ANALISA KUANTITATIF DAN I

AllEr/ l ? ANALISA KUANTITATIF DAN I
.'~" I,/::.'Oleh ~ .. r~»':'~' .. <.,I,SYARlf 111.1 mRUS

,

,

.'."

-.

",

..'

JURUSAN ILMU • ILMU SOSIAL EKONOMI PERTftNIAN FAKULTAS

PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN SOGOR

BOGOrt 1984

RINGKASJiN SYARIF ALI IDRUS.

Analisa Kuantitatif Dan Kualitatif

Terhadap Kredit Pengadaan Pangan Kepada KUD Sampai Akhir Pelita III

(Dibawah bimbingan HAI,IMAH W. KADAR SAN r·1.A.ec).

Tujuan Praktek Lapang adalah untuk mempelajari mekanisme penyaluran dan pelunasan kredit, struktur penerimaan dan biaya kredit dari tiap-tiap lembaga yang berkaitan dengan penyaluran kredit serta cara-cara mengatasi tunggakan kredit. }1etodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif dan kualitatif.

Analisa kuantitatif

digunakan untuk menilai sistim penyaluran dan pelunasan kredit, sedang analisa kualitatif digunakan untuk mengetahui kemampuan KUDsecara nasional dalam menggunakan dan melunasi kredit.

Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data primer dan sekunder yang bempa data deret waktu (time series data) untuk jangka waktu 11 tahun, yaitu mulai tahun pengadaan 1973/1974 sampai dengan tahun

1983/1984. Program pengadaan pangan mulai dilaksanakan sejak tahun pengadaan 1973/74 dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan petani produsen padi dan menjaga kestabilan harga beras.

Pembiayaan untuk melaksanrutan prog-

ram ini diberikan dalam bentuk kredit pengadaan pangan kepada lembaga-Iembaga yang terlibat yaitu KUn; PUSKUD dan BULOG.

Dalam penelitian ini, pembahasan ditekankan

pada pemberian kredit kepada KUD.

Kredit kepada KUD ini

dijamin oleh pemerintah dengan dananya disediakan Oleh Bank Indonesia (BI) dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mekanisme penarikan kredit likuiditas oleh BRI dari BI hampir sama dengan mekanisme penarikan kredit oleh KUD dari BRI, yaitu didasarkan atas jumlah plafon dan kelonggaran tariknya, dimana kelonggaran tarik sangat tergantung dari jumlah pembayaran angsuran kredit.

Jangka vlaktu kre-

dit kepada ICUD adalah 12 bulan dan dapat diperpanjang 12 bulan lagi, meskipun belum lunas, perhitungan bunga dihentikan setelah perpanjangan waktu habis.

Untuk menja-

min likuiditas BRI, kredit tersebut dilunasi oleh jaminan pemerintah dengan pembagian resiko 50 persen Pemerintah, 25 persen BI dan 25 persen ditanggung BRI. Perkembangan perputaran dana kredit secara nasional dari tahun pengadaan 1973/74 sampai tahun 1979/80 relatif stabil pada tingkat yang rendah yaitu rata-rata hanya 2.42 kali.

Tapi sejak tahun 1980/81 terjadi lonjakan drastis

yang menggembirakan.

Keadaan ini menunjukkan makin aktif-

nya KUD dalam melaksanakan program pengadaan pangan yang ditunjang oleh keadaan panen yang baik. Pelunasan/cicilan kredit pengadaan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan SPP (Surat Perintah Pembayaran) atau dengan uang tunai.

Pada umumnya ICUD menjual gabah/

beras ke DOLOG, walaupun bisa juga menjualnya ke pasaran

umum.

Dari SPP yang diterima KUD, BRl melakukan penyi-

sihan dana yang besarnya tidak selalu sarna setiap tahunnya.

Akibat penyisihan dana ini, harga dasar yang riil

diterima KUD hampir sarna dengan fihak swasta/Non KUD. Berdasarkan ketentuan KUD yang bisa mendapatkan.kredit pengadaan pangan, dim ana salah satu syaratnya adalah KUD yang mempunyai tunggakan mum

co

5 persen terhadap maksi-

(plafon), maka pembayaran kembali kredit pengada-

an pangan oleh KUD secara nasional cukup baik, karena rata-rata tunggakan adalah 5.03 persen.

Salah satu sebab

rendahnya tunggakan karena digunakan SPP sebagai alat pembayaran oleh DOLOG.

Jadi selain sebagai alat pembayar-

an, SPP juga berperan sebagai alat kontrol penggunaan dan pengembalian kredit.

Atas dasar pengembalian kredit

dan kemampuan pengadaan oleh KUD, fihak perbankan (Bl dan BRI) makin meningkatkan plafon kredit dengan ratarata peningkatan 17.06 persen dengan perkembangan KUD yang menerima kredit pengadaan pangan hanya 1.30 persen.

ANALISA KUANTITATIF DAN KUALITATIF TERHADAP KREDIT PENGADAAN PANGAN KEPADA KUD SANPAI AKHIR PELITA III

Oleh

SYARIF ALI IDRUS

Laporan Praktek Lapang Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Nemperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

JURUSAN IUm_IUIU SOSIAL EKONOIlI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTMfIAN BOGOR BOGOR 1984

ANALISA KOANTITATIF DAN KUALITATIF

Judul

TERHADAP KREDIT PENGADAAN PANGAN KEPADA KUD SAMPAI AKHIR PELITA III Nama !'!ahasiswa

SYARIF ALI IDRUS

Nomor Pokok.

A. 17 0868

~!enyetujui

1.

Dosen Pembimbing

( Halimah l>J. Kadarsan ~1.A.ec )

Jurusan

( Prof. Dr. Ir. Affendi Anwar)

Tanggal Lulus

\

RIWAYA'r HIDUP

Penulis adalah putra ke empat dari lima bersaudara, dilahirkan di l'ledan pada tanggal 15 Agustus 1961.

Orang

tua adalah Bustam Ali dan Siti Naimunah. Pada tahun 1973 lulus dari Sekolah Dasar Lapangan Mesjid Petang I Jakarta, tahun 1976 lulus dari Sekolah !>!enengah Pertama Negeri III Jakarta dan tahun 1980 lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri VIII Jakarta.

Tahun 1980

terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Kemudian mengambil Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial ]l;konomi Pertanian di Fakultas Pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH Dengan tulus hati, penulis menyampailcan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : 1.

Ibu Halimah W. Kadarsan M.A.ee selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak penulisan Karya Ilmiah I, Karya Ilmiah II sampai tersusunnya laporan ini.

2.

Pihak Bagian Kredit Koperasi Bank Indonesia, khususnya Bapak Drs. Irfano Chamra MPA dan Bapak Iping Priyatna Be lik.

3.

Pihak Bagian Kredit Koperasi Tani dan Nelayan Bank Rakyat Indonesia, khususnya kepada Ir. Pramono.

4.

Pihak Bagian Pangan Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi, khususnya Bapak Mustadjab.

5.

Ayah Ibu beserta kakak-kakak, adik dan Lolly atas perhatian, dorongan dan kekhusyu'an dalam berdoa.

6.

Civitas Aeademiea Institut Pertanian Bogor. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan

hidayah-Nya.

Amin.

KATA PENGANTAR Bismilahiirahmaniirahiim Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat-Nya sehingga tulisan ini dapat tersusun.

Laporan ini disu-

sun berdasarkan hasil Praktek Lapang di Bagian Kredit Koperasi Bank Indonesia. Laporan Praktek Lapang ini berisi tentang pelaksanaan program pengadaan pangan, khususnya melalui KUD. Selanjutnya pembahasan ditekankan dari segi pembiayaan pelaksanaan program ini.

Untuk melengkapi tulisan ini,

pengamatan juga dilakukan di instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program ini yaitu BRI, Departemen Koperasi, BULOG, dan KUD, untuk kemudian merumuskan masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program pengadaan pangan tersebut. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu serta kemampuan yang ada, sehingga laporan ini tidak terlepas dari kekurangan atau kekeliruan.

Untuk itu penulis meng-

harapkan saran dan kritik dari pembaca. Semoga Laporan Praktek Lapang ini dapat berguna bagi mereka yang memerlukannya.

Bogor, Desember 1984 Penulis

DAFTAR lSI Hal am an

I.

II.

III.

IV.

KATA PENGANTAR •••••••••••••••••••••••••••

i

DAFTAR TABEL •••••••••••••••••.•••••••••••

iv

DAFTAR GAMBAR ••••••••••••••••••••••••••••

v

PENDAHULUAN ••••••••••••••••••••••••••••••

1

1.

Umum ••••••••••••••••••••••••••••

1

2.

Latar Belakang ••••••••••••••••••

2

3.

Tujuan dan Kegunaan Praktek La-

KERANGKA PEMIKIRAN

4

•••••••••••••••••••••••

6

1.

Tinjauan Teoritis •••••••••••••••

6

2.

Metodologi ••••

! •••••••••••••••••

PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI MELALUI KUD

10

12

1.

Tujuan dan Pola Pengadaan •••••••

12

2.

Pelaksanaan Pengadaan •••••••••••

14

PENYALURAN DANA KREDIT PENGADAAN PANGAN MELALUI KUD •••••••••••••••••••••••••

17

1.

Kredit Kepada KUD •••••••••••••••

19

2.

Kredit Kepada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) ••••••••••••••

36

Kredit Kepada BULOG •••••••••••••

39

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN ••••••••••••••

43

1.

Perhitungan Bunga Kredit Oleh BRI

43

2.

Tunggakan Kredit ••••••••••••••••

44

Penyisihan Dana •••••••••••••••••

47

3. V.

pang •••••••••••••••••••••••

4.

Kerjasama Antara KUD dengan Swasta/Tengkulak •••••••••••••••

50

Halaman VI.

. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 1. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Saran-Saran . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAMPI RAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KESIMPULAN DAN SARAN

52 52 53 56

58

DAFTAR TABEL Nomor

1.

2.

3. 4-.

Hal am an

Perbandingan Antara KUD Yang Diplafonkan Dalam Pengadaan Pangan Dan 3umlah KUD Yang Merealisir Pembelian Dalam Setiap Akhir Pengadaan Sejak Tahun 1973/74- sid 1983/84- •••••

32

Perkembangan Turn Over Kredit Pengadaan Pang an Kepda KUD dari tahun 1973/74- - 1983/84- •••

33

Perbandingan Pembayaran Tunai dengan SPP atas Kredit Pengadaan Pangan Kepada KUD dari tahun 1973/74- - 1983/84- ••••••••••••••••••

35

Posisi Fisik Pengadaan Pangan Dalam Negeri Pembelian, Penjualan Ke BULOG dan Pasaran Umum Sejak Tahun 1973/74- sid 1983/84- ••••••

37

5.

Perkembangan Tunggakan Kredit Pengadaan :Oangan Kepada KUD dari tahun 1973/74- - 1983/84-

6.

Perincian Penyisihan Dana KUD Untuk Tahun Pengadaan 1984/85 ••••••••••••••••••••••••••

47

Lampiran

1.

Harga Dasar - Absolut dan Indeks 1969/70 1981 ••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••

2.

3.

61

Persyaratan Kualitas Beras Pengadaan Dalam Negeri BULOG •••••••••••••••••••••••••••••••••

62

Persyaratan Kualitas Gabah Pengadaan Dalam Negeri BULOG •••••••••••••••••••••••••••••••••

63

DAFTAR GAr1BAR Nomor

Balaman Teks

Kurva Mekanisme Terjadinya Barga Pasar Gabah atau Beras Serta Barga Dasar •••••••••••

6

2.

t1ekanisme Barga Pasar dan Barga Maksimum ••••

8

3.

Mekanisme Penyaluran dan Pelunasan Kredit dengan Menggunakan SPP dan Uang Tunai ••••

29

1.

Lamp iran 1.

Mekanisme Pembiayaan Pengadaan Pang an Dalam Negeri Melallui KUD Sebelum Tanggal 2 April 1984 ••••••••••••••••••••••••••••

2.

59

Mekanisme Pembiayaan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Melalui KUD Setelah Tanggal 2 April 1984 ••••••••••••••••••••••••••••

60

I. 1.

PENDAHULUAN

Umum Program Bimbingan Masal (BH1AS) yang telah dikem-

bangkan sejak Pel ita I yang kemudian diikuti oleh program intensifikasi lainnya, adalah program nasional dalam usaha intensifikasi penanaman padi dengan tujuan menaikkan tingkat produksi beras nasional sambil sekaligus meningkatkan pendapatan petani padi.

Untuk menjamin petani

dalam memperoleh kenaikkan pendapatan tersebut, pemerintah RI menetapkan suatu kebijaksanaan harga dasar bagi beras/gabah kering giling.

Kebijaksanaan terse but ter-

tuang dalam Inpres Nomor 2 tahun 1973 tanggal 14 Maret tentang pengadaan dalam negeri untuk keperluan stok nasional yang maksudnya adalah : 1) Apabila harga pasar jatuh dibawah harga dasar,

KUD harus membeli padi/gabah dari petani dengan harga dasar dan kemudian gabah atau berasnya dijual kepada pemerintah. 2) Bila harga padi/gabah tersebut di pasaran umum di atas harga dasar, maka KUD membeli padi/gabah dari petani dengan harga pasar dan dapat dijual ke pasaran umum. Saluran yang digunakan selama ini dalam pengadaan/ pembelian bahan pangan ini adalah :1

1/ Anonim.

1981. Kumpulan Bahan Kuliah Dibidang Kredit, Import dan Eksport. Bank Indonesia, Jakarta. Ralaman 17.

2

1) Pengadaan dan pembelian bahan pangan untuk pemerintah dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) • 2) BULOG melakukan pembelian dari : - KUD, badan ini membelinya dari petani. - Perusahaan penggiIingan/huIIer non KUD. 'lengingat bahwa pengadaan/pembelian bahan pangan meIaIui KUD merupakan program nasional dan dijamin oleh pemerintah, maka untuk melaksanakan program ini pemerintah memberikan fasilitas kredit kepada KUD dengan ketentuan dan syarat kredit serta eara penilaian yang agak berbeda dengan pemberian kredit Iainnya. Kebutuhan akan kredit ini diperkirakan akan meningkat pada waktu-\vaktu mendatang sesuai dengan makin meningkatnya jumlah gabah/beras yang harus dibeli oleh KUD untuk menjaga stabilitas harga pada tingkat yang telah ditentukan.

Situasi ini mengharuskan pemerintah untuk me-

ningkatkan dana kredit agar peningkatan produksi juga dapat diikuti dengan peningkatan pendapatan petani. 2.

Latar Belakang Usaha peningkatan produksi padi di Indonesia

pad~

dasarnya dilakukan dengan dua eara yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Intensifikasi mulai dilaksanakan

sejalc tahun 1960-an melalui program BHIAS yang berpengaruh positif terhadap produksi padi.

Program Intensifikasi

BD1AS, yang menganjurkan pengelolaan tanaman yang lebih

3 baik, bersamaan dengan penambahan penggunaan pupuk dan insektisida di lahan beririgasi, yang ditanami dengan benih baru dan sangat responsif terhadap pupuk, telah menyebab:<::an hasil naik dengan cepat, sehingga produksi di ,Tm"a dari tahun 1977/78 meningkat dengan laju rata-rata 3.6 persen setahun. Program Ekstensii'ikasi yang bertujuan menip.gkatkan produksi melalui perluasan areal tanam, diutamakan untuk dilaksanakan di luar Jawa karena masih banyak lahan yang potensial untuk penanaman padi yang belum digarap.

Di

luar Jawa, dengan penduduk yang makin bertambah dan adanya pembukaan lahan baru, luas panen dari tahun 1953/55 sampai tahun 1965/67 naik hampir 43 persen atau ratarata 3.5 persen setahun.

Dengan menurunnya hasil kare-

na areal produksi meluas ke tanah yang kurang produktif, peningkatan produksi tahunan yang relatif cepat di luar Jawa sebesar 2.7 persen seluruhnya merupakan hasil dari perl uasan areal.

Dengan di terapka=ya program BI11AS

diluar Jawa, produksi tahunan selama periode 1968/69 sampai tahun 1977/78 meningkat dengan laju rata-rata 4.1 persen setahun 1). Dari keterangan diatas terlihat bahwa dalam jangka waktu 10 tahun Pelita I dan II, pertumbuhan produksi di

.:lI

Mears, Leon A. 1982. Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman 19 - 25.

4 luar Jawa , melebihi Iaju pertumbuhan produksi di Jawa. Hal ini menunjukkan Iuar Jawa mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dimasa datang. Meskipun produksi beras nasional (Jawa dan Luar Jawa) meningkat rata-rata hampir 4 persen setahun selama Pelita I dan II, ternyata permintaan beras juga meningkat yang disebabkan karena pertambahan penduduk, pendapatan riil yang lebih tinggi, dan harga riil beras yang relatif rendah.

Agar persediaan cukup untuk mempertahan-

kan kestabilan harga, impor beras Indonesia terus meningSelama tahun 1977, 1978, dan 1979, Indonesia meng-

kat.

impor hampir dua juta ton tiap-tiap tahun, atau lebih dari 10 persen konsumsi total 1).

Selain melalui impor,

persediaan (stok) beras nasional juga diisi melalui pengadaan dalam negeri yang pelaksanaannya dikelola oleh BULOG. Berdasarkan latar belakang ini, penulis menganggap perlu meneliti pelaksanaan program pengadaan pangan dalam negeri terutama dari segi pembiayaannya. 3.

Tujuan dan Kegunaan Praktek Lapang Tujuan dari Praktek Lapang ini adalah untuk mempela-

jari 1) Mekanisme penyaluran dan pelunasan kredit pengadaan pangan.

1/ Ibid.

Halaman 2.

5 2) Struktur penerimaan dan biaya kredit dari tiaptiap Iembaga yang berkaitan dengan penyaluran kredit. 3) Cara-cara mengatasi tunggakan kredit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan atau keterangan dalam mengambil keputusan dibidang kredit program dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan sistim yang telah ada.

II.

1.

KERANGKA PEHIKIRAN

Tin.iauan Teori ti,s Tinjauan teoritis terhadap pelaksanaan kebijaksana-

an pengadaan pangan dan pemberian kredit pengadaan pangan kepada KUD adalah sebagai berikut Kebijaksanaan Pengadaan (Pembelian Gabah/beras2

1.1.

Pada saat musim panen (musim rendengan maupun musim gadu) penawaran gabah/beras di pasar cenderung lebih besar dari permintaan, karena pada saat itu produksi setara beras besar jumlahnya sedangkan konsumsi masyarakat akan beras relatif tetap.

Untuk jelasnya dibawah ini dig am-

barkan kurva permintaan dan penawaran beras (Ceteris Paribus) Gambar 1.

Kurva Hekanisme Terjadinya Harga Pasar Gabah atau Beras Serta Harga Dasar

Keterangan S Hd H1

D

I I

C 2

Q1 Q

.

S

= Kurva penawaran

D

= Kurva permintaan

H1

= Harga keseimbang-

Hd

= Harga Dasar

Q

= Jumlah produksi

1

an pasar

yang dipasarkan

ABCD = Kelebihan penawar an

7 Pada gam bar 1 terlihat bahwa S adalah kurva penawaran ,

beras dan gabah padasaat musim panen dan D adalah kurva permintaan pasar akan gabah dan beras.

Bila mekanis-

me pasar dibiarkan bekerja sendiri untuk menentukan harga pasar, maka harga akan terjadi pada tingkat perpotongan kurva S dan D, dengan keseimbangan pasar sebesar H1 dengan jumlah produksi yang dipasarkan sebesar Q1' Apabila H1 lebih tinggi atau sarna dengan Harga Dasar (Hd) yang ditentukan oleh pemerintah, Operasi pengadaan dan pemebelian gabah dari petani produsen tidak perlu dilakukan, karena pada saat itu petani tidak perlu mendapatkan perlindungan harga (Harga dasar tidak efektif). Tapi apabila H1 lebih kecil dari Hd akibatnya adalah penawaran produksi yang terlalu besar.

Pada saat inilah

diperlukan perlindungan harga terhadap petani.

Kalau

harga ingin dipertahankan pada tingkat Rd, maka secara teoritis petani produsen akan terangsang meningkatkan penawaran gabah/beras menjadi Q2' sedang permintaan akan berkurang menjadi Q3'

Kelebihan penawaran sebesar ABeD

ini harus dibeli oleh BULOG pada tingkat harga dasar untuk pengadaan stok nasional.

Adapun saluran yang diguna-

kan BULOG untuk pengadaan ini adalah melalui KUD dan Satuan Tugas Pembelian.

8

1.2.

Kebijaksanaan Operasi Pasar (Penjualan Gabah/beras) Pada musim paceklik, besar permintaan terhadap beras

umumnya sarna dengan wructu musim panen, karena keperluan konsumsi masyarakat umumnya tetap sepanjang tahun.

Na-

mun berbeda halnya dengan musim panen, pada musim paceklik jumlah produksi beras dan gabah umumnya lebih kecil dari jumlah permintaan.

Seandainya harga dibiarkan se-

suai dengan mekanisme pasar, maka harga tersebut cenderung akan naik.

Untuk lebih jelasnya digambarkan meka-

nisme harga pada gambar 2 (Ceteris Paribus). Gambar 2.

Mekanisme Hll.rga Pasar dan Harga !-1aksimum

S

H1 H ==~~-.0 """1I

0

I

I 1

I

D

IH

Q1

Keterangan : S

=

Kurva penawaran

D

=

Kurva permintaan

H1

=

Harga keseimbangan pasar

Ern

=

Harga maksimum

EFrrG = Kelebihan permintaan

Pada gam bar 2 terlihst bahwa harga pasar pada saat musim paceldik adalah sebesar H1 dengan jumlah gabah/beras yang dipasarkan sebesar Q1'

Apabila H1 masih sarna atau

berada dibal'lah harga maksimum (Hm), keadaan ini masih belum mempengaruhi BULOG untuk mengadakan Operasi Pasar dengan mengeluarkan stoknya ke pasar.

Dalam gambar

9 dapat dilihat bahlva apabila harga Dasar telah berada diatas Hm, maka BULOG harus menjual gabah/beras sejumlah' kelebihan permintaan EFHG.

Gabah/beras yang dijual ke

pasar terse but berasal dari pengadaan musim panen sebelumnya dan impor bila pengadaan dalam negeri tidak mencukupi. 1 ."2.

Ke bi.jaksanaan Penyal uran Kredi t Pengadaan Pangan Secara teori telah dijelaskan bahwa pada saat harga

pasar berada dibawah harga dasar, BULOG harus membeli kelebihan penawaran agar harga dasar dapat dipertahankan. Adapun saluran yang digunakan BULOG dalam melakukan pembelian ini adalah melalui KUD dan Satuan Tugas Pembelian (SATGAS).

Untuk itu kepada KUD diberikan kredit modal

kerja untuk pengadaan pangan agar KUD tersebut dapat melakukan pembelian gabah/beras dari petani, yang jumlahnya disesuaikan dengan rencana pembelian dari petani. Secara teoritis, perhitungan kebutuhan kredit pengadaan pangan leepada KUD selama satu tahun pengadaan dapat dilihat pada contoh berikut :1) 1) Rencana pengadaan gabah/beras tahun 1984-/8'5 sebesar 2 250 000 ton eq beras (suatu permisalan) • 2) Konversi gabah leering giling

=

65 persen e qui val en beras.

3) Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani

= ~

165,-/kg atau

~

165 OOO,-/ton

berdasarkan

Inpres No 16 tahun '1983.

Priyatna, I. 1983. Pengadaan Pangan Dalam Negeri 11elalui KUD (Paper). Bagian Kredi t Koperasi Bank Indonesia, Jakarta. Halaman 20.

10· 4) Perputaran dana (Turn Over) direncanakan rata-rata satu tahun 10 X (kali).

5) Kebutuhan kredit pengadaan pangan kepada 'CUD adalah : 100/65 x 2 250 000 x Rp 165 000 x 1/10 2.

= Rp

57 115 384 000,-.

Metodologi i'Jetodologi yang digunakan dalam penelitian ini ada-

lah analisa kuantitatif dan kualitatif.

Analisa kualita-

tif digunakan untuk mengetahui kemampuan KUD secara nasional dalam menggunakan dan melunasi kredit, sedang analisa kuantitatif digunakan untrue menilai sistim penyaluran dan pelunasan kredit.

Macam data yang digunakan dalam pene-

litian ini ialah data primer yang berupa penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan lisan di lapangan dan data sekunder yang berupa data deret waktu (time series data) untuk jangka waktu 11 tahun yaitu mulai tahun pengadaan 1973/74 sampai tahun 1983/84.

Untuk memperoleh da-

ta tersebut, pengamatan dilakukan di instansi yang terlibat dalam penyaluran kredit yaitu Bank Indonesia (BI), Bailie Rakyat Indonesia (BRI), Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Departemen Koperasi. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program pengadaan pangan, pengamatan juga dilakukan di tingkat KUD.

Karena keterbatasan waktu, biaya

dan tenaga, pengamatan hanya dilakukan di KUD 11ukti yang terletak di Kecamatan Cibungbulang Bogor.

Alasan dipilihnya

11

KUD f'1ukti sebagai KUD contoh karena KUD ini rnelaksanakan program pengadaan yang paling besar di Kabupaten Bogor dengan tatacara pelaksanaan dan perrnasalahan yang dihadapi

KUD ini secara urnurn hampir sarna dengan yang dihadapi oleh KUD-KUD lain di Indonesia.

III. 1.

PENGADA.4.N PANGAN DALAM NEGERI MELALUI KUD

Tujuan dan Pola Pengadaan Pengadaan pangan dalam negeri melalui KUD adalah

program pemerintah yang mulai dilaksanakan sejak tahun pengadaan 1973/74 dengan tujuan :1) 1) I>!emberikan jaminan imbalan yang layak kepada para

petani produsen padi untuk hasil produksinya, sehingga petani akan lebih bergairah dalam meningkatkan produksi dan sekaligus terwujud pulalah peningkatan pendapatan para petani produsen terbut. 2) Menyediakan stok beras bagi pemerintah untuk : a.

Pembagian beras bagi golongan anggaran dan perusahaan-perusahaan milik negara.

b.

Keperluan Operasi Pasar guna rnenjamin tingkat harga beras yang layak bagi konsumen.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor beras, usaha peningkatan produksi melalui kebijaksanaan harga (Harga Dasar) sangat penting karena dapat berperan sebagai subsitusi impor, dimana dengan meningkatnya produksi beras dalam negeri diharapkan dapat mengurangi kebutuhan impor beras Indonesia.

Pada dasarnya kebijaksanaan pengadaan

pangan dalam negeri bertujuan untuk rnelindungi produsen

1/ BULOG.

Instruksi KA BULOG No. INS 01/01/1984 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Pang an Dalam Negeri 1'1elalui KUD.

13 dan konsumen beras.

Kebijaksanaan harga dasar untuk me-

lindungi produsen dari jatubnya harga gabab/beras terutarna pada waktu panen, sedang kebijaksanaan stok nasional untuk operasi pasar bertujuan untuk melindungi lconsumen dari tingginya harga beras pada musim paceklik. Pols pengadaan pangan yang selama ini dilakukan ada--_ lab .1) 1) Pengadaan ga bah dan beras dilakukan 01 eh BUI,OG

melalui KUD. 2) Kecuali menjual gabab dan beras kepada BULOG, KUD dapat pula : a.

Menjual padi/gabab kepada perusahaan penggilingan padi besar/kecil (Non KUD).

b.

r-1enjual beras secara langsung untuk keperluan pasaran umum.

3) Para petani prod us en dapat secara bebas menjaal

padi atau gabahnya kepada :

a.

KUD atau

b.

Perusahaan-perusahaan penggilingan padi besar/ kecil (Non KUD).

Dilibatkannya KUD dalam program pengadaan pangan nasional adalah untuk lebih meningkatkan peranan KUD sebagai pendukung utama sektor ekonomi pedesaan.

Dalam pola penga-

daan ini terlihat baht-,a kepada KUD atau petani diberikan

1/ Ibid.

14kebebasan untuk menjual atau tidak menjual hasil produksinya kepada BULOG.

Sebagai stabilisator harga gabah/

beras, BULOG melaksanakan pembelian gabah/beras dalarn jumlah berapa saja sepanjang harga pasaran sama atau lebih rendah dari harga pembelian (harga dasar) yang ditetapkan pemerintah.

Dengan tidak dib~~tasinya jumlah pe~

belian gabah/beras,

~ULOG

dapat menyerap seluruh kelebihan

penawaran gabah/beras yang harganya berada dibawah atau sarna dengan harga dasar, sehingga jatuhnya harga gabah/ beras:.~liibawah

harga dasar pada waktu musim panen dapat

diatasi. . 2.

Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan pangan melalui KUD

di~akukan

di daerah-

daerah produksi gabah/beras di seluruh Indonesia, dim ana penyerahan barang oleh KUD dapat dilakukan di gUdang-gudang SUB DOLOG atau di tempat-tempat pengumpulan (umumnya di luar Jawa dan Bali) bila lokasi KUD terlalu jauh dari jangkauan operasi DOLOG/SUB DQLOG, dengan ketentuan minimum 50 ton setiap kali penyerahan. Jenis bahan pangan yang dibeli dari KUD adalah gabah kering giling dengan komponen utarna kualitas yaitu kadar air 14- persen dan butir hampa maksimum 3 persen, sedang beras adalah beras giling kualitas I B (Medium) dengan komponen utama kualitas yaitu derajat sosoh minimum 90 persen, kadar air maksimum 14- persen dan butir patah maksimum 35 persen.

Untuk pengadaan beras giling selain

15 kualitas I B, hanya boleh dibeli dengan izin khusu dari KA BULOG.Penentuan standar kualitas ini sangat penting bagi BULOG, karena gabah/beras yang dibelinya akan

dio~

lah kembali dan disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Harga pembelian gabah dan beras oleh DOLOG/SUB DOLOG ditetapkan di tingkat KUD tanpa alat pembungkus, karena alat pembungkus (karung dan tali goni) disediakan oleh BULOG.

Harga pembelian di tingkat KUD ini berarti ong-

kos angkut dari KUD ke tempat penyerahan barang (gudang DOLOG atau Tempat Pengumpulan) diganti oleh BULOG.

Peng-

gantian tersebut hanya berlaku untuk gabah/beras yang diterima oleh BULOG (sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan).

Bila gabah/b'eras tersebut ditolak, biaya

angkutan gabah dari KUD ke tempat penerimaan barang diganti satu kali jalan saja (tidak pulang balik), sedang untuk angkutan beras yang ditolak tidak diganti. Pembelian bahan pangan melalui KUD dilakukan dengan membuat kontrak perjanjian jual beli antara KUD dengan DOLOG/SUB DOLOG untuk sejumlah bahan pangan yang akan dijual oleh KUD yang bersangkutan kepada DOLOG/SUB DOLOG, baik secara bertahap maupun sekaligus.

Dalam hal ini

tidak diberikan uang muka kepada KUD yang bersangkutan, sehingga bilamana kontrak tersebut akhirnya tidak dapat diselesaikan oleh KUD, DOLOG/SUB DOLOG juga tidak perlu menuntut ganti rugi kepada KUD tersebut.

Dengan tidak

16

adanya kewajiban untuk memenuhi kontrak, KUD tersebut bebas menjual gabah/berasnya ke pasaran umum bila harganya lebih tinggi dari harga dasar. Cara pembayaran kepada KUD oleh DOLOG/SUB DOLOG dilakukan dengan Sur at Perintah Pembayaran (SPp). juan utama dari

peng~unaan

Tu-

SPP adalah untuk mengurangi

banyaknya uang tunai berada di KUD, karena bila pembayaran gabah/beras oleh DOLOG dilakukan dengan uang tunai dikhawatirkan akan disalah gunakani:dan mengakibatkan pengembalian kredit terhambat.

Setiap SPP yang akan di-

serahkan ke Kanca BRI harus dilampiri dengan : 1) Sertifikat survai dari surveyor. 2) Tanda Bukti Penerimaan Barang dari Kepala Gudang DOLOG/SUB DOLOG. 3) Legalisasi sertifikat survai dan Tanda Bukti Penerimaan Barang dari Kepala DOLOG/SUB DOLOG. Berdasarkan SPP ini Kantor Cabang (Kanca) BRI akan mengkreditir baki deb.et rekening kredit pengadaan pangan KUD yang bersangkutan dan mendebetkannya pede baki debet rekening kredit BULOG.

IV.

PENYALURAN DANA KREDIT PENGADAAH PAHGAN MELALUI KUD

Seluruh pembiayaan untuk pengadaan pangan dalam negeri diberikan dalam bentuk kredit.

Dana kredit ini di-

sediakan oleh Bank Indonesia (BI) dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dipilihnya BRI sebagai Bank

Pelaksana dalam penyaluran kredit pengadaan pangan adalah karena BRI mengutamakan tugasnya bagi sektor pertanian dan Koperasi.

Adapun kredi t-kredi t kepada Koperasi yang

ditunjang oleh Kredit Likuiditas (KL) BI adalah :1) 1) Kredit kepada Koperasi dalam rangka pengadaan barang-barang berprioritas tinggi yaitu untuk pengadaan pangan, palawija, tebu rakyat, dan eengkeh. 2) Kredit kepada Koperasi untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya dalam jumlah yang tidak melebihi Kredit Investasi Keeil (TaK) atau Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) untuk masing-masing anggota.

3) Kredit Investasi kepada Koperasi sampai dengan Rp 75 juta,-. ~)

Koperasi sebagai golongan ekonomi lemah dimungkinkan untuk mendapatkan kredit modal kerja sampai Rp 75 juta,-.

Untuk butir 1, 2 dan 3 lihat Surat sdaran (SE) BI No 16/1/UI0J tanggal 1 Juni 1983, untuk butir 4 lihat SE BI No 17/2/UKK tanggal 30 r·1ei 1984.

18 Untuk keempat macam kredit kepada Koperasi diatas, suku bunga dan syarat-syarat kreditnya ditetapkan oleh BI.

Untuk kredit pengadaan pangan kepada KUD berdasarkan

SE BI No 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 syarat-syarat kreditnya adalah sebagai berikut : 1) Bunga kepada nasabah (KUD)/tahun

12 persen

2) Persentase minimal dana sendiri

:

0 persen

3) Dana KL BI

:

90 persen

4-) Dana BRI

: 10 persen

5) Bunga KL

:

3 persen

6) Tidak dikenakan provisi !credit

7) Tidak dikenakan bea meterai 1 permil, tetapi hanya dikenakan bea meterai umum IqJ 25,-. 8) Jangka waktu kredit adalah 12 bulan. Sedangkan syarat-syarat kredit sebelum tanggal 1 Juni 1983 adalah : 1) Bunga kepada nasabah (KUD)/tahun

9 persen

2) Persentase minimal dana sendiri

0 persen 100 persen

3) Dana KL BI

0 persen

4-) Dana BRI

5) Bunga KL

:

3 persen

6) Tidak dikenakan provisi kredit 7) Tidak dikenakan bea meterai 1 permil, tapi hanya bea meterai umum IqJ 25,-. 8) Janglea I-laktu kredit adalah 1.? bulan.

19 Jadi semenjak tanggal 1 Juni 1983, BRI turut menyediakan dana sebesar 10 persen dari kebutuhan kredit. Adanya be ban dana ini juga diikuti dengan peningkatan beban bunga kepada KUD dari 9 persen menjadi 12 persen, atau bunga efektif yang diperoleh BRr meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen, sedang untuk beban bunga dari dana BRI (yang 10 persen) diterima seluruhnya oleh BRr sebesar 12 persen. Dalam pelaksanaan pengadaan pangan melalui KUD ini, ada tiga badan/lembaga yang mendapat kredit yaitu : 1) Kredit kepada KUD 2) Kredit kepada PUSKUD

3) Kredit kepada BULOG

Kredit kepada KUD dan PUSKUD digunakan untuk melakukan pembelian gabah/beras dari petani, sedang kredit kepada BULOG digunakan untuk melakukan pembelian dari KUD atau PUSKUD dengan atas nama KUD dan pembelian dari non KUD melalui Satuan Tuga Pembelian (SATGAS).

Jadi

kred;t kepada ketiga lembaga ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pengadaan pangan.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing kredit

tersebut. 1.

F~edit

Kepada KUD

Kredit pengadaan pangan kepada KUD merupakan kredit modal kerja untuk melakukan pembelian gabah/beras dari petani.

Adapun syarat-syarat KUD yang bisa mendapatkan

20 kredit untuk tahun pengadaan 1984/85 adalah :1) 1) Prioritas kredit diberikan kepada KUD yang telah melunasi kredit pengadaan pangan tahun-tahun sebelumnya yaitu : a.

Kredit pengadaan gabah/beras tahun 1980/81, 1981/82, 1982 dan

b.

1983/8~;

Kredit pengadaan jagung tahun 1978/79 dan 1979/80;

c~

Kredit pengadaan palawija tahun 1979/80,

1980/81, 1981/82 dan 1982/83. 2) KUD yang belum pernah menerima fasilitas kredit dari BRI, dapat diberikan kredit pengadaan gabah/ beras apabila menurut pertimbangan Bank dan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kodya dinilai memenuhi syarat/layak. 3) KUD yang belum pernah menerima kredit pengadaan pangan ataupun pengadaan palawija dari BRI tetapi telah mendapatkan kredit lain dari BRr dan kredit tersebut dinilai lancar, dapat memperoleh kredit pengadaan gabah/beras setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Koperasi/ Kodya. 4) KUD yang masih mempunyai sisa kredit pengadaan pangan setu tahun pengadaan sebelumnya, dapat

Departemen Koperasi. Lampiran Burat Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi No 16/BUK/I/1984 Tanggal 24 Januari 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Penjualan Gabah/Beras oleh KUD Tahun 1984/85.

21 diberikan lagi dengan syarat : a.

Jumlah

~asing-masing

sisa kredit pengadaan

gabah/beras, jagung dan palawija tidak lebih dari 5 persen terhadap maksimum CO (plafon). b.

Jumlah masing-masing aisa kredit antara 5 10 persen dari maksimum CO, asalkan jumlah sisa kredit tersebut terjamin oleh sisa stok barang (gabah/beras atau palawija) yang cukup dan/atau piutang lancar yang mudah ditagih (likwid).

5) RUD yang masih mempunyai sisa kredit satu tahun pengadaan sebelumnya akibat penyelewengan oknum pengurus/pelalcsana KUD atau akibat kesalahan fihalc ketiga, asalkan telah mendapat pengakuan dari yang bersangkutan dan telah dilakukan tindakan pengamanan dan pemecatan dari oknum-oknum yang bersalah, maka KUD tersebut dapat pula memperoleh pelayanan kredit pengadaan gabah/beras setelah memperoleh persetujuan dari Ka Kankop.

Dalam

hal ini sisa kredit yang telah diselewengkan itu tetap harus dibayar/dicicil oleh KUD yang bersangkutan, untuk mana dapat dipertimbangkan penjadwalan kembali cicilan. 6) KUD yang masih mempunyai sisa pinjaman pengadaan pangan tahun 1973/74 sampai dengan tahun 1979/80 yang menurut penilaian Kepala Kantor Cabang BEI

22 dan Kepala Kantor Koperasi :\abupaten masih beritikad baik, dapat dipertimbangkan untuk diberikan kredit pengadaan gabah/beras tahun 1984/85 dengan catatan bahwa sisa pinjaman tersebut dijadwalkan kembali pelunasannya.

Dalam hal ini KUD

yang dinyatakan beritikad baik adalah : a.

rienurut analisa keuangan ada kemungkinan/kemampuan dari KUD yang bersangkutan dapat membayar kembali kredit pengadaan gabah/beras tahun 1984/85 sesuai dengan ketentuan jangka waktu kreditnya.

b.

Karakter pengurus KUD yang akan menerima kredit mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan nyata terhadap kredit yang baru maupun yang lama, artinya disamping sanggup akan melunasi kredit baru bersedia juga mengangsur tunggakan kredit lama sesuai dengan kemampuan keuangan KUD yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan kredit pengadaan pangan, I(uD menyerahkan permohonan kredit kepada Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kodya untuk mendapatkan rekomendasi, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Cabang (Kanca) BRI setempat.

Kanca BRI selanjutnya meneliti dan menganali-

sa permintaan kredit sebelum memutuskan pemberian kredit. Bila permohonan kredit diterima, KUD yang bersangkutan selanjutnya membuka CO (Credit Overeenkomst : persetujuan

23 meminjam uang) di Kanca BRI yang bersangkutan. Kredit pengadaan pangan kepada KUD merupakan kredit modal kerja, yang salah satu sifatnya adalah perputaran dana (turn over).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pa-

da contoh berikut Pada tahun pengadaan 1983/84-, KUD "Suka Maju" menerima kredit pengadaan pangan dengan plafon

~

10 juta,-.

Penarikan pertama KUD ini atas kredit pengadaan pangan sebesar

~

6 juta,-, berarti KUD ini masih mempunyai "Ke-

longgaran Tarik" sebesar Rp

lj.

juta,- yaitu selisih antara

plafon dengan penarikan kredit.

Untuk selanjutnya KUD

ini melakukan penarikan kedua sebesar

~

3 juta,- yang

kemudian diikuti dengan penyetoran dengan SPP sebesar ~

4- juta,-, yang berarti KUD ini masih mempunyai kelong-

garan tarik

~

5 juta,-.

KUD ini masih dapat melakukan

penarikan kredit lagi sepanjang jumlahnya tidak melebihi kelonggaran tarik.

Keadaan tarik-setor ini berlangsung

terus sampai habis jangka waktu kredit yaitu selama 12 bulan.

Adapun gambaran sementara perputaran kredit KUD

IfSuka r·Jaju lf adalah sebagai berikut : Posisi Kredit KUD IfSuka Haju" D

1. Rp 6 juta

2. Rp 3 juta

c 1. '?p 4- juta

24 dim ana : 1.

Perputaran Kredit (Turn Over)

=

Jumlah kumu]atit mutasi debet Platon kredit 2.

Kelonggaran Tarik = Platon kredit - Hutang pokok

3.

Hutang Pokok

=

Jumlah kumulatif mutasi debet - Jumlah kumulatif mutasi kredit Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa selama janglea waktu satu tahun, kealetifan rekening dalam mutasi debet/kredit secara aleumulatif dapat beberapa kali dari plafon kredit.

Keaktifan rekening sangat tergantung se-

kali dari keaktifan KUD melakukan pembelian gabah/beras dari petani dan menjuaInya ke DOLOG/SUB DOLOG untuk mendapatkan SPP sebagai pembayaran kredit atau dengan menjuaInya ke pasaran umum untuk mendapatkan uang tunai sebagai pembayaran kredit untuk mendapatkan kelonggaran tarik yang Iebih besar atau untuk pelunasan kredit. Bila terjadi peningkatan permintaan kredit oleh

rum,

karena leenaikkan pembelian sebagai akibat dari naiknya kuantum atau harga pembelian yang melebihi plafon kredit KUD, maka hal ini diatasi dengan mengalokasikan dana kredit dari KUD lain pada Kabupaten yang sarna.

Bila tidak

bisa, maka dilakukan pergeseran alokasi dalam propinsi. Bila tidak memungkinkan juga, pengalokasian dana dilakukan antar propinsi.

Jika secara nasional permintaan

kredit meningkat, BRI mengajukan permohonan penambahan

25 penambahan plafon kredit pengadaan pangan kepada Bank Indonesia. Di tingkat nasional, permohonan plafon kredit pengadaan pangan diajukan oleh Departemen Koperasi kepada Kantor Pusat BRI.

Sebagai jaminan kredit, Departemen Koperasi

memohon jaminan pemerintah kepada Departemen Keuangan dalam hal ini Bendahara Umum Negara (BUN).

Adapun jaminan

pemerintah ini berupa pembagian resiko tunggakan kredit ditanggung 50 persen oleh Pemerintah, 25 persen oleh Bank Indonesia dan 25 persen oleh Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan permohonan kredit dari Departemen Koperasi BRI mengajukan permohonan kredit likuiditas kepada BI. Analisa KL oleh BI dilakukan atas dasar "Performance" kredit pengadaan pangan tahun-tahun yang lalu dan disesuaikan dengan rencana pengadaan tahun yang bersangkutan. Analisa "Performance" kredit ialah dengan melihat persentase realisasi penarikan kredit terhadap plafon yang disediakan dari beberapa tahun pengadaan.

Berdasarkan ni-

lai rata-rata dari persentase ini, misalkan hanya 85 persen dari plafon kredit yang digunakan, maka BI hanya menyediakan 85 persen dari plafon kredit yang diajukan oleh BRr. Selain analisa "performance" kredit, BI juga menganalisa permohonan kredit dengan membandingkan jumlah kebutuhan kredit dengan rencana pengadaan pada tahun yang bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut :

26

Kebutuhan Kredit Likuiditas

=

100/65 x Pp x Hd x 1/TO x 0.9 Keterangan : 100/65 = Nilai konversi beras terhadap gabah Pp

= Rencana pengadaan (ton equivalen beras)

Hd

= Harga dasar gabah kering giling

TO

= Turn Over (kali)

0.9

= Bagian pembiayaan BI (90 persen)

(~/ton)

Setelah kredit dianalisa dan disetujui, BI menyediakan dana kredit.

Kredit hanya bisa dicairkan bila warkat-

warkat kredi t telah diselesaikan.

\'larkat-warkat kredi t

ini terdiri dari :1) 1) Akte F (Akte pokok)

2) Tambahan akte F, yang digunakan apabila ada penam-

bahan atau pengurangan plafon.

3) Adendom, apabila ada perubahan jangka waktu, suku bunga dan lain-lain. 4) Tindasan Surat Penegasan Kredit (SPK) yang telah

ditandatangani oleh BRI. 5) Surat jaminan (Aksep) yaitu sur at pengakuan hutang. 6) Jaminan tambahan berupa "Risk Sharing" yaitu ja-

minan pemerintah dengan pembagian resiko tunggakan a.

Pemerintah 50 persen

bo

BI

25 persen

c.

BRI

25 persen

11 Keterangan lisan Iping Priyatna, pejabat bagian Kredit Koperasi Bank Indonesia, Jakarta.

27 Adanya jaminan pemerintah bagi kredit ini, karena Koperasi masih memerlukan bantuan untuk bisa mendapatkan kredit.

Jangka waktu kredit pengadaan pangan menurut

ketentuannya adalah 12 bulan, tapi jangka waktu ini dapat diperpanjang 12 bulan lagi.

Setelah perpanjangan

waktu ini habis, perhitungan bunga dihentikan.

Atas da-

sar baki debet KUD setelah perpanjangan waktu, kredit dianggap macet.

Untuk mengatasi kredit macet ini, jaminan

pemerintah dicairkan berdasarkan pembagian resiko diatas. ~1eskipun

kredit macet ini telah dilunasi oleh jaminan pe-

merintah, kepada KUD yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk membayar tunggakan kredit beserta bunganya. l1ekanisme penarikan KL oleh BRI sarna seperti penarikan kredit oleh KUD yaitu dengan sistim tarik dan setor. lah pelimpahan/dropping

Jum-

KL pertama kali sesuai dengan

permintaan BRI, maksimum sebesar plafon kredit.

Untuk

dropping selanjutnya disesuaikan dengan kelonggaran tariknya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran hasil penjualan gabah/beras KUD kepada DOLOG/SUB DOLOG dilakukan dengan SPP.

Untuk melunasi/mencicil kredit, KUD

menyerahkan SPP ini ke Kanca BRI.

Selain pembayaran kre-

dit dengan SPP, KUD dapat juga melakukan pembayaran dengan uang tunai apabila KUD rnelakukan penjualan gabah/ beras ke pasaran umum.

Adapun gambaran penyaluran, pe-

l unasan, dan pencairan jami:;an pemerintah atas kredit pengadaan pangan untuk KUD akan dijelaskan dibawah ini.

28

Gambaran Secara Umum Penyaluran dan Pelunasan Kredit

1.1.

l1isalkan untuk satu tahun pengadaan pangan, BRI melakulean penarikan KL dari BI sebesar Rp X, untuk selanjutnya kredit ini disalurkan oleh BRI leepada KUD berupa leredit langsung untule modal kerja KUD dalam melakukan pembelian dari petani.

Gabah/beras hasil pembelian KUD dijual lee-

pada DOLOG dengan SPP sebagai bukti pembayaran.

SPP ini

selanjutnya diserahkan kepada Kanca BRI sebagai pelunasan/ pembayaran kreditnya.

Satu hari sejak penerbitan SPP oleh

DOLOG hutang KUD berpindah menjadi hutang BULOG.

Bila KUD

melakukan pembayaran dengan tunai, maka BRI langsung mengkreditir baki debet rekening KUD yang bersangkutan. Pembayaran leredit dengan tunai ini tidale ada sangkut pautnya dengan rekening BULOG, karena KUD menjual gabah/beras lee pasaran umum bukan leepada DOLOG.

Untule memperjelas kete-

rangan diatas dapat dilihat pada gambar 3 di halaman berikut. 1.2.

Mekanisme Pencairan Jamipan Pemerintah Atas Kredit Pengadaan Pangan Kepada KUD Jangka

~laktu

kredit pengadaan pangan adalah 12 bulan

dan dapat diperpanjang selama 12 bulan lagi.

Bila setelah

perpanjangan waletu telah habis, .dan kredi t belum lunas, perhitungan bunga dihentikan.

Untuk mengatasi tunggakan

ini, BRI mengajulean "claim" kepada Departemen Keuangan untuk pencairan jaminan pemerintah.

Jumlah tunggakan

29 Gambar 3.

Mekanisme Penyaluran dan Pelunasan Kredit dengan Menggunakan SPP dan Uang Tunai Rekening ICL BRI/Penampungan SPP BULOG

Rekening KL BRI/Pengadaan Pangan Melalui KUD

c

D

c

D

x t

x I

X' t I

Realisasi

J

,

I J

.

.

RekapJ.tulasJ.

I

I

I

I· I

I

I

I

I

I I

I

Rekening KUD/Kredit Pengadaan Panganj I D

J

Rekening DOLOG/SUB DOLOG Penampungan Spp C"D

~--~~----,---+---~

X

Keterangan

RekaJitulasi

I

C

=---~----.---------~

i. E- - L - - - - - - - - - ~X

I Pelunasan/cicilan X' kredit berdasarkan hasil penjualan gabah/beras kepada DOLOG dengan menggunakan SPP.

X, adalah pelunasan/cicilan kredit dengan menggunakan uang tunai.

30 yang akan dibayar merupakan kesepakatan antara BI, BRI, Departemen Keuangan, Departemen Koperasi, dan instansi lain yang terlibat dengan masalah ini.. Secara umum mekanisme pencairan jaminan pemerintah adalah sebagai berikut : ~Iekanisme

pencairan jaminan pemerintah sebelum tahun

1983 dengan ketentuan dana KL Bl untuk kredit pengadaan pangan sebesar 100 persen dapat dilihat pada contoh berikut.

Misalkan, secara nasional tunggakan KUD atas kredit

pengadaan pangan yang telah disepakati untuk dicairkan jaminannya sebesar

~

10 milyar,-.

Pembagian resiko tung-

gakan (risk sharing) adalah sebesar 50 persen ditanggung oleh pemerintah, 25 persen oleh Bl dan 25 persen oleh BRI.

Untuk itu jumlah yang harus dibayar pemerintah,

Bl dan BRI berturut-turut

Rp 5 milyar, Rp 2.5 milyar dan

Rp 2.5 milyar dengan mekanisme pembukuan dapat dilihat

pada skema berikut. BRI/Rekening induk KUD D

C

10 milyar

10 milyar

D

Giro BRl

5 milyar (1) 2.5 milyar (2) 2.5 milyar (3) 10 milyar

Keterangan : 1.

Dana dari Pemerintah (Departemen Keuangan)

2.

Dana BI

C

10 milyar

31

3.

Dana BRr.

Bank Indonesia sebagai penyedia dana kredit akan menarik sejumlah

Pop

10 milayar d2ri giro BRI yang ada pada B1,

dengan terlebih dahulu memasukkan dana ke rekening giro BRI sebesar

~

uangan dan BI.

7.5 milyar yang berasal dari Departemen KeJumlah tunggakan KUD yang dibayarkan atas

jaminan pemerintah ini adalah tunggakan hutang pokok dan bunga KUD.

Setelah "claim" selesai, KL B1 ditutup, fasili-

tas kredit dicabut, surat aksep BRI dikembalikan oleh BI dan akad kredit antara BI dengan BR1 dibatalkan.

l'Jeskipun

perjanjian KL untuk tahun yang bersangkutan antara BI dengan BRI telah selesai, BRI masih melakukan penagihan kepada KUD atas tunggakan hutang pokok dan bunga.

Bila

KUD melakukan pembayaran atas hutangnya, oleh BRI pembayaran ini dialokasikan sesuai dengan pembagian resiko tunggakan yaitu 50 persen pemerintah, 25 persen BI dan

25 persen BRI. Nekanisme pencairan jaminan pemerintah setelah tahun 1983 dengan ketentuan KL BI berdasarkan SE BI No 16/1/UKU sebesar 90 persen hampir sarna dengan mekanisme pencairan jaminan sebelum tahun 1983.

Perbedaannya hanya terletak

pada jumlah tunggakan yang akan dibayarkan.

Misalkan un-

tuk kasus yang sarna, jumlah tunggakan KUD sebesar Rp 10 milyar,-.

Jumlah yang akan dibayarkan dengan jaminan

pemerintah sebesar Rp 9 milyar sedang sisanya sebesar Rp 1 milyar menjadi tanggungan BRI.

C\J

K\

Tabel 1.

Perbandingan Antara KUD Yang Diplafondkan Dalam Pengadaan Pangan Dan Jumlah KUD Yang Merealisir Pembelian Dalam Setiap Akhir Pengadaan Sejak Tahun 1973/1974 sid 1983/1984

,

I

Tahun Jumlah KUD yang Jumlah KUD yang meNo. Pengadaan diplafondkan lakukan pembelian 1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 11. 1983/1984 Sumber:

3 1 847 2426 2 689 3 035 2 597 2554 2 925 2 888 3 024 3 195 3 482 Departemen Koperasi

4 1 558 1 926 2 437· 2 385 2 195 2 125 1 763 1 861 2 078 2449 2 262

I

,

Jumlah pembelian Rata-rata pembeli(ton) an per KUD (ton) 6

5 281 481 563 400 385 444 357 1 529 2 050 1 941 982

302 924 099 010 655 530 107 672 925 279 066

180.5 250.2 231.1 167.7 175.7 209.2 202.5 821.9 986.9 792.7 434.1

33 Sebagai gambaran perkembangan pelaksanaan kredit pengadaan pangan dari tahun 1973/74 sampai tahun 1983/84 dapat dilihat pada tabel 1 di halaman 32.

Dari tabel terse-

but dapat dilihat bahwa jumlah KUD yang ikut pengadaan pangan selalu berfluktuasi setiap tahunnya.

Hal ini disebab-

kan adanya KUD yang baru mendapat kredit dan KUD yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat kredit lagi (lihat syarat-syarat KUD yang bisa menerima kredit pengadaan ngan).

pa~

Perkembanagan rata-rata KUD yang menerima kredit

pengadaan pangan hanya 1.3 persen, sedang perkembangan maksimum CO KUD rata-rata 17.06 persen, ini berarti setiap tahunnya maksimum CO

h~D

mengalami peningkatan yang

disebabkan meningkatnya harga dan jumlah pembelian.

Se-

cara umum keadaan ini menunjukkan makin meningkatnya kemampuan KUD dalam melaksanakan program pengadaan gabah/ beras dalam negeri. Perkembangan "Turn Over" kredit dari tahun 1975/74 sampai tahun 1983/84 adalah sebagai berikut : Tabel 2.

Perkembangan Turn Over ~redit Pengadaan ?angan Kepada KUD dari Tahun 1973/74 - 1983/84

Tahun Pengadaan 1973/7 1• 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78

Turn Over

1.31 3.41 2.63 2.21 2.28

(kali)

34 Tabel J"an.jutan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982 1983/84 Sumber:

2.78 2.35 15.01J. 16.22 12.11 6.22 BRI, dengan pengolahan kembali.

Perkembangan "turn over" kredit pengadaan pangan dari tahun 1973/74 sampai dengan tahun 1979/80 relatif stabil pada tingkat yang rendah yaitu rata-rata hanya sebesar 2.42 kali.

Tapi sejak tahun 1980/81 terjadi lonjakan

drastis yang menggembirakan.

Keadaan ini menunjukkan ma-

kin akti.fnya KUD dalam melaksanakan program pengadaan yang ditunjang oleh efektifnya harga dasar dan keadaan panen yang baik. Pembayaran kredit pengadaan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan SPP yang menunjukkan KUD menjual gabah/ berasnya ke DOLOG/SUB DOLOG dan pembayaran tunai yang dapat menunjulc..l{:an KUD melakukan penjualan gabah/beras ke pasaran umum.

Adapun persentase pembayaran tunai diban-

dingkan dengan pembayaran melalui SPP dapat dilihat pada tabel 3 di halaman berikut. Dari tabel 3 terlihat bahvla penggunaan kredi t

peng~-

daan pangan oleh KUD sebagian besar digunakan untuk melakukan pembelian gabah/beras untuk BULOG.

Perkembangan

35 Tabel 3.

Perbandingan Pembayaran Tunai dengan SPP atas Kredit Pengadaan Pang an Kepada KUD dari tahun 1973/74 - 1983/84 CDalam ribuan rupiah)

Tahun

Pembayaran dengan SPP

Pembayaran tunai

Persentase tunai terhadap jumlah pembayaran

1973/74

11 156 920

2 261 196

16.85

1974/75

21 552 098

4 907 706

18.55

1975/76

33 671 091

10 852 487

24.37

1976/77

21 911 670

9 918 065

31.15

1977/78

22 821 520

9 172 261

28.67

1978/79

32 782 623

8 495 916

20.58

1979/80

33 593 257

8 098 280

19.42

1980/81

247 161 844

12 123 436

4.68

1981/82

377 203 842

17 882 880

4.53

1982

380 809 369

27 335 881

6.70

1983/84

199 226 923

24 990 971

11.15

Sumber:

BRI, dengan pengolahan kembali.

36 tahun-tahun terakhir makin menunjukkan KUD cenderung membatasi kegiatannya pada pembelian gabah/beras untuk BULOG. Kondisi ini menggambarkan bahwa KUD masih belum mampu berperan sebagai pedagang di pasar bebas terutama pada saat harga gabah/beras diatas harga dasar. Adapun perkembangan posisi fisik pengadaan pangan dalam negeri oleh KUD dapat dilihat pada tabel 4 di halaman berikut.

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa ra-

ta-rata 50.54 persen dari jumlah KUD yang ikut pengadaan pangan melakukan penjualan ke BULOG dan pasaran umum, dengan jumlah penjualan ke BULOG rata-rata 78.71 persen sedang ke pasaran umum rata-rata 21.29 persen dari jumlah penjualan total.

Dari keterangan ini makin jelas bahwa

KUD cenderung membatasi keg.iatannya untuk melakukan penjualan kepada BULOG, terutama sejak tahun 1980/81, KUD hanya melakukan penjualan rata-rata 10.5 persen dari jumlah penjualan total ke pasaran umum. 2.

Kredit Keuada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUDl Untuk melancarkan pelaksanaan program pengadaan pangan

melalui KUD, PUSKUD sebagai lembaga pembina KUD di tingkat propinsi sejak tahun 1982 diikut sertakan dalam program pengadaan pangan.

Peranan PUSKUD disini ialah untuk

membantu KUD mengolah gabah/beras agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BULOG dan untuk membantu permodalan KUD yang tidak mendapat kredit pengadaan pangan.

!:'t<\

Tabe1 4.

Posisi Phisik Pengadaan Pang an Da1am Negeri Pembe1ian, Penjua1an ke Bulog dan Pasaran Umum oleh KUD pada Setiap Akhir Pengadaan Sejak Tahun 1973/1974 sid 198,3/1984 I

Tahun KUD No. pengadaan 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11-

2 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 Sumber:

3 1558 1 926 2437 2 385 2 195 2 125 1 763 1 861 2 437 2449 2 246

Pembe1ian yang dilakukan KUD

Pen,jua1an ke : Ipasaran Umum Btilog I I KUD Jumlah KUD Jumlah

4 281 481 563 400 385 444 357 1 529 1 935 1 941 970

5 302 924 099 010 655 530 107 672 359 279 078

Departemen Koperasi

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

6

7

469 198 356 348 645 1 172 806 368 976 2 216 009 2 257 016 212 179 2 458 277 371 1 807 233 796 1 630 1 443 461 1 193 1 812 578 1 206 1 822 980 1 849 842 433 1

523 714 215 209 070 951 625 421 557 776 479

8 22464 101 719 159 283 162 303 154 441 142 222 111 661 66 212 74 066 90 522 63 655

,

Total penga- Persentase pengag, daan oleh daan KUD Bulog thd Bulog 10

9 220 524 539 392 421 867 332 1 582 2 014 2 044 963

820 967 475 219 815 186 145 938 102 662 132

89.43 66.41 68.40 55.07 50.30 31.99 70.38 91.19 89·99 89.16 87.47

38 Kredit kepada PUSKUD ini tergolong kredit kepada Koperasi untuk pengadaan barang-barang berprioritas tinggi. Syarat-syarat kredit kepada PUSKUD adalah : 1) Bunga kepada PUSKUD/tahun : 12 persen

2) Dana KL BI

. 90

3) Bunga KL/tahun

:

persen

3 persen

4) Jaminan Kredit : a.

Primer

b.

Sekunder

.: Dijamin Perum PKK

90 persen

Piutang lancar yang mudah ditagih.

5) Jangka waktu kredit : 12 bulan.

6) Provisi kredit tidak dipungut (bebas), sedangkan Bea Meterai Kredit (BMK) dikenakan satu permil dari maksimum CO kredit. Adapun syarat-syarat PUSKUD yang bisa mendapatkan kredit pengadaan pangan tahun 1984/85 adalah : 1) Kredit diberikan kepada PUSKUD yang tercatat dalam program pengadaan gabah/beras tahun 1984/85 dan telah mendapat rekomendasi dari Kantor '::ilayah Koperasi setempat. 2) PUSKUD yang telah melunasi pinjaman pengadaan pangan tahun 1983/84. PUSKUD yang menerima kredit akan melaksanakan pengadaan gabah/beras baik untuk keperluan stok nasional maupun penjualan ke pasaran umum.

Dalam pelaksanaan pe-

ngadaan untuk stok nasional, PUSKUD sebagai organisasi Koperasi sekunder tidak diperkenankan untuk langsung

39 'llengadakan kontrak dengan DOLOG/SUB DOLOG, maka PUSKUD akan menggunakan nama KUD sebagai rekanan untuk mengikat kontrak dengan SUB DOLOG. Karena KUD yang melakukan kontrak dengan SUB DOLOG, maka SPP yang timbul adalah atas nama KUD yang bersangkutan bukan atas nama PUSKUD, sedangkan kredit tetap atas nama PUSKUD, yang berarti SPP tersebut harus masuk ke rekening PUSKUD untuk pengembalian kreditnya.

Oleh karena

itu SPP yang disampaikan ke Kanca BRI harus disertai dengan surat yang ditandatangani oleh KUD dan

PUSr~D,

yang

menyatakan agar tersebut dilimpahkan ke rekening PUSKUD. Sebagai balas jasa kepada KUD, sebagian dari SPP tersebut dilimpahkan ke rekening KUD yang besarnya sesuai dengan perjanjian antara KUD dan PUSKUD.

Untuk itu KUD diharus-

kan membuka rekening giro di Kanca BRI Kabupaten tempat kedudukkan SUB DOLOG yang mengeluarkan SPP.

Mengingat

bahwa pinjaman PUSKUD tercatat di Kantor Daerah BRI, sedang kontrak antara KUD atas nama PUSKUD dengan SUB DOLOG di Kabupaten, maka untuk memudahkan penyelesaian kredit, PUSKUD harus membuka rekening giro di Kanca BRI yang melayani kontrak antara KUD dengan SUB DOLOG. 3.

Kredit kepada BULOG Badan Urusan Logistik (BULOG) yang dibentuk sejak

permulaan orde baru di tahun 1966, merupakan suatu badan pemerintah yang melanjutkan tugas badan pemerintah terdahulu

(YUB~l:

Yayasan Urusan Bahan Makanan) yang

4-0 'menangani masalah pangan.

Dalam pembiayaan pengadaan pa-

ngan, BULOG sejak tanggal 30 Desember 1967 menerima kredit langsung dari BI, dirnana berlaku sistirn "Single Financing Agency" yaitu hanya BI yang membiayai pengadaan pangan pernerintah.

Tapi sejak keluarnya SE BI No 16/1/UKU

tahun 1983, pembiayaan pengadaan pangan tidak hanya dibiayai oleh BI tapi juga oleh BRI. Sejak tanggal 2 April 1984-,

berdasarkan Inpres No

3 tahun 1984- pemberian kredit kepada BULOG pelaksanaannya dialihkan dari BI ke BRr sebagai Bank Pelaksana.

Dalam

hal ini BI akan mengernbalikan fungsinya sebagai Bank Sentral, sehingga tugas-tugas kornersialnya secara bertahap dialihkan kepada Bank-Bank Pelaksana.

Untuk pembe-

rian kredit kepada BULOG dilimpahkan wewenangnya kepada BRI.

Pengalihan pernberian kredi t ini sebenarnya hanya

perubahan teknis pemberian kreditnya saja.

Peralihan

ini untuk memudahkan kegiatan BULOG dalam melaksanakan program pengadaan pangan, karena BRr mempunyai organisasi yang luas bahkan di beberapa daerah, BRI telah rnemiliki unit-unit desanya.

Adapun ketentuan kredit ke-

pada BULOG adalah : 1) Bunga KL:

4- persen

2) Bunga kepada BULOG/tahun 3) Dana BI

90 persen

4-) Dana BRI

10 persen

:6 persen

5) Jangka waktu kredit adalah 12 bulan.

41

Sejak tahun 1968 sistim kontrol yang digunakan BULOG atas penggunaan dan pelunasan kredit adalah sistim pengawasan melekat (Build in Control).

Sebagai gambaran dari

sistim ini, dalam penggunaan kredit, jumlahnya dapat dilihat berdasarkan SPP yang masuk dan biaya eksploitasi dan manajemen yang menyertainya.

Dengan digunakannya SPP se-

bagai bukti pembayarn DOLOG/SUB DOLOG kepada KUD, dana kredit yang dialokasikan ke DOLOG/SUB DOLOG hanya untuk biaya eksploitasi dan manajemennya saja.

Untuk pelunasan

kredit yang berasal dari penjualan beras BULOG, ditentukan bahwa DOLOG baru bisa mengeluarkan barang dari gudang setelah DOLOG menerima bukti setoran uang hasil penjualan beras dari BRI.

DOLOG tidak diperkenankan menerima, me-

nyimpan, apalagi menngunakan uang hasil penjualan beras. Oleh karena itu semua uang masuk dan keluar dikendalikan penuh oleh BRI.

Setiap pembayaran baru dapat dibayar se-

telah bukti-buktinya diserahkan kepada BRI dan setiap penjualan baru dapat dilayani setelah ada bukti setor Basil Penjualan Beras (EPB) dari BRI.

Jadi untuk melihat

peD~

gunaan kredit BULOG dapat dilihat dari SPP dan bukti-bukti lainnya, sedang untuk pelunasan kredit dapat dilakukan dengan Surat Perintah Setor (SPS) untuk penjualan beras ke suatu instansi dan dengan uang tunai bila BULOG melakukan Operasi Pasar.

Penggunaan SPS sebagai bukti pem-

bayaran kredit BULOG, pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan SPP bagi KUD, dimana SPS ini akan

42

mendebet rekening pembeli beras dan mengkreditir hutang BULOG yang hubungannya dapat dilihat pada skema berikut

KUD

BULOG C

D

Tunai

SPP

Instansi pembeli beras

c

D

SPP

SPS

D

SPS

C

V.

PER!1ASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan selama Praktek Lapang dijumpai beberapa permasalahan sebagai berikut. 1.

Perhitungan Bunga Kredit Oleh ERI Perhitungan bunga oleh ERI atas kredit pengadaan pa-

ngan kepada KUD dihitung sejak tanggal penarikan kredit sampai saat penerbitan SPP oleh DOLOG atau tanggal pembayaran dengan uang tunai.

Perhitungan bunga dilakukan

dengan menggunakan rekening koran yang dihitung setiap hari dengan pembebanan didasarkan atas jumlah hari pada bulan yang bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut : Beban bunga kredit untuk satu hari

=

0.01/HB x JK,

dim ana :

HE

= Bunga kredit untuk satu bulan (1 persen) = Jumlah hari pada bulan yang bersangkutan

JK

=

0.01

Jumlah penarikan kredit

Setiap akhir bulan, beban bunga yang belum dilunasi akan dibebankan kepada hutang pokok.

Sistim perhitungan

bunga dengan rekening koran diatas memang telah umum dilakukan dalam dunia perbankan, terutama untuk kredit-kredit komersial.

Perhitungan bung a dengan sistim ini akan me-

ngakibatkan pembebanan bunga atas bunga, karena beban bunga yang belum dilunasi sampai akhir bulan dibebankan kepada hutang pokok, sehingga beban bunga pada bulan berikutnya juga bertambah besar.

Akibatnya bagi KUD

(terutama yang mempunyai tunggakan) hutang pokok dan beban bunganya akan terus bertambah besar bila tidak segera dilunasi. 2.

Tunggak an Kredit Perkembangan tunggakan kredit pengadaan pangan kepa-

da KUD secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.

Perkembangan Tunggakan Kredit Pengadaan Pangan Kepada [(un dari tahun 1973/74- . .;. 1983/84(Dalam ribuan rupiah)

Tahun

Maksimum CO (a)

Tunggakan (b)

Persentase b terhadap a

1973/74-

8 962 583

299 519

3.3

1974-/75

7 729 399

283 202

3.7

1975/76

16 954- 553

958 4-79

5.7

1976/77

14- 685 803

1 506 696

10.3

1977/78

14 194- 663

1 140 226

8.0

1978/79

15 174 186

1 744 974-

11.5

1979/80

17 763 879

597 759

4-.7

1980/81

17 226 080

489 836

2.8

1981/82

24 306 033

79 84-1

0.3

1982

33 617 64-4-

626 251

1.9

1983/84

36 101 128

1 887 362

5.2

Sumber:

Bank Rakyat Indonesia.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata tunggakan terhadap maksimum CO adalah 5.03 persen.

Berdasarkan

45 syarat-syarat KUD yang bisa mendapatkan kredit, dimana salah satu syaratnya tunggakan terhadap maksimum CO tidak boleh lebih dari 5 persen, pembayaran kembali kredit pengadaan pangan oleh KUD secara nasional adalah cukup baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelanearan

pengembalian kredit adalah digunakannya SPP sebagai alat pembayaran pembelian gabah/beras oleh DOLOG kepada KUD, dim ana SPP ini hanya bisa dicairkan di Kanea BRI berdasarkan disposisi dari Kantor Koperasi setempat.

Jadi

SPP ini selain berperan sebagai alat pembayaran DOLOG kepada KUD, juga berperan sebagai alat kontrol terhadap pengembalian kredit. Tunggakan kredit akan menjadi masalah bila analisa ditujukan di tingkat KUD, karena tunggakan kredit akan mempengaruhi penilaian terhadap KUD yang bersangkutan untuk diberikan kredit pengadaan pangan pada tahun berikutnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dimuka, di-

mana terlihat bahwa jumlah KUD yang ikut pengadaan pangan selalu berfluktuasi setiap tahunnya.

Salah satu se-

bab keadaan ini adalah terdapatnya KUD yang mempunyai tunggakan lebih besar dari 5 persen terhadap maksimum COnya.

Akibat dari tidak diberikannya kredit kepada

KUD, tidak hanya merugikan KUD yang bersangkutan, tapi juga para petani di wilayah kerja KUD tersebut, karena tidak ada yang menj'3min harga sesuai dengan ketentuan harga dasar.

Atas dasar pertimbangan inilah, sejak tahun

46 1982 PUSKUD diikut sertakan dalam program pengadaan pangan dengan salah satu tujuannya adalah turut membantu permodalan KUD yang tidak mendapat kredit pengadaan pangan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, laporan-laporan hasil penelitian, dan hasil liputan Tim Kompas, sebabsebab terjadinya tunggakan kredit oleh KUD antara la-

In : o

1)

1) Sistim pembukuan diantara unit-unit us aha KUD kurang baik sehingga penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Masalah ini

bisa juga terjadi pada KUD-KUD yang telah baik pembukuannya, dimana hal ini disebabkan karena KUD kekurangan modalatau karena kelambatan penerimaan kredit untuk salah satu unit usaha yang kebutuhannya telah mendesak.

Untuk membiayai

kebutuhan unit usaha tersebut, KUD terpaksa mengalokasikan kredit pengadaan pangan dengan resiko mempunyai tunggakan pada unit usaha pengadaan pangan. 2) Masih tersedianya stok gabah/beras di gudang KUD dalam jumlah yang cukup besar. 3) Dana kredit digunakan untuk pengadaan alat-alat

inventaris kantor.

1/ Lihat Harian KOMPAS terbitan tanggal 17 - 21 September tahun 1984 (no 78 -82 Tahun ke XX) masing-masing pada halaman V mengenai laporan sekitar KUD.

4-7 4-) Kredit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus dan pelaksana KUD yang bersangkutan. Selain permasalahan tunggakan kredit di tingl{at KUD seperti disebutkan diatas, sistim perhitungan bunga oleh BRI dengan menggunakan rekening koran turut memperbesar tunggakan KUD akibat adanya pembebanan bunga atas bunga.

3.

Penyisihan Dana Pada waktu pencairan SPP bagi KUD, BRI melakukan pe-

nyisihan dana yang besarnya didasarkan atas marge yang diperoleh KUD untuk setiap kilogram gabah/beras yang dijual ke DOLOG.

Untuk tahun pengadaan 1984/85 ketentuan

perincian penyisihan dana adalah sebagai berikut : Tabel 6.

Perincian Penyisihan Dana KUD Untuk Tahun Pengadaan 1984-/85

No

Uraian

Gabah

Beras

1.

Biaya Operasi KUD

Rp 7.70

Rp 7.70

2.

Cadangan SHU KUD

Rp 1.35

Rp 2.35

3.

Simpanan Khusus KUD

Rp 1,-

Rp 1,-

4.

INKUD fee

Rp 0.15

Rp 0.15

5.

PUSKUD fee

Rp 0.50

Rp 0.50

6.

Angsuran Kredit O:LK

Rp 2,-

P.p

Rp 12.70

Rp 13.70

J

Sumber

u m1 a h

2,-

Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi.

48

Pelaksanaan penyisihan dan penyimpanan dana-dana dari marge/fee gabah dan beras dilakukan sebagai berikut : 1) Untuk setiap kilogram gabah yang disetorkan ke SUB DOLOG oleh Ka SUB .DOLOGdibuat SPP sebesar harga barang a.

~

177.7 dengan perincian :

Masuk rekening KUD sebagai pembayaran/cicilan kredit pengadaan pangan sebesar

b.

~

Masuk rekening khusus di Kanca BRI setempat sebagai cadangan SHU KUD sebesar

c.

172.7.

~

1.35.

Ditransfer ke rekening INKUD di BUKOPIN Jakarta sebesar

~

3.65.

Pentransferan

dilaku~

kan setiap tiga bulan sekali oleh BRI dan biaya transfer menjadi beban BRI. 2) Untuk setiap kilogram beras yang disetor ke SUB DOLOG oleh Ka SUB DOLOG dibuat SPP sebesar harga barang a.

~

270,- dengan perincian :

Masuk rekening KUD sebagai pembayaran!cicilan kredit pengadaan pangan sebesar

b.

~

264,-.

Masuk rekening khusus KUD di Kanca BRI setempat sebagai cadangan SHU KUD sebesar

c.

~

2.35.

Ditransfer ke rekening INKUD di BUKOPIN Jakarta sebesar

~

3.65.

Pentransferan ini di-

Iakukan tiap tiga bula sekali oleh BRI, dan biaya tranfer menjadi beban BRI. Penggunaan marge/fee KUD yang diperoleh dari kegiatan pengadaan pangan diutamakan untuk melancarkan dan memantapkan

4-9 peranan KUD dalam pelaksanaan program pengadaan pangan yaitu :1) 1) Biaya operasi KUD sebesar Rp 7.70/kg digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan gabah dan beras sehari-hari. 2) Rp 1.32/kg untuk gabah dan Rp 2.35/kg untuk beras, dicadangkan untuk SHU KUD yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada KUD, tetapi untuk sementara disimpan di BRI dan pencairanya hanya dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Koperasi setempat. 3) Rp 1,-/kg untuk gabah dan beras, dimaksudkan untuk mendidik KUD agar

m~mbiasakan

diri menyimpan

uang di Bank (untuk pemupukkan modal) dan dana ini pengelolaannya diserahkan kepada INKUD. 4-) Rp O.15/kg untuk gabah dan beras digunakan untuk biaya pembinaan dan koordinasi INKUD terutama dalam rangka Eengkoordinir kerjasama antara KUD dan PUSKUD, dengan pengelolaan dana ini diserankan kepada INKUD. 5) Rp O.50/kg untuk gabah dan beras, digunakan untuk biaya pembinaan dan koordinasi PUSKUD terutama dalam rangka meningkatkan peranan PUSKUD dalam

Departemen Koperasi. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi No 17/BUK/I/1984- Tanggal 24- Januari 1984- Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata cara Pengaturan, Penyimpanan dan Penggunaan marge/fee gabah dan beras KUD dari hasil pengadaan dalam negeri Tahun 1984-/85.

50 program pengadaan gabah/beras.

Pengelolaan da-

na ini diserahkan sepenuhnya kepada PUSKUD, namun untuk sementara harus disimpan di rekening INKUD di BUKOPIN jakarta. Dengan adanya ketentuan penyisihan dana ini, KUD telah "kehilangan" Rp 5,. dan Rp 6 ,- untuk setiap kilogram gabah dan beras yang dijual ke DOLOG.

Jumlah ini cukup

besar karena hampir menyamai biaya operasi KUD untuk setiap kilogram gabah/beras yang akan dijual. 4.

Kerjasaroa antara KUD dengan SwastaiTengkulak Berdasarkan hasil pengamatan penulis, laporan-laporan

hasil penelitian dan laporan Tim Kompas, masih banyak KUD melakukan kerjasama dengan fihak swasta dalam melaksanakan program pengadaan pangan 1).

Hal ini disebabkan

masih kuatnya peranan tengkulak dalam melakukan pembelian gabah/beras dari petani.

Motivasi swasta dalam melakukan

kerjasama dengan KUD antara lain • 1) Memanfaatkan harga dasar pembelian DOLOG kepada KUD, karena bila fihak swasta menjualnya langsung ke DOLOG akan menerima harga yang lebih rendah dibandingkan harga pembelian dari KUD. 2) Menghindari pajak, karena dengan melakukan kerjasama dengan KUD, hasil penjualan gabah/beras kepada DOLOG adalah at as nama KUD.

1/ Op.cit.

51 3) Turut memanfaatkan dana kredit pengadaan pangan kepada KUD. Jadi pada dasarnya, kerjasama anatar KUD dengan fihak swasta akan menghambat perkembangan KUD dan akan merusak citra KUD, karena KUD digunakan hanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Oleh ka-

rena itu dalam melaksanakan pengadaan pangan, KUD sebaiknya lebih menekankan kepada usaha sendiri.

VI •

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap pelaksanaan pemberian kredit pengadaan pangan kepada KUD, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran-saran yang nantinya mungkin berguna sebagai 1•

b~an

analisa lebih lanjut.

Ke simpul an 1) Pembiayaan untuk melaksanakan program pengadaan pangan nasional diberikan KUD; PUSKUD, dan BULOG.

berup~

kredit kepada

Kredit kepada ketiga

lembaga ini saling berhubungan dengan erat, dimana kredit kepada KUD dan PUSKUD untuk melakukan pembelian dari petani dan kredit !cepada BULOG digunakan untuk melakukan pembelian dari KUD. 2) Rata-rata tunggakan kredit dari tahun pengadaan 1973/74 sampai tahun 1983/84 adalah 5.03 persen terhadap maksimum COnya.

Digunakannya SPP sebagai

alat pembayaran DOLOG/SUB DOLOG kepada KUD merup~~an

faktor utama yang dapat menekan persen-

tase tunggakan kredit, karena selain sebagai alat pembayaran SPP juga berperan sebagai alat kontrol penggunaan dan pelunasan kredit. 3) Kredit pengadaan pangan kepada KUD merupakan

kredit modal kerja yang mempunyai sifat perputaran (turn over).

Perputaran kredit dapat digunakan

sebagai indikator keaktifan KUD dalam melakukan

53 pengadaan pangan untuk mengisi stok nasional. ~)

Kemampuan KUD dalam mengisi stok nasional menunjukkan trend yang meningkat.

Tapi berdasarkan

data yang diperoleh tidak dapat diketahui jumlah pengadaan yang dilakukan KUD secara murni.

Dalam

melakukan penjualan gabah/beras, KUD cenderung membatasi kegiatannya untuk melakukan penjualan ke BULOG.

Kondisi ini menunjukkan bahwa KUD be-

lum mampu berperan sebagai pedagang di pasaran umum.

5) Bila ditinjau dari segi posisi

fi~ik

dan pengem-

balian kredit, program pengadaan pangan gabah/ beras melalui KUD dapat dikatakan berhasil. Tapi bial ditinjau dari tujuan program pengadaan pangan yaitti untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan peranan KUD masih diperlukan penelitian lebih lanjut. 2.

Saran-Saran Untuk mengatasi permasalahan seperti disebutkan di-

muka, diajukan saran-saran sebagai berikut : 1) Untuk lebih memperkecil jumlah tunggakan kredit dan membantu permodalan KUD, perhitungan bunga oleh BRr sebaiknya tidak menggunakan rekening koran yang membebankan bung a atas bunga.

Sistim

perhitungan bunga sebaiknya memisahkan antara hutang pokok dan bunga, sehingga selama hutang

54 pokok belum dilunasi, besarnya hutang pokok

te-

tap. 2) Adanya penyisihan dana sewaktu pencairan SPP oleh KUD, sebenarnya mengakibatkan harga dasar yang riil diterima KUD adalah hampir sarna dengan harga dasar yang diterima oleh fihak s\"asta/Non KUD. Oleh karena itu bila KUD mel~cukan kerjasama dengan fihak swasta dalam pengadaan pangan, bukan hanya fihak KUD yang dirugikan tapi juga pet ani akan menerima harga dibawah harga dasar.

Hal ini

disebabkan motivasi dasar dari kerjasama antara KUD dan swasta adalah sarna-sarna mencari keuntungan, sedang dengan adanya penyisihan dana ini mengakibatkan harga dasar riil yang diterima KUD hampir sama dengan harga dasar yang diterima fihak swasta.

Oleh karena itu penyisihan dana ini

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai penghalang kerjasama antara KUD dengan fihak swasta, sepanjang KUD tersebut berniat membantu anggo:tanya dan mengembalikan citra KUD sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Dalam kaitannya dengan pos penyisihan dana disarankan untuk menghapus pos .\enyisihan dana untuk simpanan khusus KUD, karena terdapat ketidak cocokkan antara tujuan dan pengelolaan dana ini. Tujuan simpanan khusus KUD adalah untuk melatih

55 KUD membiasakan diri menyimpan uang di

Ban..~

(un-

tuk pemupukkan modal), tapi pengelolaan dana ini diserahkan kepada INKUD yang hanya bisa dicairkan atas rekomendasi Direktur Jenderal Koperasi.

Bi~a

Usaha

Oleh karen a itu, pos penyisihan dana

ini sebaiknya dihapus dan dananya dialokasikan pada pos penyisihan dana untuk cadangan SHU KUD yang disimpan di Kantor Cabang BRI yang lebih tepat untuk mencapai tujuan membiasakan KUD menyimpan uang di Bank. Untuk memberikan rangsangan dan merasakan manfaat dari penyisihan dana ini, cadangan SHU tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai deposito KUD di BRI dan bunganya dapat diberikan secara tunai atau ditabung lagi.

Alasan didepositokan-

nya cadangan SHU ini, karena

dfu~a

ini disimpan

dalam jangka waktu yang relatif lama dan hanya bisa dicairkan atas rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kodya.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 1980. Perkreditan (Pemberantasan Tunggakan). Bagian Pendidikkan Bank Rakyat Indonesia, Jakarta. ____~. 1981. Kumpulan Bahan Kuliah Dibidang Kredit, Import dan Eksport. Bank Indonesia, Jakarta. Ariyoto, K.

1983.

Feasibility Study.

Mutiara, Jakarta.

Bank Indonesia. Surat Edaran, SE No 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983.

30 r''Iei

1984-.

Surat Edaran, SE No 17/2/UKK tanggal

Bank Rakyat Indonesia. 1976. Agricultural Smallholder's Oredit in Indonesia. Jakarta. •

Rekapitulasi Laporan Angka Kre-

----~d~i~t~A~t~a~s~N~am~a~K~,UD untuk Pengadaan Pangan Tahun 1973/

1974- sampai dengan tahun 1984-/1985. 1984-.

Jakarta, Juni

Badan Urusan Logistik (BULOG). Instruksi KABULOG No INS 01/01/1984 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pengada~n Pangan Dalam Negeri Melalui KUD. Departemen Perdagangan dan Koperasi. 1979. Pedoman Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengembangan dan Pembina an Koperasi/KUD. 1980.

Pengetahuan

Perkoperasian. Departemen Koperasi. 1983. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Dalam Pelita IV. Lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi No 16/BUK/I/1984 Tanggal 24 Januari 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Penjualan Gabah/Beras oleh KUD Tahun 1984/85. •

Sur at Direktur Jenderal Bina Usaha Tanggal 24 Januari 1984 '.centang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pengaturan, Penyimpanan dan Penggunaan Marge/Fee Gabah dan Beras KUD dari Hasil Pengadaan Dalam Negeri Tahun 1984/85.

------;OK~o-p-e-r-a-s-,i:--;r::;-'fo~1=7/BUK/I/1984

57 Kadarsan, H.W. 1983. Keuangan dan Pembiayaan Perusahaan ?ertanian. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB, Bogor. Mears, Leon A. 1982. Era Saru Ekonomi Perberasan Indonesia. Gadjah 1'Jada University Press, Yogyakarta. Priyatna, I. 1983. Pengadaan Pangan Dalam Negeri r1elalui I;:UD (Paper). Bagian Kredit Koperasi Bank Indonesia, Jakarta. Tim KGr·1PAS. Laporan Sekitar KUD. Harian KOMPAS edisi 17 - 21 September 1984 (no 78 - 82 Tahun ke XX) masing-masing pada halaman V. Tjiptoadinugroho. 1974. Perbankan Masalah Permodalan, Dana dan Potensi. PT Pradnya Paramita, Jakarta. Untoro, S.S. 1980. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. PT Bina Ilmu, Surabaya.

LAP1PlRA-JI!

59 Gambar 1.

:viekanisme Pembiayaan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Melalui KUD Sebelum Tanggal 2 April 1984 Pengajuan Aplikasi Lie Oleh BULOG ke BI Pusat

Pengajuan Plafon Kredit Oleh DITJENBINUSKOP ke KP BRI

I

~ l' ~RI

KP

r

1
r

DITJEN BINUSKO 13 :12

2'

1

1

~~:L t~-- £:~~~

r

5'

16

c:

rAt'
BRI

91

EUS~D ~ -'11 ~D I

1: t_19 _ j ULOG • 1

I

0

'3

.

BI PUSAT i

12

'i"'

.9

: I:OLOGJ~j: eABAN~:

'112

111

'10'

'SUB DOLOG

L

a.- - ~ _ - - _ -
F':---I

Ie

..l, 5

'9

.'?-- BI CABANGj

Kfu'WA BRII 13- - BANK PEl'lERINTAH. ,~

-~ GUD1L~Gl

: -E- - I ,:,10 111' ___ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -l PET ANI e

Keterangan 1. Aplikasi Lie Kredit Likuiditas 2. Pembukaan Lie Pengajuan plafon kredit Permohonan jaminan pemerintah 3. Pemberitahuan pembukaan Lie 4. Pemberitahuan pembukaan Lie Pengalokasian dana 5. Pembukaan back to back Lie Perincian rencana pembelian 6. Aplikasi back to back Lie Pengajuan plafon kredit 7. Pemberitahuan pembukaan 5. Pengalokasian kredit back to back Lie 6. Perincian rencana kredit 8. SPP lembar ke 3 + ke 5 7. Permo'lOnan kredi t 9. Debet Nota + Lampiran 8. Rekomendasi kredit Bank Sertifikat 9. Realisasi kredit 10. I,aporan 15 harian posisi 10. Pembelian tunai saldo Lie harga + biaya 11. Penyerahan barang pengadaan 12. Laporan ueriodik a. Kontrak jual beli b. Penyerahan barang c. Sertifikat survey + GDIM d. SPP/Pemindah bukuan e. Penyerahan SPP ke BRI oleh KUD

1. 1a. 1b. 2. 3. 4.

60

Gambar 2.

lIlekanisme Pembiayaan Pengadaan Pangan Dalam Negeri l'lelalui KUD Setelah Tanggal 2 April 1984Pengajuan Aplikasi L/c Oleh BULOG Ke KCle BRI

T'engajuan Plafon ;Zredit Oleh DITJEiTaINUSKOP ke KP BRI

GU 11

f(p B~ ~

e r

ANh'IL

_1 § - - DP'.l JEN

BI~mSKOP

!!:.:..

RI

~ ." AliCA

RI

%

r'Lo.

D. EPT :~EU

3i 10.' KANWIL

1

I

DEPKOP 8/61 11

1"

J

~USKUD ~.2 -1 iUD -;,( ~

I

111t

_.J

1P:6TAl'U

e

Keterangan Kredit Likuiditas 1a. ADlikasi L/C Permohonan jaminan pemerintah 2. Pembukaan L/c Pengalokasian dana 3. Pemberitahuan pembukaan L/c 4-. Pemberitahuan pembukaan L/C Perincian rencana pembelian Pengajuan plafon kredit 5. Aplikasi back to back L/C Pengalokasian kredit 6. Pembukaan back to back Lie Perincian rencana pembelian 7. Pemberitahuan pembukaan L/c Permohonan kredit 8. Spp lembar ke 3 + ke 5 Rekomendasi kredit 9. Debet Nota + Lampiran Bank Sertifikat Realisasi kredit 10. Laporan 15 harian posisi Pembelian tunai L/c harga pengadaan dan Penyerahan barang biaya pengadaan Laporan periodik a. Kontrak jual beli b. Penyerahan barang c. Sertifikat survey + GDIM d. Penyerahan SPP lee BRI oleh KUD

1. Kredit Likuiditas 1 a. Pengajuan plafon kredit

1b. 2.

3.

4-.

5. 6. 7.

8.

9.

10.

11. 12.

1 10

.B I--/ KANDEP _ I LK..OrP_--,.,....J ........ 9. 17 11

1~

J

1.

61 Tabel Lampiran 1.

Harga Dasar - Absolut dan Indeks 1969/70 - 1981

Nasa Berlaku

Harga Dasar Gabah 1 ) Rp/kg

Indeks (1971 = 100)

1969/70 - 1972/73

20.90

100

1 April 1973 - 23 l'lei 1973

25.55

122

24 Mei 1973 - 31 Maret 1974

30.40

145

1 April 1974 - 31 Januari 1975

41.60

199

1 Februari 1975 - 31 Januari 1976

52>.50

280


68.50

328


71.00

340


75.00

359

1 Februari 1979 - 2 Mei 1979

85.00

407

3 !-lei 1979 - 31 Januari 1980

95.00

455


105.00

502

1 Februari 1981

120.00

574

Sumber:

BULOG

1) Gabah kering giling, kadar air 14 persen

62

Tabel Lampiran 2.

Persyaratan Kualitas Beras Pengadaan Dalam Negeri BULOG

KOMPONEN

KUALITAS

Derajat sosoh

~1inimum

90 persen

Kadar air

~laksimum

14- persen

Butir patah

~laksimum

35 persen

f1enir

f.laksimum

2 persen

Butir kapur

~laksimum

3 persen

Butir merah

Maksimum

3 persen

Benda asing

10 butir/kg atau 0.5 gram/kg

Dedak dan katul

Bersih

Butir gabah

i-laksimum 30 butir/kg

llama dan/at au penya.1dt

Bebas

Bau apek dan/at au asam

Tidak ada

Sumber:

IB

BULOG, Surat Keputusan KABULOG, No KEP-30/KA/01/1979 tanggal 29 Januari 1979.

63 Tabel Lampiran 3.

1.

2.

Persyaratan Kualitas Gabah Pengadaan Dalam Negeri BULOG

Persyaratan kualitatif 1.

Bebas hama dan penyakit.

2.

Bebas bau busuk, asam atau bau-bau asing lainnya.

3.

Bebas dari bahan-bahan kimia seperti sisa pupuk, obat-obatan dan bahan kimia lainnya.

Persyaratan kuantitatif 1.

Tingkat pengolahan

Gabah kering giling

2.

Kadar air

Maksimum 14 pc ~se:n

3.

Butir hampa dan kotoran

Naksimum

3 persen

4.

Butir kapur dan hijau

Maksimum

3 persen

5.

Butir kuning dan rusak

Maksimum

3 persen

6.

Butir merah

~!aksimum

3 persen

Sumber:

BULOG, Surat Keputusan KABULOG, No KEP-30/KA/01/1979 tanggal 29 Januari 1979.

ANALISA KUANTITATIF DAN I

Recommend Documents