Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia

Journal of Governance, Juni 2017

Volume 2, No. 1

Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia Robby Firman Syah, M.A Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember [email protected].

Abstract: Society-based on forest growth will increase the inter-society communication activities which deliver a community forum. The participation which directed to policy practice only has its weakness, that’s the inability to grow “belongingness” about forest growth program among communities. By participating actively in community forum, the conflict thoughts will be modified into empowering people in order to help government program. Keywords: environmental policy, forest, REDD.

PENDAHULUAN

Indonesia terjadi dalam kurun waktu

Latar Belakang

20 tahun terakhir. Berdasarkan data

Tidak

implementasi

Departemen Kehutanan tahun 2004,

pengelolaan

total jumlah luas hutan merosot tajam

sumber daya hutan yang diprogram-

dari 124.476.000 ha di tahun 1980

kan

menemui

menjadi 109.791.000 ha di tahun

kegagalan dalam melindungi hutan

1995. Pada akhir tahun 1999, total

maupun menekan jumlah masyarakat

jumlah luas hutan di Indonesia

miskin di sekitar hutan. Fakta adanya

berkurang menjadi sekitar 98 juta ha.

kerusakan

degradasi

Hal tersebut menunjukkan kondisi

lingkungan adalah masalah besar

hilangnya 26,4 juta ha kawasan hutan

yang harus ditangani oleh pemerintah

selama 19 tahun (Winarwan dkk,

Indonesia. Selama sekitar 50 tahun,

2011).

kebijakan

oleh

sedikit mengenai

pemerintah

hutan

dan

hutan alam di Indonesia mengalami

Kondisi tersebut disinyalir karena

penyusutan secara drastis. Percepatan

adanya kebijakan pemerintah di masa

hilangnya sebagian kawasan hutan di

lalu yang menjadi faktor pendorong

2


Volume 2, No. 1

terjadinya proses defores-tasi dan

hektar (2012). Indikasi perubahan

degradasi hutan. Keterkaitan tersebut

iklim ditandai adanya perubahan

dapat ditarik dari model kebijakan

musim kemarau yang lebih panjang.

pemerintah

menganut

Sebelum tahun 1985, musim kemarau

management.

hanya terjadi selama 3 bulan (Juli-

Paradigma tersebut adalah anggapan

Septermber); setelah tahun 2000,

bahwa kayu adalah satu-satunya yang

musim kemarau terjadi selama 7

dapat menghasilkan uang sebagai

bulan (Mei-November). Sedangkan

sumber devisa bagi negara yang

rata-rata curah hujan di tahun 2007

utama, dimana hasil hutan yang lain

pada Kecamatan Banyuputih adalah

bukan menjadi prioritas (Winarwan

388 mm dengan jumlah bulan hujan 5

dkk, 2011). Mengacu pada konsep

bulan.

paradigma

yang timber

tersebut, terjadinya deforestasi dan degradasi

hutan

dapat

peningkatan kemiskinan struktural di

pemerintah

masyarakat akibat dari monopoli

memerlukan devisa yang berasal dari

pengusahaan lahan oleh negara dan

sumber daya hutan.

pihak swasta, serta terjadinya konflik

dihindarkan

Dampak

tidak

Hal ini juga ditambah dengan isu

karena

dan

pertanahan yang belum selesai hingga

degradasi hutan yang sangat jelas

sekarang. Data dari CIFOR (Center

hingga saat ini adalah terjadinya

for International Forestry Research),

berbagai

dari

lingkungan

dari

deforestasi

bencana

sosial

dan

seperti

banjir,

tanah

sekitar

penduduk,

220

juta

terdapat

populasi

48,8

juta

longsor dan kemarau panjang yang

diantaranya tinggal di kawasan hutan

juga terkait isu pemanasan global.

negara

Data Statistik kebakaran hutan yang

diantaranya

dirilis Balai Taman Nasional Baluran,

masyarakat

Jawa Timur selama 4 tahun dari 2009

2004:4). Hal ini tentunya memerlu-

hingga 2012 menunjukkan kenaikan

kan perhatian pemerintah, mengingat

signifikan

yang

rakyat miskin tersebut menggantung-

terbakar. Masing-masing 959 hektar

kan hidupnya dari sumber daya hutan.

(2009);

wilayah

1082,9

hutan

hektar

(2010);

2638,577 hektar (2011); dan 2705,04

dan

Persoalan

sekitar

10,2

termasuk miskin

yang

juta

kategori

(Wollenberg,

menghinggapi

kegagalan kebijakan yang dilaksana-

3

Syah, Analisa Kebijakan Lingkungan Sektoral

kan oleh pemerintah bukan hanya

Gumitir mencapai 363 hektar; (4)

karena lemahnya pengawasan dan

Adanya

penegakan hukum atas eksploitasi

mencapai 3.450 hektar. (Sumber:

hutan dan lingkungan yang destruktif,

Data Statistik Balai Taman Nasional

tetapi lebih pada ketidakmampuan

Baluran tahun 2012).

pemerintah dalam mengelola sumber daya

hutan

secara

bijak

dan

penggembalaan

liar

Isu lain yang terus mengemuka pada konteks ling-kungan saat ini

memperhatikan asas keberlanjutan.

adalah

isu

perubahan

Hal ini juga dampak dari terbatasnya

Perubahan iklim telah berkembang

sumber daya alam lainnya, sehingga

menjadi isu global yang banyak

banyak diantara pemilik kepentingan

mendapat perhatian. Program yang

tetap terpaku pada kondisi yang sama

saat ini mengemuka adalah REDD

tanpa memperdulikan akibat yang

(Reducing

terjadi selanjutnya.

Deforestation and Forest Degrad-

Emission

iklim.

from

Konteks tersebut akhirnya menjadi

ation) yang merupakan salah satu

suatu tugas ke depan yang harus

mekanisme untuk mengurangi jumlah

dipikirkan oleh pemerintah dalam

emisi gas rumah kaca.

merumuskan kebijakan yang tepat

REDD

dalam pengentasan kemiskinan (pro-

mengurangi emisi yang ditimbulkan

poor) dan kesejahteraan masyarakat

dari kegiatan deforestasi dan aktifitas-

(Winarwan dkk, 2011). Lemahnya

aktifitas yang mengakibat-kan hutan

pengawasan dan penegakan hukum

terdegradasi.

atas

seperti

perubahan penggunaan lahan dari

ditunjukkan dalam kasus perambahan

hutan menjadi non hutan, sedangkan

hutan

degradasi hutan adalah penurunan

eksploitasi

dalam

hutan

kawasan

Taman

dimaksudkan

Deforestasi

untuk

adalah

Nasional Baluran, Jawa Timur antara

kualitas

lain (1) Penyerobotan lahan atau

disebabkan oleh terjadinya alih fungsi

perladangan

22,3

hutan untuk penggunaan lain dan

hektar; (2) Adanya Translok AD

degradasi hutan disebabkan oleh

mencapai 57 hektar; (3) Tumpang

illegal logging, kebakaran hutan, over

tindih penggunaan lahan sebagai

cutting dan perladangan berpindah

akibat Hak Guna Usaha PT. GN

(Widiaryanto, 2012).

liar

mencapai

hutan.

Program

Defores-tasi

4


Volume 2, No. 1

yang memanfaatkan hutan. Menurut

Rumusan Masalah Implementasi kebijakan pada

Winarwan

(2011)

posisi

hutan

ranah sumber daya hutan masih

Indonesia menghadapi tantangan laju

menyisakan

yang

deforestasi.

bagi

sumber daya hutan signifikan telah

pemerintah Indonesia. Dalam studi

melakukan persiapan implementasi

ini, penulis mengajukan rumusan

REDD melalui pengurangan emisi

masalah: Bagaimana kondisi perma-

dari deforestasi dan degradasi hutan,

salahan

peran konservasi, pengelolaan hutan

menjadi

permasalahan

pekerjaan

yang

rumah

terjadi

dalam

Indonesia

implementasi kebijakan pengelolaan

secara

sumber daya hutan? dan Apakah

peningkatan

implementasi

(Reducing

program

REDD

memiliki

berkelanjutan, stok

karbon

emissions

dan hutan from

mampu menjadi solusi pengentasan

deforestation and forest degradation,

kemiskinan di Indonesia?

role of conservation, sustainable management of forest and enhancing forest carbon stocks).

Tujuan Penulisan paper ini bertujuan untuk

menganalisa

Mengacu pada data states of the

permasalahan

worlds forests tahun 2007 yang

implementasi kebijakan di ranah

dikeluarkan FAO, laju deforestasi

sumber daya hutan dan meninjau

Indonesia 2% per tahun. Kondisi ini

pelaksanaan program REDD dalam

diperkirakan

pengentasan kemiskinan di Indonesia.

meningkatkan kadar pelepasan emisi

akan

terus

karbon (CO2). Laju deforestasi di PEMBAHASAN

Indonesia pada 1990-1997 sebesar 1,8

Kurangnya Keberpihakan Negara Pada Masyarakat Lokal

juta hektar per tahun dan meningkat

Ditinjau dari perspektif ekonomi

pada 1997-2000 mencapai 2,83 juta hektar

per

tahun.

Perumusan

politik dan kebijakan, hutan adalah

kebijakan

pemerintah

dalam

sistem yang menyangkut hajat hidup

pengelolaan

sumber

hutan

orang banyak dan harus dikelola

merupakan tahapan rencana yang

dengan

rasional

memperhatikan

prinsip

keadilan sosial di antara stakeholder

yang

daya

dilakukan

oleh

pemerintah dan diimplementasikan


5

secara nasional. Kebijakan yang

jenis perlawanan ideologis untuk

diimplementasikan

melawan

tersebut

kebijakan

pemerintah

terkadang di lapangan tidak dapat

(Winarwan dkk, 2011). Hubungan

dilaksanakan secara maksimal karena

permasalahan tersebut dalam skema

terbentur berbagai kepen-tingan yang

sebagai berikut:

beradu di ranah tersebut. Hal itu khususnya terkait ranah sosial, seperti kekayaan

umum,

manajemen

komunitas, dan pengeta-huan lokal. Pendekatan dipakai

kebijakan

yang

adalah pendekatan

yang

berpusat pada kekuasaan. Penerapan pendekatan

kekuasaan

memiliki

kecenderungan menimbulkan ketidak harmonisan

antara

masyarakat,

negara dan hutan. Hal tersebut karena kebijakan yang ada belum mampu mengadopsi

kepentingan

dan

kebutuhan masyarakat lokal. Permasalahan yang timbul bahwa negara memiliki tujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi dalam faktanya hal itu tidak tercapai sehingga timbul kemiskinan struktural.

Orientasi

yang

dibangun

pemerintah berbasis high modernism memiliki kecenderungan menggerakkan konstruksi sosial yang menimbulkan

kemiskinan

struktural

di

masyarakat, yang pada prosesnya mengakibatkan

munculnya

perla-

wanan masyarakat yang mengalami

6


Volume 2, No. 1

Represif NEGARA 1. Pemerintah pusat dengan hak kelola hutan konversiafirmatif (high modernism-based policies) 2. Pembubaran desa dan pengusiran masyarakat lokal

Kebijakan Nonlarut

PERLAWANAN SOSIAL 1. Perlawanan diam-diam 2. Perlawanan terbuka

MASYARAKAT LOKAL 1. Subsistensi Pendekatan ekonomi 2. Pemanfaatan Berlaruthasil hutan 3. Pengetahuan lokal

KEMISKINAN 1. Kemiskinan endemik 2. Kemiskinan struktural

Keterabaian Penghidupan Deprivasi Kekerasan Relatif Struktural

Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural, dan Perlawanan Masyarakat Melihat permasalahan yang terjadi, semenjak dulu tanah menjadi sumber sengketa atau konflik di Indonesia.

Sebagai

suatu

gejala

sosial, sengketa atau konflik agraria merupakan suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok

yang

memperjuangkan

masing-masing kepentingannya

atas objek yang sama, yaitu tanah dan

benda lain yang berkaitan dengan tanah (Asmara dkk, 2010). Permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan status kawasan hutan terkadang juga tidak diikuti solusi bagi masyarakat. Kadir, dkk (2012) mengemukakan empat permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan antara lain (1) Pembukaan lahan. Keberadaan Taman Nasional menyebabkan masyarakat tidak leluasa menggarap lahan (berkebun) dalam

7


kawasan taman nasional. Masyarakat

kawasan

Taman

Nasional

merasakan lahan garapan mereka

Barisan

semakin terbatas.; (2) Penebangan

mengemukakan

kayu. Masyarakat tidak diperboleh-

TNBBS yang telah ditetapkan oleh

kan mengambil kayu dari kawasan

pemerintah

sesuai

hutan konservasi walaupun kayu yang

Kehutanan

No.

akan diambil berasal dari pohon yang

menunjukkan ke-cenderungan tidak

sudah mati; (3) Tidak sembarang

membahas secara rinci mengenai

menebang pohon. Hal ini tidak bisa

masyarakat lokal di kawasan tersebut.

dilakukan karena adanya aturan ketat

Kebijakan pene-tapan kawasan hutan

terkait penebangan dalam kawasan

konservasi TNBBS yang selama ini

hutan.\; (4) Batas wilayah hutan.

dilakukan oleh pemerintah tanpa

Sebagian masyarakat yang tinggal di

memperhati-kan

kawasan sekitar hutan merasa bahwa

perkembangan masyarakat setempat.

Selatan

Bukit

(TNBBS)

bahwa

kawasan

SK

Menteri

185/Kpts-II/1997

keadaan

dan

tanda batas hutan tidak berada pada

Munculnya konflik yang terjadi

titik semestinya, yang menyebabkan

antara masyarakat dengan negara

lahan yang mereka akan garap

ditunjukkan

semakin sempit.

masyarakat atas ketidakadilan yang

dengan

perlawa-nan

mereka alami akibat dari kebijakan Model Kebijakan yang Kurang Tepat Berdasarkan kondisi yang ada, kebijakan

yang

dirumuskan

pemerintah cenderung tidak mengakui lokalisme. Hal tersebut karena menganut perspektif kebijakan yang berpusat pada negara (state-centered policy), terkait pengelolaan kawasan hutan konservasi, tidak diakui adanya bentuk-bentuk sosial yang berbasis lingkungan. Dalam jurnal yang ditulis Winarwan, dkk (2011) yang mengkaji kebijakan pengelo-laan

hutan

di

yang menguatkan pihak korporasi daripada pihak masyarakat lokal. Korporasi yang masuk di kawasan TNBBS tidak hanya telah membuat kerusakan hutan di kawasan luar TNBBS, tetapi juga telah merambah masuk ke dalam kawasan tersebut. Pada saat Orde Baru berkuasa, izin yang diterbitkan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis (timber

management).

Proses

eksploitasi kayu yang dilakukan oleh pihak korporasi biasanya tidak diikuti

8


Volume 2, No. 1

reboisasi atau penghutanan kembali

melahirkan ruang dialog forum-forum

yang menyebabkan hutan semakin

kemasyarakatan.

Dengan

rusak. Masyarakat lokal yang telah

forum-forum

kemasyara-katan,

mendiami kawasan tersebut dalam

menjawab

waktu yang lama tentunya juga

yang cenderung top-down (Seftyono,

menggantungkan hidupnya dari hasil

2012). Kelemahan dari partisipasi

hutan,

kebijakan

yang hanya diarahkan pada penerapan

menyatakan bahwa hutan konservasi

kebijaksanaan (pola top-down) adalah

adalah

tidak

ketidakmampuan-nya menumbuhkan

diizinkan untuk melakukan eksploi-

"rasa ikut memiliki" di kalangan

tasi liar telah menunjukkan negara

masyarakat

belum melihat kepentingan masya-

pembangunan

rakat.

Melalui partisipasi aktif dalam forum-

tetapi

milih

ketika

negara

Sedangkan

dan

yang

terjadi

kegagalan

adanya

pemerintah

terhadap kawasan

program hutan.

sepertinya negara bekerjasama secara

forum

baik dengan pihak korporasi dalam

pikiran-pikiran konflik yang selama

mengeksploitasi hasil hutan.

ini ada, oleh masyarakat diubah

Arah kebijakan yang berpihak

kemasyara-katan,

menjadi

pikiran

maka

untuk

pada kepentingan masyarakat perlu

memberdayakan diri dalam rangka

dirumuskan.

membantu program pemerintah.

Masyarakat

sekitar

kawasan hutan perlu dilibatkan secara langsung

dalam

perumusan

kebijakan, sehingga kebijakan yang

Perlu Jalan Keluar Mengatasi Kemiskinan

dibuat tidak bersifat teknokratis.

Masyarakat lokal yang tinggal

Dengan pelibatan masyarakat dalam

di daerah kawasan hutan mayoritas

perumusan kebijakan akan menum-

tergolong dalam masya-rakat miskin.

buhkan kesadaran masyarakat untuk

Dibalik ketimpangan kondisi yang

menjaga

dialami masyarakat lokal, mereka

kawasan

memanfaatkannya

hutan dengan

dan baik.

memiliki

pengetahuan

lokal,

Pembangunan kawasan hutan yang

memungkinkan mereka mengolah

berbasis

akan

dan mengelola lahan, menjaga mata

meningkatkan aktifitas komunikasi

air, dan melestarikan hutan selaras

antar

dengan prinsip-prinsip kelestarian

pada

masyarakat

masyarakat

yang

dapat

9


hutan.

Upaya

dan

perilaku

yang dialami oleh masyarakat di

masyarakat terhadap pemanfaatan

kawasan hutan merupakan gejala

lahan hutan maupun pemeliharaannya

yang

memiliki kaitan erat dengan budaya

diperparah oleh gejala yang sangat

masing-masing kelompok sosial.

struktural. Artinya, tanpa adanya

Faktor penting yang menyebabkan

sangat

tekanan

endemik,

oleh

negara

yang

terhadap

meluasnya kemiskinan adalah tingkat

eksistensi masyarakat tersebut, warga

pendidikan

masyarakat

masya-rakat

sekitar

disana

sudah

dapat

kawasan hutan. Tingkat pendidikan

dipastikan akan mengalami kemiski-

dapat mempengaruhi cara berpikir

nan endemik. Kondisi masyarakat

seseorang,

yang

terutama

dalam

terisolir

karena

kondisi

menganalisis suatu permasalahan.

geografis tidak bisa mengembangkan

Pada penelitian Kadir, dkk (2012)

dirinya untuk mencapai kesejah-

yang dilakukan pada masyarakat

teraan.

sekitar Taman Nasional Bantimurung

Kemiskinan

yang

dialami

Bulusaraung menunjukkan bahwa

masyarakat

tingkat pendidikan masyarakat yang

konstruksi

bermukim di sekitar Taman Nasional

multidimensi.

Babul masih tergolong rendah (84,4%

berlangsung tersebut lahir oleh sistem

berpendidikan SD) (lihat data Dephut,

sosial dari proses-proses sosial dan

2008).

dapat

mengekang

menyebabkan lambatnya pemahaman

masyarakat

masyarakat

tersebut

terhadap

berdaya dengan berbagai faktor yang

teknologi

yang

diberikan.

ada. Berdasarkan kondisi yang dilihat

tersebut,

dari masyarakat sekitar hutan, negara

meningkatkan

sering dilihat sebagai aktor dengan

kegiatan penyuluhan dan pelatihan

kepentingan politik dominan dan

serta melakukan kegiatan pendam-

membuat komunitas yang berada di

pingan kepada masyarakat (Jusuf,

tempat tersebut tidak memiliki akses

2010).

atas sumber daya yang memadai, hal

Kondisi

Berdasarkan pemerintah

Pada

tersebut

kondisi harus

riset

yang

dilakukan

Winarwan, dkk (2011), kemiskinan

merupakan sosial

dari

sebuah fenomena

Kemiskinan

kelompok setempat

yang

sosial

yang tidak

inilah yang menyebab-kan terjadinya

10


Volume 2, No. 1

kemiskinan struktural (lihat Lounela,

sekitar hutan di negara berkembang.

2009).

Dalam

Konsep

yang perlu

programnya,

masyarakat

dipertim-

sekitar kawasan hutan merupakan

bangkan dalam upaya pengentasan

salah satu pihak yang berhak untuk

kemiskinan

memperoleh alokasi dari pendapatan

yang

terjadi

pada

masyarakat di sekitar hutan adalah

tersebut.

dengan

bertujuan tepat arah tersebut belum

konsep

masyarakat.

pemberdayaan

Penduduk

memiliki

diikuti

Namun,

rencana

peraturan

yang

perundangan

persepsi positif akan keberadaan

mengenai

hutan,

pendapatan dari program REDD.

karena

dilakukan

perusakan

terutama

yang

mekanisme

alokasi

disebabkan

Sejarah lahirnya REDD adalah

tekanan ekonomi (Muryani dkk,

dari proposal yang diajukan Santili, et

2011).

al. (2005) pada (Conference of

Model

pemberdayaan

masyarakat yang paling efektif adalah

Parties/CoP)

model

Kanada. Pada konferensi tersebut

sosio-eko-regulasi

yaitu

ke-11

Montreal

pengelolaan dan pelestarian hutan

mengusulkan

berbasis

dengan

kompensasi bagi negara berkem-bang

penghargaan yang layak bagi yang

yang mampu mencegah deforestasi

berjasa dan sanksi yang tegas bagi

dan degradasi hutan atau mampu

yang melanggar (Muryani dkk, 2011).

mengurangi

masyarakat

emission). REDD Sebuah Harapan Baru REDD (Reducing Emission from Deforestation

mekanis-me

emisi

(reducing

Selanjutnya

proposal

dikenal

Compensated

dengan

istilah

Reduction

(CR).

Forests

Proposal tersebut diajukan karena

Degradation) merupakan mekanisme

pencegahan deforestasi tidak diako-

yang dikembangkan untuk mengu-

modir dalam mekanisme pengen-

rangi emisi gas rumah kaca akibat

dalian emisi global melalui Clean

deforestasi

Development

Pihak-pihak

and

tersebut

suatu

di

dan degradasi hutan. yang

berkepentingan

dalam program ini menginginkan agar REDD juga berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat

Mechanism

(CDM)

yang telah ditetapkan dalam Kyoto Protocol. Menguatnya

isu

pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi

11


hutan diawali oleh Stern (2007) yang

selanjutnya adalah bagaimana meka-

mempublikasikan temuannya dalam

nisme REDD tersebut mampu secara

The Stern Review. Dalam temuan

efektif menjadi solusi terkait pengen-

tersebut

bahwa

tasan kemiskinan masyarakat sekitar

pengurangan emisi melalui penceg-

hutan. Hal ini diasumsikan bahwa

ahan

dikemukakan

deforestasi

dibangdingkan

lebih

efisien

hasil

dari

dengan

upaya

dimanfaatkan

pelaksanaan untuk

REDD

peningkatan

penyerapan karbon dari atmosfir

pendapatan,

(sequestration/sequestrasi)

melalui

kesehatan, pendidikan dan technical

(reforestasi).

assistance services bagi masyarakat

Pencegahan deforestasi dan degra-

sekitar hutan (Nepstad et al, 2007).

dasi hutan dapat menurunkan emisi

Pemerintah Indonesia mendukung

lebih besar dibandingkan dengan

mekanisme pelaksanaan REDD yang

upaya

tertuang

penanaman

pohon

reforestasi.

peningkatan

Emisi

CO2

degradasi

hutan

P.30/Menhut-II/2009, sebagai pera-

mencapai7,6 Gt per tahun atau 18%

turan perundangan terkait pelaksa-

dari total emisi dunia. Faktanya

naannya di Indonesia.

deforestasi

dan

dalam

fasilitas

Permenhut

No.

kemampuan penyerapan CO2 dari atmosfir melalui proses aforestasi dan

tahun (Baumert, et.al. 2005 dalam

Implementasi Kebijakan REDD di Indonesia Harus Sampai di Tujuan Berdasarkan ketentuan yang ada,

Masripatin, 2007).

para pihak yang berhak memperoleh

reforestasi hanya mencapai 1 Gt per

REDD telah disetujui sebagai

alokasi

pendapatan

hasil

antara

lain

salah satu mekanisme pengurangan

pelaksanaan

emisi yang akan dipertimbangkan

pemerintah pusat, pemerintah daerah

setelah tahun 2012, dan dinyatakan

dan masyarakat sekitar hutan. Bagian

secara eksplisit dalam Bali Road

dari pendapatan yang dialokasikan

Map. Bali Road Map merupakan

kepada pemerintah pusat dimak-

dokumen yang telah disepakati oleh

sudkan sebagai kompensasi atas

berbagai

upaya pencegahan deforestasi akibat

pihak

pada

konferensi

REDD

dari

perubahan iklim ke-13 di Bali pada

penerapan

tahun

tertentu. Kebijakan pemerintah pusat

2007.

Ide

yang

muncul

kebijakan

nasional

12


Volume 2, No. 1

yang dapat menjadi pemicu laju

tersebut sama yaitu kapital. Pemerin-

deforestasi antara lain mengenai

tah Pusat maupun Pemerintah Daerah

kebijakan pemberian ijin konsesi

memiliki kepentingan terkait pem-

HPH, pemberian ijin perkebunan,

bangunan. Sedangkan masyarakat

pinjam pakai kawasan hutan sebagai

tidak jauh dari kebutuhan ekonomi

areal pertambangan. Selain itu juga

yang harus mereka tanggung sebagai

terdapat kebijakan pemerintah pusat

kebutuhan dasar hidup.

yang dapat meminimalisir deforestasi,

antara

dan

dation Report tahun 2008 dikemuka-

pengaturan fungsi hutan dan kebi-

kan dua pilihan mekanisme transfer

jakan penegakan hukum nasional.

pendapatan dari hasil pelaksanaan

Pada

lain

tingkat

deliniasi

Mengacu pada IFCA Consoli-

daerah

(lokal)

REDD. Kedua opsi tersebut antara

beberapa penyebab deforestasi antara

lain (1) Insentif dari pembeli diterima

lain illegal logging, okupasi lahan

oleh pemerintah pusat, sedangkan

hutan, dan konversi area penggunaan

pemerintah daerah mendapat porsi

lain menjadi lahan perkebunan dan

yang ditentukan oleh pusat; (2)

land clearing (Rahmat, 2010). Isu

Insentif langsung dibayarkan kepada

yang tumbuh dalam konteks ini

pemerintah daerah, dan pemerintah

adalah masyarakat sering dianggap

pusat

sebagai faktor penyebab deforestasi.

diperuntukkan

Penyebab

monitoring.

masalah

pihak-pihak

mendapat

alokasi untuk

yang

kegiatan

Tabel 1. Alokasi pendapatan hasil dari pelaksanaan REDD pada pelbagai kawasan hutan Fungsi Kawasan Hutan Alokasi Pendapatan

Keterangan

Hutan produksi dapat

Pemerintah daerah :

- Porsi untuk masyarakat

dikonversi menjadi

100%

lokal belum diakomodir

Pemerintah Pusat

-Porsi alokasi masing-

(Menhut)

masing belum

Pemerintah Kabupaten

disebutkan secara

APL Hutan Lindung

eksplisit

13


- Peran provinsi belum diakomodir - Alokasi untuk masyarakat lokal juga belum diakomodir Kawasan konservasi

Pemerintah pusat

- Sudah mengakomodir

Lokal partner:

masyarakat lokal tetapi

- Masyarakat lokal

porsi belum disebutkan

- Perusahaan Sumber : Disarikan dari IFCA (2008) Dilihat berdasar kondisi tersebut,

adalah DBH (Rahmat, 2010). DBH

secara umum status keterli-batan

yang terkait dengan sektor kehutanan

masyarakat

diakomodir

mencakup dua hal yaitu DBH IHPH

dengan jelas sebagai salah satu pihak

(Iuran Hak Pengusahaan Hutan) dan

yang

alokasi

DBH PSDH (Provinsi Sumberdaya

penerimaan. Hanya pada kawasan

Hutan). Dana bagi hasil dari IHPH

konservasi yang telah mempertim-

diatur sebagai berikut: 20% Pusat,

bangkan masyarakat lokal dengan

16% Provinsi, 64% Kabupaten/Kota

jelas.

penghasil.

perlu

belum

mendapat

Dana bagi hasil PSDH, ditetapkan Distribusi Fiskal Program REDD Distribusi

fiskal

berdasarkan

sebagai berikut: 20% pusat, 16% Provinsi,

32%

Kabupaten/Kota

hierarki pemerintahan telah diatur di

penghasil, 32% dibagikan kepada

dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP

Kabupaten/Kota lain di provinsi

No. 55 Tahun 2005. Alokasi anggaran

bersangkutan dengan proporsi yang

menurut peraturan tersebut mencakup

sama (Rahmat, 2010). Fakta yang

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

terjadi di lapangan menunjukkan

Alokasi Umum (DAU) dan Dana

bahwa

alokasi

Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan

REDD

tidak

ketiga aturan tersebut, aturan yang

alokasi menurut peraturan di atas

kiranya tepat dalam menentukan

secara

alokasi penerimaan dari hasil REDD

diasumsikan

penerimaan dapat

keseluruhan. dari

dari

mengadopsi

Hal

ini

pertim-bangan

14


Volume 2, No. 1

apabila mengacu pada aturan di atas,

proporsi alokasi untuk pemerintah

tidak ada jaminan proporsi yang

pusat 20%, Provinsi 16%, Kabupaten

diterima

32%, dan masyarakat 32%. Alokasi

pemerintah

sebesar

32%

kabupaten

digunakan

untuk

yang diberikan kepada pemerintah

membiayai program konservasi hutan

kabupaten sebesar 32% sebaiknya

terlebih untuk membiayai program

dipergunakan

pengentasan

pada

program konservasi hutan dan 32%

masyarakat sekitar hutan (Rahmat,

yang diterima oleh masyarakat sekitar

2010).

hutan dipergunakan untuk membiayai

kemiskinan

Hal yang perlu mendapat perhatian disini adalah pemanfaatan dana yang

untuk

program-program

pembiayaan

pe-ningkatan

pendapatan mereka.

diperoleh dari REDD harus sesuai

Bila mengacu pendapat tersebut,

dengan tujuan awal pelaksanaan

masih perlu dilakukan uji coba guna

program tersebut. REDD memiliki

mengetahui

tujuan

pengurangan

efektifitas

rumusan

emisi

dari

proporsi yang ditetapkan. Kondisi

degradasi,

serta

yang perlu dipertimbangkan adalah

pengentasan kemiskinan masyarakat

asas sustainability (keberlan-jutan)

kawasan

hidupnya

dari program REDD, dengan asumsi

bergantung dari hasil hutan. Oleh

bahwa bagi pihak manapun yang

sebab

seharus-nya

menerima nilai dari program ini

implementasi kebijakan itu tepat

tentunya harus saling menjaga dan

tujuan, yaitu alokasi dana yang

memastikan

diperoleh

berada pada tujuan yang sebenarnya.

deforestasi

dan

hutan

itu,

yang

sudah

dialokasikan

program

konservasi

program

peningkatan

hutan

untuk

bahwa

program

ini

dan

pendapatan

masyarakat miskin yang bergantung pada hasil hutan.

KESIMPULAN Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat sekitar hutan merupakan gejala yang endemik dan diperparah

Pendapatan Hipotetik Program REDD Mengacu pada DBH PSDH, Rahmat (2010) membuat sebuah alokasi penerimaan hipotetik dengan

dengan kondisi yang struktural. Posisi pemerintah sebagai regulator tidak jarang membuat keputusan yang lebih berpihak

pada

korporasi

yang

15


mengelola

hutan.

ini

permasalahan dalam implementasi

menyebabkan konflik yang sering

kebijakan tersebut. Perubahan iklim

muncul di ranah tersebut. Konflik

dan deforestasi menunjukkan penga-

yang terjadi di masyarakat lebih

ruh yang signifikan pada kondisi

dilatar belakangi oleh faktor eko-

sosial ekonomi masyarakat yang

nomi. Pemerintah perlu merumuskan

secara

kebijakan yang tidak hanya mengatur

ketimpangan

korporasi dalam pengelolaan sumber

Dampak perubahan iklim seperti

daya hutan tetapi juga mengenai

penurunan permukaan tanah dan

benefit

diterima

kerusakan zona lain menyebabkan

masyarakat sekitar hutan sebagai

penurunan produksi hasil pertanian.

upaya

Suhu air laut yang semakin panas

yang

Hal

dapat

pengentasan

kemiskinan

mereka. Program

sistematis

mengakibatkan

dan

kemiskinan.

sehingga ikan berada di kedalaman REDD

merupakan

yang suhunya lebih dingin dan

program yang masuk diatara perma-

berdampak pada menurunnya volume

salahan di ranah sumber daya hutan.

tangkapan nelayan. Idealnya adaptasi

Implementasi dari program tersebut

terhadap dampak perubahan iklim

belum menunjukkan hasil yang dapat

perlu dilakukan secara tepat oleh

diterima oleh semua pihak yang

seluruh stakeholder agar bisa tetap

berkepentingan. Hal ini karena masih

bertahan hidup di lingkungan yang

belum jelasnya mekanisme yang

sudah berubah.

mengatur alokasi dana dari hasil program REDD tersebut. Harapan-

DAFTAR PUSTAKA

nya program ini dapat tepat dengan

Asmara, Galang H.M., dkk. 2010.

tujuan yang ingin dicapai, bukan

Penyelesaian Konflik Perta-

malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak

nahan Berbasis Nilai-Nilai

yang tidak bertanggung jawab yang

Kearifan

menyebabkan

Tenggara

ketimpangan

dan

Lokal

di

Barat.

Nusa Jurnal

kemiskinan masyarakat sekitar hutan

Mimbar Hukum Vol. 22 No.

semakin meluas.

1, Februari 2010 hal. 1-17.

Masyarakat sebagai pihak yang menanggung

dampak

dari

Departemen

Kehutanan.

2008.

Rencana Pengelolaan Jangka

16


Panjang

Taman

Bantimurung Periode

Nasional

Bulusaraung

2008-2027.

Taman Nasional

Balai

Bantimu-

rung Bulusaraung.

Volume 2, No. 1

Lounela, Anu. 2009.

Forest and Power: Dispute, Violence and Negotiations in Central

Java.

Masripatin, N. 2007. Apa itu REDD:

2008. Consolidation Report:

Reducing

Reducing

Deforestation

Emissions

Degradation

From

and in

Helsinki:

Helsinki University Print.

Indonesia Forest Carbon Alliance.

Deforestation

Contesting

Emissions and

from Degra-

Forest

dation in Developing Coun-

Indonesia.

tries. Jakarta: Badan Peneli-

Jakarta: Ministry of Forestry

tian

Republic of Indonesia.

Departemen Kehutanan.

Jusuf, Y. Supratman, dan Alif KS, M.

dan

Pengembangan

Muryani, Chatarina.,

dkk. 2011.

2010. Pendekatan Kolaborasi

Model Pemberdayaan Ma-

dalam Pengelo-laan Taman

syarakat dalam Pengelolaan

Nasional

dan

Banti-murung

Bulusaraung:

Pelestarian

Hutan

Strategi

Mangrove di Pantai Pasu-

Kepentingan

ruan Jawa Timur. Jurnal

Ekologi dan Sosial Ekonomi

Manusia dan Lingkungan Vol.

Masyarakat. Opinion Brief

18 No. 2, Juli 2011 hal. 75-84.

No. ECICBFM II-2010.02.

Nepstad, D., et al. 2007. The Costs

The Center for People and

and Benefits of Reducing

Forest. RECOFTC.

Carbon

Menyatukan

Kadir, Abd., dkk. 2012. Analisis Kondisi

Sosial

Ekonomi

Emissions

Deforestation

and

from Forest

Degradation in The Brazilian

Masyarakat Sekitar Taman

Amazon.

Nasional Bantimurung Bulu-

United Nations Framework

saraung, Provinsi Sulawesi

Convention

Selatan. Jurnal Manusia dan

Change (UNFCCC) Confe-

Lingkungan Vol 19 No. 1,

rence of Parties 13th, 3-14

Maret 2012 hal. 1-11.

December Indonesia.

Presentasi

on

2007,

pada

Climate

Bali

17


Rahmat,

Mamat.

2010.

Pendapatan

Alokasi

dari

Jasa

di Kabupaten Banyuwangi. Tesis,

tidak

Pengurangan Emisi Melalui

Yogyakarta:

Pencegahan

Gadjah Mada.

Sebuah

Deforestasi:

Tinjauan

diterbitkan. Universitas

Alokasi

Tim Bidang Perubahan Iklim. 2013.

Benefit dan Kerangka Hukum

Prosiding Workshop Penge-

Fiskal. Jurnal Manusia dan

lolaan Data dan Pembe-

Lingkungan Vol. 17 No. 2,

lajaran Kegiatan Kesiapan

Juli 2010 hal. 98-102.

REDD Demonstration Activi-

Santili, M., et al. 2005. Tropical

ties

di

Banyuwangi,

17

Deforestation and the Kyoto

Oktober 2013. Jakarta: Pusat

Protocol: an editorial essay.

Standarisasi dan Lingkungan,

Climatic Change 71: 267-276.

Kementerian Kehutanan.

Seftyono,

Cahyo.

Pembangunan

2012.

Widiaryanto, Pungky. 2012. Does the

berbasis

Pressure of Population and

Waterfront dan Transformasi

Poverty

Konflik di Bantaran Sungai:

tation?. Jurnal Ilmu Sosial dan

Sebuah

Ilmu Politik Vol. 16 No. 1, Juli

Pemikiran

Awal.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 16 No. 1, Juli 2012 hal.75-83.

cause

Defores-

2012 hal. 84-93. Winarwan,

Deddy,

Kebijakan

dkk.

2011.

Pengelolaan

Stern, Nicholas. 2007. The Economics

Hutan, Kemiskinan Struktural

of Climate Change: The Stern

dan Perlawanan Masyarakat.

Review.

Jurnal Kawistara Vol.1 No. 3,

Cambridge,

UK:

Cambridge University Press. Syah,

Robby

Firman.

Desember 2011. hal 213-224.

2015.

Wollenberg, Eva, et.al. 2004. Why are

Menambang Emas di Tanah

Forest Areas Relevant to

Using:

dan

Reducing Poverty in Indo-

Pada

nesia, CIFOR, Governance

Kekuasaan

Manajemen

Konflik

Tambang Emas Tumpang Pitu

Brief No.4 (i): 1.

Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia

Recommend Documents