Analisis, Desember 2016, Vol.5 No.2 : 198 – 204
ISSN 2252-7230
KEDUDUKAN PIHAK SWASTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN The Position the Private Sector After the Enactment of the Law no. 30 of 2009 on Electricity Iin Fatimah1, Badriyah Rifai2, Nurfaidah Said3 1
Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (email :
[email protected]) Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (email :
[email protected]) 3 Bagian Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (email :
[email protected])
2
ABSTRAK Kedudukan Pihak Swasta Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui (i) memahami dan menjelaskan mekanisme penetapan harga jual beli tenaga listrik oleh pihak swasta kepada PT. PLN (Persero); (ii) pertimbangan pihak swasta dalam menetapan harga jual beli tenaga listrik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Mekanisme penetapan harga jualbeli tenaga listrik antara pihak swasta dengan PT. PLN (Persero) dilakukan melalui pembelian tenaga listrik dengan pelelangan umum dan penunjukan langsung. Harga jual beli tenaga listrik melalui pelelangan umum ditentukan berdasarkan rumus-rumus pembayaran yang ditentukan oleh pihak swasta dengan PT. PLN (Persero). Harga jual beli tenaga listrik melalui penunjukan langsung ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F); (ii) penetapan harga jual beli tenaga listrik melalui pelelangan umum dan penunjukan langsung, diterapkan di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa meminta persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.Pertimbangan pihak swasta dalam penetapan harga jual beli tenaga listrik yaitu Komponen A, Komponen B, Komponen C dan Komponen D yang terdapat pada rumus-rumus pembayaran di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik melalui pembelian tenaga listrik pelelangan umum, serta dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F) apabila pembelian tenaga listrik dilakukan melalui penunjukan langsung. Kata Kunci: Kedudukan, pihak swasta ABSTRACT The Position the Private Sector after the Enactment of the Law No. 30 of 2000 on Electricity. This research aimed (1) to find out, understand, and explain the mechanism of the statement of the purchase and sale prices of electricity by the private sector to PT. PLN (Persero) ; an (2) to investigate the consideration of the private sector in stating the sale and buying prices of the electricity power. The method used in the research was legal emprical research. The Data collection was carried out through the methods of interviews and documentation. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The research results indicated that the mechanism of the stating the sale and purchase prices of the electricity power between the private sectors and PT. PLN (Persero) was through the electricity sale with the public auction and the direct appoinment. The sale and purchase prices through the public auction were stated based on the formula of the payment deided by the privare sects and PT. PLN (Persero). The sale and purchase prices through the direct appoinment were sated based on Regulation of Ministry of EDSM by paying attention to the voltage of the electricity network of PT. PLN (Persero) and the location/area of the generator (F Factor). The statement of he sale and purchase prices of the electricity power, either through the public auction of through the direct appointment, was implemented in the sale and purchase agreement without the central or the local goverment agreement according to its authority. The consideration of the private sectors in the sale and purchase prices of the electricity power comprised Component A, Component B, Component C, and Component D as stated in the payment formula in the sale and purchase agreement of the sale and purchase of electricity power through the public auction, and by considering the electric voltage of PT. PLN (Persero) and the location/area of the generator F (Factor) if the purchase of the electricity power was done through the direct appointment. Keywords: The position, the private sector
198
Kedudukan, pihak swasta
ISSN 2252-7230
tentang Ketenagalistrikan dimana harga jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah atau pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Maksud dari pasal ini bahwa agar penetapan harga jual tenaga listrik harus memperhatikan biaya untuk memproduksi tenaga listrik atau menghasilkan jasa pelayanan jaringan tenaga listrik untuk menciptakan kelangsungan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan. Harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik tidak boleh ditetapkan lebih. Ketentuan harga jual tenaga listrik selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, harga jual tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Selain itu, harga jual tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu (biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar, dan/atau biaya jaringan.) atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli. Penyesuaian harga jual tenaga listrik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang berwenang. Artinya, harga jual tenaga listrik dan penyesuaian harga jual tenaga listrik yang telah disepakati oleh kedua pihak yang melakukan jual beli tenaga listrik harus mendapatkan persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Di wilayah usaha PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar terdapat beberapa pembangkit swasta yang bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) melalui prosedur pelelangan umum seperti PT. Energi Sengkang (PLTGU Sengkang), PT. Makassar Power (PLTD Suppa),PT. Sulawesi Mini Hydro (PLTA Tangka Manipi), PT. Bosowa Energi (PLTU Jeneponto), dan PT. Poso Energy (PLTA Poso). PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar hanya mengawasi dan mengecek produksi tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit swasta tersebut.
PENDAHULUAN Energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, tanpa listrik aktivitas menjadi lumpuh. Dalam konteks pelayanan publik, listrik hanya kalah oleh kebutuhan makanan, yang berarti bahwa listrik merupakan hak setiap warganegara, sehingga listrik yang mudah diakses dengan harga wajar menjadi kebutuhan. Hampir seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh, termasuk roda pemerintahan dan perekonomian secara khusus bisa terganggu bila tidak ada listrik. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara terhadap penyediaan tenaga listrikdengan membuat peraturan, melakukan pengawasan dan ikut serta mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi tersebut melalui pembentukan usaha negara untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Pemerintah sudah membuat tiga peraturan di bidang ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Selain BUMN, koperasi dan badan usaha lain atau pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum. Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Adapun Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik diatur oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 15 Tahun 1985. Harga jual tenaga listrik tersebut ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul menteri dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat, biaya produksi, dan lain-lain. Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik diatur dalam Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2009 199
Iin Fatimah
ISSN 2252-7230
Pihak swasta dalam hal ini calon pengembang atau Independent Power Producer(IPP) yang terpilih melalui pelelangan umum atau penunjukan langsung yang telah mendapatkan Izn Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau Power Purchase Agreement (PPA)dengan Pihak PT. PLN, dimana pihak swasta sebagai penyedia tenaga listrik menawarkan harga jual tenaga listrik kepada PT. PLN. Apabila PT. PLN menyetujui harga yang ditawarkan, maka harga tersebut langsung disepakati dan diterapkan ke dalam perjanjian. Undang-Undang Ketenagalistrikan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum khususnya usaha pembangkitan. Penjualan tenaga listrik dari pihak swasta kepada PT. PLN (Persero) mengindikasikan tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam penentuan harga tenaga listrik, dimana persetujuan pemerintah merupakan kontrol atau pengawasan pemerintah terhadap harga jual tenaga listrik.Berdasarkan hal tersebut di atas maka ada kecenderungan bahwa Penerapan harga jual tenaga listrik di dalam perjanjian jual beli antara pihak swasta dengan PT. PLN (Persero) tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah.Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui Kedudukan Pihak Swasta Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Power (PLTD Suppa) sebagai objek utama penelitian adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar pada Bagian SDM, DM. Strategi Pemasaran, Analis Interaksi Antar Unit Pelaksana, Analis di Bidang Perencanaan Sistim dan Analis Perkiraan Penjualan Energi dan Pendapatan diambil responden 10 (sepuluh) orang,P T. Makassar Power (PLTD Suppa), yaitu Manager Administrasi dan staff di PT. Makassar Power (PLTD Suppa) diambil responden 5 (lima) orang.
METODE PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
Jenis Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang melihat keberlakuan hukum dari segi non-hukum (Nurbani, 2013).
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam penyediaan tenaga listrik dan memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, UU Ketenagalistrikan memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum seperti usaha pembangkitan, usaha transmisi, usaha distribusi dan usaha
Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mendatangi responden dan mengadakan tanya jawab. Selanjutnya, dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini serta mendukung keberadaan sertifikat batu mulia di Indonesia. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptifdengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berlangsung di PT. PLN (Persero) khususnya di PT. PLN(Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar danPT. Makassar Power (PLTD Suppa). Populasi dan Sampel Populasi adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar, serta PT. Makassar 200
Kedudukan, pihak swasta
ISSN 2252-7230
penjualan tenaga listrik serta dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi. PT. PLN (Persero) diberikan prioritas pertama dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemberian prioritas utama kepada BUMN merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.PT. PLN (Persero) sebagai BUMN wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya dengan melakukan pembelian tenaga listrik berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik terdapat dalam Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, dan Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. Kewenangan untuk menetapkan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik ada pada pemerintah dan juga pemerintah daerah berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, harga jual tenaga listrik dalam Pasal 39 diatur bahwa harga jual tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang dapat berupa harga patokan, dimana harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, harga jual tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga
listrik, penyesuaian harga jual tenaga listrik dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan persetujuan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yangsehat. Dalammenetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha dan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat. Perubahan unsur biaya tertentu yang terdapat didalam kesepakatan diantara badan usaha seperti biaya konstruksi, biaya pemeliharaan,biaya bahan bakar, dan/atau biaya jaringan. Prosedur pembelian tenaga listrik melalui pelelangan umum masih diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2007. Peraturan menteri tersebut mengatur ketentuan pembelian tenaga listrik dari koperasi dan badan usaha lain kepadaPKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan). Sebelum ada peraturan mengenai prosedur pelelangan umum seperti Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2007, jual beli tenaga listrik melalui pelelangan umum sudah dilakukan oleh pihak swasta dengan pihak PT. PLN dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. Makassar Power (PLTD Suppa) dengan PT. PLN (Persero) tertanggal 18 November 1996. PT. PLN (Persero) melaporkan hasil negosiasi dan mengajukan usulan harga jual tenaga listrik kepada Menteriuntuk mendapat persetujuan. Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik sejakditerimanya laporan secara lengkap. PT. PLN (Persero) menandatangani kontrak jual beli tenaga listriksetelah menerima persetujuan hargajual tenaga listrik. Dalam hal Menteri
201
Iin Fatimah
ISSN 2252-7230
menolak harga jual tenaga listrik, PT. PLN (Persero) melakukan negosiasi ulang.
dalam KUHPerdata tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan yang terdapat dalam Buku III Pasal 1653-1665 KUHPerdata (Handri, 2009). Badan hukum yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatanperbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata). Menurut Wirjono (2011), perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Satrio (1992), membagi pengertian perjanjian dalam ari luas dan arti sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubunganhubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yaang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata. Menurut Hans Kelsen dalam Soetiksno (2010), dalam ajarannya Reine Rechtslehreatau The Pure Theory Of Law (Teori Murni Tentang Hukum atau Teori Hukum Murni) yang merupakan satu ajaran umum tentang hukum (Algemeine Rechtslehre). Reine Rechtslehre Kelsen berusaha mencari pengertian tentang segala-galanya yang hakiki dan perlu untuk hukum. Oleh karena itu, harus menyampingkan segala sesuatu yang dapat berubah yang ada secara kebetulan. Ajaran murni tentang hukum tak boleh dicampuri oleh masalah-masalah politik, kesusilaan, sejarah, kemasyarakatan dan tidak boleh dicampuri oleh masalah keadilan. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis, seperti unsur sosologis, politis, historis, bahkan etis. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam pemikiran tentang konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh ahli filsafat hukum dari zaman Yunani kuno, seperti Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384322 SM). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri di atas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga negara. Dengan menempatkan hukum
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa secara historis kehadiran BUMN di Indonesia sudah ada pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, usaha negara yang dikenal seperti Spoorwagen (SS), Gemeenschapelijke Mijinbow Maatscapij Biliyon (GMB) yakni Perusahaan Tambang Timah di Pulau Belitung, Perusahaan Pegadaian, PLN, dan sebagainya. Konsep awal pendirian BUMN tidak hanya berdasarkan pasal 33 ayat (2) UUD 1945, tetapi juga berdasarkan pertimbangan sebagai perintis kegiatan ekonomi yang belum dapat diselenggarakan oleh usaha swasta dan koperasi. Dengan dasar tersebut memberikan BUMN kesempatan yang luas untuk berperan dalam kegiatan ekonomi (Aminuddin, 2004). BUMN terdiri dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah menyediakan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perseroan terbatas dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd) Company atau Limited (Ltd) Corporation, dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamloze Vennootschap atau disingkat NV, dalam bahasa Jerman disebut dengan Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung. Dari nama tersebut, dapat ditarik pengertian Perseroan terbatas yaitu suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal dasar tersebut dibagi kedalam sahamsaham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya (Hasbir, 2014). Badan usaha swasta haruslah berbentuk badan hukum, sehingga harus memenuhi unsur dari badan hukum. Badan hukum/recht persoon/ purusa hukum/awak hukum/pribadi hukum di 202
Kedudukan, pihak swasta
ISSN 2252-7230
sebagai hal yang tertinggi (supreme) dalam negara, berarti penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum. Dalam konsepsi negara hukum kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Aminuddin, 2013). Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik (Ridwan, 2006). Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti penentu dala penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Sthal dalam Jimly (2011), konsep negara hukum yang disebut dengan istilah rechtsstaat mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala aspek dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya dari segi ekonomi saja. Oleh karena itu, istilah pembangunan ekonomi dianggap kurang tepat karena membangun ekonomi suatu masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa menggabungkan dengan pembangunan segisegi kehidupan masyarakat lainnya. Masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan. Hukum berfungsi untuk menjamin perubahan itu dengan cara teratur (dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya), perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teratur yang menggunakan kekerasan. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat
diabaikan dalam proses pembangunan (Mochtar, 2006). KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penetapan harga jual beli tenaga listrik antara pihak swasta dengan PT. PLN (Persero) dilakukan melalui pembelian tenaga listrik dengan pelelangan umum dan penunjukan langsung. Harga jual beli tenaga listrik melalui pelelangan umum ditentukan berdasarkan rumus-rumus pembayaran (terdiri atas Komponen A, Komponen B, Komponen C dan Komponen D) yang ditentukan oleh pihak swasta dengan PT. PLN (Persero). Harga jual beli tenaga listrik melalui penunjukan langsung ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F). Penetapan harga jual beli tenaga listrik melalui pelelangan umum dan penunjukan langsung,diterapkan di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa meminta persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya, pertimbangan pihak swasta dalam penetapan harga jual beli tenaga listrikyaitu Komponen A, Komponen B, Komponen C dan Komponen D yang terdapat pada rumus-rumus pembayaran di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik melalui pembelian tenaga listrik pelelangan umum, serta dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F) apabila pembelian tenaga listrik dilakukan melalui penunjukan langsung. DAFTAR PUSTAKA Aminuddin.(2013). Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin. Aminuddin.(2004). Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Handri.(2009). Hukum Perusahaan. Jakarta: PT. Buku Kita. Hasbir.(2014). Hukum Perusahaan: Memahami Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan Normatif dan Empiris). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
203
Iin Fatimah
ISSN 2252-7230
Jimly.(2011). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika :. Mochtar.(2006). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: PT. Alumni. Nurbani.(2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ridwan.(2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Satrio.(1992). Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. Soetiksno.(2010). Filsafat Hukum (Bagian I). Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Wirjono.(2011). Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
204
