JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
ISSN 2339-1723
ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI Lukieto Cahyadi, SE, MM STIE Bina Karya Tebing Tinggi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan tinjauan atas prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi, serta melakukan tinjauan atas hambatan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisa, sistem dan prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh pihak PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa pada staf bagian tertentu yang belum terisi yang disebabkan karena kurangnya personel/karyawan, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya (Surprised Auditor) pemeriksaan mendadak untuk memeriksa semua data-data yang dibuat oleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang bertujuan agar setiap karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah siap apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak. Dalam upaya meningkatkan pengendalian kredit pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi yang mengacu pada aspek-aspek pengendalian kredit, dilakukan: 1) Personal yang kompeten dan dapat dipercaya, 2) Pemisahan tugas yang memadai, 3) Prosedur otorisasi yang tepat, 4) Dokumen dan catatan yang memadai, 5) Kontrol fisik aktiva dan catatan, dan 6) Pemeriksaan pekerjaan secara independen. Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit, Surprised Auditor, Aspek-aspek Pengendalian Kredit.
PENDAHULUAN Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya usaha memberiakan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (Financial Depening). Dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara ekonomi majudan berkembang yang terikat dengan bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan,yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal,permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik
sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang begitu ketat. Di Indonesia Masalah kredit macet atau Non erforming loan (NPL) menduduki posisi tertinggi , yakni 55%. Prosentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankkan. Ratio NPL terhadap total loans tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya bank-bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat dan perbankan Indonesia. Likuidasi, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh
31 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Pemberian kredit pada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5C (The Five C’s of Credit Analysis) yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition Of Economy (kondisi ekonomi). Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur lama. RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Prosedur pemberian Pinjaman Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi? 2. Apakah Prosedur pemberian pinjaman kredit telah mnerapkan pengawasan internal yang baik? TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit dan cara mengatasinya. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Bank Umumnya masyarakat mengenal bank sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana, mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat pengguna jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy dihalaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman.Pada Pasal 1 angka 2
ISSN 2339-1723
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan A. Abdurrachman menjelaskan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan bendabenda berharga, membiayai usaha perusahaanperusahaan, dan lain-lain. B. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. C. Sumber Dana Perbankan 1. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham.
32 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupkn sumber dana bank jika kesulitan dalam pencarian sumber dana yang diperoleh dari bank itu sendiriaupun dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari: 1) Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. 2) Pinjaman antar Bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. 3) Pinjaman dari Bank-bank luar negeri. 4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. D. Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank 1. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, berikut jenis Bank yang dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut: 1. Bank Milik Pemerintah (BUMN), di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh Pemerintah pula. Termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Bank Jawa Tengah (Bank Jateng), BPD
ISSN 2339-1723
DKI Jakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD lainnya. 2. Bank Milik Swasta Nasional. Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah: Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Haga, dan lain- lain. 3. Bank Milik Asing. Bank Milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain: ABN AMRO Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. 4. Bank Milik Campuran. Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang termasuk Bank Campuran adalah: ANZ Panin Bank, Sumitomo Niaga Bank, ING Indonesia Bank dll. Lebih jauh, jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam: 1. Bank devisa. Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. 2. Bank non Devisa Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. ditinjau dari segi menentukan jasa dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. E. Prosedur Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelsaikan kegiatan
33 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
atau aktivitas, sehungga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang telah terperinci menurut waktu yang telah ditentukan. Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu bagian sistem yang meruppakan rangkaian tindakan yag menayangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar kegiatan usaha atau transakasi dapat terjadi berulang kali dan dilakukan secara seragam. Sedangakan prosedur menurut M. Nafarin (2004:9) “prrosedur merupakan suatu urutanurutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Jadi Prosedur merupakan langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang ditentukan dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksaan kerja yang seragam. F. Kredit Perbankan 1. Pengertian Kredit Pengertian Kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Unsur-Unsur Kredit 1) Kepercayaan, yang berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar- benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2) Kesepakatan, di mana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang
ISSN 2339-1723
ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 3) Jangka Waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 4) Risiko, faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. 5) Balas Jasa, dimana dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 3. Tujuan Dan Fungsi Kredit Pemberian kredit dimaksudkan memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya. Kredit pada awalnya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam kebutuhan usaha maupun sehari-hari. 4. Jenis-Jenis Kredit Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank adalah: 1) Kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu Kredit Investasi, dan Kredit Modal Kerja. 2) Tujuan Kredit untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi adalah: a) Kredit Produktif, b) Kredit Konsumtif, c) Kredit Perdagangan. 3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu, jenis kredit dapat dibagi atas: a) Kredit Jangka Pendek,
34 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
b) Kredit Jangka Menengah, c ) Kredit panjang. 4) Dilihat dari segi jaminan, jenis terbagi menjadi Kredit Dengan Jaminan, dan Kredit Tanpa Jaminan. 5) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha, kredit terbagi atas: a) Kredit Pertanian, b) Kredit Peternakan, c) Kredit Industri, d) Kredit pertambangan, e) Kredit Pendidikan, f) Kredit Profesi, g) Kredit Perumahan, d a n , h) Sektor-sektor usaha lainnya. G. Jaminan Kredit Jaminan Kredit yang diberikan nasabah kepada Bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. H. Pengendalian Intern Pengendalian intern atau control intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan system teknologi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraund) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. METODE Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi pada tanggal 1 April s/d 15 April 2013. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah:
ISSN 2339-1723
1. Melakukan tinjauan atas prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi. 2. Melakukan tinjauan atas hambatan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal usaha (Kredit Modal Kerja) pada PT. PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi. Pada sistem dan prosedur pemberian kredit multiguna yang diberikan oleh pihak PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa pada staf bagian tertentu yang belum terisi yang disebabkan karena kurangnya personel/karyawan, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya (Supriser Auditor) pemeriksaan mendadak untuk memeriksa semua data-data yang dibuat oleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang bertujuan agar setiap karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah siap apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak. B. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal usaha (Kredit Modal Kerja) Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi yang mengacu pada aspek-aspek pengendalian kredit. 1. Personal yang Kompeten dan Dapat Dipercaya 1) Pada saat proses permohonan kredit Pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi, karyawan yang menangani permohonan kredit adalah Account Officer yang dibantu oleh Administrasi Kredit telah memiliki kemampuan memadai dalam menangani kredit yang sesuai dengan kebutuhan pemohon, selain itu Account Officer juga dapat memberikan informasi kepada pemohon kredit tentang fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan pemohon. Untuk mendukung kemampuan karyawan serta meningkatkan kompetensinya, PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi memberikan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara intensif
35 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
sesuai dengan tuntutan pekerjaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. 2) Pada saat proses analisis kredit Bagian utama yang menangani analisis kredit adalah Account Officer. Pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi, Account Officer telah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam menganalisa kredit, dalam Kelompok Pemutus Kredit (KPK), penilaian atas kelayakan kredit dilakukan oleh tiga sampai empat orang. Keputusan yang diberikan oleh pihak KPK ditanda tangani oleh pimpinan cabang, penyelia pemasaran dan KKP sesuai dengan batasan-batasan wewangan yang ada. 3) Pada saat proses penarikan kredit Pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi, Account Officer memiliki kemampuan mengenai perjanjian, pengikatan jaminan serta mengetahui secara jelas tentang sumber dana debitur yang telah tertuang dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), serta terdapatnya ansuransi yang dimiliki oleh debitur sehingga dapat mempermuda proses pengkreditan. Pihak Account Officer juga memiliki sikap yang tidak mempersulit debitur untuk tujuantujuan tertentu, sehinga pengendalian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi dalam proses penarikan kredit telah berjalan dengan baik. 4) Pada saat proses monitoring/pemantauan kredit Kegiatan pemantauan kredit dilakukan untuk mengetahui dan membantu debitur dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi. Kegiatan pemantauan kredit dilakukan oleh Account Officer yang memiliki data riwayat debitur dan memiliki kemampuan sebagai konsultan bagi debitur untuk menggunakan kredit yang diterimanya dengan sebaik mungkin, serta dapat memberikan alternatif pemecahan jika terjadi masalah dalam pelunasan debitur. Sehingga pengendalian intern dalam hal personil telah mendukung pengendalian kredit yang baik.
ISSN 2339-1723
2. Pemisahan Tugas yang Memadai 1) Pada saat Permohonan Kredit Pengendalian kredit pada bagian ini kurang berjalan dengan baik karena pihak yang menangani permohonan kredit adalah Administrasi Kredit (ADK). Administrasi Kredit menerima data permohonan kredit yang telah diajukan oleh debitur, setelah itu dilakukan penelitian kelengkapan data-data dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi. ADK seharusnya juga melakukan wawancara terhadap nasabah mengenai kebutuhan dan keinginan nasabah melakukan kredit multiguna, serta ADK juga mengecek kembali data nasabah apabila data tidak lengkap maka pihak Administrasi Kredit mengembalikan data kepada nasabah untuk melengkapi syarat-syarat pemberian kredit. 2) Pada saat proses analisis kredit Pada hal ini adanya pemisahan tugas yang baik pada Account Officer. Pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi, Account Officer memegang peran yang sangat dominan dalam hal pemberian kredit. Selain sebagai pihak yang melakukan analisis terhadap calon debitur, Account Officer juga menjadi salah satu pihak yang merekomendasikan persetujuan atas penolakan kredit yang diajuakan kepada Kelompok Pemutus Kredit. 3) Pada saat proses penarikan kredit Pengendalian kredit pada proses penarikan kredit yang dilakukan pada PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi dilakukan oleh Account Officer berkoordinasi dengan Teller. Sedangkan yang memberikan persetujuan atau penolakan dalam pemberian adalah Pimpinan Operasional Kredit dan Divisi Kredit Khusus. 4) Pada saat proses monitoring/pemantauan kredit Pembagian tugas yang baik dalam proses pemantauan kredit. Teller sebagai petugas bank yang mengelola rekening debitur aktif memberikan informasi kepada Administrasi kredit yang akan disampaikan kepada Account Officer. Bila terjadi kredit macet, Account Officer melakukan pemisahan tugas
36 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
antara petugas yang merekomendasikan tindakan kompromi atau pelelangan dengan bagian Direksi sebagai pihak yang mengkontrol adanya kredit tersebut. Informasi ini cukup penting karena nantinya akan dapat diketahui jika terjadi ketidakwajaran dalam penggerakan rekening nasabah, dan cepat dapat diambil tindakan atas permasalah tersebut. 3. Prosedur Otorisasi yang Tepat 1) Pada saat permohonan kredit Proses kredit dapat dilakukan apabila syarat dan ketentuan dari pemohon kredit telah lengkap dan sesuai dengan prosedur kredit yang dituangkan dalam buku pedoman kredit PT. BPR NBP 18. 2) Pada saat proses analisa kredit Dengan dilakukannya otorisasi oleh Account Officer pada saat analisis kredit dan kemudian analisis kredit diuji kembali pada Rapat Kelompok Pemutus Kredit, untuk pihak yang berwenang melakukan otorisasi keputusan atas kredit yang diajukan debitur adalah Pimpinan Cabang atau Pimpinan Cabang Bidang Operasionalnya. 3) Pada saat proses penarikan kredit Pada saat penarikan kredit, Administrasi Kredit berkoordinasi dengan Teller. Sedangkan pihak yang memberikan pemberian kredit adalah Pimpinan Operasional Kredit dan Devisi Kredit Khusus. 4) Pada saat monitoring/pemantauan kredit Pengerakan rekening debitur selalu dipantau oleh petugas pengelola rekening (Teller), yang kemudian akan diinformasikan kepada Administrasi Kredit akan dilaporkan kepada Account Officer. Apabila terjadi kredit macet, Account Officer merekomendasikan tindakan kompromi, kooperatif atau pelelangan dengan Direksi sebagai pemegang otorisasi. Pengendalian Kredit ini berjalan dengan baik karena prosedur otorisasi telah dilaksanakan oleh petugas PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi.
ISSN 2339-1723
4. Dokumen dan Catatan yang Memadai 1) Pada saat permohonan kredit Formulir permohonan kredit telah dicantumkan secara jelas tentang syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam mengajukan kredit. Selain itu terdapat formulir yang berisikan tentang bukti pengajuan permohonan kredit yaitu MPK (Memorandum Pengusulan Kredit) dari pihak bank yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa calon debitur benarbenar mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada saat proses permohonan kredit telah mencerminkan Pengendalian Kredit yang memadai yang dapat dilihat dari dokumen dan catatan yang memadai. 2) Pada saat proses analisis kredit Account Officer menyampaikan daftar namanama pemohon yang diusulkan untuk disetujui atau ditolak permohonannya dan telah melampirkan data-data yang terjamin keakuratannya, ketepatan, kebenaran, dan kelengkapannya. Data-data tersebut antara lain hasil analisis kredit yang dilakukan oleh Account Officer, laporan penilaian anggunan, hasil wawancara, serta seluruh data-data dan informasi yang telah disampaikan oleh debitur. Pengendalian kredit pada PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi saat analisis kredit ditinjau dari dokumen dan catatan-catatan yang telah mendukung pengendalian kredit yang baik. 3) Pada saat proses penarikan kredit Sebelum realisasi kredit, telah dipersiapkan kelengkapan-kelengkapan perjanjian kredit yang disesuaikan dengan hasil keputusan rapat kelompok pemutus kredit, kelengkapan atas legalitas jaminan atau agunan yang telah disahkan oleh pihak bank. Pemohon dapat melakukan proses penarikan kredit setelah semua kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penarikan kredit. 4) Pada saat monitoring/pemantauan kredit Semua dokumen kredit milik debitur tersimpan rapi dan aman pada Administrasi Kredit. Sedangkan untuk pemantauan
37 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
terhadap kewajiban pembayaran angsuran debitur dilakukan oleh Teller. Teller aktif memberikan informasi kepada Administrasi yang akan disampaikan pada Account Officer atas terjadinya pengerakan rekening atas kredit yang diberikan di luar kewajaran. Langkah pemantauan file-file dokumen kredit memudahkan pihak PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi melakukan pengawasan dan bila ditemukan penyimpangan dapat segera diambil tindakan. Hal ini menandakan pengendalian kredit yang berlangsung telah berjalan dengan baik. 5. Kontrol Fisik Aktiva dan Catatan 1) Pada saat permohonan kredit Pengendalian kredit pada saat proses permohonan kredit telah berjalan dengan baik, yaitu dengan melakukan on the spot dengan tujuan untuk mencocokan antara catatan berdasarkan berkas debitur dan hasil wawancara awal dengan jaminan kredit. 2) Pada saat proses analisis data Bagian Account Officer telah melakukan penilaian atas kelayakan kredit berdasarkan dari hasil pemeriksaan angunan yang tercantum pada Laporan Penialaian Agunan maupun pemeriksaan On the Spot yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil wawancara. Pengendalian kredit yang dilakukan Account Officer telah berjalan dengan baik. 3) Pada saat proses penarikan kredit Pengendalian kredit yang terjadi pada saat penarikan kredit telah mendukung pengendalian kredit yang baik. Account Officer melakukan pengecekan secara fisik atau inspeksi On the Spot ke tempat debitur, untuk mengetahui kebenaran apakah fasilitas yang disaluran oleh PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi digunakan sebagaimana mestinya. 4) Pada saat monitoring/pemantauan kredit Pada pemantauan kredit yang dilakukan oleh PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi khususnya pada saat On the Spot dilakukan secara rutin. Pada saat On the Spot dilakukan dengan pertimbangan terhadap laporan kredit debitur masuk dalam kelompok
ISSN 2339-1723
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Pemantauan juga dilakukan dengan memantau rekening debitur, laporan keuangan yang disampaikan nasabah, dan data-data lain. Hal ini menandakan Pengendalian kredit pada PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi cukup baik. 6. Pemeriksaan Pekerjaan Secara Independen Secara keseluruhan aspek-aspek pengendalian kredit PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik, namun tidak adanya pemeriksaan mendadak (Surprised Auditor). Dengan adanya pemeriksaan mendadak, karyawan di setiap bagian akan melaksanakan tugasnya dengan baik apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak para karyawan sudah siap. Surprised audit yang dilakukan oleh pihak Auditor Intern hendaknya dilakukan pada setiap bagian yang ada pada waktu yang berbeda. 7. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal usaha (Kredit Modal Kerja) yang disarankan 1) Pada Tahap Permohonan Kredit Pada saat permohonan kredit sebaiknya Administrasi Kredit juga melakukan wawancara I (pendahuluan) kepada nasabah yang bertujuan untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan kebijakan yang diterapkan oleh bank. Wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya pasca pencairan dana kredit, sebaiknya wawancara ini dilakukan serileks mungkin sehingga hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2) Pada Tahap Analisis dan Persetujuan a) Pada tahap analisis, Account Officer juga melakukan wawancara II kepada nasabah, ini dimaksudkan untuk mencocokan hasil wawancara I yang dilakukan Administrasi Kredit dengan pada saat dilakukannya on the spot agar data yang diperoleh benar dan sesuai dengan yang diinginkan oleh bank. b) Pada proses keputusan kredit, Kelompok Pemutus Kredit (KPK) melakukan
38 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 31-39
analisis untuk memutuskan apakah kredit yang diajukan oleh nasabah diterima atau ditolak. KPK akan menghubungi AO apabila pengajuan kredit nasabah tersebut ditolak, setelah itu AO akan membuat surat keputusan penolakan dan akan menghubungi nasabah untuk mengembalikan berkas-berkas persyaratan kredit, apabila kredit tersebut diterima maka KPK akan menghubungi ADK untuk membuat surat keputusan kredit untuk pencairan dana. 3) Tahap Pencairan Kredit Pada tahap pencairan kredit Account Officer akan membuat surat perjanjian kredit yang berisi peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh nasabah serta pengikat jaminan kredit, AO akan membuatkan rekening kredit bagi nasabah sebagai jaminan melakukan kredit mutiguna yang gajinya akan dipotong secara langsung oleh bank sesuai plafon yang sudah ditentukan. 4) Tahap Pengawasan Kredit Pada tahap pengawasan kredit yang dilakukan oleh Account Officer adalah dengan memantau rekening nasabah. Teller akan memberi informasi tentang rekening nasabah kepada AO sehingga mempermudah proses pengawasan agar tidak terjadi risiko kredit macet, selain itu AO juga akan melakukan on the spot apabila terdapat agunan lain dari nasabah untuk meninjau secara langsung berbagai obyek yang dijadikan jaminan.
ISSN 2339-1723
siap apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak. Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit pada PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi yang mengacu pada aspek-aspek pengendalian kredit. 1. Personal yang kompeten dan dapat dipercaya 2. Pemisahan tugas yang memadai 3. Prosedur otorisasi yang tepat 4. Dokumen dan catatan yang memadai 5. Kontrol fisik aktiva dan catatan 6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen. Saran Saran yang disampaikan terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pada sktruktur organisasi terlihat masih adanya kekosongan personel pada bagian tertentu, sebaiknya dilakukan penambahan personel untuk mengisikan kekosongan dibagian tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing personel dapat di jalannkan dengan baik. 2. Pada PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi terlihat belum adanya pemeriksaan mendadak (Supriser Auditor), sebaiknya diadakan pemeriksaan mendadak (surprised audit) agar karyawan siap setiap saat untuk diperiksa tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak ada lagi kesalahan maupun penundaan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan.
DAFTAR PUSTAKA KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pada sistem dan prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh pihak PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa pada staf bagian tertentu yang belum terisi yang disebabkan karena kurangnya personel/karyawan, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya (Surprised Auditor) pemeriksaan mendadak untuk memeriksa semua data-data yang dibuat oleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang bertujuan agar setiap karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah
Baridwan, Zaki. 2002. Sistem Akuntansi Penyususnan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFEE. Melayu, Hasibuan. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
39 ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18 CABANG TEBING TINGGI