ANALISA DAMPAK PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA. PAJAK (PTKP) PPh PASAL 21 BAGI KARYAWAN PT. IKRAR MANDIRIABADI

ANALISA DAMPAK PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPh PASAL 21 BAGI KARYAWAN PT. IKRAR MANDIRIABADI

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi

Nama

: TJATUR WULANDARI

NIM

: 03203-038

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2007

LEMBAR PENGESAHAN

Nama

: TJATUR WULANDARI

NIM

: 03203 - 038

Program Studi

: Akuntansi

Judul Skripsi

: Analisa Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 Bagi Karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI

Tanggal Ujian Skripsi

: 20 April 2007

Disahkan Oleh : Pembimbing

(Drs. Hadri Mulya, M.Si) Tanggal :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, M.Si) Tanggal :

(Sabarudin Muslim, SE, M.Si) Tanggal :

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. i KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ........................................................... 1 B. Perumusan Masalah ..................................................................... 3 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................. 4

BAB II

LANDASAN TEORITIS A. Pengertian Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Fungsi Pajak ................................................................................ 6 B. Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 ................... 9 C. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ........................................ 14 D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 .............. 16 E. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ....... 17 F. Pengurangan Yang Diperbolehkan .............................................. 20 G. Penghasilan Tidak Kena Pajak .................................................... 23 H. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penerapannya .................. 25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN A. Sejarah Perusahaan ...................................................................... 30 1. Struktur Organisasi .............................................................. 30

iv

2. Kegiatan Usaha Perusahaan .................................................. 38 B. Metode Penelitian ........................................................................ 41 C. Definisi Operasional Variabel ..................................................... 42 D. Metode Pengumpulan Data ......................................................... 42 E. Metode Analisis Data .................................................................. 43 BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Perusahaan Terhadap PPh Pasal 21 ........................... 45 B. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. IKRAR MANDIRIABADI dengan PTKP Tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2006 .......... 48 1. Perhitungan dengan Menggunakan PTKP Tahun 2004 ........ 48 2. Perhitungan dengan Menggunakan PTKP Tahun 2005 ........ 64 3. Perhitungan dengan Menggunakan PTKP Tahun 2006 ........ 77 C. Pengaruh Penyesuaian Besarnya PTKP Baru ............................. 91

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan .................................................................................. 99 B. Saran ........................................................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................................................ 26 2.2 Tarif Pajak Untuk Uang Pesangon .............................................................. 28 2.3 Tarif Pajak Untuk Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Hari Tua ........................................................................................ 29 4.1 Perbandingan PPh Pasal 21 Terhutang Sebulan Untuk Tahun 2004 dan 2005 ...................................................................................................... 91 4.2 Perbandingan Take Home Pay Sebulan Untuk Tahun 2004 dan 2005 ........ 92 4.3 Perbandingan PPh yang Ditanggung Pemerintah ....................................... 93 4.4 Perbandingan PPh Pasal 21 Terhutang Sebulan Untuk Tahun 2004 dan 2005 ...................................................................................................... 94 4.5 Perbandingan Take Home Pay Sebulan Untuk Tahun 2005 dan 2006 ....... 95

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Indonesia pembangunan

adalah

yang

negara

yang

dilaksanakan

sedang

maupun

yang

membangun. baru

Setiap

direncanakan

membutuhkan pengeluaran yang besar. Pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan diperoleh dari pendapatan nasional. Sehubungan dengan hal di atas, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memperoleh dana atau pendapatan tersebut adalah melalui dikeluarkannya peraturan undang-undang perpajakan, dimana usaha yang dilakukan pemerintah tersebut tidak lepas dari dukungan serta partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam membantu usaha pemerintah tersebut adalah dengan membayar pajak yang telah menjadi kewajibannya, karena dari semua pendapatan nasional yang ada, kontribusi pendapatan nasional terbesar adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional dari dalam negeri yang dipungut dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Meskipun dengan pembayaran pajak tersebut masyarakat tidak menerima jasa timbal balik secara langsung, namun seluruh bangsa Indonesia mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membiayai negara untuk pembangunan nasional. Dengan membayar pajak maka secara tidak langsung

1

2

masyarakat, telah ikut serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional dan multinasional, hampir semua transaksi yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari masalah perpajakan. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang dikenal dengan self assessment system. Selain itu pajak-pajak subjektif yang dipikul wajib pajak seperti penghasilan karyawan menggunakan tarif progresif. Tarif progresif adalah suatu tarif berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, jadi semakin besar penghasilannya maka akan semakin besar pula persentase pengenaannya. Sebaliknya semakin kecil penghasilannya akan semakin kecil pula persentase pengenaannya. Sehubungan dengan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan berlaku pada tahun pajak 2006. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disahkan Menteri Keuangan dalam peraturan No. 137/PMK.04/2005, penyesuaian ini dilakukan untuk

3

mengimbangi perekonomian dan peningkatan besarnya kebutuhan pokok wajib pajak. Berlakunya peraturan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan besarnya PPh pasal 21 yang terhutang dan harus dibayar untuk tahun 2006 akan mengalami perubahan. Perubahan terhadap besarnya PPh pasal 21 yang terhutang akan berpengaruh terhadap karyawan yang PPh pasal 21nya tidak ditanggung perusahaan, perusahaan yang memberikan tunjangan PPh pasal 21 untuk karyawannya, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Penyesuaian terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan membandingkan perhitungan PPh pasal 21 yang menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak lama dengan yang menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak baru dengan judul “ANALISA DAMPAK PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PPh PASAL 21 BAGI KARYAWAN PT. IKRAR MANDIRIABADI”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : 1. Apakah PT. IKRAR MANDIRIABADI telah menghitung, membayar, dan melaporkan PPh pasal 21 yang harus dibayar dalam satu tahun pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?

4

2. Apa pengaruh dari perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan PTKP baru terhadap PT. IKRAR MANDIRIABADI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Agar dapat memahami secara teoritis penerapan perhitungan PPh pasal 21 yang sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul pada perusahaan atas perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan PTKP baru.

2. Kegunaan Penelitian a. Bagi Peneliti 1) Penelitian ini dapat diketahui bagaimana reaksi dari penerapan peraturan perpajakan secara langsung dalam dunia bisnis dan bukan sekedar teori saja. 2) Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang perhitungan PPh pasal 21. 3) Dapat mengetahui pengaruh penyesuaian terhadap besarnya PTKP dalam perhitungan PPh pasal 21 pada perusahaan.

b. Bagi Perusahaan 1) Sebagai bahan pertimbangan dan manfaat dalam evaluasi penerapan perhitungan PPh pasal 21.

5

2) Dapat

menambah

pengetahuan

tentang

prinsip

peraturan

perundang-undangan perpajakan khususnya pasal 21. 3) Mengetahui secara teoritis pengaruh dari penyesuaian terhadap PTKP baru.

c. Bagi Pihak Lain 1) Dapat menambah pengetahuan tentang perhitungan PPh pasal 21. 2) Sebagai dasar informasi untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Fungsi Pajak Jika ditinjau dari segi sejarah, masalah pajak sudah ada sejak jaman dahulu, walaupun sejak saat itu belum dinamakan “pajak” tetapi masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya kemudian kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini wajar karena kebutuhan negara yang semakin lama semakin besar untuk melaksanakan pembangunan. Seiring dengan perkembangan jaman, maka pengertian pajak saat ini kemudian disesuaikan dengan kondisi yang melingkupinya. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi mempunyai tujuan yang sama, diantaranya dikemukakan oleh Rochmat Soemitro seperti yang dikutip dalam buku (Mardiasmo, 2002 : 1) sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Lain

lagi

definisi

pajak

yang

diberikan

oleh

Soeparman

Soemahamidjaja seperti yang dikutip dalam buku (Waluyo, 2001 : 2) sebagai berikut : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum. Guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 6

7

Sedangkan pajak menurut P.J.A Andriani seperti yang dikutip dalam buku (Erly Suandy, 2002 : 5) sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Salah satu pajak yang dipungut kepada masyarakat adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) dipotong oleh pemberi kerja dari gaji atau penghasilan yang diterima karyawan. Pajak ini merupakan pajak langsung yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

8

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.1 Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. 1. Fungsi penerimaan (budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekankan. Demikian juga terhadap barang mewah. 3. Fungsi demokrasi Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Contoh : seseorang yang membayar pajak kepada 1

Expatriate (pegawai asing) yang tinggal atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

9

negara sesuai ketentuannya yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. 4. Fungsi redistribusi Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contoh : tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil). Fungsi pajak ketiga dan keempat di atas seringkali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan pertimbangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang sangat penting, tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib pajak PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan oleh pemotong pajak dalam hal ini adalah pemberi kerja. Penerima

penghasilan

selanjutnya disebut wajib pajak, yang

penghasilannya dipotong PPh pasal 21, adalah : 1. Pejabat Negara, adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden

10

b. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota. c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung. e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. f. Menteri dan Menteri Negara. g. Jaksa Agung. h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi. i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten. j. Walikota dan Wakil Walikota. 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1974. 3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD. 4. Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

11

5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan. 6. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkuan bekerja. 7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua. 8. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.2 9. Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.3 Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21, adalah : 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :

2

Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, work shop, pendidikan, pertunjukan dan olah raga. 3 Upah harian adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.

12

a) Bukan Warga Negara Indonesia b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatannya di Indonesia c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000, sepanjang : a) Bukan Warga Negara Indonesia b) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia Objek PPh pasal 21 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek PPh pasal 21 adalah : 1. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti ruggi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

13

2. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. 4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua dan tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis. 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, agen iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan, petugas penjaja barang dagang, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan. 6. Gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. 7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

14

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21 adalah : 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.4 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun kecuali yang diberikan untuk bukan wajib pajak. 3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. 4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.5

C. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 545/PJ/2000, tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, wajib dilakukan oleh : 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, baik pusat maupun cabang, perwakilan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun,

4

Pembayaran THT oleh PT. Taspen dan PT. Asabri kepada para pensiun atau ahli warisnya diperlakukan sama dengan asuransi dwiguna (SE-40/PJ.4/1995 dan SE 45/PJ.43/1995) sehingga tidak dipotong PPh pasal 21. 5 Lain halnya dengan tunjangan pajak, karena tunjangan pajak merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.

15

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa yang termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 5. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan kegiatan, jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri. 6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah

16

honorarium atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. 7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium dan imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Adapun kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 adalah : 1. Meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. 2. Mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

17

Kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 adalah : 1. Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 2. Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim. 3. Memasukan surat pemberitahuan tahunan, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

E. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Hak-hak pemotong PPh pasal 21 (Mardiasmo, 2002 : 146) 1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan pasal 21. Permohonan pengajuan dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. 2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam tahun takwim dengan PPh pasal 21 yang terhutang bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. 3. Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan

18

perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. 4. Pemotong

pajak

berhak

untuk

membetulkan

sendiri

dengan

menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 5. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKPKB, SKBKBT, SKLB, SKPNKB. 6. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dilampiri dengan salinan keputusan tersebut. Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah : 1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 2. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan

19

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. 4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiunan, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran. 6. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pesiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 7. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terhutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU PPh No. 17 Tahun 2000.

20

8. Pemotong wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila pemotongan pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan. 9. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan. 10. Pemotong wajib menyetorkan kekurangan PPh pasal 21 yang terhutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terhutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari pada PPh pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan pasal 21 selambatlambatnya pada tanggal 25 Maret takwim berikutnya.

F. Pengurangan Yang Diperbolehkan Untuk menghitung besarnya PPh pasal 21, wajib pajak dalam negeri orang pribadi diberikan pengurangan-pengurangan sebagai berikut : 1. Pegawai Tetap a. Pengurangan yang diperbolehkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan neto adalah :

21

1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimal yang diperkenankan sebesar Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 sebulan. 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. b. Penghasilan neto (dari perhitungan a) tersebut masih diperkenankan dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan dibahas lebih lanjut diketerangan huruf G di bawah. 2. Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya. 3. Penerima Pensiun Pengurang penghasilan bruto diperkenankan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak adalah : a. Biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun, dengan jumlah maksimal yang diperkenankan adalah Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan.

22

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya. 4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Beberapa ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut : a. Penghasilan bruto tidak dipotong PPh pasal 21, jika penghasilan bruto tersebut jumlahnya tidak lebih dari Rp. 24.000 sehari dan jumlahnya tidak melebihi Rp. 240.000 sebulan serta tidak dibayarkan secara bulanan. b. Pengurang penghasilan bruto sehari adalah sebesar Rp. 24.000 sehari jika penghasilan bruto sehari lebih dari Rp. 24.000 tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 240.000. c. Pengurang penghasilan bruto tersebut adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 hari, jika penghasilan bruto sehari lebih dari Rp. 24.000 dan dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 240.000. d. Pengurangan penghasilan bruto tersebut adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya, jika penghasilan tersebut dibayarkan secara bulanan atau penerima penghasilan adalah pegawai tetap.

23

5. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya Pengurang penghasilan bruto yang diperbolehkan untuk menentukan penghasilan kena pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya.

G. Penghasilan Tidak Kena Pajak Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang kemudian diubah kembali dalam UU PPh No. 10 Tahun 1994, terakhir dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan UU PPh No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : 1. Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1). 4. Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

24

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Usulan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah dimasukan dalam rancangan perubahan undang-undang pajak tahun 2004 yang diusulkan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam rancangan undang-undang pajak tahun 2004 dapat diimplementasi, pemerintah telah mengesahkan peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan berlaku mulai tahun pajak 2005 diubah menjadi : 1. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Rp. 1.200.000 (satu juga dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

25

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Dengan alasan yang sama Menteri Keuangan mengeluarkan kembali peraturan tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan No. 137/PMK.04/2005 tanggal 30 Desember 2005, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan berlaku mulai tahun pajak 2006 diubah menjadi : 1. Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak. 2. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

H. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penerapannya Tarif pajak berdasarkan UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut :

26

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Lapisan penghasilan kena pajak

Tarif

Sampai dengan Rp. 25.000.000

5%

Diatas Rp. 25.000.000 s.d Rp. 50.000.000

10%

Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000

15%

Diatas Rp. 100.000.000 s.d Rp. 200.000.000

25%

Diatas Rp. 200.000.000

35%

Sumber : Siti Resmi, 2003 : 155 Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagai berikut : 1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh No. 17 Tahun 2000, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari : a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris. b. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan. c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai. Besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar : a. Bagi peawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

27

b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. c. Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh No. 17 Tahun 2000, diterapkan atas penghasilan bruto berupa : a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan. b. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing. c. Honorarium yang diterima anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegewai tetap pada perusahaan yang sama. d. Jasa produksi, tatiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh oleh pegawai. e. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh program pensiun. 3. Tarif sebesar 15 % diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan

28

bebas ( Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktauris ). Besarnya perkiraan penghasilan neto adlah 50 % dari penghasilan bruto berupa honorarium atau ambalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Tarif sebesar 5 % diterapkan atas : a. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku Rp. 240.000 dalam satu bulan takwin dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. b. Komisi petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagang, sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap. 5. Menurut Kep No. 545/PJ/2000 : a. Untuk uang pesangon dikenakan tariff sebesar :

Tabel 2.2 Tarif Pajak Untuk Uang Pesangon Uang Pesangon

Tarif

Sampai dengan Rp. 25.000.000

0%

Rp. 25.000.000 s.d Rp. 50.000.000

5%

Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000

10%

Rp. 100.000.000 s.d Rp.200.000.000

15%

Diatas Rp. 200.000.000

25%

Sumber Waluyo, 2005 :161

29

b. Untuk uang tebusan pension, Tunjangan hari Tua dan Tebusan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus tarif sebesar :

Tabel 2.3 Tarif Pajak Untuk Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Hari TuaPesangon Uang Pesangon

Tarif

Sampai dengan Rp. 25.000.000

0%

Rp. 25.000.000 s.d Rp. 50.000.000

5%

Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000

10%

Rp. 100.000.000 s.d Rp.200.000.000

15%

Diatas Rp. 200.000.000

25 %

Sumber : Muhammad Mansur, 2005 :8

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan PT. IKRAR MANDIRIABADI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan promosi yang berdiri di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1988. PT. IKRAR MANDIRIABADI berkantor pusat Jl. H. Sulaiman No.12, Petukangan Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan berkantor cabang Jl. Inspeksi Kalimalang Desa Cibuntu Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. PT. IKRAR MANDIRIABADI dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai falsafah, visi, dan misi. Falsafah dari perusahaan ini adalah membangun kepercayaan dan kejayaan bersama mitra usaha. Visinya adalah menjadi percetakan yang handal dan terpecaya dengan menerapkan sistem manajemen mutu, sedangkan misisnya adalah sebagai berikut : 1. Memberikan dukungan kerja yang optimal bagi pelanggan. 2. Mencapai hasil maksimal untuk kesejahteraan karyawan dan pemegang saham. 3. Membantu mengembangkan industri grafika. 4. Menerapkan sistem manajemen mutu secara terus menerus dan terpadu.

1. Struktur Organisasi Struktur organisasi perusahaan sangat penting bagi semua jenis kegiatan yang terhimpun dalam suatu organisasi, baik organisasi dibidang

30

31

pemerintahan, organisasi dagang, maupun organisasi sosial karena dalam kegiatannya perusahaan akan lebih mudah dicapai dengan adanya suatu kerjasama yang tersusun rapi dalam suatu struktur organisasi. Menyusun struktur organisasi perusahaan sangat penting sebelum kegiatan lain dilaksanakan. Dengan adanya struktur organisasi akan terlihat pembagian tugas dan tanggung jawab, dan ini tentu untuk memudahkan dalam menuntut, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam suatu struktur organisasi dimaksudkan agar masing-masing personil yang duduk dalam struktur organisasi memadukan ketrampilan dalam suatu kerjasama yang baik dan keserasian bertindak dalam pencapaian tujuan yang direncanakan. Pemimpin perusahaan adalah manusia yang mempunyai tenaga, waktu dan pengetahuan yang terbatas, sehingga ia harus mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain demi penyelesaian tugas-tugasnya. Tugas dan pekerjaan yang disarankan kepada pegawai harus jelas dan tegas batas wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian dapat diharapkan tercipta suatu kerja sama yang baik antara beberapa bagian yang ada diperusahaan. Demikian juga dengan PT. IKRAR MANDIRIABADI Jakarta diupayakan suatu organisasi yang lebih memadukan ketrampilan seluruh personil dalam suatu kerjasama yang baik dan serasi, bertindak untuk

32

mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pembentukan struktur organisasi ini dimaksudkan juga untuk membagi wewenang dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi pekerjaan yang dilaksanakan oleh satu orang dari awal hingga selesai, dengan demikian pembagian wewenang dan tanggung jawab akan menciptakan suatu sistem pengawasan intern dalam perusahaan. Berikut ini dijelaskan tanggung jawab dan tugas masing-masing : a. Direktur Secara resmi direktur bertindak sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi perusahaan didalam pelaksanakan tugas harian, dengan tugas dan tangung jawab sebagai berikut : 1) Mencari produsen baru. 2) Memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi aktifitas perusahaan. 3) Penanggung jawab serta pimpinan tertinggi atas penyelenggaraan agar sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. b. Wakil direktur Wakil direktur bertanggung jawab langsung kepada direktur, dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Membuat perencanaan bisnis yang hendak diterapkan, sesuai dengan rencana bisnis perusahaan yang telah ditetapkan. 2) Menentukan

langkah-langkah

yang

perlu

menjalani rencana bisnis yang telah dibuat.

diambil

didalam

33

3) Memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. 4) Mengambil keputusan apabila terjadi kendala dalam perusahaan. 5) Menentukan target penjualan untuk setiap tahunnya. 6) Meminta pertanggung jawaban para manajer dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. c. Manajer Keuangan Bertanggung jawab kepada wakil direktur dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan keuangan perusahaan, mulai dari hutang piutang, saldo perusahaa dan juga pembayaran. 2) Memeriksa

dan

menandatangani

semua

penerimaan

dan

pengeluaran melalui kas dan bank. 3) Mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat yang wajar. 4) Melakukan hubungan dengan akuntan public. 5) Bertanggung jawab langsung kepada direktur. 6) Mengevaluasi atas rencana dan realisasi anggaran. 7) Menciptakan hubungan manajemen yang sehat dan terarah. d. Accounting Staf accounting bertanggung jawab kepada manajer keuangan dengan membantu manajer keuangan dalam menyusun laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan serta menangani semua yang

34

berhubungan

dengan

masalah

keuangan

perusahaan

dibawah

pengawasan manajer keuangan. d. Manajer produksi Bertanggung jawab kepada wakil direktur dengan wewenang dan tanggung jawabsebagai berikut : 1) Mengendalikan administrasi gudang. 2) Melakukan pemesanan barang. 3) Melakukan rekapitulasi atas semua record inspeksi dan pengujian barang. 4) Memberikan laporan kepada wakil direktur yang selanjutnya diteruskan ke direktur. 5) Bersama dengan bagian keuangan dan administrasi melakukan stock barang dan evaluasi berkala terhadap barang-barang yang terdapat didalam gudang. e. Wakil manajer pusat dan cabang Bertanggung

jawab

kepada

manajer

produksi

dengan

wewenang dan tanggung jawab membantu manajer produksi dalam melaksanakan tugas serta mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor. f. Supervisor quality control Bertanggung jawab kepada wakil manajer produksi dengan melakukan pengawasan mengenai kualitas produksi yang bertujuan mengurangi cacat produksi.

35

g. Supervisor peralatan Bertanggung jawab kepada wakil manajer produksi dengan memelihara mesin-mesin pabrik yang digunakan untuk berproduksi. h. Supervisor produksi Bertanggung jawab kepada wakil manajer produksi dengan tugas antara lain : 1) Mengawasi proses produksi barang yang akan dipasarkan. 2) Mengkordinir kegiatan pengolahan produksi. 3) Membantu membuat laporan bulanan operasional pabrik. i. Supervisor pembelian Bertanggung jawab kepada wakil manajer produksi dengan membuat rencana bahan baku apa saja yang akan digunakan dalam proses produksi. j. Manajer pemasaran Bertanggung jawab kepada wakil direktur dengan tugas dan wewenang antara lain : 1) Bekerja sama dengan bagian gudang untuk melakukan pemantauan terhadap persedian barang guna pengambilan keputusan yang cepat jika ada pesanan dari pelanggan. 2) Menentukan target penjualan setiap tahunnnya. 3) Memantau bagian dibawahnya yaitu penjualan agar perencanaan dan target yang telah ditentukan tercapai.

36

k. Penjualan Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran dengan tugas sebagai berikut : 1) Melakukan penjualan produk ke agen dan pelanggan. 2) Mengawasi

kinerja

salesman

untuk

mencapai

penjualan

perusahaan. 3) Mencari agen dan pelanggan baru. 4) Mencari daerah pemasaran baru. l. Manager HRD Bertanggung jawab kepada wakil direktur dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Melakukan pengangkatan karyawan, pelatihan, dan pemberhentian. 2) Menetapkan gaji dan tunjangan. 3) Melakukan evaluasi kebutuhan karyawan. 4) Melakukan evaluasi kinerja karyawan, agar dapat dilakukan penilaian yang berguna untuk melakukan mutasi atau promosi. 5) Bertanggung jawab terhadap tata usaha karyawan. 6) Menjadi jembatan penghubung komunikasi antara karyawan dengan atasan juga sebagai tempat untuk berkonsultasi bagi karyawan.

37

STRUKTUR ORGANISASI PT. IKRAR MANDIRIABADI

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

Error! MANAJER KEUANGAN

WKL.MNJ. PUSAT

ACCOUNTING

MANAJER PEMASARAN

MANAJER PRODUKSI

SPV. QUL ITY CTR OL.

SPV. PER ALA TAN

WKL.MNJ. CABANG

SPV. PRO DUK SI

Sumber : PT. IKRAR MANDIRIABADI

SPV. PEM BELI AN

MANAJER HRD

WAKIL MANAJER

SALES

PERSONALIA

38

2. Kegiatan Usaha Perusahaan PT. IKRAR MANDIRIABADI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan promosi. Perusahaan ini menyerap tenaga kerja 200 orang untuk kantor pusat dan 150 orang untuk kantor cabang, yang terbagi dalam empat bagian yaitu bagian accounting, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian personalia. Dari jumlah yang disebutkan, mereka bekerja dari pukul 8.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB dan seluruh kegiatan beroperasi dari hari Senin hingga Jumat. Khusus untuk bagian produksi mereka terbagi menjadi tiga sip ; sip pertama bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, sip kedua mulai dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, dan sip ketiga mulai dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Kegiatan beroperasi dari hari Senin hingga Sabtu. Produk yang dihasilkan berupa ; buku pedoman untuk reparasi mesin seperti HONDA, ASRA, EPSON,dll, buku ensiklopedia, buku-buku religi serta buku bacaan lainnya. Dengan adanya berbagai macam keperluan yang akan dipakai oleh perusahaan

konsumennya,

maka

perusahaan

dalam

menjalankan

operasinya tenaga kerja lebih difokuskan pada kegiatan manufacturing dibandingkan jumlah karyawannya yang ada dalam kegiatan administrasi. Berikut ini adalah proses pabrikasinya : a) Proses pracetak, merupakan tahapan awal untuk menghasilkan barang cetakan yang berkualitas. Perusahaan ini dalam proses pacetak

39

didukung oleh peralatan yang lengkap dan sangat terkontrol hingga menghasilkan mutu cetakan yang prima. Diantara peralatan tersebut adalah : 1) Mesin Plate Making Theimer Montakop 2 unit 2) Mesin Plate Processor Positif Horsel 1 unit 3) Mesin Plate Negatif Danagraf 1 unit 4) Mesin Plate Positif Polychrome 1 unit b) Proses cetak, merupakan tahap kedua setelah proses pracetak. Perusahaan ini sanggup mengerjakan semua jenis cetakan dengan berbagai macam ukuran cetak, karena didukung dengan mesin cetak modern dan lengkap seperti : 1) Mesin Cetak 2 warna Komori S-228 (1/2 plano) 1 unit 2) Mesin Cetak 2 Warna Komori S-226 (1/2 plano) 2 unit 3) Mesin Cetak 2 Warna Heidelberg SM ZP (plano) 2 unit 4) Mesin Cetak 2 Warna Heidelberg GTO Z52 1 unit 5) Mesin Cetak 4 Warna Heidelberg SMVP (plano) 2 unit 6) Mesin Cetak 2 Warna Sumitomo Miller 1 unit 7) Mesin Cetak 4 Warna Sumitomo miller 1 unit 8) Mesin Cetak 4 Warna Heidelberg CD 102V 1 unit c) Proses finishing, merupakan tahap akhir dalam proses mencetak. Adapun mesin-mesin yang digunakan antara lain : 1) Mesin Lipat MBO B30/444+Z6 3 unit 2) Mesin Lipat MBO K 79/4 KTL 1 unit

40

3) Mesin Lipat MBO K 6/4 KL 1 unit 4) Mesin Jahit Benang Muller Martini 3 unit 5) Mesin Jahit Benang Muller Martini F 3253 1 unit 6) Mesin Jahit Benang Asterheadtop 1 unit 7) Mesin Jahit Kawat Muller Martini 1 unit 8) Mesin Jahit Kawat Rosback 1 unit 9) Mesin Jahit Kawat (8 section)+Trimmer Osaka 1 unit 10) Mesin Block Lem Muller Martini 3020 (pony-5) 2 unit 11) Mesin Block Lem Horizon BQ240 1 unit 12) Mesin Potong Outomatic Pollar 115 EM 1 unit 13) Mesin Potong Itoh 115 Robocut, Japan 1 unit 14) Mesin Potong Pollar 115 EL 1 unit 15) Mesin Potong Pollar 115 CE 1 unit 16) Mesin Potong 3 sisi Wohlenberg 44 FM 50 1 unit 17) Mesin Press 2 unit 18) Mesin KomplitVeb Polygraph 1 unit 19) Mesin Prakant (untuk cover) 1 unit 20) Mesin Press Punggung Buku 2 unit 21) Mesin Pilung 2 unit 22) Mesin Pemanas Buku 2 unit Untuk memenuhi semua kepuasan pelanggan, PT. IKRAR MANDIRIABADI siap mengantar produk pesanan pelanggannya selama 24 jam dengan dukungan armada yang dimiliki untuk menjamin barang

41

pesanan tiba pada waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian. Berikut pelanggan PT. IKRAR MANDIRIABADI : 1) Gramedia Group 2) Mizan Group 3) Serambi Ilmu 4) Sari Agung 5) Ichtiar Baru Van Hoeve 6) Epson 7) Katalis Bina Plaosan 8) Bank Mandiri 9) Bank Negara Indonesia 10) Astra International 11) Astra Daihatsu Motor 12) Dll

B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dari objek yang diteliti.

42

C. Definisi Operasional Variabel Adapun variabel yang diteliti adalah : 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tergantung pada status wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Penghasilan kena pajak Merupakan dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 dan take home pay yang selanjutnya akan dianalisis dan dibahas pada bab selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data Untuk menyusun penelitian ini penulis menggunkan dua metode pengumpulan data yaitu : 1. Metode studi kepustakaan (library research) Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur dan buku mengenai PPh yang berlaku di Indonsia. Informasi ini digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan. 2. Metode riset lapangan (Field research) Dalam riset lapangan penulis melakukan usaha untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari objek yang diteliti dengan cara melakukan tanya-jawab kepada pimpinan dan karyawan perusahaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan juga melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan

43

dengan skripsi ini, data yang diperoleh dalam riset ini dikelompokan dalam dua data, yaitu : a) Data primer, yaitu data mentah yang penulis peroleh dari hasil wawancara pada pihak perusahaan yang berkepentingan khususnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi. b) Data skunder yaitu data jadi yang tersedia pada perusahaan seperti : 1) Sejarah berdirinya perusahaan 2) Struktur organisasi perusahaan 3) Kegiatan usaha perusahaan 4) Daftar upah dan gaji karyawan 5) Kartu gaji atau slip gaji

E. Metode Analisis Data Dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis baik dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisa yang dipakai dalam menjabarkan penelitian ini adalah : 1. Analisa deskriptif kuantitatif, yaitu analisa atas hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan dan angka dengan cara yang berlaku. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penerapan PPh pasal 21 dengan menggunkan PTKP baru serta dampaknya berdasarkan data mengenai gaji, tunjangan, serta iuran yang beraku dalam

44

perusahaan, kemudian mengujinya dengan rumus perhitungan PPh pasal 21 yang berlaku. 2. Analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan-ketentuan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam penerapan PPh pasal 21 dengan menggunkan PTKP baru telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perusahaan Terhadap PPh Pasal 21 PT. IKRAR MANDIRIABADI mempunyai beberapa kebijakan umum yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, antara lain : 1. Perusahaan tidak menanggung PPh pasal 21 karyawannya, jadi karyawan menanggung sendiri jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. 2. Setiap karyawan harus memperlihatkan bukti jika mereka sudah menikah dan membawa surat pernyataan mengenai anggota keluarga yang menjadi tanggungannya dan memberikan fotokopi Kartu Keluarga (KK). 3. Dalam kedudukannya sebagai pemberi kerja, perusahaan memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan karyawannya. Imbalan yang diberikan oleh perusahaan berupa : a) Gaji : diberikan kepada karyawan, antara lain untuk pimpinan dan bawahannya yang diterima secara berkala. b) Upah lembur (jika ada) : adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau bekerja pada hari libur.

45

46

c) Tunjangan : adalah penghasilan tambahan yang diperoleh secara teratur setiap bulan yaitu berupa tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan keluarga, serta THR yang diberikan setahun sekali. 4. Pembayaran atas imbalan dilakukan dengan cara karyawan yang bersangkutan datang sendiri ke bagian penggajian setiap akhir bulan untuk menerima gajinya. 5. Besarnya tunjangan transport adalah sebagai berikut : a) Karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp. 3.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 250.000 per bulan. b) Karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 200.000 per bulan. c) Karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 150.000 per bulan. d) Karyawan yang memperoleh penghasilan di bawah Rp. 1.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 100.000 per bulan. 6. Besarnya tunjangan makan adalah : a) Karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp. 3.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 300.000 per bulan. b) Karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 250.000 per bulan. c) Karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 200.000 per bulan.

47

d) Karyawan yang memperoleh penghasilan di bawah Rp. 1.000.000 memperoleh tunjangan sebesar Rp. 120.000 per bulan. 7. Besarnya tunjangan keluarga disesuaikan dengan status karyawan, yaitu : a) 0/0 (belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) tidak memperoleh tunjangan. b) 0/1 (belum menikah dan mempunyai tanggungan 1 orang) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 150.000 per bulan. c) 0/2 (belum menikah dan mempunyai tanggungan 2 orang) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 200.000 per bulan. d) 0/3 (belum menikah dan mempunyai tanggungan 3 orang) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 250.000 per bulan. e) K/0 (menikah dan tidak mempunyai tanggungan) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 150.000 per bulan. f) K/1 (menikah dan tidak mempunyai tanggungan 1 orang) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 180.000 per bulan. g) K/2 (menikah dan tidak mempunyai tanggungan 2 orang) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 230.000 per bulan. h) K/3 (menikah dan tidak mempunyai tanggungan 3 orang) memperoleh tunjangan sebesar Rp. 280.000 per bulan. 8. PT. IKRAR MANDIRIABADI mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program Jamsostek, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

48

9. Pemberian THR kepada semua karyawan dan diberikan setahun sekali menjelang hari raya. Besarnya THR yang diberikan sesuai dengan masa kerja. 10. Uang lembur yang diberikan perusahaan kepada karyawannya adalah apabila pekerjaan dilakukan di luar jam kerja. Besarnya upah lembur sebesar Rp. 5.000 per jam, maksimal 8 jam sehari. 11. Insentif penjualan yaitu upah tambahan bagi karyawan yang telah melakukan penjualan atau pemasaran produk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. 12. Pemberian bonus kepada karyawan dilakukan 1 kali dalam setahun dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pimpinan. Walaupun PPh dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan secara bulanan namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh setahun. Apabila terdapat kelebihan bayar dapat diminta kembali atau dikompensasikan, sedangkan jika terdapat kurang bayar harus segera dilunasi.

B. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. IKRAR MANDIRIABADI Dengan PTKP Tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2006 1. Perhitungan dengan menggunakan PTKP tahun 2004 Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21, perusahaan memerlukan keterangan yang dapat membantu dalam melakukan penghitungan tersebut. Keterangan yang dimaksud adalah mengenai status

49

karyawan dan karyawati, jumlah tanggungan mereka pada awal tahun yang dilengkapi dengan bukti Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari lurah tempat mereka tinggal. Keterangan tersebut gunanya adalah sebagai bukti dalam pengisian SPT PPh pasal 21. Dengan adanya surat keterangan tersebut maka dapat diketahui jumlah PTKP yang boleh dikurangkan dari penghasilan neto yang diperoleh karyawan dan karyawati tersebut. Berikut perhitungan atas PPh pasal 21 berdasarkan data yang diberikan oleh PT. IKRAR MANDIRIABADI kepada penulis : 1. Sabas Suriadji (K/3) memperoleh gaji sebulan Rp. 4.600.000, tunjangan transport Rp. 2.500.000, tunjangan makan Rp. 300.000, dan tunjangan keluarga Rp. 280.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Sabas Suriadji juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 4.600.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 280.000

300.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 4.600.000 = Rp. 11.040 JKM : 0,30% x 4.600.000 = Rp. 13.800 JPK : Penghasilan bruto

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

84.840

Rp. 5.514.840

50

Biaya jabatan

: 5% x 4.600.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 4.600.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 92.000

Rp. 5.314.840

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan karena menikah = 120.000 Tambahan 3 orang tanggungan : 3 x 120.000 = 360.000 Rp. 720.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 4.594.000

PPh pasal 21 : 5% x 4.594.000

Rp.

229.700

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 4.600.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 280.000

Penghasilan bruto

Rp. 5.430.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 5.200.300

300.000

229.700

2. Sandra (0/2) memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000, tunjangan transport Rp. 250.000, tunjangan makan Rp. 300.000, dan tunjangan keluarga Rp. 200.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Sandra juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan.

51

Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 4.000.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

300.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 4.000.000 = Rp. 9.600 JKM : 0,30% x 4.000.000 = Rp. 12.000 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

51.600

Rp. 4.801.600

Biaya jabatan

: 5% x 4.000.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 4.000.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 80.000

Rp. 4.613.600

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan 2 orang tanggungan : 2 x 120.000 = 240.000 Rp. 480.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 4.133.000

PPh pasal 21 : 5% x 4.133.000

Rp.

206.650

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 4.000.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Penghasilan bruto

Rp. 4.750.000

300.000

52

PPh pasal 21 gaji

Rp.

206.650

Take home pay atas gaji

Rp. 4.543.350

3. Maulana (0/0) memperoleh gaji sebulan Rp. 2.900.000, tunjangan transport Rp. 200.000, dan tunjangan makan Rp. 250.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Maulana juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.900.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.000.000 = Rp. 6.960 JKM : 0,30% x 2.000.000 = Rp. 8.700 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

45.660

Rp. 3.395.660

Biaya jabatan

: 5% x 2.900.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 2.900.000

Rp.

108.000 58.000

Penghasilan neto

Rp. 3.229.660

PTKP sebulan : wajib pajak sendiri

Rp. 240.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 2.989.000

PPh pasal 21 : 5% x 2.989.000

Rp.

149.450

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.900.000

53

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 3.150.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 3.010.400

250.000

139.600

4. Isyela (K/2) memperoleh gaji sebulan Rp. 2.350.000, tunjangan transport Rp. 200.000, tunjangan makan Rp. 250.000, dan tunjangan keluarga Rp. 230.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Isyela juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.350.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.350.000 = Rp. 5.640 JKM : 0,30% x 2.350.000 = Rp. 7.050 JPK :

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 3.102.690

Biaya jabatan

: 5% x 2.350.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 2.350.000

Penghasilan neto

72.690

Rp.

108.000 47.000

Rp. 2.947.690

54

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan 2 orang tanggungan : 2 x 120.000 = 240.000 Rp. 480.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 2.467.000

PPh pasal 21 : 5% x 2.467.000

Rp.

123.350

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.350.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Penghasilan bruto

Rp. 3.030.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 2.906.650

250.000

123.350

5. Abdul Aziz (0/3) memperoleh gaji sebulan Rp. 2.100.000, tunjangan transport Rp. 200.000, tunjangan makan Rp. 250.000, dan tunjangan keluarga Rp. 250.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Abdul Aziz juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.100.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 250.000

250.000

55

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.100.000 = Rp. 5.040 JKM : 0,30% x 2.100.000 = Rp. 6.300 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

41.340

Rp. 2.841.340

Biaya jabatan

: 5% x 2.100.000

Rp.

105.000

Iuran JHT

: 2% x 2.100.000

Rp.

42.000

Penghasilan neto

Rp. 2.841.340

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan 3 orang tanggungan : 3 x 120.000 = 360.000 Rp. 600.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 2.094.000

PPh pasal 21 : 5% x 2.094.000

Rp.

104.700

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.100.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 250.000

Penghasilan bruto

Rp. 2.800.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 2.695.300

250.000

104.700

6. Asian Crisdiana (K/0) memperoleh gaji sebulan Rp. 1.500.000, tunjangan transport Rp. 150.000, tunjangan makan Rp. 200.000, dan tunjangan keluarga Rp. 150.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut

56

program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Asian Crisdiana juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 1.500.000

Tunjangan transport

Rp. 150.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

200.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 1.500.000 = Rp. 3.600 JKM : 0,30% x 1.500.000 = Rp. 4.500 JPK :

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

Penghasilan bruto

68.100

Rp. 2.068.100

Biaya jabatan

: 5% x 1.500.000

Rp.

75.000

Iuran JHT

: 2% x 1.500.000

Rp.

30.000

Penghasilan neto

Rp. 1.963.100

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan karena menikah = 120.000

Rp. 360.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 1.603.000

PPh pasal 21 : 5% x 1.603.000

Rp.

80.150

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 1.500.000

Tunjangan transport

Rp. 150.000

Tunjangan makan

Rp.

200.000

57

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

Penghasilan bruto

Rp. 2.000.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 1.919.850

80.150

7. Kuswahyudin (0/2) memperoleh gaji sebulan Rp. 950.000, tunjangan transport Rp. 100.000, tunjangan makan Rp. 120.000, dan tunjangan keluarga Rp. 200.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Kuswahyudin juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 950.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 950.000 = Rp. 2.280 JKM : 0,30% x 950.000 = Rp. 2.850 JPK :

3% x 950.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

33.630

Rp. 1.403.630

Biaya jabatan

: 5% x 950.000

Rp.

47.500

Iuran JHT

: 2% x 950.000

Rp.

19.000

Penghasilan neto

Rp. 1.337.130

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

58

Tambahan 2 orang tanggungan :2 x 120.000 = 240.000 Rp. 480.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 857.000

PPh pasal 21 : 5% x 857.000

Rp.

42.850

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 480.000

Penghasilan kena pajak

Rp. 450.000

PPh pasal 21 DTP : 5% x 450.000

Rp.

22.500

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 950.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Penghasilan bruto

Rp. 1.370.000

120.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 42.850 PPh pasal 21 DTP = Rp. 22.500 Rp. Take home pay atas gaji

20.350

Rp. 1.349.650

8. Jaelani (K/2) memperoleh gaji sebulan Rp. 600.000, tunjangan transport Rp. 100.000, tunjangan makan Rp. 120.000, tunjangan keluarga Rp. 230.000 dan insentif penjualan Rp. 38.000. PT. IKRAR

59

MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Jaelani juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 600.000 = Rp. 1.440 JKM : 0,30% x 600.000 = Rp. 1.800 JPK :

6% x 600.000 = Rp. 36.000 Rp.

39.240

Insentif penjualan

Rp.

38.000

Penghasilan bruto

Rp. 1.127.240

Biaya jabatan

: 5% x 600.000

Rp.

30.000

Iuran JHT

: 2% x 600.000

Rp.

12.000

Penghasilan neto

Rp. 1.085.240

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan 2 orang tanggungan :2 x 120.000 = 120.000 Rp. 600.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 485.000

PPh pasal 21 : 5% x 485.000

Rp.

24.250

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

60

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 600.000

Penghasilan kena pajak

Rp. 330.000

PPh pasal 21 DTP : 5% x 330.000

Rp.

16.500

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Insentif penjualan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 1.088.000

120.000

38.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 24.250 PPh pasal 21 DTP = Rp. 16.500 Rp. Take home pay atas gaji

7.750

Rp. 1.080.250

9. Yeni Erna (K/0) memperoleh gaji sebulan Rp. 600.000, tunjangan transport Rp. 100.000, tunjangan makan Rp. 120.000, tunjangan keluarga Rp. 150.000 dan insentif penjualan Rp. 40.752. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Jaelani juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan.

61

Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 600.000 = Rp. 1.440 JKM : 0,30% x 600.000 = Rp. 1.800 6% x 600.000 = Rp. 36.000 Rp.

39.240

Insentif penjualan

Rp.

40.752

Penghasilan bruto

Rp. 1.049.992

JPK :

Biaya jabatan

: 5% x 600.000

Rp.

30.000

Iuran JHT

: 2% x 600.000

Rp.

12.000

Penghasilan neto

Rp. 1.007.992

PTKP sebulan : wajib pajak sendiri

Rp. 240.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 767.000

PPh pasal 21 : 5% x 767.000

Rp.

38.350

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 240.000

Penghasilan kena pajak

Rp. 690.000

62

PPh pasal 21 DTP : 5% x 330.000

Rp.

34.500

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

Insentif penjualan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 1.010.752

120.000

40.752

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 38.350 PPh pasal 21 DTP = Rp. 34.500 Rp. Take home pay atas gaji

3.850

Rp. 1.006.902

10. Elfijar (K/1) memperoleh gaji sebulan Rp. 500.000, tunjangan transport Rp. 100.000, tunjangan makan Rp. 120.000, dan tunjangan keluarga Rp. 180.000. PT. IKRAR MANDIRIABADI ikut program Jamsostek dan membayar premi tersebut. Jaelani juga harus membayar sendiri iuran JHT dari gaji setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 500.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 180.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 500.000 = Rp. 1.200 JKM : 0,30% x 500.000 = Rp. 1.500

120.000

63

JPK :

6% x 500.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

32.700

Rp. 932.700

Biaya jabatan

: 5% x 500.000

Rp.

25.000

Iuran JHT

: 2% x 500.000

Rp.

10.000

Rp.

897.700

Penghasilan neto PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 240.000

Tambahan karena menikah

= 120.000

Tambahan 1 orang tanggungan = 120.000

Rp. 480.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 417.000

PPh pasal 21 : 5% x 417.000

Rp.

20.850

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 480.000

Penghasilan kena pajak

Rp. 450.000

PPh pasal 21 DTP : 5% x 450.000

Rp.

22.500

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 500.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

120.000

64

Tunjangan keluarga

Rp. 180.000

Penghasilan bruto

Rp. 900.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 20.850 PPh pasal 21 DTP = Rp. 22.500 Rp. Take home pay atas gaji

Nihil

Rp. 900.000

2. Perhitungan dengan menggunakan PTKP tahun 2005 Dengan

berlakunya

keputusan

Menteri

Keuangan

No.

564/KMK.04/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka penulis ingin membandingkan antara PTKP lama dengan PTKP baru. Untuk itu penulis melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 dengan menggunakan PTKP baru. Berikut perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP baru. 1. Sabas Suriadji (K/3) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 4.600.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 280.000

300.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 4.600.000 = Rp. 11.040 JKM : 0,30% x 4.600.000 = Rp. 13.800 JPK : Penghasilan bruto

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

84.840

Rp. 5.514.840

65

Biaya jabatan

: 5% x 4.600.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 4.600.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 92.000

Rp. 5.314.840

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan karena menikah

= 100.000

Tambahan 3 orang tanggungan : 3 x 100.000 = 300.000 Rp.1.400.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 3.914.000

PPh pasal 21 : 5% x 3.914.000

Rp.

195.700

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 4.600.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 280.000

Penghasilan bruto

Rp. 5.430.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 5.234.300

300.000

195.700

2. Sandra (0/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 4.000.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

300.000

66

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 4.000.000 = Rp. 9.600 JKM : 0,30% x 4.000.000 = Rp. 12.000 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

51.600

Rp. 4.801.600

Biaya jabatan

: 5% x 4.000.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 4.000.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 80.000

Rp. 4.613.600

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan 2 orang tanggungan : 2 x 100.000 = 200.000 Rp.1.200.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 3.413.000

PPh pasal 21 : 5% x 3.413.000

Rp.

170.650

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 4.000.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Penghasilan bruto

Rp. 4.750.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 4.579.350

300.000

170.650

3. Maulana (0/0) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.900.000

67

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.000.000 = Rp. 6.960 JKM : 0,30% x 2.000.000 = Rp. 8.700 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

45.660

Rp. 3.395.660

Biaya jabatan

: 5% x 2.900.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 2.900.000

Rp.

108.000 58.000

Penghasilan neto

Rp. 3.229.660

PTKP sebulan : wajib pajak sendiri

Rp. 1.000.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 2.229.000

PPh pasal 21 : 5% x 2.229.000

Rp.

111.450

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.900.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 3.150.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 3.238.550

250.000

111.450

4. Isyela (K/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.350.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

68

Tunjangan makan

Rp.

250.000

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.350.000 = Rp. 5.640 JKM : 0,30% x 2.350.000 = Rp. 7.050 JPK :

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

Penghasilan bruto

72.690

Rp. 3.102.690

Biaya jabatan

: 5% x 2.350.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 2.350.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 47.000

Rp. 2.947.690

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan 2 orang tanggungan : 2 x 100.000 = 200.000 Rp.1.200.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 1.747.000

PPh pasal 21 : 5% x 1.747.000

Rp.

87.350

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.350.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Penghasilan bruto

Rp. 3.030.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 2.942.650

250.000

87.350

69

5. Abdul Aziz (0/3) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.100.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 250.000

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.100.000 = Rp. 5.040 JKM : 0,30% x 2.100.000 = Rp. 6.300 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

41.340

Rp. 2.841.340

Biaya jabatan

: 5% x 2.100.000

Rp.

105.000

Iuran JHT

: 2% x 2.100.000

Rp.

42.000

Penghasilan neto

Rp. 2.694.340

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan 3 orang tanggungan : 3 x 100.000 = 300.000 Rp.1.300.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 1.394.000

PPh pasal 21 : 5% x 1.394.000

Rp.

69.700

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.100.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 250.000

250.000

70

Penghasilan bruto

Rp. 2.800.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 2.730.300

69.700

6. Asian Crisdiana (K/0) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 1.500.000

Tunjangan transport

Rp. 150.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

200.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 1.500.000 = Rp. 3.600 JKM : 0,30% x 1.500.000 = Rp. 4.500 JPK :

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

Penghasilan bruto

68.100

Rp. 2.068.100

Biaya jabatan

: 5% x 1.500.000

Rp.

75.000

Iuran JHT

: 2% x 1.500.000

Rp.

30.000

Penghasilan neto

Rp. 1.963.100

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 10.000.000

Tambahan karena menikah =

100.000

Rp. 1.100.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 863.000

PPh pasal 21 : 5% x 863.000

Rp.

43.150

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 1.500.000

71

Tunjangan transport

Rp. 150.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

Penghasilan bruto

Rp. 2.000.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 1.956.850

200.000

43.150

7. Kuswahyudin (0/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 950.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 950.000 = Rp. 2.280 JKM : 0,30% x 950.000 = Rp. 2.850 JPK :

3% x 950.000 = Rp. 28.500 Rp.

Penghasilan bruto

33.630

Rp. 1.403.630

Biaya jabatan

: 5% x 950.000

Rp.

47.500

Iuran JHT

: 2% x 950.000

Rp.

19.000

Penghasilan neto

Rp. 1.337.130

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan 2 orang tanggungan :2 x 100.000 = 200.000 Rp. 1.200.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 137.000

72

PPh pasal 21 : 5% x 857.000

Rp.

6.850

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.200.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp.

Nihil

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 950.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Penghasilan bruto

Rp. 1.370.000

120.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 6.850 PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

33.630

Rp. 1.363.150

8. Jaelani (K/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

120.000

73

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 600.000 = Rp. 1.440 JKM : 0,30% x 600.000 = Rp. 1.800 JPK :

6% x 600.000 = Rp. 36.000 Rp.

39.240

Insentif penjualan

Rp.

38.000

Penghasilan bruto

Rp. 1.127.240

Biaya jabatan

: 5% x 600.000

Rp.

30.000

Iuran JHT

: 2% x 600.000

Rp.

12.000

Penghasilan neto

Rp. 1.085.240

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan 2 orang tanggungan :2 x 100.000 = 200.000 Rp.1.300.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp.

Nihil

PPh pasal 21

Rp.

Nihil

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.300.000

Penghasilan kena pajak

Rp. Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp. Nihil

74

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Insentif penjualan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 1.088.000

120.000

38.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. Nihil PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

Nihil

Rp. 1.088.000

9. Yeni Erna (K/0) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 600.000 = Rp. 1.440 JKM : 0,30% x 600.000 = Rp. 1.800 6% x 600.000 = Rp. 36.000 Rp.

39.240

Insentif penjualan

Rp.

40.752

Penghasilan bruto

Rp. 1.049.992

JPK :

Biaya jabatan

: 5% x 600.000

Rp.

30.000

Iuran JHT

: 2% x 600.000

Rp.

12.000

75

Penghasilan neto

Rp. 1.007.992

PTKP sebulan : wajib pajak sendiri

Rp. 1.000.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp.

7.000

PPh pasal 21 : 5% x 7.000

Rp.

350

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.000.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp.

Nihil

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

Insentif penjualan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 1.010.752

120.000

40.752

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 350 PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

350

Rp. 1.010.402

76

10. Elfijar (K/1) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 500.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 180.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 500.000 = Rp. 1.200 JKM : 0,30% x 500.000 = Rp. 1.500 JPK :

6% x 500.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

32.700

Rp. 932.700

Biaya jabatan

: 5% x 500.000

Rp.

25.000

Iuran JHT

: 2% x 500.000

Rp.

10.000

Rp.

897.700

Penghasilan neto PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.000.000

Tambahan karena menikah

=

100.000

Tambahan 1 orang tanggungan =

100.000

Rp. 1.200.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp.

Nihil

PPh pasal 21

Rp.

Nihil

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

77

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.200.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp.

Nihil

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 500.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 180.000

Penghasilan bruto

Rp. 900.000

120.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. Nihil PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

Nihil

Rp. 900.000

3. Perhitungan dengan menggunakan PTKP tahun 2006 Setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.04/2004 tentang penyesuaian besarnya PTKP untuk tahun pajak 2005, kini pemerintah mengeluarkan kembali peraturan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.04/2005 tentang penyesuaian besarnya PTKP untuk tahun pajak 2006. Sehubungan dengan perubahan tersebut, penulis melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 dengan PTKP baru.

78

1. Sabas Suriadji (K/3) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 4.600.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 280.000

300.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 4.600.000 = Rp. 11.040 JKM : 0,30% x 4.600.000 = Rp. 13.800 JPK :

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

Penghasilan bruto

84.840

Rp. 5.514.840

Biaya jabatan

: 5% x 4.600.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 4.600.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 92.000

Rp. 5.314.840

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan karena menikah

= 100.000

Tambahan 3 orang tanggungan : 3 x 100.000 = 300.000 Rp.1.500.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 3.814.000

PPh pasal 21 : 5% x 3.814.000

Rp.

190.700

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 4.600.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

300.000

79

Tunjangan keluarga

Rp. 280.000

Penghasilan bruto

Rp. 5.430.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 5.239.300

190.700

2. Sandra (0/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 4.000.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

300.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 4.000.000 = Rp. 9.600 JKM : 0,30% x 4.000.000 = Rp. 12.000 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

51.600

Rp. 4.801.600

Biaya jabatan

: 5% x 4.000.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 4.000.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 80.000

Rp. 4.613.600

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan 2 orang tanggungan : 2 x 100.000 = 200.000 Rp.1.300.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 3.313.000

PPh pasal 21 : 5% x 3.313.000

Rp.

165.650

80

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 4.000.000

Tunjangan transport

Rp. 250.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Penghasilan bruto

Rp. 4.750.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 4.584.350

300.000

165.650

3. Maulana (0/0) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.900.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.000.000 = Rp. 6.960 JKM : 0,30% x 2.000.000 = Rp. 8.700 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

45.660

Rp. 3.395.660

Biaya jabatan

: 5% x 2.900.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 2.900.000

Rp.

108.000 58.000

Penghasilan neto

Rp. 3.229.660

PTKP sebulan : wajib pajak sendiri

Rp. 1.100.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 2.129.000

PPh pasal 21 : 5% x 2.219.000

Rp.

106.450

81

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.900.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 3.150.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 3.243.550

250.000

106.450

4. Isyela (K/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.350.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.350.000 = Rp. 5.640 JKM : 0,30% x 2.350.000 = Rp. 7.050 JPK :

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

Penghasilan bruto

72.690

Rp. 3.102.690

Biaya jabatan

: 5% x 2.350.000 (max Rp. 108.000) Rp.

Iuran JHT

: 2% x 2.350.000

Penghasilan neto

Rp.

108.000 47.000

Rp. 2.947.690

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan 2 orang tanggungan : 2 x 100.000 = 200.000 Rp.1.300.000

82

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 1.647.000

PPh pasal 21 : 5% x 1.647.000

Rp.

82.350

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.350.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Penghasilan bruto

Rp. 3.030.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 2.947.650

250.000

82.350

5. Abdul Aziz (0/3) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 2.100.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 250.000

250.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 2.100.000 = Rp. 5.040 JKM : 0,30% x 2.100.000 = Rp. 6.300 JPK :

3% x 1.000.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

41.340

Rp. 2.841.340

Biaya jabatan

: 5% x 2.100.000

Rp.

105.000

Iuran JHT

: 2% x 2.100.000

Rp.

42.000

Penghasilan neto

Rp. 2.694.340

83

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan 3 orang tanggungan : 3 x 100.000 = 300.000 Rp.1.400.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 1.294.000

PPh pasal 21 : 5% x 1.294.000

Rp.

64.700

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 2.100.000

Tunjangan transport

Rp. 200.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 250.000

Penghasilan bruto

Rp. 2.800.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 2.735.300

250.000

64.700

6. Asian Crisdiana (K/0) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 1.500.000

Tunjangan transport

Rp. 150.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

200.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 1.500.000 = Rp. 3.600 JKM : 0,30% x 1.500.000 = Rp. 4.500 JPK : Penghasilan bruto

6% x 1.000.000 = Rp. 60.000 Rp.

68.100

Rp. 2.068.100

84

Biaya jabatan

: 5% x 1.500.000

Rp.

75.000

Iuran JHT

: 2% x 1.500.000

Rp.

30.000

Penghasilan neto

Rp. 1.963.100

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 11.000.000

Tambahan karena menikah =

100.000

Rp. 1.200.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp. 763.000

PPh pasal 21 : 5% x 863.000

Rp.

38.150

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 1.500.000

Tunjangan transport

Rp. 150.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

Penghasilan bruto

Rp. 2.000.000

PPh pasal 21 gaji

Rp.

Take home pay atas gaji

Rp. 1.961.850

200.000

38.150

7. Kuswahyudin (0/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 950.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 950.000 = Rp. 2.280

120.000

85

JKM : 0,30% x 950.000 = Rp. 2.850 JPK :

3% x 950.000 = Rp. 28.500 Rp.

Penghasilan bruto

33.630

Rp. 1.403.630

Biaya jabatan

: 5% x 950.000

Rp.

47.500

Iuran JHT

: 2% x 950.000

Rp.

19.000

Penghasilan neto

Rp. 1.337.130

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan 2 orang tanggungan :2 x 100.000 = 200.000 Rp. 1.300.000 Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp.

37.000

PPh pasal 21 : 5% x 857.000

Rp.

1.850

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.300.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp.

Nihil

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 950.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

120.000

86

Tunjangan keluarga

Rp. 200.000

Penghasilan bruto

Rp. 1.370.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. 1.850 PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

1.850

Rp. 1.363.150

8. Jaelani (K/2) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 600.000 = Rp. 1.440 JKM : 0,30% x 600.000 = Rp. 1.800 JPK :

6% x 600.000 = Rp. 36.000 Rp.

39.240

Insentif penjualan

Rp.

38.000

Penghasilan bruto

Rp. 1.127.240

Biaya jabatan

: 5% x 600.000

Rp.

30.000

Iuran JHT

: 2% x 600.000

Rp.

12.000

Penghasilan neto

Rp. 1.085.240

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan karena menikan

=

100.000

Tambahan 2 orang tanggungan :2 x 100.000 = 200.000 Rp.1.400.000

87

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp.

Nihil

PPh pasal 21

Rp.

Nihil

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.400.000

Penghasilan kena pajak

Rp. Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp. Nihil

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 230.000

Insentif penjualan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 1.088.000

120.000

38.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. Nihil PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

Nihil

Rp. 1.088.000

9. Yeni Erna (K/0) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 600.000

88

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 600.000 = Rp. 1.440 JKM : 0,30% x 600.000 = Rp. 1.800 JPK :

6% x 600.000 = Rp. 36.000 Rp.

39.240

Insentif penjualan

Rp.

40.752

Penghasilan bruto

Rp. 1.049.992

Biaya jabatan

: 5% x 600.000

Rp.

30.000

Iuran JHT

: 2% x 600.000

Rp.

12.000

Penghasilan neto

Rp. 1.007.992

PTKP sebulan : wajib pajak sendiri

Rp. 1.000.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21

Rp.

Nihil

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.100.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp.

Nihil

89

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 600.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 150.000

Insentif penjualan

Rp.

Penghasilan bruto

Rp. 1.010.752

120.000

40.752

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. Nihil PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

Nihil

Rp. 1.010.752

10. Elfijar (K/1) Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji pokok

Rp. 500.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 180.000

120.000

Premi asuransi : JKK : 0,24% x 500.000 = Rp. 1.200 JKM : 0,30% x 500.000 = Rp. 1.500 JPK :

6% x 500.000 = Rp. 30.000 Rp.

Penghasilan bruto

32.700

Rp. 932.700

Biaya jabatan

: 5% x 500.000

Rp.

25.000

Iuran JHT

: 2% x 500.000

Rp.

10.000

Rp.

897.700

Penghasilan neto

90

PTKP sebulan : Wajib pajak sendiri

= 1.100.000

Tambahan karena menikah

=

100.000

Tambahan 1 orang tanggungan =

100.000

Rp. 1.300.000

Penghasilan kena pajak (pembulatan)

Rp.

Nihil

PPh pasal 21

Rp.

Nihil

Perhitungan PPh pasla 21 DTP : Penghasilan yang ditanggung pemerintah

Rp. 1.000.000

Biaya jabatan

: 5% x 1.000.000

Rp.

50.000

Iuran JHT

: 2% x 1.000.000

Rp.

20.000

Penghasilan neto

Rp.

930.000

PTKP sebulan

Rp. 1.300.000

Penghasilan kena pajak

Rp.

Nihil

PPh pasal 21 DTP

Rp.

Nihil

Penghasilan yang dibawa pulang : Gaji pokok

Rp. 500.000

Tunjangan transport

Rp. 100.000

Tunjangan makan

Rp.

Tunjangan keluarga

Rp. 180.000

Penghasilan bruto

Rp. 900.000

120.000

PPh pasal 21 disetor : PPh pasal 21 gaji = Rp. Nihil PPh pasal 21 DTP = Rp. Nihil Take home pay atas gaji

Rp.

Nihil

Rp. 900.000

91

C. Pengaruh Penyesuaian Besarnya PTKP Baru Perubahan terhadap besarnya PTKP akan memberikan pengaruh terhadap perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. Dari perhitungan yang telah dibuat, penulis akan membandingkan hasil yang diperoleh dan mengetahui pengaruhnya baik terhadap perusahaan maupun karyawan. Berikut hasil perhitungan dan perbandingan besarnya PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI : 1. Untuk tahun 2004 dan tahun 2005 Tabel 4.1 Perbandingan PPh pasal 21 terhutang sebulan (dalam Rupiah) No

Nama/Status

PPh pasal 21 sebulan

Kenaikan/

Tahun 2004

Tahun 2005

penurunan

1

Sabas Suriadji (K/3)

229.700

195.700

-14,80%

2

Sandar (0/2)

206.650

170.650

-17,42%

3

Maulana (0/0)

149.450

111.450

-25,43%

4

Isyela (K/2)

123.350

87.350

-29,19%

5

Abdul Aziz (0/3)

104.700

69.700

-33,43%

6

Asian Crisdiana (K/0)

80.150

43.150

-46,16%

7

Kuswahyudin (0/2)

42.850

6.850

-84,01%

8

Jaelani (K/2)

24.250

Nihil

-100%

9

Yeni Erna (K/0)

38.350

350

-99,09%

10

Elfijar (K/1)

20.850

Nihil

-100%

Sumber : Hasil perhitungan dari data PT. IKRAR MANDIRIABADI

92

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat pengaruh kenaikan atau penurunan besarnya PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI. Adapun pengaruh kenaikan atau penurunan tersebut dihitung dengan cara : Kenaikan / = PPh pasal 21 tahun 2004 – PPh pasal 21 tahun 2005 x 100% Penurunan PPh pasal 21 tahun 2004 Besarnya PPh pasal 21 terhutang tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami penurunan untuk semua karyawan dengan status yang berbeda-beda. Penurunan dapat dilihat dari persentase negatif seperti Sabas Suriadji mengalami penurunan sebesar -14,80%, Sandra sebesar -17,42% dan terus sampai ke Elfijar semuanya menunjukan persentase negatif. Dengan berkurangnya jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan maka secara langsung juga mempengaruhi Take home pay yang diterima karyawan setiap bulan. Berikut hasil dari perhitungan dan perbandingan besarnya Take home pay yang diterima oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI :

93

Tabel 4.2 Perbandingan Take home pay sebulan (dalam Rupiah) No

Nama/Status

Take home pay sebulan

Kenaikan/

Tahun 2004

Tahun 2005

penurunan

1

Sabas Suriadji (K/3)

5.200.300

5.234.300

0,65%

2

Sandar (0/2)

4.543.350

4.579.350

0,79%

3

Maulana (0/0)

3.200.550

3.238.550

1,19%

4

Isyela (K/2)

2.906.650

2.942.650

1,24%

5

Abdul Aziz (0/3)

2.695.300

2.730.300

1,30%

6

Asian Crisdiana (K/0)

1.919.850

1.956.850

1,93%

7

Kuswahyudin (0/2)

1.349.650

1.363.150

1,0%

8

Jaelani (K/2)

1.080.250

1.088.000

0,72%

9

Yeni Erna (K/0)

1.006.902

1.010.402

0,35%

10

Elfijar (K/1)

900.000

900.000

0%

Sumber : Hasil perhitungan dari data PT. IKRAR MANDIRIABADI Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat pengaruh kenaikan atau penurunan besarnya Take home pay yang diterima oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI satu bulan. Adapun pengaruh kenaikan atau penurunan tersebut dihitung dengan cara : Kenaikan / = Take home pay thn 2004–Take home pay thn 2005 x 100% Penurunan Take home pay tahun 2004 Take home pay yang diterima karyawan dari perhitungan tahun 2004 dan tahun 2005 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang ada pada tabel 4.2 dimana persentase menunjukan angka positif. Take home pay yang diterima Sabar Suriadji mengalami kenaikan sebesar 0,65%,

94

Sandra 0,79% dan terus sampai ke Elfijar, semuanya mengalami kenaikan dengan persentase di atas 0% dan di bawah 2%. Pengaruh penyesuaian PTKP yang lain adalah secara otomatis mengeliminasi PPh yang ditanggung pemerintah. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut hasil perbandingan PPh yang ditanggung pemerintah pada karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI : Tabel 4.3 Perbandingan PPh yang ditanggung pemerintah (dalam Rupiah) No

Nama/Status

Besarnya PPh DTP

Kenaikan/

Tahun 2004

Tahun 2005

penurunan

1

Kuswahyudin (0/2)

22.500

Nihil

-100%

2

Jaelani (K/2)

16.500

Nihil

-100%

3

Yeni Erna (K/0)

34.500

Nihil

-100%

4

Elfijar (K/1)

22.500

Nihil

-100%

Sumber : Hasil perhitungan dari data PT. IKRAR MANDIRIABADI Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat PPh Kuswahyudin yang ditanggung pemerintah pada tahun 2004 sebesar Rp. 22.500, Jaelani sebesar Rp. 16.500, Yeni Erna sebesar Rp. 34.500, dan Elfijar sebesar Rp. 22.500, tetapi setelah menggunakan tarif PTKP tahun 2005 PPh yang ditanggung pemerintah menjadi nihil. Hal ini disebabkan karena besarnya PPh yang terhutang atas gaji, tunjangan serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh karyawan sampai dengan Rp. 1.000.000 sebulan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan tarif PTKP tahun 2005 mencapai Rp. 1.000.000 per bulan. Jadi secara otomatis tarif PTKP tahun 2005 mengeliminasi PPh yang ditanggung pemerintah. Oleh karena itu perusahaan tidak perlu lagi menghitung besarnya

95

PPh yang ditanggung pemerintah ketika menghitung PPh pasal 21 pada tahun 2005.

2. Untuk tahun 2005 dan tahun 2006 Tabel 4.4 Perbandingan PPh pasal 21 terhutang sebulan (dalam Rupiah) No

Nama/Status

PPh pasal 21 sebulan

Kenaikan/

Tahun 2005

Tahun 2006

penurunan

1

Sabas Suriadji (K/3)

195.700

190.700

-2,56%

2

Sandar (0/2)

170.650

165.650

-2,93%

3

Maulana (0/0)

111.450

106.450

-4,49%

4

Isyela (K/2)

87.350

82.350

-5,72%

5

Abdul Aziz (0/3)

69.700

64.700

-7,17%

6

Asian Crisdiana (K/0)

43.150

38.150

-11,59%

7

Kuswahyudin (0/2)

6.850

1.850

-72,99%

8

Jaelani (K/2)

Nihil

Nihil

-

9

Yeni Erna (K/0)

350

Nihil

-100%

10

Elfijar (K/1)

Nihil

Nihil

-

Sumber : Hasil perhitungan dari data PT. IKRAR MANDIRIABADI Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat pengaruh kenaikan atau penurunan besarnya PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI. Adapun pengaruh kenaikan atau penurunan tersebut dihitung dengan cara : Kenaikan / = PPh pasal 21 tahun 2005 – PPh pasal 21 tahun 2006 x 100% Penurunan PPh pasal 21 tahun 2005

96

Besarnya PPh pasal 21 terhutang tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami penurunan kembali untuk semua karyawan dengan status yang berbeda-beda. Penurunan dapat dilihat dari persentase negatif seperti Sabas Suriadji mengalami penurunan sebesar -2,56%, Sandra sebesar 2,93% semuanya menunjukan persentase negatif. Dengan berkurangnya jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan maka secara langsung juga mempengaruhi Take home pay yang diterima karyawan setiap bulan. Berikut hasil dari perhitungan dan perbandingan besarnya Take home pay yang diterima oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI : Tabel 4.5 Perbandingan Take home pay sebulan (dalam Rupiah) No

Nama/Status

Take home pay sebulan

Kenaikan/

Tahun 2005

Tahun 2006

penurunan

1

Sabas Suriadji (K/3)

5.234.300

5.239.300

0,10%

2

Sandar (0/2)

4.579.350

4.584.350

0,11%

3

Maulana (0/0)

3.238.550

3.243.550

0,15%

4

Isyela (K/2)

2.942.650

2.947.650

0,17%

5

Abdul Aziz (0/3)

2.730.300

2.735.300

0,18%

6

Asian Crisdiana (K/0)

1.956.850

1.961.850

0,26%

7

Kuswahyudin (0/2)

1.363.150

1.368.150

0,37%

8

Jaelani (K/2)

1.088.000

1.088.000

0%

9

Yeni Erna (K/0)

1.010.402

1.010.752

0%

10

Elfijar (K/1)

900.000

900.000

0%

Sumber : Hasil perhitungan dari data PT. IKRAR MANDIRIABADI

97

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat pengaruh kenaikan atau penurunan besarnya Take home pay yang diterima oleh karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI satu bulan. Adapun pengaruh kenaikan atau penurunan tersebut dihitung dengan cara : Kenaikan / = Take home pay thn 2005–Take home pay thn 2006 x 100% Penurunan Take home pay tahun 2005 Take home pay yang diterima karyawan dari perhitungan tahun 2005 ke tahun 2006 kembali mengalami kenaikan, walaupun tidak signifikan yaitu rata-rata sebesar Rp. 5.000 dari tahun sebelumnya atau dengan tingkat persentase tidak lebih dari 1%. Untuk tahun 2005 dan tahun 2006, dalam hal ini tidak perlu dilakukan perbandingan PPh yang ditanggung pemerintah seperti pada tabel 4.3 karena penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah sebesar Rp. 1.000.000 per bulan sama dengan besarnya tarif PTKP sebulan untuk tahun pajak 2005. Sedangkan tahun pajak 2006 tarif PTKP sebulan sebesar Rp. 1.100.000, yaitu lebih besar dari pada penghasilan yang ditanggung pemerintah. Hal ini mengakibatkan PPh yang ditanggung pemerintah menjadi nihil, sehingga tidak perlu lagi dilakukan perbandingan sebagaimana yang telah dilakukan sebelunya pada tabel 4.3. Penyesuaian PTKP yang baru pada PT. IKRAR MANDIRIABADI hanya memberikan pengaruh pada perhitungan yang dilakukan perusahaan tiap bulannya. Hal ini justru memberikan pengaruh pada karyawan dimana PPh pasal 21 yang harus dibayar menjadi berkurang, karena PT. IKRAR

98

MANDIRIABADI tidak menanggung PPh pasal 21 karyawannya jadi karyawan menanggung sendiri jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Jika PT. IKRAR MANDIRIABADI memberikan tunjangan PPh pasal 21 karyawannya, maka pengaruh penyesuaian besarnya PTKP akan mengurangi beban perusahaan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Jadi dengan adanya penyesuaian PTKP yang baru akan memberikan pengaruh kepada karyawan PT. IKRAR MANDIRIABADI dimana beban pajak bagi karyawan akan menjadi lebih ringan, sehingga Take home

pay

yang

diterima

menjadi

lebih

besar

dan

PT.

IKRAR

MANDIRIABADI tidak perlu lagi menghitung PPh yang ditanggung pemerintah untuk karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Setelah dilakukan analisis dan pembahasan perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif PTKP tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2006 pada PT. IKRAR MANDIRIABADI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain : 1. PT. IKRAR MANDIRIABADI tidak menanggung PPh pasal 21 karyawannya. PT. IKRAR MANDIRIABADI merupakan pemberi kerja yang bertanggung jawab melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran serta melaporkan jumlah PPh pasal 21 karyawan yang telah dipotong sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Penyesuaian PTKP memberikan pengaruh kepada karyawan pada PT. IKAR MANDIRIABADI dimana beban pajak bagi karyawan menjadi lebih ringan, sehingga take home pay yang diterima menjadi lebih besar. 3. Besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) untuk tahun pajak 2005 dan 2006 secara otomatis tereliminasi, karena tarif PTKP sebulan tahun 2005 dan 2006 lebih besar dari pada penghasilan yang ditanggung pemerintah sebulan, hal ini menyebabkan besarnya PPh Pasal 21 DTP menjadi nihil.

99

100

B. Saran Setelah melakukan penelitian, Penulis ingin memberikan saran–saran sebagai berikut : 1. Perusahaan perlu meningkatkan pengetahuan perpajakan, terutama bagi karyawan yang menangani langsung masalah perpajakan, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terus berjalan dan sesuai dengan perkembangan peraturan–peraturan perpajakan. 2. Sebaiknya perusahaan melakukan pembayaran gaji melalui transfer ke Bank dengan cara masing–masing karyawan membuat rekening sendiri, untuk menjamin keselamatan dan keamanan karyawan selain itu dilihat dari jumlah karayawan PT. IKRAR MANDIRIABADI baik karyawan tetap atau tidak tetap sangat banyak, jadi sangat tidak efektif jika semua karyawam datang ke bagian penggajian untuk mengambil gaji mereka masing–masing. 3. Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 tahun 2005 dan tahun 2006 sebaiknya perusahaan tidak memperhitungkan PPh yang ditanggung pemerintah (PPh DTP) karena tarif PTKP tahun 2005 dan tahun 2006 sudah secara langsung mengeliminasi PPh yang ditanggung pemerintah sehingga perusahaan dapat menghemat tenaga dan waktu yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Alsah, Sjarifuddin A. 2003. Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan (Withoiding tax). Kharisma. Jakarta. Barata, Atep Adya dan Jajat Djuhadiat. 2006. Pot-Put dan Kepalu Edisi Revisi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Fitriandi, Primandita dkk. 2006. Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat. Jakarta. Ilyas, B. Wirawan. 2004. Hukum Pajak Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta. Manihuruk, Wiston, SE., Ak., MSi. 2003. Petunjuk Perpajakan Praktis. Kharisma. Jakarta. Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo. 2005. Pajak Terapan Brevet A & B Buku I. TaxSys. Jakarta. ________________. 2005. Pajak Terapan Brevet A & B Buku II. TaxSys. Jakarta. Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. 2004. Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta. Rosdiana, Haula dan Rasin Taringan. 2005. Perpajakan Teori dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Setiawan, Agus. 2006. PPh Pemotongan Pemungutan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan. 2005. TaxSys. Jakarta. Undang-undang Pajak Untuk Tahun 2004. 2004. Mitra Wacana Media. Jakarta. Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.