Analisa Belanja Publik di Sektor Infrastruktur
Teuku Triansa Bayu Hill, 25 September 2013
Ikh@sar • Rasional dan tujuan melakukan PEA di sektor infrastruktur • Cakupan dan pendekatan PEA di sektor infrastruktur • Metode dan data yang dibutuhkan dalam melakukan PEA di sektor infrastruktur • Contoh analisa PEA infrastruktur – Akses, kualitas, efisiensi
• Isu-‐isu utama kebijakan di sektor infrastruktur
Mengapa investasi infrastruktur pen@ng? Infrastruktur merupakan faktor pen@ng dalam mendorong pertumbuhan ekonomi -‐ membangun fasilitas produksi dan mens@mulasi kegiatan ekonomi “Kenaikan stok infrastruktur 1 persen berhubungan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDB) 1 persen ” – (WDR-‐1994) Mengurangi biaya transaksi dan biaya perdagangan yang meningkatkan daya saing – konek@vitas dan integrasi
Pengurangan kemiskinan, memberikan pelayanan dasar dan menghubungkan masyarakat dengan pelayanan dasar (sekolah, puskesmas) Menciptakan lapangan kerja
Tujuan analisa belanja publik sektor infrastruktur Memahami besaran dan komposisi, alokasi, dan menilai efisiensi dan efek@fitas pengeluaran publik infrastruktur; Memahami perencanaan dan pelaksanaan investasi infrastruktur (misalnya proyek tahun jamak); Mengkaji stuktur penerimaan (cost-‐recovery)/tarif yang memas@kan keberlanjutan pelayanan infrastruktur; Mengkaji kebijakan dan kerangka ins@tusi yang ada mendukung peran pihak swasta
Tantangan analisa belanja publik di sektor infrastruktur • Cakupan dan definisi infrastruktur sangat luas, mencakup beberapa subsektor: transportasi jalan, udara, laut, air bersih dan sanitasi, energi, irigasi • Se@ap jenis infrastruktur memiliki kharakteris@k dan kendala tersendiri, baik tahap pembangunan, pemeliharaan, dan operasionalnya • Mekanisme pendanaan dan operasional yang kompleks dan melibatkan banyak aktor (pemerintah, BUMN, BUMD, swasta), sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap masing-‐masing jenis infrastruktur • Dalam konteks desentralisasi: ke@dakjelasan pembagian wewenang dan koordinasi dengan daerah bawahan • Keterbatasan data. Analisa dilakukan berdasarkan tujuan dan data yang tersedia.
Cakupan analisa belanja publik dibidang infrastruktur – menurut kewenangan pemerintahan di Indonesia Jenis Infrastruktur
Kewenangan Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Jalan nasional
Jalan provinsi
Jalan kab/kota
ü
ü
Transportasi Jalan Kereta Api
ü
Laut
ü
Udara
ü
Pelabuhan dengan kapasitas tertentu (kecil)
Pelabuhan dengan kapasitas tertentu (kecil)
ü
ü
ü
Pembangunan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Energi (listrik)
ü
ü (?)
ü (?)
Telekomunikasi
ü
Air Bersih dan Sanitasi Irigasi
Fokus analisa @ngkat daerah
Aspek analisa belanja publik sektor infrastruktur Coverage/Akses
• Apakah fasilitas infrastruktur tersedia dengan cukup (panjang jalan, ketersambungan listrik, ketersambungan dengan air bersih, dll)
Kualitas pelayanan (Quality)
• Apakah kualitas pelayanan fasilitas infrastruktur memadai? (kualitas jalan, frekuensi pemadaman listrik, gangguan penyediaan air bersih, dll)
Efisiensi (Efficiency)
• Apakah pemberian pelayanan sudah efisien/op@mal? (unit cost per km jalan, pegawai per jumlah pelanggan, dll)
Investasi/Belanja
• Level (terhadap PDB, historis, negara lain atau daerah lain) • Komposisi (subsektor, pemeliharaan vs pembangunan) • Kapasitas perencanaan dan pelaksanaan • Ins@tusi dan pengelolaan (e.g., earmarking, swakelola atau terbuka, peraturan dan undang-‐undang – pembatasan par@sipasi swasta?)
Kebijakan tarif dan pengelolaan pendapatan
• Fasilitas infrastuktur dapat membiayai diri sendiri melalui tarif (penyesuaian tariff, road fund dan earmarking)
Ins@tusi dan regulasi
• Pengaturan ins@tusi: kewenangan pusat vs daerah, kewenangan perizinan, dll
Beberapa methodologi dan teknis dalam menilai efisiensi dan efek@fitas belanja publik dalam bidang infrastruktur No Metodologi
Keterangan
1
Basic benchmarking (perbandingan dasar)
Membandingkan indikator suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain atau dengan rata-‐rata nasional atau kawasan setelah distandarisasi (rela@f terhadap PDB, per capita, per wilayah, dll)
2
Benefit incidence analysis (analisa penerima manfaat)
Menganalisa penerima manfaat dari suatu program atau pelayanan publik, (apakah telah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan)
3
Efficiency-‐fron@er analysis (Analisa batas terbaik)
Menganalisa @ngkat efisiensi satu unit pelaksana (daerah/negara), yang paling op@mal dalam memproduksi output dengan input yang sekecil-‐kecilnya
4
Analisa biaya-‐manfaat (cost-‐ benefit analysis)
Menilai kelayakan suatu proyek baik secara keuangan atau ekonomi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan potensi manfaat yang akan dihasilkan
5
PETS (Public Expenditure Tracking Survey)
Menganalisa @ngkat kebocoran dalam pelaksanaan anggaran mulai dari alokasi di Pusat sampai dengan pada penerima manfaat di@ngkat rumah tangga atau fasilitas publik
6
Regresi sederhana (simple regression)
Menguji hubungan antara inputs dan outcomes secara empiris, dengan model tertentu. Misalnya, menguji hubungan antara investasi infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan
7
Road Network Evalua@on Tools (RONET)
Mengevaluasi aset dan kondisi jaringan jalan, serta menges@masi jumlah pendanaan yang dibutuhkan (financing gaps) untuk memelihara jalan pada @ngkat kondisi tertentu
8
Consumer Willingness to Pay Menilai @ngkat kemampuan konsumen untuk membayar suatu layanan. (WTP) Analysis Umumnya sering dipakai pada sektor air bersih
Beberapa data dan indikator pen@ng dalam sektor infrastruktur di @ngkat daerah Sektor
Contoh Indikator
Sumber
1. Transportasi Jalan
•
Panjang jalan Kualitas jalan menurut kondisi (mantap vs @dak mantap) Permukaan jalan (aspal, kerikil, tanah) Jalan perdesaan atau persentase desa yang memiliki akses terhadap jalan Jumlah kendaraan berdasarkan jenis
2. Irigasi
• • •
Panjang irigasi berdasarkan jenis (teknis vs non-‐teknis) Kualitas irigasi Panjang irigasi per luas sawah
3. Energi (listrik)
• •
Rasio elektrifikasi (ketersambungan dengan listrik) Tingkat pemadaman listrik, kapasitas generator
•
SUSENAS
4. Air Bersih dan • Sanitasi •
Jumlah RT yang memiliki akses terhadap air bersih Jumlah RT yang memiliki akses terhadap sanitasi
•
SUSENAS
• • • •
•
Dinas PU, BPS
• •
SUSENAS -‐ BPS BPS
Kereta api Pelabuhan
Isu-‐isu kebijakan dalam sektor infrastruktur Pemeliharaan vs. investasi/pembangunan baru
• • Subsidi konsumsi vs. investasi dan pemeliharaan (misalnya subsidi listrik: tarif murah vs koneksi terbatas) – Subsidi pada umumnya @dak tepat sasaran. Belanja subsidi untuk konsumsi umumnya jauh lebih besar dari pada untuk operasional dan pemeliharaan
• Kebijakan tarif menentukan keberlanjutan fasilitas dan pelayanan – Tarif pada umumnya sangat rendah, dibandingkan biaya opesional dan pemeliharaan, dan ditentukan melalui peraturan daerah/UU
• Perencanaan dan pelaksanaan – Kapasitas perencanaan dan pelaksanaan sangat menentukan kualitas infrastruktur: design standard, penyusunan proyek tahun jamak
• Pendanaan swasta vs pemerintah – Dukungan pemerintah dibutuhkan, khususnya dalam memberikan kepas@an regulasi dan pendanaan untuk proyek yang @dak layak secara ekonomi
Dilema pemeliharaan infrastruktur: contoh jalan pemeliharaan harus dilakukan tepat waktu Kondisi jalan aspal (%) Very Good
100 90
-‐Filling Cracks
Good
80 70
Fair
60 50
Poor
40
-‐Geotex@le and Strengthening -‐Reconstruc@on of the Surface -‐Reconstruc@on of the par@al base course
30
-‐Complete Reconstruc@on
Very Poor
20 10 0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Usia konstruksi jalan aspal (tahun)
Jika pemeliharaan pada jalan dengan masa 20 tahun @dak dilakukan pada akhir tahun ke 12, jalan tersebut akan mengalami kerusakan 8 kali lebih cepat dari diawal tahun, Pada akhirnya harus dibangun kembali dari awal yang membutuhkan biaya lebih besar
Contoh aplikasi analisa belanja publik di bidang infrastruktur
Cakupan teknis analisa belanja publik sektor infrastruktur Akses Kualitas Investasi/belanja Efisiensi Kebijakan tarif dan pengelolaan pendapatan • InsMtusi dan regulasi • • • • •
Analisa @ngkat ketersediaan jalan (akses) di Aceh Tengah rela@ve terhadap beberapa Kabupaten lain di Aceh, menggunakan pendekatan basic benchmarking Perbandingan ketersediaan jalan di Aceh Tengah dan beberapa Kabupaten dengan jumlah belanja rela@ve sama
4,500 4,000
5.00 4.29 4.02 4,177
4,454
4.00
3.42
4,170
3,500
4.50
4.17
3.18
3,000
3.00 2,759
2,500 2,000
2.50 2,417 2,120
2,153 1,770
1,500
1,893
2.00 1.50
1,585
1,000 500
3.50
1.00 924
711
660
648
768
0
0.50 0.00
Aceh Selatan Area Km2
Aceh Tenggara Populasi
Aceh Tengah
Aceh Barat
Jalan Kabupaten
Aceh Tamiang
Km Jalan Per 1,000 Pop
Km per 1,000 Populasi
Luas Wilayah, Populasi (ratusan) dan Panjang Jalan
5,000
Tingkat ketersediaan (akses) jalan di Rusip Antara masih rendah dibanding kecamatan lain
450
Perbandingan ketersediaan jalan antar Kecamatan di Aceh Tengah
0.70
0.65
350
0.60
300 250
0.40
0.39
0.40
200 150 100
0.50
0.45
0.30
0.30
0.30 0.30
0.19
0.19
0.17 0.16
0.20 0.10
50
0.10
0
0.00
Panjang Jalan
Populasi (100)
Km Per 100 Populasi
Km jalan per 100 Populasi
Panjang Jalan dan Populasi (ratusan)
400
0.80
0.72
0.72
Basic benchmarking analisa @ngkat kabupaten: perbandingan ketersediaan jalan di satu kabupaten dengan rata-‐rata provinsi Tingkat ketersediaan jalan di Aceh Tengah masih dibawah rata-‐rata Aceh. Jalan kabupaten dan provinsi memiliki kesempatan untuk peningkatan Panjang Jalan per Luas Wilayah (Km/100 Km2) Aceh Tengah vs Rata-‐rata Aceh
Km Jalan per 100 Km2
70
64.73
60
Aceh Tengah
50
Rata-‐Rata Aceh
40 30 20
14.55
10
4.59 5.36
3.30 5.10
Jalan Provinsi
Jalan Nasional
0 Jalan Kabupaten
Dimensi analisa akses sektor jalan: • Panjang jalan per area (km/km2) • Panjang jalan per populasi (km/orang) • Panjang jalan per kendaraan (km/ kendaraan)
Cakupan teknis analisa belanja publik sektor infrastruktur Akses Kualitas Efisiensi Investasi/belanja Kebijakan tarif dan pengelolaan pendapatan • InsMtusi dan regulasi • • • • •
Analisa kualitas infrastruktur melalui pendekatan trend dan basic benchmarking Kondisi Jalan Kabupaten di Aceh Tengah 100% 90%
1,000 26%
23%
22%
21%
80% 17%
17%
17%
17%
10%
10%
9%
60% 50%
13%
800
17%
700
5%
40%
600
30% 20%
900
Panjang Jalan
Kondisi Jalan
70%
41%
44%
49%
51%
53% 38%
500
10% 0%
400 2008 Baik
2009 Sedang
2010 Rusak Ringan
2011 Rusak Berat
2012 Panjang Jalan
Panjang jalan kab/kota telah meningkat tajam ditahun terakhir, tetapi kondisi rela@f memburuk
Analisa kualitas infrastruktur melalui pendekatan trend dan basic benchmarking Panjang Jalan Berdsarkan Jenis Permukaan 700
Panjang Jalan (Km)
600
Tidak Aspal Aspal
500
276
238
372
411
2008
2011
400 300 200 100
68
52
103
94
2008
2011
-‐
Jalan Nasional
157
157
48
48
2008
2011
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Sebagian besar jalan kabupaten di Aceh Tengah sudah di aspal
Kondisi jalan kabupaten dalam wilayah Aceh Tengah tahun 2012 100% 90%
112
120
100
93
70%
100
90
78
60%
67
66
80
66 52
40% 30%
26
20%
29
60
32
Panjang Jalan (Km)
Kondisi Jalan (persen)
80%
50%
140
128
40 20 20
10% 0%
-‐
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Panjang Jalan
Kondisi jalan pada kecamatan Celala rela@f terhadap kondisi jalan baik, rusak ringan dan berat dalam wilayah kabupaten
Cakupan teknis analisa belanja publik sektor infrastruktur Akses Efisiensi Investasi/belanja Kualitas Kebijakan tarif dan pengelolaan pendapatan • InsMtusi dan regulasi • • • • •
Analisa @ngkat belanja/investasi menggunakan pendekatan tren Analisa komposisi belanja untuk mengiden@fikasi prioritas alokasi anggaran 100% 90% 80%
Pembangunan Irigasi
70%
Infrastruktur Perdesaan
60%
Pemeliharaan Jalan
50%
Rehab Irigasi Operasional
40%
Sarana dan Prasarana (Watsan)
30%
Lainnya
20%
Pembangunan Jalan dan Jembatan
10% 0% 2010
2011
2012
2013
Tantangan pengelolaan anggaran di sektor infrastruktur • Seleksi proyek ⎯ lemahnya kapasitas teknis dalam hal evaluasi proyek, dan kecenderungan secara poli@s untuk proyek tertentu • Perencanaan mulM-‐year ⎯proyek jangka panjang membutuhkan anggaran mul@-‐year untuk memas@kan eksekusi • Hambatan pelaksanaan ⎯proses lelang yang komplek, revisi anggaran yang kompeks, sehingga sulit untuk implementasi
Contoh studi kualita@f terhadap regulasi dan ins@tusi dibidang pengelolaan jalan kab/kota melalui survei kualita@f di beberapa daerah • Desentralisasi telah menyebabkan fragmentasi ins@tusi dalam pengelolaan jalan kab/kota, dengan kapasitas teknis dan manajemen yang rendah • Pelaporan rinci tentang panjang dan kondisi jalan telah terhen@; • Prioritas perencanaan dan alokasi anggaran untuk jalan @dak didasarkan pada per@mbangan teknis dan ekonomi tetapi lebih didorong oleh poli@k • Hanya sebagian kecil yang dilakukan pemeliharaan periodik se@ap tahun. Dibeberapa daerah hanya 20 km/tahun; • Sebagai akibatnya setengah dari jalan kab/kota perlu direhabilitasi
Kesimpulan dan isu-‐isu dalam sektor infrastruktur • • • •
• •
•
Secara umum, alokasi anggaran untuk infrastruktur masih rendah dan perlu di@ngkatkan jika dibandingkan dengan kebutuhan Pemeliharaan pada umumnya @dak menjadi prioritas, sehingga kualitas infrastruktur yang telah dibangun @dak terjaga. Pembangunan/konstruksi baru lebih mendapat prioritas Alokasi investasi yang kurang tepat – Investasi kurang sesuai dengan kebutuhan, design dan kualitas, standar yang salah In-‐efisiensi – Teknologi yang lama (karena kecilnya investasi), staff yang berlebih, kurangnya transparansi dalam pelelangan Implementasi menjadi kendala karena lemahnya kapasitas perencanaan dan kompleksitas pelaksanaan Pelayanan @dak op@mal karena operasional @dak efisien dan keterbatasan regulasi (tarif). Tarif yang ditetapkan rendah, kapasitas pengelolaan rendah, penerimaan @dak mencukupi untuk pemeliharaan Khusus pengelolaan jalan kab/kota, desentralisasi telah menambahkan tantangan baru: perha@an terhadap pemeliharaan berkurang, kapasitas teknis di daerah menurun, dan penanganan jalan terfragmentasi
Teurimong Geunaseh Terima kasih
