ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT. Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta SKRIPSI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Putri Ariska Novitasari NIM : 112114055

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Putri Ariska Novitasari NIM : 112114055

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016 i


ii


29 April 2016

iii


HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Yesterday = History Tommorow = Mistery Today = Gift That’s why it is called present (ANONIM) Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka kamu akan mendapat; Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.  (Mat. 7: 7-8) Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena didalam mencoba kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil  (MT)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:  Ayah Eko Setyo Wahyudi, SE.  IbuRosita Fitri Anggraini  Adik Yolanda Ayudya Wardani  Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus BPR Madani Sejahtera Abadi) adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 April 2016 Yang membuat pernyataan

(Putri Ariska Novitasari)

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama:

Putri Ariska Novitasari

NIM:

112114055

Prodi:

Akuntansi

Fakultas: Ekonomi Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah yang berjudul: ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus BPR Madani Sejahtera Abadi) Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 April 2016 Yang membuat pernyataan


vi


ABSTRAK ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi)

Putri Ariska Novitasari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui apakah pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, dan untuk (2) mengetahui apakah pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan ketentuan pemberian kredit yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deksriptif yang memaparkan bagaimana pelaksanaan audit operasional pada BPR Madani Sejahtera Abadi. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan auditor internal bagian kredit dan bagian lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional atas kegiatan perkreditan pada BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Adapun pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : audit operasional, prosedur pemberian kredit, audit internal

vii


ABSTRACT OPERATIONAL AUDIT ANALYSIS OF THE CREDIT APPROVAL PROCEDURE A Case Study at BPR Madani Sejahtera Abadi

Putri Ariska Novitasari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

The purpose of this research are (1) to determine whether operational audit of credit approval procedure conducted by BPR Madani Sejahtera Abadi has been in accordance with the regulation of Indonesia Central Bank No. 1/6/PBI/1999, and (2) to examine whether the credit approval procedure at BPR Madani Sejahtera Abadi in compliance with the guideline setting up by BPR Madani Sejahtera Abadi is related with the credit approval procedure. This research is a case study. Data was analyzed by descriptive analysis. The data was primary data that was collected through interview with the internal auditor of the credit division and related departments. The results showed that the implementation of operational audit of credit approval procedure at BPR Madani Sejahtera Abadi has been in accordance with the regulation of Indonesia Central Bank No. 1/6/PBI/1999. Furthermore, it has been proven that the credit approval procedure in BPR Madani Sejahtera Abadi was in compliance with the guideline that have been set by BPR Madani Sejahtera Abadi.

Keywords: operational audit, credit approval procedure, internal audit.

viii


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Audit Operasional Terhadap Prosedur Pemberian Kredit” Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tentunya mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis. 2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Ak., QIA., CA selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar. 3. Bapak Lilik selaku pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi yang telah berkenan membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan selama penelitian.

ix


4. Orang tua penulis, Bapak Eko Setyo Wahyudi, SE., dan Ibu Rosita Fitri Anggraini yang selalu berusaha memberikan semangat, doa, dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Adik tersayang Yolanda Ayudya Wardani yang selalu menemani, memberikan semangat, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha menyelesaikannya. 6. Nenek tersayang Christina Lasmi yang tidak pernah meninggalkanku dalam setiap doa. Dan selalu mengajarkan cinta, kasih, semangat, dan memberikan keyakinan bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 7. Teman-teman MPT yang selalu berusaha bersama dari awal dan saling memberi support satu sama lain. 8. Teman-teman mahasiswa Akuntansi (terutama angkatan 2011 kelas B), terima kasih atas kebahagiaan, tawa canda, kekompakan, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama di kota Jogja ini. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 April 2016


x


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ........................................ PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..................................................... LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................................................................. ABSTRAK .................................................................................................... ABSTRACT ................................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................

i ii iii iv v vi vii viii ix xi xiii xiv xv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................... B. Rumusan Masalah ............................................................................... C. Tujuan Penelitian ................................................................................. D. Manfaat Penelitian ............................................................................... E. Sistematika Penulisan ..........................................................................

1 4 4 5 5

BAB II LANDASAN TEORI A. Auditing............................................................................................... B. Audit Operasional ................................................................................ 1. Audit Operasional ........................................................................... 2. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional ............................. 3. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional .......................................... 4. Tipe Audit Operasional .................................................................... 5. Tahap-Tahap Audit Operasional ...................................................... 6. Pelaksana Audit Operasional ........................................................... 7. Perbedaan Audit Operasional dengan Audit keuangan ................... C. Perkreditan ........................................................................................... 1. Pengertian Kredit ............................................................................. 2. Tujuan dan Fungsi Kredit ................................................................ 3. Jenis-Jenis Kredit ............................................................................. 4. Unsur-Unsur Kredit ......................................................................... 5. Prinsip Kredit ................................................................................... 6. Prosedur Pemberian Kredit Bank .................................................... D. Tinjauan Penelitian Terdahulu ............................................................. E. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 ....................................... F. Kerangka Pemikiran.............................................................................

7 9 9 9 11 13 14 19 20 21 21 21 22 25 26 27 29 32 34

xi


BAB III METODA PENELITIAN A. Jenis Penelitian..................................................................................... B. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................. C. Subjek dan Objek Penelitian ............................................................... D. Jenis Data ............................................................................................ E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. F. Teknik Analisis Data ...........................................................................

37 37 37 38 38 39

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah BPR Madani Sejahtera Abadi................................................ B. Visi dan Misi BPR Madani Sejahtera Abadi ...................................... C. Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi............................. D. Struktur Organisasi Kredit .................................................................. E. Pelaksana Audit Operasional BPR Madani Sejahtera Abadi ..............

47 48 49 52 61

BAB V ANALISIS DATA A. Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi ........... 64 B. Pelaksanaan Pemberian Kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi .............................................................. 87 BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 101 B. Keterbatasan Penelitian ....................................................................... 101 C. Saran .................................................................................................... 102 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 103 LAMPIRAN……………............................................................................... 104

xii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran ..........................................................

36

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi ............

48

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kredit .................................................

52

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Divisi Pengawasan .............................

61

xiii


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 ........................................

40

Tabel 3.2 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Ketentuan .............

42

Tabel 5.1 Hasil Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 .........................................

77

Tabel 5.2 Hasil Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Ketentuan ...

92

xiv


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1

Daftar Pertanyaan Wawancara ............................................

xv

104


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dari sektor perbankan. Krisis ekonomi dan moneter yang sempat singgah di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa pentingnya peran sektor perbankan dalam suatu negara. Ketika sektor perbankan dalam keadaan terpuruk, perekonomian nasional juga turut merasakan keterpurukannya, demikian juga sebaliknya. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai sumber dana bagi kegiatan ekonomi. Contoh yang sering kita temui adalah dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Dalam hal ini dibahas mengenai bank perkreditan rakyat adalah bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau prinsip syariah. Bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Mulyono (2002: 12), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

1


mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan penjelasan diatas, pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masingmasing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai, bisa dikatakan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Untuk menekan resiko piutang macet atau bahkan piutang tak tertagih, dan pembayaran yang diterima perusahaan dapat berjalan dengan lancar serta orang yang bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diperlukan suatu pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan, perlu terlebih dahulu memahami prosedur pemberian kredit serta prinsip-prinsip kredit yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk

2


mengantisipasi setiap kecurangan, penyelewengan, dan penyimpangan yang terjadi yang dapat merugikan perusahaan dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajemen. Dalam melaksanakan pemberian kredit terhadap calon konsumen, diperlukan pemeriksaan terhadap setiap prosedur yang dilakukan oleh pelaksana agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan serta memenuhi prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Adapun pemeriksaan yang terkait dengan prosedur pemberian kredit ini adalah pemeriksaan operasional atau biasa kita kenal dengan istilah audit operasional. Menurut Tunggal (2001), audit operasional yaitu proses yang sistematis, menilai operasi organisasi, menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomi operasi, melaporkan kepada orang yang tepat, dan memberikan rekomendasi atau perbaikan. Audit operasional pada umumnya dipahami sebagai penyelesaian atas masalah efisiensi dan efektifitas, karena pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern oleh auditor intern merupakan bagian dari audit operasional jika tujuannya adalah membantu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya supaya lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa audit operasional merupakan alat bantu bagi manajemen khususnya dalam fungsi pengendalian intern. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian hanya pada satu aktivitas yaitu prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit ini berperan penting dalam penentuan jumlah nominal yang akan diberikan oleh bank

3


kepada nasabah, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada tingkat efektivitas dan efisiensi bank tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Audit Operasional Terhadap Prosedur Pemberian Kredit”. B. RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999? 2. Apakah pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi. 2. Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi.

4


D. MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi Bank Dapat membantu pihak Bank dalam mengetahui apakah prosedur pemberian kredit yang telah digunakan selama ini efektif dan efisien, dan untuk meminimalisir masalah terjadinya kredit macet. 2. Bagi Universitas Sanata Dharma Dapat menambah referensi masalah tentang perbankan dan perkreditan, khususnya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam prosedur pemberian kredit dengan melakukan audit operasional. 3. Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan tentang perbankan dan perkreditan, serta audit operasional dalam prosedur pemberian kredit dalam perbankan dapat diterapkan dalam pekerjaan. E. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI Dalam bab ini diuraikan seluk beluk tentang dasar-dasar audit, audit operasional, perkreditan, efektivitas perkreditan.

5


BAB III

METODE PENELITIAN Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, struktur organisasi dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Dalam

bab

ini

diuraikan

mengenai

pelaksanaan

audit

operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat, dan peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam

bab

ini

akan

diuraikan

mengenai

kesimpulan,

keterbatasan, dan saran-saran yang kiranya dapat membangun penelitian ini menjadi lebih baik.

6


BAB II LANDASAN TEORI

A. Auditing Banyak penjelasan mengenai apa itu auditing, untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian auditing. Sukrisno (2004) mengatakan bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari pernyataan diatas, auditing merupakan proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Audit dibagi menjadi beberapa tipe, pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan auditor dalam menentukan sasaran dan tujuan dari kegiatan audit yang akan dilakukan. Menurut Mulyadi (2010), tipe audit dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

7


1. Audit laporan keuangan (financial statement audit) Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. 2. Audit kepatuhan (compliance audit) Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 3. Audit operasional (operational audit) Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk: a. Mengevaluasi kinerja b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

8


B. Audit Operasional 1. Pengertian Audit Operasional Untuk

memahami

lebih

jauh

mengenai

pengertian

audit

operasional, ada beberapa definisi yang diambil dari berbagai sumber.Menurut Bhayangkara IBK (2011: 2), audit operasional adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit operasional lebih berorientasi kemasa depan, artinya hasil dari penilaian berbagai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh badan usaha. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa audit operasional merupakan suatu tinjauan yang sistematis dari aktivitas organisasi, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan.Tujuannya adalah untuk: a. Menilai kinerja. b. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. c. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau kegiatan lebih lanjut. 2. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional Menurut Arens et al (2008: 847), beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam audit operasional, yaitu:

9


a. Historical Performance (Kinerja Historis) Historical performance atau yang biasa kita kenal sebagai kinerja historis merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat didasarkan pada hasil audit periode sebelumnya. Gagasan di balik penggunaan kriteria ini adalah membandingkan apakah yang telah dilakukan menjadi “lebih baik” atau “lebih buruk”. Manfaat kriteria ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah dibuat, tetapi mungkin tidak memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnya unit usaha yang diperiksa dalam melakukan sesuatu. b. Benchmarking (Kinerja yang dapat diperbandingkan) Benchmarking merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh organisasi lain yang sejenis. Walaupun penilaian prestasi masa lalu, tetapi hasil penilaian menggunakan kriteria ini pun belum tentu memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi, karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda. c. Enginereed Standards (Standar Rekayasa) Enginereed Standards merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti penggunaan time and motion study untuk menentukan banyaknya output yang harus diproduksi.

10


d. Discussion and Agreement (Diskusi dan Kesepakatan) Discussion and Agreement merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam audit operasional. Menurut Widjayanto (2001: 19), ruang lingkup dari audit operasional adalah audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik. 3. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional Menurut Tunggal (2008), tujuan audit operasional yaitu: a. Membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien. b. Mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien. c. Mencapai efisiensi dari pengelolaan. d. Membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang merupakan dasar pelayanan kepada manajemen. e. Membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

11


Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tunggal (2008), audit operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut: a. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. b. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan dan laporan dalam sistem pengendalian. c. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang ditetapkan rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. d. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan yang akan diambil. e. Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan. f. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. g. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap operasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, manfaat audit operasional berorientasi ke arah peningkatan prestasi manajemen diwaktu yang akan datang yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Hasil audit operasional diharapkan akan menemukan titik permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

12


4. Tipe Audit Operasional Menurut Arens et al (2008: 844-845), ada tiga tipe audit operasional yaitu: a. Audit Fungsional (Functional Audits) Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas, pembayaran gaji. Audit fungsional memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor yang merupakan staf dari internal audit dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam bidang tersbut. Tapi disamping itu, audit fungsional memiliki kekurangan yaitu tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan. b. Audit Organisasional (Organizational Audits) Audit organisasional menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam audit ini adalah seberapan efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi.

Rencana

organisasi

dan

metode-metode

untuk

mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting untuk audit jenis ini. c. Penugasan Khusus (Special Assigments) Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen, sehingga dalam audit jenis ini terdapat banyak variasi. Misalnya adalah

13


menentukan penyebab sistem EDP yang efektif, penyelidikan kemungkinan fraud dalam suatu divisi dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya pembuatan suatu barang. 5. Tahap-Tahap Audit Operasional Menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. a. Persiapan Audit Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada

tahap

persiapan

audit

meliputi penetapan

penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. 1) Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit.

14


2) Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada auditee sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. 3) Penelitian pendahuluan

dimaksudkan untuk

mengenal

dan

memahami setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis. Dalam tahap ini Auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya. b. Penyusunan Program Audit Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusun program audit. Program audit harus: 1) Merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan,

menganalisis,

menginterpretasikan

dan

mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. 2) Menyatakan tujuan audit. 3) Menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit. 4) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan.

15


5) Mengindentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik. Adanya

program audit

secara

tertulis

akan

memudahkan

pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. c. Pelaksanaan Penugasan Audit Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan buktibukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan. 2) Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi audit. 3) Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan. 4) Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan. 5) Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit. 6) Membahas hasil audit dengan Auditee.

16


d. Pelaporan Hasil Audit Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut antara lain mencakup: 1) Kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikasinya. 2) Konfirmasi dengan Auditee. Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan Auditee untuk diketahui dan dipahami. 3) Diskusi dengan Kepala SKAI. Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan Kepala SKAI ataupejabat yang ditunjuk. 4) Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan. 5) Review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit direview oleh Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar.

17


e. Tindak lanjut Hasil Audit SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut. SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi: 1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. 2) Analisis

kecukupan tindak

lanjut.

Dari hasil pemantauan

pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. 3) Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

18


6. Pelaksana Audit Operasional Dalam bukunya Arens et al (2008: 845-846), mengemukakan bahwa “Operational audit are usually performed by one of three group; internal auditors, government auditor, CPA firms”. Audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihak sebagai berikut: a. Auditor Internal Auditor internal memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan audit operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor internal melakukan audit operasional adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu kerja untuk perusahaan yang mereka audit. Untuk memaksimumkan efektivitasnya, bagian audit internal harus melapor kepada dewan direksi atau direktur utama. Auditor internal juga harus mempunyai

akses

dan

mengadakan

komunikasi

yang

berkesinambungan dengan komite auditor dewan direksi. Struktur organisasi ini membantu auditor agar tetap independen. b. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional yang seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Auditor pemerintahan terdiri dari para akuntan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dahulu Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (Departemen Keuangan). Auditor

19


pemerintah biasanya memberi perhatian pada kedua macam pemeriksaan baik untuk keuangan maupun audit operasional. c. Auditor Eksternal Pada waktu akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan historis, sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian

masalah-masalah

operasional

dan

membuat

rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi itu dapat dikatakan secara lisan, tetapi biasanya menggunakan surat manajemen. Pengetahuan dasar mengenai bisnis klien yang dimiliki auditor eksternal dalam melaksanakan audit seringkali memberikan informasi yang berguna dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional. Auditor yang mempunyai latarbelakang bisnis dan pengalaman yang luas dengan perusahaan-perusahaan serupa akan cenderung lebih efektif dalam membantu klien dengan rekomendasi operasional yang relevan dibandingkan dengan yang tidak mempunyai kualitas seperti itu. 7. Perbedaan Audit Operasional dan Audit Keuangan Menurut Arens et al (2008: 842), perbedaan audit operasional dan audit keuangan adalah: a. Audit keuangan berorientasi pada masa lalu dan lebih menekankan pada apakah informasi historis dicatat dengan benar. Sedangkan audit operasional berorientasi menekankan pada efisiensi dan efektivitas.

20


b. Dalam hal distribusi laporan, audit keuangan ditujukan kepada banyak pemakai laporan keuangan dan didistribusikan secara detil. Sedangkan laporan audit operasional sangat berbeda dari satu audit ke audit lainnya karena keterbatasan distribusi operasional dan beragamnya sifat audit untuk efisiensi dan efektivitas. c. Pada keterlibatan bidang bukan keuangan,

audit operasional

mencakup banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam sebuah badan usaha. Audit keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. C. Perkreditan 1. Pengertian Kredit Dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pijak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 2. Tujuan dan Fungsi Kredit Menurut Kasmir (2010: 100), tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu

21


bank yang akan mengemban tugas sebagai agent of development adalah untuk: a. Mensukseskan program pemerintah di

bidang

ekonomi

dan

pembangunan. b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi. c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya Menurut Kasmir (2010: 101), fungsi dari kredit untuk: a. Meningkatkan daya guna uang. b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. c. Meningkatkan daya guna uang. d. Meningkatkan peredaran barang. e. Sebagai alat stabilisasi ekonomi. f. Meningkatkan pemerataan pendapatan. g. Meningkatkan semangat usaha. h. Meningkatkan hubungan internasional 3. Jenis-Jenis Kredit Menurut Kasmir (2010: 103-106), jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank umum untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit yaitu:

22


a. Kredit dibedakan berdasarkan tujuannya 1) Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 2) Kredit Produktif Kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. 3) Kredit Perdagangan Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. b. Kredit dibedakan berdasarkan jangka waktunya 1) Kredit Jangka Pendek Kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 2) Kredit Jangka Menengah Kredit yang berjangka waktu satu sampai tiga tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 3) Kredit Jangka Panjang Kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

23


c. Kredit dibedakan berdasarkan segi jaminannya 1) Kredit Tanpa Jaminan Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 2) Kredit Jaminan Kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. d. Kredit dibedakan berdasarkan kegunaanya 1) Kredit Modal Kerja Kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 2) Kredit Investasi Kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman modal, yang ditujukan

untuk

memperluas

usahanya

atau

membangun

proyek/pabrik baru untuk keperluan rahabilitasi.

24


4. Unsur-unsur Kredit Unsur-unsur kredit menurut Suyatno (2003) adalah: a. Kepercayaan Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu dijanjikan. b. Jangka Waktu Adanya

jangka

waktu

antara

pemberian

kredit

dan

pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kesepakatan bersama. c. Prestasi Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan. d. Risiko Adanya

jangka

waktu

antara

pemberian

kredit

dan

pelunasannya memungkinkan adanya resiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk mencegah resiko tersebut diadakan peningkatan agunan/jaminan yang dibebankan kepada debitur.

25


5. Prinsip Kredit Prinsip-prinsip pemberian kredit didasarkan pada Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh bank memiliki

resiko,

sehingga

dalam

memberikan

kredit

perlu

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dengan memberikan jaminan kepada debitur. Sebelum kredit diberikan, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap watak, modal, jaminan, dan prospek usaha dari debitur. Menurut Peraturan BI (nomor 8/24/PBI/2006), secara umum bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit “The 5C Analisys Of Credit” yaitu: a. Character Merupakan data tentang calon debitur. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon debitur jujur dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya. b. Capacity Merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikan, pengalaman mengelola

26


usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran dari kemampuan untuk membayar. c. Capital Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan ratio-ratio keuntungan. Dari data ini bisa dinilai apakah calon debitur memang layak diberikan pinjaman atau tidak. d. Collateral Jaminan yang mungkin dapat disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan di akhir jika ada kesangsian dalam pertimbanganpertimbangan lain. e. Condition Merupakan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh usaha calon debitur. Karena suatu usaha sangat tergantung pada kondisi perekonomian. 6. Prosedur Pemberian Kredit Bank Menurut Firdaus, Ariyanti (2009: 91-133), tahapan pemberian kredit yaitu: a. Persiapan Kredit (credit preparation) Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank,

27


terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. b. Analisis atau Penilaian Kredit (credit analysis/credit appraisal) Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. c. Keputusan Kredit (Credit Desicion) Atas dasar laporan hasil analisi kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu. d. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit (realization and administration credit) Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. e. Supervisi Kredit & Pembinaan Debitur (credit supervision & follow up) Supervisi/pengawasan/pengendalian

kredit

dan

pembinaan

debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah

28


diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta

memberikan

saran/nasihat

dan

konsultasi

agar

perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. D. Tinjauan Penelitian Terdahulu Review penelitian terdahulu sangat berguna bagi penulis untuk menambah informasi mengenai masalah yang akan penulis teliti. Review penelitian ini memberikan rujukan mengenai daftar bacaan, teori, serta pandangan dalam memahami permasalahan yang dihadapi. Penelitian Admawarti (2006) yang berjudul audit operasional pengelolaan dana program kompensasi subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan, mengatakan bahwa struktur PT Bahtera Adiguna Cabang Padang sudah cukup baik dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dan adanya pengendalian internal yang baik dalam perusahaan yang bisa dilihat dalam pelaksanaan prosedur kegiatan perusahaan yaitu prosedur penjualan jasa perusahaan dan prosedur penerimaaan uang jasa tersebut. Audit operasional pada PT ini terdiri dari 5 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjutan, laporan hasil pemeriksaan operasional, tindak lanjut hasil audit. Semua rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, juga telah ditanggapi ditindak lanjuti oleh pihak manajemen perusahaan. Berarti kegiatan audit operasional telah dapat membantu meningkatkan efisiensi

29


dan efektivitas perusahaan. Penelitian ini menyatakan bahwa audit operasional bisa menilai ketepatan dan pencapaian yang telah dilakukan dari suatu instansi, serta dapat menentukan kelemahan dan kelebihan dari kegiatan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Prameswari (2008) yang berjudul Audit operasional atas prosedur pemberian kredit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada PT BNI (Persero) Tbk wilayah 02 Padang, menyimpulkan bahwa struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini karena pemisihan tugas dan wewenang dari masing-masing unit. Dengan adanya pemimpin wilayah yang didukung oleh pemimpin wilayah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pimpinan wilayah, dan dilaksanakannya audit operasional ternyata dapat dilihat bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu audit operasional dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui saran dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor dengan catatan manajemen harus melakukan tindak lanjut. Peran auditor tidak berhenti sampai disini tetapi auditor harus memonitor perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan. Ini membuktikan bahwa auditor tidak hanya sebatas menemukan masalah serta memberikan saran dan rekomendasi tetapi juga menekankan bagaimana pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan audit operasional terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas prosedur pemberian kredit. Metode penelitian dilakukan dengan survey melalui wawancara, studi lapangan melalui observasi, studi

30


kepustakaan melalui memperbandingkan teori yang telah diperoleh dengan kenyataan kemudian dianalisa. Penelitian Satria (2009) menguji peranan audit operasional pada fungsi pemasaran perusahaan manufaktur dengan menggabungkan alat analisis data yaitu, Content Analisis (peran), Analisis Varian (realisasi dengan anggaran), Analisis SWOT, Analisis Rasio Keuangan (profitabilitas dan rentabilitas). Dari hasil penelitiannya, dapat ditemukan bahwa programprogram, kebijakan dan prosedur pemasaran yang dijalankan telah banyak yang tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan, meskipun tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Ditinjau dari segi kuantitas penjualan,

perusahaan

telah

menunjukkan

perkembangan

sehingga

perusahaan dapat dikatakan efektif. Penerapan Oracle System pada jaringan prosedur yang membentuk sistem pemasaran, pembagian tugas, akses otorisasi dan tanggung jawab yang jelas telah meningkatkan efisiensi fungsi pemasaran. Penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat memberikan gambaran bagi penulis mengenai bagaimana peranan dan fungsi audit operasional bagi perusahaan. Selain itu juga memberikan pengetahuan lebih bagi penulis mengenai metode dan analisis yang dilakukan. Penulis menggunakan perbandingan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan perbandingan karena adanya beberapa persamaan di dalam penelitian dan mempelajari

metode yang digunakan serta

membandingkan hasil penelitian yang telah peneliti terdahulu lakukan. Namun disini objek yang diteliti berbeda, dimana objek yang dijadikan

31


penelitian oleh penulis adalah audit operasional kegiatan perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, sedangkan objek dari penelitian terdahulu adalah audit operasional pada perusahaan dan bank yang berbeda. E. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional, telah dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antara lain berupa program rekapitalisasi perbankan, penilaian terhadap pemilik dan pengurus bank, dan penyesuaian beberapa ketentuan perbankan yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Berbagai langkah yang telah dilaksanakan tersebut perlu terus dipantau tindak lanjutnya agar tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya sistem perbankan yang sehat. Selain peningkatan fungsi pengawasan bank oleh Bank Indonesia, dari sisi intern di setiap bank perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang telah direncanakan serta untuk selalu memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan. Adapun tahapan audit operasional menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 adalah: a. Persiapan Audit 1) Pendekatan auditor intern 2) Penetapan penugasan 3) Pemberitahuan audit

32


4) Penelitian pendahuluan b. Penyusunan Program Audit 1) Menyatakan tujuan audit 2) Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit 3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan 4) Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji c. Pelaksanaan Penugasan Audit 1) Proses audit 2) Pengumpulan bukti audit 3) Evaluasi hasil audit d. Pelaporan Hasil Audit 1) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standar pelaporan 2) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas 3) Proses penyampaian laporan 4) Penyampaian laporan e. Tindak Lanjut Hasil Audit 1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut 2) Analisis kecukupan tindak lanjut 3) Pelaporan tindak lanjut

33


F. Kerangka Pemikiran Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, hal ini bisa dilihat melalui definisi perbankan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, di mana fungsi bank dapat dijabarkan dalam 3 hal, sebagai berikut. 1. Bank sebagai penghimpun dana, yaitu bank menyimpan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. 2. Bank sebagai penyalur dana, yaitu bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat. 3. Bank melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit merupakan asset bank yang memiliki risiko (risk asset) karena asset tersebut dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur dan dana yang dipergunakan bank untuk dipinjamkan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, dan giro. Oleh karena itu Bank harus berusaha keras mengelola asset tersebut agar kualitas kredit menjadi sehat dalam arti produktif sehingga bank dapat menjamin keamanan dana masyarakat yang telah disimpan di bank dan juga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank. Dalam

aktivitas

perkreditan,

pengambilan

keputusan

dalam

menentukan disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit adalah langkah

34


terakhir dari tahap penyeleksian dan merupakan awal dari pelaksanaan atau realisasi kredit apabila permohonan kredit disetujui. Dalam hal ini manajemen akan sangat berperan, karena pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit dilakukan oleh manajemen. Bank harus berusaha meminimalisir risiko munculnya kredit bermasalah dengan jalan menjaga mutu kredit yang disalurkan. Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank khususnya pemberian kredit telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan, maka bank perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan salah satunya melalui audit operasional. Berdasarkan uraian diatas terbentuklah suatu kerangka pemikiran yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian, dapat dilihat pada gambar 2.1.

35


BANK

Fungsi Bank: 1. Penghimpun dana 2. Penyalur dana 3. Melaksanakan berbagai jasa lainnya yang diperlukan masyarakat

Pemberian Kredit

Audit Operasional Indikator: 1. Persiapan Audit 2. Penyusunan Program Audit 3. Pelaksanaan Penugasan Audit 4. Pelaporan Hasil Audit 5. Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemberian Kredit Indikator: 1. Prosedur pemberian kredit 2. Prinsip penilaian permohonan kredit

Analisis Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit

36


BAB III METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Asep (2009: 21), studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial), serta mengumpulkan informasi yang rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama suatu periode tertentu. B. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Waktu Penelitian: Mei - Juli 2015 2. Tempat Penelitian: BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C. Simanjuntak 26, Terban, Yogyakarta 55223 C. Subjek dan Obyek Penelitian 1. Subjek Penelitian: Karyawan yang terkait proses pemberian kredit. 2. Obyek Penelitian : a. Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. b. Hasil checklist audit operasional pada karyawan bagian kredit.

37


D. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sebagai contoh jawaban dari pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang untuk memberikan data dan informasi dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan penulis adalah hasil wawancara dengan auditor internal kredit dan karyawan bagian kredit. 2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan

yang

telah

terdokumentasi,

seperti

struktur

organisasi

perusahaan, sejarah perusahaan, dan data kelengkapan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah: 1. Wawancara Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung mengenai keadaan perusahaan dan prosedur pemberian kredit, khususnya kepada pimpinan dan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi yang dilakukan secara formal.

38


2. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen, berkas, atau catatan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti gambaran umum perusahaan, sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, surat permohonan kredit, analis kredit, surat keputusan kredit, bukti pencairan kredit, dan bukti jaminan atas perjanjian kredit. F. Teknik Analisis Data 1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang apakah pelaksanaan kegiatan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, yaitu dilakukan berdasarkan penjabaran pelaksanaan audit operasional pada BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaannya kemudian penulis menganalisis kesesuaian pelaksanaan auditdengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Berikut adalah format penilaian yang akan digunakan:

39


Tabel 3.1 Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999

NO

Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999

1

Persiapan Audit a. Pendekatan Auditor Intern b. Penetapan Penugasan c. Pemberitahuan Audit d. Penelitian Pendahuluan

2

3

Praktik yang Dilakukan BPR Madani Sejahtera Abadi

Sesuai/Tidak Sesuai

Ket

Penyusunan Program Audit a. Merupakan Dokumentasi Prosedur bagi Auditor Intern dalam Mengumpulkan, Menganalisis, Menginterpretasikan, dan Mendokumentasikan Informasi Selama Pelaksanaan Audit b. Menyatakan Tujuan Audit c. Menetapkan Pengujian yang Diperlukan Guna Mencapai Tujuan Audit d. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan e. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji

Pelaksanaan Penugasan Audit a. Proses Audit b. Pengumpulan Bukti Audit c. Evaluasi Hasil Audit

40


4

Pelaporan Hasil Audit a. Pembuatan Laporan yang harus Memenuhi Standar Pelaporan b. Penyusunan Materi Laporan secara Lengkap dan Jelas c. Proses Penyampaian Laporan d. Penyampaian Laporan

5

Tindak Lanjut Hasil Audit a. Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut b. Analisis Kecukupan Tindak Lanjut c. Pelaporan Tindak Lanjut

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang apakah pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengamati praktik yang dilakukan kemudian menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi. Berikut adalah format penilaian yang akan digunakan:

41


Tabel 3.2 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Prosedur/Ketentuan No A

Ketentuan

Ya

Tidak

Ket

Tahap Permohonan Surat pengajuan permohonan kredit

1

dilakukan langsung oleh calon nasabah, tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker. Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya

2

mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur, dan maksud permohonan. Surat permohonan kredit sebelum dianalisa

3

telah mendapatkan petunjuk/pengarahan terlebih dahulu oleh pimpinan Divisi Administrasi Kredit. Setiap penerimaan permohonan dicatat

4

pada buku registrasi dan diberikan nomor register, untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut. Bank memeriksa legalitas permohonan kredit.

5

6

- Sebagai subjek hukum - Izin usahanya - Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia Daftar Kredit Macet di Indonesia. Legalitas permohonan kredit telah benar. - Pemohon diajukan dan mendapat izin dari Analis Kredit.

42


No

Ketentuan

B

Tahap Analisis Kelayakan Kredit

1

Inspeksi dilaksanakan untuk pemohon

Ya

Tidak

Ket

kredit yang bersangkutan. Meneliti dan menilai tentang kebutuhan modal, penyediaan dana sendiri oleh 2

debitur, rencana penarikan kredit, jadwal angsuran, dan penghitungan kelayakan usaha. Analisis harus dilakukan secara sistematis,

3

dan diserahkan kepada Divisi Legalisasi dan Realisasi. Hasil analisis merupakan dasar pemutusan

4

pemberian kredit oleh Divisi Legalisasi dan Realisasi.

C

Tahap Pemeringkatan Kredit Melakukan pemeringkatan kredit dengan

1

berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. Melaporkan secara tertulis apabila

2

ditemukan masalah yang nantinya akan menimbulkan risiko kredit. Hasil pemeringkatan kredit menjadi dasar

3

pertimbangan keputusan kredit oleh Divisi Legalisasi dan Realisasi atas permohonan kredit calon debitur.

43


No

Ketentuan

D

Tahap Keputusan Kredit

Ya

Tidak

Ket

Pemutusan pemberian kredit dilakukan 1

atas dasar ketentuan kelayakan kredit yang berlaku. Pemutusan pemberian plafond per nasabah

2

sesuai dengan ketentuan kelayakan kredit yang berlaku untuk tiap jenis kredit.

3

Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat-syarat kredit. Keputusan kredit yang ditolak disampaikan

4

kepada calon debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.

E

Tahap Perjanjian Kredit Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian tuntutannya,

1

dilaksanakan setelah debitur menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK). Surat Persetujuan Pemberian Kredit

2

(SPPK) dengan materai diserahkan kembali ke pihak Bank. Nominal kredit yang relatif besar atau

3

permasalahan hukum yang cukup kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara Notarial Akta.

44


No

Ketentuan

Ya

Tidak

Ket

Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal 4

rangkap dua, dengan penggunaan satu rangkap untuk bank dan satu rangkap untuk debitur.

F

Tahap Realisasi Kredit Penarikan kredit dapat dilaksanakan

1

setelah debitur menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diatas materai. Debitur menandatangani perjanjian kredit

2

berikut tuntutannya dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Bank. Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit seperti biaya provisi,

3

biaya supervisi, premi asuransi, biaya administrasi dan biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasi kredit.

G

Tahap Pembukuan Pencatatan transaksi atas pelaksanaan

1

pemberian kredit dilaksanakan sesuai Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank. Segala transaksi harus dibukukan yaitu transaksi realisasi kredit, penerimaan

2

provisi, biaya supervisi, penerimaan biaya administrasi kredit, penerimaan bunga, penerimaan denda, penerimaan angsuran pokok.

45


No H

Ketentuan

Ya

Tidak

Ket

Tahap Dokumentasi Kredit Administrasi Kredit mendokumentasikan perjanjian kredit, dokumen yang berkaitan

1

dengan realisasi kredit, dokumen yang terkait dalam legalisasi dan realisasi kredit, supervisi kredit dan pelaporan kredit. Map-map kredit disimpan secara aman dan

2

sistematis sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan. Bila ada perubahan-perubahan data

3

nasabah, apakah sudah disampaikan kepada Administrasi Kredit.

I

Supervisi dan Pelaporan Supervisi dilaksanakan langsung ke

1

lapangan atau ke tempat/lokasi objek pembiayaan. Minimal supervisi dilaksanakan pada awal setelah kredit direalisir, pada setiap

2

terjadinya transaksi penggunaan dana kredit selanjutnya, dan supervisi rutin sesuai kebutuhan.

3

Melakukan evaluasi laporan rutin perkembangan usaha yang dibuat debitur. Membuat laporan kunjungan di awal usaha

4

atau awal realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin.

5

Laporan pengawasan di simpan dalam arsip kredit debitur.

46


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah BPR Madani Sejahtera Abadi PT

BPR

Madani

Sejahtera

Abadi

berdiri

diawali

dengan

pengambilalihan KBPR Bank Pasar Gedongkiwo yang beralamat di Condronegaran MJ I/953, kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 26 September 2005 sebagaimana persetujuan Bank Indonesia melalui surat No. 7/572/DPBPR/IDBPR/Yk, tanggal 31 Agustus 2005, dilakukan relokasi kantor yang baru yang berlokasi di Jl. Prof. Ir. Herman Yohanes No. 1062, Kecamatan Gondokusuman, Kodya Yogyakarta. Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan kegiatan operasional yang semakin menjawab tuntutan profesionalitas kerja dan persaingan industri

bisnis

perbankan,

bentuk

Badan

Hukum

Koperasi

ini

diubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 06 Mei 2006 dan bernama PT BPR Gedongkiwo sesuai keputusan Depkumham No. c-24083 HT 01.01.TH 2006 tanggal 16 Agustus 2006. Pada akhirnya pada tanggal 4 April 2007, nama PT BPR Gedongkiwo diubah dengan nama baru PT BPR Madani Sejahtera Abadi, sesuai keputusan Depkumham No. w22-0024.HT.01.04 TH 2007. Sebagai wujud komitmen manajemen dalam mengembangkan bisnis perbankan serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi

47


masyarakat, para stakeholder secara luar biasa memutuskan untuk melakukan investasi pembelian tanah dan membangun gedung kantor baru yang berlokasi di Jl. C. Simanjuntak No. 26 Yogyakarta, dengan alasan pemilihan tempat tersebut yang dinilai sangat strategis. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 2008, dengan persetujuan Bank Indonesia Yogya berdirilah BPR Madani Sejahtera Abadi di Jl. C. Simanjuntak No. 26 Yogyakarta. B. Visi dan Misi BPR Madani Sejahtera Abadi 1. Visi Menjadi “Smart Banking” BPR terbaik di Yogyakarta. 2. Misi a. Terciptanya Good Corporate Governance b. Menjalankan bisnis perbankan secara prudent c. Menjadi partner bisnis bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah, untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat. d. Memberikan pelayanan prima untuk memuaskan nasabah. e. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak yang berkepentingan.

48


C. Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi Dalam membentuk organisasi yang baik diperlukan perumusan organisasi

dan

pembagian

tugas

serta

wewenang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan tanggungjawab kerja antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana fungsi dan aktivitas dibatasi. Dengan demikian kegiatan yang beraneka ragam dalam perusahaan disusun secara teratur sehingga tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik. Bentuk struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi adalah line and staff organization. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk bagan yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan garis wewenang yang ada sebagai berikut:

49


STRUKTUR ORGANISASI BPR. MADANI SEJAHTERA MADANI

KOMISARIS

DIREKSI

MANAJER

DIVISI DANA

DIVISI ADMINISTRASI KREDIT

Staff Divisi Dana

Legalisasi & Realisasi

DIVISI MANAJEMEN RESIKO

Analis Kredit Remedial

Penagihan & Supervisi Kredit Pelaporan CABANG GEDONG KUNING

Divisi Operasional CS, Teller, Adm

Divisi Pemasaran KPG & K. Pensiunan K. UMKM Driver & OB

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi

50


SAT. PENGAWAS INTERNAL

MANAJER OPERASIONAL

BAG. AKUNTANSI

BAG. IT

BAG. UMUM

Accounting

Operator IT

HRD & Personalia Umum & RT Sekretaris Satpam, Driver, OB

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi

51


D. Struktur Organisasi Kredit Pada BPR Madani Sejahtera Abadi, terdapat dua jenis kredit yaitu kredit komersil dan kredit personal. Kredit personal merupakan jenis kredit konsumsi yaitu jenis kredit yang bukan diperuntukkan untuk tujuan usaha melainkan untuk tujuan konsumsi seperti Kredit Rumah Bersinar (KRB) dan Kredit Umum (KU), sedangkan kredit komersil merupakan kredit yang disalurkan untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit komersil ini, kemudian digolongkan lagi menjadi beberapa jenis kredit seperti Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun struktur organisasi kredit adalah:

PIMPINAN

DIVISI ADMINISTRASI KREDIT

DIVISI MANAJEMEN RESIKO

Legalisasi & Realisasi

Remedial

Penagihan & Supervisi Kredit

Analis Kredit

Pelaporan

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kredit

52


Di dalam kegiatan perkreditan, struktur yang terkait dalam kegiatan perkreditan adalah: 1. Pimpinan Cabang Pimpinan cabang adalah pejabat struktural yang ditetapkan Direksi untuk memimpin kantor cabang dalam melaksanakan bisnis dan operasional bank serta tugas-tugas lainnya yang bersifat mewakili Direksi di wilayah kerja kantor cabang. Kegiatan bisnis kantor cabang mencakup kegiatan penghimpunan dana, pemberian kredit dan pelayanan jasa perbankan lainnya. Di dalam bidang kegiatan perkreditan, pemimpin cabang berwenang: a. Menyetujui pemberian kredit dan perpanjangan kredit. b. Menyetujui penilaian dan penetapan nilai agunan kredit berdasarkan usul pejabat penilai agunan. c. Menyetujui pencairan kredit yang telah ditandatangani dengan nasabah. d. Menyetujui penggantian atau penarikan sebagian agunan kredit sesuai batasan yang ditetapkan Direksi. e. Meyetujui pemberian keringanan bunga dan atau denda tunggakan sesuai batas kewenangan yang ditetapkan Direksi. f. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada nasabah kredit yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

53


g. Menandatangani surat perjanjian, surat pernyataan, laporan dan dokumen-dokumen

lain

yang

berkaitan

dengan

pemberian,

perpanjangan, pengawasan, dan penyelesaian kredit kantor cabang. 2. Pimpinan Divisi Administrasi kredit a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada calon nasabah sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyaratan-persyaratan dan informasi-informasi lain dalam proses realisasi kredit calon nasabah. b. Menandatangani

surat-surat

yang

ditujukan

kepada

nasabah

sehubungan dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bunga pinjaman, jatuh tempo kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo premi asuransi, jatuh tempo perizinan jatuh tempo kartu identitas diri nasabah dan sejenisnya. c. Menandatangani nota debet, nota kredit dan nota debit kredit yang menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekening nasabah kredit. d. Menandatangani

rincian

laporan-laporan

perkreditan

yang

disampaikan kepada internal kantor cabang dan kantor pusat serta pihak lain yang berkepentingan. e. Menandatangani

dokumen-dokumen

yang

berkaitan

dengan

rekomendasi kredit, dan taksasi agunan kredit. 3. Pimpinan Seksi Legalisasi dan Realisasi Pimpinan Seksi Legalisasi dan Realisasi adalah pejabat struktural yang ditetapkan Direksi bertanggung jawab kepada pimpinan cabang

54


melalui wakil pimpinan cabang dalam bidang pelaksanaan operasional Realisasi dan Legalisasi pada kantor cabang. Wewenang Pimpinan Seksi Legalisasi dan Realisasi dalam bidang perkreditan adalah: a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada calon debitur sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyaratan-persyaratan dan informasi-informasi lain dalam proses realisasi kredit calon nasabah. b. Menandatangani

surat-surat

yang

ditujukan

kepada

nasabah


rincian

laporan-laporan

perkreditan

yang


dokumen-dokumen

yang

berkaitan

dengan

rekomendasi kredit, dan taksasi agunan kredit. 4. Pimpinan Divisi Penagihan dan Supervisi Kredit Pimpinan divisi penagihan dan supervisi kredit adalah pejabat struktural yang ditetapkan Direksi bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melalui wakil pimpinan cabang dalam bidang pelaksanaan

55


operasional penagihan dan supervisi kredit. Wewenang pimpinan divisi penagihan dan supervisi kredit dalam bidang perkreditan adalah: a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada calon debitur sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyaratan-persyaratan dan informasi-informasi lain dalam proses penagihan dan supervisi kredit calon nasabah. b. Menandatangani

surat-surat

yang

ditujukan

kepada

nasabah


rincian

laporan-laporan

perkreditan

yang


dokumen-dokumen

yang

berkaitan

dengan

rekomendasi kredit, dan agunan kredit. 5. Pimpinan Divisi Pelaporan Pimpinan Seksi pelaporan adalah pejabat struktural yang ditetapkan Direksi dan bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melalui wakil pimpinan cabang dalam bidang pelaksanaan operasional pelaporan pada

56


kantor cabang. Wewenang pimpinan divisi pelaporan dalam bidang perkreditan adalah: a. Menandatangani

rincian

laporan-laporan

perkreditan

yang

disampaikan kepada internal kantor cabang dan kantor pusat serta pihak lain yang berkepentingan. b. Akses ke dalam program aplikasi OLIBS untuk melaksanakan fungsifungsi core banking yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan divisi pelaporan sesuai batasan yang ditetapkan yang berwenang. c. Akses ke tempat penyimpanan file nasabah dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pemberian kredit dalam rangka pelaksanaan tugas pimpinan divisi pelaporan. 6. Analis Kredit Analis Kredit adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab kepada pimpinan cabang/wakil pimpinan cabang bidang kredit melalui pimpinan divisi manajemen resiko dan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya di kantor cabang. Dalam kegiatan perkreditan analis kredit memiliki tugas pokok yaitu: a. Mempersiapkan rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan kepada kantor cabang.

57


b. Mempersiapkan rekomendasi atas perpanjangan atau restrukturisasi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi yang diajukan nasabah kepada kantor cabang. c. Mempersiapkan

rekomendasi

yang

berkaitan

dengan

penarikan/penukaran sebagian agunan Kredit, pemberian keringanan bunga, penghapusbukuan kredit macet, hapus tagih kredit dan lain sejenisnya di kantor cabang. d. Melakukan taksasi atas agunan kredit bersama-sama dengan petugas atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 7. Loan Officer Loan officer adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab kepada pimpinan cabang/wakil pimpinan cabang bidang kredit melalui pimpinan divisi manajemen resiko dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya di bidang pemberian kredit. Tugas pokok loan officer dalam pelaksanaan perkreditan adalah: a. Memasarkan produk-produk kredit kepada masyarakat dalam wilayah kerja kantor cabang. b. Mempersiapkan rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan nasabah kepada kantor cabang. c. Mempersiapkan rekomendasi atas perpanjangan atau restrukturisasi kredit modal kerja, kredit investasi yang diajukan nasabah kepada kantor cabang.

58


d. Mempersiapkan

rekomendasi

yang

berkaitan

dengan

penarikan/penukaran sebagian agunan kredit, pemberian keringanan bunga, penghapusbukuan kredit macet, hapus tagih kredit dan lain sejenisnya di kantor cabang. e. Melakukan taksasi agunan kredit bersama-sama dengan petugas atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. f. Mensupervisi

perkembangan

usaha

nasabah

dan

kelancaran

pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank. g. Melakukan kunjungan penagihan dan penyelesaian kredit kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban kreditnya kepada kantor cabang. 8. Petugas Administrasi Kredit a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusan kredit seperti surat pemberitahuan persetujuan kredit atau surat penolakan kredit untuk disampaikan kepada pemohon kredit.

b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi kredit mencakup perjanjian kredit berikut perjanjian turutannya serta warkat-warkat realisasi kredit berupa kuitansi/nota-nota.

c. Melaksanakan proses realisasi kredit berupa penandatanganan perjanjian kredit berikut perjanjian turutannya oleh nasabah dan pejabat berwenang, penandatanganan kuitansi realisasi kredit oleh nasabah, penandatanganan nota-nota pembebanan biaya sehubungan dengan realisasi kredit oleh pejabat bank, serta pengikatan agunan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

59


d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen-dokumen perjanjian kredit berikut dokumen perikatan turutanya serta warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi kredit.

e. Melakukan entry data dan transaksi ke dalam OLIBS sehubungan dengan adanya realisasi atau perpanjangan kredit.

f. Melayani nasabah kredit yang memerlukan pinjaman dokumen perikatan/agunan dan sejenisnya serta melayani pihak berkepentingan seperti auditor/pemeriksa dan lainnya yang memerlukan peminjaman dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian kredit.

g. Memonitor jatuh tempo angsuran pokok kredit, jatuh tempo masa berlaku kartu identitas nasabah, dokumen perizinan nasabah, asuransi barang agunan dan sejenisnya serta mengkomunikasikannya kepada petugas dan pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.

h. Melakukan penggantian data nasabah dalam program aplikasi OLIBS setiap terjadi perubahan data nasabah.

i. Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankan seluruh file nasabah serta dokumen-dokumen, warkat-warkat dan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian kredit.

60


E. Pelaksana Audit Operasional pada BPR Madani Sejahtera Abadi. Struktur Organisasi Divisi Pengawasan:

DIREKTUR UTAMA

DIVISI PENGAWASAN

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi

Pengawasan Pemasaran

Pengawasan Operasi

Pengawasan Teknologi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Divisi Pengawasan

Audit operasional dilaksanakan sepenuhnya oleh Divisi Pengawasan BPR Madani Sejahtera Abadi. Divisi Pengawasan secara berada di bawah Direktur Utama, sehingga auditor internal mempunyai kedudukan khusus dalam perusahaan, yaitu merupakan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit di dalam melaksanakan aktivitasnya. Auditor internal bersifat independen dalam melaksanakan aktivitas audit, artinya tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan yang dapat menghambat independensinya. Adapun yang menjadi tugas Divisi Pengawasan BPR Madani Sejahtera Abadi adalah membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, melalui:

61


1. Pengawasan terhadap kecukupan dan kehandalan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada setiap lini organisasi dengan alasan: a. Harta kekayaan bank meliputi asset, catatan dan dokumen terjaga dengan aman. b. Tersedianya laporan yang lebih akurat. c. Terjadinya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. d. Terjadinya pengurangan dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. e. Terdapat peningkatan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya. 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko di setiap lini organisasi bank untuk: a. Meningkatkan shareholder value. b. Memberikan

gambaran

kepada

pengelola

bank

mengenai

kemungkinan kerugian Bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. c. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. d. Menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha Bank dan terciptanya infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. 3. Melakukan pemeriksaan berdasarkan norma-norma dan pedoman pemeriksaan

dengan

memperhatikan

profesionalisme,

kedudukan

62


organisasi pemeriksaan, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kode Etik Auditor Intern dan Piagam Audit. 4. Memfasilitasi Auditor Eksternal yang melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas bank dan memastikan saran dan rekomendasi oleh auditor ekstern tersebut ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Jadi Divisi Pengawasan bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di seluruh BPR Madani Sejahtera Abadi sehingga dalam menjalankan tugasnya, Divisi Pengawasan berwenang mengakses semua fungsi catatan, properti dan karyawan bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun. Hal ini juga mengakibatkan auditor internal dapat memberikan pendapat dengan bebas tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

63


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data 1. Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi. Auditor internal sebagai pelaksana audit operasional pada BPR Madani Sejahtera Abadi membantu pihak manajemen dalam usaha mencapai efektivitas kegiatan operasional, selain itu kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai kemungkinan penyimpangan atau kelemahan yang mungkin ditemukan. Kegiatan yang dilakukan auditor internal pada tahap persiapan audit adalah pendekatan auditor intern, penetapan penugasan dengan dikeluarkannya surat penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit, kemudian dilakukan pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. a. Persiapan Audit 1) Pendekatan Auditor Intern Pada pelaksanaannya tahapan pendekatan auditor internal sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999di tahapan persiapan audit yaitu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang

64


dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara mendapatkannya. 2) Penetapan Penugasan Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala Divisi Pengawasan kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit. Jumlah tim audit yang ditugaskan dalam pemeriksaan kredit adalah tiga orang auditor yang terdiri dari ketua tim, satu orang auditor untuk pemeriksaan kredit komersil dan satu orang auditor untuk pemeriksaan kredit personal. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit adalah selama 4 hari, pelaksanaan pada tahap ini

sudah

sesuai

dengan Peraturan Bank

Indonesia

No.

1/6/PBI/1999 di tahapan persiapan audit. 3) Pemberitahuan Audit Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit yang disampaikan kepada BPR Madani Sejahtera Abadi sebelum audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain mengemukakan: a) Penegasan kembali wewenang auditor internal kredit untuk melakukan audit kredit sebagaimana telah ditetapkan pada Internal Audit Charter.

65


b) Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kerja Auditee, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja Auditee mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja Auditee. c) Susunan ketua dan anggota tim. d) Informasi yang diperlukan. Selanjutnya kepala satuan kerja auditee dalam hal ini BPR Madani Sejahtera Abadi meneruskan kepada pejabat bawahannya sebagai pemberitahuan akan dilakukan audit oleh Auditor Internal kredit dan instruksi untuk mempersiapkan data/informasi serta dokumen yang diperlukan. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap persiapan audit. 4) Penelitian Pendahuluan Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini auditor internal kredit melakukan pemahaman aspek-aspek dari auditee antara lain fungsi, struktur organisasi kredit, wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kredit, kebijakan kredit, sistem dan prosedur operasional kredit, aspek

66


legal dan ketentuan lainnya. Pada tahap ini, prosedur yang dijalankan auditor internal kredit adalah: a) Memahami struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi-fungsi pada unit kerja kredit. b) Memahami wewenang dan tanggung jawab dari pemimpin cabang, pemimpin bagian administrasi kredit, pemimpin seksi legalisasi dan realisasi, pemimpin seksi penagihan dan supervisi kredit, pemimpin seksi pelaporan, loan officer, analis, dan petugas administrasi kredit. c) Memahami alur kerja satuan-satuan kerja yang terkait dengan pengelolaan kredit. d) Memahami kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM kredit yang

mencakup:

pertimbangan

kompetensi

pegawai

(pengetahuan dan keahlian), pengembangan, mutasi/rotasi dan terminasi, standar penilaian karya. e) Memahami kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang terkait dengan pengelolaan kredit. Seperti tahap permohonan, tahap analisis kelayakan kredit, tahap pemeringkatan kredit, tahap keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap realisasi kredit, tahap pembukuan, tahap dokumentasi kredit, serta tahap supervisi dan pelaporan. Tim audit memperoleh pemahaman mengenai organisasi, manajemen SDM dan implementasi kredit dengan berpedoman

67


pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), dan keputusan-keputusan direksi (SK Direksi) lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut seperti SK Direksi tentang organisasi dan tata kerja kantor, SK Direksi mengenai organisasi dan manajemen perkreditan, SK Direksi tentang wewenang memutuskan kredit, keputusan-keputusan Direksi tentang peraturan pelaksanaan kredit modal kerja, keputusan-keputusan Direksi tentang provisi, commitment fee, supervisi fee dan biaya administrasi kredit. Persiapan audit yang dijalankan Divisi Pengawasan BPR Madani Sejahtera Abadi telah memadai dimana sebelum melakukan pemeriksaan kredit, auditor internal kredit BPR Madani Sejahtera Abadi terlebih dahulu menerima penugasan dari Kepala Divisi Pengawasan dalam bentuk surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan pada BPR Madani Sejahtera Abadi. Hal ini merupakan legalitas formal yang dibutuhkan sebagai bentuk penugasan sekaligus kewenangan yang diberikan kepada auditor internal kredit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah menerima penugasan, auditor internal memberitahukan kepada BPR Madani Sejahtera Abadi dalam bentuk surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan pada Kantor Cabang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan BPR Madani Sejahtera Abadi untuk mempersiapkan segala informasi atau data yang dibutuhkan oleh auditor internal

68


kredit dan juga sebagai legalitas formal yang menjelaskan kewenangan auditor internal kredit untuk melakukan pemeriksaan sehingga BPR Madani Sejahtera Abadi tidak boleh membatasi pemeriksaan yang akan dilakukan auditor. Auditor internal kredit juga telah melakukan penelitian pendahuluan dimana auditor internal kredit mengenal dan memahami peraturan, kebijakan dan pedoman perkreditan bank, struktur organisasi kredit, wewenang dan tanggungjawab pihakpihak yang terkait dengan perkreditan, aspek legal dan ketentuan lainnya. Dengan dilakukannya penelitian pendahuluan, auditor internal kredit akan memiliki pemahaman mengenai unit kerja yang akan diauditnya. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap persiapan audit. b. Penyusunan Program Audit Auditor internal kredit BPR Madani Sejahtera Abadi membuat rencana kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan kredit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta informasi yang ada tentang kegiatan perkreditan yang diperiksa. Adapun program audit kredit BPR Madani Sejahtera Abadi adalah:

69


1) Menyatakan tujuan audit Auditor internal kredit BPR Madani Sejahtera Abadi melakukan evaluasi desain dan implementasi organisasi dan kegiatan perkreditan, untuk memastikan bahwa: a) Struktur organisasi kredit telah menggambarkan secara spesifik garis kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi di bidang kredit serta telah menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab atas fungsi pemasaran dan analisis kredit dan fungsi administrasi dan pelaporan. b) Penempatan personil kredit telah dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai dengan posisi jabatan dan tugas. c) Pengelolaan kredit telah didukung dengan sistem pengendalian yang cukup serta telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank (KPB), pedoman pelaksanaan kredit (PPK), ketentuan-ketentuan intern lainnya dan ketentuan-ketentuan ekstern yang terkait dengan kredit. 2) Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit Ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah: a) Organisasi Kredit Pemimpin Cabang, Pemimpin Bagian Administrasi Kredit, Pemimpin Seksi Legalisasi dan Realisasi, Pemimpin Seksi

70


Penagihan dan Supervisi Kredit, Pemimpin Seksi Pelaporan, Loan Officer, Analis, dan Petugas Administrasi Kredit. b) Manajemen SDM Kredit Penugasan, pendidikan dan pelatihan personil pengelola kredit. c) Pengendalian kredit dan kepatuhan terhadap ketentuan, sistem dan prosedur kredit dalam pelaksanaan kredit. 3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Mei 2015 4) Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji a) Menyesuaikan dengan dokumen audit operasional pada tahun sebelumnya. b) Apabila diperlukan akan dilakukan tambahan transaksi yang akan diuji untuk melengkapi proses audit. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap penyusunan program audit. c. Pelaksanaan Penugasan Audit 1) Proses Audit a) Melakukan pemeriksaan pengendalian Pada tahap ini pemeriksaan pengendalian pada BPR Madani Sejahtera Abadi meliputi hal berikut:

71


i. Evaluasi Pengendalian Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim SKAI atas prosedur pelaksanaan kredit, menyatakan bahwa praktik yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan olehBPR Madani Sejahtera Abadi. ii. Uji Pengendalian Tim SKAI BPR Madani Sejahtera Abadi melakukan pengujian langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkreditan untuk menilai apakah pihak-pihak yang terkait dalam organisasi dan manajemen kredit apakah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peran masingmasing. iii. Uji Terinci Tim SKAI BPR Madani Sejahtera Abadi melakukan pengujian terinci dengan menganalisis fungsi/peran setiap bagian yang terkait dengan kegiatan perkreditan BPR Madani Sejahtera Abadi. Seperti pimpinan, divisi administrasi kredit, divisi legalisasi dan realisasi, divisi penagihan dan supervisi, divisi pelaporan, divisi manajemen resiko dan divisi analis kredit. b) Pengumpulan Bukti Audit Bukti audit akan disampaikan pada tahap pelaporan hasil audit.

72


c) Evaluasi Hasil Audit Evaluasi hasil audit dilakukan setelah tahap pelaporan hasil audit maksimal satu bulan setelah hasil audit dikeluarkan. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap pelaksanaan penugasan audit. d. Pelaporan Hasil Audit 1) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standar pelaporan Laporan hasil audit sudah disesuaikan dengan standar pelaporan, diantaranya adalah: a) Laporan bersifat tertulis. b) Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, hanya

dengan 5 halaman. c) Laporan telah didukung dengan kertas kerja audit yang

memadai. d) Laporan bersifat obyektif, karena berdasar pengamatan dan

penilaian auditor intern selama proses audit berlangsung. e) Laporan telah ditandatangani oleh auditor intern dan kepala

SKAI. f) Laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu, yaitu setelah

dilakukannya pertemuan yang membahas semua temuan audit oleh tim SKAI dan pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi.

73


2) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas Penyusunan materi laporan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan, yang berisikan: a) Tujuan audit b) Temuan audit c) Kesimpulan Auditor Intern atas hasil audit d) Pernyataan Auditor Intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB e) Rekomendasi Auditor Intern f) Tanggapan Auditte

g) Hasil pengecekan komitmen Auditte Adapun daftar temuan pemeriksaan audit operasional pada BPR Madani Sejahtera Abadi antara lain: a) Kondisi/Temuan i. Petugas credit control hanya ditangani oleh satu orang. ii. Jumlah pemberian pinjaman tidak sesuai dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan. b) Akibat i. Tidak semua customers mendapatkan layanan pembaharuan data. ii. Menambah resiko kredit

macet

yang nantinya akan

merugikan BPR Madani Sejahtera Abadi.

74


c) Rekomendasi i. Perlu dipertimbangkan untuk menambah petugas credit control. ii. Pemberian pinjaman harus sesuai dengan prosedur dan plafon kredit. 3) Proses penyampaian laporan Proses penyampaian laporan sudah dilakukan secara sistematis, sesuai dengan format penulisan Laporan Hasil Audit. 4) Penyampaian laporan Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan standar pelaporan dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Akan tetapi laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya pihak manajemen BPR Madani Sejahtera Abadi yang memiliki akses untuk melihatnya. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap pelaporan hasil audit. e. Tindak Lanjut Hasil Audit 1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut Tim SKAI masih bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Apabila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi, maka SKAI akan memberikan surat tertulis kepada Direktur BPR Madani Sejahtera Abadi untuk segera ditindak lanjuti.

75


2) Analisis kecukupan tindak lanjut Setelah dilakukannya pemantauan hasil tindak lanjut, kemudian dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditte. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. 3) Pelaporan tindak lanjut Laporan tindak lanjut ini akan disampaikan langsung oleh Direktur Utama kepada SKAI.Perbaikan atas LHA yang telah dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) kepada ketua SKAI guna dianalisis kecukupan perbaikan yang telah dilakukan. Bila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi maka SKAI dapat memberikan laporan tertulis kepada direktur utama BPR Madani Sejahtera Abadi untuk ditindaklanjuti. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap tindak lanjut hasil audit. Hasil analisis pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dapat dilihat pada tabel 5.1.

76


Tabel 5.1

NO

Hasil Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999

Persiapan Audit a. Pendekatan Auditor Intern Auditor intern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit intern, agar auditnya berjalan secara efektif dan efisien. b. Penetapan Penugasan Dikeluarkannya surat penugasan. 1

c. Pemberitahuan Audit Dikeluarkannya surat pemberitahuan audit. .

Praktik yang Dilakukan BPR Madani Sejahtera Abadi Persiapan Audit a. Pendekatan Auditor Intern Audit intern memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara mendapatkannya. b. Penetapan penugasan Dikeluarkannya surat penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu yang diperlukan, serta tujuan audit oleh Kepala Divisi Pengawasan. c. Pemberitahuan audit Dikeluarkannya surat pemberitahuan audit oleh BPR Madani Sejahtera Abadi yang mengemukakan tentang: 1) Penegasan kembali wewenang auditor internal kredit untuk melakukan audit kredit.

Sesuai/Tidak Sesuai

Ket

Sesuai

Sesuai

Sesuai

77


2

2) Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kerja Auditee. 3) Susunan ketua dan anggota tim. 4) Informasi lain yang diperlukan. 5) Penelitian Pendahuluan d. Penelitian pendahuluan Auditor internal melakukan pemahaman Pada tahap ini auditor internal kredit terhadap aspek-aspek dari auditee. melakukan pemahaman terhadap auditee, antara lain: 1) Memahami fungsi dan struktur organisasi kredit. 2) Memahami setiap wewenang dan tanggungjawabpihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kredit. Seperti yang sudah tersusun pada struktur organisasi kredit diantaranya adalah pimpinan, divisi administrasi kredit, legalisasi dan realisasi, penagihan dan supervisi, pelaporan, divisi manajemen resiko, dan analis kredit. 3) Memahami kebijakan, sistem dan prosedur kredit. Penyusunan Program Audit Penyusunan Program Audit a. Menyatakan Tujuan Audit a. Menyatakan Tujuan Audit 1) Memeriksa struktur organisasi kredit. 1) Memeriksa struktur organisasi kredit yang dimaksudkan untuk memastikan

Sesuai

Sesuai

78


2) Memeriksa penempatan personil kredit.

3) Memeriksa pengelolaan kredit.

apakah telah menggambarkan secara spesifik garis kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi dibidang kredit, serta telah menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab atas Divisi Administrasi Kredit dan Divisi Manajemen Resiko. 2) Memeriksa penempatan personil kredit apakah sudah sesuai berdasarkan pertimbangan kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai dengan posisi jabatan dan tugas yang sudah disebutkan pada struktur organisasi. Penempatan personil didasarkan pada kebutuhan SDM disetiap divisi dan latar belakang pendidikan SDM. Misalnya Divisi Administrasi harus diisi dengan karyawan minimal S1 Akuntansi. 3) Memeriksa apakah pengelolaan kredit telah didukung dengan sistem pengendalian yang cukup serta telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank (KPB), pedoman pelaksanaan kredit (PPK), ketentuan-ketentuan

Sesuai

Sesuai

79


b. Menetapkan Pengujian yang Diperlukan Guna Mencapai Tujuan Audit Adapun yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah: 1) Organisasi kredit

2) Manajemen SDM kredit

3) Pengendalian kredit

c. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

intern lainnya dan ketentuanketentuan ekstern yang terkait dengan kredit. b. Menetapkan Pengujian yang Diperlukan Guna Mencapai Tujuan Audit Ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah: 1) Organisasi kredit Pemimpin cabang, pemimpin bagian administrasi kredit, pemimpin seksi legalisasi dan realisasi, pemimpin seksi penagihan dan supervisi kredit, pemimpin seksi pelaporan, analis, dan petugas administrasi kredit. 2) Manajemen SDM kredit Terkait dengan penugasan, pendidikan dan pelatihan personil pengelola kredit. 3) Pengendalian kredit Terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan, sistem, dan prosedur kredit dalam pelaksanaan kredit. c. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Mei 2015

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

80


3

d. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji Menyesuaikan dengan dokumen tahun sebelumnya.

d. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji Menyesuaikan dengan dokumen audit operasional pada tahun sebelumnya. Apabila diperlukan akan dilakukan tambahan transaksi yang akan diuji untuk melengkapi proses audit.

Pelaksanaan Penugasan Audit a. Proses Audit 1) Melakukan pemeriksaan pengendalian.

Pelaksanaan Penugasan Audit a. Proses Audit 1) Melakukan pemeriksaan pengendalian yang meliputi: a) Evaluasi pengendalian Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim SKAI atas prosedur pelaksaan kredit, nantinya akan menyatakan bahwa praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada BPR Madani Sejahtera Abadi. b) Uji pengendalian Adapun yang nantinya akan diuji adalah organisasi dan manajemen

Sesuai

Sesuai

81


2) Melakukan pemeriksaan pengelolaan kredit.

SDM kredit dan implementasi kredit. c) Uji terinci Melakukan pengujian terinci dengan menganalisis fungsi/peran setiap bagian yang terkait dengan kegiatan perkreditan BPR Madani Sejahtera Abadi. Seperti pimpinan, divisi administrasi kredit, divisi legalitas dan realisasi, divisi penagihan dan supervisi, divisi pelaporan, divisi manajemen resiko dan divisi analisis kredit. 2) Melakukan pemeriksaan pengelolaan kredit yang meliputi: a) Penilaian kecermatan informasi kredit yang berkaitan dengan perhitungan bunga. b) Pemeriksaan kelengkapan transaksi melalui rekonsiliasi yang menyeluruh antara pinjaman yang diberikan untuk setiap jenis dengan pendapatan bunga. c) Pengecekan keberadaan dan keabsahan pinjaman.

Sesuai

82


b. Pengumpulan Bukti Audit Disampaikan pada tahap pelaporan hasil audit.

4

d) Pemeriksaan agunan yang telah diberikan memang benar-benar milik nasabah yang bersangkutan dan telah dilengkapi dengan surat kuasa dan juga pemeriksaan dilakukan terhadap dokumendokumen asli dari pemilik agunan. e) Pengawasan kredit. f) Pemeriksaan terhadap nilai pinjaman b. Pengumpulan Bukti Audit Bukti audit akan disampaikan pada tahap pelaporan hasil audit.

c. Evaluasi Hasil Audit Dilakukan setelah tahap pelaporan hasil audit.

c. Evaluasi Hasil Audit Evaluasi hasil audit dilakukan setelah tahap pelaporan hasil audit maksimal satu bulan setelah hasil audit dikeluarkan.

Pelaporan Hasil Audit a. Pembuatan Laporan yang harus Memenuhi Standar Pelaporan Laporan hasil audit disesuaikan dengan standar pelaporan

Pelaporan Hasil Audit a. Pembuatan Laporan yang harus Memenuhi Standar Pelaporan Laporan hasil audit sudah disesuaikan dengan standar pelaporan, diantaranya adalah:

Sesuai

Sesuai

Sesuai

83


b. Penyusunan Materi Laporan secara Lengkap dan Jelas Penyusunan materi laporan disesuaikan dengan kebutuhan.

g) Laporan bersifat tertulis. h) Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, hanya dengan 5 halaman. i) Laporan telah didukung dengan kertas kerja audit yang memadai. j) Laporan bersifat obyektif, karena berdasar pengamatan dan penilaian auditor intern selama proses audit berlangsung. k) Laporan telah ditandatangani oleh auditor intern dan kepala SKAI. l) Laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu, yaitu setelah dilakukannya pertemuan yang membahas semua temuan audit oleh tim SKAI dan pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi. b. Penyusunan Materi Laporan secara Lengkap dan Jelas Penyusunan materi laporan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan, yang berisikan: h) Tujuan audit i) Temuan audit j) Kesimpulan Auditor Intern atas hasil

Sesuai

84


audit k) Pernyataan Auditor Intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB l) Rekomendasi Auditor Intern m) Tanggapan Auditte n) Hasil pengecekan komitmen Auditte c. Proses Penyampaian Laporan c. Proses Penyampaian Laporan Proses penyampaian laporan dilakukan Proses penyampaian laporan sudah secara sistematis. dilakukan secara sistematis, sesuai dengan format penulisan Laporan Hasil Audit. d. Penyampaian Laporan d. Penyampaian Laporan Laporan disampaikan dalam bentuk Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan standar pelaporan tertulis sesuai dengan standar pelaporan dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Akan tetapi laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya pihak manajemen BPR Madani Sejahtera Abadi yang memiliki akses untuk melihatnya.

5

Tindak Lanjut Hasil Audit a. Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Tim SKAI bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Tindak Lanjut Hasil Audit a. Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Tim SKAI masih bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Sesuai

Sesuai

Sesuai

85


Apabila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi, maka SKAI akan memberikan surat tertulis kepada Direktur BPR Madani Sejahtera Abadi untuk segera ditindak lanjuti. b. Analisis Kecukupan Tindak Lanjut b. Analisis Kecukupan Tindak Lanjut Analisis kecukupan tindak lanjut perlu Setelah dilakukannya pemantauan hasil dilakukan atas realisasi janji perbaikan tindak lanjut, kemudian dilakukan analisis yang telah dilaksanakan Auditte. kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditte. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. c. Pelaporan Tindak Lanjut c. Pelaporan Tindak Lanjut Pelaporan tindak lanjut disampaikan oleh Laporan tindak lanjut ini akan disampaikan Direktur Utama. langsung oleh Direktur Utama kepada SKAI.

Sesuai

Sesuai

86


2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada BPR Madani Sejahtera Abadi. a. Tahap Permohonan Pada

tahap

ini,

hal-hal

yang

harus

diperhatikan dan

dilaksanakan oleh setiap pejabat kredit dalam hal menerima suatu permohonan kredit adalah: 1) Surat pengajuan permohonan kredit dilakukan langsung oleh calon nasabah, tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker. 2) Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur, dan maksud permohonan. 3) Surat permohonan kredit sebelum dianalisa telah mendapatkan petunjuk/pengarahan terlebih dahulu

oleh pimpinan Divisi

Administrasi Kredit. 4) Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor

register,

untuk tindak

lanjut

atas surat

permohonan tersebut. 5) Bank memeriksa legalitas permohonan kredit, baik dari subjek hukum, izin usahanya, dan status apakah termasuk daftar hitam Bank Indonesia Daftar Kredit Macet di Indonesia. b. Tahap Analisis Kelayakan Kredit Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam analisis kelayakan kredit adalah:

87


1) Inspeksi on the spot dilaksanakan untuk pemohon kredit yang bersangkutan. 2) Meneliti dan menilai tentang kebutuhan modal, penyediaan dana sendiri oleh debitur, rencana penarikan kredit, jadwal angsuran, dan penghitungan kelayakan usaha. 3) Analisis harus dilakukan secara sistematis, dan diserahkan kepada Divisi Legalisasi dan Realisasi. 4) Hasil analisis merupakan dasar pemutusan pemberian kredit oleh Divisi Legalisasi dan Realisasi. c. Tahap Pemeringkatan Kredit Berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan maka dilakukan pemeringkatan kredit, pada tahap ini hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam pemeringkatan kredit adalah: 1) Melakukan pemeringkatan kredit dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. 2) Melaporkan secara tertulis apabila ditemukan masalah yang nantinya akan menimbulkan risiko kredit. d. Tahap Keputusan Kredit Berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya, hal-hal yang dilaksanakan dalam tahap keputusan kredit adalah: 1) Pemutusan pemberian kredit dilakukan atas dasar ketentuan kelayakan kredit yang berlaku.

88


2) Pemutusan pemberian plafond per nasabah sesuai dengan ketentuan kelayakan kredit yang berlaku untuk tiap jenis kredit. 3) Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat-syarat kredit. 4) Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada calon debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana. e. Tahap Perjanjian Kredit Pada

tahap

ini,

hal-hal

yang

harus

diperhatikan dan

dilaksanakan dalam tahap perjanjian kredit adalah: 1) Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian tuntutannya, dilaksanakan setelah debitur menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK). 2) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dengan materai diserahkan kembali ke pihak Bank. 3) Nominal kredit yang relatif besar atau permasalahan hukum yang cukup kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara Notarial Akta. 4) Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal rangkap dua, dengan penggunaan satu rangkap untuk bank dan satu rangkap untuk debitur. f. Tahap Realisasi Kredit Pada

tahap

ini,

hal-hal

yang

harus

diperhatikan dan

dilaksanakan dalam tahap realisasi kredit adalah:

89


1) Penarikan

kredit

dapat

dilaksanakan

setelah

debitur

menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diatas materai. 2) Debitur menandatangani perjanjian kredit berikut tuntutannya dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Bank. 3) Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit seperti biaya provisi, biaya supervisi, premi asuransi, biaya administrasi dan biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasi kredit. g. Tahap Pembukuan Pada

tahap

ini,

hal-hal

yang

harus

diperhatikan dan

dilaksanakan dalam tahap pembukuan adalah: 1) Pencatatan

transaksi

atas

pelaksanaan

pemberian

kredit

dilaksanakan sesuai Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank. 2) Segala transaksi harus dibukukan yaitu transaksi realisasi kredit, penerimaan provisi, biaya supervisi, penerimaan biaya administrasi kredit, penerimaan bunga, penerimaan denda, penerimaan angsuran pokok. h. Dokumentasi kredit Pada

tahap

ini,

hal-hal

yang

harus

diperhatikan dan

dilaksanakan dalam tahap realisasi kredit adalah: 1) Administrasi

Kredit

mendokumentasikan

perjanjian

kredit,

dokumen yang berkaitan dengan realisasi kredit, dokumen yang

90


terkait dalam legalisasi dan realisasi kredit, supervisi kredit dan pelaporan kredit. 2) Map-map kredit disimpan secara aman dan sistematis sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan. 3) Bila ada perubahan-perubahan data nasabah, apakah sudah disampaikan kepada Administrasi Kredit. i. Supervisi dan Pelaporan 1) Supervisi a) Supervisi aktif Supervisi dilaksanakan langsung ke lapangan atau ketempat/lokasi objek pembiayaan. Minimal supervisi aktif dilaksanakan pada awal setelah kredit direalisir, pada setiap terjadinya transaksi penggunaan dana kredit selanjutnya dan supervisi rutin sesuai kebutuhan. b) Supervisi pasif Pengawasan pasif dilaksanakan melalui evaluasi laporan rutin perkembangan usaha yang dibuat debitur. 2) Pelaporan Untuk kepentingan pengawasan kredit, kantor cabang membuat laporan antara lain laporan kunjungan di awal usaha atau awal realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin. Laporan pengawasan di file dalam arsip kredit debitur.

91


Dalam pengujian ini, peneliti mengamati praktik yang dilakukan kemudian menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi.Hasil analisis kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan prosedur/ketentuan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

92


Tabel 5.2 Hasil Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Prosedur/Ketentuan No A 1

2

4

5

Ketentuan

Ya Tidak

Ket

Tahap Permohonan Surat pengajuan permohonan kredit dilakukan langsung oleh calon nasabah, tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker. Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur, dan maksud permohonan. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut. Bank memeriksa legalitas permohonan kredit. - Sebagai subjek hukum - Izin usahanya - Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia pada Daftar Kredit Macet.

B

Tahap Analisis Kelayakan Kredit

1

Inspeksi on the spot dilaksanakan untuk pemohon kredit yang bersangkutan.

√

Menemui bagian customer service untuk mendapatkan formulir pengajuan kredit.

√

Mengisi Formulir Pengajuan Kredit BPR Madani Sejahtera Abadi

√

Buku Register BPR Madani Sejahtera Abadi

√

Memeriksa riwayat transaksi nasabah di daftar Bank Indonesia secara online.

√

Melakukan survei tempat usaha.

93


2

3

4

Menilai tentang penyediaan dana sendiri oleh debitur, rencana penarikan kredit, dan penghitungan kelayakan usaha.

Analisis harus dilakukan secara sistematis, dan nantinya diserahkan kepada Divisi Legalisasi dan Realisasi. Hasil analisis merupakan dasar pemutusan pemberian kredit oleh Divisi Legalisasi dan Realisasi.

C

Tahap Pemeringkatan Kredit

1

Melakukan pemeringkatan kredit dengan berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit.

2

Melaporkan secara tertulis apabila ditemukan masalah yang nantinya akan menimbulkan risiko kredit.

√

1. Memperhitungkan besar/kecilnya usaha 2. Melihat slip gaji calon debitur pada bulan terakhir. (Bagi pegawai/PNS) 3. Melihat pembukuan usaha dari calon debitur. (Bagi wiraswasta) 4. Memperhitungkan nilai jaminan yang akan diserahkan oleh debitur kepada BPR Madani Sejahtera Abadi.

√

Analisis dilakukan setelah dilakukannya survei usaha dan penilaian terhadap hasil survei.

√

Penetapan keputusan berapa besarnya pinjaman yang diberikan bersifat internal.

√

Pemeringkatan kredit berdasarkan jumlah kemungkinan resiko kredit yang ditemukan pada saat survei.

√

Melaporkan secara tertulis misal calon debitur sedang melakukan kredit lain. Seperti kredit kendaraan bermotor atau rumah.

94


D

Tahap Keputusan Kredit

1

Pemutusan pemberian kredit dilakukan atas dasar ketentuan kelayakan kredit yang berlaku.

2

Pemutusan pemberian plafond per nasabah sesuai dengan ketentuan kelayakan kredit yang berlaku untuk tiap jenis kredit.

3

Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat-syarat kredit.

4

Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada calon debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.

√

√

√

√

Berdasarkan dari hasil analisis kelayakan kredit, dengan ketentuan: 1. Memperhitungkan besar/kecilnya usaha 2. Melihat slip gaji calon debitur pada bulan terakhir. (Bagi pegawai/PNS) 3. Melihat pembukuan usaha dari calon debitur. (Bagi wiraswasta) 4. Memperhitungkan nilai jaminan yang akan diserahkan oleh debitur kepada BPR Madani Sejahtera Abadi. Batas maksimum plafond yang diberikan nasabah berbeda untuk tiap jenis kredit yang diajukan. Misal untuk kredit renovasi rumah dengan program Rumah Bersinar maksimal jangka waktu kredit hingga 7 tahun. Kelengkapan persyaratan kredit dilampirkan bersama surat keputusan pengajuan kredit. Adapun persyaratannya adalah: 1. Mengisi formulir permohonan kredit 2. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP 3. Fotocopy Izin Usaha/Keterangan Usaha 4. Rekening Listrik, Telpon dan PDAM bulan terakhir. 5. Fotocopy jaminan/agunan 6. Bersedia di survey tempat tinggal, usaha, dan letak agunan Kredit yang ditolah akan disampaikan melalui surat pemberitahuan keputusan pengajuan kredit. Alasan suatu kredit ditolak diantaranya adalah: 95


1. 2. 3. 4. E 1

2 3

Kegagalan verifikasi Penipuan atau pemalsuan informasi Dokumen tidak terbaca Jumlah kredit terlalu besar

Tahap Perjanjian Kredit Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian tuntutannya, dilaksanakan setelah nasabah menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK). Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dengan materai diserahkan kembali ke pihak Bank. Nominal kredit yang relatif besar atau permasalahan hukum yang cukup kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara Notarial Akta.

4

Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal rangkap dua, dengan penggunaan satu rangkap untuk bank dan satu rangkap untuk nasabah.

F

Tahap Realisasi Kredit

1

2

√

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) diberikan langsung oleh Administrasi Kredit.

√

Apabila sudah dilengkapi dengan materai dan tanda tangan nasabah.

√

Diatur dan disiapkan oleh pihak Notaris.

√

Digunakan sebagai arsip Bank, dan tanda terima untuk pihak nasabah.

Penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah nasabah menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diatas materai.

√

Tanda tangan langsung dilakukan oleh pihak nasabah yang bersangkutan.

Nasabah menandatangani perjanjian kredit berikut tuntutannya dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Bank.

√

Tanda tangan dilakukan setelah pengecekan persyaratan dinyatakan lengkap dan selesai.

96


3

Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit seperti biaya provisi, biaya supervisi, premi asuransi, biaya administrasi dan biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasi kredit.

G

Tahap Pembukuan

1

2

Pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberian kredit dilaksanakan sesuai Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank. Segala transaksi harus dibukukan yaitu: 1. transaksi realisasi kredit 2. penerimaan provisi 3. biaya supervisi 4. penerimaan biaya administrasi kredit 5. penerimaan bunga 6. penerimaan denda 7. penerimaan angsuran pokok.

√

Pembebanan biaya akan langsung dikurangkan dari jumlah kredit yang diterima.

√

Merupakan milik pribadi Bank dan bersifat rahasia.

√

Pencatatan dilakukan dengan dilampiri bukti transaksi nasabah.

Dilampiri bukti transaksi dan disatukan kedalam satu map untuk satu nama nasabah.

H

Tahap Dokumentasi Kredit

1

Administrasi Kredit mendokumentasikan perjanjian kredit, dokumen yang berkaitan dengan realisasi kredit, dokumen yang terkait dalam legalisasi dan realisasi kredit, supervisi kredit dan pelaporan kredit.

√

2

Map-map kredit disimpan secara aman dan sistematis sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan.

√

Dokumentasi kredit akan diletakkan pada rak arsip kredit.

97


3

Bila ada perubahan-perubahan data nasabah, harus disampaikan kepada Administrasi Kredit.

I

Supervisi dan Pelaporan

1

Supervisi dilaksanakan langsung ke lapangan atau ke tempat/lokasi.

2

3

Minimal supervisi dilaksanakan pada awal setelah kredit direalisir, pada setiap terjadinya transaksi penggunaan dana kredit selanjutnya, dan supervisi rutin sesuai kebutuhan. Melakukan evaluasi laporan rutin perkembangan usaha yang dibuat nasabah.

4

Membuat laporan kunjungan di awal usaha atau awal realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin.

5

Laporan di simpan dalam arsip kredit nasabah.

√

√

Pemberitahuan dimaksudkan untuk validasi data nasabah.

Supervisi yang dilakukan kepada pihak nasabah dimaksudkan untuk laporan rutin kepada pihak Bank.

√

Dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah, dan membantu apabila nasabah mengalami masalah.

√

Divisi pelaporan akan melakukan evaluasi untuk laporan rutin kepada pihak Bank.

√

Hasil laporan kunjungan akan dijadikan sebagai laporan rutin kepada pihak Bank.

√

Berkas laporan akan diletakkan pada rak arsip kredit.

98


Dari analisis diatas diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dibuat oleh pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi. B. Pembahasan 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit operasional yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Dapat dilihat pada hasil analisis diatas, bahwa BPR Madani Sejahtera Abadi sudah menjalankan setiap tahapan audit operasional menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Adapun tahapannya adalah: a. Persiapan Audit 1) Pendekatan auditor intern 2) Penetapan penugasan 3) Pemberitahuan audit 4) Penelitian pendahuluan b. Penyusunan Program Audit 1) Menyatakan tujuan audit 2) Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit 3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan 4) Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji

99


c. Pelaksanaan Penugasan Audit 1) Proses audit 2) Pengumpulan bukti audit 3) Evaluasi hasil audit d. Pelaporan Hasil Audit 1) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standar pelaporan 2) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas 3) Proses penyampaian laporan 4) Penyampaian laporan e. Tindak Lanjut Hasil Audit 1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut 2) Analisis kecukupan tindak lanjut 3) Pelaporan tindak lanjut 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan awal yang telah dibuat oleh BPR Madani Sejahtera Abadi. Dapat dilihat pada hasil analisis diatas, bahwa BPR Madani Sejahtera Abadi sudah menjalankan setiap tahapan pemberian kredit secara sistematis sesuai dengan ketentuan.

100


BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Audit operasional atas kegiatan perkreditan pada BPR Madani Sejahtera Abadi sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dimana audit operasional telah dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). 2. Kegiatan perkreditan BPR Madani Sejahtera Abadi sudah baik, karena pelaksanaannya tetap terjaga sesuai dengan ketentuan pemberian kredit yang telah dibuatnya. B. KETERBATASAN PENELITIAN Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang analisis audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit, terdapat keterbatasan penelitian yaitu: 1. Audit operasionalyang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi ini menggunakan kredit secara umum, tidak spesifik pada satu jenis kredit misal kredit modal kerja atau kredit rumah saja. 2. Keterbatasan penelitian ini tidak menggunakan dokumen sebagai atribut karena keterbatasan Bank dalam memberikan contoh dokumen. Pihak Bank tidak mengijinkan semua dokumen yang digunakan pada proses pemberian kredit yang diberikan kepada peneliti, mengingat adanya prinsip kerahasiaan umum pada dunia perbankan. Sehingga data dan informasi sebagian besar diperoleh dari wawancara. 101


C. SARAN 1. Audit operasional yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Namun peneliti mempunyai saran akan lebih baik kalau audit dilakukan lebih spesifik pada satu jenis kredit misal kredit modal kerja atau kredit rumah saja, tidak secara langsung membahas kredit secara umum agar nantinya lebih mudah dalam melakukan evaluasi kerja. 2. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi sudah cukup baik, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi lebih baik apabila adanya pemisahan tugas antara pelaksana kredit dan pembahas kredit, pemisahan tugas antara pelaksana kredit dan analis kredit, dan pemantauan dalam proses pemberian kredit harus dilakukan secara rutin.

102


DAFTAR PUSTAKA Arens, et al. 2008. “Auditing and Assurance Service an Integrated Approach”.12th Edition, Upper Sadel River, Pearson Education International. NewJersey. Bayangkara, IBK. 2011. “Audit Manajemen (Prosedur Dan Implementasi)”. Salemba Empat. Jakarta. Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. “Manajemen Perkreditan Bank Umum”.Alfabeta. Bandung. Ismail. 2010. “Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi”. Prenada Media Group. Jakarta Kasmir. 2003. “Manajemen Perbankan”. Edisi Ke-4, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kasmir. 2010. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Muljono Teguh Pudjo. 2002. “Aplikasi Management Audit Dalam Industri Perbankan”. Edisi ke-1, BPFE. Yogyakarta. Mulyadi. 2010. “Auditing”. Jilid I, Cetakan ke Tujuh, Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Sondang P. Siagian. 2001. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Bumi Aksara. Jakarta. Sukrisno. 2004. “Pemeriksaan Akuntan Oleh AKP”. Buku 1, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Suyatno. 2003. “Dasar-Dasar Perkreditan”. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Tunggal. 2001. “Audit Operasional (Suatu Pengantar)”. Harvindo. Jakarta. Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Widjayanto. 2001. “Pemeriksaan Operasional Perusahaan”. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta. 103


LAMPIRAN

104


Lampiran 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Bagaimana Struktur Organisasi Divisi Pengawasan di dalam perusahaan? 2. Apa yang menjadi tugas Divisi Pengawasan? 3. Fungsi/pihak mana yang terkait dengan pelaksanaan audit operasional atas kegiatan perkreditan? 4. Bagaimana pelaksanaan audit operasional terhadap proses pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi? 5. Bagaimana penjelasan dari masing-masing tahapan audit operasional terhadap proses pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi? 6. Bagaimana pengelolaan kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi? 7. Apakah dalam melakukan audit, Auditor Internal Kredit telah dilengkapi dengan surat penugasan?

8. Apakah Auditor Internal Kredit sebelum melakukan pemeriksaan, telah melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan perkreditan BPR Madani Sejahtera

Abadi? 9. Bagaimana cara/ prosedur yang dijalankan Auditor Internal Kredit untuk memperoleh pemahaman mengenai objek yang diteliti?

10. Apakah auditor internal kredit selalu membuat program audit sebelum melakukan audit?

11. Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam program audit tersebut?

105


12. Apakah auditor internal kredit telah melakukan review pengendalian kredit sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan?

13. Apa saja yang menjadi lingkup pemeriksaan pengendalian tersebut? 14. Bagaimana prosedur pemeriksaan pengendalian yang dilakukan? 15. Apakah temuan-temuan yang diperoleh didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit?

16. Apakah auditor internal kredit selalu mengkonfirmasi temuan yang diperoleh dan meminta komitmen dan waktu yang dibutuhkan BPR Madani Sejahtera

Abadi dalam meperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan kredit?

17. Bagaimana proses tersebut dilakukan? 18. Apakah Auditor Internal membuat LHA untuk dikirimkan ke BPR Madani Sejahtera Abadi? 19. Bagaimana proses pelaporan hasil audit tersebut dilakukan? 20. Apa saja hal-hal yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit tersebut? 21. Apakah auditor internal selalu melakukan pengawasan tindak lanjut hasil audit?

22. Bagaimana proses pengawasan tindak lanjut hasil audit tersebut dilakukan? 23. Bagaimana Struktur Organisasi Kredit BPR Madani Sejahtera Abadi? 24. Pihak-pihak mana yang terkait dengan kegiatan perkreditan pada BPR Madani Sejahtera Abadi? 25. Apa saja wewenang dan tugas dari pihak-pihak tersebut? 26. Bagaimana pelaksanaan perkreditan yang dijalankan BPR Madani Sejahtera Abadi

106

ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT. Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta SKRIPSI

Recommend Documents