ruang UKS tingkat MI TP. 2011-2012

48


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Jumlah ruang UKS yang ada di MI sebanyak 8.860 ruangan. Dengan kondisi ruang UKS, baik sebanyak 2.860 ruangan (32,28%), rusak ringan 2.973 ruangan (33,56%), dan rusak berat 3.027 ruangan (34,16%). Dengan jumlah lembaga tingkat MI sebanyak 23.071, maka masih kekurangan ruang UKS baru sekitar 14.211 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.860 MI (12,40%) yang memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 6.000 MI (26,01%) memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 14.211 MI

(61,60%) yang belum memiliki ruang UKS. Jumlah ruang UKS yang ada di MTs sebanyak 6.118 ruangan. Dengan kondisi ruang UKS, baik sebanyak 2.611 ruangan (42,68%), rusak ringan 2.166 ruangan (35,40%), dan rusak berat 1.341 ruangan (21,92%).

Gambar 1.39. Ruang UKS tingkat MTs TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MTs sebanyak 15.244, maka masih kekurangan ruang UKS baru sekitar 9.126 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.611 MTs (17,13%) yang memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 3.507 MTs (23,01%)

49


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 9.126 MTs

(59,87%) yang belum memiliki ruang UKS. Jumlah ruang UKS yang ada di MA sebanyak 2.991 ruangan. Dengan kondisi ruang UKS, baik sebanyak 1.445 ruangan (48,31%), rusak ringan 912 ruangan (30,49%), dan rusak berat 634 ruangan (21,20%). Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang UKS baru sekitar 3.673 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 1.445 MA (21,68%) yang memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 1.546 MA (23,20%) memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 3.673 MA

(55,12%) yang belum memiliki ruang UKS.

Gambar 1.40. Ruang UKS tingkat MA TP. 2011-2012

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal dalam suatu lembaga pendidikan, peran pemerintah sangat penting

guna

membangun

dan

prasarana kesehatan yang memadai.

50

menyediakan

sarana

dan


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

C. Kondisi Ruang Perpustakaan Dalam Undang Undang tentang Perpustakaan (UU No. 43/2007)

dinyatakan

bahwa

Pemerintah

berkewajiban

menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Untuk itu perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca

melalui

perpustakaan

pengembangan

sebagai

sumber

dan

informasi.

pendayagunaan Dimana

fungsi

perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi yang akan memperluas wawasan, meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan sekolah dewasa ini tidak saja merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian yang integral dari

kegiatan

pembelajaran.

Artinya,

penyelenggaraan

perpustakaan sekolah termasuk madrasah harus sejalan dengan visi dan misi sekolah dengan mengadakan bahan bacaan bermutu yang

sesuai

kurikulum,

menyelenggarakan

kegiatan

yang

berkaitan dengan bidang studi, dan kegiatan penunjang lain.

Tabel 3. Ketersediaan Ruang Perpustakaan pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

51


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Jumlah ruang perpustakaan yang ada dari tingkat MI hingga MA sebanyak 23.396 ruangan. Dengan kondisi ruang perpustakaan, baik sebanyak 9.513 ruangan (40,66%), rusak ringan 8.369 ruangan (35,77%), dan rusak berat 5.514 ruangan

(23,57%). Dengan jumlah lembaga dari tingkat MI hingga MA sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang perpustakaan baru sekitar 21.583 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya

9.513

lembaga

(21,15%)

yang

memiliki

ruang

perpustakaan yang memadai. Sekitar 13.883 lembaga (30,87%) memiliki ruang perpustakaan yang kurang memadai dan 21.583 lembaga (47,98%) yang belum memiliki ruang perpustakaan.

Gambar 1.41. Ruang Perpustakaan tingkat MI TP. 2011-2012

Jumlah ruang perpustakaan yang ada di MI sebanyak 11.204 ruangan. Dengan kondisi ruang perpustakaan, baik sebanyak 3.747 ruangan (33,44%), rusak ringan 4.071 ruangan

(36,34%), dan rusak berat 3.386 ruangan (30,22%). Dengan jumlah lembaga tingkat MI sebanyak 23.071, maka masih kekurangan ruang perpustakaan baru sekitar 11.867

52


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.747 MI (16,24%) yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai. Sekitar 7.457 MI (32,32%) memiliki ruang perpustakaan yang kurang memadai dan

11.867

MI

(51,44%)

yang

belum

memiliki

ruang

perpustakaan.

Gambar 1.42. Ruang Perpustakaan tingkat MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang perpustakaan yang ada di MTs sebanyak 8.215 ruangan. Dengan kondisi ruang perpustakaan, baik sebanyak 3.769 ruangan (45,88%), rusak ringan 2.967 ruangan

(36,12%), dan rusak berat 1.479 ruangan (18,00%). Dengan jumlah lembaga tingkat MTs sebanyak 15.244, maka masih kekurangan ruang perpustakaan baru sekitar 7.029 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.769 MTs

(24,72%) yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai. Sekitar 4.446 MTs (29,17%) memiliki ruang perpustakaan yang kurang memadai dan 7.029 MTs (46,11%) yang belum memiliki ruang perpustakaan. Jumlah ruang perpustakaan yang ada di MA sebanyak 3.977 ruangan. Dengan kondisi ruang perpustakaan, baik

53


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sebanyak 1.997 ruangan (50,21%), rusak ringan 1.331 ruangan

(33,47%), dan rusak berat 649 ruangan (16,32%).

Gambar 1.43. Ruang Perpustakaan tingkat MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang perpustakaan baru sekitar 2.687 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 1.997 MA

(29,97%) yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai. Sekitar 1.980 MA (29,71%) memiliki ruang perpustakaan yang kurang memadai dan 2.687 MA (40,32%) yang belum memiliki ruang perpustakaan. Dari data diatas, tampaknya kondisi sebagian besar perpustakaan sekolah/madrasah di Indonesia saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan ada sekolah yang tidak mempunyai perpustakaan. Kalaupun ada, kebanyakan belum memadai sebagai ruang perpustakaan. Disamping itu masih banyak dijumpai pemangku jabatan, kepala sekolah, dan guru belum menyadari pentingnya fungsi dan peran perpustakaan sekolah bagi peserta didik maupun para pendidik sendiri. Misalnya ada anggapan bahwa perpustakaan hanya sebagai pelengkap di

54


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sekolah. Padahal ia merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran. Sebab keberhasilan jalannya proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dan tersedianya gedung sekolah serta fasilitasnya, tetapi juga perlu didukung oleh tersedianya buku-buku pada perpustakaan yang representatif. Oleh karena itu perlu terus menerus didukung pengembangan perpustakaan dengan memperbanyak koleksi, meningkatkan fasilitas dan layanannya, agar peran dan fungsi perpustakaan sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya. D.

Kondisi Ruang Lab. Komputer Lab. Komputer merupakan kebutuhan yang sangat

penting bagi madrasah sekarang ini. Masuknya mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) didalam kurikulum, maka

mengharuskan

menguasai

teknologi

siswa

untuk

informasi

dan

bisa

mengetahui

komunikasi

dan

khususnya

komputer dan internet.

Tabel 3. Ketersediaan Ruang Lab. Komputer pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

Jumlah ruang lab. komputer yang ada dari tingkat MI hingga MA sebanyak 16.675 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. komputer, baik sebanyak 7.239 ruangan (43,41%), rusak ringan

55


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

sebanyak 5.275 ruangan (31,63%), dan rusak berat sebanyak 4.161 ruangan (24,95%). Dengan jumlah lembaga dari tingkat MI hingga MA sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang lab. komputer baru sekitar 28.304 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 7.239 lembaga (16,09%) yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai. Sekitar 9.436 lembaga (20,98%) memiliki ruang lab. komputer yang kurang memadai dan 28.304 lembaga (62,93%) yang belum memiliki ruang lab. komputer. Jumlah ruang lab. komputer yang ada di MI sebanyak 6.522 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. komputer, baik sebanyak 2.214 ruangan (33,95%), rusak ringan 2.084 ruangan

(31,95%), dan rusak berat 2.224 ruangan (34,10%).

Gambar 1.44. Ruang Lab. Komputer tingkat MI TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MI sebanyak 23.071, maka masih kekurangan ruang lab. komputer baru sekitar 16.549 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.214 MI (9,60%) yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai. Sekitar 4.308 MI (18,67%) memiliki ruang lab. komputer yang kurang memadai

56


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

dan 16.549 MI (71,73%) yang belum memiliki ruang lab. komputer.

Gambar 1.45. Ruang Lab. Komputer tingkat MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang lab. komputer yang ada di MTs sebanyak 6.546 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. komputer, baik sebanyak 2.951 ruangan (45,08%), rusak ringan 2.288 ruangan

(34,95%), dan rusak berat 1.307 ruangan (19,97%). Dengan jumlah lembaga tingkat MTs sebanyak 15.244, maka masih kekurangan ruang lab. komputer baru sekitar 8.698 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.951 MTs

(19,36%) yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai. Sekitar 3.595 MTs (23,58%) memiliki ruang lab. komputer yang kurang memadai dan 8.698 MTs (57,06%) yang belum memiliki ruang lab. komputer. Jumlah ruang lab. komputer yang ada di MA sebanyak 3.607 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. komputer, baik sebanyak 2.074 ruangan (57,50%), rusak ringan 903 ruangan

(25,03%), dan rusak berat 630 ruangan (17,47%).

57


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Gambar 1.46. Ruang Lab. Komputer tingkat MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang lab. komputer baru sekitar 3.057 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.074 MA

(31,13%) yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai. Sekitar 1.533 MA (23,00%) memiliki ruang lab. komputer yang kurang memadai dan 3.057 MA (45,87%) yang belum memiliki ruang lab. komputer. Kebutuhan ruangan/laboratorium

untuk

pelajaran

TIK

bukan

hanya

komputer saja, tetapi juga terhadap

fasilitas didalamnya yaitu Komputer dan internet. Dengan kurang tersedianya ruangan lab. komputer beserta isinya pada madrasah, maka siswa kurang bersemangat untuk

belajar

mata

pelajaran

TIK,

dan

juga

tidak

bisa

mengimplementasikan kemampuannya dibidang komputerisasi dan informasi. Disamping itu pelajaran TIK merupakan salah satu mata pelajaran bersifat praktisi, tidak hanya sekedar teoritis. Sehingga peran laboratorium/ruang praktek amat diperlukan. Perlu

58

menjadi

perhatian

pula

bahwa

dalam

pelaksanaan


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

kurikulum 2013, peran sarana TIK (komputer dan internet) menjadi penting. Karena pada implementasi kurikulum 2013 sumber belajar bukan saja dari guru, tetapi harus didukung sarana TIK. E.

Kondisi Ruang Lab. IPA

Tabel 4. Ketersediaan Ruang Lab. IPA pada MI dan MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang lab. IPA yang ada pada tingkat MI dan MTs sebanyak 9.722 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. IPA, baik sebanyak 3.063 ruangan (31,51%), rusak ringan 3.764 ruangan

(38,72%), dan rusak berat 2.895 ruangan (29,78%). Dengan jumlah lembaga tingkat MI dan MTs sebanyak 38.315, maka masih kekurangan ruang lab. IPA baru sekitar 28.593 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.063 lembaga (7,99%) yang memiliki ruang lab. IPA yang memadai. Sekitar 6.659 lembaga (17,38%) memiliki ruang lab. IPA yang kurang memadai dan 28.593 lembaga (74,63%) yang belum memiliki ruang lab. IPA. Jumlah ruang lab. IPA yang ada di MI sebanyak 4.389 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. IPA, baik sebanyak 748

59

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2


ruangan (17,04%), rusak ringan 1.989 ruangan (45,32%), dan rusak berat 1.652 ruangan (37,64%).

Gambar 1.47. Ruang Lab. IPA tingkat MI TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MI sebanyak 23.071, maka masih kekurangan ruang lab. IPA baru sekitar 18.682 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 748 MI (3,24%) yang memiliki ruang lab. IPA yang memadai. Sekitar 3.641 MI

(15,78%) memiliki ruang lab. IPA yang kurang memadai dan 18.682 MI (80,98%) yang belum memiliki ruang lab. IPA.

Gambar 1.48. Ruang Lab. IPA tingkat MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang lab. IPA yang ada di MTs sebanyak 5.333 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. IPA, baik sebanyak 2.315

60


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

ruangan (43,41%), rusak ringan 1.775 ruangan (33,28%), dan rusak berat 1.243 ruangan (23,31%). Dengan jumlah lembaga tingkat MTs sebanyak 15.244, maka masih kekurangan ruang lab. IPA baru sekitar 9.911 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.315 MTs

(15,19%) yang memiliki ruang lab. IPA yang memadai. Sekitar 3.018 MTs (19,80%) memiliki ruang lab. IPA yang kurang memadai dan 9.911 MTs (65,02%) yang belum memiliki ruang lab. IPA. Dilihat dari data diatas, pada MI dan MTs banyak yang belum memiliki laboratorium IPA, masih sekitar 75% yang belum memiliki laboratorium IPA. Sedangkan sisanya sekitar 8% memiliki Lab. IPA dengan kondisi memadai dan sekitar 17% memiliki laboratorium IPA dengan kondisi yang kurang memadai. Keberadaan Lab. IPA sangat dibutuhkan, karena dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya sekedar mendengarkan keterangan guru dari pelajaran yang telah diberikan, tetapi harus melakukan kegiatan sendiri untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang ilmu yang dipelajarinya.

Tabel 5. Ketersediaan Ruang Lab. IPA pada MA TP. 2011-2012

61


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Laboratorium IPA pada tingkat MA terdiri dari 3 jenis laboratorium yaitu Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi. Jumlah ruang Lab. Fisika sebanyak 1.860 ruangan. Dengan kondisi ruang Lab. Fisika, baik sebanyak 990 ruangan (53,23%), rusak ringan 407 ruangan (21,88%), dan rusak berat 463 ruangan (24,89%).

Gambar 1.49. Ruang Lab. Fisika tingkat MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang Lab. Fisika baru sekitar 4.804 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 990 MA (14,86%) yang memiliki ruang Lab. Fisika yang memadai. Sekitar 870 MA

(13,06%) memiliki ruang Lab. Fisika yang kurang memadai dan 4.804 MA (72,09%) yang belum memiliki ruang Lab. Fisika. Jumlah ruang Lab. Kimia sebanyak 1.640 ruangan. Dengan kondisi ruang Lab. Kimia, baik sebanyak 758 ruangan

(46,22%), rusak ringan 470 ruangan (28,66%), dan rusak berat 412 ruangan (25,12%). Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang Lab. Kimia baru sekitar 5.024 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 758 MA (11,37%)

62


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

yang memiliki ruang Lab. Kimia yang memadai. Sekitar 882 MA

(13,24%) memiliki ruang Lab. Kimia yang kurang memadai dan 5.024 MA (75,39%) yang belum memiliki ruang Lab. Kimia.

Gambar 1.50. Ruang Lab. Kimia tingkat MA TP. 2011-2012

Jumlah ruang Lab. Biologi sebanyak 1.882 ruangan. Dengan kondisi ruang Lab. Biologi, baik sebanyak 908 ruangan

(48,25%), rusak ringan 550 ruangan (29,22%), dan rusak berat 424 ruangan (22,53%).

Gambar 1.51. Ruang Lab. Biologi tingkat MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang Lab. Biologi baru sekitar 4.782 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 908 MA (13,63%)

63


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

yang memiliki ruang Lab. Biologi yang memadai. Sekitar 974 MA

(14,62%) memiliki ruang Lab. Biologi yang kurang memadai dan 4.782 MA (71,76%) yang belum memiliki ruang Lab. Biologi. Dari data diatas terlihat banyak MA yang belum memiliki Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi, masih sekitar 73% yang belum memiliki laboratorium tersebut. Sedangkan sisanya sekitar

13% memiliki Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi dengan kondisi memadai dan sekitar 14% memiliki laboratorium dengan kondisi yang kurang memadai. F.

Kondisi Ruang Guru Jumlah ruang guru yang ada dari tingkat MI hingga MA

sebanyak 33.136 ruangan. Dengan kondisi ruang guru, baik sebanyak 15.388 ruangan (46,44%), rusak ringan 10.313 ruangan (31,12%), dan rusak berat 7.435 ruangan (22,44%).

Tabel 5. Ketersediaan Ruang Guru pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah lembaga dari tingkat MI hingga MA sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang guru baru sekitar 11.843 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 15.388 lembaga (34,21%) yang memiliki ruang guru yang

64


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

memadai. Sekitar 17.748 lembaga (39,46%) memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 11.843 lembaga (26,33%) yang belum memiliki ruang guru.

Gambar 1.52. Ruang Guru tingkat MI TP. 2011-2012

Jumlah ruang guru yang ada di MI sebanyak 16.531 ruangan. Dengan kondisi ruang guru, baik sebanyak 6.194 ruangan (37,47%), rusak ringan 5.453 ruangan (32,99%), dan rusak berat 4.884 ruangan (29,54%). Dengan jumlah lembaga tingkat MI sebanyak 23.071, maka masih kekurangan ruang guru baru sekitar 6.540 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 6.194 MI (26,85%) yang memiliki ruang guru yang memadai. Sekitar 10.337 MI (44,81%) memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 6.540 MI

(28,35%) yang belum memiliki ruang guru. Jumlah ruang guru yang ada di MTs sebanyak 11.499 ruangan. Dengan kondisi ruang guru, baik sebanyak 5.987 ruangan (52,07%), rusak ringan 3.563 ruangan (30,99%), dan rusak berat 1.949 ruangan (16,95%).

65

2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2


Dengan jumlah lembaga tingkat MTs sebanyak 15.244, maka masih kekurangan ruang guru baru sekitar 3.745 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 5.987 MTs (39,27%) yang memiliki ruang guru yang memadai. Sekitar 5.512 MTs (36,16%) memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 3.745 MTs

(24,57%) yang belum memiliki ruang guru.

Gambar 1.53. Ruang Guru tingkat MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang guru yang ada di MA sebanyak 5.106 ruangan. Dengan kondisi ruang guru, baik sebanyak 3.207 ruangan (62,81%), rusak ringan 1.297 ruangan (25,40%), dan rusak berat 602 ruangan (11,79%).

Gambar 1.54. Ruang Guru tingkat MA TP. 2011-2012

66


2 1 0 0 2 2 1 1 2 12 01 01 20 20 11 1///2 2

Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664, maka masih kekurangan ruang guru baru sekitar 1.558 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.207 MA (48,12%) yang memiliki ruang guru yang memadai. Sekitar 1.899 MA (28,50%) memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 1.558 MA (23,38%) yang belum memiliki ruang guru. Dilihat dari data diatas, masih sekitar 26% madrasah yang belum memiliki ruang guru. Keberadaan ruang guru sangat penting, karena ruang guru merupakan fasilitas yang disediakan sekolah khusus untuk guru sekolah. Ruangan ini merupakan pusat mobilitas guru di sekolah, selain itu digunakan pula untuk tempat istirahat dan tempat berinteraksi antara guru dengan guru lainnya ataupun guru dengan siswa. Oleh karena itu, fasilitas ruang guru ini mutlak harus tersedia di setiap madrasah.

67

Analisis Deskriptif Pendidikan RA dan Madrasah Tahun Pelajaran

Recommend Documents